Houthi ancam lancarkan lagi serangan-serangan dengan gunakan "drone"

Tentara yang bersekutu dengan Houthi menghadiri aksi di lapangan berbaris yang rusak oleh serangan udara untuk memperingati tiga tahun campur tangan Saudi pada konflik Yaman di Sanaa, Yaman, Senin (26/3/2018). (REUTERS/Khaled Abdullah)

Sanaa (CB) - Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran mengancam pada Ahad akan melancarkan serangan-serangan dengan pesawat tanpa awak (drone) lagi setelah serangan mematikan pekan lalu atas parade militer pemerintah Yaman.

Ancaman tersebut menaikkan ketegangan antara pihak-pihak yang berperang di tengah-tengah usaha perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Juru bicara Houthi Yahya Sarea mengatakan serangan drone pada Kamis atas pangkalan militer di Provinsi Lahaj, yang menewaskan sejumlah orang, merupakan "operasi sah terhadap agresi". Dikatakannya, gerakan itu sedang mengembangkan drone yang dibuat sendiri, demikian Reuters melaporkan.

"Segera akan cukup persedian strategis untuk melancarkan operasi drone di fron-fron pertemupran pada saat yang sama," kata Sarea kepada wartawan di Sanaa, ibu kota yang dikuasai Houthi.

Serangan atas parade militer tersebut terjadi sementara PBB berusaha memproses pembicaraan perdamaian antara Houthi, yang menguasai sebagian besar pusat-pusat kota di Yaman, dan pemerintah Abd-Rabbu Mansour Hadi dukungan Saudi, yang berpusat di kota pelabuhan Aden, Yaman selatan.



Sehari setelah serangan itu, koalisi militer yang dipimpin Saudi mengatakan pihaknya menghancurkan pusat kendali dan komunikasi Houthi yang digunakan untuk mengarahkan peswat-pesawat tanpa awak.

Houthi mengatakan pada November mereka menghentikan serangan-serangan peluru kendali dan drone atas Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan sekutu-sekutu mereka di Yaman, tetapi ketegangan telah eningkat mengenai bagaimana melaksanakan perjanjian perdamaian yang ditaja PBB yang dicapai pada Desember di Hudaidah, kota pelabuhan Laut Merah.



Arab Saudi dan UAE memimpin koalisi Arab yang Muslim Sunni yang campur tangan dalam perang Yaman setelah Houthi menggulingkan pemerintahan Hadi dari Sanaa pada 2014.

Negara-negara Teluk menuduh Iran memasok senjata kepada Houthi, tuduhan yang Teheran dan kelompok itu bantah. Pihak Houthi menyatakan mereka berperang melawan korupsi.

Credit  antaranews.com

Israel Klaim Sudah Temukan Semua Terowongan Hizbullah

Sejumlah tentara Israel dalam operasi pencarian terowongan Hizbullah, akhir 2018. (REUTERS/Aziz Taher)

Jakarta, CB -- Israel mengaku sudah menemukan semua terowongan lintas perbatasan Lebanon-Israel yang dibuat oleh kelompok bersenjata Hizbullah. Terowongan terakhir yang ditemukan memiliki panjang 800 meter dengan kedalaman 55 meter.

Operasi pencarian terowongan itu sendiri sudah berlangsung selama lebih dari sebulan. Terowongan terakhir diungkap pada Sabtu (12/1).

Seorang juru bicara militer Israel menolak mengungkap jumlah total terowongan yang telah ditemukan secara. 

"Kami telah menemukan satu lagi terowongan serangan lintas perbatasan Hizbullah dari Libanon ke Israel," kata Letnan Kolonel Jonathan Conricus, diutip dari AFP.

"Menurut intelijen kami dan penilaian kami terhadap situasi tersebut, tidak ada lagi terowongan serangan lintas-perbatasan dari Lebanon ke Israel," ia menambahkan.

Terowongan yang terakhir ditemukan, lanjutnya, menghubungkan Desa Ramyeh, Lebanon, dengan Israel sepanjang 800 meter. Kedalaman terowongan mencapai 55 meter di bawah tanah.

Salah satu terowongan Hizbullah yang ditemukan Israel di dekat Kota Metula. (REUTERS/Ronen Zvulun)

"[Terowongan] yang terpanjang dan paling rinci dari semua terowongan yang diungkap oleh militer," kata Conricus.

Ia mengatakan penemuan terowongan ini menandai akhir operasi yang diluncurkan pada 4 Desember tersebut. Penghancurannya akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang.

Penghancuran terowongan itu sendiri dilakukan dengan meledakkannya atau dengan mengisinya dengan material seperti semen agar membuatnya tidak dapat digunakan lagi.



Conricus mengatakan tidak ada lagi terowongan yang mencapai Israel dari Libanon. Namun, akunya, tentara masih memantau "fasilitas" yang digali oleh Hizbullah di dalam wilayah Lebanon.

Dia juga mengaku bahwa Israel meminta pertanggungjawaban pemerintah Libanon "atas tindakan kekerasan atau pelanggaran 1701", yang merupakan Resolusi PBB yang mengakhiri perang 2006 antara Israel dan Hizbullah.

UNIFIL, pasukan penjaga perdamaian PBB di Libanon, pun sudah diberitahu tentang terowongan terbaru itu.

Operasi pencarian dan penghancuran terowongan Hizbullah melibatkan alat berat. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Israel sendiri menyebut Hizbullah telah merencanakan untuk menggunakan terowongan untuk menculik atau membunuh warga sipil atau tentaranya, dan untuk merebut sepotong wilayah Israel.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji keberhasilan operasi yang dijuluki "Perisai Utara" tersebut.

"Ancaman yang sangat serius dihindari di sini," kata dia, saat mengunjungi daerah dekat perbatasan Israel-Lebanon pada Minggu (13/1).



"Rencana operasional Hizbullah adalah menggunakan terowongan untuk menyusupkan banyak pejuang, antara 1.000-2.000 teroris, ke Galilee untuk merebut komunitas di sini. Kami telah mencegah ini dan akan terus mencegahnya," tutur Netanyahu.

Baik Lebanon maupun Hizbullah tidak berkomentar soal operasi tersebut. Namun, pejabat Libanon mengadakan pembicaraan pada hari Minggu dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS David Hale yang mencakup diskusi tentang wilayah perbatasan.

Diketahui, Perang selama sebulan di 2006 antara Israel dan Hizbullah menewaskan lebih dari 1.200 warga Libanon, kebanyakan warga sipil, dan lebih dari 160 warga Israel, sebagian besar tentara.





Credit  cnnindonesia.com

Pasukan Israel usir 13 keluarga Palestina buat pelatihan militer

Tank Israel mengambil tempat dalam pelatihan militer di dekat Desa Khirbet Ibzeiq di Lembah Jordan. (13 Januari 2019). (WAFA)

Tubas, Palestina, (CB) - Pasukan keamanan Israel pada Ahad (13/1) mengusir 13 keluarga Palestina dari rumah mereka di Desa Khirbet Ibzeiq, sebelah timur-laut Tubas di Wilayah Lembah Jordan, Tepi Barat Sungai Jordan.

Pengusiran itu dilakukan karena wilayah tersebut digunakan bagi pelatihan militer Israel dengan menggunakan kendaraan berat lapis-baja.

Aref Daragmeh, yang memantau pelanggaran Israel di daerah Palestina yang diduduki, mengatakan pasukan Israel menyerbu desa itu dan memaksa 13 keluarga Palestina meninggalkan rumah mereka selama 24 jam ke depan bagi pelatihan militer di daerah tersebut.

