Trump Tuduh China Ganggu Pemilu Sela AS

Presiden AS Donald Trump menuding China mengganggu pemilu sela di negaranya. Foto/Istimewa

NEW YORK - Presiden Donald Trump menuduh China mengganggu pemilu sela Amerika Serikat (AS) untuk merusaknya secara politik karena taktik kerasnya dalam perdagangan. Hal itu dikatakan Trump di Dewan Keamanan PBB, di mana ia memimpin jalannya pertemuan tersebut.

"Mereka tidak ingin saya atau kami (Republik) menang, karena saya presiden pertama yang pernah menantang China dalam perdagangan," kata Trump seperti dikutip dari New York Times, Kamis (27/9/2018).

Trump telah menuduh Cina dari pemilihan sebelumnya, tetapi tidak pernah begitu blak-blakan atau dalam even internasional yang tinggi. Ia tidak memberikan bukti bagaimana Cina mungkin mencampuri, atau apakah taktiknya melampaui mencoba mempengaruhi pertempuran atas perdagangan.

Sebelumnya, Trump telah menuduh orang-orang China mengarahkan tarif kepada para petani Amerika, pekerja, dan konstituen sensitif politik lainnya di negara-negara yang mendukungnya. 

"China secara aktif mencoba mempengaruhi dan mengubah pemilu kami dengan menyerang petani, peternak dan pekerja industri kami karena kesetiaan mereka kepada saya," cuit Trump pada pekan lalu.

Trump baru-baru ini mengenakan tarif atas tambahan USD200 miliar atas barang-barang Tiongkok yang memancing pembalasan dari Tiongkok, karena dua ekonomi terbesar dunia berputar ke dalam perang dagang yang semakin dalam.

Sebaliknya, Presiden AS itu tidak mengatakan apa-apa tentang campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016, yang termasuk kampanye canggih memanipulasi media sosial dan merilis email yang diretas.

Ia juga tidak menyalahkan Rusia, bersama dengan Iran, untuk memungkinkan "pembantaian" yang dilakukan Presiden Bashar al-Assad di Suriah. Meskipun begitu ia juga berterima kasih kepada negara-negara itu karena setuju untuk menangguhkan, setidaknya untuk sementara, serangan mereka terhadap kubu pemberontak di Idlib guna mencegah krisis kemanusiaan. 

Credit  sindonews.com

Thailand akan penjarakan pemberi makan merpati

Serangan Bom di Bangkok, Thailand. (reuters.com)

Bangkok (CB) - Ibu kota Thailand mempertimbangkan hukuman penjara bagi pemberi makan merpati di tempat umum untuk menanggulangi ancaman flu unggas dan penyakit lain, kata pejabat pada Rabu.

Pemerintah Kota Bangkok berupaya menangkap merpati dan bertekad memberlakukan larangan memberi makan mereka, dengan pelanggarnya dapat dipenjarakan hingga tiga bulan, didenda 25.000 baht (11,5 juta rupiah lebih), atau keduanya.

"Ada bahaya bagi manusia di tempat banyak merpati," kata Taweesak Lertprapan, wakil gubernur Bangkok, kepada Reuters saat penangkap burung menangkapi merpati di sekitarnya di lapangan umum.

Kota lain di seluruh dunia memberlakukan pelarangan serupa, termasuk loka wisata Italia, Venesia, yang melarang memberi makan merpati, tetapi tidak ada ancaman kurungan, demikian Reuters melaporkan.

Di Bangkok, merpati -sering dijuluki "tikus bersayap"- kerap ditemukan di daerah ramai, termasuk kuil, pasar dan taman umum.

Taweesak menyatakan ancaman kesehatan dari merpati termasuk penyakit pernapasan, meningitis dan flu unggas.

"Penyelesaian paling manjur adalah berhenti memberi mereka makan," kata Taweesak.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha pada bulan ini memerintahkan gerakan negara untuk mengurangi jumlah merpati di daerah berpenduduk.

Credit  antaranews.com

Memanas, China Tolak Kunjungan Kapal Perang AS ke Hong Kong

Foto/Ilustrasi/SINDOnews

BEIJING - China menolak permintaan sebuah kapal perang Amerika Serikat (AS) untuk melakukan kunjungan pelabuhan ke Hong Kong bulan depan. Penolakan ini seiring meningkatnya ketegangan antara kedua negara di bidang militer dan front ekonomi.

Pembatalan kunjungan yang direncanakan oleh Wasp, sebuah kapal penyerang amfibi yang membawa kontingen Marinir, mengikuti keputusan China untuk membatalkan kunjungan seorang laksamana senior ke AS untuk menghadiri konferensi angkatan laut minggu ini.

Kedua tindakan itu didorong oleh keputusan pemerintah Trump untuk menjatuhkan sanksi terhadap sebuah perusahaan militer negara China yang terkait dengan Tentara Pembebasan Rakyat karena membeli senjata dari Rusia.

Konsulat AS di Hong Kong mengkonfirmasi penolakan China untuk mengizinkan kapal perang Wasp berkunjung tetapi tidak menjelaskan alasan dibalik itu.

"Kami memiliki rekam jejak panjang dari kunjungan pelabuhan yang sukses ke Hong Kong, dan kami berharap itu akan berlanjut," kata juru bicara dalam sebuah pernyataan, yang menolak diidentifikasi sesuai dengan kebijakan Departemen Luar Negeri AS seperti dikutip dari New York Times, Rabu (26/9/2018).

Sementara itu juru bicara kementerian luar negeri Cina, Geng Shuang, menangkis pertanyaan tentang kunjungan pelabuhan yang dibatalkan itu. Namun ia mengatakan China mempertimbangkan permintaan kasus per kasus, sesuai dengan kedaulatan negara.

Meskipun militer Cina dan Amerika telah lama menjadi saingan, pertukaran dan kunjungan pelabuhan sudah umum terjadi selama bertahun-tahun. Kunjungan ke pelabuhan ini menggabungkan diplomasi dan hubungan masyarakat dengan daun pantai yang sangat dibutuhkan bagi para pelaut dan Marinir.

Tahun lalu, USS Sterett, kapal perusak bersenjata rudal, mengunjungi salah satu pangkalan angkatan laut paling sensitif di China, di Zhanjiang di Tiongkok selatan.

Namun demikian, kunjungan semacam itu tunduk pada pasang surut dalam hubungan negara-negara tersebut. Pada tahun 2016, kunjungan pesawat Amerika, John C. Stennis yang direncanakan ke Hong Kong, ditolak pada saat pemerintahan Obama menjadi semakin frustrasi dengan ekspansi pulau buatan China di wilayah sengketa di Laut Cina Selatan.

Credit  sindonews.com

Presiden Afsel Desak PBB Ratifikasi Larangan Senjata Nuklir

Wakil Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa. Reuters.

CB, Jakarta - Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, meminta semua negara dunia untuk meratifikasi Traktat tahun 2017 tentang Larangan Senjata Nuklir atau Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) selama Sidang Umum PBB.
"Kami menyambut baik adopsi oleh Majelis Umum tahun lalu dari Traktat inovatif tentang Larangan Senjata Nuklir. Afrika Selatan akan segera mengajukan instrumen ratifikasi perjanjian bersejarah ini. Kami menyerukan kepada semua negara yang cinta damai untuk meratifikasi perjanjian itu sehingga itu diberlakukan tanpa penundaan," kata Ramaphosa di sela-sela Sidang ke-73 Majelis Umum PBB, seperti dilaporkan Sputniknews, 25 September 2018.

Menurut United Nation Office for Disarmament Affairs, seperti dilansir dari situs www.un.org,
Dengan resolusi nomor 71/258, Majelis Umum PBB memutuskan untuk menggelar sebuah konferensi PBB pada 2017 untuk merundingkan instrumen yang mengikat secara hukum untuk melarang senjata nuklir, yang mengarah ke penghapusan total senjata nuklir.

