Mahathir Mohamad Luncurkan Rencana Ambisius Antikorupsi Malaysia

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mendorong Malaysia agar menjadi masyarakat tanpa uang tunai. Gagasan ini bagian dari upaya untuk membuat tindak kejahatan korupsi semakin sulit. Sumber: Razak Ghazali/malaymail.com

CB, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengumumkan rencana antikorupsi ambisius untuk membebaskan Malaysia dari praktik korupsi dalam jangka lima tahun.
Rencana ini diumumkan Mahathir dalam usia pemerintahan yang baru berjalan delapan bulan, setelah rakyat Malaysia hilang kepercayaan atas pemerintahan Najib Razak sebelumnya karena korupsi 1MDB.

Dikutip dari Asia News Network, 31 Januari 2019, Mahathir mengumumkan Anti-Corruption Plan (NACP) yang akan diulas pemerintahan Pakatan Harapan yang akan meninjau bagaimana pengisian posisi pemerintahan dilakukan, mengenalkan undang-undang pendanaan politik, dan mewajibkan politikus dan pegawai negeri tingkat tinggi melaporkan aset mereka.
Mahathir mengatakan rencananya adalah tentang memberantas korupsi dan bukan tentang menghukum kesalahan masa lalu.
"Sebelum 9 Mei 2018, banyak warga Malaysia yang muak dengan kasus-kasus korupsi meluas yang terjadi di negara yang melibatkan pemerintah, yang telah dicap internasional sebagai kleptokrasi, label yang sangat memalukan,"" katanya dalam pidato.

"Label ini tidak dibuat oleh saya atau pemerintah saya. Itu diberikan oleh media asing ketika pihak berwenang asing telah menemukan keterlibatan pemimpin masa lalu dalam pencucian uang, korupsi dan kecurangan," tambah Mahathir.Yang pasti, ini bukan pertama kalinya pemerintah meluncurkan langkah ambisius untuk mengekang korupsi.

Ketua KPK Agus Rahardjo (dua kiri), Ketua Komisioner Malaysia Anti-Corruption Commission (MACC) Dato' Sri Mohd Shukri bin Abdul (tengah), dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif (dua kanan) memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 5 November 2018. KPK bersama MACC memperpanjang nota kesepahaman perjanjian pemberantasan korupsi selama lima tahun. TEMPO/Imam Sukamto
Pada tahun 2004, pemerintahan PM Tun Abdullah Badawi juga meluncurkan rencana lima tahun National Integrity Plan (NIP) dan memberikan komisi pemberantasan korupsi Malaysia (MACC) wewenang lebih untuk membasmi korupsi yang kemudian diteruskan pemerintahan Najib Razak. Namun Mahathir mengatakan pada Selasa kemarin, rencana NIP gagal mengurangi korupsi Malaysia.
Mahathir sendiri kerapkali dituduh mentoleransi korupsi dan bangkitnya kronisme selama 22 tahun sebagai perdana menteri hingga 2003, dengan munculnya taipan yang terkait dengan pemerintahannya.
Tetapi kali ini, ia memimpin pemerintahan yang berbeda, dengan beberapa pemimpin PH di kabinetnya dikenal karena kredensial reformisnya yang kuat.
Dikutip dari The Sun Daily, MACC mengungkap data terkait praktik korupsi di Malaysia. Menurut MACC, 63,3 persen keluhan diterima dari sektor publik.

Sektor ini dianggap yang paling rentan terhadap praktik korupsi, terutama di bidang pengambilan keputusan dan pengadaan pemerintah.

Kongres Serikat Pekerja Pegawai di Layanan Publik dan Sipil (Cuepac) Datuk Azih Muda mengatakan mekanisme check and balance yang efektif, terutama untuk persetujuan dan pengadaan, perlu dibentuk untuk menghentikan penipuan dan salah kelola di sektor publik.Dia berharap bahwa Rencana Anti-Korupsi Nasional 2019-2023 (NACP), yang diluncurkan oleh Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad akan cukup untuk mengatasi ancaman korupsi di negara ini.
Presiden Transparency International-Malaysia (TI-M) Datuk Akhbar Satar mengatakan bahwa berdasarkan catatan MACC dari 2013 hingga 2018, 44 persen dari mereka yang ditangkap karena korupsi melibatkan pegawai negeri.
Sebanyak 115 inisiatif di bawah enam sektor utama telah digariskan di bawah rencana NACP dalam upaya berkomitmen untuk membawa negara menuju bebas korupsi. Dalam rencana antikorupsi Mahathir Mohamad, keenam sektor yang menjadi fokus utama melibatkan politik, administrasi sektor publik, pengadaan di sektor publik, hukum dan peradilan, penegakan hukum dan tata kelola perusahaan di Malaysia.

Credit  tempo.co

Sultan Pahang dilantik sebagai Raja Malaysia

Raja baru Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dan Ratu Tunku Azizah Aminah Maimunah menghadiri upacara penyambutan di Gedung Parlemen di Kuala Lumpur, Malaysia, 31 Januari 2019. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Kuala Lumpur (CB) - Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ri`ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dilantik sebagai Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong ke-16 dalam upacara adat di Istana Negara, Kamis.

Sultan Pahang menggantikan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V, yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir.



Turut membaca sumpah pelantikan dan menandatangani surat sumpah jabatan adalah Sultan Perak Sultan Nazrin Shah sebagai Wakil Yang di-Pertuan Agong.

Mereka berdua dipilih oleh para raja Melayu pada Musyawarah Khusus Majelis Raja-Raja ke-251 di Istana Negara pada 24 Januari 2019 untuk masa lima tahun, terhitung mulai Kamis (31/1).

Pelantikan dalam rangkaian Musyawarah Khusus Majelis Raja-Raja ke-252 tersebut dihadiri para sultan dan raja Melayu.

Musyawarah berlangsung di Balairung Seri, Istana Negara, pada 10.55 pagi, dipimpin Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dan dihadiri semua raja Melayu. Sedangkan Sultan Kelantan, ia diwakili Tengku Mahkota Kelantan Tengku Dr Muhammad Faiz Petra Sultan Ismail Petra.

Mereka yang hadir adalah Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar; Sultan Kedah Sultan Salehuddin Almarhum Sultan Badlishah, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalullail dan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin.

Selain itu, hadir Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Almarhum Tuanku Munawir.

Turut hadir semua Yang Dipertua Negeri yaitu Tun Dr Mohd Khalil Yaakob (Melaka), Tun Abdul Rahman Abbas (Pulau Pinang), Tun Abdul Taib Mahmud (Sarawak) dan Tun Juhar Mahiruddin (Sabah).

Acara tersebut turut dihadiri Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad dan istri Tun Dr Siti Hasmah Mohamad Ali serta Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail.

Credit  antaranews.com

Indonesia layangkan nota protes kepada Vanuatu terkait Papua

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Kamis (31/1/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

"Pola yang dilakukan oleh Benny Wenda itu selalu manipulatif dan fake news"

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia telah melayangkan nota protes kepada pemerintah Vanuatu karena menyelundupkan pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda ke dalam delegasi mereka saat bertemu Komisi Tinggi HAM PBB.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, nota protes tersebut dikirimkan karena Vanuatu dianggap tidak menghormati kedaulatan RI dengan mendukung gerakan separatis Papua.

“Yang penting kami protes bahwa ada satu prinsip dasar internasional yang sudah dia (Vanuatu) langgar. Kami sampaikan bahwa kami tidak akan mundur kalau sudah menyangkut kedaulatan negara,” kata Menlu usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Kamis.

