CUPUMA

Jumat, 30 November 2018

Gara-gara Dukung Palestina Merdeka, Kontributor CNN Dipecat

WASHINGTON - Media Amerika Serikat (AS), CNN, mengakhiri hubungan kerja dengan komentator Marc Lamont Hill. Dia dipecat karena menyerukan Palestina merdeka dalam sebuah pidato.

Pemecatan itu diumumkan pada hari Kamis."Hill tidak lagi di bawah kontrak dengan CNN," bunyi pengumuman media tersebut.

Keputusan untuk mengakhiri hubungan kerja itu muncul setelah kecaman terhadap pidato Hill meningkat. Dia berpidato pada sebuah acara yang ditujukan untuk solidaritas dengan Palestina pada awal pekan ini.

Dalam pidatonya, Hill menyatakan dukungan untuk memboikot Israel. Dia juga menyatakan bahwa solusi yang adil terhadap konflik Israel-Palestina adalah membuat "Palestina bebas dari sungai hingga laut".

Usai dipecat, Marc Lamont Hill tetap menyuarakan sikapnya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dia menuliskan sikapnya itu di Twitter.

"Saya mendukung kebebasan Palestina. Saya mendukung penentuan nasib sendiri Palestina. Saya sangat kritis terhadap kebijakan dan praktik Israel," tulis dia via akun @marclamonthill, Jumat (30/11/2018).

"Saya tidak mendukung anti-Semitisme, membunuh orang Yahudi, atau hal-hal lain yang dikaitkan dengan pidato saya. Saya telah menghabiskan hidup saya untuk melawan hal-hal ini," lanjut dia.

Kecaman terhadap Hill bermunculan setelah pidatonya dianggap menyerukan penghancuran Israel. "Saya percaya pada satu negara demokrasi sekuler untuk semua orang. Ini adalah satu-satunya cara Palestina yang bersejarah itu akan bebas," ujarnya, merespons kecaman tersebut.

Para pejabat Israel dan organisasi Yahudi di AS mengecam pidatonya. Mereka lantas meminta CNN untuk berhenti mengundangnya ke studio.

Dani Dayan, Konsul Jenderal Israel di New York, mengatakan; "Lamont Hill menyerukan penghapusan Negara Israel dari peta. Sebelumnya dia menyatakan kekagumannya pada tokoh anti-Semit Louis Farrakhan."

Dayan menyebut Hill seorang yang rasis, fanatik, anti-Semit.

Michael Koplow dari Forum Kebijakan Israel, yang bekerja untuk mempromosikan solusi dua-negara dan kritis terhadap kebijakan pemukiman Israel, menyatakan; "Hill, dalam semangat gigihnya untuk menjadikan Israel untuk non-eksistensi, bersikeras pada maksimalimalisme Palestina yang bahkan tidak dianut oleh PLO (Organisai Pembebasan Palestina) itu sendiri, yang merupakan perwakilan resmi rakyat Palestina."

Glenn Greenwald, jurnalis senior yang terkenal karena mempublikasikan bocoran dokumen penyadapan dari mantan kontraktor NSA Amerika Serikat, mengecam keras keputusan CNN.

"Tolong baca ini. CNN dapat melakukan hal pengecut dan pemecatan @marclamonthill karena komentar Israel yang 100% mainstream dan dapat diterima di antara mereka yang tahu tentang perdebatan. Di AS, satu-satunya posisi yang diizinkan adalah solusi 2-negara' meskipun Israel membuat hal ini dongeng," tulis Greenwald via akun @ggreenwald.

"Ekspansi tak berujung dari permukiman ilegal Israel telah membuat solusi 2-negara menjadi tidak mungkin. Ini diakui secara terbuka di Israel. Hanya kemungkinan nyata adalah a) 1-negara dengan hak yang sama atau b) apartheid. Di AS, mengakui ini dilarang, maka noda ada di @marclamonthill," lanjut jurnalis itu membela Hill.

Credit sindonews.com

Kelompok parlemen Inggris definiskan Islamofobia

Penyanyi dan penulis lagu Inggris Yusuf Islam, yang dulu dikenal dengan nama Cat Stevens, memegang rambutnya saat ia melihat dirinya di pantulan kaca di pialanya, di Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony ke-29 di Barclays Center, Brooklyn, New York, Amerika Serikat, Kamis (10/4). (REUTERS/Lucas Jackson )

London (CB) - Satu kelompok Parlemen mengenai orang Muslim Inggris telah mengeluarkan laporan yang menjabarkan definisi Islamofobia dan telah disahkan oleh anggota Parlemen, pegiat masyarakat dan organisasi antar-kepercayaan.

Laporan tersebut yang disusun bersama oleh anggota Parlemen Dominis Grieve, Anna Soubry dan West Streeting dan disiarkan pada Selasa dalam acara di Parlemen.

Laporan itu mengatakan, "Islamofobia berasal dari rasisme dan adalah satu jenis rasisme yang membidik pernyataan mengenai Islam."

Kelompok tersebut meluncurkan satu proyek pada April untuk menetapkan Islamofobia dengan cara yang bisa diterima baik oleh semua masyarakat Muslim Inggris serta cara yang bisa "berlaku pada seluruh lapisan pemerintah, masyarakat dan organisasi sektor swasta".

Selama kegiatan pengumpulan data, anggotanya mengumpulkan keterangan dari banyak peristiwa Islamofobia yang dihadapi umat Muslim, kata Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Peristiwa itu meliputi petasan yang dilemparkan ke kotak surat satu keluarga sehingga mereka dipaksa pindah, pelecehan lisan terhadap Muslimah muda karena mereka memakain hijab dan seorang Muslim yang diludahi dan dilempari telur.

Laporan tersebut menyoroti bahwa tak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensahkan definisi mengenai Islamofobia meskipun pemerintah mengakui dampak negatifnya pada masyarakat Muslim Inggris.

Dalam artikel terpisah yang ditulis di Independent, Soubry mengatakan, "Islamofobia adalah satu bentuk rasisme --seperti anti-semitisme, sudah waktunya itu mempunyai definisinya sendiri."

Laporan itu juga memberi analisis mendalam mengenai betapa orang Muslim yang tinggal di Inggris dengan kuat mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Inggris, memperlihatkan kesetiaan pada Inggris dan percaya bahwa Islam dan cara hidupnya cocok dengan cara hidup dan nilai-nilai Inggris.

Kelompok Parlemen Semua Pihak mengenai Muslim Inggris didirikan pada 2017 dan dipimpin bersama oleh Soubry dan Streeting.