Suasana rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keputusan mengenai status Yerusalem di Markas Besar PBB di New York City, New York, AS, 18 Desember 2017. REUTERS/Brendan McDermid
Majelis PBB mendorong semua negara anggota untuk berpartisipasi dalam konferensi, dengan partisipasi dan kontribusi dari organisasi internasional dan perwakilan masyarakat sipil.
Konferensi berlangsung dari 27 hingga 31 Maret dan dari 15 Juni hingga 7 Juli 2017 di New York. Konferensi ini dipimpin oleh Duta Besar Elayne Whyte Gómez, Wakil Tetap Kosta Rika ke Kantor PBB di Jenewa.

Perjanjian tentang Larangan Senjata Nuklir (TPNW) termasuk seperangkat larangan yang komprehensif untuk berpartisipasi dalam kegiatan senjata nuklir. Ini termasuk usaha untuk tidak mengembangkan, menguji, memproduksi, memperoleh, memiliki, menyimpan, menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir.
Perjanjian itu juga melarang penyebaran senjata nuklir di wilayah nasional dan pemberian bantuan kepada negara manapun dalam melakukan kegiatan yang dilarang.
Negara-negara anggota akan diwajibkan untuk mencegah dan menekan kegiatan apa pun yang dilarang di bawah TPNW yang dilakukan oleh orang-orang atau di wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya atau kendali.


Rudal nuklir tercanggih Rusia, hypersonic Sarmat ICBM yang diungkap pertama kali oleh Presiden Vladimir Putin di hadapan Dewan Federal Rusia, 1 Maret 2018 {Russia Today]
Perjanjian ini juga mewajibkan negara-negara pihak untuk memberikan bantuan yang memadai kepada individu yang terkena dampak oleh penggunaan atau pengujian senjata nuklir, serta untuk mengambil langkah yang diperlukan dan sesuai dari perbaikan lingkungan di daerah di bawah yurisdiksinya atau kontrol terkontaminasi sebagai akibat dari kegiatan yang terkait dengan pengujian atau penggunaan senjata nuklir.

Perjanjian tentang Pelarangan Senjata Nuklir diadopsi oleh konferensi dengan suara 122 negara mendukung dengan satu suara melawan dan satu abstain di PBB pada 7 Juli 2017, dan dibuka untuk ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PBB pada 20 September 2017. Pakta Pelarangan Senjata Nuklir ini berlaku 90 hari setelah instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan majelis PBB.

Credit  tempo.co

Rusia Gagal Luncurkan Rudal Berkekuatan Nuklir

Sistem rudal darat-ke-udara jarak menengah dan jarak jauh Rusia S-400 saat parade Hari Kemenangan perayaan 71 tahun kemenangan atas Nazi Jerman di Perang Dunia II di Red Square, Moskow, Rusia, 9 Mei 2016.

Foto: REUTERS/Grigory Dukor

Uji coba rudal berkekuatan nuklir sampai saat ini berhenti.

CB, MOSKOW -- Rudal berkekuatan nuklir milik Rusia dipastikan gagal meluncur. Rudal yang katanya dapat meluncur ke manapun itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Pada Maret lalu Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan telah berhasil melakukan uji coba terhadap senjata tersebut.

Tapi gambar yang diambil dari satelit menunjukkan sebaliknya. Citra satelit menunjukkan pada akhir 2017 dan awal 2018 kapal-kapal yang membawa peralatan untuk uji coba tersebut berkumpul di sudut terpencil di Kepuluan Artik.

Antara Juli dan Agustus kapal-kapal tersebut menghilang. Bangunan dan kontainer yang digunakan untuk uji coba rudal tersebut juga menghilang. Hal itu menunjukkan proses uji coba rudal berkekuatan nuklir tersebut, setidaknya sampai saat ini berhenti.

"Rusia tampaknya menutup toko mereka, ini menunjukkan kepada saya program uji coba rudal itu mengalami beberapa tantangan dalam pengembangannya," kata ahli persenjataan jarak jauh Institut Middlebury jurusan Hubungan Internasional Jeffrey Lewis, seperti dilansir dari NPR, Selasa (25/9).

Lewis mengatakan pada akhir bulan Juli dan awal Agustus lalu satelit juga menemukan beberapa kapal yang berkeliaran di sebelah utara tempat uji coba dilakukan. Kemungkinan besar Rusia sedang mencoba mengumpulkan sisa-sisa uji coba rudal yang kabarnya gagal terbang pada akhir 2017 lalu itu.

Baik Amerika Serikat dan Rusia telah memiliki rudal selama berdekade. Tapi bukan rudal yang berkekuatan nuklir. Rudal tersebut terbang menggunakan tenaga yang berasal dari reaktor nuklir kecil.

"Pada dasarnya jaraknya tidak terbatas karena bisa terbang sepanjang reaktor tersebut berjalan," kata Lewis.

Rudal itu memang canggih dan sangat efesien tapi rudal bertenaga nuklir juga mendatangkan beberapa masalah. AS sempat melihat gagasan tersebut pada 1950-an dan 1960-an. Tapi purwa-rupanya menghasilkan radioaktif yang sangat tinggi.

"Rudal tersebut memuntahkan begitu banyak radioaktif sepanjang waktu," kata Lewis.

Akhirnya AS melihat gagasan tersebut hanya sebagai 'ide gila'. Tapi nyatanya, kata Lewis, Rusia memutuskan gagasan rudal berkekuatan nuklir bukan sekedar 'ide gila'.

Putin mengumumkan negaranya memiliki rudal berkekuatan nuklir pada acara Pidato Kenegaraan Tahunan Rusia. Saat itu ia membanggakan jangkauan rudal tersebut tidak terbatas serta tidak dapat ditahan oleh sistem pertahanan udara AS.

Dalam sebuah gambar-gambar yang ditampilkan Putin ketika itu terlihat rudal yang ia banggakan terbang ke arah Samudra Atlantik. Terbang menuju Amerika Selatan dan berbelok ke sebelah utara Pasifik dan menghajar sebuah wilayah yang terlihat seperti Hawaii.

Putin juga mengaku rudal tersebut berhasil diujicobakan pada 2017. Tapi pernyataan Putin tersebut langsung dibantah oleh intelijen AS. Dalam sebuah laporan yang bocor ke media Pentagon yakin uji coba rudal tersebut gagal.

Uji coba yang dilakukan pada November 2017 rudal tersebut memang sempat meluncur tapi segera jatuh ke laut. Beberapa uji coba yang dilakukan juga gagal.

Rusia melakukan uji coba rudal berkekuatan nuklir itu di sebuah lokasi yang bernama Novaya Zemlya. Tempat Rusia melakukan uji coba nuklir mereka yang lama. 

"Di gambar satelit hanya terlihat es saja, tapi sebenarnya sangat indah jika melihatnya langsung," kata Anne Pellegrino yang juga bekerja di Institut Middlebury.

Pellegrino, Lewis dan rekan-rekan mereka membandingkan foto yang digunakan Putin dengan wilayah yang mereka observasi melalui satelit komersial. Dikombinasikan dengan data kapal, mereka dapat melihat uji coba rudal tersebut sudah dinon-aktifkan antara Juli dan Agustus. "Saya pikir ini kegagalan yang sangat luarbiasa dan jatuh ke laut," kata Pellegrino.

Lewis menambahkan gagal atau tidaknya rudal tersebut hal ini menandakan kembalinya era perlombaan senjata antara AS dengan Rusia. Hal itu seperti yang terjadi pada Perang Dingin usai Perang Dunia II.

"AS dan Rusia akan lebih baik jika mereka dapat menegosiasikan perjanjian pengendalian senjata yang telah banyak melibatkan sistem aneh yang hanya ada di fiksi ilmiah," kata Lewis.

