Indonesia Minta Dukungan Afghanistan untuk Keanggotaan Dewan HAM

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan Salahuddin Rabbani, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, di Jakarta, Jumat (15/3/2019). (ANTARA/Yuni Arisandy)

Jakarta (CB) - Pemerintah Republik Indonesia meminta dukungan dari Afghanistan untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) periode 2020-2022.

Permintaan dukungan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan Salahuddin Rabbani, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Jumat.

"Indonesia meminta dukungan bagi pencalonan untuk keanggotaan di Dewan HAM PBB periode 2020-2022 pemilihannya akan berlangsung pada Oktober 2019 di New York," ujar Menlu Retno.

Menlu RI sebelumnya pada bulan lalu telah meluncurkan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 di Markas PBB di Jenewa, Swiss.

Menlu Retno pada pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-40, juga menyampaikan komitmen Indonesia sebagai mitra terpercaya bagi demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial.

Indonesia merupakan salah satu anggota pendiri Dewan HAM PBB, dan sebelumnya telah empat kali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2006-2007, 2007-2010, 2012-2014 dan 2015-2017.

Dalam pencalonan kali ini, terdapat lima kandidat dari kelompok Asia Pasifik, yaitu Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Marshall Island, dan Iran yang akan memperebutkan empat kursi.

Dewan HAM memiliki 47 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum PBB dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun.

Credit  antaranews.com

RI Sebut Isu Pelanggaran HAM Papua di Dewan HAM PBB Tak Laku

Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib. (CNN Indonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia membantah seluruh paparan soal pelanggaran hak asasi manusia yang diutarakan perwakilan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo dan Veronika Koman, dalam Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss pada Rabu (13/3) kemarin. Mereka menyatakan isu yang dibawa KNPB justru tidak laku dan kalah dari masalah lain yang dibahas.

Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, menyatakan sejumlah paparan Victor terkait isu Papua kalah dari isu HAM terkini. Yakni seperti soal LGBT, persekusi etnis Uighur di Xinjiang, China, konflik di Kashmir hingga Sahara Barat lantaran didukung oleh LSM yang lebih banyak.

"Mengingat banyaknya NGO (LSM) yang berbicara mengenai masalah-masalah HAM di negara lain (sekitar 130-150an NGO terdaftar untuk berbicara) pada mata acara 4 DHAM, pernyataan-pernyataan Veronika Koman dan Victor Yeimo tersebut sangat miskin pendengar dan perhatian," kata Hasan saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan instan pada Kamis (14/3).


Menurut Hasan, pemerintah terus memperhatikan pembangunan dan peningkatan promosi HAM di Papua dan Papua Barat. Menurut dia, pemerintah juga mendorong praktik demokrasi dan hubungan antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

"Namun sangat disayangkan, pemerintah dihadapkan dengan LSM yang rendah kredibilitasnya. LSM ini justru mempertajam perbedaan dan mengejar publisitas dengan menyudutkan pemerintah," ucap Hasan.

"Bahkan ketika negara seperti Indonesia berkomitmen menegakkan demokrasi dan telah mengupayakan yang terbaik untuk memperbaiki situasi HAM di lapangan," lanjut Hasan.

Dalam sidang itu, Victor Yeimo yang merupakan Ketua KNPB dan Veronika Koman menggambarkan nasib warga Papua yang menjadi minoritas di tanah leluhurnya sejak 1969. Hal itu terjadi setelah operasi militer Dwikora, yang mereka anggap sebagai bentuk penjajahan oleh pemerintah Indonesia.

Victor juga menyinggung tindakan represif aparat keamanan Indonesia kepada masyarakat Papua dalam sidang itu, termasuk konflik di Nduga beberapa waktu lalu.

Hasan membenarkan isu Papua diangkat dalam salah satu sesi sidang Dewan HAM PBB kemarin di Jenewa. Isu tersebut disebut cukup mendapat perhatian bukan oleh negara, melainkan oleh tiga LSM atas nama Fransiscan Internasional (FI), Vivat Internasional (VI) dan Geneva for Human Rights (GHR).

Hasan menyebut Victor dapat berbicara di forum itu atas nama GHR. Dia menegaskan Victor tidak memiliki organisasi di Jenewa sehingga tak memiliki kapasitas untuk berbicara sebagai pribadi atau kelompoknya.

Hasan menyebut dalam sidang itu Victor hanya bisa berbicara dengan meminjam nama LSM yang sudah memiliki akreditasi di Ecosoc consultative status.

Meski begitu, Hasan menegaskan Indonesia tetap menyampaikan pembelaan terhadap pernyataan Victor dalam sidang tersebut.

Hasan menjelaskan pada Februari lalu sejumlah LSM internasional, termasuk FI dan Dewan Gereja Dunia, telah mengunjungi Papua. Namun, dia menyatakan KNPB tidak menyinggung soal itu dan malah memanipulasi informasi untuk keuntungan sendiri.

Credit  cnnindonesia.com

Kronologi Penculikan WNI oleh Kelompok Bersenjata di Yaman

Ilustrasi gedung Kementerian Luar Negeri Indonesia. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI menyatakan seorang warga Indonesia yang sempat disandera kelompok bersenjata di Yaman pada November 2018 lalu merupakan seorang mahasiswa bernama Adib Nadim. Dia ditawan ketika sedang dalam perjalanan menuju Kota Sanaa.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, menuturkan Adib ditangkap kelompok bersenjata di Kota Yaslah, sekitar 30 kilometer di selatan Yaman, pada 28 November 2018. Adib saat itu adalah mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Daru Hadits, Sihr, Hadramaut, sejak 2013 silam.

Iqbal mengatakan Adib ditahan selama 99 hari bersama sekitar tujuh warga asing lain. Dia dibebaskan pada 7 Maret 2019 lalu.


"Saat ditangkap Adib sedang menemani sahabatnya, warga negara Malaysia, untuk menjenguk keluarganya di Kota Sanaa," kata Iqbal dalam keterangan pers yang diterima CNNIndonesia.com melalui pesan instan, Kamis (14/3).

Iqbal memaparkan Adib telah sampai di Indonesia pada Rabu (13/3) sore kemarin. Pemulangan Adib dibantu KBRI Muscat, Oman menggunakan maskapai Oman Air.

Iqbal mengatakan upaya pembebasan Adib dilakukan bekerja sama dengan pemerintah Oman. Kontak-kontak KBRI Muscat juga tak luput membantu pembebasan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pemerintah Oman telah banyak membantu proses evakuasi WNI dari wilayah konflik, terutama yang berada di Yaman, saat perang meletup di negara itu pada 2014 lalu.

Sejak konflik pecah di Yaman, pemerintah mengevakuasi seluruh WNI dari negara itu. Puncaknya terjadi pada 30 Maret 2015 hingga 21 April 2015. Pemerintah bahkan mengirim tim khusus untuk mengevakuasi WNI secara intensif. 

Berdasarkan data Kemlu RI, total ada 1.925 WNI dan 173 warga asing negara sahabat berhasil dievakuasi lewat jalur darat, laut dan udara.

Sejak itu, pemerintah Indonesia telah melarang WNI masuk ke Yaman.

Oman selama ini memang kerap dijadikan jalur untuk masuk ke Yaman. Sejak perang di Yaman pecah, pemerintah Oman juga telah mengeluarkan larangan melintasi perbatasannya.

Larangan itu diberlakukan pemerintah setempat untuk mencegah kelompok pemberontak Houthi, maupun mereka yang merupakan jejaring kelompok teroris Al Qaidah masuk ke Yaman. 

Credit  cnnindonesia.com

Seorang pelajar Indonesia dibebaskan dari penyanderaan di Yaman

Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin Alawi bin Abdullah (pertama kiri) mengisi buku tamu sebelum melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kedua kiri) di Gedung Pancasila, Jakarta, Kamis (14/2/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

Jakarta (CB) - Seorang pelajar asal Indonesia, Adib Nadim, dibebaskan dari penyanderaan oleh kelompok bersenjata di Yaman dan dipulangkan ke Tanah Air melalui Oman oleh KBRI Muscat, kata Meteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Adib yang telah tiba di Indonesia pada Rabu (13/3), sebelumnya ditangkap oleh kelompok bersenjata di Kota Yaslah yang berlokasi 30 kilometer selatan Yaman, pada 28 November 2018.

Ia ditahan selama 99 hari bersama sekitar tujuh warga negara asing lainnya hingga akhirnya dibebaskan pada 7 Maret 2019.

"Semalam kami berhasil membebaskan seorang WNI dan memulangkannya ke Tanah Air, setelah sempat ditangkap oleh kelompok bersenjata di Yaman. Pembebasan dan pemulangan ini tidak lepas dari kerja sama dan bantuan oleh otoritas Oman," kata  Menlu Retno Marsudi usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin Alawi bin Abdullah di Gedung Pancasila, Jakarta, Kamis.

