Akhir Perjalanan Merkel Sebagai Kanselir Jerman

Angela Merkel

Foto: EPA-EFE/NDR/Wolfgang Borrs

Merkel juga mundur sebagai pemimpin Partai CDU.

CB, BERLIN -- Kanselir Jerman Angela Merkel memutuskan untuk mengakhiri  dominasi politiknya selama lebih dari satu dekade di Eropa. Ia mengaku tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan federal Jerman berikutnya atau pada 2021.  


Merkel memastikan bahwa saat ini merupakan masa jabatan terakhirnya sebagai Kanselir. Merkel (64) telah menjadi kanselir sejak 2005. Seperti dilansir the Guardian Selasa (30/10), ini disampaikan Merkel pada Senin (29/10)  setelah pemungutan suara di daerah pemilihan  Hesse dan Bavaria. Christian  Democratic Unioc (CDU) mengalami kekalahan besar. Menurut Merkel, hasil pemilihan di wilayah itu menjadi pertanda terkait nasib politiknya.

Merkel pun memutuskan mundur sebagai pemimpin Partai CDU . Ia telah menjadi ketua CDU sejak  2000. Merkel akan mundur sepenuhnya dari politik setelah masa jabatannya sebagai Kanselir berakhir.


Ini merupakan masa jabatan keempat Merkel sebagai kanselir.  Merkel juga menyatakan  tidak akan mencalonkan diri sebagai kanselir jika pemilihan singkat diadakan sebelum 2021.

Popularitas Merkel menurun seiring kebijakannya yang membuka perbatasan Jerman  pada puncak krisis migran Eropa  2015. Akibatnya lebih dari satu juta pencari suaka memasuki Jerman. Ini memicu kebangkitan ekstrem kanan.

Merkel berharap keputusannya ini dapat mengakhiri krisis politik dalam koalisinya sehingga memungkinkan jajarannya untuk fokus pada pemerintahan.  "Ketidakpuasan pemilih dengan pemerintah federal telah memiliki pengaruh negatif  terhadap hasil di Hesse," katanya.

Merkel telah membuat keputusannya sebelum reses parlemen. Ia berencana untuk mengumumkannya pekan depan.

Keputusan Merkel untuk mundur sebagai ketua CDU memunculkan beberapa nama yang ingin memperebut posisinya sebagai ketua CDU. Sekretaris jenderal CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer,  mengumumkan pencalonannya sebagai ketua CDU pada  Senin.



Merkel mengaku tidak akan mendukung siapa pun dan  tidak ingin mempengaruhi pemilihan. Friedrich Merz, mantan pemimpin parlemen dari aliansi CDU / CSU, juga ikut dalam prmilihan ini. Nama  lainnya adalah menteri kesehatan Jens Spahn dan perdana menteri negara bagian North Rhine-Westphalia, Armin Laschet.
Umumnya, orang yang memegang posisi ketua partai dari partai terbesar pemerintah juga menjadi kanselir, tetapi ini bukan aturan yang mengikat.

Pendahulu Merkel, Partai Social Democrat Gerhard Schröder, melakukan hal yang sama pada  2004. Ia menyerahkan posisi kursi partai tetapi tetap menjadi kanselir hingga November 2005. Pada saat itu, Merkel,  pemimpin oposisi.

Christian Lindner, pemimpin partai FDP , adalah orang pertama yang menuntut pengunduran diri Merkel sebagai kanselir. Ia menyerukan blok konservatif yang berkuasa untuk bersiap-siap dalam menghadapi awal baru  di Jerman.

Sekutu CDU , tampaknya siap menerima keputusan Merkel untuk tetap sebagai kanselir sampai masa jabatannya berakhir. Mantan presiden parlemen Jerman Norbert Lammert mengatakan kepada Die Welt bahwa hal itu dapat diterima sebagai bagian dari "fase transisi".

Credit  republika.co.id

Telepon Raja Saudi, Merkel Serukan Penyelidikan yang Transparan

Kanselir Jerman Angela Merkel menyerukan penyelidikan yang transparan terkait tewasnya jurnalis Jamal Khashoggi. Foto/Istimewa

BERLIN - Kanselir Jerman Angela Merkel mengadakan pembicaraan telepon dengan Raja Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Dalam kesempatan itu, Merkel meminta raja untuk melakukan investigasi yang cepat, transparan dan adil terhadap pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

"Kanselir Jerman Angela Merkel pada 25 Oktober melakukan percakapan telepon dengan Raja Saudi. Kanselir dengan tegas mengutuk kematian jurnalis Jamal Khashoggi di Konsulat Jenderal Saudi di Istanbul. Dia jelas menunjukkan bahwa detail yang tepat dari pembunuhan harus segera diselidiki," bunyi pernyataan yang dirilis pemerintah Jerman.

"Kanselir meminta Arab Saudi untuk memastikan penyelidikan yang cepat, transparan dan adil (dalam kematian Khashoggi). Dia menunjukkan bahwa semua orang yang bertanggung jawab (atas kematian Khashoggi) harus diperhitungkan," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (25/10/2018).

Merkel mengatakan bahwa Jerman siap untuk mengambil langkah yang relevan atas situasi di sekitar penyelidikan atas kematian Khashoggi.

Kanselir juga menyatakan keprihatinannya atas situasi di Yaman yang dilanda perang dan meminta Raja Salman untuk melakukan segala kemungkinan untuk memastikan akses bagi bantuan kemanusiaan ke negara itu.

Pada 20 Oktober, Merkel mengatakan bahwa ekspor senjata ke Arab Saudi tidak mungkin dengan mempertimbangkan keadaan pembunuhan Khashoggi.

Khashoggi, yang dikenal karena kritiknya terhadap kebijakan Saudi, terakhir terlihat memasuki konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober. Setelah penyangkalan lebih dari dua minggu, Arab Saudi mengakui pada 19 Oktober lalu bahwa wartawan itu telah tewas dalam perkelahian di dalam konsulat. Menurut Riyadh, 18 orang telah ditangkap atas dugaan keterlibatan mereka dalam insiden itu.

Sebelumnya pada hari Kamis, jaksa penuntut Saudi mengatakan bahwa pembunuhan itu telah diatur sebelumnya. 

Credit  sindonews.com

Jerman Tolak Keputusan AS Mundur dari Perjanjian Senjata Nuklir

Jerman menyampaikan sikap tidak setuju atas keputusan AS mundur dari perjanjian senjata nuklir dengan Rusia, yang diteken pada masa Perang Dingin itu. Foto/Istimewa

BERLIN - Jerman menyampaikan sikap tidak setuju atas keputusan Amerika Serikat (AS) mundur dari perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) dengan Rusia, yang diteken pada masa Perang Dingin itu.

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas mengatakan, AS harus mempertimbangkan konsekuensinya untuk mundur dari perjanjian itu, baik untuk Eropa dan untuk upaya perlucutan senjata di masa depan.

"Perjanjian itu, telah selama 30 tahun menjadi pilar penting arsitektur keamanan Eropa kami," kata Maas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Minggu (21/10).

"Kami sering mendesak Rusia untuk menanggapi tuduhan serius bahwa hal itu melanggar perjanjian. Kami sekarang mendesak AS untuk mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi," sambungnya.

Sebelumnya, Rusia menyatakan keputusan AS untuk mundur dari perjanjian itu sebagai langkah yang berbahaya. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov menuturkan, perjanjian itu penting untuk memastikan keamanan dunia internasional dan memastikan dunia bebas dari senjata nuklir.

"Ini akan menjadi langkah yang sangat berbahaya yang, saya yakin, tidak hanya tidak akan dipahami oleh masyarakat internasional tetapi akan memancing kecaman serius. Perjanjian itu penting untuk keamanan dan keamanan internasional di bidang senjata nuklir, untuk pemeliharaan stabilitas strategis. Rusia mengutuk apa yang disebut upaya oleh AS untuk mendapatkan konsesi melalui metode pemerasan," ucap Ryabkov. 