Credit  republika.co.id

Trump di PBB: AS Tolak Globalisme, Anut Patriotisme

Presiden Donald Trump mengatakan AS menganut doktrin patriotisme dan menolak segala bentuk globalisme saat berpidato di sidang Majelis Umum PBB, Selasa (25/9). (John Moore/Getty Images/AFP)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat menganut patriotisme atau cinta tanah air dan menolak segala bentuk globalisme dalam pidatonya di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Selasa (25/9).

"Amerika diatur/diperintah oleh warga Amerika sendiri. Kami menolak ideologi globalisme, dan memeluk doktrin patriotisme," ucap Trump saat berpidato dihadapan 192 pemimpin negara anggota lainnya.

Pernyataan itu diutarakan Trump untuk menegaskan sikap kontroversial AS yang cenderung semakin proteksionis di bawah kepemimpinannya.


Kebijakan itu dapat tercermin mulai dari penerapan tarif dagang bagi sejumlah negara terutama China, hingga keputusannya menarik AS keluar dari sejumlah organisasi internasional termasuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR).


Dalam pidatonya, dengan bangga Trump mengatakan bawah AS baru saja menerapkan tarif baru bagi produk China hinga mencapai US$200 miliar.

Dia menyebut langkah itu dilakukan demi "menjaga kepentingan nasional." Menurutnya, defisit perdagangan AS-China banyak merugikan negaranya.

"Saya menghormati dan menyayangi teman saya, Presiden Xi Jinping, tetapi saya sudah dengan jelas mengatakan ketidakseimbangan perdagangan antara AS-China tidak dapat diterima. Distorsi pasar China dan cara mereka menanganinya tidak bisa ditoleransi," kata Trump menurut transkrip pidato Trump yang dikutip dari Vox.



Dalam kesempatan itu, Trump juga turut menyinggung keputusan AS keluar dari OHCHR. Presiden AS ke-45 itu menganggap badan tersebut "memalukan" karena "melindungi pelanggar HAM" dan justru menyudutkan AS dan sekutu-sekutunya.

Dia menegaskan AS akan mempertimbangkan untuk kembali menjadi anggota OHCHR jika organisasi tersebut mau melakukan reformasi.

"Duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley, telah menjelaskan gagasan yang sangat jelas mengenai reformasi. Namun, meski telah diperingati berulang kali, tidak ada tindakan sama sekali yang diambil," katanya.

"Karena itu AS mengambil satu-satunya langkah bertanggung jawab: kami mengundurkan diri dari Dewan HAM dan tidak akan kembali sampai reformasi nyata diberlakukan."

Trump turut menyerang eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang selama ini dibentuk guna mengadili penjahat perang dan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dia menegaskan AS tidak akan memberikan dukungan dan pengakuan terhadap ICC untuk mengadili kasus pelanggaran HAM.

"Sejauh yang AS ketahui, ICC tidak memiliki kewenangan, legitimasi, dan otoritas. ICC yang selama ini mengklaim memiliki yurisdiksi terhadap hampir seluruh warga di setiap negara di dunia, melanggar semua prinsip keadilan dan proses hukum," ujar Trump.

"Kami tidak akan pernah menyerahkan kedaulatan Amerika kepada birokrasi global yang tidak akuntabel dan tidak dapat dipertanggungjawabkan."




Credit  cnnindonesia.com

Trump Banggakan Pencapaian, PBB Tertawa

Para pemimpin dunia yang menghadiri sidang Majelis Umum PBB, Selasa (25/9), tertawa ketika Presiden Donald Trump membanggakan pencapaian pemerintahannya. (Reuters/Carlo Allegri)

Jakarta, CB -- Para pemimpin dunia yang menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa (25/9), tertawa ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membanggakan pencapaian pemerintahannya.

"Dalam waktu kurang dari dua tahun, pemerintahan saya sudah mendapatkan pencapaian lebih banyak dari hampir semua pemerintahan dalam sejarah negara ini. Sangat benar," ujar Trump disambut gelak tawa seisi ruang rapat PBB.

Tampak terkejut melihat reaksi Majelis Umum PBB, Trump lantas berkata, "Saya tidak menyangka reaksi seperti itu, tapi tak apa."


Ia kemudian menjabarkan segala pencapaian pemerintahannya, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penambahan empat juta pekerjaan baru, reformasi pajak, hingga peningkatan anggaran militer.


"Kami sudah menetapkan anggaran untuk militer kami, US$700 miliar tahun ini, US$716 miliar tahun depan. Militer kami akan segera lebih kuat dari sebelumnya," tutur Trump.

"Dengan kata lain, Amerika Serikat sudah menjadi negara yang lebih kuat, aman, dan kaya ketimbang ketika saya dilantik kurang dari dua tahun lalu."


Tak lupa, ia juga membanggakan hasil pertemuan bersejarahnya dengan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, pada 12 Juni lalu di Singapura.

"Kami berbincang dan menggelar rapat yang produktir dan kami sepakat akan kepentingan kedua negara untuk menjamin denuklirisasi di Semenanjung Korea," ucap Trump.

Ia kemudian mengatakan bahwa sejak pertemuan tersebut, sudah ada beberapa langkah yang diambil oleh Korut.

"Rudal dan roket tak lagi beterbangan. Uji coba nuklir berhenti. Sejumlah fasilitas militer dihancurkan. Sandera-sandera kami dibebaskan. Dan seperti yang dijanjikan, pahlawan kami yang gugur dikembalikan untuk dimakamkan di tanah Amerika," katanya.

Presiden Donald Trump membanggakan hasil pertemuan bersejarahnya dengan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, pada 12 Juni lalu di Singapura. (Reuters/Carlos Barria)

Meski demikian, Trump tetap menegaskan bahwa semua sanksi atas Korut baru akan dicabut setelah negara itu benar-benar melucuti senjata nuklirnya.

Setelah memamerkan keberhasilan kesepakatan dagang dengan berbagai negara, seperti Meksiko dan Korea Selatan, Trump kemudian membanggakan keputusannya membuka Kedutaan Besar AS untuk Israel di Yerusalem.

"Tahun ini, kami juga mengambil satu langkah penting di Timur Tengah. Dalam rangka mengakui kedaulatan setiap negara untuk menentukan ibu kotanya, saya memindahkan Kedutaan Besar Israel ke Yerusalem," ucap Trump.



Keputusan ini menuai kecaman dari berbagai pihak karena dianggap mengancam prospek perdamaian antara Israel dan Palestina yang selama ini memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka kelak.

Namun, Trump berkata, "Amerika Serikat berkomitmen terhadap masa depan perdamaian dan stabilitas kawasan, termasuk perdamaian antara Israel dan Palestina. Tujuan itu tercapai, bukan ternodai, dengan mengakui fakta-fakta yang jelas."

"Kebijakan Amerika berprinsip pada realisme yang berarti kami tidak akan berpegang pada dogma, ideologi busuk, dan para ahli yang terbukti salah selama bertahun-tahun. Ini semua benar bukan hanya atas nama perdamaian, tapi juga kesejahteraan."




Credit  cnnindonesia.com

AS tuding Myanmar rencanakan pembunuhan massal Rohingya

Roshan Begum, seorang pengungsi Rohingya, mengusap matanya setelah mendengar berita bahwa anak lelakinya telah ditemukan di penjara Buthidaung di Myanmar melalui program permintaan melacak pesan Bangladesh Red Crescent Society Bangladesh, di sebuah kamp di Cox's Bazar, Bangladesh, 3 Juli 2018. Foto diambil tanggal 3 Juli 2018. (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Washington (CB) - Investigasi oleh pemerintah Amerika Serikat membuktikan bahwa militer Myanmar telah "merencanakan dan mengkoordinasikan" pembunuhan massal, pemerkosaan massal, dan sejumlah kejahatan lainnya terhadap kelompok minoritas Rohingya.

Menurut Reuters, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat akan menyiarkan hasil penyelidikan itu pada Senin dan akan menggunakannya sebagai alasan pemberlakuan sanksi tambahan.