Adib adalah seorang mahasiswa Universitas Darul Hadits, Sihr, Hadramaut. Ia berangkat ke Yaman untuk meneruskan studinya pada 2013.

Saat ditangkap, Adib sedang menemani sahabatnya, yakni seorang warga Malaysia, untuk menjenguk keluarganya di Kota Sanaa.

Upaya pembebasan Adib dilakukan lewat kerja sama dengan otoritas keamanan Kesultanan Oman dan kontak-kontak KBRI Muscat yang ada di Sanaa.

"Alhamdulillah saya bisa bebas. Terima kasih atas bantuan KBRI dan pemerintah yang sudah mengupayakan pembebasan saya", ujar Adib saat diterima Duta Besar RI Muscat Mustofa Taufik Abdul Latif setelah pembebasan tersebut, seperti disampaikan melalui keterangan tertulis Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI.

Sejak konflik bersenjata pecah pada 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan imbauan kepada seluruh WNI untuk tidak berkunjung ke Yaman.

Hingga saat ini, imbauan tersebut belum dicabut karena secara umum situasi keamanan di Yaman dianggap belum kondusif bagi warga negara asing.

Credit  antaranews.com

Oman tanam modal 10 miliar dolar untuk pembangunan kilang di Bontang

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kedua kiri) berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin Alawi bin Abdullah (pertama kiri) sebelum melakukan pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (14/3/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia menyambut baik kerja sama antara perusahaan minyak dan gas asal Oman, Overseas Oil and Gas (OOG), dan PT Pertamina (Persero) yang menyepakati pembangunan kilang baru di Bontang, Kalimantan Timur, dengan investasi senilai 10 miliar dolar AS.

Proyek investasi tersebut dibahas oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin Alawi bin Abdullah dalam pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis.

“Selain menggunakan kerangka kerja sama bilateral, Indonesia juga mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dengan Dewan Kerja Sama Negara Teluk (GCC), yang Oman menjadi salah satu anggotanya,” kata Menlu Retno.

Kilang berkapasitas 300 ribu barel per hari itu ditargetkan dapat beroperasi efektif mulai 2025.

Dalam pertemuan tersebut, kedua menlu juga sepakat untuk segera menandatangani kerja sama perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik, dinas, dan khusus, yang telah rampung dinegosiasikan.

Selain itu, Menlu Retno dan Menlu Yusuf sepakat mempercepat persetujuan angkutan udara dan persetujuan penghindaran pajak berganda yang pembahasannya sudah memasuki tahap akhir.

“Kami sepakat untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama yang sudah berjalan dengan sangat baik,” tutur Menlu Retno.

Menlu Retno secara khusus menyampaikan apresiasinya atas bantuan pemerintah Oman kepada WNI, termasuk fasilitas yang diberikan pemerintah Oman dalam proses evakuasi WNI dari Yaman, saat terjadi krisis di negara tersebut.

Otoritas Oman kembali membantu proses pembebasan dan pemulangan seorang WNI yang sempat ditangkap oleh kelompok bersenjata di Yaman sejak November 2018.

“Hingga saat ini, pemerintah Oman juga membantu memfasilitasi pelajar Indonesia untuk keluar-masuk Yaman melalui Salalah, Oman,” tutur Menlu Retno.

Menlu Retno berharap Indonesia dan Oman bisa terus meningkatkan perannya untuk dunia yang lebih baik dan damai.

Di sisi lain, Menlu Yusuf menyebut pertemuan keduanya dengan Menlu Retno sebagai momentum yang baik untuk terus melanjutkan kerja sama investasi di Indonesia.

“Kami juga berkeinginan membahas bidang-bidang lain yang memungkinkan investasi antara kedua negara,” ujar dia.

Menlu Yusuf juga mengapresiasi posisi Indonesia yang tegas memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mendukung perdamaian atas krisis yang terjadi di Arab dan Timur Tengah.

"Sejak berdirinya Negara Israel tahun 1948 kami berharap Palestina juga bisa merdeka. Kami sekarang mendukung berdirinya negara Palestina yang merdeka, independen dan strategis sehingga bisa menciptakan kondisi yang stabil dan aman di kawasan Timur Tengah,” kata dia.

Credit  antaranews.com

Isu Papua Diangkat dalam Rangkaian Sidang Dewan HAM PBB

Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo (CNN Indonesia/Giras Pasopati)

Jakarta, CB -- Isu Nduga dan minoritas Papua diangkat dalam rangkaian kegiatan Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-40.

Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo, menggambarkan nasib warga Papua yang menjadi minoritas di tanah leluhurnya sejak aneksasi Indonesia pada 1969 silam.

"Kekayaan alam kami dicuri, sehingga kami menjadi yang termiskin dengan harapan hidup terendah di Indonesia, meski tanah kami adalah salah satu tanah terkaya sumber daya alamnya di dunia," ujar Victor dalam rangkaian kegiatan Sidang Dewan HAM PBB yang tertulis dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (13/3).


Tak hanya itu, disoroti pula efek dari operasi gabungan kepolisian dengan militer yang telah menewaskan 25 warga sipil dan ditelantarkannya ribuan pengungsi akibat operasi tersebut.

Selain itu, dijadikannya tiga warga Papua sebagai tersangka makar karena menyelenggarakan acara adat 'bakar batu' dan ibadah juga turut disorot dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Victor meminta dukungan negara-negara untuk mendorong Indonesia mengundang PBB berkunjung ke tanah Papua.

"Kami meminta pemerintah Indonesia untuk menghargai dan memenuhi hak atas penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat," tegas Victor.

Sejak mendapatkan status otonomi khusus pada 2001 lalu, pendekatan kesejahteraan menjadi prioritas pemerintah terhadap Papua. Pemerintah Jokowi fokus pada pengembangan infrastruktur dan perbaikan konektivitas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Sepanjang 2015-2019, pemerintah menargetkan penyelesaian Trans Papua sepanjang 1.066 kilometer. Jalan Trans Papua sepanjang 4.330 kilometer di Provinsi Papua Barat dan Papua ditargetkan tembus pada 2019.

Jokowi juga menerapkan program BBM Satu Harga yang dijadikan standar nasional demi menurunkan harga BBM di Papua.

Selain itu, transfer dana dari pemerintah juga terus meningkat untuk kedua provinsi Papua. Pada 2016, pemerintah mengalokasikan dana pembangunan sebesar Rp85,7 triliun untuk Papua dan Papua Barat. Di luar itu, kedua provinsi juga memperoleh dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur.

Credit  cnnindonesia.com

Mahathir Sebut Tak Tahu Lobi RI Bebaskan Siti Aisyah

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyatakan tidak tahu menahu soal lobi-lobi pemerintah Indonesia untuk membebaskan Siti Aisyah dari kasus pembunuhan Kim Jong-nam. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyatakan tidak tahu menahu soal lobi-lobi pemerintah Indonesia untuk membebaskan Siti Aisyah dari kasus pembunuhan Kim Jong-nam. Menurut dia, pembebasan Siti sudah sesuai aturan hukum.

"Saya tidak punya informasi. Keputusan ini dibuat oleh pengadilan. Dia (Siti) sempat diadili dan kemudian tuntutannya dicabut. Jadi itu proses yang sesuai aturan hukum. Saya tidak tahu detilnya, tetapi jaksa penuntut umum bisa mencabut tuntutan tidak secara keseluruhan," kata Mahathir dalam jumpa pers di Parlemen Malaysia, seperti dilansir The Straits Times, Selasa (12/3).

Keputusan Pengadilan Tinggi Shah Alam membebaskan Siti menimbulkan pertanyaan di Malaysia. Utamanya soal dugaan intervensi Indonesia dalam proses hukum yang berlaku di Negeri Jiran.


Apalagi saat ini salah satu terdakwa dalam kasus itu, Doan Thi Huang asal Vietnam, juga masih menjalani persidangan. Akan tetapi, Mahathir menyatakan proses pembebasan Siti memang sesuai aturan, dan bukan karena intervensi.

"Memang ada aturan yang membolehkan untuk mencabut tuntutan. Itu yang terjadi. Saya tidak tahu alasan rincinya," ujar Mahathir seperti dilansir AFP.

Hal itu terungkap setelah korespondensi antara Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, dengan Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, terungkap. Dalam suratnya, Yasonna memberikan tiga alasan supaya Tommy membebaskan Siti.

Yaitu perbuatan yang dilakukan Siti semata-mata bertujuan untuk kepentingan acara, dan tidak pernah memiliki niat untuk membunuh Kim Jong-nam.

Yasonna juga mengatakan Siti telah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali dia sedang diperalat oleh pihak intelijen Korea Utara. Siti juga sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya.

Tommy kemudian membalas surat Yasonna dan menyatakan sepakat menggunakan wewenangnya berdasarkan Pasal 254 Kitab Hukum Acara Pidana Malaysia. Yaitu untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap kasus Siti Aisyah (nolle prosequi).