Selama beberapa tahun belakangan, telah ada peningkatan tajam dalam kejahatan kebencian anti-Islam di Inggris. Pada tahun 2017 tercarat sejumlah serangan Islamofobia. Tell Mama, satu kelompok pemantan banyak-kepercayaan, mencatat lebih dari 1.200 laporan mengenai peristiwa Islamofobia, naik 26 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Credit antaranews.com

Israel Hentikan Kerja Sama Keamanan di Tepi Yerusalem Timur

permukiman illegal di Yerusalem Timur dan Tepi Barat

Foto: VOA

Penghentian kerja sama sebagai balasan atas penangkapan Issam Aqel.

CB, RAMALLAH -- Otoritas Israel memutuskan untuk menghentikan kerja sama keamanan dengan Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) di pinggir Yerusalem Timur. Demikian laporan media Israel pada Kamis (29/11).

"Israel memutuskan untuk menghentikan kerja sama keamanan dengan cara resmi dan menyeluruh di daerah Yerusalem Timur yang berada di bawah kendali PNA," kata Lembaga Penyiaran Israel.

Keputusan tersebut, katanya, diambil sebagai reaksi atas penangkapan Issam Aqel, yang dituduh menyerahkan dan menjual harta Palestina kepada pemukim Yahudi.

Dua bulan lalu, PNA telah menangkap Issam Aqel, warga negara Amerika-Palestina, dan sejumlah orang yang dituduh menjual satu rumah di Kota Tua Yerusalem kepada pemukim Yahudi.

Dengan menghentikan kerja sama keamanan, kata Lembaga Penyiaran Israel, otoritas Israel berusaha menekan PNA agar membebaskan Aqel. "Tel Aviv mungkin melakukan tindakan lain terhadap PNA jika PNA terus menahan dia," katanya.

Belakangan, penguasa Israel telah menangkap sejumlah anggota Faksi Fatah di Yerusalem termasuk Wali Kota Jerusalem di PNA Adnan Ghaith.

Ghaith diciduk dari rumahnya di Permukiman Silwan di Jerusalem yang diduduki pada Ahad. Kantor Berita Palestina, WAFA, pada Kamis melaporkan PNA menghadapi tekanan yang sangat kuat dan ancaman agar membebaskan Aqel.

Perkembangan paling akhir itu terjadi sehari setelah Duta Besar AS untuk Israel David Friedman menyeru PNA agar membebaskan Aqel.

Credit republika.co.id

Erdogan: Turki Akan Cegah Israel Padamkan Lampu Yerusalem

ISTANBUL - Turki akan mencegah penjajah Israel dari mematikan lampu-lampu kota suci Yerusalem. Hal itu dikatakan oleh Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan.

Berbicara pada sesi pembukaan pertemuan ke-34 Komite Tetap untuk Kerja Sama Ekonomi dan Komersial Organisasi Kerja Sama Islam (COMCEC) yang diadakan di Istanbul, Turkis, Erdogan memuji apa yang ia gambarkan sebagai pengorbanan rakyat Palestina dalam mempertahankan Yerusalem.

"Selama Muslim membela hak, keadilan dan kebebasan, Palestina akan terus ada," ujarnya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (30/11/2018).

"Sejarah bagi kami bukanlah serangkaian peristiwa yang telah terjadi, tetapi ini adalah sumber pelajaran yang kami gunakan untuk mendapatkan kekuatan dan keberanian," kata Erdogan.

Pemimpin Turki itu menyampaikan salamnya kepada para pemuda dan pemudi Palestina yang mengorbankan hidup mereka untuk membela Yerusalem, dan kepada para pengungsi Palestina yang menitikkan air mata selama 70 tahun merindukan tanah air mereka.

"Saya mengirim ucapan khusus ke tanah peradaban dan perdamaian, Palestina, dan al-Quds al-Sharif, jantung dunia Islam," ujar Erdogan.

Ia lantas meminta umat Islam untuk tidak jatuh ke dalam perangkap mereka yang mencoba bermain pada perbedaan Islam.

"Kita seharusnya tidak memasang tembok baru, batas baru di hati kita di wilayah ini yang perbatasannya berlumuran darah," Presiden Turki itu menekankan.

Credit sindonews

RS Gaza Kewalahan Tangani Ribuan Korban Serangan Israel

Warga melintasi bangunan yang hancur akibat serangan Israel ke Kota Gaza, Rabu (14/11).

Foto: AP/Hatem Moussa

Dokter Lintas Batas atau MSF menyebut korban yang mereka tangani hingga 6.000 orang

CB, GAZA -- Sebuah organisasi paramedis internasional menyatakan kesulitan menangani korban luka dari pihak Palestina yang terus bertambah beberapa hari terakhir. Dokter Lintas Batas atau disebut MSF mengatakan, pihaknya mendapat ribuan korban luka akibat serangan tentara Israel sejak protes besar-besaran warga Palestina dimulai pada Maret lalu.

Para korban yang terpaksa tidak dapat ditangani dengan maksimal karena keterbatasan tenaga medis, fasilitas dan obat-obatan, harus mengalami infeksi bahkan kelumpuhan permanen. Anggota paramedis dari Doctors Without Borders itu menghitung kira-kira korban luka yang ia lihat mencapai 6.000 orang. Sekitar 1.000 orang, dilaporkan harus diamputasi bahkan tewas.

"Pasien sebanyak ini seharusnya mendapat perawatan medis terbaik di dunia. Tapi di Gaza, ini merupakan sebuah kemustahilan," kata dia seperti dikutip Al-Jazeera, Kamis (29/11) waktu setempat.

LSM tersebut meminta pemerintah Israel untuk mempersilakan korban yang terluka agar mendapat perawatan medis sesuai kebutuhannya. "Konsekuensinya, jika para korban tidak diberikan perawatan dengan luka parah seperti itu mereka akan lumpuh permanen dan tergantung dengan bantuan keluarganya," ucapnya.

Hingga saat ini, tentara Israel masih memblokade jalur Gaza sejak Maret lalu. Di sisi lain, Hamas, tetap memasok senjata untuk menyerang tentara Israel.

Setidaknya 235 warga Palestina terbunuh sejak kerusuhan pecah Maret lalu, kebanyakan korban tewas disebabkan oleh tembakan tentara Israel, baik dari senjata api, tank, dan serangan udara.

Dalam periode yang sama, dua tentara Israel tewas karena ditembak oleh penembak jitu Palestina dan tewas karena tertembak oleh sesama tentara Israel dalam sebuah operasi di jalur Gaza.

Credit republika.co.id

71 Tahun Lalu PBB Restui Partisi Wilayah Palestina

Warga Palestina shalat Jumat di kompleks Masjid Al Aqhsa Yerusalem, Jumat (18/5). Penjajah Israel membuka akses wilayah ini bagi jamaah Shalat Jumat wanita, anak-anak, dan laki-laki berumur di atas 40 tahun.