Namun, penyelidikan itu tidak menyebut aksi militer terhadap Rohingya sebagai genosida.

Sejumlah sumber Reuters mengungkapkan bahwa persoalan ini sempat menjadi bahan perdebatan sengit yang membuat mereka harus menunda penyiaran hasil investigasi selama hampir satu bulan.

Dalam investigasi itu, Amerika Serikat mewawancarai lebih dari seribu warga Rohingya di tempat penampungan pengungsi Bangladesh, yang menjadi tempat pelarian bagi hampir 700.000 warga Rohingya.

"Survei ini mengungkapkan bahwa kekerasan di kawasan utara Rakhine terjadi dalam skala yang sangat besar, luas, ekstrem, dan sepertinya ditujukan untuk meneror para penduduk serta mengusir warga Rohingya," kata laporan setebal 20 halaman itu.

"Skala operasi militer yang ada menunjukkan bahwa aksi ini sangat terencana dan terkoordinasi," kata laporan yang sama.

Para penyintas bercerita apa yang mereka saksikan, termasuk bagaimana para tentara Myanmar membunuh bayi dan anak kecil, menembak sejumlah pria tak bersenjata, dan mengubur orang hidup-hidup.

Para penyintas juga menceritakan pelecehan seksual oleh militer Myanmar terhadap perempuan Rohingya, yang sering dilakukan di muka umum.

Salah seorang saksi mengaku melihat empat gadis Rohingya diculik, diikat dengan tali, lalu diperkosa selama tiga hari, demikian laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan.

Militer Myanmar sendiri membantah telah melakukan aksi pembersihan etnis dan beralasan bahwa operasi yang mereka lakukan bertujuan untuk memberantas terorisme.

Credit  antaranews.com

Hasil Temuan AS, PBB, Uni Eropa di Myanmar: Genosida Rohingya

Jenazah pengungsi Rohingya ditemukan di dalam hutan perbatasan Malaysia dengan Thailand. [Photo: Reuters]

CB, Jakarta - Myanmar menghadapi tekanan internasional atas temuan sejumlah lembaga internasional yang menyebut terjadi genosida dan pembersihan etnis Rohingya di Rakhine. Bahkan Pengadilan Kejahatan Internasional, ICC mengancam menyeret Myanmar ke pengadilan karena melakukan kejahatan kemanusiaan.
Apa saja hasil temuan-temuan dari misi pencarian fakta PBB, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, sehingga militer dan pemerintah Myanmar dikecam oleh internasional mengenai perlakuannya terhadap Rohingya?

1. PBB
Tim pencari fakta PBB menemukan keterlibatan angkatan bersenjata Myanmar berupa tindak kejahatan yang sangat gawat berdasarkan hukum internasional terhadap Rohingya. PBB  menyebut pejabat militer Myanmar, termasuk Panglima Militer, Min Aung Hlaing, harus disidik dan diadili atas tuduhan telah melakukan pembantaian di wilayah utara negara bagian Rakhine, serta tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan lainnya di negara bagian Kachin, Shan, dan Rakhine.

Militer Myanmar dituding bertanggung jawab dalam pembunuhan, salah memenjarakan orang, melakukan penyiksaan, perbudakan seks dan pemerkosaan. Laporan PBB menyebut, di negara bagian Rakhine ada bukti telah terjadi pemusnahan dan deportasi.
Tindak kejahatan di Rakhine, Myanmar, berdasarkan cara para korban diperlakukan, kondisi dan ruang lingkup mengarah pada adanya niat melakukan genosida atau pembantaian dalam konteks lain. Tim pencari fakta PBB menyimpulkan ada cukup bukti untuk mengadili para pucuk pimpinan militer Myanmar.

Fotografer membantu pengungsi Rohingya untuk keluar dari Sungai Nad saat mereka melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh di Palong Khali, dekat Cox's Bazar, Bangladesh, 1 November 2017. Ratusan ribu warga Rohingya mengungsi dari negara bagian Rakhine untuk menghindari kekerasan. REUTERS/Hannah McKay


2. Amerika Serikat
Amerika Serikat bersama sejumlah negara menyerukan jenderal militer Myanmar untuk dibawa ke pengadilan internasional karena terlibat pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya.
Evaluasi yang dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah melibatkan lebih dari seribu wawancara dengan penduduk etnis  minoritas Rohingya, laki-laki dan perempuan di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh.
Dalam pidato Duta Besar Amerika Serikat, Nikki Haley, mengatakan fakta-fakta mengenai pembersihan etnis Rohingya harus diungkap dan didengar. Haley menjelaskan, dari sekitar 1000 warga Muslim Rohingya yang diwawancarai oleh tim bentukan Kemenlu AS, ada sekitar 20 persen mengaku menyaksikan setidaknya 100 korban terbunuh atau terluka.
82 persen warga mengaku menyaksikan tindak pembunuhan terjadi. Ada 50 persen saksi yang mengatakan menyaksikan kekerasan seksual dan 45 persen menyaksikan tindakan pemerkosaan.
Laporan ini disusun berdasarkan wawancara terhadap 1,024 saksi dari warga etnis minoritas Rohingya di kamp pengungsi di Bangladesh. Laporan rampung disusun pada akhir April 2018.

Ekspresi perempuan lansia pengungsi Rohingya saat melintasi sungai Naf River ketikat berada di perbatasan Bangladesh-Myanmar di Palong Khali, Cox’s Bazar, Bangladesh, 1 November 2017. REUTERS/Adnan Abidi




3. Uni Eropa
Uni Eropa secara resmi menjatuhkan sanksi untuk 7 jenderal Myanmar atas dugaan melakukan kekejaman dan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine tahun lalu. Dalam keputusan yang diumumkan pada Senin, 25 Juni 2018, Uni Eropa mengatakan pelanggaran itu termasuk pembunuhan, kekerasan seksual dan pembakaran sistematis rumah dan bangunan warga Rohingya pada akhir 2017.
Sanksi yang diberlakukan, menurut laporan, berupa pembekuan aset dan pelarangan perjalanan terhadap tujuh pejabat militer senior Myanmar tersebut. Selain sanksi, Uni Eropa juga memperpanjang embargo senjata dan melarang pelatihan apa pun, atau kerja sama dengan Angkatan Bersenjata Myanmar.
“Salah satu jenderal, Letnan Jenderal Aung Kyaw Zaw bertanggung jawab atas kekejaman dan pelanggaran HAM serius yang dilakukan terhadap penduduk Rohingya di Negara Bagian Rakhine oleh Komando Barat selama periode itu," demikian pernyataan Uni Eropa mengenai Rohingya.

Credit  tempo.co

Temuan Baru Ungkap Kebrutalan Pembantaian Suku Aborijin

Arkeolog menemukan ratusan kamp militer NMP di Queensland.

CB, QUEENSLAND -- Para arkeolog menemukan ratusan kamp militer Native Mounted Police (NMP) di Queensland, yang mengungkap sejarah kebrutalan Australia di masa lalu.


Antropolog Profesor Bryce Barker yang memimpin penelitian ini menyatakan hampir di setiap komunitas aborijin di Queensland memiliki narasi tentang pembantaian yang mereka alami. Kamp-kamp NMP itu didirikan pertengahan 1180-an untuk menunjang para pemukim yang seringkali terlibat konflik dengan penduduk asli yang melakukan perlawanan terhadap pendudukan Eropa.

Pasukan NMP didatangkan dari bagian lain Queensland atau New South Wales, di mana komunitas Aborigin telah hancur dan tanah mereka telah dikuasai. "Polisi pribumi merupakan pasukan paramiliter, terdiri atas seorang perwira atau sersan kulit putih, tapi pasukan utamanya dari kalangan aborijin," kata Prof Barker.


Mereka ini, katanya, terdiri atas pemuda aborijin yang secara tradisional tidak lagi memiliki jalan meraih sukses. "Masyarakat mereka telah dihancurkan," katanya.