Credit  sindonews.com

Jerman diminta tangguhkan penjualan persenjataan ke Saudi terkait kematian Khashoggi

Kanselir Jerman Angela Merkel menempati kursi Perdana Menteri Inggris David Cameron (kanan) saat berbincang denga Menteri Keuangan Saudi Arabia Pangeran Ibrahim Al-Assaf sebelum dimulainya sidang kedua KTT G20 di St. Petersburg, Jumat (6/9). (REUTERS/Guido Bergmann/BPA via)

Berlin (CB) - Jerman jangan dulu menyetujui penjualan persenjataan ke Arab Saudi hingga penyelidikan atas kematian wartawan Saudi, Jamal Khashoggi, lengkap, kata Menteri Luar Negeri Heiko Maas, Sabtu.

Pernyataan Maas, yang menjadi kebalikan dari keputusan menjual sistem artileri ke Riyadh, muncul setelah ia dan Kanselir Jerman Angela Merkel menganggap penjelasan Arab Saudi soal kematian Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul, Turki, tidak memuaskan.

Dalam wawancara untuk acara televisi publik, Taghesthemen, Maas mengatakan bahwa Jerman jangan sampai melakukan penjualan persenjataan ke Kerajaan Arab Saudi hingga kematian Khashoggi terungkap jelas, demikian Reuters melaporkan.

"Sejauh penyelidikan masih berjalan, sejauh kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, tidak ada alasan untuk mengambil keputusan positif soal ekspor persenjataan ke Arab Saudi," katanya.

Pada bulan lalu, keputusan mengizinkan penjualan tersebut, sebagai upaya memulihkan hubungan dengan Kerajaan, menuai perdebatan karena bertolak belakang dengan keputusan sebelumnya, yaitu tidak mengekspor senjata ke negara yang terlibat dalam perang Yaman.

Dalam tanggapan paling keras yang diberikan negara-negara Barat atas pengakuan Riyadh bahwa Khashoggi sebenarnya tewas di konsulat Saudi di Istanbul, Merkel dan Maas mengutuk kejadia itu. Mereka menuntut agar Riyadh menjelaskan apa yang telah terjadi.

"Kami mengutuk keras tindakan itu," kata pernyataan bersama, yang dikeluarkan Merkel dan Maas dan mengacu pada pembunuhan tersebut. Dalam pernyataan itu, mereka meminta Riyadh bersikap terbuka.

"Keterangan soal kejadian di konsulat Istanbul itu tidak cukup," kata pernyataan tersebut.

Merkel dan Maas menyampaikan pernyataan duka cita kepada rekan-rekan dan keluarga Khashoggi serta menegaskan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian wartawan tersebut harus diadili.

Ketika ditanya saat wawancara soal apakah pemimpin perusahaan Siemens, Joe Kaeser, perlu mengikuti langkah para pemimpin perusahaan internasional lainnya untuk membatalkan rencana menghadiri konferensi investasi di Arab Saudi, Maas mengatakan bahwa pembatalan kehadiran akan memberikan sinyal yang tepat.

"Saya pastinya tidak akan mau menghadiri acara di Riyadh pada saat ini," katanya, "Saya sangat bisa memaklumi keputusan mereka, yang membatalkan kehadirannya."

Credit  antaranews.com

Kutuk Kasus Khashoggi, Merkel Tuntut Saudi Transparan

Kanselir Jerman Angela Merkel, di Slovakia, 2016. (REUTERS/Leonhard Foeger)

Jakarta, CB -- Kanselir Jerman Angela Merkel mengutuk kasus dugaan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, sekaligus meminta transparansi dari kerajaan Arab Saudi.

"Kami mengutuk keras tindakan ini," kata dia dan Menteri Luar Negeri Heiko Maas dalam pernyataan bersama soal kasus itu, di Berlin, Sabtu (20/10) dikutip dari Reuters.

Merkel mengatakan orang-orang yang ada di belakang kematian Khashoggi harus dibawa ke pengadilan. 


"Mereka yang bertanggung jawab harus bicara soal aksinya," imbuh dia.

"Kami mengharapkan transparansi dari Arab Saudi tentang keadaan kematiannya [Kashoggi]," katanya.

Bagi Jerman, penjelasan dari kerajaan Saudi soal kasus itu sejauh ini belum cukup.


"Laporan yang tersedia tentang apa yang terjadi di konsulat Istanbul tidak cukup," ungkap keduanya.

Diketahui, Arab Saudi sudah mengakui bahwa Khashoggi, yang merupakan kontrobutor Washington Post, meninggal di dalam konsulatnya di Istanbul.

Padahal sebelumnya, pihak kerajaan selalu menyangkal itu dan menyebut Khashoggi sudah keluar dari gedung konsulat.


Delapan belas warga Saudi telah ditangkap terkait dengan kasus itu, serta dua pembantu utama Putra Mahkota Mohammed bin Salman, dan tiga agen intelijen lainnya telah dipecat.

Terpisah, Menteri Kehakiman Arab Saudi, dalam sebuah pernyataannya kepada kantor berita negara SPA, akan dikaji oleh pihak pengadilan saat semua prosedur sudah rampung.

Kematian Khashoggi ini sendiri terjadi di konsulat Saudi di Istanbul yang masih termasuk wilayah kedaulatan kerajaan.






Credit  cnnindonesia.com

Sebut Yunani Lebih Baik Dikuasai Jerman, Menteri Jerman Dikecam

Horst Seehofer [Spiegel]

CB, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Jerman, Horst Seehofer, seorang warga Bavaria, dikecam karena mengeluarkan lelucon bahwa Yunani akan berada dalam kondisi yang lebih baik jika masih dikuasai oleh orang Jerman.
Dilansir dari Russia Today, 10 Oktober 2018, gurauan Seehofer ini disampaikan selama pidato kampanye di kota Ingolstadt, Bavaria, menjelang pemilihan negara bagian Jerman.

Seehofer mengatakan kepada hadirin "orang-orang Bavaria menguasai Yunani untuk sementara waktu. Mungkin akan lebih baik jika itu tidak sementara."
Yunani secara singkat diperintah oleh Otto dari Bavaria, putra Raja Ludwig I, pada abad ke-19. Pemerintahannya berumur pendek, dan Otto memberlakukan pajak berat pada orang Yunani, sementara gagal meringankan kemiskinan Yunani yang sangat parah pada masa itu. Setelah upaya pembunuhan terhadap ratu, Otto melarikan diri dan meninggal di pengasingan di Bavaria pada 1867.

Raja Otto dari Bavaria [wikipedia]



Sejak itu, hubungan Yunani-Jerman sangat sulit. Pendudukan brutal oleh Nazi pada 1940-an diikuti oleh penghematan ekonomi yang dipimpin Jerman dalam beberapa tahun terakhir, meninggalkan Yunani dalam utang dan sekali lagi menjadi budak ke Jerman.

Lelucon Seehofer ditanggapi oleh mantan Menteri Keuangan Yunani, Yanis Varoufakis, yang mengutip dengan baris dari puisi Jerman abad ke-19, yang digunakan sebagai slogan kampanye oleh Kaiser Wilhelm dan Nazi.
"Banyak sudah percaya 'Semangat Jerman akan menyembuhkan dunia' dan mereka selalu salah," tulisnya di Twitter.
Lelucon Seehofer muncul ketika Yunani akan meluncurkan kampanye untuk mengklaim 280 miliar euro atau sekitar 4.900 triliun untuk ganti rugi perang dari Jerman, seperti dilaporkan Greek Reporter, yang mengutip Der Spiegel.