Indonesia menganggap tindakan Vanuatu yang memasukkan Benny Wenda ke dalam delegasinya dalam pertemuan dengan KT HAM PBB Michelle Bachelet di Jenewa pada 25 Januari lalu, tidak didasarkan pada maksud yang baik (good intention).

Kunjungan delegasi Vanuatu ke kantor KT HAM PBB dimaksudkan untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) di Dewan HAM PBB.

Namun, Benny memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaimnya sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang, padahal dirinya tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR.

Dalam pertemuan itu, Benny menjelaskan kepada Bachelet bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Ia kemudian mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan adalah melalui petisinya tersebut.

Untuk merespons insiden ini, Duta Besar RI untuk PBB Hasan Kleib pada 30 Januari lalu telah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan KT HAM PBB.

Dalam pembicaraan tersebut Bachelet menyampaikan keterkejutannya mengenai kehadiran Benny Wenda yang bukan merupakan anggota delegasi resmi UPR Vanuatu.

KT HAM juga kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda, termasuk melalui unggahan pada akun media sosialnya.

“Kami tidak kaget dengan apa yang dilakukan oleh Benny Wenda. Pola yang dilakukan oleh Benny Wenda itu selalu manipulatif dan fake news,” tutur Menlu Retno.

Menlu menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam dan tidak akan mundur menghadapi gerakan separatis, seperti yang dilakukan Benny Wenda.

“Kami tidak akan pernah mundur apabila menyangkut masalah kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia,” ujar dia.

Credit  antaranews.com

Ini Benny Wenda, Separatis Papua yang Diselundupkan Vanuatu ke PBB

Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Foto/Bennywenda.org

JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengecam tindakan Vanuatu yang menyelundupkan petinggi separatis Papua Barat, Benny Wenda, ke Komisi Tinggi HAM (KTHAM) PBB di Jenewa. Benny itulah sosok yang menyerahkan petisi ke Komisi Tinggi HAM PBB yang berisi tuntutan referendum kemerdekaan.

Benny Wenda adalah Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Dia pernah dipenjara karena aktivitas separatisnya. Dia mendapat suaka di Inggris.

Vanuatu sudah lama menjadi negara pendukung kelompok separatis Papua Barat. Di forum PBB, negara kecil ini terang-terangan menyuarakan dukungan kemerdekaan untuk wilayah provinsi Indonesia tersebut dengan dalih pelanggaran HAM.

Meski statusnya bukan warga Vanuatu, Benny diselundupkan ke KTHAM PBB dengan status delegasi Vanuatu.

"Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja telah mengelabui KTHAM dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu," kata Duta Besar Indonesia untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib yang dikutip SINDOnews.com dari laman resmi PTRI Jenewa.

Menurut Hasan, berdasarkan keterangan kantor KTHAM, tanpa sepengetahuan mereka, Benny Wenda dimasukkan dalam delegasi Vanuatu yang melakukan kunjungan kehormatan ke KTHAM pekan lalu. Kunjungan kehormatan itu dilakukan dalam rangka pembahasan UPR (Universal Periodic Review) Vanuatu di Dewan HAM.

Nama Benny Wenda jelas tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR. Kantor KTHAM bahkan menyatakan pihaknya sangat terkejut, mengingat pertemuan semata-mata dimaksudkan untuk membahas UPR Vanuatu.

"Tindakan Vanuatu tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB. Indonesia tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI," katanya.

Siapa sosok Benny Wenda, si pentolan separatis Papua Barat? Berikut ringkasan singkat tentang dirinya dan aktivitas separatisnya.

Dia lahir di Lembah Baliem, Papua, 17 Agustus 1974. Di laman Bennywenda.org, dia mengklaim sebagai tokoh perjuangan rakyat Papua di Inggris.

Dia mengklaim sekitar tahun 1977 pasukan militer Indonesia mengusik hidup dirinya dan keluarganya. Dia mengaku kehilangan satu kakinya dalam sebuah serangan udara di Papua. Tak ada yang bisa merawatnya sampai 20 tahun kemudian. Pada akhirnya, keluarga Benny memilih bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketika rezim pemerintah Soeharto tumbang, gerakan referendum dari warga Papua yang menuntut merdeka dari Indonesia muncul. Saat itu, Benny melalui organisasi Demmak (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka), membawa suara masyarakat Papua. Mereka menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat, serta kepercayaan, masyarakat suku Papua. Mereka menolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia termasuk otonomi khusus.

Dia gencar melakukan lobi termasuk di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Otonomi khusus diberikan pemerintah, tapi tokoh ini masih menuntut kemerdekaan untuk Papua Barat.

Tuntutan itu berbuah penjara baginya, tepatnya pada 6 Juni 2002 di Jayapura. Dia dihukum 25 tahun penjara atas berbagai tuduhan, termasuk pengerahan massa untuk membakar sebuah kantor polisi.

Dia pernah melarikan diri dari penjara pada 27 Oktober 2002. Tahun 2003, dia dan beberapa anggota keluarganya mendapat suaka di Inggris. Aktivis kemerdekaan Papua Barat dan kelompok LSM Eropa disebut-sebut ikut andil dalam pelarian tokoh separatis ini.

Pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Tahun 2011, pemerintah pernah meminta Interpol menangkap Benny atas tuduhan melakukan beberapa pembunuhan di Indonesia. Tak jelas apa reaksi Interpol, namun Benny mengklaim red notice untuk penangkapnnya telah dicabut. 

Credit  sindonews.com

Soal Benny Wenda, Dewan HAM Mengaku 'Dijebak' Vanuatu

Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet tidak mengetahui bahwa ada seorang yang bukan delegasi Vanuatu, yakni Benny Wenda dalam pertemuan tersebut. Foto/Istimewa

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia menuturkan, Duta Besar Indonesia di PBB di Jenewa, Hasan Kleib telah melakukan pembicaraan dengan Komisioner Tinggi HAM (KTHAM) PBB, Michelle Bachelet mengenai Vanuatu. Vanuatu memasukan tokoh separatis Papua, Benny Wenda dalam delegasi mereka saat bertemu dengan Bachelet.

Benny Wenda adalah Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Dia pernah dipenjara karena aktivitas separatisnya dan mendapat suaka di Inggris.

Kemlu menyebut, dalam pembicaraan itu Bachelet mengaku "dijebak" oleh Vanuatu. Bachelet, papar Kemlu, tidak mengetahui bahwa ada seorang yang bukan delegasi Vanuatu dalam pertemuan tersebut.

"Pada tanggal 30 January 2019 siang hari, Wakil Tetap RI di Jenewa telah melakukan pembicaraan telepon langsung dengan KTHAM, Michelle Bachelet. KTHAM menyampaikan merasa “caught by surprise” dengan adanya anggota delegasi yang bukan merupakan anggota Delegasi resmi Universal Periodic Review (UPR) Vanuatu (Benny Wenda)," kata Kemlu.

"Kantor KTHAM senantiasa mendasarkan pada “good intention” dari negara anggota PBB ketika ingin bertemu dengannya. Langkah Vanuatu tersebut tidak menunjukkan “good intention," sambungnya dalam keterangan pers yang diterima Sindonews pada Kamis (31/1).

Dalam keteranganya, Kemlu mengatakan, KTHAM cukup kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda yang bukan merupakan anggota Delegasi Vanuatu.

Sebelumnya diwartakan, pekan lalu Benny Wenda mengaku telah menyerahkan petisi kepada Bachelet. Petisi yang diklaim berisi 1,8 juta tanda tangan itu berisi tuntutan referendum kemerdekaan. Pentolan separatis itu berharap PBB akan mengirim misi pencarian fakta ke provinsi Papua Barat yang dia klaim ada dugaan pelanggaran HAM.