Minim bukti pembunuhan massal

Pasukan NMP memimpin penumpasan perlawanan pejuang-pejuang aborijin, menewaskan banyak penduduk asli di seantero Queensland. "Kita tahu dari catatan dokumentasi bahwa pembantaian dan kekerasan di garis depan itu relatif meluas," kata Prof Barker.


"Sepanjang abad ke-19 setiap kali pembantaian diketahui publik, seringkali dilakukan penyelidikan," ujarnya.

Photo: Petugas polisi kulit putih, regu aborijin dan istri-istri mereka di salah satu kamp di Queensland. (Supplied: Archaeology on the Frontier)

Namun lokasi-lokasi pembantaian seringkali sulit ditentukan karena kondisi konflik tersebut. "Native Mounted Police akan mendatangi perkampungan, menembak dua atau tiga penduduk, dan semuanya akan lari ke hutan," kata Prof Barker.


"Seringkali mayat mereka dibakar. Atau penduduk kemudian kembali dan menguburkannya menurut tradisi. Jadi sangat tidak mungkin kita menemukan kuburan massal penduduk yang dibantai," ujarnya.


Berdasarkan catatan dokumentasi, tim arkeolog mulai menemukan bukti-bukti fisik terkait dengan konflik di garis depan ini. "Yang langsung kami temukan yaitu bahwa polisi Queensland mendirikan kamp-kamp di seluruh Queensland," kata Prof Barker. Dijelaskan, setidaknya ada 200 kamp yang didirikan di seluruh Queensland.

Photo: Regu aborijin di bawah komando petugas kulit putih. (Supplied: Archaeology on the Frontier)

Meskipun banyak kamp NMP hanya ditempati beberapa bulan, namun ada yang dipelihara sampai 20 tahun. Hal itu membesarkan harapan tim peneliti akan adanya sisa-sisa fisik di sana. "Kami menggunakan peta lama untuk menemukan kamp-kamp ini," katanya.


Tujuannya, kata Prof Barker, bukan hanya untuk merekam lokasinya secara tepat, tetapi juga melakukan penggalian untuk mengetahui bagaimana kehidupan penghuni kamp-kamp tersebut. "Ini tersebar di seluruh Queensland. Kamp polisi pribumi pertama ada di Goondiwindi sebelum Queensland menjadi negara bagian," ujarnya.

Pemukim menyebar, NMP kian dibutuhkan

Ketika pemukim Eropa menyebar ke barat dan utara Queensland, kamp-kamp NMP pun semakin banyak didirikan untuk memerangi perlawanan penduduk setempat.


"Jadi begitu pemukim pindah ke daerah baru, akan ada surat ke kantor kolonial di Brisbane 'meminta perlindungan NMP dari serangan orang kulit hitam'," kata Prof Barker.

Photo: Petugas Native Mounted Police dari Queensland dikirim ke Victoria untuk membantu menangkap Ned Kelly sekitar tahun 1880. (Supplied: Archaeology on the Frontier)

Kamp-kamp itu dipertahankan selama konflik masih berlangsung, tergantung pada situasi medannya. Di daerah pegunungan dan sulit bagi pasukan berkuda, pejuang aborijin mampu menahan serangan polisi NMP melalui taktik gerilya untuk waktu yang lebih lama.


Di utara Queensland, di sekitar Kota Laura, polisi pribumi beroperasi selama 20 tahun lamanya. "Semakin ke barat, semakin datar wilayahnya, semakin pendek pula durasi kamp karena penduduk tak punya tempat melarikan diri," kata Prof Barker.


Dalam menjalankan tugas, katanya, polisi-polisi pribumi ini menunggang kuda dilengkapi dengan senapan Snider. Tim peneliti menemukan artefak yang memperkuat keberadaan kamp-kamp NMP, seperti Snider dan peluru.


"Snider adalah senjata yang dikeluarkan pemerintah. Ini bukan senjata yang dimiliki pemukim. Satu-satunya alasan adanya senapan ini adalah karena adanya NMP," jelasnya.


Tim juga menemukan kancing seragam, setengah bulat dengan mahkota dan tulisan Victoria Regina. Salah seorang penduduk aborijin yang turut membantu penelitian ini, Colin McLennan, mengaku mendengar kisah pembantaian dari tetua setempat.

Photo: Kepala ikat pinggang berbentuk ular ini ditemukan dekat perkemahan pasukan di kamp Boralga Native Mounted Police. (Supplied: Archaeology on the Frontier)

Kisah yang didengarnya, katanya, begitu mengejutkan bahkan bagi pria kuat seperti dia. McLennan mendengar kisah bagaimana pasukan polisi menggiring orang aborijin ke tebing dan memaksa mereka jatuh ke bawah.


"Ada tempat yang mereka sebut 'Niggers Bounce' (tempat Negro Melompat). Ada juga 'Murdering Lagoon'," katanya.

Sejarah lisan

McLennan mengatakan tim peneliti tak perlu menggali lebih dalam untuk menemukan bukti keberadaan polisi NMP di kampungnya di Jangga, Queensland utara. Tim ini, katanya, menemukan banyak kancing seragam polisi. Menurut dia, temuan ini berkorelasi dengan cerita orang-orang tua.

Photo: Tim arkeolog menggali salah satu lokasi di Cape York Peninsula. (Supplied: University of Southern Queensland)

McLennan mengaku merasakan kehadiran arwah-arwah leluhur di tempat yang jadi lokasi pertempuran di masa lalu. Dia berharap bagian sejarah Australia ini bisa lebih dipahami.


"Waktu kita belajar studi sosial bertahun-tahun lalu, kita belajar tentang Kapten Cook. Hal itu tidak menjelaskan tentang orang-orang aborijin," katanya.


Prof Barker mengatakan kekerasan di garis depan mencerminkan keputusasaan masyarakat aborijin dan pemukim dalam mempertahankan kehidupan masing-masing. "Para pemukim awal ini telah menginvestasikan segalanya," katanya. "Mereka datang dengan keluarga, istri, ke sebuah lanskap asing."


"Jadi mereka mempertaruhkan segalanya untuk itu, mereka akan melakukan apa pun untuk membuatnya berhasil," tambahnya.


Prof Barker mengatakan penelitiannya ini mendapatkan dukungan luas, termasuk dari para pemilik pertanian yang merupakan keturunan pemukim awal Eropa.


"Kadang pemilik peternakan masih keturunan pemukim awal yang menulis surat meminta bantuan polisi NMP," katanya.


"Saya pikir warga Australia sudah siap untuk mengakui hal ini. Orang tertarik pada sejarah tanah mereka sendiri," tambahnya.

Credit  republika.co.id

Uni Eropa dan Iran Siasati Sanksi AS

Bendera Uni Eropa.

Foto: EPA/Patrick Seeger

UE akan bentuk badan hukum untuk fasilitasi transaksi keuangan yang sah dengan Iran

CB, NEW YORK -- Dalam penghinaan besar untuk Amerika Serikat, Uni Eropa (UE) telah memutuskan untuk membentuk mekanisme baru yang memungkinkan perdagangan legal dengan Iran tanpa menghadapi sanksi AS.
Uni Eropa akan menciptakan saluran pembayaran baru untuk melestarikan minyak dan transaksi bisnis lainnya dengan Iran.

Hal itu disampaikan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini, pada Senin (24/9) malam, dalam upaya untuk menghindari langkah-langkah sanksi AS. Presiden AS Donald Trump mengundurkan diri dari kesepakatan nuklir 2015 pada bulan Mei, dan memberlakukan kembali sanksi terhadap negara tersebut.

Pengumuman Mogherini datang setelah pertemuan dengan para menteri luar negeri dari Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Cina, dan Iran di sela-sela Sidang Umum PBB di New York.

