CUPUMA

Kamis, 29 November 2018

Rencana Pertemuan Hak Asasi Manusia PBB Bikin Korut Meradang

NEW YORK - Korea Utara (Korut) mendesak anggota Dewan Keamanan (DK) PBB untuk membatalkan usulan Amerika Serikat (AS) untuk mengadakan pertemuan mengenai catatan hak asasi manusia Pyongyang. Korut mengatakan pertemuan itu akan bertentangan dengan gerakan perdamaian baru-baru ini.

Duta Besar Korut untuk PBB Kim Song menyatakan sangat terkejut dan kecewa DK PBB akan berenang melawan arus saat ini dengan mengadakan pertemuan itu.

Menurut surat yang dikirm ke DK PBB, pertemuan tersebut secara tentatif akan dilakukan pada 10 Desember mendatang.

Jika terus berlanjut, ini akan menjadi yang kelima kalinya DK PBB mengadakan pertemuan tahunan untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia di Korut sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

"Pertemuan itu akan memicu konfrontasi, bukannya mendorong dan memopromosikan perkembangan positif yang sedang berlansung," tulis Kim Song seperti dikutip dari Daily Mail, Rabu (28/11/2018).

Ia pun menuding AS telah melakukan konspirasi dengan mengundang kepala hak asasi PBB Michelle Bachelet untuk berbicara dengan dewan guna melaporkan pelanggaran hak asasi di Korut.

Sebuah laporan penting pada tahun 2014 oleh Komisi Penyelidikan PBB mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia pada skala yang mengerikan di Korut. Laporan itu menggambarkan jaringan luas kamp penjara di mana tahanan menjadi sasaran penyiksaan, kelaparan dan eksekusi mati.

Laporan itu menuduh Pemimpin Korut, Kim Jong-un telah melakukan kekejaman dan menyimpulkan bahwa ia dapat dituntut atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Korut menolak laporan itu sebagai rekayasa berdasarkan kesaksian dari para pembangkang yang telah mengkhianati negara mereka.

AS setiap tahun sejak 2014 mengajukan pertemaun ini. Sejauh ini negara itu telah mengumpulkan sembilan suara yang dibutuhkan di dewan untuk mengadakan pertemuan, meskipun ada tentangan dari China.

Setiap tahun, China telah meminta pemungutan suara prosedural dalam upaya untuk memblokir pertemuan. China beralasan bahwa hak asasi manusia harus didiskusikan di Dewan Hak Asasi Manusia yang bermarkas di Jenewa dan tidak di Dewan Keamanan.

Diskusi tentang pelanggaran hak asasi di Korut terjadi ketika China dan Rusia mendorong dewan untuk meringankan sanksi terhadap Pyongyang guna mendorong kemajuan dalam pembicaraan tentang denuklirisasi.

DK PBB telah menampar serangkaian sanksi ekonomi yang keras terhadap Korut atas uji coba nuklir dan rudalnya.

Pertemuan bersejarah antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong Un membuka dialog tentang denuklirisasi semenanjung Korea antara kedua negara setelah berbulan-bulan ancaman militer.

Pertemuan kedua diperkirakan akan diadakan tahun depan, tetapi Korut telah mengambil beberapa langkah konkret untuk meninggalkan program rudal nuklir dan balistiknya.

Meski begitu, AS menyatakan bahwa sanksi PBB akan tetap berlaku sampai Korut sepenuhnya menghapus program senjatanya.

Credit sindonews.com

Arab Saudi Beli Pertahanan Rudal AS

Ilustrasi Rudal

Foto: Foto : MgRol112

Arab Saudi resmi membeli 44 peluncur misil dan beberapa peralatan lainnya.

CB, WASHINGTON -- Arab Saudi akan membeli sistem pertahanan rudal milik Lockheed Martin senilai 15 miliar dolar AS. Hal ini diungkapkan juru bicara Departemen Pertahanan AS, setelah melakukan negosiasi yang agresif untuk mencapai kesepakatan, termasuk melibatkan Presiden AS Donald Trump dan Raja Arab Saudi Salman.

Dilansir Reuters, Kamis (29/11), Departemen Luar Negeri AS menyatakan, para pejabat Arab Saudi dan AS telah menandatangani surat penawaran dan dokumen penerimaan pada awal pekan lalu. Dokumen-dokumen tersebut menandai bahwa Arab Saudi resmi membeli 44 peluncur misil atau Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), dan beberapa peralatan lainnya.

Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintahan Trump dan industri pertahanan AS berupaya menyelamatkan beberapa transaksi aktual untuk penjualan paket senjata senilai 110 miliar dolar AS ke Arab Saudi. Adapun kesepakatan penjualan THAAD telah dibicarakan sejak Desember 2016. Presiden Trump dan Raja Salman bernegosiasi lewat panggilan telepon untuk mencapai kesepakatan penjualan tersebut pada September lalu.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyatakan, kesepakatan tersebut untuk mendukung keamanan jangka panjang wilayah Arab Saudi dan wilayah Teluk dalam menghadapi ancaman rudal balistik yang kelompok ekstremis yang didukung Iran. Sementara, persetujuan kongres untuk penjualan sistem pertahanan rudal THAAD diberikan pada 2017.

Credit republika.co.id

Nekat Beli S-400 Rusia, Turki Terancam Didepak dari Program F-35

WASHINGTON - Turki berisiko dikeluarkan dari program pesawat jet tempur siluman F-35 yang dipimpin Amerika Serikat jika Ankara nekat mengakuisisi sistem rudal S-400 Rusia. Laporan Pentagon yang dikirim ke Kongres mengungkap ancaman tersebut.

Turki telah menjadi mitra penting program tersebut dengan menginvestasikan lebih dari USD1,25 miliar sejak pengembangan jet tempur itu dimulai pada tahun 2002.

