CUPUMA

Jumat, 30 November 2018

KTT G20 Dibuka Dalam Krisis 'Serangan Trump'

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Pertemuan para pemimpin dunia selama dua hari di Argentina, KTT G20, resmi dibuka pada Jumat (30/11) dalam krisis setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan mendukung penyetelan ulang perdagangan negara.

Sebelum pertemuan itu dimulai, Trump dengan slogan "America First" menyatakan bakal mendapatkan hasil dari penandatanganan US-Mexico-Canada Agreement (USMCA) yang dikatakan sebagai pengganti Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA).

Kedua perjanjian antar negara itu punya banyak kemiripan, namun sebagian telah diganti. Konten yang berbeda cukup buat Trump menyatakan kemenangan atas para pekerja AS yang diklaim dicurangi NAFTA.

Walau begitu Trump mengakui USMCA bukanlah sesuatu yang bisa mengubah permainan. Penandatanganan USMCA bakal dilakukan oleh negosiator perdagangan senior dari masing-masing negara, bukan dari pemimpin yang hadir di G20.

Selain itu Trump juga jadi sorotan karena rencananya bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada G20. Sebelumnya Trump sudah memberlakukan sanksi pajak buat barang-barang China dan mengancam bakal lebih banyak pada awal tahun depan.

Setelah penandatanganan USMCA dan pembukaan G20 oleh Presiden Argentina Mauricio Macri, banyak orang dikatakan bakal berunjuk rasa di pusat Buenos Aires pada Jumat (30/11).

Sekarang ini, Argentina sedang bergulat dengan inflasi dan pengangguran yang meningkat. Hal ini disebabkan krisis ekonomi yang memaksa Argentina harus meminta dana talangan dari Dana Moneter Internasional (Internastional Monetary Fund).

"Banyak orang tidak memiliki rumah dan pekerjaan. Mereka tidak fokus pada orang yang membutuhkan," kata Ariel Villegas (47) saat protes di depan gedung Kongres Nasional Argentina Kamis lalu.

Pemerintah Argentina bersumpah tidak memberikan toleransi pada tindakan kekerasan mengingat negaranya sedang menjadi tuan rumah perhelatan pertemuan internasional terbesar. Lebih dari itu, pemerintah juga mengatakan sudah melakukan perjanjian dengan kelompok yang mengorganisir protes untuk menjaga ketenangan jalan-jalan di Buenos Aires.

Merkel terlambat

Kanselir Jerman Angela Merkel adalah salah satu pemimpin yang dijadwalkan akan duduk bersama Trump Jumat ini. Namun dia akan melewati sesi pembukaan acara tersebut setelah pesawatnya terpaksa melakukan pendaratan darurat di Cologne, Jerman, karena masalah teknis.

Absennya Merkel bisa menyulitkan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berusaha membangun garda terdepan Eropa untuk melawan melawan Trump.

Tetapi pada Kamis malam, Macron menantang dengan mengatakan menolak pihak yang ingin menghadapi tantangan ekonomi dengan menjadi "agresif, isiolasionist, dan yang menutup perbatasan,". Ia memuji usaha pemberantasan kemiskinan yang disebabkan globalisasi beberapa dekade terakhir.

Pertemuan G20 akan dibarengi dengan susunan pertemuan diplomatik dan bilateral oleh beberapa pemimpin yang hadir termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Shinzo Abe, dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Credit cnnindonesia.com

KTT G20 Digelar, Pemerintah Bersiap Siasati Efek Perang Dagang

Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan berbagai perkembangan yang terjadi pada Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018. ICom/AM IMF-WBG//Nyoman Budhiana

CB, Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah sedang berancang-ancang untuk memanfaatkan efek dari perang dagang usai Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Argentina.

Menurut Susiwijono, pemerintah memperhitungkan, bahwa para investor saat ini sedang menunggu hasil KTT G20, di mana trade war akan berlanjut atau tidak. "Kami hari-hari ini memikirkan respons dari efek trade war. Kami ingin selain memperdebatkan trade war juga hitung kemungkinan ada dampak positifnya," kata Susiwijono di kantornya, Jakarta, Kamis, 29 November 2018. "Kami menyebutnya second round effect dari trade war itu."

Susiwijono mengatakan, kalau industri-industri di sana tidak bisa mengekspor ke Amerika Serikat, mereka pasti memikirkan untuk memindahkan industri dan investasinya di negara lain atau melakukan relokasi industri. "Kalau G20 ini nanti tetap saja berlanjut, keributan polemik mengenai trade war ini, mereka harus memutuskan. Nah kami mengantisipasi," ujar dia. "Kalau mereka betul-betul memutuskan untuk merelokasi industri, kita harus siap menarik investasi itu, kita bersaing dengan banyak negara."

Menurut Susiwijono, persaingan ketat akan terjadi, terutama beberapa negara seperti Vietnam dan Thailand yang sangat agresif. "Kalau investasi itu bisa kita tarik, itu bisa luar biasa membantu menyelesaikan CAD (defisit transaksi berjalan)," ujarnya.

Lebih jauh, Susiwijono mengatakan pemerintah melihat tolak ukur dari negara lain. Contohnya, tax holiday di beberapa negara sudah sampai menawarkan 15 - 30 tahun. Kemudian DNI, negara lain jauh lebih membuka investasi asing di berbagai bidang usaha.

"Kemudian dari sisi kemudahan perizinan berusaha, EODB (ease of doing business) kemarin memberikan sinyal bahwa reform yang sudah kami berikan masih belum cukup mengejar ketertinggalan dengan negara lain," ujar Susiwijono.

Oleh karena itu, menurut Susiwijono, saat ini pemerintah betul-betul mendorong pembaruan perizinan, salah satunya dengan paket kebijakan ekonomi ke-16. "Berbagai effort kebijakan tadi masih dalam rangka menarik investasi," ujar Susiwijono. "Mumpung momentumnya seperti ini, kami akan menarik kembali investasi."

Credit tempo.co

Malaysia akan Lanjutkan Pencarian MH370, Bila...

Wang Zhuncai (tengah) kehilangan putrinya dalam penerbangan MH370. Dia bergabung bersama keluarga lain yang kehilangan di dekat Kedutaan Malaysia di Beijing, Jumat (7/8).

Foto: reuters

Pemerintah Malaysia menyebut tak bisa terus melakukan pencarian tanpa petunjuk pasti

CB, KUALA LUMPUR -- Pemerintahan Malaysia mengatakan pihaknya siap untuk melanjutkan pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 apabila ditemukan penemuan yang kredibel. Hal ini diungkapkan Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke Siew Fook.

"Kami tidak sepenuhnya menghentikan kemungkinan dilanjutkannya pencarian pesawat ini. Namun, pemerintah tidak bisa terus melakukan pencarian tanpa petunjuk yang kredibel," kata Loke, dikutip laman Channel News Asia, Kamis (29/11).

Penerbangan MH370 membawa 239 orang tiba-tiba menghilang. Saat itu, pesawat sedang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju Beijing pada 8 Maret 2014. Hal ini menjadi salah satu dari misteri terbesar yang ada dalam sejarah penerbangan.