"Dalam praktiknya, ini berarti bahwa negara-negara anggota UE akan membentuk badan hukum untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang sah dengan Iran dan ini akan memungkinkan perusahaan-perusahaan Eropa untuk terus berdagang dengan Iran sesuai dengan undang-undang Uni Eropa dan dapat terbuka untuk mitra lain dalam dunia, "katanya kepada wartawan setelah pertemuan tertutup tersebut, dilansir di Aljazirah, Selasa (25/9).

Pemerintahan Trump menarik diri dari perjanjian nuklir Iran awal tahun ini dan menjatuhkan sanksi pada bisnis yang berhubungan dengan Teheran. Uni Eropa, bersama dengan Rusia dan Cina, mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa apa yang disebut "Kendaraan Serba Guna Khusus" akan membantu dan meyakinkan para operator ekonomi yang mengejar bisnis yang sah dengan Iran.

Pernyataan itu menambahkan enam negara yang menandatangani perjanjian nuklir 2015, dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk implementasi penuh dan efektif dengan itikad baik dan dalam suasana yang konstruktif.

Dikenal secara resmi sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), kesepakatan nuklir Iran mengakhiri hampir 12 tahun berdiri antara Iran dan kekuatan Barat pada tahun 2015. Ini dipelopori oleh pemerintahan Obama dan menghadapi pencabutan sanksi internasional.

Perjanjian nuklir dimaksudkan untuk mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir, namun Trump mengumumkan pada bulan Mei ia secara sepihak menarik diri karena ia merasa itu tidak cukup kuat dan tidak mencakup masalah lain yang menjadi perhatian AS dan sekutu-sekutunya.

Adapun seperti Pengaruh militer Iran di Timur Tengah dan program rudal balistik. AS juga menuduh Iran mempromosikan terorisme internasional, yang ditentang keras oleh Teheran.

Putaran kedua sanksi AS diperkirakan pada bulan November, yang bertujuan menempatkan cengkeraman pada ekspor minyak Iran. Sementara itu, Uni Eropa telah bersumpah untuk tetap dengan kesepakatan dan undang-undang diperbarui untuk melindungi perusahaan-perusahaan Eropa dari sanksi masa depan.

Uni Eropa, sekutu AS, dan pengawas nuklir internasional, IAEA, mempertahankan bahwa Iran terus mematuhi ketentuan perjanjian.

Credit  republika.co.id

Macron 'Tekan' AS dalam Pidato Sidang PBB

Presiden Perancis Emmanuel Macron. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Jakarta, CB -- Presiden Perancis Emmanuel Macron mengungkapkan perjanjian perdagangan akan bergantung pada keanggotaan dalam pakta perubahan iklim Paris.

Dalam sidang umum PBB, Macron memaparkan dia akan menolak kesepakatan perdagangan dengan negara di luar pakta tersebut. Hal ini merupakan 'isyarat' untuk menekan Amerika Serikat.

"Kami tidak akan lagi menandatangani perjanjian komersial dengan yang tidak menghormati kesepakatan iklim Paris," kata Macron kepada Majelis Umum PBB tanpa secara eksplisit menyebutkan penarikan Donald Trump dari pakta tersebut, Selasa (25/9).


Selain mengenaik pakta perubahan iklim Paris, Macron pun membahas tentang pertarungan ketidak setaraan dalam pidatonya. Dia melihat pertarungan ketidaksetaraan menjadi tujuan utama dirinya sebagai kepala G7.


Sebelumnya, popularitas Macron, disebutkan sedang berada pada tingkatan terendah saat ini.

Demikian hasil survey kelompok peneliti lfop yang dipublikasi lewat Journal du Dimanche seperti dikutip dari AFP. Berdasarkan hasl survey itu ada penurunan tingkat kepuasan atas kepresidenan Macron pada bulan ini jika dibandingkan bulan lalu.


Berdasarkan hasil survey terbaru yang dipublikasi pada Minggu (29/3), hanya 29 persen dari responden yang mengaku puas atas kepresidenan Macron bulan ini. Survey lfop itu digelar antara 14-22 September dengan jumlah populasi 1.964 responden.

Sementara itu, membandingkan dengan hasil survey lain yang digelar Kantar Sofres Onepoint yang dipublikasi pada 17 September lalu hanya 19 persen warga Prancis yang menyukai cara pandang Macron.

Sebagian analis meyakini penurunan citra Macron itu langkah politik sang presiden. Selain itu, beberapa skandal selama musim panas lalu cukup mampu mengerdilkan pencapaian Macron sebagai presiden.






Credit  cnnindonesia.com

Macron: Menginjak-injak Hak Palestina Bukan Solusi Damai

Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Foto: AP Photo/Thibault Camus

Prancis minta Israel setop kebijakan yang merusak perdamaian.

CB, NEW YORK -- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan menindas warga Palestina dan mendorong prakarsa sepihak tidak akan menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Ia pun menolak klaim sepihak dukungan AS ke Israel atas Yerusalem.

"Apa yang bisa menyelesaikan krisis antara Israel dan Palestina? Bukan inisiatif sepihak, atau menginjak-injak hak-hak sah rakyat Palestina untuk melegitimasi perdamaian atau meremehkan hak adil Israel atas keamanan. Tidak ada alternatif yang kredibel untuk solusi dua-negara yang hidup berdampingan dalam damai dan keamanan dengan Yerusalem sebagai ibu kota," kata Macron

Ketegangan meningkat sejak Desember tahun lalu, saat presiden Amerika Serikat (AS)  mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. AS kemudian memindahkan Kedutaan Besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.



Langkah Trump membuat marah orang-orang Palestina yang sejak itu memboikot upaya perdamaian Washington.  Namun Pemerintah Trump mengaku akan mendukung solusi dua negara jika kedua belah pihak setuju.

Yerusalem adalah salah satu masalah utama dalam konflik Israel-Palestina. Israel menganggap semua Yerusalem menjadi ibu kota mereka klaim yang tidak diterima secara luas secara internasional. Palestina menginginkan bagian timur kota sebagai ibu kota negara masa depan.

AS juga telah menghentikan bantuan kepada Palestina dan  badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).  AS juga telah memerintahkan kantor Organisasi Pembebasan Palestina di Washington ditutup. Kebijakan ini semakin membuat marah para pemimpin Palestina.

Macron mengatakan Paris memiliki persahabatan yang erat dengan Israel. Tetapi ia meminta Israel untuk mengakhiri kebijakan yang  dapat merusak perjanjian damai. "Melanjutkan jalan ini akan menjadi kesalahan," katanya.

Pejabat Prancis dan Eropa mengaku mereka memiliki sedikit ruang untuk melakukan manuver pada proses perdamaian Timur Tengah. Namun, dalam pembicaraan dengan Trump pada Senin,  Macron mengatakan kepada Trump  bahwa kebijakannya untuk memberikan  tekanan pada Palestina tidak dapat dilanjutkan. Ia mendesak agar solusi segera ditemukan.

Pernyataan Macron diamini oleh Raja Yordania Abdullah. "Tidak ada yang namanya perjanjian sepihak; dibutuhkan setidaknya dua pihak untuk membuat kesepakatan. Membantu para pihak mencapai kesepakatan itu, dan bekerja sama untuk membangun masa depan yang baru, layak mendapat dukungan kuat dan mantap dari seluruh dunia kita," kata Raja Abdullah.

Credit  republika.co.id

Erdogan: PBB Tidak Menghentikan Pembantaian Warga Palestina

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap diam PBB atas penderitaan Palestina. Foto/Istimewa

NEW YORK - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya di Majelis Umum PBB menyerang organisasi internasional itu. Menurutnya, PBB selama ini hanya bisa berdiam diri atas pembantaian Palestina oleh Israel.

Dalam kesempatan itu, Erdogan menegaskan bahwa Turki akan akan terus mendukung Palestina.

"Mereka yang tidak acuh tak acuh terhadap penderitaan yang dialami rakyat palestina hanya meningkatkan kekuatan mereka untuk melawan," kata Erdogan seperti dikutip dari Israelnationalnews, Rabu (26/9/2018).

