Isu Papua Diangkat dalam Rangkaian Sidang Dewan HAM PBB

Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo (CNN Indonesia/Giras Pasopati)

Jakarta, CB -- Isu Nduga dan minoritas Papua diangkat dalam rangkaian kegiatan Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-40.

Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo, menggambarkan nasib warga Papua yang menjadi minoritas di tanah leluhurnya sejak aneksasi Indonesia pada 1969 silam.

"Kekayaan alam kami dicuri, sehingga kami menjadi yang termiskin dengan harapan hidup terendah di Indonesia, meski tanah kami adalah salah satu tanah terkaya sumber daya alamnya di dunia," ujar Victor dalam rangkaian kegiatan Sidang Dewan HAM PBB yang tertulis dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (13/3).


Tak hanya itu, disoroti pula efek dari operasi gabungan kepolisian dengan militer yang telah menewaskan 25 warga sipil dan ditelantarkannya ribuan pengungsi akibat operasi tersebut.

Selain itu, dijadikannya tiga warga Papua sebagai tersangka makar karena menyelenggarakan acara adat 'bakar batu' dan ibadah juga turut disorot dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Victor meminta dukungan negara-negara untuk mendorong Indonesia mengundang PBB berkunjung ke tanah Papua.

"Kami meminta pemerintah Indonesia untuk menghargai dan memenuhi hak atas penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat," tegas Victor.

Sejak mendapatkan status otonomi khusus pada 2001 lalu, pendekatan kesejahteraan menjadi prioritas pemerintah terhadap Papua. Pemerintah Jokowi fokus pada pengembangan infrastruktur dan perbaikan konektivitas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Sepanjang 2015-2019, pemerintah menargetkan penyelesaian Trans Papua sepanjang 1.066 kilometer. Jalan Trans Papua sepanjang 4.330 kilometer di Provinsi Papua Barat dan Papua ditargetkan tembus pada 2019.

Jokowi juga menerapkan program BBM Satu Harga yang dijadikan standar nasional demi menurunkan harga BBM di Papua.

Selain itu, transfer dana dari pemerintah juga terus meningkat untuk kedua provinsi Papua. Pada 2016, pemerintah mengalokasikan dana pembangunan sebesar Rp85,7 triliun untuk Papua dan Papua Barat. Di luar itu, kedua provinsi juga memperoleh dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur.

Credit  cnnindonesia.com

Maduro Minta PBB dan Sekutu Bantu Investigasi LIstrik Padam

Waduk Guri di Venezuela merupakan pembangkit listrik utama di negara sosialis itu dan sempat mengalami padam mendadak pada 7 Maret 2019 selama lima hari. Hydroworld

CB, Beijing – Pemerintahan Venezuela pimpinan Presiden Nicolas Maduro bakal meminta bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan sejumlah negara sekutu untuk menginvestigasi serangan siber yang melumpuhkan pembangkit listrik tenaga air di Waduk Guri, yang terjadi sejak 7 Maret 2019.

“Saya akan meminta bantuan dari PBB dan juga dari Rusia, Cina, Iran, dan Kuba, yang memiliki pengalaman luas dalam isu perlindungan menghadapi serangan siber,” kata Maduro pada Selasa, 12 Maret 2019 dalam pidato yang disiarkan lewat aplikasi Periscope seperti dilansir kantor berita Rusia, TASS, pada Rabu, 13 Maret 2019.
Maduro, yang menghadapi tantangan politik dari tokoh oposisi Juan Guaido agar mundur sebagai Presiden, mengatakan telah membentuk sebuah komisi khusus kepresidenan untuk menginvestigasi serangan siber ini.

“Saya telah meminta agar spesialis internasional dilibatkan,” kata Maduro. Kementerian Luar Negeri Cina, seperti dilansir Sputnik News,  dikabarkan telah menyanggupi untuk membantu Venezuela untuk mengembalikan sistem suplai energinya.
Menteri Komunikasi dan Informasi Venezuela, Jorge Rodriguez, mengatakan operasi pembangkit listrik hampir kembali pulih di seluruh negara setelah mengalami listrik padam massal selama lima hari.

Menurut Maduro, pemerintah telah berhasil memulihkan pembangkit listrik. “Kita sekarang butuh untuk memperkuatnya, membuatnya bisa diandalkan dan tidak bisa diserang lagi,” kata dia.
Venezuela mengalami padam listrik sejak 7 Maret 2019 di 20 dari 23 negara bagian. Perusahaan National Electric Company mengatakan insiden ini terjadi karena padamnya pembangkit listrik di Simon Bolivar Hydroelectric Plant di Waduk Guri.

Venezuela mengalami listrik padam secara massal pada 7 Maret 2019 secara mendadak yang mengenai 22 dari 23 negara bagian. Presiden Maduro menuding ini sebagai aksi sabotase oposisi dan Amerika Serikat, yang dibantah keduanya. Reuters


Maduro menuding AS melakukan serangan electromagnetik hingga peretasan jaringan komputer di pembangkit listrik itu sebagai penyebab padamnya listrik. Kementerian Energi AS membantah tudingan ini.

Listrik sebenarnya mulai pulih perlahan pada 8 Maret 2019. Namun, terjadi sebuah ledakan di sebuah substasiun listrik di luar ibu kota yaitu di Kota Ciudad Bolivar. Petugas keamanan Venezuela menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam ledakan itu.

Credit  tempo.co

Lagi, Laporan PBB Sebut Korut Langgar Sanksi

Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

NEW YORK - Korea Utara (Korut) telah melanggar sanksi dengan peningkatan besar-besaran impor minyak dan ekspor batubara. Demikian temuan laporan PBB.

Dokumen setebal 400 halaman yang dirilis awal pekan ini oleh Panel Pakar PBB untuk Korut menyatakan bahwa Pyongyang juga berusaha menjual senjata di Timur Tengah dan meretas bank-bank di seluruh dunia.

Laporan itu muncul setelah gagalnya pembicaraan bulan lalu antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong Un di Hanoi, Vietnam. Kegagalan pertemuan itu sebagian karena ketidaksepakatan mengenai kapan harus menghapus sanksi dalam pertukaran untuk langkah-langkah menuju denuklirisasi Pyongyang.

Laporan itu mengatakan bahwa pemberian sanksi terhadap Pyongyang tidak efektif seiring meningkatnya transfer antar kapal yang dilakukan di laut. Para pejabat Jepang telah mengamati kapal-kapal Korut yang konon terlibat dalam transfer antar-kapal.

"Negara itu terus menentang resolusi Dewan Keamanan melalui peningkatan besar-besaran transfer ilegal kapal-ke-kapal produk minyak bumi dan batu bara," bunyi laporan PBB itu seperti dilansir dari CNN, Selasa (12/3/2019).

Penjualan batubara Korut secara historis merupakan beberapa ekspor paling berharga di negara itu. Sanksi PBB dimaksudkan untuk menghukum Pyongyang karena uji coba rudal dan nuklir pada 2017 dengan membatasi jumlah batu bara yang boleh di jual negara itu secara internasional. Langkah-langkah ini juga membatasi jumlah produk minyak dan energi yang diizinkan diimpor oleh Korut.