Majalah Jerman tersebut mencatat bahwa selama Yunani bergantung pada dukungan Uni Eropa, Perdana Menteri Alexis Tsipras menghindari mengangkat masalah ini. Tapi sekarang, setelah berakhirnya program bailout ketiga, Yunani siap mengambil inisiatif untuk mengklaim uang ganti rugi perang dari Jerman.

Credit  tempo.co

Tentara Jerman Tewas Dalam Latihan Gabungan NATO

Seorang tentara Jerman dilaporkan tewas saat mengikuti latihan gabungan yang digelar oleh batalyon NATO yang ditempatkan di Lithuania. Foto/Istimewa

VILNIUS - Seorang tentara Jerman dilaporkan tewas saat mengikuti latihan gabungan yang digelar oleh batalyon NATO yang ditempatkan di Lithuania. Jerman adalah pemimpin batalion NATO di Lithuania.

Kementerian Pertahanan Lithuania menuturkan bahwa insiden yang menewaskan tentara Jerman itu terjadi kemarin. Saat ini, lanjut kementerian itu, penyelidikan telah dilakukan terhadap insiden tersebut.

"Pada 6 Oktober, selama latihan pasukan NATO di Pabrade, seorang tentara Jerman tewas. Peristiwa itu terjadi ketika kendaraan lapis baja yang dikemudikannya menabrak pohon," kata kementerian itu.

"Insiden tersebut sedang diselidiki oleh lembaga penegak hukum Jerman," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (7/10).

Batalyon yang dipimpin Jerman telah dikerahkan di Lithuania pada tahun 2017 sebagai bagian dari kesepakatan antara Vilnius dan NATO untuk membangun kehadiran pasukan NATO di negara tersebut. 

Batalyon itu sendiri terdiri atas sekitar 1.200 tentara dan melakukan secara rutin menggelar latihan bersama dengan tentara Lithuania. 

Credit  sindonews.com

Merkel: Iran tak Boleh Dibiarkan Memiliki Senjata Nuklir

Angela Merkel

Foto: EPA-EFE/NDR/Wolfgang Borrs

Merkel menyerukan pasukan Iran keluar dari Suriah.

CB, YERUSALEM -- Kanselir Jerman Angela Merkel pada Kamis (4/10), selama kunjungannya ke Yerusalem, mengatakan Jerman dan Israel sependapat bahwa Iran tak boleh dibiarkan memiliki senjata nuklir.
Ketika berbicara dalam taklimat bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem, Merkel juga menyeru pasukan Iran keluar dari Suriah.

Merkel juga membela hak Israel untuk melindungi perbatasan utaranya dari kehadiran militer Iran di Suriah. "Iran adalah ancaman buat Israel dan ancaman buat Lebanon," katanya. "Tak boleh ada kehadiran Iran di Suriah."

"Kami sangat yakin dan memiliki sikap yang sama kuat dengan Israel bahwa semua harus dilakukan guna mencegah Iran memiliki senjata nuklir," kata Merkel, sebagaimana dikutip Xinhua.

Sementara itu, Netanyahu menekankan "bahaya" yang ditimbulkan oleh Iran. Menurut Netanyahu, dugaan agresi Israel juga memiliki satu manfaat: membuat Israel dan negara Arab "jadi dekat ke posisi yang tak pernah terjadi sebelumnya". Ia mengatakan hubungan baru itu menjadi "harapan besar bagi masa depan".

Mengenai konflik Palestina-Israel, Merkel kembali menegaskan dukungannya bagi penyelesaian dua-negara. Merkel pada Kamis juga mengeritik "Hukum Nasional Yahudi" dan berlanjutnya pembangunan permukiman Yahudi di tanah Palestina yang diduduki.

"Jerman prihatin mengenai kebijakan permukiman (Yahudi), yang membuat sulit untuk menerapkan penyelesaian dua-negara," katanya.

Dalam taklimat bersama Netanyahu, Merkel kembali menyampaikan dukungannya buat negara Yahudi, tapi menekankan kelompok minoritas, juga, memiliki hak, demikian laporan kantor berita Turki, Anadolu. Meskipun menyampaikan "penahanan dirinya" berkaitan dengan "Hukum Nasional Yahudi" --yang disahkan baru-baru ini, Merkel mengatakan ia tetap mendukung Israel sebagai "negara Yahudi". Ia menambahkan bahwa untuk mewujudkan perdamaian Palestina juga harus menerima keadaan itu.

Kanselir Jerman tersebut juga menyatakan ia berencana mendorong Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA), yang berpusat di Ramallah di Tepi Barat Sungai Jordan agar kembali ke proses perdamaian Timur Tengah, yang macet. Namun, Netanyahu mengecam Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dan mengatakan ia "membuat rumit situasi di Jalur Gaza dengan mencekik penyerahan dana dari wilayah Palestina ke Jalur Gaza".

Merkel memulai kunjungan dua-harinya ke Israel pada Rabu. Selama kunjungan tersebut ia bertemu dengan Netanyahu dan Presiden Israel Reuven Rivlin. Kanselir Jerman itu juga menghadiri pembicaraan antar-pemerintah dan menteri Jerman, dan menandatangani kesepakatan guna mendorong hubungan ekonomi dan budaya antara kedua sekutu tersebut.

Credit  republika.co.id

Merkel Diminta Hentikan Rencana Israel Gusur Desa Palestina

Desa Khan al-Ahmar, Palestina yang akan digusur Israel untuk perluasan permukiman yahudi

Foto: The Jerussalem Post

Angela Merkel mengunjungi Israel untuk bertemu Netanyahu.

CB, TEPI BARAT – Anak-anak Palestina yang tinggal di desa Khan al-Ahmar, Tepi Barat, meminta Kanselir Jerman Angela Merkel menghentikan rencana Israel menggusur desa mereka. Merkel memang dijadwalkan berkunjung ke Israel pada Rabu (3/10).

Sambil memegang poster Merkel, anak-anak Palestina memintanya membantu mereka menghentikan rencana Israel menggusur Khan al-Ahmar. Sebab Israel telah mengultimatum mereka untuk pindah sebelum 1 Oktober 2018. “Ketika saya berjalan ke sekolah setiap hari, saya khawatir sekolah saya telah dihancurkan,” ujar Muna Abu Dahouk (12 tahun), anak Palestina yang tinggal di desa Khan al-Ahmar pada Selasa (2/10), dikutip laman Asharq Al-Awsat.

Israel telah cukup lama menyatakan desa Khan al-Ahmar dibangun tanpa persetujuan alias ilegal. Namun warga Palestina yang tinggal di desa tersebut menyatakan, perizinan untuk membangun tempat tinggal sangat tidak mungkin diperoleh.

PBB, Uni Eropa, termasuk Jerman, serta berbagai kelompok hak asasi manusia (HAM) telah mendesak Israel menghentikan rencananya merubuhkan desa Khan al-Ahmar yang dihuni sekitar 180 warga Palestina. Penggusuran dinilai akan berdampak negatif terhadap proses perdamaian dan solusi dua negara Palestina-Israel.

“Setelah hampir satu dekade berusaha melawan ketidakadilan pembongkaran ini, pendudukan Khan al-Ahmar sekarang mendekati hari yang menghancurkan ketika mereka akan melihat rumah dari generasi mereka diruntuhkan di depan mata mereka,” kata kelompok HAM Amnesty International dalam sebuah pernyataan.

Menurut Amnesty, penggusuran Khan al-Ahmar tidak hanya tak berperasaan dan diskriminatif, tapi juga ilegal. “Pemindahan paksa komunitas Khan al-Ahmar sama dengan kejahatan perang. Israel harus mengakhiri kebijakannya menghancurkan rumah dan mata pencaharian warga Palestina untuk membuat jalan bagi permukiman (Yahudi),” kata Amnesty.

Warga desa Khan al-Ahmar adalah anggota suku Badui Jahalin yang diusir dari tanahnya di Gurun Negev oleh militer Israel pada 1950-an. Tempat tinggal mereka di Khan al-Ahmar pun belum layak disebut rumah. Sebab, mereka hanya berlindung di gubuk-gubuk reot.