Pernyataan Mahathir bertolak belakang dengan keterangan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM, Cahyo Rahadian Muhzar. Menurut dia, upaya lobi untuk membebaskan Siti dilakukan saat pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Mahathir pada 29 Juni 2018 di Bogor.

Proses lobi itu dilanjutkan dengan pertemuan antara Yasonna dengan Mahathir pada 29 Agustus 2018 di Putrajaya, Malaysia.

Siti dan Doan didakwa terlibat dalam pembunuhan Kim Jong-nam. Mereka dituduh mengusapkan racun syaraf VX ke wajah kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un itu, yang kemudian tewas di terminal 2 Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Februari 2017.

Keduanya terancam hukuman mati. Kini, tinggal Doan yang masih menjalani persidangan. 

Credit  cnnindonesia.com

Menlu Thailand berkunjung ke Indonesia bahas ASEAN

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyampaikan pernyataan pers terkait sejumlah isu terkini di Jakarta, Selasa (12/3/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jakarta, Rabu (13/3), untuk membicarakan beberapa isu terkait perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).

“Ini merupakan pertemuan ketiga dalam tiga bulan terakhir sehingga menunjukkan intensitas hubungan dua menlu. Kebetulan juga pada tahun ini Thailand merupakan Ketua ASEAN sehingga isu yang menjadi fokus perhatian untuk pertemuan bilateral mereka adalah mengenai ASEAN,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dalam press briefing di Jakarta, Selasa.

Kedua menlu antara lain akan membahas beberapa program kerja, yang telah ditetapkan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Chiang Mai pada Januari lalu, sesuai dengan tema ASEAN tahun ini yakni “Memajukan Kemitraan untuk Keberlanjutan” (Advancing Partnership for Sustainability).

Indo-Pasifik juga akan menjadi bahan pembahasan menlu Indonesia dan Thailand, mengingat para pejabat tinggi negara-negara ASEAN telah ditugaskan oleh menlu masing-masing untuk menyelesaikan rancangan pandangan umum ASEAN mengenai konsep Indo-Pasifik.

Selain itu, kedua menlu akan membahas Rakhine. Negara bagian di Myanmar itu menjadi tempat Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Manajemen Bencana (AHA Centre) menjalankan mandat untuk membantu proses repatriasi pengungsi Rohingya dari Cox’s Bazar, Bangladesh, ke Myanmar.

“Fokus kita saat ini adalah memberi dukungan bagi AHA Centre untuk membantu proses repatriasi yang aman dan bermartabat, sesuai kesepakatan para menlu ASEAN dalam pertemuan di Chiang Mai,” ujar Arrmanatha.

Selain isu ASEAN, Menlu Retno dan Menlu Pramudwinai akan membicarakan upaya penguatan kerja sama ekonomi kedua negara.

Isu yang menjadi perhatian utama Indonesia dan Thailand, sebagai produsen karet terbesar dunia, adalah penurunan harga karet.

“Kedua negara akan mendiskusikan upaya bersama untuk mencoba menstabilkan harga karet yang dalam beberapa bulan terakhir terus menurun,” tutur Arrmanatha.

Dari segi ekonomi, menurut Arrmanatha, nilai perdagangan Indonesia dan Thailand menunjukkan angka yang cukup baik.

Pada 2018, nilai perdagangan kedua negara mencapai 17,77 miliar dolar AS. Produk ekspor utama Indonesia ke Thailand antara lain berupa mesin, peralatan listrik, makanan, produk kertas, dan aksesoris kendaraan.

Sementara produk yang diimpor Indonesia dari Thailand didominasi kendaraan bermotor, produk metal dan baja, tekstil, serta makanan. 

Credit  antaranews.com

Jaksa Malaysia Tak Sebut Alasan Cabut Tuntutan Siti Aisyah

Mantan terdakwa kasus pembunuhan Kim Jong-nam, Siti Aisyah. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI menyatakan jaksa penuntut umum Malaysia tak menjelaskan alasan mencabut seluruh dakwaan terhadap Siti Aisyah. Warga Indonesia yang dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan Kim Jong-nam di Bandara Kuala Lumpur pada 2017 lalu kini divonis bebas.

"Dalam konteks persidangan tidak ada penjelasan (dari jaksa penuntut umum Malaysia), ini sepenuhnya merupakan hak jaksa penuntut umum Malaysia. Yang tahu apa alasan pencabutan dakwaan ya jaksa penuntut sendiri," ucap juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Senin (11/3).

Arrmanatha menjelaskan pemerintah Indonesia bersama kuasa hukum Siti Aisyah, Gooi Soon Seng, sejak lama menganggap jaksa penuntut tak memiliki bukti cukup perempuan 26 tahun itu membunuh Kim Jong-nam. Kim Jong-nam adalah kakak tiri pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un.


Selain itu, terdapat pula perbedaan bukti dan kesaksian dari sekitar 35 saksi yang didatangkan jaksa penuntut Malaysia selama persidangan berlangsung.

Dilansir Reuters, Gooi menyatakan permohonannya supaya kliennya dibebaskan dari segala tuduhan tidak dikabulkan oleh pengadilan. Alhasil, Siti sewaktu-waktu bisa kembali dipanggil untuk menjalani proses hukum jika ditemukan bukti baru dalam kasus itu.

"Kami masih yakin dia (Siti) hanya kambing hitam. Saya yakin Korea Utara terlibat dalam kasus itu," ujar Gooi.

Siti bersama tersangka lainnya asal Vietnam, Doan Thi Huong, telah mengikuti persidangan sejak Oktober 2017 lalu karena dituduh mengusapkan racun syaraf VX ke wajah Kim Jong-nam, yang tak lama tewas di terminal 2 Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Februari 2017.

Selama ini, jaksa disebut hanya mendasari kasus tersebut dari bukti rekaman kamera keamanan (CCTV) di bandara. Dalam rekaman tersebut tidak ada adegan yang menujukkan Siti ikut mengusapkan substansi yang selama ini disebut racun syaraf VX ke wajah Kim Jong-nam.

"Permintaan JPU Malaysia hari ini menghentikan tuntutan terhadap Siti Aisyah. Atas dasar itu hakim Pengadilan Tinggi Shah Alam menghentikan tuntutan dan membebaskan Siti Aisyah," kata Arrmanatha.

Arrmanatha mengatakan setelah persidangan pagi ini selesai, Siti langsung dibawa ke Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur. Dia menuturkan, Siti akan segera dipulangkan ke Indonesia jika proses administrasi cepat selesai.

Meski begitu, Arrmanatha tak menjelaskan kapan Siti bisa dipulangkan. Dia menuturkan proses pemulangan Siti juga bergantung pada jadwal penerbangan yang tersedia.

Credit  cnnindonesia.com

Pengadilan Malaysia Bebaskan Siti Aisyah dari Kasus Kim Jong Nam

Terdakwa Siti Aisyah dikawal oleh polisi di terminal anggaran KLIA2 di Sepang, Malaysia, 24 Oktober 2017. Aisyah sempat didorong menggunakan kursi roda untuk mengelilingi bandara. AP

CB, Jakarta - Pengadilan Malaysia membebaskan Siti Aisyah, terdakwa pembunuh Kim Jong-nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dari tuntutan hukum.
Menurut the Star, Senin, 11 Maret 2019, putusan Pengadilan Tinggi Shah Alam di Kuala Lumpur membebaskan Siti Aisyah terjadi setelah jaksa mengatakan menarik tuntutan tanpa memberikan alasan.

Setelah persidangan, Siti bergegas dibawa keluar dari ruang sidang dan masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu.

Siti kepada wartawan mengatakan kepada wartawan dirinya terkejut atas pembebasan dirinya.
"Saya kaget dan sangat senang," kata Siti seperti dikutip dari The Star, Senin, 11 Maret 2019.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan, pengacara Siti Asiyah meminta agar tuntutan bukan dihentikan tapi dibebaskan. Namun hakim memutuskan tuntutan dihentikan dan Siti Aisyah dibebaskan.
Siti Aisyah dan Doan Thi Huong warga Vietnam diadili atas tuduhan terlibat dalam membunuh Kim Jong Nam dengan mengoleskan cairan kimia saraf VX ke tubuh dan wajah Kim Jong Nam di bandara internasional Kuala Lumpur pada 13 Februari 2017.

Namun Siti Aisyah dan Doan Thi Huong mengatakan mereka mengira diajak mengambil gambar untuk acara reality show di bandara udara internasional Kuala Lumpru.
Siti Aisyah dan Doan Thi Kuong diminta mengoleskan cairan yang mereka tidak ketahui ke wajah Kim Jong Nam. Hanya beberapa menit kemudian, Kim Jong Nam tewas akibat cairan yang belakangan diketahui racun saraf VX.