Laporan itu menuduh bank dan perusahaan asuransi di seluruh dunia "tanpa disadari" memfasilitasi dan menyediakan perlindungan untuk kapal yang terlibat dalam pengiriman ilegal kapal-ke-kapal produk minyak bumi, dan peningkatan jumlah transfer batubara kapal-ke-kapal.

"Korea Utara telah berusaha memasok senjata kecil dan senjata ringan dan peralatan militer lainnya kepada pemberontak Houthi di Yaman, serta ke Libya dan Sudan, melalui perantara luar negeri," imbuh laporan itu.

Korut sejak lama berusaha untuk menghapus sanksi PBB dan menggambarkan tindakan itu sebagai pelanggaran kedaulatannya. 

Kim Song, utusan Korut untuk PBB, Senin mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mencabut sanksi, seperti dilaporkan media Korut.

"'Resolusi sanksi' Dewan Keamanan terhadap DPRK (nama resmi Korea Utara), yang melarang pengiriman komputer dan perangkat elektronik lainnya yang banyak digunakan di masyarakat dan rumah saat ini, memang merupakan tindakan terhadap kemanusiaan untuk menghancurkan peradaban modern dan mengembalikan masyarakat ke zaman kegelapan (abad pertengahan)," tulis surat itu.

Masalah sanksi telah menjadi titik penting dalam pembicaraan antara Washington dan Pyongyang.

Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong Ho mengatakan Pyongyang meminta penghapusan lima dari 11 set sanksi yang dijatuhkan oleh PBB - yang menghambat ekonomi dan mata pencaharian rakyat Korut.

Tetapi pemerintahan Trump mengatakan bahwa harga terlalu mahal untuk apa yang ditawarkan Korut.

"Kami tidak ada di sana tentang denuklirisasi, dan itu adalah masalah pada pertemuan puncak yang benar-benar menantang kami untuk maju dengan kesepakatan yang lebih lengkap," ujar Stephen Biegun, perwakilan khusus AS untuk Korut.

Ini bukan laporan PBB pertama yang menyebut Korut mengkangkangi sanksi. Pada Februari tahun lalu laporan rahasia pemantau independen PBB menyatakan Korut telah melanggar sanksi PBB untuk mendapatkan hampir USD200 juta pada tahun 2017 dari ekspor komoditas yang dilarang. Laporan itu juga menuding Korut memasok senjata ke Suriah dan Myanmar.


Credit  sindonews.com

Utusan PBB: situasi di Myanmar harus diserahkan ke ICC

Anak Rohingya berada di kamp pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh, Kamis (7/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammad Ponir Hossain/djo

Jenewa (CB) - Pelapor Khusus PBB mengenai Myanmar pada Senin (11/3) menyatakan situasi di Myanmar harus diserahkan kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) oleh Dewan Keamanan, atau satu pihak negara atau kelompok pihak negara.

Ketika berbicara pada Sidang Ke-40 Dewan Hak Asasi Manusia, Yanghee Lee mengatakan, "Semua korban tak boleh dipaksa menunggu api penyucian kebungkaman internasional; Jika tidak mungkin untuk merujuk situasi ke ICC, maka masyarakat internasional mesti mempertimbangkan pembentukan pengadilan mandiri."

Lee mengatakan ia "khawatir dengan peningkatan situasi Rohingya, dengan pendeportasian dari India dan Arab Saudi baru-baru ini, serta kedatangan satu perahu di Malaysia baru pekan lalu".

"Saya terganggu saat mendengar laporan dari para pejabat Pemerintah Bangladesh bahwa pada April mereka berencana memindahkan 23.000 pengungsi Rohingya dari berbagai kamp di Cox's Bazar ke Bhashan Char, pulau yang muncul belum lama ini di Teluk Benggala," katanya.

"Relokasi yang tak terencana dengan baik dan pemindahan tanpa keinginan pengungsi memiliki potensi akan menciptakan krisis baru," demikian peringatan pelapor PBB itu, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa.

"Pemerintah Bangladesh berkewajiban menjamin bahwa ini takkan dilaksanakan," katanya.

Konflik

Utusan PBB tersebut juga menyuarakan keprihatinan mengenai konflik antara organisasi etnik yang bersenjata di Negara Bagian Shan, Myanmar Utara.

"Meskipun ada gencatan senjata sepihak selama empat bulan oleh militer pada Desember di bagian utara dan timur negeri tersebut, saya makin prihatin mengenai konflik antara organisasi etnik yang bersenjata di Negara Bagian Shan," kata wanita pejabat itu.

"Ada laporan baru-baru ini mengenai kematian warga sipil dan ribuan orang telah kehilangan tempat tinggal untuk sementara selama beberapa bulan belakangan ini. Sebanyak 1.700 orang menyelamatkan diri dari Namtu dan Hispaw sejak 27 Februari," katanya.

"Pelanggaran yang berulangkali terjadi hanya membuat trauma atau kembali membuat trauma orang dewasa dan anak-anak, mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, pendidikan mereka dan kehidupan mereka, serta mempengaruhi kemampuan mereka untuk memperoleh akses ke perawatan kesehatan dan layanan dasar. Ini harus berlanjut," katanya.

Ia kembali menyeru "semua pihak dalam konflik tersebut di seluruh dunia agar melindungi warga sipil dan melakukan pencegahan serta mengakhiri permusuhan".

Credit  antaranews.com

Bendera Setengah Tiang PBB untuk Korban Ethiopian Airlines

PBB mengibarkan bendera setengah tiang sebagai simbol duka atas kematian 21 karyawan mereka yang tewas dalam kecelakaan Ethiopian Airlines. (Reuters/Denis Balibouse)

Jakarta, CB -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengibarkan bendera setengah tiang di sebagai simbol duka atas kematian 21 karyawan mereka yang tewas dalam kecelakaan Ethiopian Airlines.

Sekretaris PBB, Antonio Guterres, mengatakan bahwa pengibaran bendera setengah tiang di markas mereka di Jenewa, Swiss, ini menandakan "hari yang sedih" bagi lembaga internasional pimpinannya tersebut.

"Tragedi global ini sangat dekat dengan kita dan Perserikatan Bangsa-Bangsa bersatu dalam duka ini," ujar Guterres saat memimpin prosesi mengheningkan cipta di hadapan Majelis Umum PBB pada Senin (11/3).


Insiden yang disebut sebagai tragedi global itu terjadi pada Minggu (10/3), ketika pesawat Ethiopian Airlines penerbangan ET302 jatuh tak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa.

Tragedi tersebut menewaskan 157 orang, termasuk 21 staf PBB yang akan menghadiri konferensi mengenai lingkungan alam di Nairobi.

Program Pangan Dunia PBB (WFP) kehilangan tujuh stafnya dalam insiden tersebut, sementara tiga karyawan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) juga tewas akibat tragedi itu.

Korban lainnya bekerja untuk kantor PBB di Nairobi juga Somalia, Badan Lingkungan PBB, hingga Program Pembangunan PBB.