"Bahkan jika seluruh dunia berdiri, kita akan berdiri dengan Palestina dan hak mereka atas Yerusalem," tegas Presiden Turki di Majelis Umum PBB.

Erdogan juga menyerang kinerja Dewan Keamanan PBB, badan terkuat di organisasi itu, dalam pidatonya.

"Dewan Keamanan telah menjadi satu yang hanya melayani kepentingan lima anggota tetapnya, dan hanya milik mereka sendiri," sindir Erdogan.

"PBB telah mulai memuaskan hanya keinginan lima negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan, termasuk tidak menghentikan pembantaian warga Palestina," tegasnya. 

Credit  sindonews.com

Sidang PBB, Erdogan Kritik Penggunaan Sanksi Ekonomi

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam Majelis Umum PBB, Selasa (25/9).

Foto: AP Photo/Richard Drew

Kritik ini sebagai buntut penahanan pendeta Amerika Serikat.

CB, NEW YORK -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengkritik penggunaan sanksi ekonomi sebagai senjata dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (25/9). Hal itu buntut dari penahanan seorang pendeta Amerika di Turki.

"Tak satu pun dari kita dapat tetap diam terhadap pembatalan perjanjian komersial semena-mena, penyebaran prevalensi proteksionisme dan penggunaan sanksi ekonomi sebagai senjata," ujar Erdogan kepada Majelis Umum PBB dikutip dari AFP, Rabu (26/9).

Hubungan antara Washington dan Ankara mencapai titik buntu pada Agustus lalu. Presiden AS Donald Trump ketika itu mengesahkan tarif baru dua kali lipat pada aluminium dan baja yang diimpor dari Turki.


Lira Turki telah terpukul di pasar mata uang yang kehilangan hampir 40 persen nilainya terhadap dolar AS tahun ini. Hal ini memicu kekhawatiran di Turki dari krisis ekonomi besar-besaran.


"Tidak ada yang ingin dunia mengalami perpecahan ekonomi baru," kata Erdogan.


Ia tidak menuduh AS secara langsung tetapi menunjuk ke negara-negara yang terus berusaha menciptakan kekacauan. "Sangat mudah menciptakan kekacauan tetapi sulit untuk menegakkan kembali ketertiban, dan hari ini beberapa negara terus berusaha menciptakan kekacauan," tutur Erdogan.


Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dia berharap Turki akan membebaskan pendeta Amerika, Andrew Brunson. Pendeta itu telah ditahan selama hampir dua tahun atas tuduhan teror. Pompeo berharap pendeta tersebut dapat dibebaskan pada bulan ini.

Credit republika.co.id

Penasihat Trump: AS Akan Agresif Tegakkan Sanksi Iran

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton. Foto/Istimewa

NEW YORK - Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, John Bolton, menepis rencana pembayaran khusus Uni Eropa untuk menghindari sanksi Amerika Serikat (AS) atas penjualan minyak Iran. AS akan menekan sistem pesan pembayaran global SWIFT untuk memikirkan kembali berurusan dengan Teheran.

Berbicara di sebuah konferensi, Bolton juga mengatakan AS akan "agresif dan tak tergoyahkan" dalam menegakkan sanksi ekonomi terhadap Iran yang dilanjutkan setelah Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran 2015. Ia mengatakan AS tidak akan mengizinkan Uni Eropa atau siapa pun untuk melemahkan mereka.

Bolton, bagaimanapun, skeptis bahwa Uni Eropa dapat menciptakan "kendaraan tujuan khusus" - yang digambarkan oleh diplomat sebagai saluran barter kedaulatan seperti yang digunakan oleh Uni Soviet selama Perang Dingin - yang akan menopang penjualan minyak Iran.

"Uni Eropa kuat pada retorika dan lemah pada tindak lanjut," kata Bolton. 

“Kami akan mengawasi perkembangan struktur ini yang belum ada dan tidak memiliki tanggal target yang akan dibuat. Kami tidak bermaksud untuk membiarkan sanksi kami dihindarkan oleh Eropa atau orang lain,” tegasnya seperti dikutip dari Reuters, Rabu (25/9/2018).

Bolton juga mengatakan AS mengharapkan para pelanggan minyak Iran untuk memangkas impor minyak mentah Iran mereka hingga nol pada 4 November sebelum sanksi AS ditendang kembali pada 5 November. Para pejabat AS telah mengirim sinyal campuran mengenai apakah pembelian minyak harus dihilangkan kemudian atau dikurangi secara signifikan.

"Bank dan layanan pesan keuangan seperti SWIFT harus melihat dengan baik bisnis mereka dengan Iran dan bertanya pada diri sendiri apakah itu sepadan dengan risikonya," kata Bolton.

"SWIFT harus mengikuti contoh semakin banyak bisnis yang memeriksa kembali hubungan mereka dengan rezim Iran," imbuhnya.

Iran dilarang dari SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication yang berbasis di Belgia, pada tahun 2012. Ini melumpuhkan kemampuannya untuk membuat transfer bank internasional yang penting bagi perdagangan luar negeri. Setelah kesepakatan nuklir 2015, hubungan itu terhubung kembali. Tetapi para pejabat Eropa menduga AS akan kembali menerapkan tekanan kepada SWIFT sekali lagi untuk memotong pendanaan Iran.

Pernyataan ini dikeluarkan setelah pertmuan Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia dan Iran atau negara-negara yang masih terikat dengan perjanjian nuklir 2015. Kelompok itu mengatakan mereka bertekad untuk mengembangkan mekanisme pembayaran guna melanjutkan perdagangan dengan Iran meskipun ada keraguan oleh banyak diplomat bahwa ini akan dimungkinkan. 

Credit  sindonews.com

Trump Ogah Temui Rouhani di PBB, Sebut Iran Bertingkah Nakal

Presiden Donald Trump menolak bertemu Presiden Hassan Rouhani di sela sidang Majelis Umum PBB pekan ini di New York karena Iran bertingkah nakal. (Reuters/Mike Segar)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menolak bertemu Presiden Hassan Rouhani di sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan ini di New York karena Iran bertingkah nakal.

"Iran berperilaku nakal. Kami menunggu perbaikan hubungan yang baik dengan Iran, tapi itu tidak akan terjadi sekarang," kata Trump kepada wartawan sesaat sebelum berpidato di depan Majelis Umum PBB, Selasa (25/9).

Melalui Twitter-nya, Trump juga berkicau bahwa dirinya tidak memiliki rencana bertemu Rouhani dalam waktu dekat meski sebelumnya ia sempat menyatakan kesediaan berjumpa dengan Presiden Iran itu untuk memperbaiki hubungan.


"Terlepas dari permintaan, saya tidak memiliki rencana bertemu Presiden Iran Hassan Rouhani. Mungkin suatu hari nanti di masa depan. Saya yakin dia adalah pria yang tentunya menyenangkan," tulis Trump.

Bermusuhan sejak puluhan tahun lalu, ketegangan antara Washington dan Teheran semakin dalam ketika Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir internasional 2015 dengan Iran.

Trump juga memberlakukan kembali sanksi kepada Iran yang sebelumnya sudah dicabut di bawah perjanjian nuklir.

Dikutip Reuters, Rouhani juga enggan menemui Trump meski keduanya sama-sama menghadiri sidang majelis umum.


Rouhani mengatakan tidak akan ada pertemuan antara kedua pemimpin negara sampai AS menyepakati kembali Joint Comperhensive Plan of Action (JCPOA).

Dalam pidatonya di depan 192 pemimpin negara anggota PBB, Rouhani mengatakan Amerika "mengobarkan perang ekonomi" terhadap Iran dengan menerapkan kembali sanksi secara sepihak.