Foto: ALAA BADARNEH/EPA EFE

Melalui Resolusi PBB Israel mendapat 55 persen wilayah Palestina

CB, Pada 71 tahun silam, tepatnya 29 November 1947 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih untuk partisi Palestina dan pembentukan negara Yahudi yang independen. Meskipun, ada oposisi yang kuat dari negara-negara Arab.

Melalui Resolusi PBB 181 yang didukung 33 negara, sebanyak 13 negara menolak, dan 10 lainnya netral, tanah Palestina dipecah belah menjadi wilayah untuk Yahudi dan Arab. Yang menjadi cikal bakal berdirinya negara zionis Israel.

Kasarnya Yahudi mendapat 55 persen wilayah dan pihak Arab 45 persen. Orang-orang Arab yang marah lalu memulai perang. Dan kalah.

Konflik antara orang Yahudi dan Arab di Palestina dimulai sekitar 1910-an, ketika keduanya mengklaim wilayah yang dikuasai Britania Raya atau Inggris.

Kaum Yahudi merupakan kaum Zionis. Periode Dreyfus menandai imigrasi kaum Yahudi Eropa yang kemudian menetap di Kanada, Inggris, Australia, dan Afrika Selatan. Sebagian lagi bermigrasi ke wilayah Kekhalifahan Ustmaniyah yang disebut Palestina.

Penduduk asli Palestina Arab, berupaya membendung imigrasi Yahudi dan mendirikan negara Palestina yang sekuler. Pada akhir Perang Dunia II, sekitar 1945, Amerika Serikat mengambil perkara Zionis.

Inggris, tidak dapat menemukan solusi praktis, merujuk masalah ke PBB, yang pada 29 November 1947, memilih untuk mempartisi Palestina.

Kaum Yahudi harus memliki lebih banyak penduduk dari Palestina. Orang-orang Arab Palestina, dibantu oleh para sukarelawan dari negara-negara lain, berperang melawan pasukan Zionis, tetapi orang-orang Yahudi memegang kendali penuh atas bagian Palestina yang dialokasikan oleh PBB dan beberapa wilayah Arab.

Pada 14 Mei 1948, Inggris mengundurkan diri dengan berakhir mandatnya, dan Negara Israel diproklamasikan oleh Ketua Badan Yahudi David Ben-Gurion. Keesokan harinya, pasukan dari Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak menyerbu Israel.

Credit republika.co.id

Bombardir Suriah, Israel Bantah Pesawat Tempurnya Ditembak Jatuh

TEL AVIV - Militer Israel membombardir sejumlah pangkalan di Suriah selatan yang diklaim sebagai basis militan pro-Iran, semalam waktu setempat atau Jumat (30/11/2018) dini hari WIB. Tel Aviv membantah laporan yang menyebut pesawat tempurnya ditembak jatuh sistem pertahanan Damaskus selama serangan berlangsung.

Selain pangkalan milisi pro-Iran, serangan semalam juga dilaporkan menghantam gudang senjata milik rezim Teheran di Suriah selatan. Ledakan juga dilaporkan terjadi di dalam dan di sekitar Ibu Kota Suriah, Damaskus, tepatnya di dekat bandara internasional negara itu.

"Pasukan Israel membombardir selama satu jam posisi di pinggiran selatan dan barat daya Damaskus serta di selatan Suriah di perbatasan provinsi Quneitra," kata Direktur Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, Rami Abdel Rahman, seperti dikutip dari Times of Israel.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menolak mengomentari serangan udaranya. Namun, mereka membantah laporan kantor berita SANA yang menyebut sebuah pesawat tempur Tel Aviv dan empat rudal lainnya ditembak jatuh sistem pertahanan udara Damaskus.

"Laporan-laporan soal pesawat Israel atau platform udara Israel lainnya yang dihantam adalah salah," kata IDF dalam sebuah pernyataan.

IDF juga sedang menyelidiki laporan pendaratan proyektil di wilayah Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Proyektil itu diduga sisa dari rudal yang ditembakkan militer Suriah.

“Sistem pertahanan udara mengidentifikasi peluncuran tunggal (misil) menuju lapangan terbuka di Dataran Tinggi Golan. Pada titik ini tidak jelas apakah memang ada dampak di wilayah kita (atau tidak). Tentara mencarinya di daerah itu," kata IDF.

Menurut pemantauan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, serangan Israel pada Kamis malam serbuan pertama sejak Suriah secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat mata-mata Rusia, Il-20, yang menewaskan 15 tentara Moskow pada 17 September 2018.

Pesawat Il-20 itu ditembak oleh sistem rudal S-200 Suriah yang sedang merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel di Latakia. Moskow menyalahkan Tel Aviv atas insiden dan merespons dengan memasok sistem pertahanan udara S-300 kepada pasukan Damaskus.

Sistem pertahanan rudal S-300 dikirim ke Suriah bulan lalu, tetapi diyakini belum digunakan oleh pasukan Suriah, karena tim pertahanan udaranya masih perlu dilatih Moskow untuk mengoperasikannya.

Credit sindonews.com

Suriah Dilaporkan Tembak Jatuh 4 Rudal dan Pesawat Tempur Israel

DAMASKUS - Sistem pertahanan udara Suriah menembak jatuh sejumlah target musuh di wilayah selatan negara tersebut, Jumat (30/11/2018). Kantor berita SANA mengutip sumber keamanan Damaskus menyatakan empat rudal dan sebuah pesawat tempur Israel merupakan target yang dijatuhkan.

Insiden ini terjadi di wilayah al-Kiswah. Sumber tersebut mengatakan, rudal-rudal musuh telah gagal mencapai targetnya karena ditembak jatuh.

Belum jelas sistem pertahanan apa yang digunakan militer Damaskus tersebut, mengingat senjata pertahanan tercanggih yang dimiliki yakni sistem rudal S-300 Rusia baru saja dipasok ke pasukan Presiden Bashar al-Assad.

"Sistem pertahanan udara kami menghalau serangan beberapa target musuh di daerah Al-Kiswah di selatan negara ini dan menembak jatuh," bunyi siaran stasiun televisi Ikhbariya, mengutip sumber militer Suriah, Jumat (30/11/2018).

Sebelumnya, Presiden Suriah Bashar Assad mengatakan bahwa dia tidak mengecualikan serangan terhadap AS atau yang lainnya kapan saja selama mereka terus melanggar hukum internasional. Assad menegaskan bahwa Suriah akan terus memperkuat pertahanan udaranya.

Asal-usul empat rudal yang diklaim ditembak jatuh militer Suriah belum bisa dikonfirmasi. Namun, Israel dilaporkan pernah melakukan serangan rudal terhadap pos militer di daerah Kiswah pada bulan Mei lalu.

Pada Desember 2017, situs militer di sekitar Kiswah juga jadi sasaran serangan udara Israel yang saat itu sekitar 10 bangunan menjadi target.