Dari keseluruhan badan PBB tersebut, beberapa di antaranya merilis daftar anggota mereka yang menjadi korban dalam tragedi Ethiopian Airlines, salah satunya WFP.

Menurut WFP, kebanyakan korban tewas merupakan karyawan di markas mereka di Roma, yaitu Harina Hafitz dari Indonesia, Michael Ryan dan Irlandia, dan Zhen-Zhen Huang asal China.

Empat lainnya adalah Ekta Adhikari dari Nepal, Maria Pilar Buzzetti dan Virginia Chimenti dari Italia, serta Djordje Vdovic dari Serbia.

"Dalam suasana duka ini, mari kita kenang rekan-rekan WFP yang mau bepergian dan bekerja jauh dari rumah dan orang-orang kesayangan mereka demi membantu menjadikan dunia lebih baik. Itu adalah panggilan mereka, juga keluarga WFP lainnya," ujar Direktur WFP, David Beasley.

UNHCR juga merilis pernyataan duka atas kematian tiga staf mereka, yaitu Nadia Ali, Jessica Hyba, dan Jackson Musoni.

"Kami dikejutkan dengan kehilangan tiba-tiba dan mengerikan ini. Kami melakukan apa pun untuk membantu keluarga Nadia, Jessica, dan Jackson dalam masa yang sulit dan menyakitkan ini," tutur Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Fillipo Grandi, sebagaimana dikutip AFP.

Melihat begitu banyak korban, juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa tragedi ini merupakan salah satu yang terburuk dalam sejarah lembaga internasional tersebut.

Sebelumnya, PBB juga pernah kehilangan puluhan stafnya akibat kecelakaan pesawat. Pada 2011, misalnya, sebuah pesawat sewaan PBB jatuh di Kongo, menewaskan 32 orang yang bekerja untuk PBB dan sejumlah organisasi non-pemerintah.

Credit  cnnindonesia.com

Korban WNI Laka Ethiopian Airlines Ternyata Staf PBB

Orang-orang berjalan melewati bagian dari puing pesawat di lokasi kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines ET 302, dekat kota Bishoftu, tenggara Addis Ababa, Ethiopia pada 10 Maret 2019. [REUTERS / Tiksa Negeri]

CB, Jakarta - Kemenlu RI mendapat konfirmasi korban WNI yang meninggal dalam kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines di Addis Ababa adalah staf PBB.
"Korban WNI adalah seorang perempuan yang tinggal di Roma, Italia, dan bekerja untuk World Food Program (WFP) PBB," kata Juru bicara Kemenlu RI Arrmanatha Nasir kepada Tempo, 11 Maret 2019.

"Kami berduka atas Harina Hafitz, staf World Food Program (WFP) PBB di Roma," kata David Beasley, Direktur Eksekutif WFP PBB, dalam pesan duka cita kepada korban Ethiopian Airlines.

Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita kepada keluarga korban yang meninggal dalam penerbangan Ethiopian Airlines.

Daftar nama penumpang Ethiopian Air ET 302 berdasarkan kewarganegaraan yang dikeluarkan Ethiopian Airlines, Ahad, 10 Maret 2019. CEO Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam mengatakan pesawatnya yang jatuh pada hari ini sama dengan pesawat milik Lion Air yang jatuh pada Oktober tahun 2018 lalu yaitu Boeing 737. (TITO SIANIPAR)
Seperti dilaporkan Reuters, CEO Ethiopian Airlines Tewolde GebreMariam mengkonfirmasi tidak ada korban selamat dalam kecelakaan ini.

Menurut jubir Kemenlu RI, Duta Besar RI di Roma telah bertemu dengan keluarga korban, dan menyampaikan belasungkawa.
"KBRI Roma akan terus berkordinasi dengan keluarga korban, KBRI Addis Ababa dan Kantor WFP Roma untuk pengurusan jenazah dan dukungan bagi keluarga," kata Arrmanatha Nasir.

Kecelakaan yang menewaskan 157 penumpang dan awak adalah model pesawat Boeing yang sama, yang digunakan oleh Lion Air pada kecelakaan Oktober 2018.
Pesawat Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8 ET 302 lepas landas dari Bandara Bole di Addis Ababa pada pukul 8.38 pagi waktu setempat, kemudian kehilangan kontak dengan menara kendali pada pukul 8.44 pagi sebelum pilot melapor ada masalah dan akhirnya terjatuh.

Credit  tempo.co

AS Desak PBB Berlakukan Pembatasan Rudal Terhadap Iran

AS mendesak PBB untuk melakukan pembatasan rudal yang ketat terhadap Iran. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) menuduh Iran telah melakukan tiga kali melakukan peluncuran rudal yang melanggar resolusi PBB. AS pun mendesak Dewan Keamanan untuk menerapkan kembali pembatasan rudal internasional yang lebih keras terhadap Teheran.

Dalam sepucuk surat kepada DK PBB, penjabat Duta Besar AS Jonathan Cohen memperingatkan bahwa kegiatan-kegiatan Iran mengganggu seluruh Timur Tengah dan berisiko memicu perlombaan senjata.

Cohen merujuk pada peluncuran rudal balistik jarak menengah pada 1 Desember dan upaya pada 15 Januari serta 5 Februari oleh Iran untuk menempatkan satelit ke orbit menggunakan kendaraan peluncur ruang angkasa.

"Iran telah melakukan tiga peluncuran yang bertentangan dengan keinginan Dewan Keamanan PBB, dan provokasi semacam itu terus mengguncang seluruh kawasan Timur Tengah," bunyi surat itu.

"Amerika Serikat menyerukan dewan untuk bergabung dengan kami dalam memaksakan konsekuensi nyata pada Iran karena pembelaannya yang mencolok terhadap tuntutan dewan dan membawa kembali pembatasan internasional yang lebih keras untuk menghalangi program rudal Iran," sambung surat itu seperti dikutip dari AFP, Jumat (8/3/2019).

Dalam surat itu, Cohen mengatakan peluncuran pada 1 Desember dirancang untuk mampu menghasilkan senjata nuklir dan kendaraan peluncur ruang angkasa menggunakan teknologi yang hampir identik dan dapat ditukar dengan yang digunakan oleh rudal balistik.

"Peluncuran satelit Iran pada 15 Januari dan 5 Februari merupakan kegiatan yang menggunakan teknologi yang berkaitan dengan rudal balistik yang dirancang untuk mampu menghasilkan senjata nuklir," tulis Cohen.

"Prospek eskalasi yang cepat di kawasan itu nyata, dan semakin mungkin, jika kita gagal mengembalikan pencegahan," tambahnya.

Namun tidak ada permintaan dari AS untuk segera menggelar pertemuan DK PBB guna membahas Iran dan tidak ada langkah lebih lanjut yang diumumkan dalam surat itu. 

Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB - yang diadopsi tepat setelah kesepakatan nuklir 2015 - menyerukan Iran untuk tidak melakukan kegiatan apa pun yang berkaitan dengan rudal balistik yang dirancang untuk mampu menghasilkan senjata nuklir.

Teheran menegaskan bahwa program pengembangan misilnya bersifat defensif dan sesuai dengan resolusi, tetapi AS telah berulang kali menentang sikap tersebut.