Benny Wenda mengaku telah berbicara dengan Bachelet tentang situasi di wilayah Nduga. Menurutnya, di wilayah itu setidaknya 11 orang telah terbunuh dan lebih banyak lagi yang tewas setelah melarikan diri ke hutan untuk menghindari pasukan Indonesia. Benny bahkan mengklaim sekitar22.000orang telah telantar. 

Credit  sindonews.com

Filipina Gempur Abu Sayyaf dari Udara Usai Teror Bom

Ilustrasi pasukan Filipina. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Presiden Filipina, Rodrigo Duterte memerintahkan angkatan bersenjata meluncurkan serangan udara terhadap kelompok militan Abu Sayyaf, yang diduga bertanggung jawab atas insiden bom ganda di salah satu katedral pada akhir pekan lalu.

Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana mengatakan aparat terus mengintensifkan operasi militer terhadap Abu Sayyaf di selatan Provinsi Sulu, termasuk serangan udara ke beberapa wilayah di Kota Jolo.

"Perintah Presiden Duterte adalah untuk menghancurkan Abu Sayyaf," kataseperti dikutip The Strait Times pada Kamis (31/1).


Serangan bom ganda di Gereja Katedral Our Lady of Mt. Carmel pada Minggu (27/1) menewaskan 21 orang dan melukai ratusan lainnya.


Ledakan bom bermula ketika para pelaku meledakkan diri di dalam gereja dan tempat parkir mobil.

Serangan ini merupakan salah satu yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir di wilayah tersebut. Pulau ini juga menjadi basis kelompok Abu Sayyaf.

Lorenzana mengatakan telah menerima laporan terkait kemungkinan serangan teror di wilayah itu sejak Agustus lalu. Namun, sayangnya aparat Filipina tetap tak sanggup mengantisipasinya.

Lorenzana menuturkan para penyelidik masih terus melakukan investigasi terkait serangan tersebut demi mencari kemungkinan ada tersangka lainnya yang terlibat, termasuk sepasang warga asal Yaman.

Lorenzana memaparkan dua warga Yaman itu diperkirakan menjadi pelaku yang meledakan sabuk peledak di gereja tersebut.

Berselang beberapa hari setelah insiden di Gereja Katedral Our Lady of Mt. Carmel, sebuah granat meledak di sebuah masjid di Kota Zamboanga. Insiden itu menewaskan dua orang dan melukai empat lainnya.



Kedua insiden ini terjadi ketika Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) Filipina baru-baru ini disahkan pemerintah. Beleid tersebut merupakan hasil kesepakatan damai antara pemerintah dan salah satu kelompok pemberontak Islam terbesar, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), demi mengakhiri pergolakan di selatan Filipina.

Konflik di wilayah itu telah memakan banyak nyawa, menelantarkan jutaan warga miskin Filipina, dan menghentikan pengelolaan investasi di bagian selatan negara.





Credit  cnnindonesia.com

Temuan Baru, Pesawart MH370 Jatuh Didekat Madagaskar?

abc news

Pesawat itu sepertinya mengambil rute yang berbeda dengan yang sejak lama diasumsikan

Sebuah studi tentang gelombang suara bawah air yang direkam pada hari penerbangan Malaysia Airlines MH370 menghilang, menunjukkan rute yang berbeda. Kemungkinan lokasi jatuhnya pesawat berada di timur laut Madagaskar, jika memang benar data tersebut berasal dari pesawat yang hilang.


Para ilmuwan di Universitas Cardiff di Inggris telah meneliti gelombang gravitasi akustik yang diambil oleh dua stasiun hidroakustik di Samudra Hindia. Satu di lepas Tanjung Leeuwin di Australia Barat dan yang lainnya di Diego Garcia lebih jauh ke utara.

Masing-masing dari dua stasiun tersebut yang dioperasikan oleh Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation, memiliki tiga "hydrophones" atau mikrofon bawah air. Alat tersebut terus-menerus merekam gelombang suara di laut.


Sinyal dari kedua stasiun tersebut menunjukkan gelombang suara yang bisa datang dari benda besar, seperti meteorit atau pesawat terbang yang mengenai air.


Studi sebelumnya oleh Universitas Cardiff dan Universitas Curtin di Australia Barat sebagian besar telah melihat sinyal dari stasiun Cape Leeuwin antara pukul 12.00 dan 02.00 UTC pada 8 Maret 2014. Sinyal itu mencakup jangka waktu ketika pihak berwenang meyakini pesawat MH370 jatuh, berdasarkan pada data satelit dari pesawat.


Tetapi pemahaman baru tentang seberapa cepat dan jauh gelombang gravitasi akustik merambat di bawah air membuat para ilmuwan Cardiff memeriksa sinyal itu pada rentang waktu yang lebih luas - mulai pukul 11 malam pada 7 Maret 2014 hingga jam 4 pagi hari berikutnya.  Termasuk data dari stasiun hidroakustik yang lebih jauh di Diego Garcia.


"Kami sekarang telah mengidentifikasi dua lokasi di mana pesawat itu dapat berdampak pada lautan, serta rute alternatif yang mungkin diambil oleh pesawat itu," kata Dr Usama Kadri dari Universitas Cardiff.

Temuan baru mengarah ke Madagaskar

Analisis gelombang akustik yang diambil oleh stasiun di Australia Barat akan menyarankan lokasi jatuhnya pesawat di Samudra Hindia selatan yang sebagian besar mencakup area yang sudah dicakup oleh pencarian sebelumnya untuk MH370.


Tetapi sinyal dari stasiun Diego Garcia - jika memang sinyal itu berasal dari pesawat yang hilang - akan menunjukkan lokasi kecelakaan jauh lebih ke utara daripada yang diduga sebelumnya. Ini berarti pesawat yang hilang itu sepertinya mengambil rute yang berbeda dengan yang sejak lama diasumsikan.


Pihak berwenang telah lama berpikir pesawat itu jatuh di suatu tempat di barat daya Australia Barat. Dua pencarian yang dilakukan sejauh ini gagal menemukan pesawat MH370 itu.


Dr Usama Kadri mengatakan temuan baru itu didasarkan pada pemahaman yang lebih baik tentang "elastisitas dasar laut" atau fleksibilitas, yang mempengaruhi bagaimana gelombang suara merambat di bawah air.


"Penelitian kami terhadap gelombang-gelombang ini telah berlangsung sejak kami pertama kali mengusulkan gagasan itu pada tahun 2017," tulis Dr. Kadri dalam The Conversation.

Photo: lebih dari 20 item serpihan pesawat terapu ke sepanjang pesisir di Afrika, Madagascar dan Pulau La Reunion. (Reuters: Stringer France)

"Analisis sebelumnya menganggap dasar laut yang kaku, tidak memungkinkan gelombang yang memancar bergerak melewatinya.


"Namun, jika elastisitas dasar laut diperhitungkan, maka ombak akan bergerak dengan kecepatan yang ditingkatkan ini.


"Ketika gelombang gravitasi akustik mulai bergerak melalui dasar laut, kecepatan rambatnya meningkat menjadi lebih dari 3.500 m per detik, dari 1.500 m per detik yang akan mereka rambati melalui air."


Dengan merangkul teori elastisitas dasar laut ini, maka lokasi benturan pesawat MH370 akan lebih jauh dari stasiun hidrofon daripada yang diperkirakan sebelumnya.


