Credit republika.co.id
Selasa, 04 September 2018
Senin, 03 September 2018
Blak-Blakan Wamenlu Venezuela soal Penyebab Krisis Ekonomi
Foto: Reuters
Jakarta - Pemerintah Venezuela tengah memikul beban berat. Perekonomian negaranya porak-poranda akibat nilai mata uang rontok.
Jatuhnya mata uang bolivar memacu inflasi yang berlebihan atau hyperinflasi. International Monetary Fund (IMF) bahkan memprediksi inflasi di negara yang pernah dipimpin mendiang Hugo Chaves itu bisa mencapai 1.000.000% di akhir tahun.
Ramalan IMF bukan tanpa alasan, saat ini saja berapa harga produk di Venezuela harganya sudah selangit. Bayangkan saja 1 kg daging dihargai 9,5 juta bolivar, tisu toilet 2,6 juta bolivar, begitu juga dengan produk lainnya.
Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela untuk wilayah Asia, Timur Tengah dan Oceania, Ruben Dario Molina datang ke Indonesia untuk menerima dukungan terutama dari organisasi-organisasi sosial di Indonesia. Di sela-sela kunjungannya, dia menjelaskan terkait kondisi ekonomi yang terjadi di negaranya.
Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela untuk wilayah Asia, Timur Tengah dan Oceania, Ruben Dario Molina. Foto: Danang Sugianto/detikFinance
Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela untuk wilayah Asia, Timur Tengah dan Oceania, Ruben Dario Molina menjelaskan, awal mula krisis ekonomi terjadi ketika pemerintahan Presiden Nicolas Maduro menerapkan sistem ekonomi dengan prinsip sosialisme.
Pemerintah Venezuela berusaha melakukan nasionalisme atas kekayaan negaranya yang paling besar berupa minyak bumi. Untuk mengurangi kemiskinan mereka juga melakukan penyesuaian gaji minimum serta membangun lebih dari 2 juta rumah untuk masyarakatnya.
"2 juta rumah itu bisa menampung sekitar 10 juta rakyat Venezuela. Pembangunan itu juga berimbas pada meningkatnya kesehatan dan pendidikan, mereka hidup layak. Tapi tentu Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak senang dengan hal itu," tuturnya di Hotel Gran Melia, Jakarta.
Menurut Ruben ada sebuah blok ekonomi yang merupakan negara Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang menyerang Venezuela. Mereka menurutnya tak suka jika rakyat Venezuela mendapatkan akses terhadap kekayaan negaranya sendiri.
Sementara salah satu penyebab terjadinya hyper inflasi di Venezuela adalah kelangkaan ketersediaan mata uang bolivar di beberapa wilayah. Menurutnya ada pihak yang sengaja membawa banyak mata uang bolivar di wilayah perbatasan.
"Di perbatasan harganya lebih tinggi. Kalau hanya beredar di perbatasan, bagaimana di wilayah tengah ini, mau belanja kekurangan uang. Itu yang sebenarnya kita alami. Kelangkaan uang membuat kami sulit untuk membeli kebutuhan dasar," ungkapnya.
Kelangkaan uang tunai itu mendorong inflasi hingga titik yang mengejutkan. Sebab ternyata hanya sedikit dari masyarakat Venezuela yang memiliki kartu debit ataupun kartu kredit untuk transaksi.
"Makanya mereka menyerang Venezuela dari hal yang paling dasar. Sekarang kami dalam perang ekonomi," tambahnya.
Foto: Reuters
Pemerintah Venezuela mengaku ada kekuatan imperialisme kapitalis yang tengah menyerang negara mereka. Kekuatan itu juga yang menyebabkan mereka tengah menderita krisis ekonomi.
Menurut Ruben ada pihak-pihak yang tidak senang ketika Presiden Venezuela Nicolas Maduro mulai menjalankan sistem ekonomi mandiri dengan azas sosialisme.
"Kami diserang karena kami sedang menjalankan rencana kebebasan ekonomi. Setiap negara harus punya akses terhadap kekayaan negaranya sendiri. Yang paling parah kami diserang saat kita sedang mulai berusaha mengurangi kemiskinan," tuturnya di Hotel Gran Melia.