Pencarian pesawat yang hilang ini dilakukan di laut dalam dan telah dicari selama hampir tiga tahun. Pencarian meliputi 120 ribu meter persegi termasuk di dalamnya lautan di Australia, Cina, dan Malaysia.

Misi pencarian terakhir dilakukan oleh Ocean Infinity, sebuah perusahaan penjelajah lautan yang bermarkas di Amerika Serikat. Namun pencarian dihentikan pada 29 Mei tanpa menemukan penemuan yang signifikan.

Kapal Ocean Infinity yang melakukan pencarian pesawat MH370 di Samudera Hindia sejak 8 Maret 2014

Sebelumnya, keluarga korban mengakui telah menemukan apa yang mereka yakini potongan-potongan baru dari pesawat. Mereka berencana menyerahkannya kepada pemerintah Malaysia pekan ini.

Keluarga terdekat mengatakan dalam pernyataan singkat pada Rabu (28/11) mereka akan bertemu menteri perhubungan Malaysia pada Jumat untuk menyerahkan potongan-potongan yang baru ditemukan.

Calvin Shim, yang istrinya anggota awak pesawat itu, mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok tersebut berencana menyerahkan lima potongan yang ditemukan di Madagaskar, tempat beberapa potongan ditemukan sebelumnya. Potongan yang paling terbaru ditemukan pada Agustus, katanya.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad telah mengatakan pada Mei lalu bahwa negara itu akan mempertimbangkan kembali pencarian hanya jika ada petunjuk baru.

Credit republika.co.id

Ukraina Akan Cabut 40 Perjanjian Bilateral dengan Rusia

KIEV - Pemerintah Ukraina akan segera mengakhiri secara sepihak sekitar 40 perjanjian bilateral dengan Rusia. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Pavel Klimkin pada dalam saluran TV 1+1.

"Baru-baru ini, kami telah mengakhiri 48 perjanjian internasional (dengan Rusia). Namun, ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati sehingga warga Ukraina kami tidak terpengaruh. Bagian berikutnya sekitar 40 perjanjian yang diakhiri akan mengikuti cukup cepat," katanya seperti dikutip dari TASS, Jumat (30/11/2018).

Menurut diplomat top Ukraina itu, Kiev telah merombak semua perjanjian bilateral dengan Rusia. "Segala sesuatu yang ada sebelum perang (sampai 2014) menurut definisi tidak masuk akal," jelas Klimkin.

Sebelumnya, hubungan antara Rusia dan Ukraina disederhanakan oleh 375 dokumen bilateral. Beberapa dari mereka telah ditangguhkan dalam beberapa tahun terakhir karena konflik Ukraina timur antara pemerintah Kiev dan republik Donetsk dan Lugansk yang memproklamirkan wilayahnya sendiri serta Crimea yang reunifikasi dengan Rusia pada tahun 2014.

Pada 24 September, Kiev secara resmi memberitahu bahwa Perjanjian Persahabatan bilateral tidak diperpanjang. Kesepakatan itu ditandatangani pada Mei 1997 dan mulai berlaku pada bulan April 1999. Perjanjian itu berlaku untuk periode sepuluh tahun, dan diperpanjang secara otomatis setiap 10 tahun jika tidak ada pihak yang keberatan.

Hubungan Rusia dan Ukraina jatuh dalam krisis terbaru setelah insiden di Selat Kerch. Pada hari Minggu, tiga kapal angkatan laut Ukraina yang mencoba berlayar melalui Selat Kerch dari Laut Hitam ke Laut Azov diserang dan disita oleh pasukan Rusia. Rusia mengklaim kapal-kapal itu telah melanggar perbatasannya.

Angkatan Laut Ukrainia mengatakan bahwa pihaknya telah memberi tahu Rusia sebelum perjalanan kapal-kapal itu melewati selat. Namun Rusia mengatakan tidak menerima laporan semacam itu dan kapal-kapal itu mengabaikan banyak peringatan oleh penjaga perbatasan Rusia.

Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa lebih dari 20 warga Ukraina ditahan selama ketegangan.

Ukraina menuduh Rusia melakukan "tindakan agresif" di Laut Azov setelah Rusia meresmikan jembatan di atas Selat Kerch awal tahun ini dan mulai memeriksa kapal-kapal komersial yang berlayar melalui laut dan selat.

Moskow menolak tuduhan seperti itu, mengatakan Rusia dapat menggunakan hak kedaulatannya di perairan terdekat dari Crimea dan Selat Kerch bukan merupakan bagian internasional.

Credit sindonews.com

AS dan Inggris Janjikan Dukungan untuk Ukraina

KIEV - Amerika Serikat (AS) dan Inggris menjanjikan dukungan mereka untuk Ukraina di tengah ketegangan dengan Rusia di sekitar Selat Kerch. Demikian laporan yang diturunkan media Ukraina.

Menurut kantor berita Ukrinform yang dikelola pemerintah Ukraina, Duta Besar AS untuk Ukraina, Marie Yovanovitch menyerukan perlunya deeskalasi ketegangan dan mendesak Rusia agar membebaskan para pelaut Ukraina yang ditangkap.

"AS mendukung hak Ukraina untuk membela haknya dan kami akan terus berdiri di samping orang-orang Ukraina. Dan dukungan kami tidak hanya verbal," kata Yovanovitch seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (30/11/2018).

Pernyataan itu dilontarkan Yovanovitch pada Konferensi Keamanan Maritim Internasional ke-2 di Kiev.

Duta Besar Inggris untuk Ukraina Judith Gough, yang juga berpartisipasi dalam konferensi itu, mengatakan Inggris mengutuk tindakan Rusia di Selat Kerch dan siap membantu Ukraina dalam meningkatkan kemampuan angkatan lautnya.

"Kami akan bekerja untuk pengembangan Angkatan Laut Ukraina," kata Gough pada konferensi tersebut.

Pada hari Minggu, tiga kapal angkatan laut Ukraina yang mencoba berlayar melalui Selat Kerch dari Laut Hitam ke Laut Azov diserang dan disita oleh pasukan Rusia. Rusia mengklaim kapal-kapal itu telah melanggar perbatasannya.

Angkatan Laut Ukrainia mengatakan bahwa pihaknya telah memberi tahu Rusia sebelum perjalanan kapal-kapal itu melewati selat. Namun Rusia mengatakan tidak menerima laporan semacam itu dan kapal-kapal itu mengabaikan banyak peringatan oleh penjaga perbatasan Rusia.

Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa lebih dari 20 warga Ukraina ditahan selama ketegangan.

Ukraina menuduh Rusia melakukan "tindakan agresif" di Laut Azov setelah Rusia meresmikan jembatan di atas Selat Kerch awal tahun ini dan mulai memeriksa kapal-kapal komersial yang berlayar melalui laut dan selat.

Moskow menolak tuduhan seperti itu, mengatakan Rusia dapat menggunakan hak kedaulatannya di perairan terdekat dari Crimea dan Selat Kerch bukan merupakan bagian internasional.

Hubungan antara Rusia dan Ukraina telah memburuk sejak Crimea dimasukkan ke Rusia pada Maret 2014 setelah referendum lokal, yang ditolak oleh Ukraina dan negara-negara Barat.