Credit  tempo.co

Korban WNI Laka Ethiopian Airlines Ternyata Staf PBB

Orang-orang berjalan melewati bagian dari puing pesawat di lokasi kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines ET 302, dekat kota Bishoftu, tenggara Addis Ababa, Ethiopia pada 10 Maret 2019. [REUTERS / Tiksa Negeri]

CB, Jakarta - Kemenlu RI mendapat konfirmasi korban WNI yang meninggal dalam kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines di Addis Ababa adalah staf PBB.
"Korban WNI adalah seorang perempuan yang tinggal di Roma, Italia, dan bekerja untuk World Food Program (WFP) PBB," kata Juru bicara Kemenlu RI Arrmanatha Nasir kepada Tempo, 11 Maret 2019.

"Kami berduka atas Harina Hafitz, staf World Food Program (WFP) PBB di Roma," kata David Beasley, Direktur Eksekutif WFP PBB, dalam pesan duka cita kepada korban Ethiopian Airlines.

Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita kepada keluarga korban yang meninggal dalam penerbangan Ethiopian Airlines.

Daftar nama penumpang Ethiopian Air ET 302 berdasarkan kewarganegaraan yang dikeluarkan Ethiopian Airlines, Ahad, 10 Maret 2019. CEO Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam mengatakan pesawatnya yang jatuh pada hari ini sama dengan pesawat milik Lion Air yang jatuh pada Oktober tahun 2018 lalu yaitu Boeing 737. (TITO SIANIPAR)
Seperti dilaporkan Reuters, CEO Ethiopian Airlines Tewolde GebreMariam mengkonfirmasi tidak ada korban selamat dalam kecelakaan ini.

Menurut jubir Kemenlu RI, Duta Besar RI di Roma telah bertemu dengan keluarga korban, dan menyampaikan belasungkawa.
"KBRI Roma akan terus berkordinasi dengan keluarga korban, KBRI Addis Ababa dan Kantor WFP Roma untuk pengurusan jenazah dan dukungan bagi keluarga," kata Arrmanatha Nasir.

Kecelakaan yang menewaskan 157 penumpang dan awak adalah model pesawat Boeing yang sama, yang digunakan oleh Lion Air pada kecelakaan Oktober 2018.
Pesawat Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8 ET 302 lepas landas dari Bandara Bole di Addis Ababa pada pukul 8.38 pagi waktu setempat, kemudian kehilangan kontak dengan menara kendali pada pukul 8.44 pagi sebelum pilot melapor ada masalah dan akhirnya terjatuh.

Credit  tempo.co

Indonesia Buka Indonesian Corner Pertama di Iran

Suasana Kota Teheran,Iran.

Foto: Republika/Maman Sudiaman

Indonesian Corner sebagai pusat informasi tentang Indonesia.

CB, TEHERAN—Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Iran membuka Indonesia Corner di Iran.


Indonesian Corner yang dibuka di Universitas Ferdowsi ini sekaligus menjadi Indonesian Corner pertama di Iran

Duta Besar RI untuk Iran dan Turkmenistan, Octavino Alimudin, mengatakan pendirian Indonesian Corner atau Pojok Indonesia di Iran, merupakan salah satu implementasi bentuk kerjasama pendidikan sekaligus promosi budaya Indonesia kepada masyarakat Iran khususnya generasi muda.


“Pojok Indonesia ini tidak hanya menjadi milik Universitas Ferdowsi namun juga milik bersama dan terbuka untuk publik yang ingin memperoleh informasi terkait Indonesia,” kata dia dalam keterangan persnya kepada Republika.co.id di Jakarta, Senin (11/3).


Dia mengatakan, pengelolaannya tidak terbatas oleh mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di universitas tersebut, tapi juga mahasiswa Indonesia yang berada di Kota Mashhad.


Mereka akan dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program Indonesian Corner. Sehingga para mahasiswa memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan Indonesian Corner tersebut.


Sebelumnya, KBRI mengadakan diskusi mengenai kerjasama pendidikan RI-Iran mengawali pembukaan Indonesian Corner.


Kegiatan tersebut dihadiri Rektor Universitas Ferdowsi, jajaran dekan, pejabat pemerintah Iran yag diwakili oleh para pejabat dari ICRO, Kementerian Budaya dan Bimbingan Islam Provinsi Khoramsar, akademisi, pelajar dan media.


Professor Syafaatun Almirzanah, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Iran juga turut hadir dalam acara tersebut.


Mereka menyampaikan pemikiran dan menawarkan peluang kerjasama pendidikan baik dengan universitas Ferdowsi  maupun dengan pemerintah Iran secara keseluruhan.


Diskusi juga membahas mengenai program-program Indonesian Corner selanjutnya, kerjasama antar universitas baik umum maupun pendidikan Islam termasuk penawaran kerjasama pendidikan dengan universitas umum negeri dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Bengkulu.


Tawaran tersebut memperoleh tanggapan yang sangat baik baik dari Universitas Ferdowsi maupun pemerintah Iran. 

Credit  republika.co.id

KBRI Addis Ababa: WNI jadi korban kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines

Sejumlah warga berjalan melewati reruntuhan di tempat pesawat Ethiopian Airlines Penerbangan ET 302 jatuh, di dekat Kota Bishoftu, di tenggara Addis Ababa, Ethiopia, pada Minggu (10/3/2-019). (REUTERS/TIKSA NEGERI)

Jakarta (CB) - Kedutaan Besar RI di Addis Ababa, ibu kota Ethiopia, telah menerima pemberitahuan resmi bahwa satu warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines, yang jatuh pada Minggu (10/3).

"KBRI Addis Ababa telah mendapatkan informasi dari kantor Ethiopian Airlines, saat ini Kemlu dan KBRI Addis Ababa sedang mengonfirmasi identitas korban WNI tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu.

Menurut laporan kantor berita Reuters, satu WNI termasuk dalam daftar 157 penumpang yang menjadi korban kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines, yang lepas landas dari Ibu Kota Ethiopia Addis Ababa menuju Ibu Kota Kenya Nairobi.

Sebelumnya, Direktur Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa pihaknya dan KBRI di sekitar lokasi kejadian terus berkomunikasi dengan otoritas setempat untuk mendapatkan informasi yang sevalid mungkin mengenai kemungkinan WNI menjadi korban.

Selain WNI, daftar kewarganegaraan penumpang yang menjadi korban adalah Kenya 32 orang, Kanada 18 orang, Ethiopia sembilan orang, China delapan orang, Italia delapan orang, Amerika Serikat delapan orang, Prancis delapan orang, Inggris tujuh orang, Mesir enam orang, Jerman lima orang, India empat orang, Slovakia empat orang; dan Austria, Rusia, Swedia masing-masing tiga orang; dan warga Spanyol, Israel, Maroko, Polandia masing-masing dua orang.

Selanjutnya, Belgia, Djibouti, Irlandia, Mozambik, Norwegia, Arab Saudi, Rwanda, Sudan, Somalia, Serbia, Togo, Uganda, Yaman, Nepal, Nigeria, masing-masing satu orang. Selain itu, lapor Reuters, empat orang terdaftar dengan menggunakan paspor PBB dan kewarganegaraan mereka belum diketahui.  

Credit  antaranews.com

Abstain Soal Venezuela, Dubes RI Lontarkan Kritik Tajam ke DK PBB

Seorang pria mengais tumpukan sampah di Caracas, Venezuela, 26 Februari 2019. Warga pun terpaksa mengais sampah demi mendapatkan makanan. REUTERS

CB, Jakarta - Indonesia memilih abstain dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB atau DK PBB  mengenai 2 draf resolusi tentang krisis di Venezuela yang diajukan Amerika Serikat dan Rusia. Sebanyak 15 anggota Dewan Keamanan PBB tidak mencapai kesepakatan bulat dalam pemungutan suara pada 28 Februari 2019.
Cina dan Rusia memveto draf resolusi AS dan draf Rusia gagal mendapatkan dukungan penuh mengenai situasi di Venezuela.

Yaneidi Guzman berpose untuk foto di sebelah putrinya, Esneidy Ramirez (kanan), Steffany Perez dan Fabiana Perez, di rumah mereka di Caracas, Venezuela, 22 April 2016. Hampir dua pertiga warga Venezuela yang disurvei dalam sebuah studi universitas menyebut warga telah kehilangan rata-rata 11 kilogram berat badan di 2017. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Presiden Venezuela Nicolas Maduro didukung oleh Cina dan Rusia, sedangkan pemimpin oposisi Juan Guaido mendapat dukungan dan pengakuan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Amerika Latin, dan sejumlah negara lainnya sebagai presiden interim Venezuela.
Lalu, mengapa Indonesia bersikap abstain mengenai krisis politik, ekonomi, dan kemanusiaan yang parah di Venezuela?
Duta Besar dan Wakil Tetap RI pada PBB, Dian Transyah Djani yang hadir dalam sidang Dewan Keamanan PBB mewakili Indonesia mengawali penjelasan dengan menegaskan sikap Indonesia tentang situasi di Venezuela selalu konsisten, jernih, dan berprinsip.