Warga Palestina di Lembah Jordan biasa menghadapi pengusiran untuk pelatihan militer Israel di sana atau di dekat tempat tinggal mereka, kata Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi. Baru pada Desember, pasukan Israel mengusir penduduk desa itu sebanyak tiga kali untuk tujuan yang sama.


Kebanyakan wilayah Lembah Jordan berada sepenuhnya dalam kekuasaan Israel, dan sedikitnya 44 persen dari seluruh tanah di daerah Lembah Jordan telah dialokasikan oleh pasukan keamanan Israel buat pelatihan militer.

Hampir semua permukiman Palestina di wilayah tersebut menggantungkan kehidupan mereka pada lahan peternakan dan tanaman yang tumbuh di dekat rumah mereka, kata WAFA.

Kerusakan luas dialami tanah pertanian dan dareah penggembalaan akibat amunisi yang ditembakkan dan roda tank serta kendaraan militer yang melewati lahan sehingga mengancam kemampuan masyarakat di sana untuk bertahan hidup.

Credit  antaranews.com

Suriah Samakan Israel dengan ISIS

Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan apa yang dilakukan Israel sama dengan yang dilakukan oleh ISIS atau kelompok teroris lainnya di Suriah. Foto/Istimewa

DAMASKUS - Kementerian Luar Negeri Suriah mengaku tidak merasa terintimidasi dengan serangan yang dilancarkan oleh Israel. Menurut Damaskus, apa yang dilakukan Israel sama dengan yang dilakukan oleh ISIS atau kelompok teroris lainnya di Suriah.

"Pengulangan yang disengaja dari provokasi serius dan agresi pengecut ini adalah bukti nyata dari fakta bahwa apa yang dilakukan Israel tidak berbeda dengan apa yang dilakukan ISIS dan Jabhat al-Nusra dalam hal metode teroris dan mengancam perdamaian dan keamanan internasional," kata Kemlu Suriah, seperti dilansir PressTV pada Minggu (13/1).

Dalam pernyataannya, Kemlu Suriah kemudian mengutuk dukungan terus menerus yang diberikan Amerika Serikat (AS) terhadap Israel dan bungkamnya Dewan Keamanan (DK) PBB dalam menghadapi kejahatan Israel.

"Suriah menekankan bahwa kelanjutan Israel dalam pendekatan agresifnya yang serius tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya perlindungan politik, militer dan media yang disediakan oleh pemerintah AS dalam konteks kekebalan dari pertanggungjawaban yang diberikan oleh negara terkemuka di DK, yang dapat memungkinkan Israel untuk terus mempraktikkan terorisme negara," ungkapnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu membenarkan bahwa jet-jet tempur Israel melancarkan serangan di kawasan Bandara Internasional Damaskus. Netanyahu menyebut, sasaran dalam serangan itu adalah gundang senjata milik Iran.

Netanyahu mengatakan, dalam 36 jam terakhir Angkatan Udara Israel menyerang gudang Iran yang berisi senjata Iran di Bandara Internasional Damaskus. "Akumulasi serangan baru-baru ini menunjukkan bahwa kami lebih bertekad untuk bertindak terhadap Iran di Suriah, seperti yang kami janjikan," kata Netanyahu. 

Credit  sindonews.com

Netanyahu Akui Serangan Rudal ke Suriah, Menyasar Hizbullah

PM Benjamin Netanyahu, selama kunjungan ke fasilitas Israel Aerospace Industries (IAI) 17 Desember 2018.[Times of Israel]

CB, Tel Aviv – Pesawat tempur militer Israel mengebom sejumlah gudang senjata milik Iran, yang berada di Bandara International Damaskus selama 36 jam terakhir.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan ini dalam pengakuan yang jarang dilakukan terkait serangan Israel di Suriah.
“IDF telah sukses menghentikan penguatan militer Iran di Suriah. Dalam konteks ini, IDF telah menyerang ratusan kali target milik Hizbullah dan Iran,” kata Netanyahui dalam pembukaan rapat pekanan kabinet pada Ahad, 12 Januari 2019.
Pernyataan Netanyahu ini dilakukan menyusul pernyataan Kepala Staf Letnan Jenderal Gadi Eisenkot, yang bakal segera pensiun, di New York Times. Gadi mengatakan Israel telah menjatuhkan sekitar 2000 bom di Suriah pada 2018.

“Jumlah akumulasi serangan yang baru-baru ini terjadi menunjukkan kita bertekad untuk bertindak terhadap Iran di Suriah,” kata Netanyahu dalam rapat kabinet.
Organisasi Syrian Observatory for Human Rights melaporkan pesawat jet tempur Israel menarget depot rudal milik Hizbullah di Al-Kiwash, yang terletak dekat Damaskus, dan Bandara Damaskus.
Netanyahu juga memuji Eisenkot dan memuji peran militer dalam menyerang manufaktur senjata presisi Iran di Lebanon.

Netanyahu juga menyebut mengenai terowongan bawah tanah Hizbullah, terowongan bawah tanah Gaza, dan ratusan serangan teroris di Judea dan Samaria.
“Hari ini kabinet berpisah dengan Kepala Staf Letjen Gadi Eisenkot,” kata Netanyahu. “Gadi, Anda menyelesaikan dalam dua hari waktu 40 tahun dedikasi ke IDF. Dan empat tahun sebagai kepala staf. Selama periode ini kita bekerja bersama melawan berbagai ancaman untuk memperkuat keamanan Israel.”

Secara terpisah, militer Israel mengatakan telah menyelesaikan operasi pencarian terowongan bawah tanah Hizbullah di perbatasan Lebanon.
Ada enam terowongan yang berhasil dideteksi di perbatasan Lebanon dan dibuat oleh Hizbullah, yang merupakan kelompok gerilya dukungan Iran.
Israel mengumumkan operasi militer pencarian terowongan bawah tanah pada Desember 2018. Operasi ini menimbulkan ketegangan antara kedua belah pihak. Berkoordinasi dengan penjaga perdamaian di Lebanon, Israel mengatakan tidak ingin meningkatkan eskalasi soal ini.
“Semua terowongan bawah tanah telah diekspos dan telah dihancurkan atau akan dihancurkan,” kata Letnan Kolonel Jonathan Conricus, juru bicara militer Israel, kepada media seperti dilansir Reuters pada Ahad, 13 Januari 2019.
Hizbullah dan Israel terlibat perang besar terakhir pada 2006. Kondisi diperbatasan Lebanon – Israel ini relatif sepi dari konflik meskipun keduanya bertempur di wilayah Suriah. Hizbullah membantu Damaskus mengalahkan pasukan milisi pemberontak.

Credit  tempo.co

Mahathir Tolak Terbitkan Visa Bagi 2 Atlet Renang Israel

Mahathir Mohamad. TOSHIFUMI KITAMURA/AFP/Getty Images

CB, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menolak menerbitkan visa masuk bagi tim atlet renang warga Israel yang akan mengikuti World Paralympic Swimming Championship 2019 pada musim panas mendatang.
"Tidak ada tempat bagi atlet Israel di Malaysia," kata Mahathir pada hari Kamis, 10 Januari 2019, seperti dikutip dari Middle East Monitor, 12 Januari 2019.