Credit sindonews.com

Ukraina Klaim Dua Pelabuhannya di Laut Azov Diblokade Rusia

KIEV - Menteri Infrastruktur Ukraina, Volodymyr Omelyan, mengklaim dua pelabuhan negaranya di Laut Azov; Berdyansk dan Mariupol, diblokade oleh Rusia. Setiap kala dilarang meninggalkan dan memasuki dua pelabuhan tersebut.

Omelyan mengatakan, secara keseluruhan ada 35 kapal yang telah dicegah untuk melakukan operasi normal. Menurutnya, hanya kapal yang bergerak menuju pelabuhan Rusia di Laut Azov yang diizinkan masuk.

"Tujuannya sederhana, dengan menempatkan blokade di pelabuhan Ukraina di Laut Azov, Rusia berharap akan mendorong Ukraina keluar dari wilayah kita sendiri, wilayah yang merupakan milik kita sesuai dengan semua hukum internasional yang relevan," katanya dalam sebuah pernyataan yang dirilis di Facebook, seperti dikutip Reuters, Jumat (30/11/2018).

Omelyan mengatakan 18 kapal sedang menunggu masuk ke Laut Azov, termasuk empat kapal ke Berdyansk dan 14 kapal ke Mariupol. Ada juga barisan sembilan kapal yang hendak meninggalkan Laut Azov dan delapan kapal lainnya "terdiam" di dekat dermaga pelabuhan.

Gandum dan baja adalah produk yang mendominasi pengiriman melalui pelabuhan-pelabuhan di Laut Azov.

Rusia menangkap tiga kapal Angkatan Laut Ukraina dan para awaknya pada hari Minggu di dekat semenanjung Crimea, wilayah yang dianeksasi Moskow pada 2014. Kapal-kapal dan para pelaut itu ditangkap karena dianggap memasuki perairan Rusia secara tidak sah.Tuduhan itu dibantah keras oleh Ukraina. Insiden itu juga diwarnai penembakan oleh kapal perang Moskow, di mana beberapa pelaut Kiev terluka.

Amerika Serikat dan Uni Eropa telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia atas tindakannya terhadap Ukraina sejak 2014, yakni ketika Moskow menganeksasi Crimea setelah seorang pemimpin pro-Rusia digulingkan di Kiev.

Moskow kemudian dituding mendukung separatis pro-Rusia di timur Ukraina dalam konflik di mana lebih dari 10.000 orang telah tewas. Pertempuran besar berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 2015, tetapi baku tembak yang mematikan masih sering terjadi.

Credit sindonews.com

Kelompok Houthi dan Koalisi Arab Sepakat Bahas Perdamaian Yaman

Pemberontak Houthi mengangkat senjata mereka saat merayakan kematian mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh, di Sanaa, Yaman, 4 Desember 2017. REUTERS

CB, Jakarta - Koalisi Arab dan pemberontak Houthi yang bertempur dalam perang Yaman, sepakat membahas perdamaian yang disponsori PBB di Swedia minggu depan.
PBB telah berupaya menggagas dialog antara pemerintah yang didukung Arab Saudi yang dipimpin oleh Abdrabuh Mansour Hadi dan pemberontak Houthi yang mendapat dukungan Iran, untuk menyepakati kerangka perdamaian.
Sebelumnya rencana dialog perdamaian di Jenewa, Swiss, pada September batal setelah Houthi tidak hadir.

Martin Griffiths, Utusan Khusus PBB untuk Yaman, tiba di Yaman untuk melakukan perundingan dengan kelompok pemberontak Houthi. Sumber: Mohamed al-Sayaghi/Reuters/aljazeera.com
Mohammed Ali al-Houthi, kepala Komite Revolusi Tertinggi Houthis, mengatakan delegasi mereka akan tiba di Swedia pada 3 Desember, seperti dilaporkan dari Reuters, 30 November 2018.
"jika keamanan keberangkatan dan kepulangan kami dijamin, maka ada indikasi positif perdamaian menjadi prioritas," tutur Ali.

TV Al Arabiya milik Saudi mengatakan bahwa rombongan Hadi akan tiba setelah Houthi.
Seorang juru bicara Martin Griffiths, utusan khusus PBB, menolak memberikan tanggal perundingan tetapi Michael Aron, duta besar Inggris yang bermarkas di Riyadh untuk Yaman, menulis di Twitter bahwa konsultasi Swedia yang dipimpin oleh utusan PBB akan dilakukan pada pekan depan.

Seorang wanita menggendong putranya yang mengalami malnutrisi di pusat pengobatan malnutrisi di Sanaa, Yaman, 7 Oktober 2018. Amal Hussein menjadi potret kengerian perang Yaman, yang telah membawa negara ini menuju kehancuran dan krisis kemanusiaan terburuk. REUTERS/Khaled Abdullah
Griffiths bertemu dengan perwakilan partai politik Yaman di Yordania. Dua dari mereka mengatakan Griffiths berharap untuk menggelar pembicaraan damai pada 4 Desember, tetapi tergantung pada evakuasi 50 Houthi yang terluka.

Upaya untuk mengadakan pembicaraan pada September gagal setelah Houthi meminta jaminan bahwa pesawat mereka tidak akan diperiksa. Mereka juga ingin mengevakuasi beberapa orang yang terluka ke Oman.
Menteri luar negeri Inggris Jeremy Hunt mengatakan Arab Saudi bersedia mengevakuasi Houthi yang terluka. Sementara Kuwait menawarkan untuk menyediakan pesawat untuk kedua belah pihak menuju Stockholm.

Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt, mendesak pemerintah Arab Saudi agar mengungkap kasus pembunuhan kolumnis Jamal Khashoggi dan menghentikan perang di Yaman. Reuters
PBB berharap untuk menghentikan pertempuran di sekitar Hodeidah, titik masuk untuk sebagian besar impor komersial Yaman dan pasokan bantuan penting, sebagai langkah awal menuju gencatan senjata yang lebih luas.

Koalisi Arab pimpinan Arab Saudi melanjutkan serangannya untuk merebut pelabuhan bulan ini, namun PBB khawatir bahwa serangan dapat menyebabkan kelaparan di Yaman, di mana diperkirakan 8,4 juta orang terancam kelaparan.
Kelompok Houthi telah setuju untuk menyerahkan pengelolaan pelabuhan utama Yaman tersebut ke PBB, tetapi pihak-pihak yang bertempur berdebat siapa yang harus mengendalikan kota.

Credit tempo.co

MBS Mau Dituntut Soal Jamal Khashoggi, Apa Kata Wamen Argentina?

Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Sumber: Hamad I Mohammed/Reuters/Aljazeera

CB, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri Argentina mengatakan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman memiliki kekebalan diplomatik selama kunjungannya ke KTT G20, di tengah laporan seorang jaksa di Argentina yang hendak menuntutnya atas kasus Jamal Khashoggi dan pelanggaran HAM di Yaman.
"Kami telah mengatakan bahwa Pangeran Saudi di sini mewakili sebuah negara, sebuah negara berdaulat yang merupakan anggota G20, dan dalam posisi itu ia memiliki kekebalan," kata Wakil Menteri Luar Negeri Argentina Daniel Raimondi, seperti dilaporkan dari Sputniknews, 30 November 2018.

Ketika ditanya apakah presiden Argentina akan bertemu dengan Putra Mahkota selama kunjungannya ke negara itu, Raimondi menjawab, "Tidak untuk saat ini".