Indonesia, Dubes Djani melanjutkan, menyesalkan 15 anggota DK PBB  tidak dapat bersatu tentang cara mengatasi situasi di Venezuela. Bukti jelasnya adalah adanya dua draf resolusi yang dimajukan di Dewan Keamanan PBB."Tidak diragukan lagi ini adalah kegagalan kolektif, kegagalan kita berlima belas yang duduk di meja ini, karena kita semua hadir di sini hari ini untuk mengetahui bahwa kita tidak akan mencapai konsensus yang diperlukan untuk mengadopsi resolusi," kata Dubes Djani.
Dubes Djani kemudian menyebutkan bahwa kedua draf resolusi tidak lengkap karena tidak cukup komprehensif dan menjadi terlalu dipolitisasi. Sehingga kedua draf resolusi itu tidak bermanfaat dan tidak dapat membantu untuk memastikan kepentingan rakyat Venezuela.
Dubes Djani mengatakan, kebutuhan akan fleksibilitas di dalam Dewan Keamanan PBB dan prioritas untuk mengurangi ketegangan di Venezuela merupakan hal esensi.
"Kami ingin melihat konsep yang lebih seimbang dan mencakup keseluruhan. Kami juga akan menghargai konsultasi yang lebih menyeluruh, proses persiapan konsultasi yang melibatkan semua pihak dalam diskusi," ujarnya.

Warga mengangkut tabung gas kosong saat mencoba membeli gas di stasiun pengisian gas San Cristobal, Venezuela, 3 Agustus 2017. Kelangkaan gas ini merupakan salah satu akibat dari krisis politik Venezuela yang telah terjadi sejak beberapa bulan. REUTERS/William Urdaneta

Di akhir pernyataan sikap pemerintah Indonesia, Dubes Djani mengatakan: "Dalam segala kejujuran, saya harus mengakui bahwa delegasi saya mulai percaya bahwa dialog dan negosiasi adalah kemewahan di sini di Dewan. Saya bertanya-tanya bagaimana Dewan dapat mempromosikan dialog untuk meraih solusi yang dapat diterima secara universal, jika anggotanya sulit untuk duduk bersama dan berdialog untuk menemukan kesamaan."Meski situasinya demikian, menurut Dubes Djani, masih ada peluang untuk meraih konsensus nantinya selama Dewan Keamanan PBB memenuhi mandat dan tanggung jawabnya.
Di akhir pernyataan, Dubes Djanji mengingatkan bahwa DK PBB masih belum merampungkan tugasnya untuk membantu Venezuela dan rakyatnya menemukan penyelesaian damai dari berbagai tantangan saat ini.

Credit  tempo.co

Menlu Retno Luncurkan Layanan Publik Satu Atap di Abu Dhabi dan Jeddah

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi di sela-sela peresmian Gedung Pelayanan Publik Satu Atap di Jeddah, Arab Saudi. Foto/Kementerian Luar Negeri RI

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi meresmikan Gedung Pelayanan Publik Satu Atap di Abu Dhabi dan Jeddah pada 2 dan 4 Maret 2019. Kedua gedung tersebut adalah pelayanan publik satu atap pertama di Perwakilan RI di Timur Tengah.

Dengan peluncuran gedung tersebut, ke depan seluruh pelayanan publik bagi warga negara Indonesia (WNI) dan orang asing akan dilayani di dalam satu gedung, dalam satu alur pelayanan dan menggunakan satu sistem pelayanan.

"Pelayanan publik satu atap atau pelayanan terpadu menjadi suatu kebutuhan saat ini, khususnya seperti di Arab Saudi. Pelayan terpadu juga telah dipermudah dengan kemajuan teknologi saat ini," kata Menlu Retno, saat meluncurkan gedung pelayanan satu atap di Jeddah, Arab Saudi. 

Sebelum adanya gedung ini, beberapa pelayanan publik yang saling terkait yaitu pelayanan kekonsuleran, pelayanan ketenagakerjaan, pelayanan keimigrasian dan pelayanan perlindungan WNI dilayani di gedung dan dengan sistem pelayanan yang terpisah.

"Memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat dan nyaman di Kementerian Luar Negeri dan di Perwakilan RI adalah mimpi yang terus kami perjuangkan," ujar Retno, dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews.com, Selasa (5/3/2019).

"Karena itu, pelayanan publik telah kami jadikan salah satu ukuran kinerja utama Perwakilan RI. Alhamdulillah, sejak 2018 secara bertahap Perwakilan-Perwakilan RI sudah mulai menerapkan konsep pelayanan satu atap tersebut," lanjut Retno di depan puluhan mitra kerja Arab Saudi yang menghadiri acara peresmian gedung tersebut di Jeddah.

Sejak 2015, Kementerian Luar Negeri telah mulai membangun sistem pelayanan yang terintegrasi di seluruh Perwakilan RI. Sistem tersebut diresmikan Presiden RI pada Oktober 2018 di KBRI Seoul, Korea Selatan. Dengan selesainya sistem tersebut pada tahun 2017, sejumlah perwakilan sudah mulai melakukan penyesuaian dengan menyiapkan infrastruktur pelayanan satu atap.

Sebelum di Abu Dhabi dan Jeddah, sejumlah Perwakilan RI lainnya telah menerapkan konsep pelayanan satu atap, antara lain di Konsulat RI Tawau, Malaysia, dan Konsulat Jenderal RI Chicago, Amerika Serikat. 

Credit  sindonews.com

Pasukan Koalisi AS Evakuasi WNI dari Benteng Terakhir ISIS

Warga sipil dan keluarga militan ISIS yang dievakuasi dari desa Baghouz, Suriah. (Fadel SENNA / AFP)

Jakarta, CB -- Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang tergabung dalam koalisi Amerika Serikat melaporkan mengevakuasi ribuan orang dari benteng terakhir ISIS di Desa Baghouz, sebelah timur Suriah. Dari jumlah itu beberapa di antaranya dilaporkan merupakan warga Indonesia.

Seorang petugas informasi SDF dengan nama samaran Ciyager menuturkan setidaknya mereka mengevakuasi sekitar seribu orang, termasuk sejumlah pejuang ISIS, dari Desa Baghouz yang terletak di tepi Sungai Eufrat, dekat perbatasan Irak.

Ciyager menuturkan ribuan orang yang terdiri dari laki-laki, perempuan, hingga anak-anak itu dievakuasi melalui jalur-jalur aman.


Dikutip Associated Press, Selasa (5/3), puluhan pria, wanita, hingga anak-anak dievakuasi keluar wilayah ISIS menggunakan truk-truk kecil setelah diperiksa oleh SDF yang berjaga di pos evakuasi.

Sedikitnya 20 truk yang membawa puluhan orang itu terlihat keluar dari benteng pertahanan terakhir ISIS pada Senin (4/3) petang.

Puluhan orang yang dievakuasi itu termasuk seorang warga Perancis, beberapa pria dan wanita asal Indonesia, Turki, Turkistan, dan Bosnia. Sejumlah warga Suriah dan Irak juga termasuk dalam rombongan yang dievakuasi SDF. Namun, mereka tidak merinci berapa orang yang berasal dari Indonesia dan apakah di antara mereka juga ada anak-anak.

Sebagian pria yang dievakuasi tersebut berusia produktif dan dalam keadaan sehat untuk berperang, sementara beberapa lainnya berada dalam kondisi terluka dan cedera.

Beberapa dari mereka dalam keadaan luka-luka dan cedera menggunakan tongkat penyanggah badan, wajah yang terbakar, hingga kaki yang patah. Sementara itu, beberapa orang lainnya turun dari truk dengan wajah linglung dan kebingungan.

Sejak 20 Februari lalu, lebih dari 10 ribu orang tercatat telah meninggalkan wilayah yang masih dikendalikan ISIS.

Ribuan orang tersebut kemudian dibawa ke sebuah tempat penampungan, sementara orang yang diduga sebagai pejuang ISIS dipindahkan ke fasilitas penahanan.

SDF kembali meluncurkan operasi militer, termasuk serangan udara, untuk menggempur basis pertahanan terakhir ISIS. Seorang pejabat SDF, Lewla Abdullah, mengatakan setidaknya empat anggotanya dan lebih dari 100 pejuang ISIS tewas sejak Jumat pekan lalu.

Abdullah memaparkan ISIS masih menahan sejumlah warga sipil sebagai sandera dan perisai manusia.

SDF menyatakan para anggotanya sempat terkejut karena masih banyak warga sipil, termasuk anggota keluarga pejuang ISIS, yang masih terkurung di benteng pertahanan terakhir kelompok teroris itu.

Padahal, koalisi AS terus menggempur wilayah ISIS dengan serangan udara dan rudal selama beberapa waktu terakhir.

Sementara itu, hingga berita ini dibuat Kementerian Luar Negeri RI belum memberi konfirmasi kepada CNNIndonesia.com terkait laporan sejumlah WNI yang dievakuasi pasukan Kurdi dari basis pertahanan terakhir ISIS.

