CUPUMA

Kamis, 04 April 2019

AS Peringatkan Turki: Pilih Jadi Sekutu NATO atau Beli S-400 Rusia!

WASHINGTON - Wakil Presiden (wapres) Amerika Serikat Mike Pence memperingatkan Turki untuk membuat pilihan antara tetap menjadi sekutu NATO atau nekat membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Pence menyarankan agar Ankara membatalkan pembelian senjata pertahanan canggih Moskow itu karena menjadi ancaman bagi peralatan militer Washington.

"Turki harus memilih. Apakah dia ingin tetap menjadi mitra penting dalam aliansi militer paling sukses dalam sejarah atau apakah dia ingin mengambil risiko keamanan kemitraan ini dengan membuat keputusan nekat yang merusak aliansi kita?," kata Pence dalam sambutannya pada acara NATO di Washington, hari Rabu, sebagaimana dikutip Reuters, Kamis (4/4/2019).

Peringatan tegas Pence muncul ketika Washington dan Ankara berselisih mengenai rencana Turki untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Sistem rudal itu diyakini Washington akan membahayakan keamanan jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin.

Turki membalas dengan peringatan Pence. Wakil Presiden Turki Fuat Oktay mengeluarkan peringatan di Twitter. "Amerika Serikat harus memilih. Apakah negara itu ingin tetap menjadi sekutu Turki atau mempertaruhkan persahabatan kita dengan bergabung dengan pasukan teroris untuk merusak pertahanan sekutu NATO?," tulis Oktay.

Washington telah memperingatkan bahwa melanjutkan kesepakatan pembelian S-400 Rusia dapat menghasilkan sanksi AS dan pengucilan Turki dari program jet tempur siluman F-35. Amerika Serikat minggu ini menghentikan pengiriman peralatan yang berkaitan dengan pesawat tempur F-35 ke Turki.

"Kami juga telah menjelaskan bahwa kami tidak akan berpangku tangan sementara sekutu NATO membeli senjata dari musuh kami yang mengancam kohesi aliansi kami," kata Pence.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan Turki telah mengusulkan kepada Amerika Serikat untuk membentuk kelompok kerja guna menentukan apakah benar sistem pertahanan rudal S-400 Rusia dapat menimbulkan ancaman terhadap peralatan militer AS atau NATO.

"Itu tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO, oleh karena itu kami mengusulkan Amerika Serikat untuk membentuk kelompok kerja teknis untuk memastikan bahwa sistem ini tidak akan menjadi ancaman, baik untuk F-35 (AS) maupun sistem NATO," kata Cavusoglu kepada sebuah panel di Amerika Serikat.

Credit sindonews.com

Pejabat NATO Ungkap Alasan AS Tolak Turki Beli S-400 Rusia

Sistem rudal S-400. Sumber : Sputnik/RT.com

CB, Jakarta - Perwakilan AS di NATO mnegungkap alasan kenapa Amerika Serikat khawatir jika Turki memiliki F-35 AS dan S-400 Rusia sekaligus.
Menurut Dubes AS untuk NATO, Kay Bailey Hutchison, kekhawatiran didasarkan adanya kemungkinan transfer atau gangguan data.

"Amerika Serikat sangat prihatin dengan Turki memiliki F-35 kami yang dekat dengan sistem S-400 Rusia karena mungkin ada transfer informasi, komunikasi atau bahkan gangguan. Ini masalah yang sangat serius," kata Hutchison, dikutip dari Sputnik, 3 April 2019.

Sebelumnya, Washington menghentikan pengiriman peralatan yang terkait dengan pesawat tempur F-35 generasi kelima ke Turki di tengah rencana Erdogan untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia.

Radar dan software S-400 Triumph telah disempurnakan sehingga dapat menghancurkan 36 target secara bersamaan. Radar panorama 91N6E dapat mendeteksi target sejauh 600 km dan radar 92N6 merupakan radar multi fungsi yang mampu mendeteksi 100 target dengan jangkauan 400 km. topwar.ru
Rusia dan Turki menandatangani perjanjian pinjaman untuk pasokan sistem pertahanan udara S-400 pada 2017.
Pada awal Maret, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan kembali bahwa kesepakatan dengan Rusia tentang pengiriman sistem pertahanan udara S-400 telah selesai, dan mengatakan kesepakatan baru tentang pembelian sistem S-500 canggih buatan Rusia dapat dimungkinkan di masa depan.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan pemerintahan Trump memperingatkan Turki bahwa mereka dapat menghadapi lebih banyak konsekuensi termasuk sanksi untuk pembelian sistem S-400 Rusia.

Credit tempo.co

AS Tunda Kirim Perlengkapan Jet Tempur F-35 ke Turki

Singapura berencana membeli empat jet tempur F-35 dari perusahaan bernama Lockheed Martin Corp. Pembelian itu untuk menggantikan jet tempur F-16 yang sudah tua. Sumber: STEPHANIE YEOW/straitstimes.com

CB, Jakarta - Amerika Serikat untuk pertama kali menunda pengiriman semua material yang dibutuhkan jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin ke Turki. AS mengambil langkah menghentikan pengiriman perlengkapan untuk jet tempur F-35 setelah Turki tetap pada pendiriannya untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia.

Mengutip laporan Reuters, Selasa, 2 April 2019, pejabat AS telah secara resmi melaporkan penghentian pengiriman perlengkapan pesawat tempur F-35 kepada mitra kerjanya di Turki. Perlengkapan ini dibutuhkan untuk mempersiapkan kedatangan jet siluman itu ke Turki.
"Sambil menunggu keputusan tegas Turki untuk menghentikan pengiriman rudal S-400, pengiriman dan aktivitas terkait dengan peningkatakan kemampuan operasional F-35 di Turki telah ditangguhkan," kata Kolonel Mike Andrews, juru bicara Kementerian Pertahanan AS.

Menurut sumber, perlengkapan yang dibatalkan pengirimannya meliputi perlengkapan pelatihan dan semua material terkait F-35.
Sebelumnya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menyatakan penolakan untuk membatalkan pembelian rudal S-400 buatan Rusia sebagai kompromi dengan AS untuk membeli jet tempur F-35.
AS untuk pertama kali bersikap keras terhadap sekutunya di NATO. Penundaan pengiriman perlengkapan jet tempur F-35 menambah berat perseteruan kedua negara setelah Turki menuntut AS mengekstradisi tokoh oposisi Fethullah Gulen, perbedaan kebijakan tentang Timur Tengah hingga perang di Suriah dan sanksi terhadap Iran.