Dia menuturkan Teheran bisa membalas "kebijakan bermusuhan" AS dengan aksi militer, salah satunya memblokade Selat Hormuz, jalur stategis pengiriman minyak keluar kawasan Timur Tengah menuju pasar utama, seperti Eropa termasuk AS.

"Pemahaman AS terkait hubungan internasional adalah sebatas otoriter, pemahaman soal kekuasaan, bukan otoritas legal dan sah. Ini tercermin dalam (kebijakan AS) yang bersifat merundung dan membebani," kata Rouhani.

Rouhani kemudian mengatakan bahwa tak ada negara yang bisa mengikuti sikap pemerintahan Trump.

"Tidak ada negara yang bisa dibawa ke meja runding dengan pemaksaan. Keinginan kami jelas: komitmen untuk komitmen, pelanggaran untuk pelanggaran, ancaman untuk ancaman," katanya.

"Apa yang diinginkan Iran sudah jelas, tidak ada perang, tidak ada sanksi, tidak ada ancaman, tidak ada perundungan. Semua berlaku sesuai hukum dan pemenuhan kewajiban."




Credit  cnnindonesia.com

Rouhani Sebut Trump Mau Gulingkan Pemerintahan Iran

Presiden Iran Hassan Rouhani dalam sidang umum PBB, Selasa (25/9). (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton)

Jakarta, CB -- Presiden Iran Hassan Rouhani menuduh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencoba menggulingkan pemerintahnya dalam sidang umum PBB. Rouhani mengungkapkan saat ini dia tengah 'menuangkan air dingin' dalam gagasannya untuk melanjutkan pembicaraan dengan Washington setelah penarikan dari kesepatakan nuklir internasional.

"Sungguh ironis bahwa pemerintah AS bahkan tidak menyembunyikan rencananya untuk menggulingkan pemerintah yang sama yang diundangnya untuk melakukan pembicaraan," kata Rouhani dalam pidato di Sidang Umum PBB, Selasa (26/9).

Rouhani menegaskan bahwa keamanan internasional bukan 'mainan' politik domestik AS.


"Saya menyatakan dalam pertemuan ini, dengan tegas, bahwa masalah keamanan internasional bukanlah mainan dalam politik domestik Amerika."


Rouhani naik podium beberapa jam setelah Trump menyerukan isolasi Iran di alamat PBB-nya. Trump pun menuduh pimpinan Iran menabur "kekacauan, kematian dan kehancuran" saat dia membela keputusannya untuk mencabut kesepakatan nuklir Iran.

Pemimpin Iran itu mengatakan dia senang bahwa komunitas internasional tidak mengikuti "penarikan sepihak dan ilegal" dari JCPOA oleh pemerintah Trump.


"Sanksi sepihak yang melanggar hukum itu sendiri merupakan bentuk terorisme ekonomi," kata Rouhani.

Dalam pidatonya di PBB tahun lalu, Trump memutuskan perjanjian nuklir dan menandakan bahwa Amerika Serikat siap untuk pergi. Trump dan Rouhani menolak untuk bertemu di sela-sela sidang Majelis Umum.




Credit  cnnindonesia.com

Lewat Video, Iran Ancam Serang Israel dan Negara Arab

Peti mati dari para korban serangan parade militer Iran di Ahvaz. Foto/Istimewa

TEHERAN - Sebuah video ancaman menunjukkan simulasi serangan rudal balistik Iran atas Israel dan Arab Saudi diposting oleh akun Twitter pro rezim Teheran. Namun postingan itu ditarik kembali hanya beberapa jam jelang pidato Presiden Hassan Rouhani di Majelis Umum PBB.

Video, yang diterbitkan dan kemudian dihapus oleh kantor berita Fars, muncul setelah serangan selama parade militer Iran pada hari Sabtu yang menewaskan 25 orang, termasuk 12 anggota Garda Revolusi Republik Islam. Iran telah menuduh serangan itu dilakukan oleh gerilyawan yang dilatih oleh Israel dan negara-negara Teluk, dan didukung oleh para pejabat Amerika Serikat (AS) yang menyangkal telah memainkan peran apa pun.

"Era hit-and-run telah berakhir," Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei terdengar mengatakan dalam video, dalam segmen yang diambil dari pidato April, menurut Associated Press.

"Hukuman berat sedang berlangsung," imbuh pernyataan itu seperti dikutip dari Fox News, Rabu (26/9/2018).

Adegan lain dalam video - menampilkan musik yang mirip dengan apa yang akan terdengar dalam cuplikan film aksi - menunjukkan rudal diluncurkan ke langit dan target berfokus di Riyadh, kota terbesar di Arab Saudi serta Yerusalem. Di bagian lain, target juga bergerak di atas Abu Dhabi di Uni Emirat Arab, Associated Press melaporkan.

Video itu dihapus sebelum pidato Presiden Hassan Rouhani di Majelis Umum PBB di New York pada hari Selasa, tetapi pengguna Twitter dapat mengunduh dan menyimpan sebagian sebelum menghilang. Tampaknya tidak ada tanggapan langsung terhadap video itu dari Arab Saudi, Israel, atau Uni Emirat Arab.

Serangan yang terjadi pada akhir pekan lalu menargetkan satu dari sekian banyak parade militer yang digelar Iran. Parade itu digelar dalam rangka memperingati perang dengan Irak pada medio 1980-an yang dikenal sebagai Pekan Pertahanan Suci.

Pihak berwenang menuding serangan tersebut dilakukan oleh separatis Arab. Namun setidaknya dua orang yang diidentifikasi sebagai pelaku telah muncul dalam sebuah video yang dirilis oleh ISIS. Kelompok teror itu mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Pengakuan ini semakin memperumit proses penentuan siapa sebenarnya di balik serangan tersebut.

Iran dalam beberapa hari terakhir telah berjanji untuk memberikan tanggapan "menghancurkan" atas pembunuhan itu. 

Credit  sindonews.com

Arab Saudi Sangkal Terlibat Serangan Parade Militer Iran

Militer Iran berduka atas serangan saat parade militer di Ahvaz yang menewaskan lebih dari 20 orang. Foto/Istimewa

RIYADH - Arab Saudi menolak tuduhan Teheran bahwa Riyadh berada di belakang serangan mematikan pekan lalu pada parade militer di kota Ahvaz, Iran barat daya. Demikian yang dilaporkan media pemerintah Saudi.

"Kerajaan Saudi Arabia benar-benar menolak tuduhan palsu yang menyedihkan oleh para pejabat Iran mengenai dukungan kerajaan atas insiden yang terjadi di Iran," kata seorang pejabat kementerian luar negeri, dikutip oleh Saudi Press Agency.

"Kebijakan kerajaan Saudi Arabia jelas berkenaan dengan tidak adanya campur tangan dalam urusan domestik negara lain," imbuhnya seperti dikutip dari Times of Israel, Rabu (26/9/2018).

Pada hari Senin, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menuduh bahwa pria bersenjata yang menewaskan 25 orang di parade militer didanai oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Menteri Urusan Luar Negeri UEA, Anwar Gargash, juga menepis tuduhan Iran sebagai tuduhan "tidak berdasar."

"Kampanye resmi yang diluncurkan di Iran melawan UEA ini disesalkan dan telah meningkat sejak serangan Ahvaz," Gargash tweeted awal pekan ini.

Empat gerilyawan menyerang parade militer Iran pada akhir pekan lalu. Iran tengah memperingati dimulainya perang Iran-Irak pada 1980-1988. Pelaku memberonding orang banyak dengan tembakan dalam serangan yang menewaskan warga sipil di antara mereka yang tewas.

Para pejabat Iran telah menyalahkan separatis pejuang, yang didukung oleh sekutu Arab Teluk Amerika Serikat, untuk serangan itu.

Berbicara kepada sekelompok atlet Iran, Khamenei mengatakan serangan itu sekali lagi menunjukkan bangsa Iran menghadapi banyak musuh di jalur kemajuan dan pembangunannya yang membanggakan

Credit  sindonews.com