Wakil Menteri Luar Negeri Argentina Daniel Raimondi.[enaun.mrecic.gov.ar]
Menanggapi pertanyaan tentang prospek pertemuan di tingkat menteri luar negeri, Raimondi mengatakan bahwa belum ada yang dijadwalkan, tetapi kemungkinan pertemuan bisa terjadi.
Pernyataan Wamenlu Argentina muncul setelah kelompok advokasi internasional Human Rights Watch mengumumkan bahwa jaksa federal di Argentina, Ramiro Gonzalez, telah setuju untuk mengambil kasus Jamal Khashoggi terhadap Mohammed bin Salman yang diduga terlibat pembunuhan Khashoggi.

Dilaporkan oleh TIME, Human Rights Watch (HRW) telah mengajukan petisi kepada otoritas Argentina untuk mengadili pangeran Saudi atas sejumlah kejahatan, termasuk kematian warga sipil selama perang di Yaman dan penyiksaan terhadap warga Arab Saudi. Berdasarkan prinsip yurisdiksi universal. HRW berpendapat pangeran dapat diadili di luar negara-negara yang diduga melakukan pelanggaran.
Jaksa penuntut federal Argentina Ramiro González menerima kasus, ungkap HRW pada Rabu 28 November.

Sejumlah jurnalis freelance Indonesia melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018. Aksi ini menuntut kejelasan atas hilangnya jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, setelah memasuki Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki pada 2 Oktober lalu. TEMPO/Muhammad Hidayat
Langkah ini cenderung bersifat simbolis, karena mustahil tuntutan bisa dimulai sebelum putra mahkota meninggalkan Argentina. Tetapi langkah hukum memberikan pukulan memalukan bagi citra Mohammed bin Salman.
"Pengadilan Argentina telah mengirim pesan yang jelas bahwa bahkan pejabat yang kuat seperti Mohammed bin Salman tidak berada di atas hukum dan akan diselidiki jika terlibat dalam kejahatan berat," kata Direktur Eksekutif HRW Kenneth Roth."Para pemimpin dunia sebaiknya berpikir dua kali sebelum berfoto di samping seseorang yang mungkin sedang diselidiki karena kejahatan perang dan penyiksaan."

Seorang juru bicara kementerian luar negeri Argentina meragukan langkah hukum Human Rights Watch akan berhasil.
Jika pembebasan berlaku untuk pangeran, maka hanya pengadilan tinggi Argentina yang dapat mendengar kasus Jamal Khashoggi dan pelanggaran HAM di Yaman, dan ini belum termasuk kemungkinan hambatan lain seperti langkah hukum balasan dari pihak Mohammed bin Salman.

Credit tempo.co

Dukungan Trump kepada Pangeran Saudi sulitkan Turki

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (kiri) dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pernyataan kepada media di Ruang Roosevelt Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat, Selasa (16/5/2017).

Istanbul (ANTARA News) - Dukungan tak tergoyahkan yang diberikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada putera mahkota Arab Saudi menyebabkan Turki berada dalam pilihan sulit, delapan pekan sejak pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul.

Semakin lama Turki menghadapi Arab Saudi mengenai siapa sebenarnya yang memerintahkan operasi itu, semakin bertambah risiko Ankara terisolasi, sementara negara-negara lain mengesampingkan kekecewaan mereka dan kembali berbisnis dengan negara penghasil minyak terbesar di dunia itu.

Kebuntuan berkepanjangan dengan Riyadh juga dapat membahayakan hubungan yang rapuh antara Turki dengan Washington, jika negara itu memaksa Trump memilih satu di antara kekuatan-kekuatan kawasan yang bersaing tersebut.

Dilema Turki pekan ini mewarnai konferensi tingkat tinggi (KTT) kekuatan-kekuatan ekonomi dunia yang tergabung dalam Kelompok 20 (G20). Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman dapat bertemu di sana, kata pejabat-pejabat Turki.

Tanpa menyebut nama dia, Erdogan telah berulang-ulang menyarankan pangeran itu menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pembunuhan tersebut, sementara salah seorang penasihatnya telah terus terang mengatakan bahwa penguasa Arab Saudi sebenarnya itu berada di balik pembunuhan Khashoggi.

Tapi dalam pidato-pidatonya belakangan ini, Erdogan telah menghindari pembicaraan mengenai kematian Khashoggi sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah dia mungkin melembutkan sikapnya kepada putra mahkota berusia 33 tahun itu, yang kemungkinan memimpin Arab Saudi selama beberapa dekade ke depan.

"Pertemuan mungkin akan berlangsung. Keputusan akhir belum dibuat," kata sumber politik senior, beberapa saat sebelum keberangkatan Erdogan untuk menghadiri KTT di Argentina. "Arab Saudi merupakan negara yang penting bagi Turki ... tak seorangpun menginginkan hubungan menjadi terganggu akibat pembunuhan Khashoggi."

Erdogan memiliki hubungan baik dengan Raja Salman, tapi hubungan keduanya menjadi tegang akibat langkah-langkah Saudi, termasuk blokade Qatar, yang dilakukan putra Salman itu.

Credit antaranews.com

Gara-gara Dukung Palestina Merdeka, Kontributor CNN Dipecat

WASHINGTON - Media Amerika Serikat (AS), CNN, mengakhiri hubungan kerja dengan komentator Marc Lamont Hill. Dia dipecat karena menyerukan Palestina merdeka dalam sebuah pidato.

Pemecatan itu diumumkan pada hari Kamis."Hill tidak lagi di bawah kontrak dengan CNN," bunyi pengumuman media tersebut.

Keputusan untuk mengakhiri hubungan kerja itu muncul setelah kecaman terhadap pidato Hill meningkat. Dia berpidato pada sebuah acara yang ditujukan untuk solidaritas dengan Palestina pada awal pekan ini.

Dalam pidatonya, Hill menyatakan dukungan untuk memboikot Israel. Dia juga menyatakan bahwa solusi yang adil terhadap konflik Israel-Palestina adalah membuat "Palestina bebas dari sungai hingga laut".

Usai dipecat, Marc Lamont Hill tetap menyuarakan sikapnya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dia menuliskan sikapnya itu di Twitter.

"Saya mendukung kebebasan Palestina. Saya mendukung penentuan nasib sendiri Palestina. Saya sangat kritis terhadap kebijakan dan praktik Israel," tulis dia via akun @marclamonthill, Jumat (30/11/2018).

"Saya tidak mendukung anti-Semitisme, membunuh orang Yahudi, atau hal-hal lain yang dikaitkan dengan pidato saya. Saya telah menghabiskan hidup saya untuk melawan hal-hal ini," lanjut dia.

Kecaman terhadap Hill bermunculan setelah pidatonya dianggap menyerukan penghancuran Israel. "Saya percaya pada satu negara demokrasi sekuler untuk semua orang. Ini adalah satu-satunya cara Palestina yang bersejarah itu akan bebas," ujarnya, merespons kecaman tersebut.

Para pejabat Israel dan organisasi Yahudi di AS mengecam pidatonya. Mereka lantas meminta CNN untuk berhenti mengundangnya ke studio.