Menurut Ruben ada sebuah blok ekonomi yang beranggotakan negara Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang menyerang Venezuela. Mereka menurutnya, tak suka jika rakyat Venezuela mendapatkan akses terhadap kekayaan negaranya sendiri.
"Kami di Venezuela juga untuk mendapatkan obat-obatan dan makan itu sangat sulit. Karena adanya blok ekonomi keuangan politik dan gerakan diplomatis terhadap Venezuela," tambahnya.
Tak hanya itu, menurutnya media-media asing kenamaan juga ikut berpartisipasi. Menurutnya banyak media yang memberitakan kondisi yang tidak benar terhadap Venezuela.
"Mereka bilang kalau di Venezuela ada diktator, mereka bilang kalau di Venezuela ada penyelundupan narkoba. Mereka menuduh kita telah melakukan pembunuhan. Itu merupakan cara mereka untuk memanipulasi dan tidak mengizinkan kalau rakyat Venezuela memiliki hak," tegasnya.
Ruben yakin, tujuan dari negara tersebut ingin menggagalkan rencana pemerintah Venezuela menguasai kekayaan alamnya berupa minyak bumi melalui prinsip sosialisme. Mereka ingin agar kekayaan alam di Venezuela tetap bisa dikuasai oleh segelintir individu.
"Mungkin masih ingat apa yang terjadi di Kuba selama 50 tahun. Pihak yang memblok itu juga sedang mengaplikasikan ke Venezuela secara pelan-pelan sejak 3 tahun yang lalu. Mereka bilang Venezuela itu ancaman keamanan bagi AS, sebuah negara punya kekuatan militer dan ekonomi," tegasnya.
Foto: Dok. Reuters
Pemerintah Venezuela menyiapkan beberapa strategi untuk menyelamatkan rakyatnya dari kelaparan akibat lonjakan inflasi yang sangat tinggi. Pertama pemerintah Venezuela akan menganggarkan anggaran negaranya sebagian besar untuk mengurangi kemiskinan.
"Kami melakukan apa yang bisa kami lakukan agar rakyat Venezuela tidak menderita kelaparan. Kami menggelontorkan budget negara sebagian besar untuk warga Venezuela agar tak merasa kelaparan," kata Ruben.
Sebelum terjadi krisis, pemerintahan Presiden Nicolas Maduro juga telah menaikkan gaji minimum. Tujuannya agar mengurangi angka kemiskinan.
Selain itu sebelumnya pemerintah Venezuela juga membangun 2 juta rumah untuk rakyatnya. Perumahan itu diharapkan dapat menampung sekitar 10 juta penduduk Venezuela.
"Pembangunan itu juga berimbas pada tingkat kesehatan dan pendidikan yang naik, berimbas juga pada kehidupan yang layak. Tentu Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak tertarik dengan hal itu," terangnya.
Untuk menstabilkan kondisi ekonomi, pemerintah Venezuela akan berjuang menstabilkan harga-harga pangan. Mereka juga tengah kesulitan pasokan bahan pangan.
Sementara untuk meredam inflasi, pemerintah Venezuela mengeluarkan mata uang baru bertajuk sovereign bolivar. Pada Februari lalu Maduro sudah mengeluarkan uang kripto bernama petro, yang kemudian mendapatkan penolakan dati Presiden AS Donald Trump.
Uang digital petro ini nilainya setara dengan US$ 60 atau satu barel minyak Venezuela. Petro diharapkan bisa mengumpulkan uang tunai di tengah krisis ekonomi yang melanda.
"Saat ini kami sedang berusaha melakukan rencana-rencana dalam bidang ekonomi dan politik agar bisa membangun Venezuela yang seperti dulu. Kami cinta damai tapi kami tidak bodoh. Kami akan melindungi kedaulatan kami. Kami tidak akan kalah dengan ancaman-ancaman itu. Kami akan selalu berjuang demi terjaminnya hak-hak kami," tegasnya.
Credit finance.detik.com
Dokumen Rahasia: Nuklir AS Hendak Musnahkan Populasi Soviet dan China
WASHINGTON
- Sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat (AS) yang tidak
diklasifikasikan mengungkap rencana Pentagon menghancurkan Uni Soviet
dan China dengan bom nuklir. Rencana itu dibuat tahun 1964, namun batal
dijalankan.