Kiswah, terletak sekitar 13 kilometer (8 mil) selatan Damaskus, adalah sebuah kota di Rif Dimashq. Kota itu memiliki populasi sekitar 43.000 orang.

Credit sindonews.com

Pembicaraan perdamaian Suriah di Astana tolak agenda separatis

Warga memeriksa kerusakan di sebuah lokasi yang terkena serangan udara di kota yang dikuasai pemberontak Idlib, Suriah, Selasa (7/2/2017). (REUTERS/Ammar Abdullah/cfo/17)

Ankara, Suriah (CB) - Agenda separatis yang merusak keutuhan wilayah dan kedaulatan Suriah ditolak selama babak ke-11 pembicaraan perdamaian Suriah, yang baru saja berakhir, di Astana, Kazakhstan, kata Kementerian Luar Negeri Turki pada Kamis.

"Dalam pertemuan tersebut, upaya yang dilancarkan bagi penyelesaian politik konflik Suriah dikoordinasikan dan perkembangan di lapangan dibahas," kata kementerian itu di dalam satu pernyataan.

Para peserta menolak semua upaya untuk menciptakan kondisi yang dipaksakan di lapangan dengan dalih memerangi terorisme, dan menyampaikan tekad mereka "untuk dengan tegus menentang agenda separatis yang bertujuan merusak kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah serta keamanan nasional negara tetangga", tambah pernyataan tersebut.

Babak pembicaraan dua-hari itu berakhir pada Kamis dengan satu pertemuan antara wakil Rusia dan Pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad di Ibu Kota Kazakhstan, Astana.

Kementerian tersebut menyatakan para peserta kembali menegaskan tekad bersama mereka untuk meningkatkan konsultasi dan menuntaskan pembentukan komite konstitusional sesegera mungkin.

Tekad para peserta untuk sepenuhnya melaksanakan Memorandum mengenai Stabilisasi Situasi di Daerah Penurunan Ketegangan Idlib kembali disampaikan, kata Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam. Mereka menekankan pentingnya gencatan senjata yang langgeng di Idlib, kata Kementerian Luar Negeri Turki.

Menurut kementerian itu, para peserta menyambut baik pembebasan tambil balik dan serentak beberapa orang, yang ditahan oleh kelompok oposisi dan pemerintah, pada 24 November sebagai proyek perintis Kelompok Kerja mengenai Pembebasan Tahanan/Orang yang Diculik, Penyerahan Jenazah dan Pengidentifikasian Orang yang Hilang.

Menurut pernyataan tersebut, babak ke-12 pertemuan tingkat tinggi mengenai Suriah akan diselenggarakan pada Februari 2019 di Astana.

Kesepakatan Idlib

Pertemuan pertama di Astana untuk mencapai gencatan senjata di Suriah diselenggarakan pada Januari 2017.

Sembilan pertemuan diselenggarakan di Astana, sedangkan yang ke-10 diadakan di Sochi, Rusiah, pada Juli 2018.

Deklarasi akhir pertemuan puncak Juli --yang diselenggarakan oleh negara penjamin-- di Rusia menyoroti pembentukan satu komite konstitusional buat Suriah.

Pada 5 Juli, Komisi Perundingan Suriah mengajukan daftar 50 calon untuk mewakili oposisi Suriah di dalam komite konstitusional kepada utusan PBB untuk Suriah yang sudah berakhir masa jabatannya Staffan de Mistura.

Setelah satu pertemuan di Sochi antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin pada 17 September, kedua pihak sepakat untuk menciptakan zona demiliterisasi -- tempat semua tindakan agresi dengan tegas dilarang -- di Idlib.

Berdasarkan ketentuan dalam kesepakatan itu, kelompok oposisi di Idlib akan tetap berada di daerah tempat mereka sudah ada, sementara Rusia dan Turki akan melakukan patroli gabungan di daerah tersebut guna mencegah berlanjutnya pertempuran.

Pada 10 Oktober, Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan bahwa oposisi Suriah dan kelompok lain anti-pemerintah telah menyelesaikan penarikan senjata berat dari zona demiliterisasi Idlib.

Meskipun ada kesepakatan gencatan senjata, Pemerintah Bashar al-Assad dan sekutunya telah melanjutkan serangan bersekala rendaha di zona penurunan ketegangan Idlib.

Konflik di Suriah meletus pada 2011, ketika Pemerintah Bashar menindas demonstrasi dengan kekuatan berlebihan.

Credit antaranews.com

Hillary Clinton Sebut Donald Trump Tutupi Kasus Jamal Khashoggi

CB, Jakarta - Hillary Clinton mengatakan Presiden Donald Trump ikut andil menutupi pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.
Dalam wawancara selama tur di Toronto, Hillary Clinton mengkritik pemerintahan Trump atas pembunuhan Khashoggi.

Clinton, yang merupakan saingan Trump dalam pemilihan presiden AS 2016, menuduh tanggapan pemerintahan Trump terhadap kematian Khashoggi hanya untuk melindungi kepentingan Trump dan rekan-rekannya.

Pendemo memegang poster dengan gambar wartawan Saudi, Jamal Khashoggi di luar konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, 25 Oktober 2018. REUTERS
"Kita memiliki seorang presiden yang ikut andil menutupi apa yang terjadi di konsulat atau kedutaan (Arab Saudi) ketika Khashoggi dibunuh," kata Clinton, seperti dilaporkan dari The Independent, 30 November 2018.
"Dan kita memiliki presiden bersama orang-orang terdekatnya yang memiliki kepentingan komersial pribadi," tambahnya.

Awal November, CIA melaporkan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, terlibat dalam memerintahkan pembunuhan Khashoggi. Arab Saudi telah berulang kali membantah keterlibatan putra mahkota, dan Jaksa Agung Arab Saudi mengatakan pembunuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang mengambil inisiatif membunuh Khashoggi tanpa sepengetahuan pangeran.
Donald Trump tak mengacuhkan laporan CIA dan menuntut penyelidikan atas kematian Khashoggi terus dilanjutkan.
"Saya benci kejahatan dan saya benci atas apa yang terjadi, dan saya juga benci menutupi kejahatan," kata Trump."Dan biar saya tegaskan, Putra Mahkota lebih benci hal itu dibanding saya."

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memegang grafik penjualan perangkat keras militer saat berbincang dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 20 Maret 2018. (AP Photo/Evan Vucci)

Sanksi konkrit AS sejauh ini adalah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap 17 pejabat Arab Saudi, termasuk asisten senior pangeran, Saud al Qahtani, menurut laporan Reuters.
Sementara Trump mengatakan dia tidak ingin membahayakan bisnis AS dan menentang tekanan kuat dari anggota parlemen untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat terhadap Arab Saudi.