Mahathir mempersilakan penyelenggara membatalkan pertandingan sebagai respons atas sikap tegas Malaysia. "Mereka dapat melakukannya," ujarnya.
Deputi Menteri Olah Raga Malaysia, Sim Hee Kyung sehari sebelum Mahathir mengeluarkan pernyataan itu, menjelaskan, Malaysia tidak akan mengizinkan atlet Israel masuk negaranya. Ini sebagai kebijakan Malaysia terhadap Israel.
"Pemerintah akan menjaga sikap tegasnya terkait dengan isu sebagai cara untuk memprotes penindasan Israel terhadap rakyat Palestina," ujar Sim Hee Kyung.
Middle East Eye melaporkan, Malaysia menolak menerbitkan visa masuk bagi dua atlet renang Israel yang akan mengikuti World Paralympic Swimming Championship 2019 di Kuching dari 29 Juli sampai dengan 4 Agustus 2019.

"Kami tidak akan mengizinkan mereka masuk. Jika mereka masuk, itu artinya pelanggaran," tegas Mahathir.
Menurut Mahathir, penerbitan visa bagi tim atlet Israel berarti bertentangan dengan hukum nasional karena Malaysia tidak mengakui Israel sebagai negara.
Malaysia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Begitu juga paspor Malaysia valid untuk semua negara kecuali Israel.
Ini bukan yang pertama kali bagi Malaysia menolak masuknya warga Israel. Pada tahun lalu, Malaysia menolak masuk tim Israel yang mengikuti turnamen tenis dan kompetisi berlayar internasional.
Malaysia pada Agustus 2016 membatalkan haknya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Kongres FIFA 2017 setelah menolak menerbitkan visa untuk delegasi Israel. Sikap Malaysia kemudian dikeluhkan Israel ke FIFA.
Lebih dari 50 tahun lamanya Malaysia telah menolak melakukan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai dukungan terhadap Palestina.

Credit  tempo.co

Pemimpin Oposisi Venezuela Ditangkap

Bendera Venezuela

Foto: walls-world.com

Menteri Komunikasi Venezuela mengatakan penangkapan tersebut tindakan sewenang-wenang

CB, CARACAS -- Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, yang menguasai badan legislatif negara tersebut (National Assembly) ditangkap. Penangkapan Juan Guaido terjadi hanya beberapa hari setelah ia mengungkapkan tengah bersiap mengambil alih kekuasaan dari Presiden Nicolas Maduro.

Guaido ditangkap ketika sebuah mobil yang ia gunakan untuk berpergiaan diberhentikan di jalan tol. Dalam sebuah video yang direkam pengendara di jalan tol itu terlihat sejumlah tentara dari Bolivarian National Intelligence Service menarik Guaido dari mobilnya dan membawanya dengan sebuah mobil berwarna putih.

Pemerintah Vanezuela mengatakan Guadio langsung dibebaskan. Menteri Komunikasi Venezuela Jorge Rodriguez mengatakan penangkapan Guaido merupakan tindakan 'sewenang-wenang' dan pemerintah tidak memerintahkan penangkapan tersebut.

"Kami baru mengetahui ada situasi yang tidak biasa dimana sekelompok pejabat bertindak secara sepihak, menginisiasi prosedur tidak biasa terhadap anggota kongres Juan Guaido," kata Rodriguez, seperti dilansir dari New York Times, Senin (14/1).

Setelah dibebaskan Guaido langsung menuju ke kota La Guaira di mana ia akan berbicara di aula kota itu. Rodriguez mengatakan persoalan ini sudah diselesaikan dan pejabat-pejabat yang menginiasi penangkapan ini sudah dihukum.

"Para pejabat yang sukarela untuk menjalankan 'pertunjukan' ini sudah dipecat dan pelakunya akan dikenakan prosedur displin yang paling keras," kata Rodriguez.

Maduro melakukan sumpah jabatan untuk yang kedua kalinya pada Kamis (9/1) lalu. Ia memenangkan pemilihan yang menurut banyak negara berlangsung dengan curang.

Selama enam tahun pemerintahanya perekonomian Venezuela mengalami krisis yang mengakibatkan kelaparan dan kekerasan. Sebanyak tiga juta orang melarikan diri dari Venezuela sejak krisis mulai terjadi.

Pada hari Jumat (10/1) Guaido yang baru berusia 35 tahun mengajak rakyat Venezuela turun ke jalan untuk menentang jabatan kedua Maduro. Ia juga meminta angkatan bersenjata mendukungnya menjadi presiden pelaksana sementara pemilihan umum dipersiapkan.

"Konstitusi memberikan legitimasi untuk menjalankan tugas kepresidenan ditengah negara mengadakan pemilihan umum, tapi saya butuh dukungan dari warga untuk mewujudkannya," kata Guaido.

Maduro menuduh pemimpin partai oposisi itu mencoba menciptakan perpecahan. National Assembly yang dipimpin Guaido dan dikuasai oposisi sebenarnya sudah dicabut kekuasannya pada tahun 2017 ketika Maduro membuat majelis perwakilan yang baru Constituent Assembly.

Badan legislatif yang memiliki kekuasaan dalam menulis dan meloloskan undang-undang itu dikuasai pendukung Maduro. Pemerintahan Maduro jarang menanggapi dengan serius seruan-seruan Guaido. Tapi menteri yang mengurus penjara Iris Varela mengancam Guaido melalui media sosial Twitter.

"Saya memiliki sel dan seragam yang siap Anda gunakan, saya berharap Anda segera memberikan nama-nama dalam kabinet Anda jadi kami tahu siapa yang akan pergi ke dalam penjara bersama Anda," kata Varela.

Credit  republika.co.id

Pompeo: AS Akan Kembalikan Demokrasi Sebenarnya di Venezuela

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menyatakan kekuasaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang dilantik pada awal pekan ini tidak sah. Foto/Reuters

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menyatakan kekuasaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang dilantik pada awal pekan ini tidak sah. Pompeo menegaskan, AS akan terus berusaha untuk mengembalikan demokrasi di negara itu.

"Rezim Maduro tidak sah dan AS akan terus bekerja untuk mengembalikan demokrasi nyata ke negara itu. Kami sangat berharap bahwa kami dapat menjadi kekuatan demi kebaikan untuk memungkinkan kawasan berkumpul untuk mewujudkannya," kata Pompeo.

"AS akan terus menggunakan kekuatan penuh ekonomi dan diplomatik kami untuk menekan untuk pemulihan demokrasi di Venezuela," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (13/1).

Pernyataan serupa sebelumnya dilontarkan oleh Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton. Dia mengatakan kemenangan Maduro pada pemilu Mei tahun 2018 lalu dipandang secara internasional sebagai pemilu yang tidak bebas, adil atau kredibel.

"Kami mengatakan, AS menganggap rezim Maduro yang tidak sah secara langsung bertanggung jawab atas keselamatan semua rakyat Venezuela yang berteriak menuntut untuk secara bebas memilih para pemimpin mereka," ucap Bolton.

Maduro dilantik untuk masa jabatan keduanya, yang akan berlangsung hingga 2025, pada hari Kamis menyusul kemenangannya dalam pemilihan presiden Mei lalu. Amerika Serikat telah berulang kali mengkritik kebijakannya, sementara presiden Venezuela menuding Bolton sedang mempersiapkan rencana untuk menggulingkan dan membunuhnya.

Tidak hanya AS yang menolak mengakui Kepresidenan Maduro. Grup Lima, yang terdiri dari Kanada, Meksiko, Brasil, Argentina dan Peru, juga melakukan hal seruapa. Begitu pun dengan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) menolak mengakui keabsahan Nicolas Maduro sebagai presiden Venezuela. 