Uni Soviet telah runtuh tahun 1991 dan sekarang bernama Rusia.
Rencana perang nuklir dirancang oleh Angkatan Darat AS pada 1964. Tujuan pemboman nuklir kala itu adalah menghancurkan potensi industri dan melenyapkan sebagian besar populasi kedua negara tersebut.
Review terhadap rencana perang nuklir oleh Staf Gabungan AS pada tahun 1964 baru-baru ini diterbitkan oleh proyek Arsip Keamanan Nasional Universitas George Washington. Dokumen-dokumen rahasia itu menunjukkan bagaimana Pentagon mempelajari opsi "layak" untuk menghancurkan masyarakt Uni Soviet dan China.
Review,
yang dilakukan dua tahun setelah Krisis Misil Kuba, merancang
penghancuran Uni Soviet "sebagai masyarakat yang hidup" dengan
memusnahkan 70 persen dari luas lantai industrinya selama serangan
nuklir pre-emptive dan pembalasan.
Tujuan yang sama juga untuk untuk China, mengingat ekonominya saat itu berbasis agraris.
Menurut rencana, AS akan memusnahkan 30 kota besar China, membunuh 30 persen populasi perkotaan dan mengurangi separuh kemampuan industrinya. "Keberhasilan pelaksanaan serangan nuklir berskala besar akan memastikan bahwa China tidak lagi menjadi negara yang layak," bunyi ulasan dokumen tersebut, seperti dikutip Russia Today, semalam (2/9/2018) .
Staf Gabungan AS kala itutelah mengusulkan untuk menggunakan “hilangnya populasi sebagai tolak ukur utama untuk keefektifan dalam menghancurkan masyarakat musuh yang kolateral terhadap kerusakan industri".
Menurut para peneliti di Universitas George Washington, ide yang mengkhawatirkan itu berarti bahwa selama pekerja dan manajer kota terbunuh, kerusakan aktual untuk target industri mungkin tidak terlalu penting.
Rencana tahun 1964 tidak menyebutkan tingkat korban musuh yang diantisipasi, tetapi—seperti yang dicatat para peneliti—perkiraan sebelumnya dari tahun 1961 memproyeksikan bahwa serangan AS akan membunuh 71 persen penduduk di pusat-pusat perkotaan utama Soviet dan 53 persen penduduk di China.
Pentagon hingga tahun ini masih sangat bergantung pada pencegahan nuklir, dan seperti pada 1960-an, strategi nuklir AS masih menganggap kemampuan militer Rusia dan China sebagai tantangan utama yang dihadapi oleh Washington.
Dokumen Nuclear Posture Review terbaru pemerintah Donald Trump yang diadopsi pada bulan Februari 2018 lalu menggarisbawahi ancaman utama yang berasal dari Beijing dan Moskow. Dokumen, yang menyebutkan Rusia 127 kali itu, mengutip modernisasi persenjataan nuklir Rusia sebagai masalah bagi AS.
Tujuan yang sama juga untuk untuk China, mengingat ekonominya saat itu berbasis agraris.
Menurut rencana, AS akan memusnahkan 30 kota besar China, membunuh 30 persen populasi perkotaan dan mengurangi separuh kemampuan industrinya. "Keberhasilan pelaksanaan serangan nuklir berskala besar akan memastikan bahwa China tidak lagi menjadi negara yang layak," bunyi ulasan dokumen tersebut, seperti dikutip Russia Today, semalam (2/9/2018) .
Staf Gabungan AS kala itutelah mengusulkan untuk menggunakan “hilangnya populasi sebagai tolak ukur utama untuk keefektifan dalam menghancurkan masyarakat musuh yang kolateral terhadap kerusakan industri".
Menurut para peneliti di Universitas George Washington, ide yang mengkhawatirkan itu berarti bahwa selama pekerja dan manajer kota terbunuh, kerusakan aktual untuk target industri mungkin tidak terlalu penting.
Rencana tahun 1964 tidak menyebutkan tingkat korban musuh yang diantisipasi, tetapi—seperti yang dicatat para peneliti—perkiraan sebelumnya dari tahun 1961 memproyeksikan bahwa serangan AS akan membunuh 71 persen penduduk di pusat-pusat perkotaan utama Soviet dan 53 persen penduduk di China.