Trump dan pejabat pemerintah mengatakan tetap akan melanjutkan hubungan hangat dengan Arab Saudi dan mengklaim bahwa sanksi atau hukuman terhadap Arab Saudi dapat mempengaruhi harga minyak dan kesepakatan senjata dengan AS.
"Jika kalian ingin harga minyak menembus US$ 150 (Rp 2,1 juta) per barel...yang harus kalian lakukan adalah memutuskan hubungan kami dengan Arab Saudi," kata Trump pekan lalu.
Meskipun skandal Jamal Khashoggi menjerat Mohammed bin Salman, Donald Trump tetap membenarkan dukungannya kepada Arab Saudi dengan mengklaim Kerajaan Saudi sangat penting sebagai benteng pertahanan terhadap Iran.

Credit tempo.co

Kasus Khashoggi Disorot, AS Nekat Jual Sistem Rudal THAAD ke Saudi

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) tetap nekat menjual sistem pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) kepada Arab Saudi meskipun kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi sedang jadi sorotan masyarakat internasional. Kedua pihak sudah meneken dokumen penawaran dan penerimaan senjata pertahanan buatan Lockheed Martin tersebut.

Mengutip Reuters, Jumat (30/11/2018), dokumend-dokumen itu diteken para pejabat Riyadh dan Washington pada hari Senin lalu. Departemen Luar Negeri AS mengatakan kontrak pembelian paket sistem rudal THAAD senilai USD15 miliar atau lebih dari Rp215,5 triliun.

Dalam sejumlah dokumen resmi itu, Riyadh membeli 44 peluncur, misil, dan peralatan lain terkait sistem THAAD.

Laporan tentang penandatanganan dokumen penjualan senjata pertahanan itu muncul hampir bersamaan ketika Menteri Pertahanan James Mattis dan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo membela Saudi dari kemarahan Senat atas pembunuhan Khashoggi dan perang berdarah di Yaman.

Mattis menyebut Riyadh sangat "fundamental" untuk keamanan regional dan Israel, serta penting untuk kepentingan AS sendiri.

"Kami jarang bebas bekerja dengan mitra tanpa cacat," ujar Mattis yang blakblakan tentang Saudi. Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa hubungan AS dengan Kerajaan Saudi tidak dapat dihentikan bahkan ketika Washington mengutuk kematian Khashoggi.

Dalam komentarnya, Mattis juga secara tidak langsung melindungi Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) dari tuduhan sebagai dalang pembunuhan Khashoggi. Pemerintah Riyadh juga telah menegaskan kematian wartawan pengkritik kerajaan itu hasil dari "operasi nakal" yang tidak ada kaitannya dengan MBS maupun Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud.

"Kami tidak memiliki jejak (yang menunjukkan) Putra Mahkota terlibat, tidak ada dari komunitas intelijen atau siapa pun. Tidak ada smoking gun," kata Mattis kepada wartawan.

Pompeo setuju dengan rekannya tersebut. Menurutnya, tidak ada pelaporan langsung yang menghubungkan MBS dengan perintah untuk membunuh sang jurnalis.

Pernyataan mereka bertentangan dengan penilaian CIA yang telah bocor ke media. Penilaian itu menyebut MBS secara pribadi memerintahkan pembunuhan Khashoggi.

Trump dan Raja Salman pada akhir September lalu berdiskusi melalui telepon tentang kesepakatan pembelian sistem pertahanan rudal THAAD. Diskusi itu diungkap seorang pejabat Saudi kepada Reuters Oktober lalu. Pejabat itu mengatakan kesepakatan pembelian bisa ditutup pada akhir tahun ini.

Departemen Luar Negeri AS melalui seorang juru bicaranya kepada CNBC mengatakan kesepakatan itu sudah diteken. "Mendukung keamanan jangka panjang Arab Saudi dan wilayah Teluk dalam menghadapi ancaman rudal balistik yang berkembang dari rezim Iran dan kelompok ekstremis yang didukung Iran," kata juru bicara departemen itu yang tak disebutkan namanya.

Credit sindonews.com

Kasus Jamal Khashoggi, Senat AS Sepakat Hentikan Dukungan ke Arab

Jamal Khashoggi, wartawan senior asal Arab Saudi yang tewas dibunuh pada 2 Oktober 2018. Sumber: POMED/cphpost.dk

CB, Jakarta - Senat AS sepakat mengakhiri dukungan untuk Arab Saudi dalam perang Yaman sebagai tanggapan atas pembunuhan Jamal Khashoggi.
Dilaporkan dari The Telegraph.co.uk, 30 November 2018, para Senator setuju dengan hasil pemungutan suara 63 berbanding 37 suara, yang kemudian akan dilanjutkan dengan debat untuk resolusi. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan Jim Mattis, gagal mempengaruhi para senator untuk melanjutkan dukungan militer bagi koalisi Arab pimpinan Saudi.

Para senator senior dari Republik dan Demokrat sepakat menuntut tindakan lebih keras terhadap Arab Saudi.
Pemungutan suara di senat AS membuka jalan menentukan peran otoritas Arab Saudi dalam pembunuhan Jamal Khashoggi dan perang di Yaman.

Ketua senat mayoritas, Amerika Serikat, Mitch McConnell, mengecam kemungkinan peran Kerajaan Arab Saudi dalam pembunuhan wartawan senior, Jamal Khashoggi, 59 tahun. Sumber: Jacquelyn Martin/AP/npr.org
Debat lanjutan, yang mungkin berlangsung minggu depan, akan membahas pembatasan dukungan AS untuk kampanye militer Saudi terhadap pemberontak Houthi di Yaman, yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan terburuk sepanjang sejarah manusia moderen.
"Akan ada kesempatan lain minggu depan untuk memutuskan apakah kami akan melanjutkannya," kata Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Corker.

Namun senator Republik Lindsey Graham, sekutu dekat Trump, berjanji ia tidak akan memilih menjatuhkan sanksi ke Arab Saudi sampai ia menerima briefing dari Direktur CIA Gina Haspel, terkait peran Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman dalam pembunuhan Khashoggi.
Mike Pompeo tidak menjawab pertanyaan wartawan tentang mengapa Gina Haspel tidak ikut serta dalam briefing. Beberapa senator mengatakan Gedung Putih menghalangi keikutsertaannya.