Credit  cnnindonesia.com

Menakar perkembangan dan peluang hubungan ekonomi Indonesia-Kamboja

Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman Haseng (ANTARA)

Jakarta, 5/3 (CB) - Indonesia dan Kamboja pada tahun ini merayakan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik yang dimulai pada 13 Februari 1959.

Dari segi politik, budaya, dan sejarah, hubungan Indonesia dan Kamboja sudah sangat dekat. Namun, kedekatan hubungan Indonesia-Kamboja tersebut masih perlu "diterjemahkan" untuk menjadi sebuah manfaat ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.

Untuk itu, dalam perayaan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik tersebut, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn pun menyampaikan harapan agar pemerintah kedua negara dapat terus melanjutkan hubungan yang terjalin baik selama ini dan meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi.

Pemerintah Indonesia dan Kamboja dalam pertemuan antar menteri luar negeri kedua negara pada awal Februari tahun lalu juga telah sepakat untuk mempererat hubungan kedua negara, khususnya melalui penguatan mekanisme bilateral.

Penguatan mekanisme bilateral itu salah satunya ditujukan untuk meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi, terutama di bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata.

                                     Investasi
Bila menimbang jalinan hubungan bilateral selama 60 tahun, perkembangan investasi antara Indonesia dan Kamboja belum seperti yang diharapkan, kata Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman Haseng.

Dubes Sudirman menyebutkan bahwa sejauh ini belum ada badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan Indonesia yang berinvestasi langsung di Kamboja.

Menurut dia, hambatan utama bagi pengusaha Indonesia berbisnis di Kamboja adalah persepsi yang belum proporsional tentang Kamboja.

"Banyak yang masih memandang Kamboja sebelah mata, dan itu antara lain dipengaruhi oleh informasi-informasi yang tidak akurat dan belum 'update'. Bayangan sebagian besar masyarakat Indonesia melihat Kamboja masih terbelakang dan belum potensial," jelasnya.

Padahal, Kamboja dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga mencapai rata-rata tujuh persen, yakni nilai yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Namun, dia lebih lanjut mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini ada peningkatan minat dari para pengusaha Indonesia sudah mulai eksplorasi untuk mulai masuk berbisnis dan berinvestasi di Kamboja.

"Memang investasi Indonesia di Kamboja belum seperti yang diharapkan, tetapi ada peningkatan minat dari pengusaha Indonesia untuk berinvestasi di Kamboja," ucap Dubes Sudirman.

Ia pun menekankan bahwa investasi itu tidak harus uangnya dari Indonesia karena perusahaan Indonesia bisa berpartispasi dalam proyek-proyek di Kamboja melalui kerja sama dengan bank-bank multinasional sebagai penyedia dana.

"Ini tetap dianggap sebagai investasi Indonesia karena dilakukan oleh perusahaan Indonesia, hanya sumber keuangannya itu tidak harus dari dalam negeri," ujarnya.

 KBRI Phnom Penh mendorong perusahaan-perusahaan dan BUMN Indonesia untuk segera mengeksplor peluang yang ada karena masa sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk mulai masuk dan berinvestasi, khususnya dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Kamboja, seperti pembangunan fasilitas publik, infrastruktur telekomunikasi, pipa gas.

Selain itu, pengusaha dan BUMN Indonesia juga didorong untuk mulai berbisnis dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kamboja yang relatif belum tereksplorasi dan terkelola dengan optimal.

"Perusahaan dan BUMN Indonesia perlu mengeksplor mineral di sini sebab masih banyak ruang, misalnya kandungan emas dan minyak belum tereksplor dengan baik di sini," ungkap Sudirman.

                                   Perdagangan
Tidak seperti halnya investasi, hubungan perdagangan antara Indonesia-Kamboja terbilang cukup baik. Tren neraca perdagangan kedua negara dalam lima tahun (periode 2013-2017) terus meningkat dengan rata-rata 10,86 persen.

Total nilai perdagangan Indonesia-Kamboja pada 2017 mencapai 542,23 juta dolar AS, atau meningkat sebesar 19,9 persen dari nilai perdagangan pada 2016 yang hanya mencapai 452,19 juta dolar AS. Untuk periode Januari-Oktober 2018, total perdagangan kedua negara meningkat 3,2 persen dibanding periode yang sama pada 2017 hingga mencapai 455,87 juta dolar AS, dengan surplus bagi Indonesia sebesar 401,69 dolar AS.

Beberapa komoditas yang diimpor Indonesia dari Kamboja, antara lain pakaian jadi, karet, alas kaki.

 Kamboja merupakan pasar alternatif potensial bagi produk Indonesia, khususnya mengingat sektor industri riil Kamboja belum mampu memproduksi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan sektor prioritas.

Beberapa produk Indonesia yang cukup popular di Kamboja adalah produk makanan dan minuman kemasan, produk perawatan rumah dan otomotif, personal care, farmasi, batik, buah salak segar, dan kendaraan bermotor roda empat.

"Produk makanan minuman Indonesia semakin hari semakin meningkat di sini, termasuk produk pertanian buah salak segar.
Sebanyak 16 juta penduduk Kamboja bisa menyerap banyak salak, itu dianggap makanan kelas menengah ke atas," ungkap Dubes Sudirman.

Produk farmasi Indonesia pun saat ini dikenal masyarakat Kamboja sebagai produk tingkat menengah dan dipercaya cukup luas oleh masyarakat. Beberapa perusahaan farmasi Indonesia sudah berhasil memasarkan produknya di Kamboja, antara lain Dexa Group, Kalbe, Soho, Eagle Pharma.

"Pasar untuk produk farmasi Indonesia di sini sangat menjanjikan karena kualitasnya sudah diketahui dan harganya terjangkau," ujar Sudirman.

Namun, kata dia, produk-produk industri strategis Indonesia yang potensial, seperti pesawat dari PT Dirgantara Indonesia dan produk pertahanan dari PT Pindad belum banyak masuk ke pasar Kamboja.

Untuk itu, dalam upaya meningkatkan penetrasi produk Indonesia yang dinilai potensial untuk dipasarkan di Kamboja, setiap tahun KBRI Phnom Penh mengadakan kegiatan pertemuan bisnis, business matching, serta promosi dagang melalui pelaksanaan pameran, seperti Indonesian Trade and Tourism Promotion (ITTP) dan partisipasi dalam pameran ekspor-impor Kamboja.

Selain itu, KBRI juga membawa delegasi pengusaha Kamboja ke Trade Expo Indonesia setiap tahun dan menindaklanjuti "inquries" yang dikirim pengusaha Indonesia ataupun Kamboja.

"Kami selalu melakukan pameran untuk mempromosi produk dan pariwisata Indonesia. Tahun lalu 85 pengusaha Indonesia ikut pameran yang diadakan oleh KBRI Phnom Penh. Kami juga mengundang pengusaha Indonesia untuk berpartisipasi dalam berbagai pameran yang dilakukan oleh pemerintah setempat di Kamboja," ucap Dubes RI untuk Kamboja.

                                      Pariwisata
Berdasarkan neraca perdagangan antarkedua negara, Indonesia lebih unggul daripada Kamboja dengan mendapatkan surplus.
Namun, Kamboja lebih beruntung dalam bidang pariwisata karena jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Kamboja lebih banyak daripada sebaliknya. Hal itu juga disebabkan Indonesia memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan Kamboja.

Jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Kamboja pada 2018 mencapai 55.753 orang, sementara wisatawan Kamboja yang berkunjung ke Indonesia pada tahun yang sama adalah 8.819 orang.

Namun demikian, Pemerintah RI menargetkan peningkatan jumlah wisatawan Kamboja yang berkunjung ke Indonesia seiring dengan pertambahan jumlah kelas menengah di negara itu.

"Peningkatan wisatawan Kamboja ke Indonesia minimal presentase kenaikan 15 persen per tahun, tetapi kita menargetkan itu bisa rata-rata 20 persen per tahun," kata Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman.

Menurut dia, jumlah kelas menengah ke atas di Kamboja meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara itu yang meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir hingga mencapai rata-rata tujuh persen. Dengan peningkatan itu banyak warga Kamboja yang memasukkan kegiatan wisata dalam daftar gaya hidup mereka.

Adapun tempat wisata Indonesia yang paling diminati oleh para wisatawan Kamboja adalah Bali dan Yogyakarta. Bahkan, ada beberapa agen perjalanan di Kamboja yang menyediakan jasa layanan charter pesawat untuk rombongan wisatawan Kamboja yang khusus untuk berkunjung ke Bali.

Akan tetapi, terdapat satu kendala utama yang masih menghambat peningkatan jumlah wisatawan Kamboja ke Indonesia, yaitu tidak adanya jalur penerbangan langsung (direct flight) Indonesia-Kamboja.

"Maka tantangannya ada pada konektivitas. Sebenarnya kalau ada 'direct flight' itu bisa lebih meningkatkan jumlah wisatawan Kamboja ke Indonesia," ujar Sudirman.