Pentagon hingga tahun ini masih sangat bergantung pada pencegahan nuklir, dan seperti pada 1960-an, strategi nuklir AS masih menganggap kemampuan militer Rusia dan China sebagai tantangan utama yang dihadapi oleh Washington.
Dokumen Nuclear Posture Review terbaru pemerintah Donald Trump yang diadopsi pada bulan Februari 2018 lalu menggarisbawahi ancaman utama yang berasal dari Beijing dan Moskow. Dokumen, yang menyebutkan Rusia 127 kali itu, mengutip modernisasi persenjataan nuklir Rusia sebagai masalah bagi AS.
Strategi nuklir Washington tersebut juga memungkinkan AS untuk melakukan serangan nuklir tidak hanya dalam menanggapi serangan nuklir musuh, tetapi juga sebagai tanggapan terhadap serangan strategis non-nuklir yang signifikan di AS, sekutu dan mitra.
Dokumen Nuclear Posture Review AS telah dikecam oleh Rusia dan China. Moskow mengecam strategi itu sebagai sikap konfrontatif. Sedangkan Beijing menggambarkan pendekatan Pentagon sebagai contoh dari mentalitas Perang Dingin.
Credit sindonews.com
PBB : 1 Juta Muslim Uighur Ditahan di Kamp Politik China
JENEWA
- Sebuah komite pengawas PBB menuduh China kemungkinan menahan lebih
dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di kamp-kapm
pendidikan politik di wilayah Xinjian Barat.
Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial telah mempublikasikan penemuannya di China dan negara lain yang diperiksa selama sesi terakhir antara 6 dan 30 Agustus.
18 ahli independen yang membentuk komite mengatakan mereka telah menerima banyak laporan yang dapat dipercaya tentang penyiksaan dan perlakuan buruk yang meluas di China.
Anggota komite Nicolas Marugan mengatakan mereka yang menjadi sasaran perlakuan kejam termasuk orang-orang Uighur, Tibet, dan etnis minoritas lainnya serta pengunjuk rasa politik dan pembela hak asasi manusia.
Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial telah mempublikasikan penemuannya di China dan negara lain yang diperiksa selama sesi terakhir antara 6 dan 30 Agustus.
18 ahli independen yang membentuk komite mengatakan mereka telah menerima banyak laporan yang dapat dipercaya tentang penyiksaan dan perlakuan buruk yang meluas di China.
Anggota komite Nicolas Marugan mengatakan mereka yang menjadi sasaran perlakuan kejam termasuk orang-orang Uighur, Tibet, dan etnis minoritas lainnya serta pengunjuk rasa politik dan pembela hak asasi manusia.
“Komite
itu khawatir dengan berbagai laporan tentang penahanan sejumlah besar
etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya yang ditahan tanpa komunikasi
dan seringkali untuk waktu yang lama tanpa didakwa atau diadili dengan
dalih melawan terorisme dan ekstremisme agama," ujarnya.
"Komite menyesalkan bahwa tidak ada data resmi tentang berapa banyak orang yang berada dalam tahanan jangka panjang,” imbuh Marugan seperti dikutip dari VOA, Minggu (2/9/2018).
Komite melaporkan banyak orang dipaksa untuk menghabiskan berbagai periode waktu di kamp-kamp pendidikan ulang. Dikatakan bahkan ekspresi yang tidak mengancam dari budaya etno-agama Muslim seperti ucapan salam setiap hari sudah cukup untuk membuat orang dipenjara. Komite memperkirakan jumlah orang yang ditahan di kamp-kamp rahasia ini berjalan dari puluhan ribu hingga satu juta.
Komite juga menimbulkan kekhawatiran tentang laporan pengawasan massa, secara tidak proporsional menargetkan etnis Uighur, dan orang Uighur di luar negeri yang telah dikembalikan ke China tanpa izin.
China membantah tuduhan-tuduhan ini, dengan mengatakan mereka tidak memiliki dasar fakta. China berpendapat bahwa kaum Uighur menikmati hak penuh, meskipun mengakui bahwa beberapa ekstremis agama ditahan untuk apa yang disebut pendidikan ulang.