Credit tempo.co

AS Ingin Labuhkan Lagi Kapal Induknya ke Vietnam

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) ingin membuat kesepakatan dengan Vietnam untuk kunjungan kapal induknya yang lain ke negara itu pada tahun ini. Jika kesepakatan tercapai, maka itu akan menjadi kunjungan kedua bagi kapal induk Washington ke negara mantan musuh Amerika tersebut.

Pada tahun 1975 kedua negara terlibat perang hebat yang dikenal sebagai Perang Vietnam. Setelah perang berakhir, kedua pihak menjalin hubungan baik.

Keinginan Washington untuk melabuhkan kembali kapal induknya ke Vietnam itu disampaikan seorang pejabat Pentagon pada hari Rabu.

Pada Maret tahun lalu, kapal induk USS Carl Vinson melakukan kunjungan pertama kali sejak Perang Vietnam berakhir, yang menandai menguatnya hubungan strategis kedua pihak pada saat pengaruh regional China meningkat.

"Kami melakukan kunjungan kapal induk pertama kami ke Vietnam sejak akhir Perang Vietnam dan kami sangat berharap kami dapat mencapai kesepakatan dengan rekan-rekan kami di Vietnam untuk kunjungan kapal induk kedua tahun ini," kata Randall Schriver, Asisten Menteri Pertahanan untuk Indo-Pasifik, kepada kelompok think tank Centre for Strategic and International Studies di Washington.

"Kami sedang mendiskusikannya dengan Vietnam sekarang. Harapan kami adalah ini bisa menjadi fitur reguler dari hubungan itu. Itu akan menjadi tanda hubungan yang matang dan strategis," ujar Schriver, seperti dikutip Reuters, Kamis (4/4/2019).

Pada hari Senin, Amerika Serikat mengirim enam kapal patroli senilai USD12 juta untuk Pasukan Penjaga Pantai Vietnam.

Presiden AS Donald Trump menggunakan pertemuan dengan para pejabat Vietnam pada bulan Februari untuk mengajukan ekspor senjata Washington.

Kapal induk AS sering melintasi Laut China Selatan dengan pola peningkatan penyebaran Angkatan Laut, dan sekarang secara rutin dibayangi oleh kapal-kapal Angkatan Laut China.

Vietnam sendiri merupakan salah satu negara yang ikut mengklaim wilayah kawasan Laut China Selatan yang disengketakan dengan China. Sejak krisis Laut China Selatan memanas, Hanoi telah membeli perangkat keras militer AS, termasuk kapal pemotong kelas Hamilton untuk Pasukan Penjaga Pantai Vietnam.

Credit sindonews.com

Jelang Bertemu Trump, Jong-un Peringatkan Para Jenderalnya 'Jangan Neko-neko'

WASHINGTON - Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un, dilaporkan mengeluarkan perintah khusus kepada para jenderalnya sebelum bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada bulan Februari lalu. Jong-un tampaknya sangat ingin mengamankan sebuah kesepakatan dalam pertemuan itu meski pada akhirnya berujung pada kegagalan.

Seorang pejabat senior Korea Selatan (Korsel) dan pejabat pertahanan AS mengatakan Jong-un mengeluarkan perintah agar para jenderalnya tidak melakukan rencana yang tidak direncanakan. Jong-un juga meminta agar pasukan Korut berada dalam posisi pasif, tanpa ada indikasi mereka bergerak di lapangan. Jong-un khawatir setiap gerakan unit militernya yang tidak sengaja akan meningkatkan ketegangan jelang pertemuan.

Tujuan Jong-un adalah untuk memastikan langkah-langkah membangun kepercayaan militer akan tetap ada, terutama di zona demiliterisasi antara Korut dan Korsel, dengan harapan membantunya meyakinkan Trump untuk melonggarkan sanksi terhadap rezim.

Perintah yang sebelumnya tidak diungkapkan oleh pemimpin Korut dan kegagalan untuk meyakinkan Trump menyetujui pencabutan sebagian sanksi tanpa bergerak ke arah denuklirisasi telah menggarisbawahi penilaian oleh AS bahwa Kim berpikir dia bisa meyakinkan Trump untuk setuju.

"Dia meremehkan Presiden," kata pejabat AS seperti dikutip dari CNN, Kamis (4/4/2019).

Menurut pejabat itu pasukan Korut kemudian kembali ke status penempatan reguler mereka. Perintah itu tidak melibatkan lokasi rudal dan nuklir yang selalu di bawah kendali ketat Kim Jong-un.

Perintah yang dikeluarkan oleh Kim Jong-un sebelum KTT secara signifikan akan mengurangi kemampuan unit yang terkena dampak untuk tiba-tiba menembakkan senjata mereka. AS tidak melihat bukti bahwa Korut bermaksud melakukan provokasi dengan menggunakan kekuatan konvensionalnya, menunjukkan bahwa perintah Jong-un mungkin lebih berkaitan dengan kekhawatirannya tentang kesalahan tiba-tiba di lapangan.

Beberapa pejabat senior militer AS terus mengatakan, untuk saat ini, mereka tidak melihat bukti Jong-un sedang merencanakan peluncuran satelit atau rudal, atau uji coba nuklir, yang semuanya akan dipandang oleh AS sebagai provokasi besar. Prioritasnya tampaknya masih mendapatkan bantuan sanksi dari AS dan berusaha menjalin lebih banyak hubungan ekonomi dengan Korea Selatan (Korsel).

Pertemuan Kim Jong-un dan Donald Trump di Hanoi, Vietnam, pada akhir Februari lalu berakhir dengan tanpa adanya kesepakatan. Bukan hanya itu, pertemuan tersebut juga berakhir lebih cepat dari yang dijadwalkan, setelah Trump 'walk out' di tengah pertemuan.

Trump, dalam sebuah konferensi pers kemudian mengungkap alasan dia 'walk out' dan tidak membuat kesepakatan apapun dengan Jong-un. Alasanya adalah permintaan penghapusan sanksi yang tidak bisa diterima oleh Trump.