Dengan demikian, data dari Diego Garcia akan mengarah ke lokasi kecelakaan di timur laut Madagaskar, jika sinyal tersebut benar berasal dari pesawat yang hilang. Dan itu adalah masalah besar.

Desakan analisis lebih lanjut

Dr Usama Kadri mengatakan sinyal suara dari stasiun hidroakustik utara ini terdistorsi oleh "kebisingan" yang diyakini disebabkan oleh latihan militer, yang diketahui terjadi di sekitar waktu di sisi tertentu dari Samudra Hindia itu.


Dia mengatakan layak bahwa gelombang suara besar ini kemungkinan berasal dari roket atau rudal yang ditembakkan, daripada Boeing 737 yang jatuh menabrak laut.


"Bantalan dari beberapa sinyal ini berada dalam area di mana sinyal dari aksi militer dilakukan, sehingga ada kemungkinan bahwa sinyal tersebut terkait dengan aksi militer," kata Dr Kadri.


"Tetapi jika sinyal ini terkait dengan MH370, ini akan menyarankan kemungkinan lokasi tabrakan baru di bagian utara Samudra Hindia."


Entah mengapa, data berdurasi 25 menit dari stasiun Diego Garcia - di mana AS memiliki pangkalan militer rahasia - sudah hilang.


Dr Usama Kadri mengatakan sinyal yang dianalisis timnya menunjukkan adanya penutupan selama 25 menit yang tidak dapat dijelaskan dengan kegagalan teknis atau pemeliharaan, mengingat ketiga hidropon beroperasi secara independen satu sama lain.


Dia mengatakan CTBTO telah gagal memberikan alasan mengapa data tersebut hilang, meskipun tindakan militer atau maskapai Malaysia Airlines MH370 mungkin telah menyebabkan sistem itu ditutup.


Situs Madagaskar juga jauh dari apa yang disebut "busur ketujuh" - sebuah garis imajiner yang memetakan kemungkinan lokasi pesawat berdasarkan sinyal satelit dari pesawat yang diambil oleh satelit Inmarsat Inggris.


Tetapi mengingat ada begitu banyak variabel dalam apa yang diketahui tentang pesawat - termasuk "ping" satelit ini - Dr Kadri percaya otoritas pencarian termasuk Australia harus melakukan analisis data yang lebih rinci dari kedua stasiun hidroakustik.


"Sehubungan dengan penelitian ini kami merekomendasikan bahwa sinyal setiap saat antara 23:00 (7 Maret) dan 04:00 (8 Maret) UTC, di kedua stasiun ... dianalisis tanpa kecuali," katanya.


"Dan ini dilakukan secara independen dari sumber lain [seperti data satelit], untuk meminimalkan dimasukkannya ketidakpastian terkait dengan mereka."


Dr Kadri mengatakan dia telah mengomunikasikan rekomendasi ini kepada Biro Keselamatan Transportasi Australia, yang mengawasi pencarian pertama untuk MH370 di Samudra Hindia. Juga Tim Investigasi MH370 di Malaysia dan otoritas terkait lainnya, dengan harapan bahwa pencarian akan dilanjutkan untuk menemukan pesawat yang hilang tersebut.


Tim peneliti Cardiff juga berencana untuk melakukan serangkaian percobaan lapangan di situs baru itu, untuk melihat apakah temuan di lokasi dapat mengisolasi "sinyal tersembunyi" dalam kebisingan sekitar untuk mengekstraksi lebih banyak informasi dari data yang ditangkap oleh dua stasiun hidroakustik.

Credit  republika.co.id

Cina Bangun Stasiun Luar Angkasa Rahasia di Argentina

Stasiun Luar Angkasa Cina di kawasan Patagonian, Argentina, memiliki antena telescope setinggi 16 lantai. Reuters

CB, Las Lajas – Pemerintah Cina membangun sebuah stasiun luar angkasa di kawasan Patagonian, Argentina, dan dijalankan oleh militer negara itu.

 

Kompleks ini dilengkapi dengan ruang pengunjung untuk menjelaskan alasan pembangunan antena parabola setinggi 16 lantai di dalam kompleks.
Kompleks stasiun luar angkasa ini dikelilingi pagar berduri setinggi sekitar 2.5 meter. Pengunjung hanya bisa datang jika membuat perjanjian sebelumnya.

 

Reuters melansir kompleks ini dipenuhi kerahasiaan dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pejabat setempat. Pemerintahan Trump juga disebut merasa khawatir dengan instalasi canggih ini.
Misi stasiun ini, yang diumumkan, adalah mengembangkan observasi damai luar angkasa dan eksplorasinya. Media Cina melansir stasiun di Argentina ini berperan dalam pendaratan pesawat luar angkasa Cina di sisi gelap Bulan pada awal Januari 2019.

Kompleks ini memiliki luas sekitar 200 hektar dan tidak mendapat pengawasan ketat dari otoritas Argentina.
Bekas Menlu Argentina, Susana Malcorra, mengatakan pemerintah Argentina tidak memiliki pengawasan fisik langsung atas operasi stasiun luar angkasa ini. Pada 216, perjanjian dengan Cina direvisi sehingga penggunaan stasiun ini hanya untuk kegiatan sipil.

Stasiun Luar Angkasa Cina di kawasan Patagonian, Argentina, dari tampak atas. Reuters
“Tidak penting apa yang tercantum di dalam kontrak atau perjanjian. Bagaimana Anda yakin mereka akan mengikuti aturan main,” kata Juan Uriburu, pengacara Argentina yang bekerja untuk usaha patungan besar Argentina dan Cina.


Saat ini, program luar angkasa Cina dikendalikan oleh pihak militer yaitu Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Stasiun di kawasan Patagonian, Argentina, ini dikelola oleh China Satellite Launch and Tracking Control General. Lembaga ini melapor ke Strategic Support Force di bawah PLA.

Credit  tempo.co

Koalisi Saudi siap gunakan "pasukan terukur" di Yaman

Negara-negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa di Markas PBB di New York City, New York, Amerika Serikat, 21 Desember 2018, melakukan pemungutan suara atas resolusi soal keamanan Yaman. (REUTERS/Carlo Allegri)

Dubai (CB) - Koalisi pimpinan Arab Saudi siap mengerahkan "pasukan dengan kekuatan terukur" untuk menekan Al-Houthi, gerakan yang berhubungan dengan Iran, agar mundur dari kota pelabuhan Hudaidah di Yaman di bawah kesepakatan yang didukung PBB, kata pejabat Uni Emirat Arab (UAE) pada Rabu (30/1).

Pihak-pihak yang berperang di Yaman gagal menarik pasukan mereka dari kota pelabuhan utama negara itu di bawah gencatan senjata satu bulan. Kegagalan itu dapat memicu ancaman serangan besar di Hudaidah yang bisa berujung pada bencana kelaparan.

Al-Houthi menguasai Hudaidah sementara faksi-faksi lain di Yaman, yang didukung koalisi dan mencoba mengembalikan pemerintahan yang diakui internasional, berkumpul di pinggiran kota itu.

Menteri Luar Negeri UAE Anwar Gargash mengatakan koalisi Muslim Suni Arab yang didukung negara-negara Barat telah menyerang 10 kamp pelatihan Al-Houthi di luar kantor gubernur Hudaidah pada Rabu.

"Koalisi bersiap untuk mengerahkan lebih banyak pasukan dengan kekuatan yang terukur untuk membuat Al-Houthi mematuhi Kesepakatan Stockholm," tulisnya di Twitter.