"Komite menyesalkan bahwa tidak ada data resmi tentang berapa banyak orang yang berada dalam tahanan jangka panjang,” imbuh Marugan seperti dikutip dari VOA, Minggu (2/9/2018).
Komite melaporkan banyak orang dipaksa untuk menghabiskan berbagai periode waktu di kamp-kamp pendidikan ulang. Dikatakan bahkan ekspresi yang tidak mengancam dari budaya etno-agama Muslim seperti ucapan salam setiap hari sudah cukup untuk membuat orang dipenjara. Komite memperkirakan jumlah orang yang ditahan di kamp-kamp rahasia ini berjalan dari puluhan ribu hingga satu juta.
Komite juga menimbulkan kekhawatiran tentang laporan pengawasan massa, secara tidak proporsional menargetkan etnis Uighur, dan orang Uighur di luar negeri yang telah dikembalikan ke China tanpa izin.
China membantah tuduhan-tuduhan ini, dengan mengatakan mereka tidak memiliki dasar fakta. China berpendapat bahwa kaum Uighur menikmati hak penuh, meskipun mengakui bahwa beberapa ekstremis agama ditahan untuk apa yang disebut pendidikan ulang.
Credit sindonews.com
Namru bisa masuk lagi manakala RI tak miliki payung hukum
Massa dari Dewan Kesehatan Rakyat
berunjuk rasa di depan Istana Merdeka di era pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono. FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari/ama/09.
(ANTARA/PUSPA PERWITASARI)
Jakarta (CB) - Pemerintah Amerika Serikat melakukan
berbagai upaya agar proyek Naval Medical Research Unit 2 (NAMRU-2) bisa
dilanjutkan di Indonesia menyusul terbongkarnya proyek tersebut berkat
keberanian dan kegigihan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari pada
2008.
Hal tersebut mengemuka dan menjadi topik pembahasan hangat oleh para peserta dari berbagai latar belakang dalam seminar terbatas yang bertajuk "Strategi Mencegah Dibukanya Kembali NAMRU-2 AS di Indonesia" dan diselenggarakan oleh Global Future Institute (GFI) baru-baru ini.
Letnan Jenderal Marinir (Purn) Suharto yang menjadi salah seorang pembicara mengatakan negara-negara asing mengincar Indonesia yang memiliki posisi strategis untuk menanamkan pengaruhnya dan memanfaatkan sumber daya alamnya yang kaya karena mereka mengetahui "kita tidak mempunyai "rencana kontijensi".
"Ketiadaan rencana kontijensi ini dipelajari pihak luar dan membuka jalan bagi negara-negara lain termasuk Amerika Serikat dengan Namru-nya ingin masuk lagi dan bisa berbuntut panjang," kata Suharto.
Pada 2012, GFI sempat melansir sebuah informasi dari lingkar dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, sedang mempersiapkan sebuah nota kesepakatan baru dengan pihak pemerintah AS mengenai keberlanjutan proyek NAMRU-2 di Indonesia.
Kesepakatan baru RI-AS itu pada intinya akan mengizinkan kembali proyek NAMRU-2 di Indonesia. Menurut informasi sumber internal Departemen Luar Negeri, AS mendesak Indonesia untuk membuka kembali proyek penelitian NAMRU-2 dengan dalih semakin menyebarnya virus HINI sebagai penyebab flu babi di dunia, sehingga keberlanjutan penelitian NAMRU-2 dalam bidang penyakit menular semakin penting untuk dibuka kembali di Indonesia.
NAMRU-2 adalah unit kesehatan Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada di Indonesia untuk mengadakan penelitian mengenai penyakit menular. Namun keberadaannya dinilai tidak terlalu memberikan manfaat kepada Indonesia.
Menurut investigasi yang mulai dilakukan Hendrajit, Direktur Eksekutif GFI pada 2007, diperoleh informasi bahwa sebelum menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari menghentikan aktivitas NAMRU-2 AS di Indonesia, terungkap bahwa laboratorium penelitian NAMRU-2 yang berlokasi di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, telah menjadi markas terselubung intelijen Angkatan Laut AS dalam pengembangan senjata biologis pemusnah massal.