Dari 10 negara ASEAN, hanya Indonesia dan Brunei Darussalam yang belum mempunyai penerbangan langsung dari dan ke Kamboja.

                            Tingkatkan kerjasama

Untuk dapat meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral di masa depan, pemerintah Indonesia dan Kamboja perlu mengatasi beberapa hal utama yang sejauh ini menjadi hambatan, yakni perspektif buruk dan kurangnya konektivitas, yang juga menyebabkan masih rendahnya "people-to-people contact" antarkedua bangsa.

"Ketika interaksi antarmasyarakat kurang maka kerja sama ekonomi juga sulit ditingkatkan," ujar Dubes Sudirman.

Terkait perspektif, pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap Kamboja perlu diperbaharui karena Kamboja sebenarnya bukan lagi "underdeveloped country" dan sedang menuju menjadi negara berkembang, dengan pertumbuhan ekonomi pesat.

Terkait masalah konektivitas, khususnya tidak adanya penerbangan langsung Indonesia-Kamboja, diharapkan akan segera teratasi dengan upaya pembukaan jalur penerbangan Jakarta-Phnom Penh.

"Mudah-mudahan segera ada penerbangan langsung. Sudah ada pembicaraan intensif untuk membuka jalur penerbangan langsung antara Jakarta dan Phnom Penh. Semoga semester depan bisa terealisasi," ungkap Sudirman.

Perbaikan perspektif dan konektivitas serta peningkatan "people-to-people contact", terutama interaksi antara kalangan pengusaha dan BUMN, harus dilakukan agar kerja sama ekonomi kedua negara dapat meningkat lebih baik lagi.

Pada akhirnya, hubungan kerja sama ekonomi yang baik antara Indonesia dan Kamboja bukan hanya tentang upaya untuk mencari keuntungan dari satu sama lain, namun juga untuk saling membantu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.

Credit  antaranews.com

Menilik perkembangan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja

Kegiatan Joint Cultural Performance Indonesia-Kamboja untuk memperingati 60 tahun hubungan diplomatik, yang dihadiri Raja Kamboja Norodom Sihamoni, Menlu Kamboja Prak Sokhon, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani di Phnom Penh, Kamboja (13/2/2019). (ANTARA/Yuni Arisandy)

Jakarta, 4/3 (CB) - Hubungan bilateral Indonesia-Kamboja selama ini sangat baik di berbagai bidang sesuai dengan prinsip-prinsip persahabatan, kemitraan, dan saling menguntungkan. Kamboja, dalam berbagai hal seringkali menempatkan Indonesia sebagai contoh model  pembangunan negaranya.

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Kamboja telah dijalin secara resmi sejak 1959 saat pemerintah kedua negara menandatangani Perjanjian Persahabatan di Jakarta pada 13 Februari 1959.

Namun, kedua negara sejak lama telah memiliki pertalian sejarah dan kebudayaan sejak abad 8-9 Masehi semasa Dinasti Syailendra berkuasa pada zaman Kerajaan Mataram di Jawa dan Dinasti Jayawarman II pada masa Kerajaan Angkor di Kamboja.

                            Persahabatan bersejarah
Kedekatan hubungan kedua negara tidak dibangun hanya berdasarkan pada pertalian sejarah, namun juga dengan adanya kedekatan dan persahabatan yang bersejarah di antara pemimpin terdahulu kedua negara, yaitu Presiden pertama Indonesia Soekarno dan Raja Kamboja Norodom Sihanouk.

Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn mengatakan bahwa kedekatan hubungan yang bersejarah antara Indonesia dan Kamboja akan membantu pemerintah kedua negara untuk terus bersama mengembangkan hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja.

"Jika kita setia pada sejarah, kita dapat melihat bahwa hubungan diplomatik yang dimiliki Indonesia dan Kamboja pada masa modern ini merupakan hasil bentukan Raja Norodom Sihanouk yang meraih kemerdekaan Kamboja pada 1953 melalui kedekatan hubungan dengan Presiden pertama Indonesia Soekarno," kata Menlu Prak Sokhonn.
       
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Kamboja dalam pembukaan acara "Indonesia-Cambodia Friendship Joint Cultural Performance" yang diadakan untuk memperingati 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kamboja pada 13 Februari lalu di Phnom Penh.

Presiden pertama Indonesia Soekarno pertama kali bertemu dengan Pangeran Norodom Sihanouk, yang kemudian menjadi Raja Kamboja, pada saat berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika 1955.

Menurut Menlu Sokhonn, kedekatan yang bersejarah antara kedua pemimpin terdahulu Indonesia dan Kamboja itu dapat menjadi dasar dan pengingat bagi generasi selanjutnya untuk terus memelihara dan mempererat hubungan bilateral.
       
"Hubungan persahabatan (Norodom Sihanouk dan Soekarno) ini telah mendorong kerja sama kedua negara secara bilateral dan regional hingga Indonesia dan Kamboja membuka hubungan diplomatik pada 13 Februari 1959. Malam ini kita menghormati mereka dan visi dari persahabatan mereka yang mengikat hubungan kedua bangsa," ujar dia.

Pada Maret 1962, pemerintah Indonesia mengirim Mayor Jenderal (Purn) Abdul Karim Rasyid sebagai Duta Besar RI pertama untuk Kamboja.

                                    Saling dukung
Selanjutnya, kedekatan bersejarah antarpemimpin terdahulu kedua negara itu pun membuat Indonesia dan Kamboja terus mendukung kondisi dan posisi satu sama lain di kancah internasional, termasuk di forum dan organisasi regional dan global.

Sejak hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja dirintis pada 1959, Indonesia selalu mendukung perdamaian dan stabilitas di Kamboja.

Misalnya, Indonesia telah berperan aktif dalam proses perdamaian di Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting 1 dan 2 pada 1988-1989; International Conference on Kampuchea (ICK) 1989; Informal Meeting on Cambodia (IMC) 1 dan 2 pada 1990; dan Paris International Conference on Cambodia (PICC) 1991, yang menghasilkan Paris Peace Agreement.

Indonesia pun berperan dalam pengiriman pasukan perdamaian sebagai bagian dari misi  PBB untuk Transisi Otoritas di Kamboja (United Nations Transitional Authority in Cambodia/UNTAC) pada 1992, dan pada 1999 Indonesia mendukung keanggotaan Kamboja di ASEAN.

Pemerintah Kamboja juga menghargai peran Indonesia untuk menengahi konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand di kawasan Candi Preah Vihear pada 2011. Selain itu, Kamboja menghargai Indonesia yang secara konsisten telah membantu dalam hal peningkatan kapasitas, termasuk dalam bidang pertahanan melalui pelatihan militer.

"Hubungan kita dengan Kamboja sangat kuat dan terpelihara dengan baik. Pasukan pengaman Perdana Menteri Kamboja belajarnya di Indonesia atau pelatih dari Indonesia mengajar ke sini (Kamboja). Mereka sudah tidak mau 'pindah hati' ke negara lain karena mereka percaya loyalitas TNI kita," ujar Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman Haseng.

Kerja sama bilateral RI-Kamboja juga diperkuat dengan saling dukung posisi dalam berbagai pencalonan dalam organisasi internasional, serta berbagai skema kerja sama teknis yang difasilitasi RI untuk Kamboja.

Kamboja mendukung posisi Indonesia di berbagai forum dan organisasi internasional, termasuk mendukung Indonesia untuk terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

"Jadi setiap permintaan kita untuk dukungan di forum dan posisi internasional, Kamboja selalu mendukung Indonesia dalam hal apa pun, apalagi berkaitan dengan ASEAN," kata Sudirman.

Hubungan kerja sama RI-Kamboja di bidang politik sepanjang 2012 diwarnai dengan upaya "shuttle diplomacy" Menlu Marty Natalegawa untuk mencapai posisi bersama (konsensus) negara-negara ASEAN dalam penanganan isu Laut China Selatan secara damai dalam kunjungan ke Phnom Penh.

Dari kunjungan tersebut, konsensus ASEAN's six-point principles on the South China Sea berhasil dicapai. Pernyataan mengenai konsensus tersebut pun dikeluarkan oleh Menlu Kamboja sebagai Ketua ASEAN 2012. Dalam hal itu, Indonesia dan Kamboja telah berhasil bekerjasama dan berupaya mencapai kesatuan dan sentralitas ASEAN.

                                    Saling kunjung
Hubungan dan kerja sama bilateral RI-Kamboja yang terjalin baik juga tercermin dari kegiatan saling kunjung kepala negara/pemerintahan, pejabat tinggi negara/pemerintahan, termasuk pejabat senior militer, anggota parlemen, pengusaha, dan pelajar.

Menlu RI Retno Marsudi telah melakukan kunjungan kerja ke Phnom Penh dan bertemu dengan Menlu Kamboja HOR Namhong pada 2015.