"Untuk menjaga gencatan senjata dan harapan bagi proses politik, PBB dan komunitas internasional harus menekan Al-Houthi untuk menghentikan kekerasan, memfasilitasi konvoi bantuan, dan melakukan penarikan dari kota dan pelabuhan Hudaidah seperti yang telah disepakati," kata Gargash.

Utusan PBB Martin Griffiths menjalin kontak dengan kedua pihak yang bertikai untuk menyelamatkan kesepakatan. Kesepakatan itu merupakan terobosan diplomatik besar pertama untuk mengakhiri perang empat tahun, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat Yaman di ambang kelaparan.

Credit  antaranews.com

Operasi Antikorupsi Saudi Berakhir, Puluhan Pejabat Ditangkap

Ilustrasi bendera Kerajaan Arab Saudi. (REUTERS/Murad Sezer)

Jakarta, CB -- Arab Saudi menyatakan penyelidikan pemberantasan korupsi yang telah berlangsung sejak 2017 lalu berakhir pada hari ini, Kamis (31/1). Dalam kegiatan itu mereka telah menahan puluhan pejabat tinggi termasuk pangeran kerajaan, menteri, dan pengusaha.

Kantor berita Saudi, SPA, melaporkan operasi tersebut ditutup dengan persetujuan Raja Salman. Penyelidikan itu telah berjalan sejak 15 bulan lalu.

Para koruptor itu ditahan di hotel-hotel mewah. Sebagian dari mereka akhirnya dibebaskan setelah menyepakati sejumlah perjanjian untuk mengembalikan kerugian negara, hingga menambah pemasukan kas kerajaan lebih dari US$100 miliar.


"Jaksa penuntut umum telah menolak menyelesaikan berbagai kasus dari sedikitnya 56 individu karena tuduhan pidana yang sudah dijatuhkan terhadap mereka," bunyi pernyataan itu seperti dilansir AFP.


Sementara itu, delapan pejabat korup langsung dirujuk kasusnya ke kejaksaan publik setelah menolak menyepakati perjanjian finansial dengan pemerintah.

"Sebanyak 87 individu mau menyepakati perjanjian finansial setelah mereka mengaku atas tuduhan yang dijatuhkan terhadap mereka," demikian bunyi laporan SPA.

Media tersebut memaparkan, selama penyelidikan berlangsung pemerintah berhasil memulangkan uang negara sebesar US$107 miliar dalam bentuk properti, perusahaan, uang tunai, dan aset lainnya.

Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MbS) memimpin langsung operasi pemberantasan korupsi ini.


Sejumlah kritikus mengecap operasi tersebut sebagai upaya MbS merebut kekuasaan dan menyingkirkan lawan politik tak lama setelah ia diangkat sebagai putra mahkota, pewairs takhta kerajaan. Namun, otoritas Saudi berkeras bahwa pemberantasan korupsi ini ditargetkan demi menghapus budaya rasuah yang mengakar di negara kerajaan tersebut.



Credit  cnnindonesia.com

Militer Sudan: Kami tidak akan Biarkan Negara Jatuh

Demonstran melakukan aksi protes di Sudan. Ilustrasi

Foto: EPA

Aktivis HAM menyebut 45 meninggal dunia selama aksi protes sejak 19 Desember 2018.

CB, KHARTOUM – Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Kamal Abdul Maarouf mengatakan, militer Sudan tidak akan membiarkan negara runtuh akibat aksi protes yang terjadi beberapa waktu belakangan.


Aksi protes tersebut menuntut diakhirinya pemerintahan Presiden Omar al-Bashir yang telah memerintah selama 30 tahun.

"Angkatan bersenjata tidak akan membiarkan Sudan jatuh," ujar Maarouf dilansir Aljazeera, Kamis (31/1).


Maarouf mengatakan, pihak yang memimpin aksi protes tersebut telah merusak citra negara.


Sementara, beberapa aktivis telah meminta militer untuk mendukung para pengunjuk rasa dan menekan pemerintah untuk mundur. 


Sebelumnya, pasukan keamanan menahan putri pemimpin oposisi Sudan, Sadiq al-Mahdi pada Rabu (31/1). Sementara aksi-aksi unjuk rasa anti-pemerintah meluas ke universitas utama di ibu kota Sudan.


Dua kendaraan keamanan tiba di rumah Mariam Sadiq al-Mahdi di Khartoum pada Rabu pagi dan membawa dia, kata saudara perempuannya, Rabah kepada Reuters.


Penahanan itu terjadi sehari setelah kepala keamanan Sudan memerintahkan pembebasan puluhan pengunjuk rasa yang ditahan. Mariam adalah Wakil Kepala Partai Umma, oposisi pemerintah.


Partai itu dipimpin ayahnya, yang merupakan perdana menteri terpilih secara demokratis terakhir dan digulingkan Presiden Sudan Omar al-Bashir dalam kudeta pada 1989.


Mariam telah mendukung gelombang protes yang telah mengguncang seluruh Sudan sejak 19 Desember.


Para demonstran, yang frustrasi karena kekurangan roti dan bahan bakar serta kesulitan ekonomi, menyerukan diakhirinya pemerintahan Bashir yang sudah berlangsung selama tiga dekade.


Kelompok-kelompok HAM menyatakan sedikitnya 45 orang tewas tapi pemerintah menyebutkan 30 orang.


Sekitar 250 profesor dari Universitas Khartoum berunjuk rasa di kampus pada Rabu, menuntut pemerintahan transisi baru untuk menggantikan pemerintahan saat ini.


Sekitar 510 profesor menandatangani memo yang menyerukan pembentukan suatu "badan berdaulat" untuk membentuk pemerintahan baru dan mengawasi periode transisi empat-tahun.


Universitas itu mendidik banyak politisi terkemuka Sudan dan telah menjadi tempat protes-protes dan kerusuhan sepanjang sejarah negeri itu.


"Peran Universitas Khartoum sebagai institusi akademik ialah menemukan solusi-solusi bagi peralihan damai kekuasaan," kata Montasser al-Tayeb, salah seorang guru besar, kepada wartawan.


Sadiq al-Mahdi kembali ke Sudan bulan lalu dari tempat pengasingannnya selama hampir setahun dan menyerukan transisi demokratis di hadapan ribuan pendukungnya.


Sadiq digulingkan aliansi Islamis dan para panglima militer, dipimpin Bashir, yang masih menduduki posisi inti dari Partai Kongres Nasional yang berkuasa.  

Credit  republika.co.id

Trump Berencana Tambah Pasukan di Perbatasan

AS bakal kirim pasukan tambahan ke perbatasan dengan Meksiko.

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengerahkan pasukan tambahan ke perbatasan dengan Meksiko untuk menghentikan upaya invasi para imigran yang mencoba memasuki negara itu. Demikian yang dikatakan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Lebih banyak pasukan dikirim ke perbatasan selatan untuk menghentikan upaya invasi ilegal, melalui karavan besar, ke negara kami," kata Trump melalui Twitter.

"Kami telah menghentikan karavan-karavan sebelumnya, dan kami akan menghentikannya juga. Dengan sebuah tembok, akan sangat mudah dan lebih murah. Bangun!" sambungnya seperti disitir dari Sputnik, Jumat (1/2/2019).

Permintaan pendanaan untuk keamanan dan pembangunan tembok perbatasan atau pembatas fisik di sepanjang perbatasan AS-Meksiko telah menjadi titik akhir dalam negosiasi antara Presiden AS Donald Trump dan Demokrat di tengah penutupan sebagian pemerintah.