Paralel dengan itu, penyebaran penyakit menular ketika itu, seperti flu burung, pada hakekatnya merupakan penyakit hasil rekayasa yang ditujukan sebagai kelinci percobaan. Meskipun Hendrajit waktu menulis kali pertama tentang NAMRU-2 AS masih pada taraf eksplorasi, sudah jelas adanya indikasi kuat bahwa keberadaan proyek NAMRU-2 AS dan keterlibatan intelijen Angkatan Laut AS telah memicu kecurigaan berbagai kalangan pemerintah bahwa Amerika telah melanggar kedaulatan wilayah RI karena telah menggunakan fasilitas yang diberikan Departemen Kesehatan untuk tujuan-tujuan terselubung yang tak ada kaitannya dengan pembangunan dan pengembangan bidang kesehatan di Indonesia.
Hal ini semakin dipertegas oleh Menteri Kesehatan Fadillah bahwa NAMRU-2 tidak memberikan manfaat apa pun kepada bangsa Indonesia. Terbukti pengetahuan tentang penyakit menular seperti TBC dan demam berdarah yang dimiliki para dokter Indonesia malah justru mandek dan tidak ada perkembangan kemajuan.
Lebih lanjut pihak Amerika mengakui bahwa NAMRU-2 telah memberikan pelatihan dan peralatan bagi Departemen Kesehatan untuk meneliti wabah demam berdarah di Palembang, Yogyakarta, Medan, Jakarta dan Bandung. Namun, temuan pada 2007 mengungkap adanya indikasi keterlibatan operasi intelijen Angkatan Laut Amerika untuk pengembangan senjata biologis dengan berkedok sebagai penelitian mengenai penyakit menular.
Sebuah investigasi yang diprakarsai oleh Hendrajit pada 2007 baru menjadi pemberitaan berbagai media massa nasional Indonesia setahun kemudian. Terbukti pada 2008 Menkes Supari yang berlatar belakang sebagai peneliti secara resmi menutup semua kegiatan proyek NAMRU-2 di Indonesia.
Pandangan dan sikap beragaam
Sayangnya, di kalangan jajaran pemerintahan maupun elit politik Indonesia ketika itu sepertinya tidak mempunyai pandangan dan sikap yang sama terhadap keberlanjutan proyek NAMRU-2 di Indonesia.
Beberapa anggota Komisi I DPR, misalnya, mewakili pandangan bahwa keberadaan Namru-2 di Indonesia tidak ada masalah. Bahkan ada yang berpandangan DPR tidak khawatir penelitian NAMRU-2 merugikan Indonesia. Karena itu, DPR mengirim surat kepada menteri luar negeri dan melalui surat itu meminta perundingan kerja sama antara Indonesia dan Amerika segera diselesaikan dan menutup celah-celah dari perjanjian yang bisa merugikan. Dengan kata lain, sudah ada niat agar kebijakan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari menutup semua kegiatan NAMRU-2 AS di Indonesia dibatalkan.
Maka dari itu, berbagai komponen bangsa terutama pemangku kepentingan kebijakan luar negeri maupun kesehatan, hendaknya semakin meningkatkan intensitas kewaspadaannya terhadap berbagai upaya pemerintah AS untuk menghidupkan kembali proyek NAMRU-2 atau proyek dengan nama lain namun pada hakekatnya sama dengan NAMRU-2, yaitu menjadikan laboratorium penelitian penyakit menular sebagai kedok dari operasi intelijen asing yang bukan untuk tujuan pengembangan temuan-temuan baru mengatasi berbagai penyakit menular di bidang kesehatan. Melainkan untuk tujuan-tujuan militer asing seperti AS.
Maka dari itu, secara khusus, Hendrajit, sebagai direktur ekskutif dari GFI mencermati dengan seksama keberadaan "The Armed Forces Research Institute of Medical Services (AFRIMS)" yang ditengarai sebenarnya merupakan proyek yang sama persis dengan NAMRU-2.
Informasi ini, meski masih perlu eksplorasi dan investigasi secara lebih mendalam, tentu saja sungguh mengkhawatirkan. Apalagi ketika proyek AFRIMS ini menurut informasi yang berhasil dihimpun tim riset GFI, sudah menyebar ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Laos, Singapura, Thailand dan Filipina.