Sementara itu, Perdana Menteri Hun Sen berkunjung ke Indonesia pada April 2015 dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di sela-sela peringatan Konferensi Asia-Afrika di Jakarta. Adapun salah satu hasil dari pertemuan tersebut, yaitu kedua negara sepakat mempererat kerjasama intelijen melalui pertukaran informasi untuk menanggulangi kejahatan transnasional.

Selanjutnya, Menlu Kamboja Prak Sokhonn berkunjung ke Indonesia pada Februari 2018 dan bertemu dengan Menlu Retno Marsudi untuk membahas upaya peningkatan hubungan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Kemudian, Menlu Sokhonn kembali mengunjungi Indonesia pada
Desemeber 2018 untuk menghadiri Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-4 RI-Kamboja di Jakarta. Dalam SKB itu, kedua pihak berkomitmen untuk mengembangkan potensi kerja sama di berbagai bidang.

Selain itu, menurut Dubes Sudirman, kerja sama antarparlemen kedua negara pun berjalan dengan baik dan terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir melalui kegiatan saling kunjung antaranggota lembaga legislatif Indonesia dan Kamboja.

Program saling kunjung juga dilakukan diantara para perwira senior Indonesia dan Kamboja setiap tahun secara bergantian. Sejak 2005, Paspampres RI memberikan pelatihan kepada Pasukan Pengamanan Perdana Menteri Kamboja.

                         Penguatan mekanisme bilateral
Selain mekanisme saling kunjung, kedua negara juga berupaya meningkatkan kerja sama melalui penguatan mekanisme bilateral, khususnya melalui kegiatan Sidang Komisi Bersama (SKB).

"Tujuan penguatan mekanisme bilateral itu untuk meninjau kesepakatan-kesepakatan selama ini apa yang sudah, sedang, dan belum dilaksanakan. Atas dasar itu kita mencari hal-hal baru yang dapat kita kembangkan untuk kerja sama di masa akan datang serta mengembangkan kerja sama yang sudah ada dan dianggap bernilai," ujar Dubes Sudirman.

Kedua negara mnyepakati pembentukan Komisi Bersama RI-Kamboja pada 18 Februari 1997. Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Komisi Bersama itu ditandatangani oleh Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Kamboja Ung Huot. Sidang Komisi Bersama (SKB) menjadi payung bagi kedua negara untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang.

Sejauh ini Indonesia dan Kamboja telah menyelenggarakan empat kali SKB, yaitu pada Juli 2001 di Phnom Penh, Agustus 2004 di Yogyakarta, Juli 2006 di Siem Reap, dan Desember 2018 di Jakarta.

SKB keempat dilaksanakan pada 2018 setelah sempat tertunda selama 12 tahun. Dalam SKB ke-4 RI-Kamboja, Menlu kedua negara menyepakati upaya merevitalisasi mekanisme serta memperkuat komitmen untuk meningkatkan kerja sama demi kesejahteraan, perdamaian, stabilitas kedua negara, kawasan, dan global.

Selama 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja, menurut Dubes RI, capaian signifikan dalam hubungan kedua negara adalah keberhasilan kedua pihak untuk memelihara dan terus menguatkan hubungan bilateral itu sendiri.

"Dengan hubungan baik yang ada sekarang ini kuat dasarnya untuk kedua negara terus meningkatkan kerja sama," ujar Sudirman. Dia pun berharap para penerus bangsa dan pemimpin kedua negara di masa depan akan terus menjaga hubungan baik.

Harapan serupa pun telah disampaikan oleh Menlu Prak Sokhonn. Menlu Kamboja itu berharap pemerintah kedua negara dapat terus melanjutkan hubungan yang terjalin baik selama ini dan meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja di berbagai bidang, termasuk bidang politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya.

"Saya berharap ikatan yang mendalam antara kedua bangsa dapat tumbuh semakin kuat pada tahun-tahun mendatang dan biarlah Yang Kuasa menganugerahi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan Kamboja," ucapnya.  

Credit  antaranews.com

Al-Buthi ajak ulama Indonesia berperan aktif tangkal ekstremisme

Ketua Ikatan Ulama Suriah Dr Taufiq Ramadhan al-Buthi saat ditemui di Jakarta, Minggu (3/3/2019). (ANTARA/Azis Kurmala)

Muslim yang mempelajari Islam berdasarkan keilmuan yang benar dapat menangkal radikalisme dan ekstremisme

Jakarta (CB) - Ketua Ikatan Ulama Suriah Dr Taufiq Ramadhan Al-Buthi mengajak ulama di Indonesia untuk berperan aktif memerangi ekstremisme dan radikalisme.

"Ekstremisme dan radikalisme bukan bagian dari Islam dan Indonesia. Muslim yang mempelajari Islam berdasarkan keilmuan yang benar dapat menangkal radikalisme dan ekstremisme," ujar Dr Taufiq Ramadhan Al-Buthi saat ditemui di Jakarta, Minggu.

Menurut Al-Buthi, Islam yang berkembang di Indonesia merupakan Islam yang berdasarkan keilmuan, seperti terlihat dari jumlah pesantren yang banyak tersebar di pelosok tanah air.

Putra dari ulama terkemuka Suriah, almarhum Syekh Ramadhan al-Buthi, itu mengatakan Islam yang berasaskan keilmuan dapat menjaga sebuah bangsa dari ancaman ekstremisme.

Ia menambahkan, Muslim Indonesia menerima Islam tanpa adanya paksaan, berdasarkan kemauan mereka sendiri, karena kagum dengan akhlak dan akidah dalam ajaran Islam.

"Identitas Islam di Indonesia sudah mendarah daging. Indonesia adalah Negara Muslim dan indentitas Islam sangat kuat," kata dia.

Selain itu, Al-Buthi juga memuji Islam moderat yang menjadi ciri khas Indonesia, yang mampu menerima perbedaan dengan bijak.

"Pembangunan sisi religius selaras dengan pembangunan di bidang lainnya," kata dia.

Al-Buthi juga berpesan kepada seluruh Muslim di Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan agar dapat menangkal berbagai ancaman yang dapat memecah belah bangsa.

Credit  antaranews.com

Taufiq Al-Buthi: Suriah difitnah media Barat

Ketua Ikatan Ulama Suriah Dr Taufiq Ramadhan Al-Buthi saat ditemui dalam wawancara di Jakarta, Minggu (3/3/2019). (ANTARA/Azis Kurmala)

Media-media Barat melancarkan fitnah dan propaganda untuk melemahkan Suriah

Jakarta (CB) - Ketua Ikatan Ulama Suriah Dr Taufiq Ramadhan Al-Buthi mengatakan Suriah difitnah media-media Barat dengan pemberitaan yang tidak sesuai fakta dan keadaan Suriah yang sebenarnya.

"Media-media Barat melancarkan fitnah dan propaganda untuk melemahkan Suriah. Mereka tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya dan yang sesungguhnya terjadi di Suriah," ujar Dr Taufiq Ramadhan Al-Buthi saat ditemui di Jakarta, Minggu.

Ia mencontohkan ada media Barat yang memberitakan bahwa ada demo besar di Universitas Damaskus. Padahal, kenyataannya tidak ada demo besar karena unjuk rasa itu hanya diikuti oleh 35 siswa.

Disamping itu, media-media barat secara terus-menerus memberitakan bahwa terjadi konflik sektarian antara Sunni-Syiah di Suriah.

"Faktanya konflik sektarian tidak ada. Dalam sejarah Suriah, tidak pernah terjadi konflik sektarian," kata dia.

Al-Buthi mencontohkan bahwa sejak ratusan tahun hingga saat ini, Kota Damaskus Tua dihuni komunitas Kristen Ortodoks, Sunni, Syiah, dan Yahudi.

"Di wilayah itu tidak pernah terjadi konflik. Jadi, pemberitaan media Barat tidak benar dan itu fitnah," kata dia.

Ia menambahkan, Amerika Serikat dan sekutunya menginginkan Suriah menjadi negara yang lemah.

Pasalnya, Al-Buthi mengatakan Suriah yang kuat menjadi ancaman terhadap eksistensi Israel yang berbatasan langsung dengan Negeri Syam itu.

"Suriah hingga saat ini sangat mendukung perjuangan Palestina untuk menjadi negara yang merdeka, karena Presiden Bashar al-Assad berhubungan langsung dengan Palestina maka Suriah paling banyak menerima tekanan," kata dia.

Israel serta sekutunya, yang tidak menyukai pemerintahan Bashar al-Assad, merencanakan berbagai skenario untuk mencerai-beraikan Suriah.

"Salah satu caranya, yaitu propaganda media. Mereka menghembuskan isu reformasi, konflik sektarian dan sebagainya. Ketika Suriah lemah maka Israel gampang untuk mengontrolnya," ujar dia.

Namun, lanjut dia, Suriah dibawah pemerintahan Bashar al-Assad mampu melewati segala tekanan yang dilancarkan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Suriah menjadi negara yang kuat di Timur Tengah.

Credit  antaranews.com