Iran membatasi sebagian besar program nuklirnya di bawah kesepakatan nuklir yang penting dengan negara-negara besar pada 2015 lalu. Namun begitu, Negeri Mullah itu terus mengembangkan teknologi rudal balistiknya.

Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir pada Mei tahun lalu dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran, mengutip kekhawatiran tentang pengembangan rudal di antara alasannya.

Pada pertemuan DK PBB pada bulan Desember, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyerukan pembatasan yang lebih ketat terhadap Iran untuk menghentikan program misilnya, tetapi Rusia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada bukti bahwa rudal Iran dapat membawa muatan nuklir.

Credit  sindonews.com

Pakar HAM PBB Minta Cina Buka Akses ke Xinjiang

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, berolahraga di lapangan voli pelataran asrama, Jumat (3/1/2019).

Foto: ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie

Pakar HAM PBB mengutarakan kecemasannya tentang kamp di Xinjiang.

CB, JENEWA -- Pelapor khusus PBB untuk kebebasan beragama telah meminta Cina mengizinkannya mengunjungi Provinsi Xinjiang. Kunjungan itu dinilai penting untuk mengetahui situasi di sana, khususnya yang menyangkut keadaan Muslim Uighur.

"Saya telah meminta kunjungan untuk pergi ke sana (Xinjiang), karena ini merupakan prioritas bagi saya dalam hal melihat apa yang terjadi di sana. Ada alasan untuk sangat khawatir tentang laporan yang keluar dari wilayah Xinjiang," kata pelapor khusus PBB Ahmed Shaheed pada Selasa (5/3).

Shaheed mengaku menjadi salah satu pakar hak asasi manusia (HAM) di PBB yang telah menulis surat kepada otoritas Cina pada November tahun lalu. Dalam suratnya, dia mengutarakan kecemasan tentang program anti-ekstremisme Cina yang diterapkan di Xinjiang.

"Saya menulis kepada Cina bersama dengan beberapa pelapor lain tentang hukum 'de-ekstremifikasi' yang mereka laksanakan yang menghasilkan, dengan beberapa laporan, jutaan orang interniran," kata Shaheed.

Dia mengatakan telah beredar banyak kabar bahwa kamp interniran di Xinjiang tak manusiawi. "Ada dugaan kematian dalam tahanan, penganiayaan, penyiksaan fisik serta psikologis, dan kurangnya akses ke perawatan medis," ucapnya.

Di sisi lain, Shaheed menilai hukum yang diimplementasikan Cina di Xinjiang terlalu melebar dan membidik kegiatan yang pada dasarnya dilindungi masyarakat. Dalam konteks ini adalah cara berpikir, hati nurani, dan keyakinan. "Jadi berbagai macam pelanggaran terjadi di komunitas-komunitas ini," ujarnya.

Shaheed mengatakan Cina belum merespons permintaannya terkait kunjungan ke Xinjiang. Dia berharap Beijing mengabulkannya.

Cina telah dituding membangun kamp-kamp interniran di Xinjiang dan menahan lebih dari 1 juta Muslim Uighur di dalamnya. Beijing menyangkal tuduhan tersebut. Mereka menyatakan bangunan-bangunan itu sebagai kamp reedukasi.

Menurut Pemerintah Cina di dalam kamp reedukasi, para Muslim Uighur diajarkan berbagai keterampilan, seperti menjahit dan lainnya. Otoritas Cina mengatakan kehadiran pusat pelatihan kejuruan tersebut penting guna menghapus kemiskinan di Xinjiang. Mereka mengklaim bahwa para peserta telah menandatangani perjanjian untuk menerima pelatihan kejuruan.

Namun banyak pihak meragukan klaim Cina. Hal itu terutama disebabkan keengganan Cina memberi kemudahan akses bagi dunia internasional untuk berkunjung ke Xinjiang.

Credit  republika.co.id

Abstain Soal Venezuela, Dubes RI Lontarkan Kritik Tajam ke DK PBB

Seorang pria mengais tumpukan sampah di Caracas, Venezuela, 26 Februari 2019. Warga pun terpaksa mengais sampah demi mendapatkan makanan. REUTERS

CB, Jakarta - Indonesia memilih abstain dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB atau DK PBB  mengenai 2 draf resolusi tentang krisis di Venezuela yang diajukan Amerika Serikat dan Rusia. Sebanyak 15 anggota Dewan Keamanan PBB tidak mencapai kesepakatan bulat dalam pemungutan suara pada 28 Februari 2019.
Cina dan Rusia memveto draf resolusi AS dan draf Rusia gagal mendapatkan dukungan penuh mengenai situasi di Venezuela.

Yaneidi Guzman berpose untuk foto di sebelah putrinya, Esneidy Ramirez (kanan), Steffany Perez dan Fabiana Perez, di rumah mereka di Caracas, Venezuela, 22 April 2016. Hampir dua pertiga warga Venezuela yang disurvei dalam sebuah studi universitas menyebut warga telah kehilangan rata-rata 11 kilogram berat badan di 2017. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Presiden Venezuela Nicolas Maduro didukung oleh Cina dan Rusia, sedangkan pemimpin oposisi Juan Guaido mendapat dukungan dan pengakuan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Amerika Latin, dan sejumlah negara lainnya sebagai presiden interim Venezuela.
Lalu, mengapa Indonesia bersikap abstain mengenai krisis politik, ekonomi, dan kemanusiaan yang parah di Venezuela?
Duta Besar dan Wakil Tetap RI pada PBB, Dian Transyah Djani yang hadir dalam sidang Dewan Keamanan PBB mewakili Indonesia mengawali penjelasan dengan menegaskan sikap Indonesia tentang situasi di Venezuela selalu konsisten, jernih, dan berprinsip.

Indonesia, Dubes Djani melanjutkan, menyesalkan 15 anggota DK PBB  tidak dapat bersatu tentang cara mengatasi situasi di Venezuela. Bukti jelasnya adalah adanya dua draf resolusi yang dimajukan di Dewan Keamanan PBB."Tidak diragukan lagi ini adalah kegagalan kolektif, kegagalan kita berlima belas yang duduk di meja ini, karena kita semua hadir di sini hari ini untuk mengetahui bahwa kita tidak akan mencapai konsensus yang diperlukan untuk mengadopsi resolusi," kata Dubes Djani.
Dubes Djani kemudian menyebutkan bahwa kedua draf resolusi tidak lengkap karena tidak cukup komprehensif dan menjadi terlalu dipolitisasi. Sehingga kedua draf resolusi itu tidak bermanfaat dan tidak dapat membantu untuk memastikan kepentingan rakyat Venezuela.
Dubes Djani mengatakan, kebutuhan akan fleksibilitas di dalam Dewan Keamanan PBB dan prioritas untuk mengurangi ketegangan di Venezuela merupakan hal esensi.
"Kami ingin melihat konsep yang lebih seimbang dan mencakup keseluruhan. Kami juga akan menghargai konsultasi yang lebih menyeluruh, proses persiapan konsultasi yang melibatkan semua pihak dalam diskusi," ujarnya.