Mengatasi masalah ini Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan pada tanggal 26 Januari bahwa Presiden AS akan mulai membangun tembok dalam tiga minggu, terlepas dari sikap Partai Demokrat mengenai masalah ini. 

Credit  sindonews.com

Horor, Ada Lubang Seukuran 2/3 Manhattan di Antartika

Gletser Pine Island di Antartika. Foto/Sputnik/CC0

WASHINGTON - Para ilmuwan National Aeronautics and Space Administration (NASA) Amerika Serikat (AS) menemukan lubang raksasa miterius di bawah gletser di Antartika. Yang mengerikan, rongga raksasa itu berukuran sekitar dua per tiga kota Manhattan.

Para peneliti mengatakan itu adalah penemuan yang "mengganggu", yang menunjukkan tingkat "ledakan" di mana es mencair di benua paling selatan di planet ini.

"(Ukuran) rongga di bawah gletser memainkan peran penting dalam pencairan," kata Pietro Milillo dari Jet Propulsion Laboratory NASA dalam rilis berita oleh organisasi itu, yang dikutip Jumat (1/2/2019). 

"Ketika lebih banyak panas dan air masuk ke bawah gletser, ia mencair lebih cepat," ujarnya.

Menurut CBS News, penemuan ini penting, karena menggambarkan bahwa es Antartika tidak hanya meleleh di tepian yang menyentuh lautan, tetapi juga dari bawah lapisan es.

Lapisan es Antartika Barat secara umum dianggap salah satu yang paling tidak stabil dan rentan.

Rongga raksasa miterius yang ditemukan para ilmuwan terletak di bagian bawah Gletser Thwaites di Antartika Barat. Gletser itu sendiri ukurannya kira-kira sebesar negara bagian Florida. Menurut para ilmuwan, jika gletser itu mencair sepenuhnya, maka dapat menaikkan permukaan laut sekitar 2 kaki secara global.

"Temuan ini menyoroti perlunya pengamatan terperinci dari sisi bawah gletser Antartika dalam menghitung seberapa cepat permukaan laut global akan meningkat dalam menanggapi perubahan iklim," bunyi laporan Jet Propulsion Laboratory.

Menurut NASA, rongga itu pernah berisi sekitar 14 miliar ton es, yang sebagian besar diduga telah mencair dalam tiga tahun terakhir. Para ilmuwan telah menghitung bahwa gletser yang mencair telah berkontribusi sekitar 4 persen dari total kenaikan permukaan laut global.

Sementara itu, ketika es kutub mencair, AS terpukul dengan suhu rendah yang tidak normal karena pusaran kutub, dengan suhu udara di ChiCago turun di bawah minus 20 derajat Fahrenheit. 

Credit  sindonews.com

Perjanjian Nuklir AS-Rusia Terancam Bubar

Tentara Rusia di samping rudal penjelajah darat 9M729 dengan peluncurnya di Kubinka, Rusia, Rabu (23/1).

Foto: AP Photo/Pavel Golovkin

AS memang tidak lagi berniat berada dalam perjanjian tersebut.

CB, BEIJING -- Perjanjian nuklir antara Rusia dan Amerika Serikat (AS), Intermediate-range Nuclear Forces Treaty (INF), terancam bubar. Kedua negara belum mencapai kesepakatan setelah AS menentukan tenggat waktu 60 hari agar Rusia mematuhi INF pada 4 Desember tahun lalu.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov melakukan pembicaraan dengan Wakil Menteri AS untuk Kontrol Senjata dan Keamanan Internasional Andrea Thompson di Beijing, Cina, Kamis (31/1). Mereka bertemu di sela-sela pertemuan puncak lima kekuatan nuklir dunia.

Pertemuan Ryabkov dan Thompson yang sengaja dilakukan untuk mempertahankan perjanjian INF tak membuahkan hasil positif. Menurut Ryabkov, AS memang tidak lagi berniat berada dalam perjanjian tersebut.

"AS memberlakukan periode 60 hari di mana kami harus memenuhi ultimatum mereka. Saya menyimpulkan AS tidak mengharapkan keputusan apa pun dan semua ini adalah permainan yang dibuat untuk menutupi keputusan domestik mereka menarik diri dari perjanjian INF," kata Ryabkov, dikutip laman Sputnik.

Pernyataan itu diutarakan Ryabkov sebab AS menolak tuntutan Rusia terkait sistem peluncuran rudal vertikal MK-41, yang telah dianggap Moskow melanggar ketentuan INF. "Tidak ada reaksi apa pun terhadap tuntutan kami terkait sistem peluncuran US MK-41 yang sudah dikerahkan ke Rumania dan akan dikerahkan ke Polandia sebagai bagian dari kompleks Aegis Ashore," ujarnya.

Pada 4 Desember tahun lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Rusia memiliki waktu 60 hari untuk mulai mematuhi perjanjian INF. Ultimatum diberikan setelah Washington mengumumkan niatnya mundur dari INF.

Hal itu dilakukan karena AS menuding Rusia telah melanggar perjanjian INF dengan memiliki rudal 9M729. Moskow menyangkal tuduhan tersebut.

Pada pertemuan pertengahan Januari lalu, Rusia mengklaim telah menawarkan agar para ahli AS melakukan inspeksi dan melihat langsung rudal 9M729. Tapi AS menolak tawaran tersebut.

Sikap AS itu sangat disesalkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. "Logika semua pendekatan AS yang disuarakan kemarin hanya itu, 'Anda melanggar perjanjian, kami tidak melanggar, oleh karena itu Anda, Rusia, wajib melakukan apa yang kami minta dari Anda dan kami tidak harus melakukan apa pun'," katanya.

Dengan belum adanya penyelesaian yang disepakati kedua belah pihak, AS kemungkinan besar resmi mundur dari INF pada 2 Februari mendatang. INF ditandatangani AS dan Uni Soviet pada 1987. Perjanjian tersebut melarang kedua belah pihak memproduksi atau memiliki rudal nuklir dengan daya jangkau 500-5.500 kilometer.

Sejak 2014, AS kerap menuding Rusia melanggar INF. Namun, tudingan itu selalu dibantah oleh Moskow. Pada Oktober 2018, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencananya menarik AS dari INF. Rencana tersebut juga telah disampaikan secara resmi kepada Rusia pada Desember tahun lalu.

Rencana mundurnya AS dari INF memicu kekhawatiran, terutama dari Eropa. Benua Biru telah menganggap INF sebagai fondasi keamanannya. Dengan hengkangnya AS, potensi terjadinya perlombaan senjata baru seperti era Perang Dingin terbuka lebar dan akan menempatkan Eropa dalam bahaya.

Credit  republika.co.id

Kena Sanksi Amerika Serikat, Uni Eropa Siap Bantu Iran

Anggota parlemen Iran menunjukkan kertas bergambar bendera AS yang akan dibakar, di Teheran, Iran, 9 Mei 2018. Presiden Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir yang secara resmi dikenal dengan Rencana Gabungan Aksi Komprehensif (JCPOA). AP Photo

CB, Jakarta - Jerman, Prancis dan Inggris secara resmi telah menyusun sebuah mekanisme untuk memfasilitasi perdagangan non-dolar dengan Iran demi menghindari sanksi-sanksi Amerika Serikat kepada negara itu.
Dua diplomat mengatakan Uni Eropa telah menyiapkan sebuah sistem pada kliring agar bisa menghindari transfer moneter dalam mata uang dollar Amerika saat Uni Eropa dan Iran bertransaksi.