Dani Dayan, Konsul Jenderal Israel di New York, mengatakan; "Lamont Hill menyerukan penghapusan Negara Israel dari peta. Sebelumnya dia menyatakan kekagumannya pada tokoh anti-Semit Louis Farrakhan."

Dayan menyebut Hill seorang yang rasis, fanatik, anti-Semit.

Michael Koplow dari Forum Kebijakan Israel, yang bekerja untuk mempromosikan solusi dua-negara dan kritis terhadap kebijakan pemukiman Israel, menyatakan; "Hill, dalam semangat gigihnya untuk menjadikan Israel untuk non-eksistensi, bersikeras pada maksimalimalisme Palestina yang bahkan tidak dianut oleh PLO (Organisai Pembebasan Palestina) itu sendiri, yang merupakan perwakilan resmi rakyat Palestina."

Glenn Greenwald, jurnalis senior yang terkenal karena mempublikasikan bocoran dokumen penyadapan dari mantan kontraktor NSA Amerika Serikat, mengecam keras keputusan CNN.

"Tolong baca ini. CNN dapat melakukan hal pengecut dan pemecatan @marclamonthill karena komentar Israel yang 100% mainstream dan dapat diterima di antara mereka yang tahu tentang perdebatan. Di AS, satu-satunya posisi yang diizinkan adalah solusi 2-negara' meskipun Israel membuat hal ini dongeng," tulis Greenwald via akun @ggreenwald.

"Ekspansi tak berujung dari permukiman ilegal Israel telah membuat solusi 2-negara menjadi tidak mungkin. Ini diakui secara terbuka di Israel. Hanya kemungkinan nyata adalah a) 1-negara dengan hak yang sama atau b) apartheid. Di AS, mengakui ini dilarang, maka noda ada di @marclamonthill," lanjut jurnalis itu membela Hill.

Credit sindonews.com

Kelompok parlemen Inggris definiskan Islamofobia

Penyanyi dan penulis lagu Inggris Yusuf Islam, yang dulu dikenal dengan nama Cat Stevens, memegang rambutnya saat ia melihat dirinya di pantulan kaca di pialanya, di Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony ke-29 di Barclays Center, Brooklyn, New York, Amerika Serikat, Kamis (10/4). (REUTERS/Lucas Jackson )

London (CB) - Satu kelompok Parlemen mengenai orang Muslim Inggris telah mengeluarkan laporan yang menjabarkan definisi Islamofobia dan telah disahkan oleh anggota Parlemen, pegiat masyarakat dan organisasi antar-kepercayaan.

Laporan tersebut yang disusun bersama oleh anggota Parlemen Dominis Grieve, Anna Soubry dan West Streeting dan disiarkan pada Selasa dalam acara di Parlemen.

Laporan itu mengatakan, "Islamofobia berasal dari rasisme dan adalah satu jenis rasisme yang membidik pernyataan mengenai Islam."

Kelompok tersebut meluncurkan satu proyek pada April untuk menetapkan Islamofobia dengan cara yang bisa diterima baik oleh semua masyarakat Muslim Inggris serta cara yang bisa "berlaku pada seluruh lapisan pemerintah, masyarakat dan organisasi sektor swasta".

Selama kegiatan pengumpulan data, anggotanya mengumpulkan keterangan dari banyak peristiwa Islamofobia yang dihadapi umat Muslim, kata Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Peristiwa itu meliputi petasan yang dilemparkan ke kotak surat satu keluarga sehingga mereka dipaksa pindah, pelecehan lisan terhadap Muslimah muda karena mereka memakain hijab dan seorang Muslim yang diludahi dan dilempari telur.

Laporan tersebut menyoroti bahwa tak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensahkan definisi mengenai Islamofobia meskipun pemerintah mengakui dampak negatifnya pada masyarakat Muslim Inggris.

Dalam artikel terpisah yang ditulis di Independent, Soubry mengatakan, "Islamofobia adalah satu bentuk rasisme --seperti anti-semitisme, sudah waktunya itu mempunyai definisinya sendiri."

Laporan itu juga memberi analisis mendalam mengenai betapa orang Muslim yang tinggal di Inggris dengan kuat mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Inggris, memperlihatkan kesetiaan pada Inggris dan percaya bahwa Islam dan cara hidupnya cocok dengan cara hidup dan nilai-nilai Inggris.

Kelompok Parlemen Semua Pihak mengenai Muslim Inggris didirikan pada 2017 dan dipimpin bersama oleh Soubry dan Streeting.

Selama beberapa tahun belakangan, telah ada peningkatan tajam dalam kejahatan kebencian anti-Islam di Inggris. Pada tahun 2017 tercarat sejumlah serangan Islamofobia. Tell Mama, satu kelompok pemantan banyak-kepercayaan, mencatat lebih dari 1.200 laporan mengenai peristiwa Islamofobia, naik 26 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Credit antaranews.com

Israel Hentikan Kerja Sama Keamanan di Tepi Yerusalem Timur

permukiman illegal di Yerusalem Timur dan Tepi Barat

Foto: VOA

Penghentian kerja sama sebagai balasan atas penangkapan Issam Aqel.

CB, RAMALLAH -- Otoritas Israel memutuskan untuk menghentikan kerja sama keamanan dengan Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) di pinggir Yerusalem Timur. Demikian laporan media Israel pada Kamis (29/11).

"Israel memutuskan untuk menghentikan kerja sama keamanan dengan cara resmi dan menyeluruh di daerah Yerusalem Timur yang berada di bawah kendali PNA," kata Lembaga Penyiaran Israel.

Keputusan tersebut, katanya, diambil sebagai reaksi atas penangkapan Issam Aqel, yang dituduh menyerahkan dan menjual harta Palestina kepada pemukim Yahudi.

Dua bulan lalu, PNA telah menangkap Issam Aqel, warga negara Amerika-Palestina, dan sejumlah orang yang dituduh menjual satu rumah di Kota Tua Yerusalem kepada pemukim Yahudi.

Dengan menghentikan kerja sama keamanan, kata Lembaga Penyiaran Israel, otoritas Israel berusaha menekan PNA agar membebaskan Aqel. "Tel Aviv mungkin melakukan tindakan lain terhadap PNA jika PNA terus menahan dia," katanya.

Belakangan, penguasa Israel telah menangkap sejumlah anggota Faksi Fatah di Yerusalem termasuk Wali Kota Jerusalem di PNA Adnan Ghaith.

Ghaith diciduk dari rumahnya di Permukiman Silwan di Jerusalem yang diduduki pada Ahad. Kantor Berita Palestina, WAFA, pada Kamis melaporkan PNA menghadapi tekanan yang sangat kuat dan ancaman agar membebaskan Aqel.

Perkembangan paling akhir itu terjadi sehari setelah Duta Besar AS untuk Israel David Friedman menyeru PNA agar membebaskan Aqel.

Credit republika.co.id

Erdogan: Turki Akan Cegah Israel Padamkan Lampu Yerusalem

ISTANBUL - Turki akan mencegah penjajah Israel dari mematikan lampu-lampu kota suci Yerusalem. Hal itu dikatakan oleh Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan.