Presiden Donald Trump menyambut kedatangan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 20 Maret 2018. Lawatan Mohammed bin Salman diperkirakan akan berbicara soal ancaman Iran, termasuk pengaruh dan pengembangan program nuklir Negeri Mullah itu. (AP Photo/Evan Vucci)

Senator Demokrat Bob Menendez dari Komisi Hubungan Luar Negeri, mengatakan Gedung Putih menghalangi Gina Haspel untuk tidak ambil bagian dalam briefing.
Menjelang briefing pada Rabu 28 November, Mattis dan Pompeo berpendapat bahwa Arab Saudi terlalu penting untuk melawan Iran dan ISIS.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan tidak ada bukti langsung yang menghubungkan Putra Mahkota Mohammed bin Salman dengan pembunuhan Jamal Khashoggi.
Mike Pompeo mengatakan melemahnya hubungan AS-Saudi akan merugikan keamanan nasional.
"Tidak ada laporan langsung yang menghubungkan Putra Mahkota dengan perintah untuk membunuh Jamal Khashoggi," kata Pompeo, dikutip dari ABC.
Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa pemerintahan Trump membela Arab Saudi, terutama Mohammed bin Salman atas kasus Jamal Khashoggi.

Trump mengabaikan laporan CIA pada bulan ini yang menyebut Pangeran Muhammed bin Salman bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi. Trump berulang kali mengatakan bahwa Arab Saudi menghabiskan miliaran dolar untuk membeli senjata AS dan perannya sebagai produsen minyak utama serta sekutu terlalu penting untuk dilepaskan.
Namun Kongres AS jauh lebih kritis terhadap Arab Saudi terkait kasus Jamal Khashoggi, yang mengancam menjatuhkan sanksi baru dan memblokir penjualan senjata ke Arab Saudi, serta menyoroti krisis kemanusiaan di Yaman.

Credit tempo.co

NATO Akan Bertemu Ukraina Pekan Depan

NATO bakal melangsungkan pertemuan dengan Ukraina membahas konflik di Laut Hitam. (Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Jakarta, CB -- NATO dikabarkan akan melakukan pertemuan dengan Ukraina pada pekan depan. Pertemuan itu akan membahas perselisihan antara Ukraina dan Rusia di Laut Hitam.

"Pekan ini kami akan membahas perkembangan di Laut Hitam, dan pekan depan NATO akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Ukraina," ujar Juru Bicara Nato, Oana Lungescu, melansir AFP.

Rencananya, pertemuan itu akan digelar pada Senin dan Selasa di Markas NATO, Brussel. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg akan menjadi tuan rumah yang menyambut kedatangan Ukraina.

Sebelumnya, Presiden Ukraina, Petro Poroshenko meminta NATO turun tangan dengan memberikan bantuan angkatan laut di Semenanjung Krimea. Namun, sampai saat ini NATO belum memberikan jawaban atas permintaan tersebut.

"Sejak pencaplokan Semenanjung Krimea oleh Rusia pada 2014, NATO secara substansial meningkatkan kehadirannya di Laut Hitam," ujar Lungescu.

Saat ini saja, kapal NATO secara rutin berpatroli di Laut Hitam. Pada tahun 2018, kapal NATO menghabiskan 120 hari di Laut Hitam. Angka itu, kata Lungesco, meningkat dibandingkan pada 2017 yang hanya berjumlah 80 hari.

"Jadi, sebetulnya NATO sudah hadir di Laut Hitam. NATO dan sekutunya terus memberikan dukungan yang kuat untuk Ukraina," kata Lungescu.

Diketahui sebelumnya, Presiden Ukraina telah mendesak sekutu Barat untuk mengarahkan kapal-kapal angkatan lautnya ke Laut Azov. Permintaan itu muncul setelah Rusia menembaki dan menahan tiga kapal Ukraina di perairan lepas Krimea pada Minggu (25/11).

Sejumlah pemimpin Barat juga telah mengecam tindakan Rusia. Mereka menuntut Moskow untuk membebaskan kapal beserta awak kapal, sekaligus menegaskan kembali penolakan mereka terhadap pencaplokan Semenanjung Krimea oleh Rusia.

Credit cnnindonesia.com

Ukraina Minta Bantuan NATO Hadapi Rusia

Kapal Ukraina di Laut Hitam. (Foto: Reuters/Yevgeny Volokin)

CB, CNN Indonesia -- Presiden Ukraina, Petro Poroshenko meminta anggota NATO, termasuk Jerman, untuk mengirimkan kapal-kapal angkatan laut ke Laut Azov buat mendukung Ukraina menghadapi konflik dengan Rusia.

"Jerman merupakan salah satu sekutu terdekat kami, dan kami berharap negara-negara yang tergabung dalam NATO siap mengirimkan kapal-kapal angkatan laut ke Laut Azov untuk membantu Ukraina dan menyediakan keamanan," ucap Poroshenko kepada harian Jerman, Bild.

Seperti dilansir AFP pada Kamis (29/11), Presiden Rusia Vladimir Putin membenarkan bahwa Rusia telah merebut tiga kapal Ukraina akhir pekan lalu.

Poroshenko menuduh Putin "tidak menginginkan apapun selain menguasai laut."

"Kami tidak dapat menerima kebijakan agresif Rusia. Awalnya Krimea, kemudian timur Ukraina, dan sekarang dia menginginkan Laut Azov," ucap Poroshenko.

"Jerman juga harus bertanya pada negaranya sendiri, Apa yang sanggup dilakukan Putin selanjutnya jika kita tidak menghentikannya?" ucap Poroshenko pada hari di mana Perdana Menteri Ukraina Volodymyr Groysman mengunjungi Berlin.

Rusia telah menembaki dan kemudian menyita tiga kapal Ukraina pada Minggu (25/11), dan menuduh kapal itu masuk secara ilegal ke perairannya di Laut Azov. Hal ini menimbulkan ketegangan antara Rusia dan Ukraina.

Pemimpin NATO, Jens Stotlenberg, pada Senin menuntut Rusia membebaskan kapal dan pelaut Ukraina, dengan memperingatkan bahwa tindakan yang sudah dilakukan memunculkan konsekuensi besar.

Poroshenko juga menyampaikan kepada surat kabar Jerman bahwa Kanselir Jerman, Angela Merkel merupakan teman baik Ukraina.

"Pada 2015, dia sudah menyelamatkan negara kami melalui negosiasinya di Minsk, kami berharap dia akan mendukung kami sekali lagi bersama sekutu kami lainnya," ucap Poroshenko.

"Putin ingin membawa kembali Kekaisaran Rusia Lama. Krimea, Donbas, dia menginginkan seluruh negeri," kata Poroshenko lagi.

"Sebagai seorang kaisar Rusia, ketika dia melihat dirinya sendiri, kekaisarannnya tidak dapat berfungsi tanpa Ukraina. Dia melihat kita sebagai koloni," ucap Poroshenko yang menjabat sejak 2014.

Credit cnnindonesia.com

Poroshenko: Putin Ingin Caplok Ukraina

Vladimir Putin

Foto: EPA/Alexey Nikolsky

Rusia tembaki Kapal Angkatan Laut Ukraina.