Stasiun televisi NDR di Jerman melaporkan, European Special Purpose Vehicle atau SPV akan berganti nama menjadi Instrumen-INSTEX bagi Pertukaran Dagang. Tujuan dari perubahan ini agar SPV membantu menjaga kondisi ekonomi yang bisa menguntungkan Iran setelah negara itu diembargo karena program nuklirnya.

Transaksi yang dilakukan Uni Eropa dengan Iran rencananya berfokus pada pangan, obat-obatan dan kemanusiaan dengan jumlah transaksi yang tak banyak. Uni Eropa tidak akan menggunakan cara ini untuk transaksi terkait minyak, sebuah sektor yang paling terpukul akibat sanksi Amerika Serikat.   
“Hal yang kami lakukan ini hanya hal kecil, namun membawa pesan politik yang sangat penting kepada Iran untuk memperlihatkan kalau kami punya tekad. Kami membela kepentingan kami walaupun ada sanksi dari Amerika Serikat,” kata seorang diplomat Eropa, yang tak mau dipublikasi Identitasnya, dikutip dari reuters.com, Kamis, 31 Januari 2019.  
Eropa telah memperlihatkan itikad positif terhadap Iran sejak Presiden Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran yang dibuat pada 2015 antara Amerika Serikat, Iran dan negara-negara kekuatan dunia.

Credit  tempo.co

Sedikitnya 12 Orang Tewas Akibat Polar Vortex di AS

Cuaca dingin ekstrem di Ukraina

AS mengalami suhu dingin yang ekstrem.

CBD, WASHINGTON -- Cuaca dingin ekstrem yang melanda beberapa negara bagian Amerika Serikat (AS) telah menyebabkan sedikitnya 12 orang tewas. Jumlah korban diprediksi masih akan bertambah karena suhu belum meningkat.


Dilaporkan the Washington Post, otoritas berwenang di sejumlah daerah seperti Rochester, Minn, Peoria, dan Illnois telah mengumunkan adanya korban meninggal yang diyakini akibat suhu dingin ekstrem. Di Iowa, seorang mahasiswa tergeletak di belakang aula akademik Universitas Iowa.

Dia diduga mengalami kedinginan. Mahasiwa itu pun meninggal di rumah sakit. Namun kepolisian setempat belum merilis keterangan resmi perihal penyebab kematian mahasiswa tersebut.


Di Detroit, polisi menemukan seorang pria yang terbujur kaku tanpa jaket penghangat di dekat rumahnya. Dia diyakini tewas akibat suhu dingin yang menusuk. Terdapat dua orang lainnya yang ditemukan tewas diduga akibat hawa dingin di Detroit.


Di Milwaukee, seorang pria berusia 55 tahun ditemukan tewas membeku di dekat garasi rumahnya. Dia diduga pingsan saat menyekop salju di area rumahnya. Karena tak ada yang melihat atau menolong, dia pun meninggal akibat dingin.


Otoritas berwenang di negara-negara bagian AS yang terdampak hawa dingin telah mengimbau warganya agar tetap berada di rumah. Mereka yang melakukan aktivitas di luar ruangan diperingatkan agar berhati-hati karena jalanan licin akibat es.


Ledakan udara dingin di wilayah kutub telah menyebabkan suhu di beberapa negara bagian AS menurun drastis hingga minus 30-40 derajat celcius. Fenomena itu dikenal dengan istilah polar vortex.


Menurut National Weather Service (NWS) polar vortex merupakan besar bertekanan rendah dan berudara dingin yang mengeliling kedua kutub di bumi. Saat musim dingin, polar vortex menguat.


Istilah 'vortex' mengacu pada aliran udara berlawanan arah jarum jam yang membantu menjaga udara dingin di dekat kutub. Sering kali selama musim dingin di belahan bumi utara, pusaran kutub mengembang dan mengembuskan udara dingin ke selatan.


Hal tersebut yang menyebabkan beberapa negara bagian di AS, seperti North Dakota, South Dakota, dan Minnesota, dibekap suhu dingin cukup ekstrem.

Credit  republika.co.id

Maduro Sebut Desertir Militer Venezuela Tentara Bayaran Kolombia

Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengencam anggota militer yang desertir. Foto/Istimewa

 

CARACAS - Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengecam sekelompok tentara yang memilih untuk desersi dari militer. Ia menyebut mereka bertujuan untuk menabur perpecahan di antara tentara negara itu.

Dalam kunjungan ke Benteng Tiuna, garnisun militer utama negara itu di barat daya Caracas, Maduro mengatakan para desertir berkonspirasi dengan Kolombia untuk membagi Angkatan Bersenjata Bolivarian Nasional (FANB).

"Para desertir itu sekarang tentara bayaran dari oligarki Kolombia yang ingin merusak kesetiaan angkatan bersenjata kepada pemerintah," kecam Maduro seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (1/2/2019).

Berbicara kepada sekitar 2.000 tentara, Maduro bertanya apakah mereka mau menyerah pada tekanan "imperialis", dan dijawab "Tidak."

Maduro lantas menyerukan kepemimpinan militer untuk perdamaian, untuk membela Konstitusi.

Venezuela menghadapi krisis politik, setelah pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara dan diakui oleh Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara lain.

Pemerintah Venezuela mencela campur tangan AS dalam urusan internalnya. 

Credit  sindonews.com

Tanggapi Surat Guaido, Sekjen PBB Tawarkan Bantuan ke Venezuela

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan PBB siap meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Venezuela. Foto/Istimewa

NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menanggapi surat yang dikirim oleh pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido untuk bantuan dan mengatakan PBB siap meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Venezuela. Hal itu diungkapkan juru Bicara PBB Stephane Dujarric.

"Sekretaris Jenderal menanggapi surat yang dikirim melalui Twitter oleh Presiden Majelis Nasional Juan Guaido yang dia kirim awal pekan ini," kata Dujarric kepada wartawan.

"Sekretaris Jenderal prihatin dengan krisis di negara itu dan dampaknya terhadap rakyat Venezuela. Dia mengatakan PBB siap untuk meningkatkan kegiatannya di Venezuela di bidang bantuan kemanusiaan dan pembangunan," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (1/2/2019).

Dikatakan Dujarric, dalam suratnya, Guterres menjelaskan bahwa PBB membutuhkan persetujuan dan kerja sama dari pemerintah Venezuela untuk membantu negara itu.

Juru bicara itu juga mengatakan PBB menyadari inisiatif oleh Meksiko dan Uruguay dan didukung oleh Bolivia untuk mengadakan konferensi internasional tentang penyelesaian damai dari krisis politik saat ini di Venezuela.

"PBB sedang menunggu rincian lebih lanjut tentang konferensi yang diusulkan," kata Dujarric.

Stephane Dujarric juga memperhatikan bahwa Badan Anak-anak PBB (UNICEF) dan Organisasi Kesehatan Pan Amerika telah meningkatkan bantuan kemanusiaan mereka ke Venezuela.

“Kami telah meningkatkan dalam hal kesehatan, nutrisi, perlindungan, dan kami terus meningkatkannya sebanyak mungkin,” kata Dujarric.

Pada hari Sabtu, Presiden Majelis Nasional Juan Guaido mengunggah di Twitter salinan surat yang ia kirimkan kepada Sekretaris Jenderal Antonio Guterres meminta PBB melakukan tindakan kemanusiaan darurat di Venezuela untuk memasok makanan yang sangat dibutuhkan dan mengatasi apa yang ia sebut kekerasan tingkat tinggi di negara itu.

Venezuela saat ini sedang mengalami krisis politik, dengan Guaido, kepala Majelis Nasional Venezuela yang dikuasai oposisi, telah menyatakan dirinya sebagai presiden sementara negara itu pada 23 Januari lalu. Amerika Serikat (AS) dan beberapa sekutunya secara langsung telah mengakui Guaido.