Berbicara pada sesi pembukaan pertemuan ke-34 Komite Tetap untuk Kerja Sama Ekonomi dan Komersial Organisasi Kerja Sama Islam (COMCEC) yang diadakan di Istanbul, Turkis, Erdogan memuji apa yang ia gambarkan sebagai pengorbanan rakyat Palestina dalam mempertahankan Yerusalem.

"Selama Muslim membela hak, keadilan dan kebebasan, Palestina akan terus ada," ujarnya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (30/11/2018).

"Sejarah bagi kami bukanlah serangkaian peristiwa yang telah terjadi, tetapi ini adalah sumber pelajaran yang kami gunakan untuk mendapatkan kekuatan dan keberanian," kata Erdogan.

Pemimpin Turki itu menyampaikan salamnya kepada para pemuda dan pemudi Palestina yang mengorbankan hidup mereka untuk membela Yerusalem, dan kepada para pengungsi Palestina yang menitikkan air mata selama 70 tahun merindukan tanah air mereka.

"Saya mengirim ucapan khusus ke tanah peradaban dan perdamaian, Palestina, dan al-Quds al-Sharif, jantung dunia Islam," ujar Erdogan.

Ia lantas meminta umat Islam untuk tidak jatuh ke dalam perangkap mereka yang mencoba bermain pada perbedaan Islam.

"Kita seharusnya tidak memasang tembok baru, batas baru di hati kita di wilayah ini yang perbatasannya berlumuran darah," Presiden Turki itu menekankan.

Credit sindonews

RS Gaza Kewalahan Tangani Ribuan Korban Serangan Israel

Warga melintasi bangunan yang hancur akibat serangan Israel ke Kota Gaza, Rabu (14/11).

Foto: AP/Hatem Moussa

Dokter Lintas Batas atau MSF menyebut korban yang mereka tangani hingga 6.000 orang

CB, GAZA -- Sebuah organisasi paramedis internasional menyatakan kesulitan menangani korban luka dari pihak Palestina yang terus bertambah beberapa hari terakhir. Dokter Lintas Batas atau disebut MSF mengatakan, pihaknya mendapat ribuan korban luka akibat serangan tentara Israel sejak protes besar-besaran warga Palestina dimulai pada Maret lalu.

Para korban yang terpaksa tidak dapat ditangani dengan maksimal karena keterbatasan tenaga medis, fasilitas dan obat-obatan, harus mengalami infeksi bahkan kelumpuhan permanen. Anggota paramedis dari Doctors Without Borders itu menghitung kira-kira korban luka yang ia lihat mencapai 6.000 orang. Sekitar 1.000 orang, dilaporkan harus diamputasi bahkan tewas.

"Pasien sebanyak ini seharusnya mendapat perawatan medis terbaik di dunia. Tapi di Gaza, ini merupakan sebuah kemustahilan," kata dia seperti dikutip Al-Jazeera, Kamis (29/11) waktu setempat.

LSM tersebut meminta pemerintah Israel untuk mempersilakan korban yang terluka agar mendapat perawatan medis sesuai kebutuhannya. "Konsekuensinya, jika para korban tidak diberikan perawatan dengan luka parah seperti itu mereka akan lumpuh permanen dan tergantung dengan bantuan keluarganya," ucapnya.

Hingga saat ini, tentara Israel masih memblokade jalur Gaza sejak Maret lalu. Di sisi lain, Hamas, tetap memasok senjata untuk menyerang tentara Israel.

Setidaknya 235 warga Palestina terbunuh sejak kerusuhan pecah Maret lalu, kebanyakan korban tewas disebabkan oleh tembakan tentara Israel, baik dari senjata api, tank, dan serangan udara.

Dalam periode yang sama, dua tentara Israel tewas karena ditembak oleh penembak jitu Palestina dan tewas karena tertembak oleh sesama tentara Israel dalam sebuah operasi di jalur Gaza.

Credit republika.co.id

71 Tahun Lalu PBB Restui Partisi Wilayah Palestina

Warga Palestina shalat Jumat di kompleks Masjid Al Aqhsa Yerusalem, Jumat (18/5). Penjajah Israel membuka akses wilayah ini bagi jamaah Shalat Jumat wanita, anak-anak, dan laki-laki berumur di atas 40 tahun.

Foto: ALAA BADARNEH/EPA EFE

Melalui Resolusi PBB Israel mendapat 55 persen wilayah Palestina

CB, Pada 71 tahun silam, tepatnya 29 November 1947 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih untuk partisi Palestina dan pembentukan negara Yahudi yang independen. Meskipun, ada oposisi yang kuat dari negara-negara Arab.

Melalui Resolusi PBB 181 yang didukung 33 negara, sebanyak 13 negara menolak, dan 10 lainnya netral, tanah Palestina dipecah belah menjadi wilayah untuk Yahudi dan Arab. Yang menjadi cikal bakal berdirinya negara zionis Israel.

Kasarnya Yahudi mendapat 55 persen wilayah dan pihak Arab 45 persen. Orang-orang Arab yang marah lalu memulai perang. Dan kalah.

Konflik antara orang Yahudi dan Arab di Palestina dimulai sekitar 1910-an, ketika keduanya mengklaim wilayah yang dikuasai Britania Raya atau Inggris.

Kaum Yahudi merupakan kaum Zionis. Periode Dreyfus menandai imigrasi kaum Yahudi Eropa yang kemudian menetap di Kanada, Inggris, Australia, dan Afrika Selatan. Sebagian lagi bermigrasi ke wilayah Kekhalifahan Ustmaniyah yang disebut Palestina.

Penduduk asli Palestina Arab, berupaya membendung imigrasi Yahudi dan mendirikan negara Palestina yang sekuler. Pada akhir Perang Dunia II, sekitar 1945, Amerika Serikat mengambil perkara Zionis.

Inggris, tidak dapat menemukan solusi praktis, merujuk masalah ke PBB, yang pada 29 November 1947, memilih untuk mempartisi Palestina.

Kaum Yahudi harus memliki lebih banyak penduduk dari Palestina. Orang-orang Arab Palestina, dibantu oleh para sukarelawan dari negara-negara lain, berperang melawan pasukan Zionis, tetapi orang-orang Yahudi memegang kendali penuh atas bagian Palestina yang dialokasikan oleh PBB dan beberapa wilayah Arab.

Pada 14 Mei 1948, Inggris mengundurkan diri dengan berakhir mandatnya, dan Negara Israel diproklamasikan oleh Ketua Badan Yahudi David Ben-Gurion. Keesokan harinya, pasukan dari Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak menyerbu Israel.

Credit republika.co.id

Bombardir Suriah, Israel Bantah Pesawat Tempurnya Ditembak Jatuh

TEL AVIV - Militer Israel membombardir sejumlah pangkalan di Suriah selatan yang diklaim sebagai basis militan pro-Iran, semalam waktu setempat atau Jumat (30/11/2018) dini hari WIB. Tel Aviv membantah laporan yang menyebut pesawat tempurnya ditembak jatuh sistem pertahanan Damaskus selama serangan berlangsung.

Selain pangkalan milisi pro-Iran, serangan semalam juga dilaporkan menghantam gudang senjata milik rezim Teheran di Suriah selatan. Ledakan juga dilaporkan terjadi di dalam dan di sekitar Ibu Kota Suriah, Damaskus, tepatnya di dekat bandara internasional negara itu.