"Pemerintah akan menilai kembali kelanjutan partisipasi Turki sebagai salah satu dari delapan negara mitra seandainya mereka melanjutkan pembelian S-400," bunyi laporan rahasia Pentagon untuk Kongres setebal dua halaman, yang dikutip Bloomberg, Kamis (29/11/2018).

"Pemerintah Turki telah berulang kali dan secara terbuka menyatakan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk mendapatkan S-400 dengan pengiriman paling awal Juli 2019," lanjut laporan tersebut.

Selain Turki membeli F-35 yang diproduksi Lockheed Martin Corp AS, 10 perusahaan Ankara juga telah ditetapkan sebagai produsen sejumlah komponen jet tempur itu seperti badan pesawat hingga landing gear dengan nilai produksi sekitar USD12 miliar.

"Industri Turki memproduksi suku cadang pesawat untuk semua varian dan pelanggan F-35," imbuh laporan Pentagon.

Laporan itu disusun atas atas desakan Senator Thom Tillis, seorang politisi Partai Republik dari North Carolina, dan Jean Shaheen, seorang politisi Partai Demokrat dari New Hampshire.

Kongres telah membuat undang-undang yang melarang pengiriman jet tempur F-35 ke Turki sampai ada laporan peninjauan dari Pentagon.

Turki, yang oleh laporan itu disebut sebagai "sekutu kritis NATO" secara simbolik sudah menerima dua jet tempur F-35. Namun, kedua pesawat itu masih berada di AS untuk pelatihan pilotnya.

Negara yang dipimpin Presiden Tayyip Erdogan ini sudah sepakat akan membeli 30 dari 100 unit jet tempur F-35 yang direncanakan.

Credit sindonews.com

Darurat Militer Pertama Ukraina Sejak Merdeka, Seperti Apa?

Presiden Ukraina Petro Poroshenko, memberikan pidato saat menghadiri upacara untuk penyerahan senjata dan kendaraan militer untuk tentara Ukraina yang berperang di timur Ukraina, di Chuhui, 23 Agustus 2016. Mikhail Palinchak/Ukraina Presiden Press Service

CB, Jakarta - Ukraina memberlakukan darurat militer pada Senin 26 November setelah Rusia menyita dua kapal perang dan satu kapal tunda Ukraina yang dituduh Rusia melanggar kedaulatan maritim di Selat Kerch, Crimea.
Presiden Ukraina Petro Poroshenko, mengatakan dalam pidatonya kepada Parlemen bahwa darurat militer akan dimulai pada Rabu, tetapi situs resminya mengatakan telah berlaku Senin.

Selain itu, surat kabar milik pemerintah menerbitkan versi yang lebih lama dan lebih ketat dari undang-undang yang mengatakan bahwa darurat militer akan berlangsung 60 hari, bukan 30 hari seperti yang disetujui oleh anggota parlemen, seperti dilaporkan dari New York Times, 28 November 2018.

Presiden Ukraina Petro Poroshenko, menghadiri upacara untuk penyerahan senjata dan kendaraan militer untuk tentara Ukraina yang berperang di timur Ukraina, di Chuhui, 23 Agustus 2016. Mikhail Palinchak/Ukraina Presiden Press Service
Poroshenko berusaha untuk meyakinkan publik melalui wawancara televisi dan unggahan Facebook bahwa hukum darurat militer hanya akan diberlakukan jika terjadi invasi dan bahwa darurat militer tidak akan membatasi kebebasan.
Namun para pengacara, diplomat, dan ahli lainnya mengatakan bahwa pemberlakuan darurat militer terkesan samar.

"Tidak ada yang diketahui tentang pembatasan itu sendiri," kata Eugene Krapyvin, seorang pengacara yang bekerja pada reformasi pemerintah.
Surat kabar resmi, Uryadovyi Kuryer, menerbitkan versi lawas dari undang-undang darurat militer Ukraina yang diminta oleh Poroshenko untuk mengantisipasi invasi darat Rusia.

Sebuah kapal perang bersenjata artileri miliki Ukraina dan kapal tunda terlihat berlabuh di pelabuhan Kerch, Crimea, Rusia pada 26 November 2018. Reuters

Kantor Poroshenko tidak menanggapi permintaan klarifikasi tentang UU darurat militer, yang terbatas pada 10 provinsi yang berbatasan dengan wilayah tempat pasukan Rusia dikerahkan serta di sepanjang Laut Hitam dan Laut Azov.
Roman Marchenko, seorang pengacara swasta di Ukraina, mengatakan garis besar mencakup kemampuan komandan militer di masing-masing dari 10 wilayah untuk meminta properti dan kendaraan pribadi, untuk memobilisasi warga sebagai tentara, untuk mengevakuasi pusat-pusat populasi dan memberlakukan jam malam.

"Pertanyaannya adalah apakah para pejabat militer akan menggunakan kekuatan ini dalam kenyataan," kata Marchenko, mencatat bahwa tidak ada yang tahu bagaimana pelaksanaannya akan berhasil karena darurat militer tidak pernah diberlakukan sejak Ukraina menyatakan kemerdekaan dari Uni Soviet pada tahun 1991.

Credit tempo.co

Bela Ukraina, Bos Pentagon Sebut Rusia Tak Bisa Dipercaya

WASHINGTON - Kepala Pentagon atau Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Norman Mattis mengecam penyitaan tiga kapal militer Ukraina oleh Rusia di Selat Kerch, pantai Crimea. Dia mengatakan tindakan itu sebagai melanggar perjanjian antara kedua negara dan menunjukkan bahwa Moskow tidak dapat dipercaya.

"Ketika Anda berpikir bahwa ada perjanjian antara kedua negara itu hanya menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat diandalkan sekarang untuk menepati janji," kata Mattis kepada wartawan hari Rabu waktu Washington, yang dilansir Reuters, Kamis (29/11/2018).