Warga mengangkut tabung gas kosong saat mencoba membeli gas di stasiun pengisian gas San Cristobal, Venezuela, 3 Agustus 2017. Kelangkaan gas ini merupakan salah satu akibat dari krisis politik Venezuela yang telah terjadi sejak beberapa bulan. REUTERS/William Urdaneta

Di akhir pernyataan sikap pemerintah Indonesia, Dubes Djani mengatakan: "Dalam segala kejujuran, saya harus mengakui bahwa delegasi saya mulai percaya bahwa dialog dan negosiasi adalah kemewahan di sini di Dewan. Saya bertanya-tanya bagaimana Dewan dapat mempromosikan dialog untuk meraih solusi yang dapat diterima secara universal, jika anggotanya sulit untuk duduk bersama dan berdialog untuk menemukan kesamaan."Meski situasinya demikian, menurut Dubes Djani, masih ada peluang untuk meraih konsensus nantinya selama Dewan Keamanan PBB memenuhi mandat dan tanggung jawabnya.
Di akhir pernyataan, Dubes Djanji mengingatkan bahwa DK PBB masih belum merampungkan tugasnya untuk membantu Venezuela dan rakyatnya menemukan penyelesaian damai dari berbagai tantangan saat ini.

Credit  tempo.co

Penyelidik PBB Sebut Tentara Israel Telah Lakukan Kejahatan Perang

Para penyelidik independen PBB mengatakan bahwa pasukan keamanan Israel mungkin telah melakukan kejahatan perang dengan membunuh ratusan warga Gaza. Foto/Istimewa

JENEWA - Para penyelidik independen PBB mengatakan bahwa pasukan keamanan Israel mungkin telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan membunuh 189 warga Palestina dan melukai lebih dari 6.100 orang lainnya saat terjadi aksi demonstrasi di Gaza akhir tahun lalu.

Aksi demonstrasi telah berlangsung di perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza sejak tahun lalu. Para demonstran menyerukan pelonggaran blokade Israel atas wilayah tersebut dan pengakuan hak para pengungsi Palestina di sana untuk kembali ke rumah-rumah di Israel.

Dalam sebuah laporan, para penyelidik PBB itu mengatakan memiliki informasi rahasia tentang mereka yang diyakini bertanggung jawab atas pembunuhan, termasuk penembak jitu dan komandan.

"Pasukan keamanan Israel membunuh dan melumpuhkan demonstran Palestina yang tidak menimbulkan ancaman kematian atau cedera serius terhadap orang lain ketika mereka ditembak, mereka juga tidak secara langsung berpartisipasi dalam kerusuhan," bunyi laporan itu, seperti dilansir Reuters pada Kamis (28/2).

Penyelidik, yang dipimpin oleh ahli hukum Argentina, Santiago Canton kemudian mengatakan setidaknya 35 anak-anak, dua wartawan dan tiga paramedis yang "ditandai dengan jelas" adalah di antara mereka yang dibunuh oleh pasukan Israel, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional.

Laporan terbaru, yang dibuat dari periode 30 Maret hingga 31 Desember 2018, yang disampaikan kepada Dewan HAM PBB itu didasarkan pada ratusan wawancara dengan para korban dan saksi, serta catatan medis, rekaman video dan drone, dan foto-foto.

Credit  sindonews.com

Cendekiawan: PBB mesti ikut redakan ketegangan Pakistan-India

Pendukung partai politik Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) membakar patung mirip Perdana Menteri India Narendra Modi dalam sebuah protes, yang menurut mereka, kekejaman India di Kashmir, di Peshawar, Pakistan, Minggu (24/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Fayaz Aziz/cfo

Istanbul, Turki, (CB) - Seorang cendekiawan AS asal Pakistan menggambarkan ketegangan yang meningkat antara India dan Pakistan sebagai masalah "internasional" dan bukan "bilateral", dan mengatakan PBB mesti menengahi.

Ketika berbicara dengan Kantor Berita Turki, Anadolu, dalam satu wawancara melalui telepon, Abdullah Al-Ahsan -- guru besar di Departemen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di Istanbul Sehir University-- mengatakan, "India telah salah memperhitungkan Pakistan dan telah membuat kekeliruan besar dengan menyerang Pakistan."

Pakistan pada Rabu (27/2) menyatakan negara itu telah menembak-jatuh dua pesawat militer India yang memasuki wilayahnya dan menangkap seorang pilot. Sementara itu India mengatakan telah menembak-jatuh satu jet Pakistan dan kehilangan satu pesawatnya dalam proses tersebut di sepanjang Jalur Pemantauan (LoC) --perbatasan de facto yang memisahkan Lembah Kashmi, yang menjadi sengketa.

Satu helikopt militer India jatuh di Kashmir yang dikuasa India pada Rabu, sehingga menewaskan enam orang di dalamnya dan satu warga sipil di darat, kata lembaga penyiaran India, NDTV. Pakistan menyatakan Islamabad tidak memiliki sangkut-paut dengan pesawat yang jatuh tersebut.

Ketegangan antara kedua negara tetangga yang memiliki senjata nuklir itu telah meningkat setelah satu pemboman bunuh diri di Jammu dan Kashmir, sehingga menewaskan lebih dari 40 personel paramiliter India pada 14 Februari. Kelompok gerilyawan Jaish-e-Mohammad (JEM) mengaku bertanggung-jawab atas serangan tersebut, yang dikatakan oleh India memiliki markas di Pakistan, tuduhan yang dibantah oleh Islamabad.

Pada Selasa (26/2), beberapa jet tempur India memasuki wilayah udara Pakistan untuk menyerang satu kamp JEM, dan New Delhi menyatakan telah menewaskan beberapa gerilyawan, tapi para pejabat Pakistan membantah pernyataan India itu. Pakistan telah melarang JEM sejak 2002.

"India mestinya menerima tawaran Pakistan untuk menyelidiki serangan tersebut di Pulma (di Negara Bagian Jammu dan Kashmir, India Utara), dengan menyediakan bukti mengenai keterlibatan Pakistan dalam peristiwa itu," kata Al-Ahsan, sebagaimana dilaporkan Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis dini hari. Ia merujuk kepada seruan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan untuk memulai penyelidikan mengenai pemboman bunuh diri tersebut.

Ia mendesak PBB atau Mahkamah Pidana Internasional untuk menjadi penengah dalam kasus itu.

"Saya berharap Pakistan menahan diri dari aksi pembalasan dalam waktu dekat. Sebagaimana Perdana Menteri Imran Khan telah menawarkan kembali, saya berharap India mau menerima tawaran Pakistan bagi dialog," tambah Al-Ahsan.

Meningkatnya ketegangan dan kemungkinan perang antara kedua negara pemilik nuklir tersebut juga akan mempengaruhi negara lain yang bertetangga, kata Profesor itu.

"Jika terjadi perang antara India dan Pakistan, itu bukan hanya mempengaruhi India dan Pakistan. Afghanistan, yang bersebelahan, juga akan menderita. Negara lain juga akan terpengaruh," katanya.