Credit  sindonews.com

SADC: Kongo sebaiknya hitung ulang suara pemilihan presiden

Seorang polisi Kongo berpatroli ketika aktivis oposisi berdemonstrasi untuk menuntut Presiden Joseph Kabila mengundurkan diri di ibukota Republik Demokratik Kongo, Kinshasa, Senin (19/9/2016). (REUTERS/Stringer)

Johannesburg (CB) - Republik Demokratik Kongo sebaiknya menghitung ulang suara dalam pemilihan presiden yang diklaim pemenang kedua sebagai curang, kata Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC) pada Ahad.

Pemungutan suara pada 30 Desember itu semestinya menandai peralihan kekuasaan demokratik pertama di Kongo tanpa diperselisihkan setelah negara itu merdeka selama 59 tahun dan dimulainya era baru menyusul pemerintahan kacau selama 18 tahun di bawah Presiden Joseph Kabila.

Martin Fayulu sebagai pemenang kedua mengklaim bahwa pada kenyataannya dia menang dengan suara mayoritas dan pemenang resmi, pemimpin oposisi Felix Tshisekedi sudah membuat kesepakatan dengan Kabila untuk dinyatakan sebagai pemenang. Tshisekedi dan Kabila membantah hal ini, demikian Reuters melaporkan.

Gereja Katholik Kongo mengatakan bahwa pengitungan suara yang dilakukan tim pemantaunya yang berkekuatan 40.000 orang menunjukkan pemenang berbeda dari apa yang diumumkan komisi pemilihan, tanpa menyebut siapa pemenang itu.


Kekerasan terjadi secara masif setelah pemungutan suara di seluruh negara yang kaya bahan tambang itu. Kongo yang berpenduduk 80 juta jiwa pernah dilanda perang saudara yang membunuh jutaan orang sejak 1990an.

Banyak yang takut peristiwa tersebut terulang kembali.

"Penghitungan kembali suara akan memberikan jaminan bagi pemenang dan pecundang," kata SADC dalam pernyataan.


SADC yang mencakup Angola dan Afrika Selatan - sekutu lama Kabila, merekomendasikan pemerintahan persatuan nasional termasuk partai-partai yang mewakili Kabila, Fayulu dan Tshiksekedi yang akan mendorong perdamaian.

"SADC menarik perhatian para politisi Kongo untuk melakukan pengaturan serupa yang sangat sukses di Afrika Selatan, Zimbabwe dan Kenya yang menciptakan stabilitas bagi perdamaian yang langgeng," menurut pernyataan itu.

Peluang untuk mencapai persatuan seperti ini di Kongo tampak tipis sekarang. Fayulu, yang didukung tokoh-tokoh politik yang menjadi lawan Kabila, pada Sabtu mengajukan keluhan resmi kepada Mahkamah Konstitusi.

Credit  antaranews.com

Biaya Mahal, Siprus Usul Perubahan Misi Pasukan Perdamaian

Mobil pasukan perdamaian PBB melewati penyeberangan Quneitra, sementara tentara Israel mengawasi di Dataran Tinggi Golan

Foto: Reuters

Penjaga perdamaian menelain biaya 22-23 juta AS per tahun.

CB, WASHINGTON— Menteri luar negeri Republik Siprus Utara Turki (TRNC) telah menyerukan diubahnya misi pemelihara perdamaian PBB di pulau tersebut menjadi misi sipil.


Di dalam satu wawancara dengan Kantor Berita Anadolu, Kudret Ozersay, yang mengadakan pertemuan dengan para pejabat AS dan diplomat di AS, mengatakan misi militer tersebut tidak diperlukan lagi.

Ia menambahkan perubahan keadaan itu memerlukan perubahan pasukan pemelihara perdamaian saat ini di pulau bagian timur Laut Tengah tersebut.


Ozersay melakukan perjalanan ke New York pada 7 Januari untuk menyampaikan pandangan TRNC ke PBB dan anggota Dewan Keamanan, tempat masalah itu diperkirakan dibahas pada akhir Januari.


Menteri itu, yang menggarisbawahi bahwa kehadiran sebanyak 800 personel PBB di pulau tersebut menelan biaya mahal, menekankan perannya sebagai pencegah bentrokan bersenjata dapat dicapai melalui misi sipil dengan separuh biaya saat ini.


"Kami percaya tak ada keperluan bagi operasi (militer) yang menelan biaya 22-23 juta dolar AS per tahun," kata Ozersay, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu, Senin (14/1).


Ia menambahkan 54 juta dolar AS diperkirakan akan dikeluarkan bagi kehadiran PBB di pulau tersebut pada 2019.


Menteri itu mengatakan, ada pendapat umum di PBB bahwa fungsi, wewenang, dan jumlah tentara pemelihara perdamaian PBB di pulau tersebut perlu diubah, bahkan jika mandat mereka diperpanjang pada Februari.


Ketika berbicara soal sengketa pengambilan sumber daya hidrokarbon di bagian timur Laut Tengah, Ozersay mengatakan masalah itu dapat menjadi kesempatan bagi dialog antara kedua pihak.


Ia menggarisbawahi bahwa tak adanya kesepakatan bilateral mengenai hak pengeboran, banyak perusahaan bisa kehilangan sumber daya dan waktu, dan ketegangan dapat meningkat di wilayah tersebut.


Turki terus menentang pengeboran sepihak pemerintah Siprus Yunani di bagian timur Laut Tengah. Sementara di saat yang sama, Pemerintah Siprus Turki juga mengklaim memiliki hak atas sumber daya di daerah itu.


Ozersay menyatakan kemitraan yang dilandasi atas kerja sama mungkin lebih layak antara bagian utara dan selatan pulau tersebut. Keengganan pemerintah Siprus Yunani berbagi kekuasaan dan kekayaan membuat bentuk federal jadi "tak mungkin".


"Jika Anda tak ingin berbagi pemerintahan dan kekayaan, Anda tak bisa membuat kemitraan federal," katanya.


Ditambahkan, kerja sama di bidang energi dan memerangi terorisme serta kejahatan yang terorganisasi dapat mengakibatkan saling ketergantungan antara kedua pihak dan "Akhirnya mengarah kepada penyelesaian menyeluruh bagi pertikaian di pulau itu.” 

Credit  republika.co.id

Ekonomi Melambat, China Siapkan Strategi Soal Tenaga Kerja

Ilustrasi (Johannes EISELE / AFP)

Jakarta, CB -- China akan meluncurkan serangkaian langkah untuk mempertahankan kestabilan penyerapan tenaga kerja tahun ini. Hal ini dilakukan terkait dengan dampak perlambatan ekonomi negara itu akibat perang dagang dengan Amerika Serikat.

Akibat perlambatan ekonomi ini, Kementerian Sumber Daya Manusia, seperti dikutip Xinhua, Minggu (13/1), menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah yaitu 6 hingga 6,5 persen pada 2019. Padahal negara itu menargetkan pertumbuhan sekitar 6,5 persen pada 2018.

"Untuk 2019, Cina masih menghadapi tekanan pekerjaan yang besar, dengan lebih dari 15 juta pencari kerja baru bertambah di daerah perkotaan. Termasuk perkiraan rekor baru jumlah lulusan perguruan tinggi sejumlah 8,34 juta orang," tutur pejabat kementerian.


Ia pun mengungkap bahwa pemerintah mesti membantu para lulusan perguruan tinggi dan pekerja migran dari pedesaan untuk mencari pekerjaan. Mereka berencana untuk menambah saluran pelatihan keterampilan untuk para penganggur.