"Itu jelas pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Itu, saya pikir, penggunaan kekuatan yang melelahkan, yang melukai para pelaut Ukraina," imbuh bos Pentagon tersebut.

Pihak Gedung Putih telah memberi tahu Presiden Donald Trump telah tentang situasi tersebut. Trump sedang mempertimbangkan apakah akan membatalkan pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin atau tidak.

Sebelumnya, Putin menyalahkan Ukraina atas bentrok kapal militer kedua negara di pantai Crimea pada hari Minggu. Menurutnya, insiden itu adalah "permainan kotor" yang dimainkan Presiden Petro Poroshenko untuk menaikkan popularitas menjelang pemilu di negara tersebut.

Pada hari Minggu kapal perang Moskow menembaki kapal-kapal militer Kiev yang dianggap melanggar wilayah Rusia di Selat Kerch, pantai Crimea di Laut Hitam. Dalam insiden itu, tiga kapal militer dan para tentara Ukraina ditangkap pasukan Rusia.

"Ini adalah permainan kotor di dalam negeri (Ukraina)," kata Putin. "Ini adalah provokasi yang diprakarsai oleh otoritas saat ini, dan saya pikir oleh presiden (Ukraina), sehubungan dengan pemilu mendatang yang akan diadakan tahun depan," katanya lagi.

"Insiden di Laut Hitam, itu adalah insiden perbatasan, tidak lebih," lanjut Putin.

Komentar Putin muncul setelah pemerintah Ukraina memberlakukan undang-undang darurat militer pertama di negara itu dengan alasan mengantisipasi aksi militer dari Rusia. Presiden Poroshenko mengatakan ada ancaman "sangat serius" dari invasi darat musuh.

Negara-negara Barat kompak mendukung Ukraina dan menuduh Rusia melanggar hukum internasional. Awal pekan ini, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan kepada presiden Ukraina bahwa aliansi mendukung integritas dan kedaulatan wilayah Ukraina, meskipun Kiev bukan bagian dari aliansi militer NATO.

Kremlin menanggapi undang-undang darurat militer di Ukraina dengan berencana menambah sistem rudal S-400 di Crimea. Sistem pertahanan tambahan itu akan beroperasi akhir tahun ini.

Credit sindonews.com

Ukraina Terapkan Darurat Militer, Rusia Pasang Sistem S-400

Sistem rudal S-400. Sumber : Sputnik/RT.com

CB, Jakarta - Rusia akan mengerahkan sistem rudal pertahanan udara terbarunya, S-400, di semenanjung Crimea, setelah insiden penyitaan kapal perang Ukraina di Selat Kerch, Crimea yang berujung pada darurat militer Ukraina.
Kantor berita Interfax, seperti dikutip dari Reuters, 28 November 2018, melaporkan pengerahan S-400 terjadi setelah Ukraina memberlakukan darurat militer selama 30 hari di beberapa bagian negara menyusul penyitaan tiga kapal perang Ukraina oleh RFusia di lepas pantai Crimea pada Minggu 25 November.

Kantor berita RIA mengatakan sistem S-400 akan beroperasi pada akhir tahun ini.

Sebuah kapal perang bersenjata artileri miliki Ukraina dan kapal tunda terlihat berlabuh di pelabuhan Kerch, Crimea, Rusia pada 26 November 2018. Reuters
Sementara media Rusia Sputniknews melaporkan aktivitas pesawat pengintai asing dan pesawat tanpa awak meningkat di dekat perbatasan Rusia, terutama di wilayah Crimea dan Krasnodar.
Boeing P-8 Poseidon, sebuah pesawat militer yang dikembangkan untuk Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan penerbangan pengintaian di Selat Kerch dan Krimea pada 27 November, berdasarkan pemantauan situs PlaneRadar.

Pesawat dengan nomor ekor 168848 adalah bagian dari VP-26 Tridents dan merupakan skuadron pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat. Pesawat mendekati garis pantai semenanjung pada jarak 31 kilometer.

Boeing P-8 Poseidon.[www.militaryaerospace.com]

Boeing P-8 Poseidon adalah pesawat patroli anti-kapal selam yang dirancang untuk mendeteksi dan menghancurkan kapal selam musuh di area patroli, pengintaian, partisipasi dalam operasi anti-kapal dan misi penyelamatan.

Insiden terjadi hanya beberapa hari setelah tiga kapal Ukraina melintasi perbatasan maritim Rusia. Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) melaporkan bahwa kapal-kapal perang Ukraina berlayar menuju Selat Kerch, sebuah pintu masuk ke Laut Azov, yang kemudian disita oleh Rusia.

Credit tempo.co

Putin: Presiden Ukraina Dalangi Provokasi untuk Pemilu

Vladimir Putin

Foto: EPA/Sergei Chirikov

Rusia menahan tiga kapal AL Ukraina.

CB, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu menuduh Presiden Ukraina Petro Poroshenko mendalangi provokasi angkatan laut Ukrania di Laut Hitam pada akhir pekan lalu. Hal itu dilakukan Poroshenko supaya menaikkan peringkat popularitasnya yang goyah sebelum pemilihan tahun depan.

Rusia menahan tiga kapal AL Ukraina dan awaknya pada Ahad karena memasuki perairan Rusia secara ilegal. Ukraina membantah tuduhan itu.

Insiden tersebut telah menaikkan ketakutan di Barat akan konflik yang lebih luas antara kedua negara sejak itu Kiev memberlakukan darurat militer di beberapa bagian negara tersebut. Beberapa sekutu Barat Ukraina telah mempertimbangkan kemungkinan untuk memberlakukan sanksi baru atas Rusia terkait insiden tersebut.

Dalam komentar publik pertamanya mengenai insiden itu, Putin mengatakan kapal-kapal Ukraina jelas salah.