Credit sindonews.com

Kirim Pesawat Pengintai, AS Awasi Rudal Korea Utara dari Langit

Pesawat pengintai RC-135S Cobra Ball.[missiledefenseadvocacy.org]

CB, Jakarta - Pesawat pengintai AS khusus pendeteksi rudal balistik tiba di Jepang untuk mengawasi rudal Korea Utara.
Pesawat AU AS RC-135S, atau yang dikenal Cobra Ball, tiba di Pangkalan Udara Kadena, Okinawa, akhir pekan kemarin, seperti dikutip dari Sputnik, 3 April 2019.

Akun Twitter pelacak penerbangan Aircraft Spot, mendeteksi pesawat terbang dari Diego Garcia, pangkalan udara AS di kepulauan Samudera Hindia ke Jepang dan diyakini mendarat pada Sabtu pukul 8.30 pm.

Pesawat RC-135S dilengkapi dengan berbagai jenis kamera canggih untuk melacak rudal balistik dan kemungkinan hulu ledak.
Pesawat pengintai tiba di Jepang setelah laporan baru-baru ini dari pejabat intelijen Korea Selatan bahwa Korea Utara ingin menyelesaikan renovasi Stasiun Peluncuran Satelit Sohae.

Media Korea Selatan, Joong Ang Daily melaporkan bahwa Suh Hoon, kepala Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, memberikan kesaksian kepada Majelis Nasional baru-baru ini bahwa Korea Utara hampir menyelesaikan pemulihan stasiun peluncuran.
Para ahli nuklir telah mencatat bahwa situs tersebut telah digunakan kembali. Suh Hoon juga menambahkan bahwa truk pengangkut barang terlihat di situs militer Korut dekat Pyongyang.

Stasiun Peluncuran Satelit Sohae.[38north.org]
Semua fasilitas seharusnya dibongkar berminggu-minggu setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu dengan Presiden AS Donald Trump dalam KTT bersejarah di Singapura pada Juni tahun lalu.
Setelah pertemuan, Trump mengumumkan bahwa AS akan menghentikan latihan militer udara dengan Korea Selatan.

Menurut sebuah pernyataan dari Gedung Putih, Kim telah setuju untuk menyelesaikan denuklirisasi, dan kedua negara berjanji untuk bekerja sama.
Namun momentum dari KTT pertama mendingin, dan selama pertemuan jilid dua kedua pemimpin di Vietnam, kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan. Korea Utara menuntut semua sanksi dihapus, sementara AS ingin denuklirisasi penuh semua situs yang mampu mengembangkan senjata, dan meminta Korea Utara menyerahkan senjata nuklir dan bahan bakarnya ke Amerika Serikat.

Credit tempo.co

Bouteflika Minta Maaf kepada Rakyat Aljazair

Foto dari televisi negara ENTV menunjukkan Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika duduk di kursi roda saat mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Dewan Konstitusional Tayeb Belaiz, Selasa (2/4).

Foto: ENTV via AP

Demonstrasi yang semakin tak terkendali memaksa Bouteflika mengundurkan diri.

CB, ALJIR – Mantan presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika meminta maaf kepada rakyat dan rekan senegaranya atas kegagalan yang dilakukannya selama dua dekade memimpin negara tersebut. Hal itu dia ungkapkan dalam surat perpisahan publik yang dirilis kantor berita Aljazair, APS, pada Rabu (3/4).

“Saya meminta maaf kepada Anda atas segala kegagalan terhadap Anda. Saya meninggalkan panggung politik tanpa kesedihan atau ketakutan, untuk masa depan negara kita,” ujar Bouteflika dalam suratnya, dilaporkan laman Aljazirah.

Selama beberapa pekan lalu, rakyat Aljazair melakukan demonstrasi menuntut Bouteflika mundur dari jabatannya. Setelah memimpin negara tersebut selama 20 tahun, dia berencana mencalonkan diri kembali menjadi presiden.

Demonstrasi yang semakin tak terkendali, ditambah hilangnya dukungan dari militer, memaksa Bouteflika mengundurkan diri. Dewan Konstitusi Aljazair telah menerima pengunduran dirinya. Dewan juga telah mengumumkan kepada parlemen jabatan presiden secara resmi kosong.

Demonstran dan polisi antihuru-hara dalam protes menuntut lengsernya Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika di Aljir, Aljazair, 29 Maret 2019.

Konstitusi Aljazair mengatur ketua majelis tinggi parlemen, dalam hal ini Abdelkader Bensalah, harus bertindak sebagai pemimpin sementara. Jabatan tersebut dia emban selama 90 hari di mana pemilihan presiden harus diselenggarakan.

Sekitar 20 kelompok masyarakat sipil Aljazair menolak proses transisi dengan mempertahankan struktur yang sama. “Pengunduran diri Bouteflika adalah kemenangan pertama, tapi itu tidak cukup,” kata mereka dalam pernyataan bersama.

Mantan kepala partai Front Pembebasan Nasional (FLN) Ali Benfis mengatakan, tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan Bouteflika tidak boleh dilibatkan dalam proses transisi kekuasaan. “Rakyat Aljazair baru saja menutup salah satu bab paling gelap dalam sejarah kita,” katanya seraya menyebut aksi demonstrasi yang berlangsung selama berpekan-pekan merupakan revolusi rakyat yang damai.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memuji hasrat rakyat Aljazair dalam menghendaki perubahan. Dia berharap proses transisi berlangsung damai, demokratis, dan mencerminkan rakyat Aljazair.

Credit republika.co.id

Parlemen Australia Bersatu Mengecam Senator Fraser Anning

Senator Fraser Anning menyampaikan pidato pertamanya di Parlemen Australia. Dia menyerukan larangan masuk bagi migran Muslim.

Foto: ABC

Komentar Anning terkait tragedi Chirstchurch dianggap menghasut dan memecah-belah.

CB, AUSTRALIA -- Parlemen Australia mengecam Fraser Anning. Senator yang juga seorang autotarian itu dianggap menghasut dan memecah-belah akibat komentarnya mengenai serangan Masjid di Christchruch, Selandia Baru.

Para senator tersebut menyuarakan kekesalan mereka terhadap tindakan Anning yang menyalah-nyalahkan korban teror dan menjelek-jelekkan orang berdasarkan agama. Menurut mereka, Anning sama sekali tidak mencerminkan pendapat sebagai seorang senator maupun sebagai warga Australia.