Menurut warga desa, mereka telah sering mengajukan izin pembangunan permukiman di desa tersebut kepada Israel. Namun, otoritas Israel tak pernah menerbitkan izin tersebut.

Desa Khan al-Ahmar terletak beberapa kilometer dari Yerusalem, tepatnya di antara dua permukiman ilegal Israel, yakni Maale Adumim dan Kfar Adumim. Israel memang berencana mengembangkan dua permukiman itu dengan menggusur warga desa Khan al-Ahmar.

Credit  republika.co.id

Kanselir Merkel Ingatkan Trump Tidak 'Hancurkan' PBB

Kanselir Jerman Angle Merkel mengkritik pernyataan Presiden AS Donald Trump mengkritik globalisme. (REUTERS/Philippe Wojazer)

Jakarta, CB -- Kanselir Jerman Angela Merkel pada Minggu (30/9) mengingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tidak menghancurkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

"Saya meyakini menghancurkan sesuatu tanpa membangun sesuatu yang baru sangat berbahaya," kata Merkel saat melakukan kampanye regional di Bavaria, seperti dikutip dari AFP.

Pernyataan Merkel ini dikeluarkan tak lama setelah pidato Trump di sidang Majelis Umum PBB di New York, pekan lalu.


Dalam pidatonya Trump menyatakan bahwa pemerintahannya "menolak ideologi globaisme dan menganut doktrin patriotisme."

"Pemerintahan global adalah bentuk koersi dan dominasi yang harus dilawan oleh negara-negara yang bertanggung jawab," kata Trump.

Pidato Presiden AS Donald Trump di sidang Majelis Umum PBB pekan lalu mendapat kritikan dari Kanselir Jerman Angela Merkel. (REUTERS/Carlos Barria)

Merkel mengatakan bahwa dirinya meyakini multilateralisme masih jadi solusi atas berbagai permasalahan global.

Di sisi lain menurut Merkel, Trump gagal melihat peluang untuk menghasilkan win-win solution dan lebih memilih melihat hanya ada satu pemenang dalam setiap negosiasi internasional.

Merkel telah menjadi Kanselir Jerman sejak November 2005, membuat dirinya tercatat sebagai petahana terlama di Uni Eropa.

Dia juga dikenal dekat dengan Barrack Obama saat masih menjabat sebagai Presiden AS.

Credit  cnnindonesia.com

Presiden Turki Desak Jerman Akui Gulen Sebagai Teroris

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

Foto: Presidential Press Service via AP

Berlin khawatir nasib puluhan ribu orang yang dipenjara di Turki.

CB, NEW YORK -- Presiden Turki Tayyip Erdogan mendesak Jerman untuk menyatakan gerakan Fethullah Gulen yang dianggap Turki melancarkan percobaan kudeta pada 2016 sebagai organisasi teroris.

Desakan itu diungkapkan pada Kamis malam (27/9) menjelang lawatannya ke Jerman. Permintaan Erdogan tertuang dalam sebuah artikel yang diterbikan surat kabar Frankfurter Allgemeine.

Jerman sejauh ini mengatakan pihaknya perlu mendapat lebih banyak bukti bahwa jaringan para pendukung Gulen, ulama yang bermukim di Amerika Serikat, itu melakukan percobaan kudeta untuk menggulingkan pemerintah Turki. Turki menyebut jaringan tersebut sebagai Organisasi Teroris Aliran Gulen (FETO).

Jerman harus "mengakui bahwa FETO bertanggung jawab atas percobaan pemberontakan itu, seperti yang telah dilakukan Inggris," tulis Erdogan dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada Rabu di laman surat kabar tersebut.

Penolakan Jerman untuk mengekstradisi personel-personel militer Turki telah membuat Ankara marah. Para personel yang mengajukan suaka itu dituduh Turki ikut serta melakukan percobaan kudeta.

Berlin mengkhawatirkan nasib puluhan ribu orang yang dipenjara dalam tindak kekerasan, yang juga dialami oleh puluhan warga negara Jeman. "Kita berusaha mencapai tujuan dalam meningkatkan hubungan perdagangan dan ekonomi kita," tulis Erdogan.

"Demi kesejahteraan dan masa depan kedua negara kita, mari kita tingkatkan kepentingan-kepentingan bersama dan menurunkan permasalahan kita."

Kunjungan kenegaraan Erdogan ke Jerman dilangsungkan ketika perekonomian Turki berada dalam krisis. Dalam lawatannya itu, ia akan melakukan pertemuan dengan Kanselir Jerman Angela Merkel.

Utang luar negeri Turki telah mengalami peningkatan karena kemerosotan mata uang lira sebesar 40 persen tahun ini. Keadaan itu memburuk setelah Presiden AS Donald Trump menerapkan sejumlah sanksi pembalasan atas penahanan seorang pendeta AS oleh Turki.

Turki dan Jerman membantah perkiraan bahwa Turki akan meminta bantuan keuangan dari Jerman ataupun Uni Eropa. Namun, pemulihan hubungan bisa membuka peluang investasi berharga dari para perusahaan Jerman, yang terhambat oleh gejolak di Turki belakangan ini.

Jerman juga terikat dengan Turki melalui ketergantungannya pada Ankara untuk membendung gelombang para pengungsi perang Suriah agar kejadian pada 2015 tidak terulang. Pada tahun itu, jutaan pendatang tiba di Jerman hingga mengguncang dunia politik Eropa serta melemahkan posisi Merkel.

Credit  republika.co.id

Ledakan Bom Perang Dunia II ke Jerman Pengaruhi Atmosfer

Pesawat B-17 Angkatan Udara Divisi ke-8 selama serangan 9 Oktober 1943 di pabrik pesawat Focke-Wulf di Marienburg, Jerman. [Arsip Nasional dan Administrasi Arsip, katalog di bawah Pengidentifikasi Arsip Nasional (NAID) / Wikipedia.org]

CB, Jakarta - Para ilmuwan menemukan bahwa gelombang kejut dari bom besar yang dijatuhkan sekutu di wilayah Jerman dan Eropa keseluruhan selama Perang Dunia II cukup kuat untuk mempengaruhi atmosfer.
Dilansir dari Forces.net, 26 September 2018, sebuah tim dari University of Reading menerbitkan temuan setelah membandingkan catatan serangan dengan data dari para ilmuwan masa perang Inggris yang menyelidiki atmosfer.
Para peneliti mengatakan ledakan masif bom berat, termasuk 10 ton "Grand Slam" milik Inggris juga mengganggu ionosfer ratusan mil di atas Bumi.

Chris Scott, Profesor Luar Angkasa dan Fisika Atmosfer di Universitas Reading, mengatakan, "Gelombang yang disebabkan oleh ledakan buatan manusia dapat mempengaruhi tepi luar angkasa. Setiap serangan melepaskan energi setidaknya 300 serangan petir".
Pesawat pembom empat mesin seperti pesawat Avro Lancaster dan Boeing B-17 Flying Fortress yang digunakan dalam serangan sekutu mampu membawa bom yang jauh lebih besar daripada yang dijatuhkan di Inggris selama "The Blitz" oleh pesawat dua mesin Jerman Luftwaffe. Beban bom seberat 2 ribu ton dapat dijatuhkan dalam satu serangan.


Bom raksasa Grand Slam yang dijatuhkan di wilayah Jerman selama serangan udara Perang Dunia II. [IWM (CH 15369) via The Independent]
Sejarawan Universitas Reading, Profesor Patrick Major mengatakan, gelombang dari serangan pemboman merupakan bahaya bagi pesawat terbang.
"Kru pesawat yang terlibat dalam serangan itu melaporkan pesawat mereka rusak akibat gelombang kejut bom, meskipun di atas ketinggian yang direkomendasikan," ujar Profesor Mayor.