CB, KIEV -- Presiden Ukraina Poroshenko pada Kamis menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin ingin mencaplok seluruh wilayah negaranya. Ia menyeru NATO untuk mengerahkan kapal-kapal perang ke laut dua negara itu berbagi.

Komentar Poroshenko kepada media Jerman merupakan bagian dari upaya Kiev untuk memperoleh dukungan Barat guna memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Moskow.

Ukraina juga ingin menjamin bantuan militer Barat yang nyata, dan menggalang penentangan atas jalur pipa gas Rusia. Para sekutu Barat-nya sejauh ini belum memberikan apapun, kendati peringatan kemungkinan invasi oleh Rusia setelah Moskow menyita tiga kapal Angkatan Laut Ukraina dan para awak mereka pada Ahad.

Moskow dan Kiev saling menyalahkan atas insiden Laut Hitam, yang terjadi di lepas pantai wilayah Krimea yang dicaplok Rusia. Saat itu, kapal Rusia menembaki kapal Angkatan Laut Ukraina.

"Jangan percaya kebohongan Putin," kata Poroshenko kepada Bild, harian bertiras terbesar di Jerman, merujuk pada pernyataan tak bersalah Moskow dalam peristiwa tahun 2014 saat negara itu mencaplok Krimea.

Putin, kata ia, menginginkan kekaisaran lama Rusia kembali. "Krimea, Donbass, seluruh nagara. Sebagai Tsar Rusia, dia melihat dirinya, kekaisarannya tak dapat berfungsi tanpa Ukraina. Dia melihat kami sebagai koloninya."

Credit republika.co.id

Rusia Berencama Kirim S-400 ke Crimea, Ukraina Murka

KIEV - Kementerian Luar Negeri Ukraina mengutuk rencana Rusia untuk menyebarkan sebuah batalion sistem pertaahanan udara S-400 ke semenanjung Crimea. Kiev menyebut langkah ini hanya akan memperburuk situasi.

Direktur Politik Kemlu Ukraina, Olexiy Makeyev mengatakan bahwa pengiriman sistem pertahanan udara itu sangat berbahaya tidak hanya untuk Ukraina, tetapi seluruh wilayah Laut Hitam.

"Jangkauan operasional sistem itu mencapai 400km sehingga menempatkan semua negara di wilayah Laut Hitam, termasuk anggota NATO di bawah ancaman serangan. Kami tahu bahwa rudal itu dapat digunakan juga untuk target darat," ucap Makeyev.

Makeyev mengatakan bahwa Moskow telah militerisasi Crimea sejak 2014, dengan membawa sistem senjata baru termasuk pesawat dan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir serta personil militer.

"Pendudukan dan militerisasi berikutnya di Crimea adalah perluasan area penggunaan kapal perang Rusia dan pesawat militer di Laut Hitam dan mungkin jauh melampauinya, bahkan di wilayah Mediterania," ungkapnya.

"Militerisasi semacam itu memiliki konsekuensi luas untuk keamanan tidak hanya di wilayah Laut Hitam tetapi di seluruh Eropa selatan, serta Afrika Utara dan Timur Tengah," tukasnya.

Credit sindonews.com

Buktikan Ancamannya, Trump Batalkan Pertemuan dengan Putin

BUENOS AIRES - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, membuktikan ancaman untuk membatalkan rencana pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladmir Putin. Keduanya dijadwalkan bertemu di sela-sela KTT G20 yang dihelat di Buenos Aires, Argentina, akhir pekan ini.

Trump membatalkan rencana pertemuan tersebut karena Rusia menolak untuk melepaskan kapal Angkatan Laut Ukraina dan para awaknya yang ditahan selama konfrontasi maritim antara kedua negara pada hari Minggu lalu.

"Berdasarkan fakta bahwa kapal-kapal dan pelaut belum kembali ke Ukraina dari Rusia, saya telah memutuskan bahwa akan lebih baik bagi semua pihak yang berkepentingan untuk membatalkan pertemuan saya yang sebelumnya dijadwalkan di Argentina dengan Presiden Vladimir Putin. Saya melihat maju ke KTT yang berarti lagi segera setelah situasi ini diselesaikan!" cuit Trump dalam perjalanan menuju pertemuan seperti dikutip dari CNN, Jumat (30/11/2018).

Trump mengumumkan ia membatalkan pertemuan kurang dari satu jam setelah mengatakan kepada wartawan bahwa ia percaya KTT G20 adalah waktu yang sangat baik untuk mengadakan pertemuan dengan Putin.

Tweet itu muncul tak lama setelah ia naik ke Air Force One untuk berangkat ke KTT G20 di Buenos Aires dan serangkaian pertemuan bilateral yang ia rencanakan di kota itu.

Di atas pesawat, juru bicaranya Sarah Sanders mengatakan kepada wartawan bahwa Presiden membuat keputusannya dengan berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, kepala staf John Kelly dan penasehat keamanan nasional John Bolton, yang menelepon ke pesawat dari Brasil.

Sanders mengatakan dia tidak mengetahui adanya pembicaraan telepon antara Trump dan Putin.

Sebelumnya Kamis, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dia "mungkin" masih bertemu dengan Putin, meskipun ada insiden baru-baru ini di mana kapal Rusia menembaki dan menyita tiga kapal Ukraina dekat Crimea.

"Saya mungkin akan bertemu dengan Presiden Putin. Kami belum memutuskan pertemuan itu. Saya sedang memikirkannya, tetapi kami belum. Mereka ingin melakukannya. Saya pikir ini saat yang tepat untuk mengadakan pertemuan. Saya mendapatkan laporan lengkap di pesawat mengenai apa yang terjadi sehubungan dengan itu," katanya di Gedung Putih saat ia bersiap untuk naik ke Marine One.

Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov, dalam perjalanan ke KTT G20 di Buenos Aires, menanggapi pembatalan Trump, mengatakan: "Kami tetap terbang, sejauh ini kami hanya melihat tweet (Trump) dan laporan media. Kami tidak memiliki informasi resmi. Dan jika ini kasusnya, kita akan memiliki beberapa jam tambahan untuk pertemuan berguna lainnya! "

Trump sebelumnya sempat mengancam akan membatalkan pertemuan dengan Putin terkait krisis di Laut Azov.

"Mungkin saya tidak akan mengadakan pertemuan (dengan Pak Putin). Mungkin saya bahkan tidak akan mengadakan pertemuan. Saya tidak suka agresi itu. Saya sama sekali tidak menginginkan agresi itu," katanya.

Kapal penjaga pantai Rusia melepaskan tembakan pada hari Minggu saat dua kapal perang Ukraina dan sebuah kapal kecil berlayar melalui Selat Kerch di lepas pantai Crimea, yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Dua puluh empat orang Ukraina ditahan dan setidaknya tiga orang terluka dalam insiden itu.