Bulan lalu, seorang pendukung supremasi kulit putih Australia menewaskan 50 orang dalam serangan teror di Christchurch, Selandia Baru. Serangan tersebut viral akibat disiarkan secara langsung oleh pelaku melalui akun Facebook miliknya. Tak lama setelahnya, Anning mengeluarkan komentar dan menyebut serangan tersebut berhubungan dengan arus imigrasi dan menyalahkan umat Muslim.

"Parlemen bersatu untuk mengecam komentar mengerikan yang telah dia (Anning) buat," kata Senator Partai Liberal, Mathias Cormann yang dikutip dari Aljazirah, Rabu (3/4).

"Komentar-komentar ini mengerikan dan membuatnya lebih buruk karena posisi Senator Anning di Parlemen ini, dan platform yang dia nikmati sebagai senator," sambung Cormann.

Penny Wong dari Partai Buruh mengatakan, komentar Anning yang menyalahkan para korban, bahkan ketika keluarga, teman, komunitas mereka yang hilang masih dilanda keterkejutan, merupakan bentuk pidato kebencian. Dia juga menganggap Anning sebagai pemicu perpecahan.

"Upaya memalukan dan menyedihkan oleh seorang lelaki yang tidak pernah terpilih untuk mendapatkan perhatian dengan mengeksploitasi keragaman sebagai garis patahan untuk keuntungan politik," kata Wong.

Sebuah petisi online yang menyerukan agar Anning dicopot dari Senat, telah memperoleh lebih dari 1,4 juta tanda tangan, dan telah menjadi catatan permanen parlemen. Namun, di sisi lain, Senat tidak dapat mengeluarkan seorang senator kecuali mereka dihukum karena kejahatan atau dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Credit republika.co.id

Ancaman Rusia Meningkat, Sekjen NATO Peringatkan Kongres AS

WASHINGTON - Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO, Jens Stoltenberg, memperingatkan Kongres Amerika Serikat (AS) bahwa Rusia terus menimbulkan ancaman yang nyata. Stoltenberg merujuk pada penumpukan militer Rusia, penggunaan racun saraf dan serangan siber.

“Kita harus mengatasi perbedaan kita sekarang karena kita akan membutuhkan aliansi kita lebih banyak lagi di masa depan. Kami menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya - tantangan yang tidak dapat dihadapi oleh satu negara saja,” kata Stoltenberg saat berpidato di Kongres AS.

Stoltenberg mengatakan waktu sudah hampir habis, dan meminta Rusia untuk kembali mematuhi Perjanjian Kekuatan Nuklir Jangka Menengah. Presiden AS Donald Trump berencana untuk menarik Amerika Serikat dari perjanjian tersebut pada musim panas ini.

"NATO tidak berniat mengerahkan rudal nuklir berbasis darat di Eropa," kata Stoltenberg dalam pidatonya pembelaan yang berapi-api dari aliansi berusia 70 tahun itu.

"Tetapi NATO akan selalu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan pencegahan yang kredibel dan efektif," imbuhnya seperti dikutip dari France24, Kamis (4/4/2019).

Stoltenberg menggunakan pidatonya untuk memberikan pembelaan terhadap aliansi paling sukses dalam sejarah, yang telah sering diejek oleh Presiden AS Donald Trump.

Anggota Kongres, yang menyambut Stoltenberg dengan sorak-sorai berulang kali dan tepuk tangan meriah, mengatakan bahwa mereka memandang pidatonya di pertemuan gabungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat sebagai kesempatan untuk menegaskan kembali komitmen Amerika terhadap aliansi NATO.

Stoltenberg adalah orang Norwegia pertama yang diberikan kehormatan langka berpidato seperti itu.

"NATO sangat baik untuk Eropa, tetapi NATO juga baik untuk Amerika Serikat," ujar Stoltenberg.

"Kekuatan suatu negara tidak hanya diukur dari ukuran ekonominya atau jumlah tentaranya, tetapi juga oleh jumlah teman-temannya," tambah Stoltenberg.

“Dan melalui NATO, Amerika Serikat memiliki lebih banyak teman dan sekutu daripada kekuatan lainnya. Ini telah membuat Amerika Serikat lebih kuat, lebih aman dan lebih terjami," tukasnya.

Trump telah membuat jengkel sekutu Eropanya dengan berulang kali mengatakan negara-negara NATO perlu membayar lebih untuk militer mereka dan meringankan beban AS.

Awal tahun ini, sebelum mengundang Stoltenberg ke Kongres, Ketua DPR Nancy Pelosi memimpin delegasi Partai Demokrat ke Brussels, di mana mereka berusaha meyakinkan sekutu Eropa bahwa perbedaan atas kebijakan Trump hanyalah "pertengkaran keluarga" dan bahwa ikatan transatlantik tetap kuat.

Stoltenberg bertemu pada hari Selasa dengan Trump, yang mengatakan tekanannya pada negara-negara NATO untuk membayar lebih untuk pertahanan mereka mengarah pada puluhan miliar dolar lebih dalam kontribusi, tetapi sekutu AS itu mungkin perlu meningkatkan lebih banyak anggaran mereka.

Stoltenberg pun mengatakan negara-negara anggota NATO telah meningkatkan belanja pertahanan.

“Semua sekutu telah meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka. Sebelum mereka memotong miliaran. Sekarang mereka menambah miliaran,” ucapnya.

“Hanya dalam dua tahun terakhir, sekutu Eropa dan Kanada telah menghabiskan tambahan USD41 miliar untuk pertahanan. Pada akhir tahun depan, angka itu akan naik menjadi USD100 miliar,” sambungnya.

"Ini membuat NATO lebih kuat," kata Stoltenberg mengakhiri.

Credit sindonews.com

Jet-jet Tempur 3 Negara Pantau Patroli Sepasang Bomber Tu-160 Rusia

LONDON - Pesawat-pesawat jet tempur tiga negara Eropa memantau patroli sepasang pesawat pembom (bomber) jarak jauh Tu-160 Rusia di atas perairan internasional di dekat Inggris, Norwegia, Laut Barents dan Laut Utara.