Pengeboman sekutu terhadap Nazi Jerman dimulai pada 1942 dan mengubah kota-kota besar Jerman seperti Dresden dan Hamburg menjadi puing dan abu.
Profesor Mayor mengatakan orang-orang di lapangan melaporkan gelombang kejut dari ledakan akan melontarkan penutup jendela dan pintu dari engselnya.
"Warga yang dihantan bom akan terus-menerus mengingat bagaimana rasanya dilemparkan melalui udara oleh gelombang tekanan dari bom udara yang meledak," tambah profesor Mayor.

Bom raksasa Grand Slam yang dijatuhkan di wilayah Jerman selama serangan udara Perang Dunia II. [IWM (CH 15369) via The Independent]


Profesor Scott mengatakan citra lingkungan di seluruh Eropa yang rusak menjadi puing-puing akibat serangan udara di masa perang adalah pengingat abadi dari kehancuran yang dapat disebabkan oleh ledakan buatan manusia.

"Dampak bom-bom ini naik di atmosfer Bumi belum pernah disadari sampai sekarang," lanjut Profesor Scott.
Dalam penelitian yang diterbitkan hari ini di Annales Geophysicae, dilansir dari phys.org, peneliti melihat catatan harian di Pusat Penelitian Radio di Slough, Inggris, yang dikumpulkan antara 1943-45. Urutan pulsa radio pada rentang frekuensi gelombang pendek dikirim 100-300 km di atas permukaan Bumi untuk mengungkapkan tinggi dan konsentrasi elektron ionisasi di atmosfer atas.
Para peneliti mempelajari catatan ionosfer selama 152 serangan udara Sekutu besar di Eropa terutama di Jerman selama Perang Dunia II, dan menemukan konsentrasi elektron menurun secara signifikan karena gelombang kejut yang disebabkan oleh bom yang meledak di dekat permukaan Bumi, yang diyakini memanaskan atmosfer bagian atas dan meningkatkan hilangnya ionisasi.

Credit  tempo.co

Tabrak Kesepakatan, Jerman Jual Senjata ke Arab Saudi dan UEA

Seorang bocah yang menderita gizi buruk akut dimandikan di sekitar kediamannya di Aslam, Hajjah, Yaman, Sabtu, 25 Agustus 2018. Perang saudara di Yaman sejak 2015 membuat pemerintah tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan warganya. AP Photo.

CB, Jakarta - Jerman menyetujui penjualan senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, UEA  meski sebelumnya koalisi pemerintah Jerman membuat kesepakatan untuk tidak menjual senjata ke negara yang terlibat kejahatan perang di Yaman.
Menurut laporan Deutsche Welle, Kamis, 20 September 2018, Menteri Ekonomi Jerman, Peter Altmaier memberikan lampu hijau untuk mengapalkan empat kenderaan militer yang dilengkapi persenjataan. Selain itu dikirim juga radar yang dapat mendeteksi lokasi awal penembakan musuh dan mampu secara tepat melakukan perlawanan balik.

Reuters melaporkan, Menteri Peter Altmaier menulis surat penjualan 4 kendaraan militer sistem penempatan artileri ke anggota parlemen.

Untuk Uni Emirat Arab, Jerman mengekspor 48 hulu ledak dan 91 homing heads untuk kapal dengan sistem pertahanan udara. Penjualan ini disepakati oleh Dewan Keamanan Federal dan sejumlah menteri bersama Merkel.
Penjualan senjata berat ke Arab Saudi dan UA awalnya tidak direstui koalisi partai Perdana Menteri Angela Merkel awal tahun ini. Kesepakatan koalisi itu menegaskan, Jerman tidak akan menjual seluruh senjatanya ke siapapun yang terlibat dalam perang sipil di Yaman.

Seorang perawat menggendong seorang anak yang menderita gizi buruk di bangsal malnutrisi rumah sakit Al-Sabeen di Sanaa, Yaman, Selasa, 11 September 2018. Meritxell Relano, perwakilan UNICEF di Yaman, menyatakan diperkirakan 1,8 juta anak-anak kekurangan gizi di negara yang telah dilanda perang lebih dari tiga tahun tersebut. REUTERS/Khaled Abdullah


Koalisi militer Arab Saudi terlibat dalam perang di Yaman pada tahun 2015 untuk memulihkan pemerintahan yang diakui internasional, Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi, namun disingkirkan milisi Houthi.
Koalisi militer pimpinan Arab Saudi juga melakukan blokade angkatan laut di Yaman.

Lebih dari 10 ribu orang telah tewas dalam perang di Yaman dan bersamaan itu terjadi krisis kemanusiaan masif dan mengancam jutaan warga Yaman menderita kelaparan berat.
Pasukan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah dituduh melakukan pelanggaran HAM dan kemungkinan keduanya akan dijerat hukum dengan tuduhan melakukan kejahatan perang.

Credit  tempo.co

Jet-jet NATO Latihan Cegat Pesawat Tempur Rusia

Dua jet tempur Typhoon Italia ikut dalam simulai mencegat pesawat Rusia. Foto/Istimewa

BRUSSELS - Jet-jet tempur Inggris, Prancis, dan Jerman mensimulasikan penerbangan pencegatan di atas Eropa Barat. Simulasi ini sebagai bagian dari latihan NATO untuk mencegah pesawat Rusia memasuki wilayah udara sekutu sekaligus memamerkan upaya Eropa untuk mengintegrasikan pertahanan udara mereka.

Pilot pesawat tempur yang membawa rudal udara-ke-udara dari 10 negara NATO bergantian mensimulasikan intersepsi pesawat angkut Angkatan Udara Belgia dalam perjalanan ke Spanyol, melakukan inspeksi visual terhadap status pesawat dengan melayang dengan kecepatan 900 km/jam.

Sekitar 60 jet NATO, terutama dari sekutu Eropa, waspada untuk mempertahankan wilayah udara aliansi, karena NATO berurusan dengan peningkatan dramatis dalam aktivitas udara Rusia di perbatasannya sejak pencaplokan Crimea pada tahun 2014, dengan catatan 870 pencegatan di Baltik pada 2016.

Bulan ini, Moskow melakukan latihan perang terbesarnya sejak jatuhnya Uni Soviet, dengan sekitar 1.000 pesawat.

“NATO itu relevan. Ini tidak teoritis,” kata Letnan Jenderal Angkatan Udara Spanyol Ruben Garcia Servert di atas pesawat transportasi militer Belgia, ketika Eurofighters Italia terbang dekat ke kokpit untuk mensimulasikan pencegatan. Mereka kemudian termasuk Typhoon Inggris dan Mirage Prancis.

"Kami tidak selalu berhasil dalam menunjukkan kepada pembayar pajak bahwa kami memiliki sarana dan kemampuan untuk melindungi populasi," katanya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (13/9/2018).

Eropa berharap pertunjukkan-pertunjukkan bagaimana pasukan udara mereka membela Eropa cukup untuk menghadapi kritik tajam dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang pada pertemuan puncak bulan Juli mencerca orang-orang Eropa karena tidak cukup membelanjakan uang untuk pertahanan dan bertindak.

Mampu mengalihkan, memaksa mendarat atau bahkan berpotensi menembak jatuh pesawat tempur, NATO mengatakan apa yang disebut pemolisian udara tidak diarahkan ke Rusia. Tetapi konfrontasi antara pesawat tempur kedua saingan di Baltik dan Laut Hitam semakin meningkat.

Dua jet AS mengawal dua pembom Rusia ke Laut Arktik pada 7 September dalam insiden terbaru, sementara Rusia telah mengirimkan jet tempur untuk mencegat pesawat pengebom AS yang memiliki kemampuan nuklir dalam intersepsi yang menggemakan Perang Dingin.