Beberapa negara Uni Eropa (UE), termasuk Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol pada hari Sabtu menyatakan niat mereka untuk mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela jika Caracas tidak mengumumkan pemilihan presiden dalam waktu delapan hari.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro mendesak negara-negara Eropa untuk menarik permintaan mereka, menuduh Washington mengatur kudeta di negara itu. Secara khusus, Maduro menyebut Venezuela "korban konspirasi AS", merujuk pernyataan Wakil Presiden AS Mike Pence yang menjanjikan Guaido dukungan penuh Amerika sehari sebelum dia mendeklarasikan dirinya sebagai kepala negara baru Venezuela.

Rusia, China, Meksiko, Uruguay, Iran dan Turki berada di antara negara-negara lain, telah menyuarakan dukungan untuk Maduro sebagai satu-satunya presiden Venezuela yang sah. 

Credit  sindonews.com

Wapres AS akan ikuti aksi mendukung Guaido di Miami

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence (ka) dan Carlos Alfredo Vecchio, charges d'Affaires yang ditunjuk oleh Juan Gaido, yang memproklamasikan diri sendiri sebagai presiden sementara Venezuela, meninggalkan Gedung Putih setelah pertemuan mereka di Washington, Amerika Serikat, Selasa (29/1/2019). (REUTERS/Jim Young)

Washington (CB) - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence berencana pergi ke Miami pada Jumat untuk mendukung oposisi Venezuela menjelang unjuk rasa menentang Presiden Nicolas Maduro, kata pejabat Gedung Putih.

Miami merupakan wilayah tempat tinggal komunitas terbesar Venezuela yang hidup dalam pengasingan di AS.

Pence sebelumnya membantu memimpin upaya Gedung Putih untuk mengakui Juan Guaido, yang mendeklarasikan diri sebagai presiden, sebagai pemimpin sah Venezuela.

Dalam aksi dukungan itu, Pence akan bergabung bersama rekan sesama kader Partai Republik seperti senator Florida Marco Rubio dan Rick Scott, legislator Mario Diaz-Balart serta Gubernur Ron DeSantis.

Gedung Putih mengatakan bahwa Maduro telah kehilangan legitimasi setelah pemilu tahun lalu dianggap AS dan sejumlah negara lain di penjuru dunia diwarnai kecurangan. Unjuk rasa besar direncanakan digelar di Venezuela pada akhir pekan untuk terus menekan Maduro.

Guaido, ketua Majelis Nasional Venezuela, pekan lalu menyatakan diri sebagai presiden sementara setelah berbicara dengan Pence dua kali melalui sambungan telepon. Gedung Putih kemudian menerapkan sanksi ketat untuk membatasi pengaruh Maduro pada pendapatan minyak Venezuela.

Pence akan bertemu dengan para warga Venezuela yang meninggalkan negara mereka akibat persekusi politik, kata pejabat Gedung Putih. Pence juga akan memberikan pernyataan formal di acara itu.

"Dia akan menggalang aksi dukungan bagi rakyat Venezuela dan menegaskan kembali keteguhan dukungan Amerika Serikat dalam perjuangan mereka (rakyat Venezuela) untuk meraih kebebasan," kata pejabat itu.

Lebih dari tiga juta orang telah meninggalkan negara kaya minyak Venezuela dalam beberapa tahun terakhir saat perekonomian negara itu terpuruk dan dilanda kelangkaan pangan dan obat-obatan. Maduro mengatakan dia adalah korban dari "perang ekonomi" pimpinan AS yang bertujuan untuk menggulingkannya.

Wakil Guaido di AS Carlos Vecchio juga diperkirakan hadir dalam penggalangan dukungan itu, kata Gedung Putih. Vecchio sebelumnya bertemu dengan para pejabat Gedung Putih untuk membahas pengambilalihan aset Venezuela dari pemerintahan Maduro.

Credit  antaranews.com

Resmi, Parlemen Eropa Akui Guaido Presiden Sementara Venezuela

Uni Eropa mengakui tokoh oposisi Venezuela, Juan Guaido, sebagai presiden sementara. Foto/Istimewa

 

BRUSSELS - Parlemen Eropa akhirnya mengakui tokoh oposisi sekaligus ketua Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido, presiden sementara negara itu. Pengakuan ini memperkuat tekanan internasional terhadap presiden Nicolas Maduro.

Keputusan itu didukung oleh 429 anggota berbanding 104 yang menolak dan 88 abstein dalam sesi khusus di Brussels.

Dalam sebuah pernyataan, parlemen Eropa mendesak 28 pemerintah negara anggota untuk mengikuti keputusan tersebut dan menganggap Guaido sebagai satu-satunya presiden sementara yang sah sampai ada pemilihan presiden baru yang bebas, transparan dan kredibel seperti dilansir dari Reuters, Kamis (31/1/2019).

Meskipun sering menuduh Maduro melumpuhkan demokrasi, Uni Eropa gelisah dengan preseden dari deklarasi diri, sehingga enggan mengikuti Amerika Serikat dan sebagian besar negara Amerika Latin dengan pengakuan langsung terhadap Guaido.

Inggris, Prancis, Jerman dan Spanyol mengatakan pada hari Sabtu, bahwa mereka akan mengakui Guaido kecuali Maduro menggelar pemilu dalam waktu delapan hari. Namun Uni Eropa secara keseluruhan belum menetapkan batas waktu dalam seruannya untuk pemilihan presiden baru.

Maduro menampik tuntutan itu sebagai ultimatum yang tidak dapat diterima dari golongan elit yang korup berasal dari kekuatan kolonial.

"Para pemimpin Eropa adalah penjilat, berlutut di belakang kebijakan Donald Trump," katanya pada akhir pekan lalu.

Parlemen Eropa sendiri tidak memiliki kekuatan kebijakan luar negeri tetapi memandang dirinya sebagai pejuang hak asasi manusia.

"Mereka yang berdemonstrasi hari ini di jalan-jalan Venezuela bukan orang Eropa, tetapi mereka memperjuangkan nilai-nilai yang sama yang kami perjuangkan," kata anggota parlemen Uni Eropa tengah kanan asal Spanyol Esteban Gonzalez Pons dalam sebuah pernyataan.

Ketika Venezuela telah tenggelam dalam krisis ekonomi dan politik yang telah membawa emigrasi massal dan hiperinflasi, Uni Eropa memberlakukan embargo senjata dan sanksi pada para pejabatnya untuk mencela apa yang dipandang sebagai pelanggaran hak dan hancurnya demokrasi.

Sementara itu, Federasi Wartawan Internasional yang bermarkas di Brussels mengatakan tujuh jurnalis asing ditahan di Venezuela, termasuk wartawan asal Prancis dan Spanyol.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini pun menyerukan pembebasan mereka. Para menteri luar negeri dijadwalkan membahas krisis di Venezuela pada pertemuan dua hari di Bucharest mulai Kamis ini.

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt, yang berbicara kepada Guaido melalui sambungan telepon pada hari Rabu, mengatakan Uni Eropa harus mempertimbangkan lebih banyak pembekuan aset dan larangan bepergian pada pejabat Venezuela.

"Sanksi yang ditargetkan terhadap para kleptokrat yang telah memperkaya diri mereka sendiri di belakang populasi yang sangat miskin, itu adalah sesuatu yang saya pikir bisa efektif," kata Hunt dalam pernyataan Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran. 

Credit  sindonews.com