Selain itu, untuk memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan, pejabat dari Departemen Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial mengatakan pemerintah China akan mengurangi beban perusahaan. China tengah meneliti untuk mempercepat penerapan rencana pemotongan tingkat premi asuransi sosial mereka.

"Perusahaan dengan PHK lebih sedikit atau nol dapat mengambil kembali setengah dari premi asuransi pengangguran tahun sebelumnya," jelas seorang pejabat senior kementerian yang tidak disebutkan namanya kepada Xinhua.


Kebijakan ini sempat diisyaratkan oleh Dewan Negara, kabinet China, Desember lalu.

Xinhua mengatakan tingkat pengangguran perkotaan China adalah 3,8 persen pada akhir 2018, dengan membuat 13,61 juta lapangan pekerjaan baru di daerah perkotaan. Angka ini naik 100.000 dari 2017.

Perdana Menteri Cina Li Keqiang mengatakan rencana pemotongan pajak akan ditujukan bagi perusahaan kecil. Harapannya hal ini akan membantu mendukung pekerjaan dan stabilitas ekonomi seperti tertulis dalam pernyataan tertulis, Sabtu (12/1).




Credit  cnnindonesia.com

Protes terhadap Presiden Serbia masuki pekan keenam

Para pengunjuk rasa turun ke jalan di Beograd pusat, Serbia, 8 Desember 2018, dalam demonstrasi untuk menentang pemerintah. Ribuan orang berpawai secara damai di pusat kota Beograd pada Sabtu untuk menentang pemukulan seorang tokoh oposisi serta kebijakan Presiden Aleksansar Vucic dan partainya yang berkuasa, Partai Progresif Serbia. (REUTERS/Marko Djurica)

Beograd (CB) - Ribuan warga Serbia, Sabtu (12/1), berpawai menentang Presiden Aleksandr Vucic dan Partai Progresif Serbia (SNS) pimpinannya, antara lain untuk menuntut kebebasan media, penghentian serangan terhadap wartawan dan tokoh-tokoh oposisi serta transparasi perjanjian dengan Kosovo.

Para penentang, yang dikumpulkan Aliansi untuk Serbia, meneriakkan "Vucic, pencuri!" dalam pekan keenam gelombang protes tersebut.

Demonstrasi pada Sabtu digelar menjelang kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang dijadwalkan Kamis depan.

Vucic mengatakan keanggotaan di Uni Eropa tetap menjadi tujuan utama Serbia. Pada saat yang sama, ia menjalin hubungan erat dengan Rusia, yang telah sekian lama menjadi sekutu negara Slavia dan Kristen Ortodoks itu, demikian Reuters melaporkan.

Kunjungan Putin dilihat sebagai dorongan popularitas bagi Vucic serta koalisinya yang berkuasa.

Para pendukung Vucic telah berencana menggelar demonstrasi besar-besaran pada Kamis untuk menyambut Putin.


Para penentang di Beograd menuding Vucic sedang merundingan penyelesaian sengketa dengan Kosovo, yang menjadi syarat kunci bagi Serbia untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa.

Beograd mendapat dukungan dari Rusia dalam menentang kemerdekaan Kosovo, yang dinyatakan pada 2008, hampir satu dekade setelah perang brutal berlangsung di sana pada 1998-1999.

Kalangan pengunjuk rasa juga menuntut Pemerintah Serbia untuk menemukan pelaku pembunuhan Oliver Ivanovic, seorang politisi terkemuka Serbia Kosovo, setahun lalu. Mereka mengumumkan akan mengadakan pawai di Beograd Rabu pekan depan dalam rangka memperingati kematian Ivanovic.



Pada Desember, Vucic mengatakan ia tidak akan tunduk pada tuntutan oposisi "walaupun ada lima juta orang turun ke jalan". Tapi, ia mengatakan dirinya akan bersedia menggelar pemilihan dini.

Vucic mendapat dukungan dari sekitar 53 persen pemilih. Koalisinya juga menjadi mayoritas dengan menempatkan 160 dan 250 wakil di parlemen.

Credit  antaranews.com

Penutupan Pemerintahan Berlanjut, Penduduk Asli Amerika Terlantar

Gedung Kapitol difoto melalui pagar berantai di Washington, Amerika Serikat, Senin (30/9). Sekitar satu juta pegawai pemerintahan AS membuat rencana darurat pada hari Senin jika terjadi 'shutdown' atau penutupan pada tengah malam, dengan serikat pekerja mereka menuntut Kongress untuk segera membuat kesepakatan. REUTERS/Kevin Lamarque

CB, Jakarta - Penutupan pemerintahan AS telah berimbas pada penduduk asli Amerika karena berkurangnya dana menghambat akses ke perawatan kesehatan dan layanan lainnya.
Di New Mexico, seorang polisi berpatroli sendirian di permukiman penduduk asli Amerika pada shift yang biasanya ditugasi tiga orang, untuk menanggapi beberapa kecelakaan mobil selama badai salju, panggilan darurat dan permintaan pemeriksaan kesejahteraan, menurut laporan ABC News, 14 Januari 2019.

Di tempat lain, program pemeliharaan jalan yang didanai pemerintah federal berupaya untuk menjaga jalan tetap bersih. Anggota Indian-Amerika mengatakan mereka tidak bisa mendapatkan perawatan khusus jika tidak terlalu penting.
Suku asli Amerika sangat bergantung pada pendanaan yang dijamin oleh bantuan pemerintah federal AS, Kongres dan subdsidi lainnya untuk keselamatan publik, layanan sosial, pendidikan dan perawatan kesehatan untuk komunitas mereka. Karena penutupan pemerintahan, pejabat suku mengatakan beberapa program berada di ambang kebuntuan dan yang lainnya bertahan dengan sumbangan anggota suku untuk menutup pendanaan.

Penghentian atau shutdown yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat diprediksi bisa memangkas sekitar 500 ribu pertumbuhan lapangan kerja di Negara Abang Sam itu pada Januari 2019. Sumber: REUTERS/Carlos Barria
Sekitar 9.000 karyawan Layanan Kesehatan untuk Pribumi India (IHS), atau 60 persen, bekerja tanpa upah dan 35 persen bekerja dengan aliran dana yang tidak terpengaruh oleh penutupan, menurut rencana penutupan departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Ini termasuk staf yang memberikan perawatan langsung kepada pasien. Badan ini memberikan perawatan kesehatan kepada sekitar 2,2 juta penduduk asli Amerika dan penduduk asli Alaska.

Agensi mendapat uang dari Departemen Dalam Negeri, yang anggarannya terhenti karena penutupan. Bagi banyak anggota suku, IHS adalah satu-satunya pilihan untuk perawatan kesehatan kecuali mereka ingin membayar sendiri atau memiliki asuransi lain. Manfaat di bawah program-program seperti Jaminan Sosial, Medicare dan Medicaid tidak terpengaruh oleh penutupan pemerintahan.Di negara bagian Washington, Dewan Kesehatan India Seattle berencana untuk memotong layanan jika penutupan federal berlanjut lebih dari satu atau dua minggu. Program yang terancam termasuk pusat perawatan rawat inap untuk ketergantungan bahan kimia dan program pengobatan tradisional yang menggabungkan keringat, mendongeng dan drum untuk membantu orang dalam pemulihan, kata pejabat urusan pemerintah Aren Sparck. Sekitar seperempat dari dana organisasi berasal dari IHS.