Dalam patroli udaranya pada hari Rabu, sepasang bomber Rusia dikawal jet tempur MiG-31 dan menghabiskan lebih dari 13 jam di udara.

Inggris mengerahkan jet-jet tempur Typhoon dari pangkalan udara Angkatan Udara Kerajaan (RAF) Lossiemouth di Skotlandia.

"Kami dapat mengonfirmasi bahwa RAF melakukan reaksi cepat, pesawat-pesawat Typhoon dari RAF Lossiemouth bergegas untuk memantau dua pembom Blackjack (klasifikasi NATO untuk Tupolev Tu-160) ketika mereka berada di dekat wilayah Inggris," kata RAF dalam sebuah pernyataan.

Kementerian Pertahanan Rusia membenarkan bahwa dua pesawat pembom strategis Tu-160 melakukan penerbangan patroli rutin di atas perairan netral di atas Laut Barents, Norwegia dan Laut Utara.

"Pada tahap-tahap tertentu penerbangan, pesawat Rusia dibayangi oleh pesawat tempur F-16 Angkatan Udara Denmark dan Angkatan Udara Norwegia," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Sputnik, Kamis (4/4/2019).

"Semua penerbangan pesawat yang beroperasi dengan Pasukan Dirgantara Rusia dilakukan dengan kepatuhan ketat pada aturan internasional tentang penggunaan ruang udara," lanjut kementerian itu.

Credit sindonews.com

Iran Dituding Habisi Ratusan Tentara AS di Irak

WASHINGTON - Perwakilan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Iran, Brian Hook mengatakan bahwa Iran bertanggung jawab atas kematian ratusan personel militer mereka yang ditempatkan di Irak.

Hook menuturkan, informasi mengenai hal ini awalnya adalah sebuah informasi rahasia. Oleh karena itu, mengapa informasi mengenai banyaknya tentara AS tewas oleh Iran baru diungkap saat ini.

"Di Irak, saya dapat mengumumkan hari ini, berdasarkan laporan militer AS yang tidak diklasifikasikan, bahwa Iran bertanggung jawab atas kematian sedikitnya 608 tentara Amerika," kata Hook dalam sebuah pernyataan.

"Jumlah ini merupakan 17 persen dari semua kematian personel AS di Irak dari 2003 hingga 2011," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (3/4).

Dia kemudian mengklaim bahwa apa yang dia sebut dengan proksi Garda Revolusi Iran atau IRGC bertanggung jawab atas tewasnya lebih banyak warga Irak.Terlebih lagi, Hook menuduh bahwa Teheran berusaha membawa Irak di bawah kendali Iran dan bahwa kunjungan terakhir oleh Presiden Iran, Hassan Rouhani ke Baghdad adalah bagian dari upaya ini.

Teheran sendiri sejauh ini belum memberikan komentar mengenai tuduhan itu, yang diklaim oleh Hook.

Credit sindonews.com

Pemimpin oposisi Brazil umumkan solidaritas buat Palestina

Presiden baru Brazil Jair Bolsonaro menunjukkan selempang kepresidenan yang diterimanya dari presiden yang ia gantikan, Michel Temer, di Istana Planalto di Brasilia, Brazil, 1 Januari 2019. (REUTERS/Sergio Moraes)

Brasilia, Brazil (CB) - Pemimpin oposisi Brazil di Senat, Rondolfo Rodriguez, telah menolak kunjungan presiden negeri itu, Jair Bolsonaro, ke Israel dan pernyataannya mengenai Al-Quds (Jerusalem) serta pemindahan kedutaan besar Brazil ke kota tersebut.

Rodriguez juga mengatakan presiden Brazil tidak mewakili suara hati rakyat Brazil.

Rodriguez mengeluarkan pernyataan itu selama kunjungannya ke Kedutaan Besar Negara Palestina di Brazil dan pertemuannya dengan Duta Besar Ibrahim Zaben pada Rabu (3/4).

Rodriguez menyatakan kunjungannya ke Kedutaan Besar Palestina adalah pesan solidaritas rakyat Brazil buat rakyat Palestina. Ia menegaskan solidaritas bloknya di Parlemen buat rakyat Palestina.

Ia mengatakan banyak anggota Senat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk koalisi pemerintah, menentang posisi presiden Brazil mengenai masalah Palestina dan hubungan erat dengan Israel.

Ia menganggap posisi Presiden Bolsonaro itu sebagai pelanggaran terhadap kebijakan bersejarah yang dianut Brazil, yaitu mendukung penyelesaian dua-negara sejalan dengan resolusi internasional. Rodriguez menekankan dukungan oposisi Brazil bagi Palestina di Parlemen Brazil dan akan membuka kantor kebudayaan serta perdagangan di Al-Quds Timur untuk mengurus kepentingan Brazil.

Sementara itu, Zaben menyampaikan penghargaannya atas kunjungan Rodriguez serta pesan solidaritasnya buat rakyat dan kepemimpinan Palestina. Ia juga memuji hubungan bersejarah antara Palestina dan Brazil.

Credit antaranews.com

Kemlu Palestina kutuk kebungkaman dunia mengenai kejahatan Israel

Para pelayat membawa jenazah warga Palestina Mohamad Sa'ad, yang tewas di perbatasan Israel-Gaza, dalam pemakamannya di Kota Gaza, Sabtu (30/3/2019). (REUTERS/SUHAIB SALEM)

Ramallah, Palestina (CB) - Kementerian Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina pada Rabu menyampaikan rasa terkejut dengan kebungkaman masyarakat dunia berkaitan dengan apa yang dikatakannya adalah kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina.

Kementerian tersebut mengatakan rakyat Palestina mulai kehilangan kepercayaan pada kemampuan PBB untuk memberi mereka perlindungan dari kebrutalan penguasa pendudukan Israel.

"Kami sangat terkejut pada kebungkaman masyarakat internasional mengenai kejahatan semacam itu dan sikap tak peduli yang diperlihatkan semua negara terhadap nyawa rakyat Palestina," kata Kementerian itu dalam satu pernyataan, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam. Kementerian tersebut dengan keras mengutuk tindakan pemukim Yahudi membunuh satu orang Palestina pada Rabu di bagian utara Tepi Barat Sungai Jordan.