"Mereka adalah negara nuklir. Anda tak bisa mengabaikan dampak dari energi nuklir, bom nuklir," kata Al-Ahsan.

Sebagian Jammu dan Kashmir, wilayah Himalaya dengan mayoritas warganya Muslim, dikuasai oleh India dan Pakistan dan diklaim oleh kedua negara itu secara keseluruhan. Sebagian kecil wilayah Kashmir juga dikuasai oleh China.

Sejak mereka terpisah pada 1947, kedua negara di Asia Selatan tersebut telah tiga kali berperang --pada 1948, 1965 dan 1971. Dua di antara perang itu adalah mengenai Kashmir.

Credit  antaranews.com

Indonesia serukan tiga hal perkuat upaya perlindungan HAM

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi pada pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-40 di Markas PBB di Jenewa, Swiss (26/2/2019). (Kemenlu RI)

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia menyerukan tiga hal utama yang perlu mendapat perhatian dari seluruh negara dalam memperkuat upaya bersama untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia (HAM).

Seruan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-40 di Markas PBB di Jenewa, Swiss, menurut keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal pertama yang disampaikan Menlu RI adalah mendorong semua negara untuk berkontribusi memperkuat Dewan HAM PBB agar berfungsi sebagai badan utama dan terpercaya dalam membahas isu-isu HAM secara imparsial dan obyektif dengan  didukung mekanisme kerja yang lebih efisien dan efektif.

"Politisasi, standar ganda, dan tebang pilih isu hanya akan menghambat negara-negara dalam menangani masalah HAM secara efektif," ujar Menlu Retno.

Kedua, Menlu RI mendorong penguatan kerja sama dan mekanisme perlindungan HAM di kawasan agar menjadi benteng pertama dalam mengatasi masalah HAM di kawasan.

Menlu Retno memberikan contoh mekanisme perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara, seperti berbagai langkah konkret Indonesia dalam membantu Myanmar mengatasi isu kemanusiaan dan mencari penyelesaian jangka panjang untuk situasi di Rakhine State.

"ASEAN dan negara-negara di kawasan menjadi yang terdepan dalam upaya memajukan HAM di kawasan Asia Tenggara," ungkap Menlu Retno.

Ketiga, Menlu RI menekankan perlunya peningkatan kerja sama yang efektif dan konstruktif antara pemerintah, insitusi HAM nasional dan masyarakat sipil. Dia menilai bahwa badan dan organisasi HAM memiliki peran penting dalam mengarusutamakan nilai dan standar hak asasi manusia dalam masyarakat.

Dalam pertemuan Sidang Dewan HAM tersebut, Menlu RI menyampaikan pernyataan Indonesia sekaligus meluncurkan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2021.

Indonesia merupakan salah satu anggota pendiri Dewan HAM PBB, dan sebelumnya telah empat kali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2006-2007, 2007-2010, 2012-2014 dan 2015-2017.

Dewan HAM memiliki 47 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum PBB dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun. Terdapat lima kandidat dari kelompok Asia Pasifik, yaitu Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Marshall Island dan Iran, yang akan memperebutkan empat kursi.

Credit  antaranews.com

PBB Desak Rusia-AS Gelar Pembicaraan Soal INF dan 'New START'

Guterres menyerukan kepada Rusia dan AS untuk melestarikan Perjanjian INF dan menyepakati perpanjangan Perjanjian Pembatasan Senjata-senjata Serangan Strategis. Foto/Istimewa

NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menyerukan kepada Moskow dan Washington untuk melestarikan Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF) dan menyepakati perpanjangan Perjanjian Pembatasan Senjata-senjata Serangan Strategis atau "New START".

"Saya meminta pihak-pihak dalam Perjanjian INF untuk menggunakan waktu yang tersisa untuk terlibat dalam dialog yang tulus tentang berbagai masalah yang telah diangkat. Sangat penting bahwa perjanjian ini dilestarikan," kata Guterres, seperti dilansir Tass pada Selasa (26/2).

Dia menekankan bahwa runtuhnya kesepakatan itu akan membuat dunia lebih tidak aman dan tidak stabil, yang menurutnya akan sangat dirasakan di Eropa. "Kami benar-benar tidak mampu untuk kembali ke kompetisi nuklir yang tidak terkendali di hari-hari paling gelap Perang Dingin," katanya.

Guterres juga mendesak Amerika Serikat (AS) dan Rusia untuk memperpanjang Perjanjian START, yang akan berakhir pada 2021, dan menjajaki kemungkinan pengurangan lebih lanjut persenjataan nuklir mereka.

"Perjanjian itu adalah satu-satunya instrumen hukum internasional yang membatasi ukuran dua persenjataan nuklir terbesar di dunia dan bahwa ketentuan inspeksi mewakili langkah-langkah membangun kepercayaan penting yang bermanfaat bagi seluruh dunia. Saya mendesak Rusia dan AS untuk menggunakan waktu yang disediakan oleh perpanjangan perjanjian untuk mempertimbangkan pengurangan lebih lanjut dalam persenjataan nuklir strategis mereka," ucapnya.

Pemimpin PBB itu menambahkan, proses kontrol senjata bilateral antara Rusia dan AS telah menjadi salah satu faktor utama atas stabilitas keamanan internasional selama 50 tahun terakhir. 

Credit  sindonews.com

PBB: Israel 'Buang' Limbah Nuklir di Wilayah Suriah

Sekjen PBB, Antonio Guterres mengungkap sebuah laporan yang menuduh Israel mengubur limbah nuklir radioaktif di Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah Israel. Foto/Istimewa

NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengungkap sebuah laporan yang menuduh Israel mengubur limbah nuklir radioaktif di Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki selama lebih dari lima dekade.

Guterres dilaporkan akan menyerahkan laporan, yang didasarkan pada dakwaan Suriah terhadap Israel, kepada di sesi ke-40 panel Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC), yang akan berlangsung di Jenewa, Swiss.

"Suriah mencatat bahwa Israel terus mengubur limbah nuklir dengan konten radioaktif di 20 wilayah berbeda yang dihuni oleh warga Suriah Golan Suriah yang diduduki, khususnya di sekitar Gunung al-Sheikh," bunyi laporan itu.

"Praktek ini telah membahayakan jiwa dan kesehatan warga Suriah di Golan Suriah yang diduduki, dan merupakan pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa Keempat," sambungnya, seperti dilansir PressTV pada Senin (25/2).

Israel adalah satu-satunya pemilik senjata nuklir di Timur Tengah, tetapi kebijakannya adalah untuk tidak mengkonfirmasi atau menyangkal memiliki bom atom. Rezim tersebut diperkirakan memiliki 200 hingga 400 hulu ledak nuklir di gudang senjatanya.

Tel Aviv juga bukan anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) nuklir, yang tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata.

Israel sendiri merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah saat Perang Enam Hari pada 1967 dan terus menduduki dua pertiga wilayah penting yang strategis sejak itu.

Selama beberapa dekade terakhir, Israel telah membangun puluhan permukiman di Dataran Tinggi Golan yang bertentangan dengan seruan internasional pada rezim untuk menghentikan kegiatan konstruksi ilegal. 