Juru bicara IHS Joshua Barnett mengatakan program kesehatan suku dan program di daerah perkotaan dapat terus beroperasi, tetapi badan tersebut tidak dapat mendanai mereka selama penutupan pemerintahan.Para pemimpin organisasi penduduk asli Amerika menyurati Kongres AS pada hari Kamis yang menjelaskan dampak penghentian yang terjadi pada komunitas mereka, termasuk pada pendidikan, program perumahan, kesejahteraan anak dan pembangunan ekonomi, akibat penutupan pemerintahan.

Credit  tempo.co

Pengamat Sebut Shutdown Amerika Malah Ciptakan Banyak Masalah

Sejumlah turis mengunjungi Patung Liberty di Pelabuhan New York, Minggu (13/10). Patung Liberty kembali dibuka untuk umum setelah pemerintah New York untuk menanggung beban biaya operasional tempat wisata ini selama masa 'shutdown' pemerintahan AS. AP/John Minchillo

CB, Jakarta - Pemerintahan Amerika serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump melakukan shutdown terlama dalam sejarah negara itu. Shutdown adalah penutupan sementara aktivitas pemerintahan.
Shutdown yang dilakukan oleh Presiden Trump sampai Sabtu, 12 Januari 2019 sudah menginjak hari ke-22. Pada 22 Desember 2018, Trump memutuskan memberlakukan shutdown agar bisa menekan anggota parlemen Amerika Serikat supaya mau mengucurkan anggaran pengeluaran pembangunan tembok perbatasan Amerika Serikat – Mesiko sebesar US$ 5,7 miliar atau Rp 80 trililun.

Menurut Linda Bilmes, professor bidang kebijakan publik dari Universitas Harvard, shutdown jarang sekali menghasilkan sebuah kemenangan. Sebaliknya, shutdown malah lebih banyak menciptakan masalah-masalah baru, membuat masyarakat gelisah, melukai para pegawai negeri atau PNS dan menciptakan perubahan kecil jangka panjang.

“Shutdown nyaris tidak akan berhasil, maksud saya ini seperti memotong tangan sendiri. Shutdown hanya akan menciptakan lebih banyak masalah, dari pada masalah yang diselesaikan oleh kedua belah pihak,” kata Bilmes, seperti dikutip dari time.com, Minggu, 13 Januari 2019.

Menurutnya, setiap presiden Amerika Serikat dan para anggota parlemen yang mencoba menggunakan shutdown untuk memaksa salah satu pihak, umumnya akan dihadapkan pada sejumlah tantangan. Sejarah Amerika Serikat mencatat, shutdown yang dilakukan presiden Amerika Serikat sebelumnya berakhir tanpa kemenangan dari kedua belah pihak.“Mereka terus menghasilkan perselisihan pendapat dan shudown terus berjalan. Mereka tidak menyelesaikan perbedaan pendapat dan saya rasa ini bodoh menyelesaikan masalah melalui shutdown yang menyentuh faktor-faktor sosial dan penting bagi banyak masyarakat,” kata Bilmes.
Salah satu dampak shutdown adalah para PNS tidak digaji sehingga membuat mereka lebih baik membolos dari pada kerja tanpa dibayar. Kondisi ini bisa membuat layanan fasilitas umum lumpuh karena tak ada petugas yang melayani.
Sesuai janji kampanyenya, Trump berkeras ingin membangun tembok perbatasan Amerika Serikat – Meksiko, sebuah kebijakan presiden yang masih menjadi kontroversi. Langkah ini adalah bagian dari kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang dikhawatirkan akan membawa kejatuhan Trump.
John Wilkerson, Direktur Pusat Kebijakan Politik Amerika dan Kebijakan Publik Universitas Washington, mengatakan seringkali hal yang membelakangi shutdown bukan soal kebijakan, melainkan soal politik. Rencana pembangunan tembok perbatasan hanyalah masalah kecil dari sebuah sudut pandang anggaran. Namun ini sebuah simbol besar bagi kedua pihak dan itulah yang mereka perebutkan. 

Credit  tempo.co

Trump Disebut Ancaman Keamanan Amerika, Menlu Pompeo Membela

Presiden AS Donald Trump didampingi Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo (kiri) dalam pertemuan KTT Amerika Serikat-Rusia di Helsinki, Finlandia, Senin, 16 Juli 2018. Kedatangan Trump turut didampingi Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo. Pertemuan itu adalah yang pertama sejak penunjukan Pompeo sebagai Menteri Luar Negeri AS. AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

CB, Washington – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, mengabaikan berita mengenai investigasi FBI untuk menyelidiki dugaan apakah Presiden AS, Donald Trump, merupakan ancaman keamanan nasional sebagai sangat bodoh dan tidka masuk akal.


Berita soal investigasi FBI terhadap Trump ini muncul dalam pemberitaan di media New York Times seperti dilansir CBS. Berita itu menyebut para penyelidik FBI merasa sangat prihatin dengan keputusan Trump memberhentikan bekas Direktur FBI, James Comey, dan mulai menginvestigasi apakah Trump melakukan itu untuk kepentingan Rusia.
“Ide yang terkandung dalam artikel New York Times bahwa Presiden Trump merupakan ancaman terhadap keamanan nasional AS merupakan hal yang konyol dan tidak layak direspon,” kata Pompeo dalam wawancara pada acara Face the Nation yang dimoderatori Margaret Brennan dan bakal disiarkan pada Ahad, 13 Januari 2019 waktu setempat.


Uniknya, Presiden Trump merasa berita itu layak ditanggapi dan meresponnya dengan marah lewat cuitan di Twitter.
“Wow, baru saja tahu dari media New York Times yang gagal bahwa para mantan pemimpin FBI yang korup, nyaris semua diberhentikan atau dipaksa meninggalkan lembaga itu karena alasan – alasan yang sangat buruk membuka investigasi terhadap saya tanpa alasan dan tanpa bukti setelah saya memberhentikan pembohong James Comey,” kata Trump dalam cuitan di Twitter pada 12 Januari 2019 waktu setempat.


Menurut Trump dalam cuitannya,”FBI mengalami kekacauan parah karena kepemimpinan Comey.” Dia mengkritik cara Comey menangani investigasi Hillary Clinton, bekas menlu era Presiden Barack Obama, karena menggunakan server pribadi untuk mengelola surat elektronik pemerintah.
“Saat saya memberhentikan Comey merupakan hari yang besar bagi Amerika,” kata Trump sambil menyebut bekas direktur FBI itu sebagai “polisi busuk” yang dilindungi penuh oleh teman baiknya yaitu Bob Mueller.


Saat ditanya apakah Pompeo, yang sebelumnya menjabat sebagai direktur CIA tahu soal investigasi oleh FBI pada waktu itu, Pompeo tidak memberikan jawabannya. “Saya telah menjawab pertanyaan ini berulang kali dalam acara Anda,” kata dia.
Namun, CBS News mengecek tidak ada soal investigasi Rusia disebut dalam lima kali wawancara Pompeo di Face the Nation, baik sebagai Menlu ataupun direktur CIA.
Namun, Pompeo menyatakan lagi bahwa penyebutan Trump sebagai ancaman keamanan nasional sebagai hal yang sangat tidak masuk akal.

Credit  tempo.co

Tangkal Pengaruh Iran di Timur Tengah, AS Akan Bentuk MESA

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Foto/Istimewa

KAIRO - Amerika Serikat (AS) tengah bersiap untuk membentuk aliansi keamanan baru negara-negara Arab yang bertujuan untuk melawan pengaruh Iran di Timur Tengah. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo.

Dalam pidatonya di American University of Cairo, Pompeo mengatakan Aliansi Strategis Timur Tengah, atau MESA, akan menghadapi ancaman paling serius di kawasan itu dan meningkatkan energi dan kerja sama ekonomi.