Para analis memperingatkan bahwa setiap benturan di udara di atas Laut Tengah, Baltik atau Laut Hitam dapat berisiko memulai konflik yang lebih luas dengan Rusia.

Kedua belah pihak kerap saling menuduh melakukan tindakan berbahaya, tetapi NATO mengatakan pesawat tempur Rusia secara teratur terbang tanpa menghormati norma keselamatan internasional, seperti menanggapi kontrol lalu lintas udara dan permintaan untuk mengidentifikasi diri. Sementara Rusia mengatakan semua penerbangannya dilakukan sesuai dengan hukum internasional.

"Kami telah melihat pesawat datang ke perbatasan kami tanpa rencana penerbangan, tanpa kontrol apapun ... peraturan keselamatan, memasuki wilayah kami," kata Garcia Severt. 

"Kami telah melihat aktivitas yang sering terjadi di Laut Hitam, tetapi tidak hanya, kadang-kadang kita telah melihat pesawat terbang di sekitar Eropa," imbuhnya, mengacu pada pembom Rusia di lepas pantai Portugal.

NATO akan mengadakan latihan terbesarnya sejak 2002 pada Oktober dan November di Norwegia, yang disebut Trident Juncture. Latihan ini melibatkan non-NATO Finlandia dan Swedia, dengan lebih dari 40.000 tentara.

Sementara ketegangan dengan Rusia telah mendorong NATO untuk menyebarkan batalyon multinasional darat di Polandia dan Baltik, NATO juga mendorong untuk mengintegrasikan kekuatan udaranya, meskipun ada resistensi politik atas isu-isu kedaulatan.

Di bawah perjanjian yang sedang dinegosiasikan, pasukan udara negara-negara NATO masing-masing akan mempertahankan wilayah udara masing-masing, terlepas dari negara tempat mereka berada, di bawah konsep "satu langit" yang dapat melihat pesawat Portugis yang membela wilayah udara Spanyol, misalnya.

Hari ini, setiap negara membela wilayah udara sendiri, kecuali, seperti dalam kasus Baltik, tidak memiliki pesawat tempur.



Credit  sindonews.com

Mendagri Jerman Bersebrangan dengan Kanselir Soal Imigrasi

Aksi protes atas pembunuhan seorang pria Jerman oleh tersangka imigran di kota Chemnitz ditunggangi neo-Nazi dan berakhir rusuh. (Reuters/Hannibal Hanschke)

Jakarta, CB -- Kesepakatan damai di kubu konservatif Kanselir Jerman Angela Merkel berantakan setelah menteri dalam negeri Jerman membela aksi protes yang diwarnai dengan kekerasan neo-Nazi dan dia menyatakan imigran sebagai "induk dari semua masalah politik".

Serangan dari dalam kubu Merkel ini terjadi hanya dua bulan setelah menteri dalam negeri Horst Seehofer mengancam untuk membubarkan koalisi pemerintahan Merkel akibat masalah perbatasan.

Masa-masa tenang selama masa liburan baru-baru ini pecah pada akhir Agustus ketika pria Jerman berusia 35 tahun tewas ditusuk di kota Chemnitz. 

Tiga pencari suaka, dua asal Irak dan satu dari Suriah, menjadi tersangka pelaku pembunuhan ini.

Kelompok-kelompok ekstrim kanan dan ribuan warga setempat turun ke jalan selama berhari-hari setelah pembunuhan itu. Mereka pun memberi penghormatan Nazi dan sejumlah orang berwajah asing menjadi korban serangan.

Sebagai menteri dalam negeri, Seehofer didesak untuk mengecam aksi pengunjuk rasa yang juga menyerang wartawan dan polisi.

Dia tidak melakukannya hingga wawancara hari Kamis (6/9), ketika dia dengan keras membela para pengunjuk rasa meski mengkritik gangguan pada perdamaian.

"Ada pergolakan dan kemarahan masyarakat atas pembunuhan itu yang bisa saya mengerti," ujar Seehofer kepada harian Rheinische Post.

"Jika saya bukan menteri, saya juga akan turun ke jalan sebagai warga negara, tentu saja dengan kelompok radikal."

Seehofer menegaskan dia "tidak mentolerir pihak yang memanfaatkan situasi ini dengan menyerukan kekerasan atau melakukan kekerasan, termasuk kepada polisi."

"Ini benar-benar tidak bisa diterima, tidak ada zona abu-abu di sini," ujarnya.

Namun Seehofer yang merupakan pengkritik utama kebijakan liberal Merkel terhadap pengungsi dalam koalisi pemerintah, mengemukakan simpati dengan kemarahan yang membakar para pengunjuk rasa itu.

"Masalah imigrasi adalah induk dari seluruh masalah politik di negara ini. Saya sudah mengatakan hal itu selama tiga tahun," sejak Merkel membuka perbatasan Jerman kepada lebih dari satu juta pencari suaka sementara negara Uni Eropa lain telah menutup wilayah mereka.

Pernyataan ini sejalan dengan Menteri Dalam Negeri Italia Matteo Salvini bahwa Merkel "menganggap enteng" masalah yang bisa ditimbulkan oleh imigrasi masal.

Partai Seehofer, Serikat Sosial Kristen (CSU), akan mengikuti pemilihan umum di negara bagian Bavaria bulan depan. Pemilu ini diperkirakan akan berlangsung ketat.

Menteri dalam negeri Jerman menyebut imigran merupakan induk dari seluruh masalah politik yang terjadi di negara itu. (Reuters/Hannibal Hanschke)

CSU berjuang untuk mengatasi tantangan kuat dari partai ekstrim kanan AfD dan mempertahankan mayoritas absolut sehingga Seehofer pun membuat pernyataan yang bertolak belakang dengan pandangan Merkel soal insiden di Chemnitz.

Seehofer dikutip oleh media Jerman pada Rabu (5/9) malam bahwa pemerintah Merkel terlalu cepat mengkritik aksi protes itu dan dia berniat menunggu "Informasi otentik" sebelum membuat pernyataan.

Pada Rabu itu juga, dalam pidato di parlemen daerah menteri utama negara bagian Saxony Michael Kretschmer menyangkal kaum ekstrimis berbuat semena-mena di Chemnitz.

"Tidak ada gerombolan, tidak ada aksi mencari warga asing dan tidak ada pembunuhan berencana," ujarnya yang membuat dia dituduh mengecilkan permasalahan ekstrim kanan di daerahnya.

Merkel berulang kali menyatakan rasa terkejutnya atas situasi kacau di kota itu yang terekam kamera video dan diceritakan oleh sejumlah korban kepada media.

Dia mengaskan bahwa, "gambar yang saya lihat dengan jelas memperlihatkan aksi pengejaran dan persekusi berlatar belakang kebencian terhadap warga tak bersalah."

Masalah imigrasi menyebabkan perpecahan di seluruh wilayah Jerman dan memperlemah posisi Merkel yang telah 13 tahun memimpin Jerman.

Banyak pengamat mengatakan masa jabatan keempatnya sekarang akan menjadi yang terakhir.

Meski pendatang baru jauh lebih kecil dari periode 2015-2016, Merkel terpaksa membuat konsesi besar untuk Seehofer pada Juli lalu untuk mengatasi pemberontakannya. Konsesi itu adalah membuat kesepakatan bilateral dengan negara anggota Uni Eropa untuk menerima kembali pencari suaka yang datang ke Jerman belakangan.

Meski posisi lawan Merkel diperkuat dengan serangkaian kejahatan yang dituduh dilakukan oleh imigran, kubu pembela kebijakan imigrasi kanselir ini pun terus menguat.

Sekitar 65 ribu orang menghadiri konser musik rok anti-rasisme di Chemnitz pada Senin (3/9) dan acara itu berlangsung tanpa insiden.

Pada Rabu malam sekitar 10 ribu pengunjuk rasa turun ke jalanan di Hamburg untuk melawan aksi protes "Merkel harus mundur" yang hanya diikuti oleh 150 orang.