"Pasukan Israel membombardir selama satu jam posisi di pinggiran selatan dan barat daya Damaskus serta di selatan Suriah di perbatasan provinsi Quneitra," kata Direktur Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, Rami Abdel Rahman, seperti dikutip dari Times of Israel.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menolak mengomentari serangan udaranya. Namun, mereka membantah laporan kantor berita SANA yang menyebut sebuah pesawat tempur Tel Aviv dan empat rudal lainnya ditembak jatuh sistem pertahanan udara Damaskus.

"Laporan-laporan soal pesawat Israel atau platform udara Israel lainnya yang dihantam adalah salah," kata IDF dalam sebuah pernyataan.

IDF juga sedang menyelidiki laporan pendaratan proyektil di wilayah Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Proyektil itu diduga sisa dari rudal yang ditembakkan militer Suriah.

“Sistem pertahanan udara mengidentifikasi peluncuran tunggal (misil) menuju lapangan terbuka di Dataran Tinggi Golan. Pada titik ini tidak jelas apakah memang ada dampak di wilayah kita (atau tidak). Tentara mencarinya di daerah itu," kata IDF.

Menurut pemantauan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, serangan Israel pada Kamis malam serbuan pertama sejak Suriah secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat mata-mata Rusia, Il-20, yang menewaskan 15 tentara Moskow pada 17 September 2018.

Pesawat Il-20 itu ditembak oleh sistem rudal S-200 Suriah yang sedang merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel di Latakia. Moskow menyalahkan Tel Aviv atas insiden dan merespons dengan memasok sistem pertahanan udara S-300 kepada pasukan Damaskus.

Sistem pertahanan rudal S-300 dikirim ke Suriah bulan lalu, tetapi diyakini belum digunakan oleh pasukan Suriah, karena tim pertahanan udaranya masih perlu dilatih Moskow untuk mengoperasikannya.

Credit sindonews.com

Suriah Dilaporkan Tembak Jatuh 4 Rudal dan Pesawat Tempur Israel

DAMASKUS - Sistem pertahanan udara Suriah menembak jatuh sejumlah target musuh di wilayah selatan negara tersebut, Jumat (30/11/2018). Kantor berita SANA mengutip sumber keamanan Damaskus menyatakan empat rudal dan sebuah pesawat tempur Israel merupakan target yang dijatuhkan.

Insiden ini terjadi di wilayah al-Kiswah. Sumber tersebut mengatakan, rudal-rudal musuh telah gagal mencapai targetnya karena ditembak jatuh.

Belum jelas sistem pertahanan apa yang digunakan militer Damaskus tersebut, mengingat senjata pertahanan tercanggih yang dimiliki yakni sistem rudal S-300 Rusia baru saja dipasok ke pasukan Presiden Bashar al-Assad.

"Sistem pertahanan udara kami menghalau serangan beberapa target musuh di daerah Al-Kiswah di selatan negara ini dan menembak jatuh," bunyi siaran stasiun televisi Ikhbariya, mengutip sumber militer Suriah, Jumat (30/11/2018).

Sebelumnya, Presiden Suriah Bashar Assad mengatakan bahwa dia tidak mengecualikan serangan terhadap AS atau yang lainnya kapan saja selama mereka terus melanggar hukum internasional. Assad menegaskan bahwa Suriah akan terus memperkuat pertahanan udaranya.

Asal-usul empat rudal yang diklaim ditembak jatuh militer Suriah belum bisa dikonfirmasi. Namun, Israel dilaporkan pernah melakukan serangan rudal terhadap pos militer di daerah Kiswah pada bulan Mei lalu.

Pada Desember 2017, situs militer di sekitar Kiswah juga jadi sasaran serangan udara Israel yang saat itu sekitar 10 bangunan menjadi target.

Kiswah, terletak sekitar 13 kilometer (8 mil) selatan Damaskus, adalah sebuah kota di Rif Dimashq. Kota itu memiliki populasi sekitar 43.000 orang.

Credit sindonews.com

Pembicaraan perdamaian Suriah di Astana tolak agenda separatis

Warga memeriksa kerusakan di sebuah lokasi yang terkena serangan udara di kota yang dikuasai pemberontak Idlib, Suriah, Selasa (7/2/2017). (REUTERS/Ammar Abdullah/cfo/17)

Ankara, Suriah (CB) - Agenda separatis yang merusak keutuhan wilayah dan kedaulatan Suriah ditolak selama babak ke-11 pembicaraan perdamaian Suriah, yang baru saja berakhir, di Astana, Kazakhstan, kata Kementerian Luar Negeri Turki pada Kamis.

"Dalam pertemuan tersebut, upaya yang dilancarkan bagi penyelesaian politik konflik Suriah dikoordinasikan dan perkembangan di lapangan dibahas," kata kementerian itu di dalam satu pernyataan.

Para peserta menolak semua upaya untuk menciptakan kondisi yang dipaksakan di lapangan dengan dalih memerangi terorisme, dan menyampaikan tekad mereka "untuk dengan tegus menentang agenda separatis yang bertujuan merusak kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah serta keamanan nasional negara tetangga", tambah pernyataan tersebut.

Babak pembicaraan dua-hari itu berakhir pada Kamis dengan satu pertemuan antara wakil Rusia dan Pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad di Ibu Kota Kazakhstan, Astana.

Kementerian tersebut menyatakan para peserta kembali menegaskan tekad bersama mereka untuk meningkatkan konsultasi dan menuntaskan pembentukan komite konstitusional sesegera mungkin.

Tekad para peserta untuk sepenuhnya melaksanakan Memorandum mengenai Stabilisasi Situasi di Daerah Penurunan Ketegangan Idlib kembali disampaikan, kata Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam. Mereka menekankan pentingnya gencatan senjata yang langgeng di Idlib, kata Kementerian Luar Negeri Turki.

Menurut kementerian itu, para peserta menyambut baik pembebasan tambil balik dan serentak beberapa orang, yang ditahan oleh kelompok oposisi dan pemerintah, pada 24 November sebagai proyek perintis Kelompok Kerja mengenai Pembebasan Tahanan/Orang yang Diculik, Penyerahan Jenazah dan Pengidentifikasian Orang yang Hilang.

Menurut pernyataan tersebut, babak ke-12 pertemuan tingkat tinggi mengenai Suriah akan diselenggarakan pada Februari 2019 di Astana.

Kesepakatan Idlib

Pertemuan pertama di Astana untuk mencapai gencatan senjata di Suriah diselenggarakan pada Januari 2017.

Sembilan pertemuan diselenggarakan di Astana, sedangkan yang ke-10 diadakan di Sochi, Rusiah, pada Juli 2018.

Deklarasi akhir pertemuan puncak Juli --yang diselenggarakan oleh negara penjamin-- di Rusia menyoroti pembentukan satu komite konstitusional buat Suriah.

Pada 5 Juli, Komisi Perundingan Suriah mengajukan daftar 50 calon untuk mewakili oposisi Suriah di dalam komite konstitusional kepada utusan PBB untuk Suriah yang sudah berakhir masa jabatannya Staffan de Mistura.

Setelah satu pertemuan di Sochi antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin pada 17 September, kedua pihak sepakat untuk menciptakan zona demiliterisasi -- tempat semua tindakan agresi dengan tegas dilarang -- di Idlib.