"Tanpa keraguan itu provokasi," kata Putin kepada forum keuangan di Moskow. "Itu diatur presiden menjelang pemilihan. Presiden itu berada di peringkat kelima dan karena itu harus melakukan sesuatu. Hal itu digunakan sebagai dalih untuk memberlakukan hukum darurat."

Ukraina berhasil menggunakan episode itu untuk menjual sentimen anti-Rusia. Barat kemudian siap untuk memaafkan para politisi Ukraina atas narasi tersebut.

Pemimpin Rusia itu berbicara setelah Moskow mengatakan akan mengerahkan sistem peluru kendali permukaan-ke-udara S-400 yang canggih ke Krimea, kawasan Ukraina yang dicaplok Rusia pada tahun 2014. Seorang wartawan Reuters melihat sebuah kapal perang Rusia yang dikerahkan berada dekat, sementara ketegangan dengan Ukraina meningkat.

Episode itu membawa risiko terhadap pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Putin di konferensi tingkat tinggi G20 di Argentina akhir pekan ini. Trump mengatakan pada Selasa ia mungkin membatalkan pertemuan tersebut karena insiden itu, tapi Putin mengatakan pada Rabu ia masih berharap bertemu Trump.

Credit republika.co.id

Republik Ceko Buka Kantor Perwakilan di Yerusalem

Pemandangan Kota Yerusalem. (REUTERS/Ammar Awad)

Jakarta, CB -- Pemerintah Republik Ceko membuka kantor perwakilan untuk Israel yang disebut Rumah Ceko, di Yerusalem, pada Selasa (28/11).

Presiden Republik Ceko, Milos Zeman berharap langkah ini bisa menjadi awal dari rencana pemindahan kedutaan besar negaranya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Dalam waktu dekat, saya sangat percaya, dan jauh di dalam hati saya, saya percaya, kami akan bisa menghadapi semuanya," ucap Zeman dalam pidatonya saat meresmikan kantor tersebut.

"Akan ada, tidak hanya kedutaan, tetapi juga kedai Ceko yang menjual bir di sini."

Rumah Ceko difungsikan sebagai kantor yang fokus mempromosikan perdagangan dan wisata antara kedua negara.

Meski mendukung klaim Israel atas Yerusalem, Zeman menuturkan Ceko tetap menghargai posisi Uni Eropa yang mengecam langkahnya tersebut.

Zeman merupakan sekutu kuat Israel dan telah lama mendukung relokasi kedutaan besar Ceko untuk Israel ke Yerusalem. Namun, di hadapan parlemen Israel, Zeman mengatakan keputusan relokasi kedutaan itu akhirnya bergantung pada pemerintahnya.

Selain Rumah Ceko, negara itu juga membuka kembali konsulat kehormatan di Yerusalem. Kantor itu sempat tutup pada 2016 lalu karena sang konsul meninggal.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang juga hadir dalam acara peresmian, menyambut baik pembukaan Rumah Ceko di kota suci tiga agama itu.

Netanyahu menganggap langkah itu sebagai sebuah dukungan Ceko bagi Israel. Dia bahkan menganggap dukungan Ceko sama pentingnya seperti dukungan sekutu dekatnya AS.

"Tidak seorang pun di Eropa memahami tantangan dan situasi yang dihadapi Israel secara sigap dan cepat," tutur Netanyahu.

Ceko menjadi negara ketiga yang memiliki kantor perwakilan untuk Israel di Yerusalem. Amerika Serikat dan Guatemala telah lebih dulu memindahkan kedutaan besarnya untuk negara Zionis itu ke Yerusalem.

Sementara itu, Paraguay, Brasil, dan Australia tengah mengungkapkan rencana untuk mengikuti langkah AS dan Guatemala.

Proses perdamaian antara Palestina-Israel semakin terancam jika ketiga negara benar-benar merealisasikan rencana kontroversial itu.

Sebab, Yerusalem merupakan salah satu sumber konflik Palestina-Israel selama ini, di mana kedua belah pihak sama-sama mengklaim wilayah itu sebagai ibu kota masa depan mereka.

Credit cnnindonesia.com

Menlu AS: Tak Ada Bukti MBS Perintahkan Pembunuhan Khashoggi

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri (menlu) Amerika Serikat (AS) Michael Pompeo mengatakan tidak ada bukti langsung yang menyatakan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman (MBS) memerintahkan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

Dia memperingatkan agar jangan mencoba merusak ikatan Washington-Riyadh. Pompeo berbicara kepada wartawan setelah dia dan Menteri Pertahanan James Norman Mattis mengatakan kepada Senat di balik pintu tertutup bahwa melemahnya hubungan AS-Saudi atas pembunuhan itu akan merugikan keamanan nasional.

"Tidak ada laporan langsung yang menghubungkan Putra Mahkota dengan perintah untuk membunuh Jamal Khashoggi," kata Pompeo, yang dilansir Reuters, Kamis (29/11/2018).

Jurnalis Arab Saudi pengkritik kerajaan itu dibunuh di Konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018. Jaksa Penuntut Umum Saudi mengakui Khashoggi terbunuh oleh "operasi nakal" yang melibatkan sekitar 15 orang di konsulat. Lima tersangka utama akan dituntut hukuman mati.

Pompeo dan Mattis menjelaskan kepada Senat di balik pintu tertutup tentang kasus pembunuhan Khashoggi dan perang di Yaman.

"Pembunuhan pada Oktober terhadap warga negara Arab Saudi, Jamal Khashoggi di Turki, telah mengeraskan Capitol Hill dan tumpukan media. Namun merendahkan hubungan AS-Saudi akan menjadi kesalahan besar bagi keamanan nasional AS dan sekutu-sekutunya," tulis Pompeo dalam pernyataan yang dirilis sesaat sebelum briefing tertutup.