Credit  sindonews.com

Pengawas PBB Sebut Iran Patuhi Pokok Perjanjian Nuklir 2015

Fasilitas Nuklir Iran di Isfahan.[haaretz]

CB, Jakarta - Badan Pengawas Nuklir PBB mengatakan Iran telah mematuhi poin perjanjian nuklir 2015 dengan membatasi aktivitas nuklirnya.
Laporan yang dirilis oleh Badan Atom Internasional (IAEA), seperti dilaporkan Aljazeera, 23 Februari 2019, Republik Islam Iran membatasi pengayaan uranium pada tingkatan yang disepakati pada kesepakatan yang ditandatangani di Wina, Austria, pada 2015.
Inspektur IAEA juga bertanggungjawab atas akses yang diberikan ke seluruh situs nuklir di Iran, untuk memeriksa kepatuhan Iran terhadap perjanjian.
Menurut perjanjian yang digagas bersama AS, Iran, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Cina dan Uni Eropa, Iran telah menurunkan pengayaan uraniumnya dan berjanji tidak akan mengembangkan senjata nuklir untuk menghapus sanksi internasional.
IAIE yang bermarkas di Wina, berulangkali mengkonfirmasi Iran mematuhi kesepakatan yang disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). Iran menyatakan penggunaan nuklirnya hanya untuk energi sipil semata.

Iran telah membuka kembali fasilitas UF6 di provinsi tengah Isfahan yang ditutup pada 2009 karena kurangnya "kue kuning", bahan baku yang digunakan untuk pengayaan nuklir.[Tehrantimes]
Laporan terbaru IAEA pada hari Jumat berpotensi mengurungkan tekanan AS terhadap Uni Eropa, yang mendesak blok tersebut membatalkan perjanjian.

Donald Trump mengatakan Iran masih mengembangkan senjata nuklir, meskipun dibantah oleh intelijennya.
Bulan lalu, Direktur CIA Gina Haspel mengatakan, Iran secara teknis mematuhi JCPOA.
Sejalan dengan Trump, Mike Pence juga meminta Prancis, Jerman dan Inggris untuk menekan Iran secara diplomatik dan ekonomi demi kebaikan rakyat Iran dan keamanan global.

Namun Inggris, Prancis dan Jerman tidak menunjukkan akan meninggalkan kesepakatan nuklir Iran. Ketiganya bahkan berjanji menyediakan insentif ekonomi untuk menyelamatkan Iran dengan platform khusus bernama INSTEX, yang bertujuan menghindari sanksi ekonomi AS terhadap Iran.

Credit  tempo.co

PBB Sebut Kematian Warga Sipil Di Afghanistan Meningkat

Tentara Afghanistan berjaga di Kabul, Afghanistan.

Foto: AP

Kelompok bersenjata anti-pemerintah menyumbang 63 persen dari korban.

CB, JAKARTA --- Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut kematian warga sipil yang terjadi di Afghanistan mengalami peningkatan pada 2018 di banding tahun-tahun sebelumnya. Kematian warga sipil meningkat 11 persen di mana pada 2017 terdapat 3.804 orang tewas termasuk 927 anak-anak dan 7.189 orang lainnya luka-luka saat serangan bunuh diri dan pemboman yang mendatangkan malapetaka di seluruh negara yang dilanda perang itu.

Laporan itu dirilis sehari sebelum AS dan Taliban mengadakan pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang dapat meningkatkan harapan untuk perdamaian bersama dengan kekhawatiran bahwa penarikan Amerika dapat menyebabkan perang saudara yang bahkan lebih berdarah. Menurut PBB, setidaknya 32.000 warga sipil telah tewas dan 60.000 lainnya terluka dalam dekade terakhir. Kenaikan jumlah kekerasan pada  2018 bersamaan dengan peningkatan signifikan dalam jumlah kematian yang disebabkan oleh penargetan warga sipil yang disengaja.

Sebagian besar berasal dari serangan bunuh diri oleh pejuang yang bersekutu dengan Taliban atau Negara Islam Irak dan negara-negara tersebut. Kelompok bersenjata anti-pemerintah menyumbang 63 persen dari korban.


“Sudah waktunya untuk mengakhiri kesengsaraan dan tragedi manusia ini. Cara terbaik untuk menghentikan pembunuhan dan melukai warga sipil adalah menghentikan pertempuran,” kata kepala misi PBB di Afghanistan,Tadamichi Yamamoto seperti dilansir Al Jazeera pada Senin (25/2).

Peningkatan serangan udara oleh pasukan AS dan Afghanistan juga menyebabkan lebih banyak kematian warga sipil pada 2018, dengan lebih dari 500 warga sipil tewas oleh dalam operasi udara itu.

Amerika Serikat mengintensifkan kampanye udaranya terhadap gerilyawan Taliban dan ISIL saat Washington berupaya untuk menekan kelompok-kelompok bersenjata, menjatuhkan amunisi dua kali lebih banyak pada 2018 dibandingkan tahun sebelumnya.

Yamamoto mengatakan adanya korban sipil  tidak dapat diterima dan meminta semua pihak untuk segera mengambil langkah konkret  dan  menghentikan peningkatan  jumlah warga sipil yang mengalami luka dan kehancuran hidup. 

Credit  republika.co.id

Kelly Craft Kandidat Terkuat Dubes Baru AS di PBB

Duta Besar Amerika Serikat untuk Kanada Kelly Craft. Ia disebut sebagai kandidat terkuat untuk mengisi jabatan duta besar untuk PBB.

Foto: Adrian Wyld/The Canadian Press via AP

Craft mendapat rekomendasi dari ketua Senat partai Republik.

CB, WASHINGTON -- Duta Besar Amerika Serikat untuk Kanada Kelly Craft akan menjadi kandidat terkuat untuk mengisi jabatan duta besar untuk PBB. Jumat (22/2) Craft mendapat rekomendasi dari ketua Senat asal partai Republik Mitch McConnell.

Baik staf Trump maupun senator asal Kentucky mengatakan McConnell sudah memberikan rekomendasi untuk memilih Craft mengisi posisi yang ditinggalkan Nikki Haley tahun lalu. Haley meninggalkan posisi tersebut dengan alasan pribadi.

Belum diketahui apakah Trump akan memilih Craft atau tidak. Ia sudah mempertimbangkan kandidat lain seperti Duta Besar AS untuk Jerman Richard Grenell dan seorang mantan calon kandidat Senat dari Michigan John James.

Tapi McConnel merekomendasikan Craft yang juga berasal dari Kentucky dan salah satu pendonor terbesar partai Republik. Belum ada tanda-tanda Trump sudah memutuskan siapa yang akan wakili AS di PBB.

Ada ketertarikan untuk memperkerjakan Dina Powell yang pernah bekerja di Gedung Putih. Tapi salah satu pejabat mengatakan untuk saat ini Powell tidak tertarik dengan pekerjaan tersebut.

Powell kembali ke Goldman Sachs Group Inc satu tahun yang lalu setelah sempat menjadi penasihat keamanan nasional untuk Donald Trump. Kabarnya ia masih tetap populer di Gedung Putih.