Mohammad Abdul Fattah (23) ditembak dan meninggal dan satu lagi orang Palestina cedera ketika seorang pemukim melepaskan tembakan ke arah mereka di satu persimpangan ramai di sebelah selatan Kota Nablus, Tepi Barat.

Kementerian itu menganggap pemerintah Israel sepenuhnya bertanggung-jawab atas kejahatan pemukim Yahudi dan serangan provokatif oleh banyak kelompok yang terorganisir yang dikenal oleh pemerintah pendudukan dan pasukan keamanannya. 'Mereka menerima pelatihan dan dipersenjatai secara terbuka oleh pasukan pendudukan --yang melakukan kejahatan paling keji terhadap rakyat kami, tanah mereka, harta mereka dan tempat suci umat Muslim sementara pasukan Israel tidak berbuat apa-apa mengenai ini, malah mereka menutupi dan mendukung kegiatan pemukim Yahudi dan memberi mereka payung politik serta keamanan."

"Dunia harus mengerti bahwa rakyat kami mulai kehilangan keyakinan pada kemampuan PBB dan semua lembaganya untuk memberi mereka perlindungan dari kebrutalan kaum pendudukan dan milisi pemukim Yahudi bersenjata yang dipandang sebagai satu batalion di tentara pendudukan," katanya.

Credit antaranews.com

RI Sponsori Konsensus Global Perangi Terorisme Akibat Kebencian pada Agama

NEW YORK - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyatakan, tidak ada negara yang aman dari aksi terorisme berbasis kebencian agama. Hal itu disampaikan Retno dalam pertemuan Sidang Majelis Umum PBB membahas resolusi terorisme dan kekerasan berbasis kebencian agama, di mana Indonesia menjadi salah satu sponsornya.

"Tidak ada satu pun negara yang terbebas dari rasisme, intoleransi, dan kebencian," ucap Retno, saat pengesahan resolusi Sidang Majelis Umum PBB untuk memerangi terorisme dan tindakan kekerasan yang dimotivasi oleh kebencian terhadap agama.

"Diperlukan aksi bersama untuk mendorong dialog global yang mempromosikan toleransi dan perdamaian," sambungnya, seperti dikutip Sindonews dari siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Rabu (3/5).

Retno menyebut, upaya tersebut termasuk memajukan dialog antar agama dan antar peradaban di dunia. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai ras, suku etnis, dan agama, Indonesia menyampaikan kesiapannya untuk berbagi pengalaman mengenai kultur kebhinekaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Resolusi ini sendiri didasari oleh aksi terorisme di Christchurch, Selandia Baru pada tanggal 15 Maret 2019 lalu. Di mana aksi terorisme ini menyebabkan 50 korban meninggal, termasuk satu orang warga negara Indonesia, serta puluhan korban cedera lainnya.

Dengan telah disahkannya resolusi Sidang Majelis Umum PBB melalui konsensus, lanjut Retno, maka upaya Indonesia untuk menyikapi secara cepat dan tegas aksi terorisme di Christchurch telah berhasil mendapatkan dukungan lebih luas dari negara-negara di dunia.

Pada saat yang sama, Retno menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan dan memelihara budaya toleransi di kalangan masyarakat. Untuk itu, Retno menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan masyarakat Selandia Baru yang cepat bereaksi dan menunjukkan solidaritasnya terhadap umat Muslim pasca aksi terorisme di Christchurch.

Credit sindonews.com

Kisruh Hukum LGBT,Sultan Brunei Minta Warga Perkuat Keislaman

Sultan Hassanal Bolkiah (Reuters/Olivia Harris)

Jakarta, CB -- Sultan Brunei Darussalam meminta warganya untuk memperkuat ajaran Islam jelang pemberlakuan hukum syariat baru termasuk hukum rajam sampai mati untuk kaum LGBT dan perzinaan di negara itu pada hari ini, Rabu (3/4).

"Saya ingin melihat ajaran Islam di negara ini tumbuh lebih kuat," kata Sultan Hassanal Bolkiah dalam pidato publik di dekat ibukota Bandar Seri Begawan, dikutip dari AFP.

Namun, ia tidak sepenuhnya menyinggung terkait pidana baru yang kontroversial atau mengumumkan bahwa hukum tersebut mulai berlaku. Padahal, pemerintah negara itu sebelumnya telah mengumumkan bahwa aturan hukum baru tersebut akan sepenuhnya berlaku pada hari Rabu.

Di saat bersamaan, Sultan yang telah berada di atas takhta negara kaya minyak selama 51 tahun, justru mengatakan bahwa Brunei "adil dan bahagia", dalam menghadapi kritik global yang berkembang tentang hukuman baru.

"Siapa pun yang datang untuk mengunjungi negara ini akan memiliki pengalaman manis, dan menikmati lingkungan yang aman dan harmonis," katanya kepada hadirin di sebuah pusat konvensi, dalam sebuah pidato untuk perayaan Isra Mi'raj yang jatuh hari ini.

Brunei pertama kali mengumumkan rencana hukum baru ini pada 2013, tetapi implementasinya telah tertunda. Undang-undang baru itu menetapkan hukuman mati untuk sejumlah pelanggaran, termasuk pemerkosaan, perzinahan, sodomi, perampokan dan penghinaan atau pencemaran nama baik Nabi Muhammad.

Hukum ini juga memperkenalkan cambuk publik sebagai hukuman untuk aborsi, serta hukum potong tangan dan kaki atas pencurian, dan mengkriminalkan mengekspos anak-anak Muslim terhadap kepercayaan dan praktik agama apa pun selain Islam.

Penerapan hukum ini akan membuat Brunei menjadi negara pertama di Timur atau Asia Tenggara yang menerapkan hukum Syariat, setelah negara di Timur Tengah seperti Saudi Arabia.

"Saya ingin menekankan bahwa Brunei adalah negara yang selalu menyembah kepada Allah," ucapnya.

Rencana hukuman ini pun langsung mendapatkan sorotan di dunia. Sejumlah selebriti kenamaan Hollywood bahkan ikut bergabung untuk menentangnya dengan menyerukan gerakan pemboikotan hotel-hotel yang dimiliki kesultanan Brunei, termasuk Hotel Beverly Hills dan Hotel Bel-Air, yang kerap menjadi tempat para selebritas Hollywood.

Tak cuma itu, rencana aplikasi hukum ini juga memancing reaksi dari PBB yang melabelinya sebagai hukuman kejam dan tak berkeprimanusiaan.