"AS akan menggunakan diplomasi dan bekerja dengan mitra kami untuk mengusir setiap boot Iran terakhir dari Suriah dan meningkatkan upaya untuk membawa perdamaian dan stabilitas kepada warga Suriah," ujarnya.

"Amerika adalah kekuatan untuk kebaikan di Timur Tengah," imbuhnya seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (11/1/2019).

Pompeo mengatakan aliansi itu akan mempertemukan negara-negara Mesir, Yordania dan Dewan Kerja Sama Teluk.

"Hari ini, kami meminta masing-masing negara untuk mengambil langkah berikutnya dan membantu kami untuk memperkuat MESA," tambahnya.

Sebelumnya, Pompeo bertemu dengan Presiden Mesir Abdel-Fattah al-Sisi dan Menteri Luar Negeri Sameh Shoukry sebagai bagian dari tur Timur Tengah untuk meyakinkan sekutu Amerika tentang rencana AS menarik pasukannya dari Suriah.

Pompeo - yang melakukan tur Timur Tengah keduanya sejak menjabat - telah mengunjungi Yordania, Irak, dan Mesir sejauh ini. Ia diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, dan Kuwait. 

Credit  sindonews.com

AS Siap Gempur Rezim Suriah Lagi jika Diperlukan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Menteri Luar Negeri-nya, Michael Pompeo. Foto/REUTERS

KAIRO - Militer Amerika Serikat (AS) siap untuk menyerang rezim Suriah lagi jika memang diperlukan. Washington juga menegaskan bahwa perang melawan organisasi teroris ISIS akan terus berlangsung meskipun pasukannya ditarik dari negara Bashar al-Assad tersebut.

Penegasan Amerika itu disampaikan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo saat pidato di American University Cairo pada hari Kamis. Pompeo mengatakan bahwa tidak ada kontradiksi sama sekali dalam kebijakan Administrasi Trump tentang Suriah dan kebijakannya terhadap ISIS dan Iran.

"Itu adalah cerita yang dibuat oleh media. Tidak apa-apa, Anda semua menulis apa yang Anda suka," kata Pompeo yang mengklarifikasi bahwa perang Amerika terhadap ISIS tidak berhenti. 

"Tetapi Presiden sudah sangat jelas, dan (Penasihat Keamanan Nasional John) Bolton serta saya sudah sangat jelas tentang ini juga, bahwa ancaman dari terorisme Islam radikal adalah nyata," lanjut Pompeo.

"(Perang terhadap) ISIS berlanjut, kami melawan mereka di banyak wilayah di seluruh negeri. Komitmen kami untuk mencegah pertumbuhan Daesh, pertumbuhan ISIS, adalah nyata. Itu penting. Kami akan terus melakukan itu," ujarnya.

"Keputusan Amerika Serikat, keputusan Presiden Trump, untuk menarik pasukan kami telah dibuat. Kami akan melakukan itu," katanya, sambil menyatakan bahwa presiden akan bersedia untuk melakukan tindakan militer lebih lanjut di Suriah bahkan setelah penarikan pasukannya.

"Pemerintahan Trump tidak berdiam diri ketika Bashar al-Assad menggunakan senjata kimia untuk melawan rakyatnya. Presiden Trump melepaskan kemarahan militer AS tidak hanya sekali, tetapi dua kali, dan dengan dukungan sekutu. Dan dia bersedia melakukannya lagi, meskipun kami harap kami tidak perlu melakukannya," papar Pompeo.

Pompeo juga menggunakan pidatonya untuk menyerang kebijakan mantan Presiden Barack Obama, yang juga menyampaikan pidatonya di Kairo pada tahun 2009.

"Ingat; di sinilah, di sini di kota ini, seorang Amerika lain berdiri di depan Anda, Dia memberi tahu Anda bahwa terorisme Islam radikal tidak berasal dari ideologi. Dia memberi tahu Anda (serangan) 9/11 memimpin negara saya untuk meninggalkan cita-citanya, khususnya di Timur Tengah. Dia mengatakan kepada Anda bahwa Amerika Serikat dan dunia Muslim membutuhkan 'awal yang baru'. Hasil dari kesalahan penilaian ini sangat mengerikan," kritik Pompeo.

"Dengan keliru melihat diri kita sebagai kekuatan untuk apa yang melanda Timur Tengah, kita takut untuk menyatakan diri kita sendiri ketika zaman—dan mitra kita— menuntutnya," imbuh dia.

"Berita baiknya adalah ini; usia rasa malu Amerika yang diakibatkan oleh diri sendiri sudah berakhir, dan begitu pula kebijakan yang menghasilkan begitu banyak penderitaan yang tidak perlu," papar Pompeo, yang dilansir Arutz Sheva7, Jumat (11/1/2019).

"Sekarang datang 'awal baru'. Hanya dalam 24 bulan, sebenarnya kurang dari dua tahun, Amerika Serikat di bawah Presiden Trump telah menegaskan kembali peran tradisionalnya sebagai kekuatan untuk kebaikan di kawasan ini, karena kami telah belajar dari kesalahan kami. Kami telah menemukan kembali suara kami. Kami telah membangun kembali hubungan kami. Kami telah menolak tawaran palsu dari musuh."

Dia juga mengatakan bahwa AS akan terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pasukan militer Iran meninggalkan wilayah Suriah dan AS akan bekerja dengan sekutunya untuk melawan agresi Iran di Timur Tengah dan di seluruh dunia.

Pidato Pompeo itu berjudul; "A Force for Good: America’s Reinvigorated Role in the Middle East." 

Credit  sindonews.com

Rusia Desak Damaskus-Kurdi Gelar Dialog

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Foto/Istimewa

MOSKOW - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan penting bagi Kurdi Suriah dan rezim Damaskus untuk memulai pembicaraan satu sama lain sehubungan dengan rencana penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) dari negara itu.

Ia juga mengatakan wilayah yang sebelumnya dikuasai Amerika Serikat harus dipindahkan ke pemerintah Suriah.

“Dalam hal ini, membangun dialog antara Kurdi dan Damaskus memiliki arti penting tertentu. Bagaimanapun, Kurdi adalah bagian integral dari masyarakat Suriah,” kata Zakharova seperti dikutip dari Reuters, Minggu (13/1/2019).

Turki memandang milisi Kurdi Suriah, YPG, yang didukung oleh AS sebagai perpanjangan tangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Kelompok PKK telah melancarkan pemberontakan selama 34 tahun di Turki untuk hak-hak politik dan budaya Kurdi. Wilayah pemberontakannya sebagian besar di daerah tenggara dekat Suriah.

Seorang politisi Kurdi mengatakan kepada Reuters pekan lalu bahwa Kurdi telah memberi Moskow road map untuk kesepakatan dengan Damaskus. Sementara Wakil menteri luar negeri Suriah mengatakan pada hari Rabu bahwa ia optimis tentang dialog baru dengan Kurdi.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, yang merupakan bagian dari koalisi yang dipimpin AS, menyambut apa yang ia yakini sebagai penarikan yang lebih lambat oleh Washington setelah tekanan dari sekutu-sekutunya.

"Presiden Macron berbicara dengannya (Trump) beberapa kali dan tampaknya telah terjadi perubahan yang saya pikir positif," katanya dalam sebuah wawancara televisi, Kamis lalu.