Credit  cnnindonesia.com

Polandia Hitung Kerugian Akibat Perang Dunia II

Pasukan Jerman berparade di jalan kota Warsawa setelah invasi Polandia. Warsawa, Polandia, September 1939.[United States Holocaust Memorial Museum / www.ushmm.org]

CB, Jakarta - Sebuah komisi parlemen di Polandia melaporkan Polandia kehilangan lebih dari 5 juta warga dan lebih dari US$ 54 miliar atau Rp 795 triliun senilai aset di bawah pendudukan Nazi Jerman selama Perang Dunia II.
Dilaporkan Associated Press, 1 September 2018, Komisi mengumumkan angka-angka itu sebagai bagian dari niat pemerintah Polandia saat ini untuk mencari ganti rugi kerusakan selama Perang Dunia II dari Jerman. Namun komisi mengatakan angka-angka ini baru perkiraan awal.

Pemimpin Partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa, Jaroslaw Kaczynski, berpendapat bahwa sebagai negara pertama yang diserang Nazi Jerman pada 1939, Polandia juga adalah yang pertama kali melakukan perlawanan dan menderita kerugian terbesar.
Para pengamat mengatakan pembicaraan tentang menuntut kerusakan dari Jerman sebagian besar ditujukan kepada pemilih Polandia yang lebih tua. Polandia belum mengajukan banding resmi dan Menteri Luar Negeri Polandia, Jacek Czaputowicz, mengatakan masalah itu tidak membebani hubungan baik antara Polandia dan Jerman.

Gerbang menuju pasar kota yang menjadi puing akibat serangan udara Jerman di Warsawa, Polandia, September 1939. [US Holocaust Memorial Museum / www.ushmm.org]
Polandia menghabiskan beberapa puluh tahun di bawah dominasi Uni Soviet setelah perang dan tidak dapat menghitung kerugian secara mandiri. Namun, Jerman telah melakukan pembayaran kepada orang-orang yang selamat dari kekejaman Nazi di Polandia.
Perhitungan awal yang dilakukan untuk komisi oleh para ahli universitas menyebutkan jumlah warga Polandia yang tewas dari tahun 1939 hingga 1945 menjadi 5,1 juta, termasuk 90 persen dari populasi Yahudi yang berjumlah sekitar 3,5 juta sebelum perang.

Kerugian Perang Dunia II di kota-kota diperkirakan bernilai 53 miliar zlotys atau US$ 14 miliar (Rp 206 miliar), dengan Warsawa sendiri terhitung lebih dari dua pertiga dari total biaya. Kerugian tambahan di bidang pertanian dan infrastruktur transportasi Polandia juga dihitung oleh tim ahli.

Credit  tempo.co

Patung Presiden Erdogan di Jerman Jadi Kontroversi

Patung Presiden Recep Tayyip Erdogan didirikan di kota Wiesbaden, Jerman. Walau pembuatan patung itu ditujukan bagian dari festival seni, namun faktanya banyak dikritik. Sumber: Reuters

CB, Jakarta - Patung bercat warna emas Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, di kota Wiesbaden, Jerman, menjadi kontroversi. Awalnya, patung orang nomor satu di Turki itu dibangun sebagai bagian dari seni, namun tak lama setelah patung di pajang, banyak kritikan yang muncul.
Dikutip dari situs rt.com pada Rabu, 29 Agustus 2018, patung Erdogan berdiri dalam pose sedang menunjuk. Patung ini dipajang di jantung kota Wiesbaden, Jerman pada Senin malam, 27 Agustus 2018 sebagai bagian dari festival seni Biennale. Namun patung itu dengan cepat menjadi sasaran orang-orang yang tidak suka dengan Erdogan dan mengotori patung tersebut
"Hitler Turki," demikian bunyi salah satu hinaan yang tertulis di patung oleh orang yang tak suka dengan Erdogan.
Terlihat pula ada grafiti bergambar penis di sekitar kaki patung Erdogan.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyapa pendukungnya di Istanbul, Turki, 24 Juni 2018. Kemenangan di atas 50 persen membuat Erdogan tak perlu lagi bertarung di putaran kedua untuk mempertahankan kursi presiden sejak 2014. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Juru bicara kepolisian Wiesbaden, Jerman, mengatakan pihaknya mengetahui insiden pencoretan pada patung Erdogan ini, namun belum melakukan intervensi. Sumber di pemerintah Jerman mengatakan pihak berwenang di Wiesbaden, Jerman, telah memberikan izin pembuatan patung yang mirip manusia, tetapi tidak mengetahui patung itu adalah Erdogan. Menyusul kontroversi yang muncul, otoritas berwenang Jerman pun akan segera mendiskusikan nasib patung tersebut. Uwe Laufenberg, Menejer Teater Wiesbanden, mengatakan pemajangan patung Presiden Erdogan ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pembuatan patung Erdogan ini mengajak masyarakat untuk bicara soal Erdogan. Sebab dalam sebuah demokrasi seseorang harus mau membuka fikiran terhadap pandangan yang berbeda.
Pemajangan patung Erdogan terjadi saat ketegangan politik antara Jerman dan Turki menurun. Di Jerman, ada lebih dari tiga juta warga keturunan Turki. Hubungan bilateral Jerman-Turki mengalami puncak ketegangan pada 2017 saat Ankara mengecam Berlin atas sejumlah isu, termasuk ketika membandingkan kebijakan Turki dengan praktik-praktik Nazi.

Credit  tempo.co

Jerman Serahkan Jasad Korban Pembantaian Militer di Namibia

Ilustrasi Bendera Namibia. (Paul Childs)

Jakarta, CB -- Pemerintah Jerman menyerahkan jasad-jasad suku asli Namibia yang dibantai di masa penjajahan satu abad lalu. Keluarga korban menuntut agar pemerintah Jerman menyatakan permohonan maaf secara resmi.

Jasad korban pembantaian tentara Jerman tersebut akan diterima delegasi pemerintah Namibia, termasuk 19 tengkorak, kulit kepala dan tulang belulang, dalam sebuah misa di Berlin.

"Kami ingin membantu penyembuhan luka dari kekejaman Jerman saat itu," kata Michella Muentefering, Menteri Negara Kebijakan Budaya Internasional di Kementerian Luar Negeri Jerman seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (29/8).



Meski begitu wakil keluarga dari ribuan suku Herero dan Nama yang dibantai antara 1904 dan 1908 setelah memberontak melawan penguasa kolonial menyatakan upacara itu tidak cukup.

Esther Utjiua Muinjangue, Ketua Yayasan Genosa Ovaherero, menyatakan serah terima itu menjadi 'kesempatan sempurna' bagi pemerintah Jerman untuk secara resmi minta maaf atas tragedi yang kerap disebut sebagai genosida pertama di abad ke-20.

"Apakah permintaan itu terlalu banyak? Saya kira tidak?" kata dia dalam jumpa pers di Berlin pelakn ini, menggambarkan sikap pemerintah Jerman 'mengejutkan'.


Kepada wartawan Senin (27/8), Muentefering mengatakan bahwa masih banyak yang harus dilakukan pemerintah Jerman terkait masa penjajahannya.

Pada 2016, pemerintah Jerman menyatakan akan mengeluarkan permintaan maaf resmi sebagai bagian dari hasil pembicaraan dengan pemerintah Namibia, untuk menuntaskan luka akibat kebrutalnnya selama penjajahan di Afrika Selatan Barat saat itu.

Meski Berlin mengakui kengerian yang dilakukan tentara kekaisaran waktu itu, pemerintah Jerman hingga kini menolak untuk membayar dana reparasi langsung. Alasannya, Jerman telah menggelontorkan dana bantuan senilai ratusan juta euro kepada Namibia sejak negeri itu merdeka dari Afrika Selatan pada 1990, 'untuk kepentingan semua rakyat Namibia'.