Sebelumnya, Trump mengungkapkan ingin menempatkan putrinya, Ivanka Trump, di PBB. Tapi para pejabat Gedung Putih ragu Trump akan mengambil langkah tersebut.

Trump pernah mengatakan Grenell akan bekerja dengan baik untuk mewakili AS di PBB tapi ia menyukai pekerjaaannya di Jerman. Trump juga pernah berencana menominasikan mantan juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert untuk pekerjaan itu.

Namun, Nauert tidak pernah mengikuti nominasi resmi dengan datang ke rapat dengar dan pemungutan suara di Senat. Ia sudah menarik dirinya sendiri dari pencalonan pekerjaaan itu.

Credit  republika.co.id

Wakil Atase Militer Venezuela di PBB Dukung Guaido

Wakil atase militer Venezuela untuk PBB, Kolonel Pedro Chirinos, mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara. Foto/Istimewa

 

NEW YORK - Wakil atase militer Venezuela untuk PBB, Kolonel Pedro Chirinos, dalam sebuah video di media sosial mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara negara kaya minyak itu. Pengakuan ini semakin meningkatkan tekanan kepada presiden sosialis Nicolas Maduro.

Penasihat Keamanan Nasional Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, John Bolton, menyoroti pengumuman Chirinos dalam sebuah catatan yang diposting di Twitter. Namun ia salah mengidentifikasinya sebagai atase militer Venezuela untuk PBB.

"Atase militer Venezuela untuk PBB, Kolonel Pedro Chirinos, telah mengumumkan pengakuan resminya terhadap Juan Guaido sebagai Presiden Sementara Venezuela," kata Bolton dalam catatannya seperti dilansir dari Reuters, Kamis (21/2/2019).

Dalam sebuah video yang dibagikan oleh Bolton di Twitter, dengan mengenakan seragam militer dan berdiri di depan bendera Venezuela dan PBB, Chirinos mengidentifikasi dirinya dan menyebut pemerintahan Maduro dibentuk secara ilegal.

"Saya mengakui, dan menawarkan dukungan serta kepatuhan saya, kepada pemerintah transisi yang dipimpin oleh presiden, Juan Guaido," kata Chirinos.

Sementara itu juru bicara PBB, Stephane Dujarric mengatakan, ia tidak mengetahui adanya pemberitahuan dari misi Venezuela di PBB tentang perubahan delegasi.

AS dan sejumlah negara lain telah secara terbuka mendukung Guaido, yang bulan lalu mengajukan ketentuan konstitusional untuk menjadi presiden sementara setelah menyatakan terpilihnya kembali Maduro dalam pemilu presiden tahun lalu tidak sah.

Maduro mempertahankan dukungan dari Rusia dan China serta mengendalikan lembaga-lembaga negara Venezuela, termasuk dinas keamanan. Dia mengatakan Guaido memimpin kudeta yang diarahkan oleh AS terhadapnya. 

Credit  sindonews.com

Dewan HAM PBB Khawatirkan Merebaknya Kekerasan pada Muslim di India

Kepala Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet menyatakan kekhawatiran bahwa serangan Kashmir dapat digunakan untuk menargetkan masyarakat Kashmir dan Muslim di India. Foto/Istimewa

JENEWA - Kepala Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet menyatakan kekhawatiran bahwa serangan bom bunuh diri yang terjadi di Kashmir beberapa waktu lalu dapat digunakan untuk menargetkan masyarakat Kashmir dan Muslim di India.

"Saya prihatin dengan laporan dari India bahwa beberapa elemen menggunakan serangan Pulwama sebagai pembenaran untuk ancaman dan potensi aksi kekerasan yang menargetkan masyarakat Kashmir dan Muslim," kata Bachelet, merujuk lokasi serangan bom bunuh diri yang menewaskan 44 polisi paramiliter India.

Terkait dengan serangan bom bunuh diri, Bachelet menyatakan mengecam keras serangan itu dan menuntut pihak berwenang untuk dapat segera menemukan dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan.

"Kami mengakui tindakan yang diambil oleh otoritas India untuk mengatasi insiden ini dan kami berharap bahwa pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah untuk melindungi orang dari segala bentuk kerusakan yang mungkin diarahkan pada mereka karena etnisitas atau identitas mereka," katanya.

"Kami berharap meningkatnya ketegangan antara dua tetangga (India dan Pakistan) yang memiliki senjata nuklir tidak akan menambah ketidakamanan di kawasan ini," tambahnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (20/2).

Seperti diketahui, India menuding intelijen Pakistan turut memilik andil dalam serangan yang dilancarkan olehJaish-e Mohammad itu. Alasannya,Jaish-e Mohammadsebuah kelompok militan yang berbasis di Pakistan dan menginginkan negara bagian India Jammu dan Kashmir menjadi bagian dari Pakistan.Islamabad sendiri telah membantah terlibat dalam serangan itu dan bahkanPerdana Menteri Pakistan, Imran Khan telah mengatakan, Pakistan siap membantu India menyelidiki serangan paling mematikan di Kashmir dalam beberapa dasawarsa itu. 

Credit sindonews.com

PBB Tawarkan Mediasi untuk Turunkan Ketegangan India-Pakistan

Sekjen PBB Antonio Guterres menawarkan mediasi untuk menengahi pertikaian India dan Pakistan. (Foto: Reuters/Linus Escandor Ii/Pool)

Jakarta, CB -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta India dan Pakistan untuk segera mengambil langkah guna menurunkan tensi panas di antara kedua negara. Ia juga menawarkan mediasi PBB jika keduanya setuju.

Hubungan India dan Pakistan menegang setelah terjadi serangan bunuh diri pada Kamis (14/2) yang membunuh 41 personel paramiliter India.

"Kami sangat prihatin dengan naiknya ketegangan antara kedua negara," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.


Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi telah setuju jika PBB campur tangan. Dilansir dari AFP, ia menuliskan sebuah surat persetujuan.

"Sangat penting untuk mengambil langkah eskalasi. PBB harus turun tangan untukmenurunkan tensi," ujar Qureshi dalam suratnya, Senin (17/1).

Serangan bunuh diri tersebut diklaim kelompok berbasis di Pakistan Jasih-e-Mohammed (JeM), namun Qureshi bersikeras bahwa investigasi tetap diperlukan agar hal itu benar-benar terbukti.

Menanggapi panasnya situasi, Prancis disebut sedang mempertimbangkan mendorong PBB untuk menempatkan Masood Azhar, pemimpin JeM, dalam daftar teror PBB. Namun para diplomat Prancis menyebut China menentang pertimbangan tersebut. 

China sendiri telah dua kali menentang jika pemimpin JeM itu dimasukkan daftar hitam, masing-masing pada 2016 dan 2017. JeM telah masuk daftar teror pada 2001.

Kashmir telah terpecah antara India dan Pakistan sejak merdeka dari Inggris pada 1947. Kedua negara mengklaim kepemilikan sepenuhnya atas wilayah tersebut. Perang telah pecah sebanyak dua kali sehubungan dengan perselisihan tersebut.

Credit  cnnindonesia.com