Dalam pengakuan yang jarang bahwa pasukan Prancis juga berada di Suriah, dia mengatakan mereka akan pergi ketika ada solusi politik di negara itu

Credit  sindonews.com

Erdogan Pastikan tak akan Lupakan Dukungan Qatar

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

Foto: PA-EFE/KAYHAN OZER

Selama masa krisis, Qatar dan Turki bangun kerja sama strategis di berbagai bidang.

CB, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan mengatakan kerja sama antara Turki dengan Qatar akan terus diperkuat. Tidak hanya di sektor perdagangan tapi juga di sektor-sektor lain seperti pertahanan, pariwisata dan energi. Alasannya karena Qatar mendukung Turki dalam isu-isu terkini.

"Kami tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah melupakan solidaritas yang ditunjukan kepada negara kami oleh saudara kami Qatar dalam isu-isu terkini - dari upaya kudeta 15 Juli sampai serangan ke kurs mata uang bulan Agustus," kata Erdogan di pabrik otomotif BMC, yang terletak di sebelah barat Provinsi Sakarya, seperti dilansir dari Aljazirah, Senin (14/1).

Erdogan menekankan Turki akan terus melanjutkan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara lain di sektor pertahanan. Erdogan menambahkan lebih dari setengah ketergantungan terhadap asing turun drastis, dari sebelumnya mencapai 80 persen pada tahun 2002 menjadi 35 persen saat ini.

"Kapasitas militer dan ekonomi Turki, kapabilitas politik dan diplomatik harus didorong," kata Erdogan.

Ia mengatakan ketergantungan di sektor pertahanan 'cenderung' tinggi. Selama masa krisis, Qatar dan Turki membangun kerja sama strategis di bidang politik, ekonomi dan militer.

Pada bulan Agustus 2018 lalu, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani berjanji akan berinvestasi sebesar 15 miliar dolar AS di Turki. Investasi tersebut sangat dibutuhkan oleh Turki yang mengalami krisis mata uang yang nilainya jatuh 45 persen dari dolar AS.

"Kami mendukung saudara-saudara kami di Turki yang sudah membela kepentingan Muslim di seluruh dunia dan Qatar," kata Sheikh Tamim di media sosial Twitter kala itu.

Pada tahun 2017 lalu Ketua Kamar Dagang Qatar Mohammed bin Twar mengatakan investasi Qatar ke Turki sudah lebih dari 20 miliar dolar AS. Investasi Qatar terbesar kedua ke negara mana pun.

Di bulan Mei 2017 Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutus hubungan diplomatik dan transportasi dengan Qatar. Mereka menuduh Qatar menjadi sponsor dan mendukung 'terorisme', sebuah tuduhan yang dibantah dengan keras oleh Qatar.

Sejak saat itu blok Arab sudah mengisolasi Qatar di sektor diplomatik dan ekonomi. Pada 7 Juni 2017, dua hari setelah Qatar mengalami krisis Negara-negara Teluk tersebut, parlemen Turki meratifikasi dua perjanjian kerja sama yang mengizinkan pasukan Turki di tempatkan di Qatar.

Hal ini menjadi salah satu upaya kedua negara meningkatkan kerja sama militer demi keamanan dan stabilitas Qatar. Sebagai bagian dari upaya menahan serangan negara-negara Teluk lima kendaraan bersenjata tiba di Doha pada 18 Juni 2018 lalu.

Negara-negara Teluk sudah menawarkan 13 persyaratan kepada Qatar. Negara-negara  itu akan memperbaiki hubungan dengan Qatar asalkan Qatar mau menutup pangkalan militer Turki yang dapat menampung 5.000 pasukan.

Ketika Arab Saudi menutup satu-satunya perbatasan darat yang dimiliki Qatar maka banyak barang-barang vital yang tidak bisa masuk ke Qatar termasuk pasokan makanan. Untuk mencegah kelaparan tidak lebih dari 48 jam setelah Arab Saudi memblokade perbatasan tersebut Turki mengirim pesawat kargo yang diisi dengan susu, yoghurt dan unggas ke Qatar.

Pada Ahad (13/1) Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo juga mengatakan negaranya akan membangun kerja sama strategis dengan Qatar. Dalam konferensi pers di Doha, Pompeo meminta Qatar dan negara-negara Teluk untuk mengakhiri perselisihan politik diantara mereka.

Qatar menjadi salah satu dari sembilan negara yang dikunjungi Pompeo di Timur Tengah. Kunjungan ini dilakukan untuk memperkuat kepercayaan sekutu AS di kawasan tersebut yang sempat melemah.

"Kerja sama strategis kami akan diperluas dibanyak bidang dan akan terus tumbuh," kata Pompeo di forum dialog strategis AS-Qatar.

AS memiliki pangkalan udara militer di Qatar yang dinamakan Al Udeid. Markas dari US Central Command itu adalah pangkalan yang digunakan sebagai landasan pacu koalisi yang dipimpin AS dalam memerangi ISIS di Timur Tengah.

Pompeo juga mendorong persatuan negara-negara Teluk untuk membangun aliansi yang solid dalam memerangi pengaruh Iran di kawasan itu. "Perselisihan antara negara yang memiliki tujuan yang sama tidak pernah membantu," kata Pompeo.

Credit  republika.co.id

Turki akan Perkuat Kerja Sama dengan Qatar

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

Foto: Presidential Press Service via AP

Qatar adalah salah satu negara dengan solidaritas besar terhadap Turki.

CB, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan negaranya akan terus memperkuat kerja sama bilateral dengan Qatar. Kerja sama itu mencakup bidang pertahanan, perdagangan, pariwisata, dan energi.

Menurut Erdogan, Qatar adalah salah satu negara yang memiliki rasa solidaritas besar terhadap Turki. "Kami tidak pernah melupakan dan tidak akan pernah melupakan solidaritas yang ditunjukkan kepada negara kita oleh saudara-saudara Qatar kami dalam hampir semua masalah," kata Erdogan pada Ahad (13/1).

Menurutnya Qatar telah membantu pemerintahannya saat menghadapi upaya kudeta pada 15 Juli 2016. Selain itu, tahun lalu, saat nilai mata uang Turki merosot akibat sanksi ekonomi Amerika Serikat (AS), Doha juga berdiri di samping Ankara.

Erdogan mengapresiasi solidaritas yang telah diperlihatkan Qatar. Hal itu juga yang diperkirakan memotivasi Turki membela Qatar ketika menghadapi aksi boikot dan blokade oleh beberapa negara Teluk, yakni Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain pada Juni 2017.

Kala itu, Turki memasok berbagai kebutuhan pokok untuk Qatar. Sebab blokade oleh keempat negara Teluk menyebabkan pengiriman barang-barang terhambat.

Hingga kini krisis diplomatik antara Qatar dan Saudi, Mesir, UEA, dan Bahrain masih berlangsung. Belum ada tanda-tanda krisis itu akan segera berakhir.

Saudi, Mesir, Bahrain, dan UEA memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar karena Doha mendukung kelompok teroris di kawasan. Tudingan itu segera dibantah tegas oleh Qatar.

Walaupun Doha membantah, Saudi dan koalisinya tetap memberlakukan blokade serta embargo terhadap Qatar. Saudi dan koalisinya kemudian mengajukan 13 tuntutan. Tuntutan itu harus dipenuhi bila Doha ingin terbebas dari blokade.

Adapun tuntutan itu antara lain meminta Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, menghentikan pendanaan terhadap kelompok teroris, dan menutup media penyiaran Aljazirah. Qatar telah menolak memenuhi tuntutan tersebut karena dianggap tidak logis. 

Credit  republika.co.id