Berdasarkan ketentuan dalam kesepakatan itu, kelompok oposisi di Idlib akan tetap berada di daerah tempat mereka sudah ada, sementara Rusia dan Turki akan melakukan patroli gabungan di daerah tersebut guna mencegah berlanjutnya pertempuran.

Pada 10 Oktober, Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan bahwa oposisi Suriah dan kelompok lain anti-pemerintah telah menyelesaikan penarikan senjata berat dari zona demiliterisasi Idlib.

Meskipun ada kesepakatan gencatan senjata, Pemerintah Bashar al-Assad dan sekutunya telah melanjutkan serangan bersekala rendaha di zona penurunan ketegangan Idlib.

Konflik di Suriah meletus pada 2011, ketika Pemerintah Bashar menindas demonstrasi dengan kekuatan berlebihan.

Credit antaranews.com

Hillary Clinton Sebut Donald Trump Tutupi Kasus Jamal Khashoggi

CB, Jakarta - Hillary Clinton mengatakan Presiden Donald Trump ikut andil menutupi pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.
Dalam wawancara selama tur di Toronto, Hillary Clinton mengkritik pemerintahan Trump atas pembunuhan Khashoggi.

Clinton, yang merupakan saingan Trump dalam pemilihan presiden AS 2016, menuduh tanggapan pemerintahan Trump terhadap kematian Khashoggi hanya untuk melindungi kepentingan Trump dan rekan-rekannya.

Pendemo memegang poster dengan gambar wartawan Saudi, Jamal Khashoggi di luar konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, 25 Oktober 2018. REUTERS
"Kita memiliki seorang presiden yang ikut andil menutupi apa yang terjadi di konsulat atau kedutaan (Arab Saudi) ketika Khashoggi dibunuh," kata Clinton, seperti dilaporkan dari The Independent, 30 November 2018.
"Dan kita memiliki presiden bersama orang-orang terdekatnya yang memiliki kepentingan komersial pribadi," tambahnya.

Awal November, CIA melaporkan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, terlibat dalam memerintahkan pembunuhan Khashoggi. Arab Saudi telah berulang kali membantah keterlibatan putra mahkota, dan Jaksa Agung Arab Saudi mengatakan pembunuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang mengambil inisiatif membunuh Khashoggi tanpa sepengetahuan pangeran.
Donald Trump tak mengacuhkan laporan CIA dan menuntut penyelidikan atas kematian Khashoggi terus dilanjutkan.
"Saya benci kejahatan dan saya benci atas apa yang terjadi, dan saya juga benci menutupi kejahatan," kata Trump."Dan biar saya tegaskan, Putra Mahkota lebih benci hal itu dibanding saya."

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memegang grafik penjualan perangkat keras militer saat berbincang dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 20 Maret 2018. (AP Photo/Evan Vucci)

Sanksi konkrit AS sejauh ini adalah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap 17 pejabat Arab Saudi, termasuk asisten senior pangeran, Saud al Qahtani, menurut laporan Reuters.
Sementara Trump mengatakan dia tidak ingin membahayakan bisnis AS dan menentang tekanan kuat dari anggota parlemen untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat terhadap Arab Saudi.

Trump dan pejabat pemerintah mengatakan tetap akan melanjutkan hubungan hangat dengan Arab Saudi dan mengklaim bahwa sanksi atau hukuman terhadap Arab Saudi dapat mempengaruhi harga minyak dan kesepakatan senjata dengan AS.
"Jika kalian ingin harga minyak menembus US$ 150 (Rp 2,1 juta) per barel...yang harus kalian lakukan adalah memutuskan hubungan kami dengan Arab Saudi," kata Trump pekan lalu.
Meskipun skandal Jamal Khashoggi menjerat Mohammed bin Salman, Donald Trump tetap membenarkan dukungannya kepada Arab Saudi dengan mengklaim Kerajaan Saudi sangat penting sebagai benteng pertahanan terhadap Iran.

Credit tempo.co

Kasus Khashoggi Disorot, AS Nekat Jual Sistem Rudal THAAD ke Saudi

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) tetap nekat menjual sistem pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) kepada Arab Saudi meskipun kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi sedang jadi sorotan masyarakat internasional. Kedua pihak sudah meneken dokumen penawaran dan penerimaan senjata pertahanan buatan Lockheed Martin tersebut.

Mengutip Reuters, Jumat (30/11/2018), dokumend-dokumen itu diteken para pejabat Riyadh dan Washington pada hari Senin lalu. Departemen Luar Negeri AS mengatakan kontrak pembelian paket sistem rudal THAAD senilai USD15 miliar atau lebih dari Rp215,5 triliun.

Dalam sejumlah dokumen resmi itu, Riyadh membeli 44 peluncur, misil, dan peralatan lain terkait sistem THAAD.

Laporan tentang penandatanganan dokumen penjualan senjata pertahanan itu muncul hampir bersamaan ketika Menteri Pertahanan James Mattis dan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo membela Saudi dari kemarahan Senat atas pembunuhan Khashoggi dan perang berdarah di Yaman.

Mattis menyebut Riyadh sangat "fundamental" untuk keamanan regional dan Israel, serta penting untuk kepentingan AS sendiri.

"Kami jarang bebas bekerja dengan mitra tanpa cacat," ujar Mattis yang blakblakan tentang Saudi. Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa hubungan AS dengan Kerajaan Saudi tidak dapat dihentikan bahkan ketika Washington mengutuk kematian Khashoggi.

Dalam komentarnya, Mattis juga secara tidak langsung melindungi Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) dari tuduhan sebagai dalang pembunuhan Khashoggi. Pemerintah Riyadh juga telah menegaskan kematian wartawan pengkritik kerajaan itu hasil dari "operasi nakal" yang tidak ada kaitannya dengan MBS maupun Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud.

"Kami tidak memiliki jejak (yang menunjukkan) Putra Mahkota terlibat, tidak ada dari komunitas intelijen atau siapa pun. Tidak ada smoking gun," kata Mattis kepada wartawan.

Pompeo setuju dengan rekannya tersebut. Menurutnya, tidak ada pelaporan langsung yang menghubungkan MBS dengan perintah untuk membunuh sang jurnalis.

Pernyataan mereka bertentangan dengan penilaian CIA yang telah bocor ke media. Penilaian itu menyebut MBS secara pribadi memerintahkan pembunuhan Khashoggi.

Trump dan Raja Salman pada akhir September lalu berdiskusi melalui telepon tentang kesepakatan pembelian sistem pertahanan rudal THAAD. Diskusi itu diungkap seorang pejabat Saudi kepada Reuters Oktober lalu. Pejabat itu mengatakan kesepakatan pembelian bisa ditutup pada akhir tahun ini.

Departemen Luar Negeri AS melalui seorang juru bicaranya kepada CNBC mengatakan kesepakatan itu sudah diteken. "Mendukung keamanan jangka panjang Arab Saudi dan wilayah Teluk dalam menghadapi ancaman rudal balistik yang berkembang dari rezim Iran dan kelompok ekstremis yang didukung Iran," kata juru bicara departemen itu yang tak disebutkan namanya.

Credit sindonews.com