Presiden Donald Trump telah menolak penilaian CIA yang bocor ke media. Penilaian itu menyebutkan bahwa MBS memerintahkan pembunuhan Khashoggi.

Trump pada pekan lalu bersumpah bahwa AS akan tetap menjadi "mitra setia" Arab Saudi. Dia mengatakan tidak jelas apakah MBS tahu tentang rencana untuk membunuh Khashoggi atau tidak.

Komentar-komentar Trump itu membuat marah anggota Kongres AS, termasuk beberapa sekutu politiknya di Partai Republik yang menuntut penyelidikan atas dugaan keterlibatan Putra Mahkota Saudi dalam kasus pembunuhan Khashoggi.

Senator Republik Bob Corker mengatakan bahwa Putra Mahkota Saudi bertanggung jawab atas kematian Khashoggi.

"Kami memiliki masalah di sini. Kami memahami bahwa Arab Saudi adalah sekutu, semacam negara semi penting," kata Corker, yang menjabat sebagai ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

"Kami juga memiliki Putra Mahkota yang tidak terkendali," ujarnya.

Senator Demokrat Bob Menendez mengatakan Washington pada dasarnya mengatakan kepada sekutunya; "Anda bisa membunuh dengan terbebas dari hukuman."

"Sungguh memalukan bahwa kami bersedia mengalihkan pandangan kami dari pembunuhan semacam itu karena kami memiliki 'kepentingan'," katanya.

Credit sindonews.com

Rusia: Putin akan Bertemu Putra Mahkota Saudi di Sela-sela G20

MOSKOW - Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menuturkan, Presiden Rusia, Vladimir Putin dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman di sela-sela pertemuan G20 di Argentina.

Berbicara dalam konferensi pers di Moskow, Peskov menuturkan, rincian dari pembicaraan antara Putin dan Mohammed bin Salman disampaikan oleh ajudan Putin dalam waktu dekat.

"Ajudan presiden, Yury Ushakov akan menjelaskan tentang agenda pertemuan dan rincian lainnya," ucap Peskov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (28/11).

Sebelumnya, Peskov menjelaskan mengenai rencana pertemuan Putin dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Dia menuturkan, tidak ada perubahan dalam rencana pertemuan antara Putin dengan Trump di sela-sela pertemuan G-20, meski adanya ancaman dari Trump.

Peskov menuturkan, pertemuan Putin dengan Trump di sela-sela KTT G20 telah disepakati dan sedang dipersiapkan. Dia memastikan sampai saat ini tidak ada informasi tentang pembatalan pertemuan dari pihak AS.

Seperti diketahui, Trump, mengatakan ia mungkin akan membatalkan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin menyusul bentrokan antara Rusia dan Ukraina di Laut Crimea.

Credit sindonews.com

Pangeran MBS Tiba di Argentina di Tengah Kasus Khashoggi

Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman

Foto: AP/Cliff Owen

Pangeran MBS tiba di Buenos Aires untuk menghadiri KTT G20.

CB, BUENOS AIRES -- Pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman tiba di Buenos Aires untuk mengikuti pertemuan G20. Ia tiba pada Rabu (28/11) di tengah kontroversi yang menerpanya seputar pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

Pertemuan G20 rencananya akan dimulai pada Jumat (30/11) mendatang. Pada Senin lalu Human Rights Watch (HRW) meminta Argentina menerapkan pasal kejahatan perang buat Pangeran MBS. Pasal ini diharapkan bisa membantu investigasi segala kemungkinan keterlibatan sang pangeran dalam kasus kemanusiaan di Yaman dan pembunuhan Khashoggi.

Kepada Reuters perwakilan dari kantor kejaksaan setempat menyatakan pihaknya masih terus mendalami permintaan HRW. Hingga saat ini belum ada keputusan yang diambil guna melakukan investigasi.

Terbunuhnya Khashoggi yang merupakan kolumnis Washington Post dan kerap mengkritik putra mahkota telah menyulut ketegangan dengan Barat. Arab Saudi menyatakan sang pangeran tidak tahu menahu soal pembunuhan. Khashoggi.

Pangeran MBS mendarat di Buenos Aires dari Tunisia, tempat ia bertemu para pengunjuk rasa yang menudingnya sebagai pembunuh. Di Argentina, kedatangan sang pangeran disambut Menteri Luar Negeri Jorge Faurie.

Negara-negara barat juga mendesak Arab untuk menghentikan kampanye militer di Yaman yang digagas oleh Pangeran MBS. Tindakan tersebut dinilai makin memperburuk krisis kemanusiaan di negara tersebut.

Credit republika.co.id

Bom Meledak Usai Presiden Afghanistan Umumkan Rencana Damai

Ilustrasi (REUTERS/Ahmad Nadeem)

Jakarta, CB -- Sedikitnya 10 orang tewas dalam serangan bom mobil yang terjadi di luar komplek kantor keamanan Inggris di Kabul, Afghanistan, Rabu (28/11). Serangan yang diklaim oleh Taliban itu menjadi kekerasan teranyar yang menargetkan ibu kota Afghanistan.

Ledakan itu menargetkan kompleks kantor yang di dalamnya terdapat G4S, sebuah perusahaan keamanan swasta Inggris.

Melansir AFP, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Afghanistan, Wahid Majroh, mengatakan bahwa 10 orang tewas dan 19 luka-luka akibat serangan tersebut. Kendati demikian, angka ini masih bisa berubah.

Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Afghanistan, Asraf Ghani mengumumkan pembentukan sebuah tim untuk kesepakatan damai dengan Taliban.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara Barat meminta adanya kesepakatan antara Afghanistan dan Taliban untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 17 tahun ini.

Gelombang Kekerasan

Serangan tersebut merupakan serangan berskala tinggi terhadap orang asing kedua yang diklaim oleh Taliban.