Phil Robertson, direktur deputi Asia di Human Rights Watch mengatakan bahwa ini adalah hukuman 'biadab pada intinya karena menjatuhkan hukuman kuno."

Credit cnnindonesia.com

PBB kecam penerapan hukum Syariah di Brunei

Sekjen PBB Antonio Guterres berbicara dalam sebuah konferensi pers di kantor pusat Al-Azhar di Kairo, Mesir, Selasa (2/4/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/cfo

PBB (CB) - Brunei "melanggar hak asasi manusia" melalui penerapan hukum Syari'ah Islam yang akan meloloskan hukum mati dengan cara orang dirajam untuk kasus perzinaan dan homoseksual, kata PBB pada Rabu (3/4).

Brunei, bekas protektorat Inggris yang mayoritas warganya Muslim dengan sekitar 400.000 orang, pada Rabu mulai menerapkan hukum Syari'ah. Kasus sodomi, perzinaan dan pemerkosaan akan diganjar hukuman mati -- termasuk rajam. Sedangkan untuk kasus pencurian akan dipotong tangan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres "percaya bahwa hak asasi manusia ditegakkan dalam kaitannya dengan setiap orang di manapun tanpa diskriminasi apapun", ujar juru bicara PBB Stephane Dujarric.

"Undang-undang yang setujui jelas melanggar prinsip-prinsip yang diekspresikan," katanya. "Selama orang menghadapi kriminalisasi, bias dan kekerasan yang berdasarkan pada orientasi seks, identitas gender atau karakteristik seks mereka, kami harus menggandakan upaya untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran tersebut."

"Setiap orang berhak untuk hidup bebas dan memiliki hak dan martabat yang setara," kata Dujarric.

Brunei mempertahankan haknya untuk menerapkan hukum Islam, yang unsur-unsurnya pertama kali diadopsi pada 2014. Sejak itulah hukum tersebut diterapakan secara bertahap.

Sultan Brunei Hassanal Bolkiah merupakan raja paling lama berkuasa kedua di dunia sekaligus Perdana Menteri negara yang kaya akan minyak tersebut. Pemimpin berusia 72 tahun itu juga masuk deretan orang terkaya di dunia.

Aktor peraih Oscar, George Clooney, menyeru agar memboikot sejumlah hotel mewah milik Perusahaan Investasi Brunei, seperti Beverly Hills Hotel, Dorchester di London dan Plaza Athenee di Paris.

PBB pada Selasa mengeritik keputusan Brunei untuk menerapkan hukum Islam dan memintanya agar mengesahkan dan menerapkan Konvensi PBB tentang Melawan Penyiksaan.

Credit antaranews.com

Brunei Darussalam Mulai Terapkan Hukum Syariah Rajam dan Cambuk

Sultan Hassanal Bolkiah. REUTERS/Ahim Rani

CB, Jakarta - Pada Rabu, Brunei Darussalam resmi memberlakukan hukum syariah yang lebih ketat, yakni hukuman rajam sampai mati dan cambuk kepada LGBT dan perzinahan.
Kesultanan Brunei Darussalam adalah negara Asia Timur pertama yang mengadopsi hukum syariah pada 2013 lalu secara nasional. Hukum Syariah diterapkan bertahap dan pada Rabu, 3 April 2019, hukuman ini diberlakukan ke tahap yang lebih ketat.

Undang-undang ini akan menjadikan Brunei negara pertama di Asia Timur atau Asia Tenggara yang memiliki hukum pidana syariah di tingkat nasional, bergabung dengan sebagian besar negara-negara Timur Tengah konservatif seperti Arab Saudi.

Menurut laporan CNN, 3 April 2019, di bawah tahap dua dan tiga dari hukum pidana, seks antara dua pria dan perzinahan keduanya membawa hukuman rajam sampai mati, sedangkan seks antara dua perempuan dihukum dengan 100 cambukan.

Undang-undang hukum Syariah juga memperkenalkan hukuman keras lain seperti potong tangan atau kaki karena mencuri, dan hukuman penjara karena berpakaian beda gender.
Pemerkosaan dan perampokan juga dapat dihukum mati berdasarkan hukum ini dan banyak pasal baru untuk pelanggaran lain, seperti hukuman mati karena menghina Nabi Muhammad, juga berlaku untuk non-Muslim dan Muslim.

Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah dan Ratu Saleha duduk menyapa warga saat merayakan 50 tahun bertakhta di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 5 Oktober 2017. Sultan Bolkiah merupakan Sultan Brunei ke-29. AFP PHOTO/Roslan RAHMAN
Dalam pidatonya, Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, menyerukan agar ajaran Islam di negara itu dikuatkan menyusul hukuman syariah baru yang ketat.
Dalam pidato peringatan Isra Miraj, sultan menyerukan ajaran Islam yang lebih kuat tetapi tidak menyebutkan hukum pidana yang baru.
"Saya ingin melihat ajaran Islam di negara ini tumbuh lebih kuat," katanya dalam pidato yang disiarkan secara nasional di sebuah pusat konvensi di dekat ibu kota Bandar Seri Begawan.

Dia mengatakan bahwa dia ingin azan dikumandangkan di semua tempat umum, tidak hanya di masjid, untuk mengingatkan orang-orang tentang kewajiban Islam mereka.
Sultan, yang telah naik takhta selama lebih dari lima puluh tahun, juga bersikeras bahwa Brunei adalah negara yang adil dan bahagia.
Pejabat tidak segera mengkonfirmasi bahwa hukum pidana syariah sudah diberlakukan, namun pada akhir pekan kemarin pemerintah Brunei Darussalam mengumumkan bahwa hukuman ini akan diberlakukan mulai hari Rabu.

Keputusan Brunei untuk menerapkan hukuman telah memicu protes internasional mulai dari pemerintahan negara lain, kelompok hak asasi manusia, PBB dan banyak selebriti.