Ukraina menggambarkan insiden itu sebagai "tindakan agresi" tetapi Rusia mengatakan kapal negara tetangganya itu telah secara ilegal memasuki perairannya.

Pengadilan Crimea kemudian memerintahkan 12 orang Ukraina ditahan selama 60 hari. Pengadilan diperkirakan akan mengeluarkan putusan untuk prajurit lainnya pada hari Rabu.

Pasca insiden itu, Ukraina memberlakukan darurat militer selama 30 hari dari 26 November di 10 wilayah perbatasan.

Credit sindonews

Mohammed bin Salman Bakal Jadi Sorotan di KTT G20 di Argentina

Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Sumber: Hamad I Mohammed/Reuters/Aljazeera

CB, Jakarta - Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, tiba di ibukota Buenos Aires, Argentina, untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi KTT G20. Kehadiran Mohammed bin Salman menjadi pusat perhatian menyusul derasnya kasus pembunuhan wartawan senior, Jamal Khashoggi.
Putra Mahkota tiba di Buenos Aires setelah singgah di Tunisia. Di negara itu, dia 'disambut' oleh demonstrasi yang menuduhnya dalang pembunuh Khashoggi. Kerajaan Arab Saudi menyatakan Putra Mahkota tidak tahu-menahu soal pembunuhan Khashoggi.

Lembaga HAM, Human Rights Watch, pada Senin, 26 November 2018, meminta pemerintah Argentina agar menggunakan klausa kejahatan perang dalam konstitusi Negara Tango itu untuk menginvestigasi atas segala kemungkinan keterlibatan Putra Mahkota terhadap kejahatan kemanusiaan di Yaman dan pembunuhan Khashoggi.

Negara-negara Barat juga menyerukan agar Arab Saudi segera mengakhiri kampanye militernya di perang Yaman, yang dilakukan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Krisis kemanusiaan di Yaman sekarang ini semakin memburuk.

Rencananya, para pemimpin negara-negara anggota G20 akan memulai pertemuan pada Jumat, 30 November 2018. Diperkirakan, bakal ada sejumlah pemimpin dunia yang tidak mau bersalaman dengan Mohammed bin Salman.
Ajang foto bersama juga kemungkinan bisa menimbulkan riak dan reaksi karena ada sejumlah pemimpin dunia yang memperlihatkan posisi sikap mereka menerima kepemimpinan Mohammed bin Salman. Sebelumnya, CIA menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti, Putra Mahkota Arab Saudi terlibat dalam pembunuhan Khashoggi.
Selain Mohammed bin Salman, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga mengkonfirmasi kehadirannya dalam KTT G20. Mohammed bin Salman sudah meminta agar Erdogan mau meluangkan waktu berjumpa dengannya disela-sela KTT G20. Hubungan bilateral Turki - Arab Saudi diselimuti ketegangan setelah mencuatnya kasus pembunuhan Khashoggi di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018.

Credit tempo.co

Argentina Cari Informasi Soal Jamal Khashoggi dan Yaman, Ada Apa?

Putra Mahkota, Mohammed bin Salman. AFP PHOTO / HO / SPA

CB, Jakarta - Kantor hakim federal Argentina saat ini meninjau pengaduan Human Rights Watch (HRW) terhadap pangeran mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman atas keterlibatannya dalam kejahatan perang di Yaman dan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.
Hakim Ariel Lijo mengatakan pihaknya sedang mencari informasi mengenai kasus pembunuhan Khashoggi dan pelanggaran HAM di Yaman. Sehingga hakim belum mengeluarkan keputusan apakah akan menyelidiki kasus tersebut atau tidak, seperti dilaporkan Al Jazeera, 29 November 2018.

Humah Rights Watch pada hari Senin, 26 November 2018 meminta hakim untuk menggunakan klausa kejahatan perang dalam konstitusi Argentina untuk menyelidiki keterlibatan Mohammed bin Salman atas dugaan pelanggaran HAM di Yaman dan pembunuhan Jamal Khashoggi.
Konstitusi Argentina mengakui yurisdiksi universal untuk kejahatan perang dan penyiksaan, yang berarti otoritas peradilan dapat menyelidiki dan mengadili kejahatan HAM yang dilakukan di negara manapun.

Sebagai kekuatan pendorong di belakang keterlibatan militer Arab Saudi di Yaman, putra mahkota Arab Saudi telah mendapat sorotan tajam dalam beberapa pekan terakhir. Pangeran Arab Saudi ini dituntut bertanggung jawab atas kehancuran Yaman.

Putra mahkota Arab Saudi baru saja mendarat di Argentina. Dia akan menghadiri KTT G20 bersama para pemimpin dunia lainnya termasuk Presiden Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Kehadiran putra mahkota itu banyak dikecam atas kejahatan HAM di Yaman dan pembunuhan Jamal Khashoggi.

Credit tempo.co

Hamas Desak PBB Izinkan Mereka Angkat Senjata Lawan Israel

GAZA - Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh menyerukan kepada PBB untuk mendukung haknya untuk memanggul senjata melawan Israel. Hal itu disampaikan Haniyeh dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Majelis Umum PBB, Maria Fernada Spinosa.

Dalam suratnya, Haniyeh menuturkan bahwa hukum internasional telah menegaskan bahwa setiap negara berhak untuk membela diri dan melawan penjajahan, baik itu secara damai atau melalui perlawanan bersenjata.

"Kami mengulangi hak rakyat kami untuk membela diri dan untuk melawan pendudukan, dengan semua cara yang tersedia, termasuk perlawanan bersenjata, yang dijamin oleh hukum internasional," tulis Haniyeh, seperti dilansir Jpost pada Kamis (29/11).

“Sidang Umum PBB mengadopsi puluhan resolusi yang menegaskan hak rakyat atas kemerdekaan, penentuan nasib sendiri dan perjuangan dengan semua cara yang tersedia, damai dan tidak damai, untuk hak itu. PBB memilih orang-orang Palestina untuk lusinan resolusi yang relevan, termasuk 2621, 2649, 2787 dan 3236," sambungnya.

Seruan Hamas ini mendapat kecaman keras dari pihak Israel. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon mengatakan bahwa Hamas seharusnya tidak berbicara mengenai hukum internasional ketika mereka masih melakukan serangan rudal ke Israel.

“Hamas berbicara tentang hukum internasional ketika menembakkan roket ke populasi sipil, memegang mayat tentara IDF dan warga Israel, dan menggunakan orang-orangnya sendiri sebagai perisai manusia," kata Danon.

Danon menambahkan, bahwa Israel dan Amerika Serikat (AS) akan terus memobilisasi negara-negara di dunia ke dalam sebuah front persatuan melawan tindakan yang dilakukan Hamas, dengan bantuan Iran.

Credit sindonews.com