Pada Selasa (27/11), tiga tentara AS tewas dalam ledakan di dekat Kota Ghazni. Taliban juga diketahui mengklaim serangan tersebut.

Serangan itu terjadi menyusul gelombang kekerasan di Afghanistan dalam beberapa pekan terakhir yang telah menewaskan ratusan orang ketika militan meningkatkan serangan mereka.

Sebelumnya, NATO juga mengaku tengah menyelidiki serangan udara di Afghanistan.

Pada 20 November lalu, setidaknya 55 orang tewas ketika seseorang meledakkan dirinya. Kejadian itu disebut-sebut sebagai serangan paling mematikan di Afghanistan pada tahun 2018.

Credit cnnindonesia.com

Afghanistan Bentuk Tim Negosiasi untuk Taliban

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani

Foto: timesofman

Pemilihan presiden di musim semi adalah kunci untuk negosiasi perdamaian yang sukses.

CB, JENEWA -- Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, membentuk tim negosiasi kuat 12. Tim akan mencari kesepakatan damai yang akan mencakup Taliban dalam masyarakat yang demokratis dan inklusif yang menghormati hak-hak perempuan.

"Saya senang mengumumkan hari ini bahwa setelah beberapa bulan konsultasi intensif dengan warga kami di seluruh negeri, kami telah merumuskan peta jalan untuk perundingan perdamaian," kata Ghani pada konferensi PBB, Rabu (28/11).

“Kami telah membentuk badan dan mekanisme yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan damai. Kami sekarang bergerak maju ke babak berikutnya dari proses perdamaian," jelasnya seperti ditulis Reuters.

Ghani mengatakan bahwa kepala stafnya akan memimpin tim negosiasi, dan juga akan ada dewan penasihat, yang terdiri dari sembilan komite yang beragam dan representatif, untuk dimasukkan ke dalam negosiasi.

“Pemilihan presiden di musim semi adalah kunci untuk negosiasi perdamaian yang sukses. Rakyat Afghanistan membutuhkan pemerintah yang dipilih dengan mandat untuk mendapatkan ratifikasi, melaksanakan perjanjian perdamaian dan memimpin proses rekonsiliasi masyarakat," lanjut Ghani.

"Implementasinya akan memakan waktu minimal lima tahun untuk mengintegrasikan enam juta pengungsi dan orang-orang terlantar," katanya.

Langkah-langkah membangun kepercayaan kunci akan perlu dilakukan sejak awal, dalam tahun pertama. Tawaran perdamaian itu tanpa syarat tetapi perdamaian itu tergantung pada penerimaan oleh masyarakat Afghanistan.

Chief Executive Afghanistan Abdullah mengatakan pendekatan lima fase akan dimulai dengan dialog intra-Afghanistan, diikuti oleh diskusi dengan Pakistan dan Amerika Serikat, kemudian aktor regional, dunia Islam Arab dan akhirnya negara-negara NATO dan non-NATO.

Credit republika.co.id

Khamenei: Iran Tak Ingin Perang, tapi Militernya Harus Siap

TEHERAN - Pemimpin Agung Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan negaranya tidak mencari perang dengan negara manapun, tetapi militernya harus mengembangkan kemampuan untuk mencegah agresi musuh.

Pernyataan Khamenei disampaikan di hadapan para komandan dan pejabat Angkatan Laut Iran pada perayaan Hari Angkatan Laut Nasional di Teheran pada hari Rabu. Dia mengatakan Republik Islam Iran menghadapi banyak musuh dan rival.

"Kenyataan itu—di samping kebutuhan negara untuk mengatasi bidang-bidang di mana ia tertinggal—membutuhkan ketekunan tambahan dan luar biasa di semua bidang, termasuk kekuatan laut," kata Khamenei.

Dia mengatakan Iran tidak berniat untuk memulai perang melawan negara manapun."Tetapi Angkatan Bersenjata harus meningkatkan kesiapan mereka sebanyak mungkin sehingga musuh-musuh Iran tidak akan berani mengancam negara besar ini," ujarnya, seperti dikutip Reuters, Kamis (29/11/2018).

Khamenei mengklaim Angkatan Bersenjata Iran, khususnya Angkatan Laut, telah membuat kemajuan besar dan mengejutkan sejak Revolusi Islam 1979.

"Generasi Angkatan Laut saat ini sangat percaya diri pada kreativitas dan kemampuannya sendiri," katanya.

Sebelum komentar Khamenei muncul, komandan Angkatan Laut Iran Laksamana Hossein Khanzadi membacakan laporan tentang kemajuan terbaru pasukan tersebut. Komandan merinci persiapan untuk operasi Sahand Destroyer, perombakan Damavand Destroyer, dan produksi kapal selam dalam negeri, Fateh.

Tiga hari sebelumnya, Khamenei melalui Twitter mengklaim bahwa Israel sekarang "lebih lemah" daripada 10 atau 20 tahun yang lalu. Dia menyebut negara mayoritas Yahudi itu menderita kekalahan militer selama bertahun-tahun.

Dia mencontohkan dalam Perang Lebanon 2006, Israel dikalahkan Hizbullah. Pada tahun 2008 dan 2012, Israel dihantam Hamas.

"Rezim Zionis jelas lebih lemah dari 10, 20 tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu mereka memerangi Hizbullah selama 33 hari dan dikalahkan. Mereka dikalahkan 2 tahun kemudian dalam perang 22 hari terhadap kelompok perlawanan Palestina; dalam perang 8 hari terhadap orang-orang yang tertindas di Gaza dan baru-baru ini dalam perang 2 hari," tulis Khamenei melaui akun Twitter @khamenei_ir.

Credit sindonews.com

Saudi Janjikan Bantuan USD 50 Juta pada Badan Pengungsi Palestina

RIYADH - Direktur Pusat Bantuan dan Bantuan Kemanusiaan Raja Salman, Abdullah al-Rabeea mengumumkan bahwa Arab Saudi akan memberikan bantuan sebesar USD 50 juta kepada badan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA.