Marah dengan sikap Berlin, wakil dari suku Herero dan Nama mengajukan gugatan class action terhadap Jerman di Pengadilan Amerika Serikat, menuntut reparasi. Mereka juga ingin agar diikutsertakan dalam negosiasi antara pemerintah Jerman dan Namibia. Pengadilan New York belum memutuskan apakah akan menggelar sidang pemeriksaan atas gugatan tersebut.

Pembantaian suku Herero dan Nama berawal dari kemarahan mereka atas perampasan tanah, ternak dan penculikan wanita-wanita yang dilakukan para pemukim Jerman pada 1904. Pemberontakan Herero saat itu menewaskan 100 warga Jerman. Orang-orang Nama lalu ikut memberontak pada 1905.

Untuk menumpas pemberontakan, Jenderal Lothar von Trotha meneken 'perintah pemusnahan' yang berujung pada kematian lebih dari 60 ribu warga Herero dan 10 ribu orang Nama. Sebagian tewas karena dibunuh, ada pula yang meninggal di penjara karena kelaparan. Puluhan orang dipenggal setelah meninggal, tengkoraknya dikirim ke para peneliti di Jerman untuk membuktikan superioritas orang kulit putih Eropa.

Penelitian yang dilakukan Profesor Jerman, Eugen Fischer pada tengkorak dan tulang belulang mereka lalu menghasilkan teori yang digunakan Nazi untuk menjustifikasi pembunuhan warga Yahudi.

Proses serah terima Rabu merupakan yang ketiga kalinya Jerman memulangkan jasad korban pembantaian ke Namibia. Sebelumnya terjadi pada 2011 dan 2014.





Credit  cnnindonesia.com

Merkel, Putin bahas isu sensitif di pinggiran Berlin

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kanselir Jerman Angela Merkel berjabat tangan sebelum pembicaraan mereka di kediaman resmi Bocharov Ruchei di Sochi, Rusia, Selasa (2/5/2017). (REUTERS/Alexander Zemlianichen)

Meseberg, Jerman (CB) - Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kanselir Jerman Angela Merkel bertemu di pinggiran  Kota Berlin, Sabtu, untuk membicarakan sejumlah isu sensitif, seperti konflik di Ukraina dan Suriah, nuklir Iran, serta proyek pipa gas yang membuat Amerika Serikat geram.

Merkel mengatakan kedua negara, terutama Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan itu.

Dia juga berencana mengangkat masalah hak asasi manusia dalam pertemuannya dengan Putin, sekaligus mendiskusikan hubungan kedua negara yang memburuk sejak Rusia menganeksasi Krimea dari Ukraina pada 2014.

"Saya berpendapat bahwa isu kontroversial hanya akan diselesaikan dalam dialog dan melalui dialog," kata Merkel yang berdiri di samping Putin.

Kedua pemimpin juga mengungkapkan keprihatinannya atas konflik Suriah dan nasib ratusan ribu pengungsi yang melarikan diri dari perang selama tujuh tahun di negara tersebut.

Merkel menekankan pentingnya menghindari krisis kemanusiaan di Idbib, Suriah.

Dalam upaya penyelesaian konflik Suriah ini, Merkel mengatakan dia dan Putin telah membahas isu perubahan konstitusi dan kemungkinan penyelenggaraan pemilu saat mereka bertemu di Sochi pada Mei lalu.

Sementara itu Putin juga menegaskan bahwa prioritas pihaknya saat ini adalah memastikan agar para pengungsi Suriah bisa kembali ke negaranya dan pemenuhan kebutuhan pembangunan kembali di negara tersebut usai perang berakhir.

Mengenai Ukraina, Merkel mengaku berharap adanya upaya baru di awal tahun ajaran baru untuk menghentikan konflik bersenjata antara pasukan pemerintah dengan kelompok separatis di garis depan pertempuran di wilayah Donbass.

Terkait proyek pipa Nord Stram 2 yang rencananya akan menyalurkan gas dari Rusia melalui kawasan Baltik menuju Jerman, Merkel mengatakan bahwa Ukraina harus terus dilibatkan dalam transit energi di Eropa.

Namun Putin menegaskan bahwa rencana harus masuk akal dalam perspektif bisnis.

"Saya ingin menekankan bahwa transit gas di Ukraina -- yang juga biasa kami lakukan -- harus sesuai dengan permintaan ekonomi. Nord Stream 2 adalah proyek usaha," kata Putin sebagaimana dikutip Reuters.

Amerika Serikat kini tengah menekan Jerman untuk membatalkan proyek tersebut karena dinilai akan membuat Berlin semakin bergantung pada pasokan energi dari Rusia.

Sementara Ukraina khawatir Rusia akan menghapus peran mereka sebagai daerah transit sedangkan sejumlah negara tetangga Jerman di Eropa Timur juga prihatin dengan proyek itu karena kawatir pada gangguan Moskow.

Putin tiba di Jerman, Sabtu malam, setelah sebelumnya menghadiri acara pernikahan Menteri Luar Negeri Austria Karin Kneissl dengan pengusaha Wolfgang Meilinger.

Menlu Jerman Heiko Mass dalam wawancara khususnya dengan Die Welt am Sonntag edisi Minggu mengatakan pihaknya ingin membangun momentum baru dalam proses perdamaian Minsk.

Keringanan sanksi untuk Rusia hanya akan dibahas jika kesepakatan damai Minsk dilaksanakan, katanya.

Menlu Heiko Mass mengatakan dia telah berbicara dengan Menlu Ukraina Pavlo Klimkin pekan ini, dan Menlu Rusia Sergei Lavrov akan kembali mengunjungi Berlin pada 14 September setelah bertemu Merkel di ibu kota Jerman itu bulan lalu. 

Credit  antaranews.com

Tak Hirau Ancaman AS, Cina dan Jerman Tetap Bisnis dengan Iran

Anggota parlemen Iran membakar kertas bergambar bendera AS, di Teheran, Iran, 9 Mei 2018. Iran telah menandatangani kesepakatan nuklir di Wina, Austria, pada 2015 bersama enam negara superkuat, yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan Cina, serta Uni Eropa. AP Photo

CB, Jakarta - Cina dan Jerman tetap mempertahankan perjanjian dagang mereka dengan Iran meskipun Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam memberikan sanksi.
Sikap keras Beijing dan Berlin itu sebagai tanda tumbuhnya kemarahan mitra Amerika Serikat yang menerapkan kembali sanksi terhadap Iran pada Selasa, 7 Agustus 2018. Kedua negara tersebut tetap menjalin bisnis dengan Teheran.

Forum Shanghai Cooperation Organization digelar di Kota Qingdao, Cina timur, dan dihadiri sejumlah negara seperti Rusia, Cina, India, Iran, dan Pakistan. Irna

"Cina secara konsisten menentang sanksi unilateral," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina sebagaimana diperoleh Channel News Asia.
"Kerja sama komersial Cina dengan Iran terbuka dan transparan, masuk akal, adil, serta tidak melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB," tambahnya seperti dikutip kantor berita Reuters. "Cina memiliki hak hukum yang harus dilindungi."

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani. REUTERS/Carlos Barria, REUTERS/Lisi Niesner
Sementara itu, pemerintah Jerman mengatakan, sanksi AS terhadap Iran melanggar hukum internasional. "Jerman berharap Washington memperhatikan kepentingan Eropa ketika menerapkan sanksi kepada Iran."

AS memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran menyusul keputusan Trump menarik kembali kesepakatan yang telah diteken pada 2015 terkait dengan program nuklir Iran.Pada perjanjian 2015 yang ditandatangani oleh enam negara superkuat, termasuk AS, menyatakan Iran bersedia membatalkan seluruh program nuklirnya dengan imbalan seluruh sanksi ekonomi yang diterapkan dunia internasional dicabut.

Credit  tempo.co