Human Rights Watch menyebut hukum pidana baru itu "biadab sampai ke tingkat paling parah" dan mendesak sultan untuk segera menangguhkan amputasi, rajam, dan semua ketentuan dan hukuman yang menyalahgunakan hak lainnya.
"Biadab sampai ke intinya. menjatuhkan hukuman kuno untuk tindakan yang bahkan tidak boleh diterapkan pada pelaku kejahatan," kata Phil Robertson, wakil direktur Asia di Human Rights Watch, dikutip dari The Telegraph.
Komunitas internasional bersama selebritas dunia, yang dipimpin oleh aktor George Clooney dan bintang pop Elton John, menyerukan agar hotel-hotel milik Brunei diboikot karena memberlakukan hukum syariah.

Credit tempo.co

Usul Alquran Dikumandangkan pada Anzac Day, Presiden RSA Diancam

WELLINGTON - Presiden Returned and Service Association (RSA) lokal di Selandia Baru, Simon Strombom, menerima berbagai ancaman kekerasan setelah mengusulkan bacaan ayat Alquran dikumandangkan dalam layanan Anzac Day.

Anzac Day adalah hari nasional di Australia dan Selandia Baru untuk memperingati semua warga kedua negara yang telah bertugas dan meninggal dalam seluruh peperangan, konflik dan operasi penjaga perdamaian. Peringatan itu akan berlangsung 25 April 2019 mendatang.

RSA Teluk Titahi mengumumkan di halaman Facebook-nya Rabu pekan lalu bahwa layanan fajar Anzac Day akan diakhiri dengan doa dari ayat-ayat Alquran di pantai.

Tetapi banyak anggota RSA menanggapi dengan marah posting tersebut. "Saya merasa bahwa hanya doa Kristen yang sesuai untuk layanan fajar," bunyi salah satu komentar di posting Facebook yang sekarang telah dihapus.

Presiden RSA Teluk Titahi Simon Strombom, seorang veteran perang di Afghanistan, mengatakan kepada The AM Show bahwa orang-orang jauh lebih tidak sopan ketika mereka menghubunginya secara langsung.

"Seorang anak lelaki mengancam akan menendang kepala saya pada pagi ini dan segala macam," katanya. "Mereka membuat (ancaman)-nya sangat pribadi," ujarnya, yang dilansir Kamis (4/4/2019). Usulan itu muncul beberapa pekan setelah serangan teroris melanda dua masjid di Christchurch, Selandia Baru. Serangan berupa penembakan brutal saat salat Jumat itu menewaskan 50 orang.

Presiden RSA nasional BJ Clark mengatakan gangguan apa pun pada layanan normal Anzac Day dapat menyebabkan ketegangan dan orang-orang dipersilakan untuk menyampaikan pendapat pribadi mereka tentang apakah usulan itu sesuai atau tidak.

"Jika kita melihat di masa lalu, kita belum memiliki doa Muslim dan saya kira di situlah masalah ini muncul, di mana ada beberapa poin diskusi," katanya kepada The AM Show.

"Apakah ini tentang layanan Anzac, atau apakah kita bingung tentang apa layanan itu?," ujarnya.

Tetapi dia tidak akan mendikte RSA lokal tentang apa yang harus dilakukan dengan layanan doa mereka.

"Karena kita bebas untuk melakukan di Selandia Baru, harus ada pilihan oleh RSA lokal apakah mereka termasuk itu atau tidak," katanya.

Sekitar 2.500 orang diperkirakan akan menghadiri layanan doa Anzac Day nanti.

Credit sindonews.com

Polisi dikirim ke Auckland Barat cegah kemungkinan penembakan

Perdana Menteri Selandia Baru terlihat dalam peringatan korban pembunuhan teroris di Christchurch, Jumat (29/3-2019). (Anadolu Agency)

Wellington (CB) - Kepolisian Selandia Baru mengirimkan pasukan khusus yang bersenjata ke pinggiran Auckland Barat pada Rabu pagi untuk menanggapi laporan akan kemungkinan terjadi penembakan.

"Polisi melakukan penyelidikan ... pasukan bersenjata telah diberangkatkan ke lokasi sebagai pencegahan." kata seorang juru bicara kepada Reuters melalui telepon, dengan menambahkan bahwa jalan-jalan utama di kawasan tersebut telah ditutup.

Media setempat melaporkan bahwa sekolah-sekolah dan pra-sekolah di kawasan tersebut juga ditutup.

Negara tersebut dalam kewaspadaan keamanan yang tinggi sejak 15 Maret ketika seorang pria bersenjata menyerang dua masjid di kota Christchurch dan menewaskan 50 korban.

Credit antaranews.com

Usai Christchurch, Australia Tambah Anggaran Kontra-Terorisme

Mendagri Australia, Peter Dutton, mengatakan bahwa negaranya menambah anggaran untuk melawan ancaman terorisme sebanyak Rp3,8 miliar sebagai tanggapan atas teror di Christchurch, Selandia Baru, pada Maret lalu. (AFP Photo/Sean Davey)

Jakarta, CB -- Australia menambah anggaran untuk melawan ancaman terorisme sebanyak A$381 juta atau setara Rp3,8 miliar hingga empat tahun ke depan sebagai tanggapan atas penembakan massal di masjid di Christchurch, Selandia Baru, Maret lalu.

"Kejadian tragis di Christchurch bulan lalu menunjukkan keperluan untuk tetap waspada atas ancaman kekerasan ekstremisme," kata Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton, dalam pernyataan resmi terkait peningkatan anggaran itu.

Melalui pernyataan itu, Dutton kemudian menjelaskan bahwa anggaran tambahan itu akan digunakan untuk membiayai tim investigasi.

Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk mengadopsi metode baru dalam menghadapi ancaman teror yang semakin tinggi.

Dalam rancangan anggaran yang dilihat Reuters, tertera bahwa A$35 juta atau setara Rp352,1 miliar akan disiapkan untuk melawan intervensi asing.

Menurut Dutton, pemerintah juga akan membangun Pusat Penyelidik Ancaman Asing yang akan dioperasikan oleh kepolisian dan Organisasi Keamanan Intelijen Australia.

Selama beberapa tahun belakangan, Australia memang menghadapi ancaman intervensi asing. Pada 2017, Perdana Menteri Malcolm Turnbull menerapkan undang-undang baru untuk melindungi negara dari intervensi asing di tengah ketegangan hubungan dengan China.

Awal tahun ini, pemerintah Australia menyatakan bahwa ada aktor asing menjadi dalang di balik serangan siber pada jaringan parlemen dan tiga partai politik besar di negaranya.

Credit cnnindonesia.com