Seperti diketahui, UNRWA mengalami masalah keuangan setelah Amerika Serikat (AS), sebagai donor utama, menarik bantuan terhadap badan tersebut.

Sementara itu, Komisaris Jenderal UNRWA, Pierre Krahenbuhl, mengatakan bahwa badan itu telah berhasil membendung pengeluaran setelah keputusan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump pada bulan Agustus untuk mengakhiri semua pendanaan.

Krehenbuhl, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (28/11), menuturkan janji pendanaan baru dari Eropa dan negara-negara Teluk, termasuk Suadi telah memungkinkan lembaga itu untuk secara dramatis mengurangi kekurangan anggaran, menjadi hanya USD 21 juta dari sebelumnya USD 446 juta.

Lebih dari lima juta pengungsi Palestina yang terdaftar memenuhi syarat untuk menerima dukungan dari UNRWA, yang dibentuk setelah penciptaan Israel pada tahun 1948.

Administrasi Trump telah mendukung Israel dalam menuduh UNRWA sengaja "merawat" konflik Timur Tengah dengan mempertahankan gagasan bahwa jutaan orang Palestina adalah pengungsi dengan hak untuk kembali ke rumah ke tanah yang sekarang menjadi Israel.

Credit sindonews.com

Hamas Kecam Rencana Negara Arab Normalisasi Hubungan dengan Israel

GAZA - Hamas melemparkan kecaman keras atas kabar adanya sejumlah negara di Teluk Arab yang ingin melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Hamas menyebut, tindakan itu seperti menusuk Palestina dan semua pihak yang menolak pendudukan dari belakang.

"Normalisasi hubungan dengan negara pendudukan Israel juga merupakan tikaman di belakang bagi semua negara yang menolak pendudukan," kata juru bicara Hamas, Abdel-Latif Al-Qanou dalam pernyataan tertulis pada Rabu (28/11).

"Pendudukan Zionis Israel akan tetap menjadi musuh utama bagi Palestina dan negara-negara Arab, dan kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu ke negara-negara Arab tidak akan melegitimasi tindakan mereka," sambungnya.

Dia kemudian menyerukan negara-negara Arab untuk menghentikan semua bentuk normalisasi hubungan dengan Israel, mengisolasi dan mengungkapkan kejahatan yang dilakukan Israel terhadap Palestina.

Pernyataan Ini muncul di tengah adanya laporan bahwa Netanyahu dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Bahrain. Netanyahu melakukan kunjungan serupa ke Oman pada bulan Oktober dan sejumlah pejabat tinggi Israel menghadiri konferensi dan acara internasional di Uni Emirat Arab.

Credit sindonews.com

Rejim zionis berada di belakang perpecahan dunia islam

Warga berjalan melewati bangunan-bangunan yang rusak setelah serangan udara di kota Douma, Ghouta Timur, Damaskus, Suriah, Jumat (23/2/2018) (REUTERS/BASSAM KHABIEH)

Teheran, Iran, (CB) - Rejim Zionis adalah penyebab utama di belakang perpecahan di kalangan dunia Islam, terutama negara regional, kata Kepala Dewan Strategi Iran Urusan Hubungan Luar Negeri Kamal Kharrazi dalam satu pertemuan dengan mantan perdana menteri Jordania Taher Al-Masri.

Sementara itu Al-Masri, yang sedang mengunjungi Teheran untuk menghadiri Konferensi Persatuan Islam, mengatakan musuh "menggoreng" situasi saat ini di negara Arab tertentu dan berusaha menyebarkan "Iranofobia".

"Hari ini, masalah Palestina menjadi kepentingan utama dan negara Islam mesti memberi perhatian pada masalah itu," kata Al-Masri --sebagaimana dikutip kantor Berita IRNA, yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

Saat menekankan kepentingan Iran dalam mendorong persatuan di kalangan negara Islam, ia mengatakan, "Rejim Zionis adalah faktor utama di belakang perpecahan di kalangan dunia Islam, negara regional khususnya."

Konferensi Persatuan Islam Internasional Ke-32 diselenggarakan di Teheran pada 23-25 November.

Peserta konferensi tersebut meliputi cendekiawan Muslim, menteri dari negara Islam, mufti dan kaum elit serta pengajar universitas.

Dalam kesempatan lain, Penasehat Senio Pemimpin Spiritual Revolusi Iran Ali Akbar Velayati --dalam pertemuan tokoh politik dan agama di sisi pertemuan Dewan Tertinggi Kebangkitan Islam-- menyeru negara Islam agar meningkatkan persatuan mereka.

Ia menegaskan musuh berusaha membuat lemah negara Islam, dan mengatakan, "Tak ada cara lain kecuali memelihara persatuan Umat Muslim."

Credit antaranews.com

Polisi California masih selidiki motif penembakan massal Thousands Oaks

Polisi terlihat di lokasi penembakan didekat tempat pemungutan suara di Azusa, California, Amerika Serikat, Selasa (8/11/2016). (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los Angeles (CB) - Polisi mengatakan pada Selasa (27/11) mereka masih belum memiliki petunjuk mengenai motif apa yang mendorong pembunuhan 12 orang seorang mantan anggota marinir Amerika Serikat.

Peristiwa itu terjadi di "Borderline Bar and Grill" di Thousand Oaks, pinggiran kota Los Angeles, pada 7 November.

Sherif Ventura County Bill Ayub mengatakan pria bersenjata itu, yang bunuh diri ketika polisi mendekat dalam penembakan tersebut, tak tampak sebagai seorang yang radikal dan tak meninggalkan pernyataan tertulis sebelum melakukan aksinya.

"Kami belum memiliki petunjuk untuk menentukan motif tersangka hari ini," kata Ayub dalam jumpa pers untuk menyampaikan perkembangan terkini mengenai penyidikan atas pembunuhan massal tersebut.

Para penyidik mengatakan bahwa Ian David Long, 28 tahun, bertindak sendirian ketika ia masuk ke bar itu, yang pada saat kejadian dipadati para mahasiswa perguruan tinggi, dan segera melepaskan tembakan, tampaknya sembarangan, dengan senjata Glock kaliber 45.

Sersan Ron Helus dari kantor sherif Ventura County termasuk di antara korban tewas. Helus ditembak Long dari satu posisi yang dia ambil di belakang bar itu.

Long berpangkat terakhir kopral saat berdinas di Marinir AS pada 2008-2013. Ketika bertugas di Afghanistan, dia bertugas sebagai penembak senjata mesin.

Ayub, yang mengambil alih tugas sebagai penegak hukum tertinggi di Ventura County, mengatakan Long membeli senjata Glock secara sah di satu toko senjata dekat Simi Valley, tetapi membawa magasin amunisi kapasitas tinggi yang dilarang berdasarkan hukum California.

Sherif mengatakan para penyidik berusaha menentukan bagaimana Long mempermagasin itu, "walaupun mudah dibeli di negara bagian lain." Menurut dia, masih ada lima peluru lagi ditemukan di senjata itu saat Long tewas.

Long juga melempar bom api di bar itu hingga menimbulkan kepanikan serta menusuk salah seorang korbannya di bagian leher dengan pisau lipat.

Sedikitnya delapan penegak hukum yang sedang tak bertugas berada di bar itu pada saat penembakan terjadi, tetapi tak satupun membalas tembakan Long, ujar Ayub.

Semua 12 korban tewas menderita luka-luka akibat tembakan, kata Dr. Christopher Young, pemeriksa dari Medis Ventura County. Ia menambahkan bahwa tak satu pun dari para korban tersebut yang terkena tembakan para penegak hukum.

Credit antaranews.com

Fotografer Cina Peraih Penghargaan Hilang, Ini Kata Istri

Kawasan otonomi khusus Xinjiang

Diduga Lu Guang ditahan oleh pihak keamanan.

CB, BEIJING -- Seorang fotografer Cina yang pernah meraih penghargaan hilang di Xinjiang. Diduga ia ditahan oleh pihak keamanan negara ketika mengunjungi kawasan di bagian barat jauh negara itu.

Lu Guang adalah pemenang tiga kali World Press Photo. "Ia telah diundang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan fotografi di Urumqi, ibu kota Xinjiang, pada akhir Oktober," kata istrinya Xu Xiaoli, dalam pernyataannya.

Ia kehilangan kontak dengan suaminya pada 3 November. Menurut Xu, sang suami melakukan perjalanan sendirian di Kashgar, kota di bagian selatan. Setelah itu, ia tak lagi mendengarnya.

Xu kemudian menghubungi istri dari orang yang mengundang suaminya ke Xinjiang. Kemudian diberitahu jika kedua pria, termasuk suaminya, dibawa para petugas keamanan negara. Pemerintah kawasan Xinjiang tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

"Dia pergi ke Kashgar sendirian," ujar Xu yang tinggal di New York City, kepada Reuters pada Selasa. "Kemudian dia dan temannya dibawa pergi."

Di acara jumpa pers berkala di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan ia tak mengetahui tentang perkara itu.

Karya Lu yang meraih hadiah fokus pada isu-isu lingkungan hidup dan sosial yang sensitif di Cina, termasuk polusi industri, kecanduan obat bius dan orang-orang yang menderita AIDS.

Beijing telah menghadapi kecaman dari para pegiat, akademisi, pemerintah asing dan pakar HAM PBB atas penahanan massal dan pengawasan ketat minoritas Uighur dan kelompok-kelompok Muslim lain di Xinjiang.

Penguasa Cina secara rutin membantah perlakuan kejam terhadap kelompok-kelompok etnis dan agama di Xinjiang dan menyatakan langkah-langkah tegas diperlukan untuk memerangi pengaruh ektrimisme agama.

Xu mengatakan tak menerima pemberitahun resmi mengenai penahanan Lu dan tak dapat menghubungi kepolisian Xinjiang."Pada 4 Desember merupakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-20. Dia biasa merayakannya bersama," kata Xu di daringnya. Sejak saya kehilangan kontak dengan dia, hari-hari berjalan seperti bertahun-tahun."

Credit republika.co.id

Seorang Pria Asal Lombok Terancam Hukuman Mati di Malaysia

KUALA LUMPUR - Seorang warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan menghadapi hukuman mati setelah dituntut di Mahkamah Majistrt di Kota Tinggi, Malaysia. WNI tersebut dituduh membunuh penduduk setempat pada 4 November.

WNI yang diketahhui bernama Zainul Watoni, dalam persidangan tertunduk lesu mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh Hakim Mazana Sinin. Namun, tidak ada pengakuan yang dicatat.

Menurut tuduhan, seperti dilansir Sinar Harian, Zainul telah melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang warga Ladang Kambau, Kuala Sedili bernama Rizal Muhamad. Kepala polisi Kota Tinggi, Inspektur Ahsmon Bajah menuturkan, korban meninggal karena luka tusukan di tubuhnya.

Pria yang diketahui berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat itu dituntut berdasarkan Pasal 302 KUHP Malaysia, dengan hukuman maksimal yakni hukuman mati. Selain Zainul, seorang wanita Malaysia juga ditangkap dan diancam hukuman mati karena diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Sementara itu, selain karena kasus pembunuhan, Zainul juga diketahui telah menghadapi dakwaan kedua karena tidak memiliki surat izin yang sah untuk masuk ke Malaysia. Namun dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan itu dan didakwa dibawah Undang-undang Imigrasi.

Credit sindonews.com