Dalam kemungkinan penyebarannya di Indonesia, nampaknya hal ini pun harus segera dilakukan beberapa langkah pencegahan. Mengingat kenyataan bahwa pada 2012, pemerintah Presiden SBY dan pemerintah AS telah mengadakan nota kesepakatan untuk membuka kembali proyek NAMRU-2 AS.
Berdasarkan kerangka kerja sama seperti itu, mungkinkah NAMRU-2 AS sebenarnya sudah dilanjutkan kembali di Indonesia dengan menggunakan skema AFRIMS tersebut di atas?
Belajar dari pengalaman pahit pada 2009, sudah seharusnya para pemimpin Indonesia khususnya dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri dan kementerian-kementerian terkait bersepakat dan bersatu padu untuk menolak kesepakatan baru RI-AS mengenai keberadaan NAMRU-2 AS di Indonesia.
Para peserta sepakat semua pihak di dalam negeri dan juga para diplomat Indonesia harus waspada terhadap usaha negara-negara lain atau lembaga-lembaga luar negeri untuk melakukan riset terselubung dan Indonesia harus memiliki payung hukum sebagai rujukan dan landasan bersama sehingga tak terulang.
Hal tersebut mengemuka dan menjadi topik pembahasan hangat oleh para peserta dari berbagai latar belakang dalam seminar terbatas yang bertajuk "Strategi Mencegah Dibukanya Kembali NAMRU-2 AS di Indonesia" dan diselenggarakan oleh Global Future Institute (GFI) baru-baru ini.
Letnan Jenderal Marinir (Purn) Suharto yang menjadi salah seorang pembicara mengatakan negara-negara asing mengincar Indonesia yang memiliki posisi strategis untuk menanamkan pengaruhnya dan memanfaatkan sumber daya alamnya yang kaya karena mereka mengetahui "kita tidak mempunyai "rencana kontijensi".
"Ketiadaan rencana kontijensi ini dipelajari pihak luar dan membuka jalan bagi negara-negara lain termasuk Amerika Serikat dengan Namru-nya ingin masuk lagi dan bisa berbuntut panjang," kata Suharto.
Pada 2012, GFI sempat melansir sebuah informasi dari lingkar dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, sedang mempersiapkan sebuah nota kesepakatan baru dengan pihak pemerintah AS mengenai keberlanjutan proyek NAMRU-2 di Indonesia.
Kesepakatan baru RI-AS itu pada intinya akan mengizinkan kembali proyek NAMRU-2 di Indonesia. Menurut informasi sumber internal Departemen Luar Negeri, AS mendesak Indonesia untuk membuka kembali proyek penelitian NAMRU-2 dengan dalih semakin menyebarnya virus HINI sebagai penyebab flu babi di dunia, sehingga keberlanjutan penelitian NAMRU-2 dalam bidang penyakit menular semakin penting untuk dibuka kembali di Indonesia.
NAMRU-2 adalah unit kesehatan Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada di Indonesia untuk mengadakan penelitian mengenai penyakit menular. Namun keberadaannya dinilai tidak terlalu memberikan manfaat kepada Indonesia.
Menurut investigasi yang mulai dilakukan Hendrajit, Direktur Eksekutif GFI pada 2007, diperoleh informasi bahwa sebelum menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari menghentikan aktivitas NAMRU-2 AS di Indonesia, terungkap bahwa laboratorium penelitian NAMRU-2 yang berlokasi di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, telah menjadi markas terselubung intelijen Angkatan Laut AS dalam pengembangan senjata biologis pemusnah massal.
Paralel dengan itu, penyebaran penyakit menular ketika itu, seperti flu burung, pada hakekatnya merupakan penyakit hasil rekayasa yang ditujukan sebagai kelinci percobaan. Meskipun Hendrajit waktu menulis kali pertama tentang NAMRU-2 AS masih pada taraf eksplorasi, sudah jelas adanya indikasi kuat bahwa keberadaan proyek NAMRU-2 AS dan keterlibatan intelijen Angkatan Laut AS telah memicu kecurigaan berbagai kalangan pemerintah bahwa Amerika telah melanggar kedaulatan wilayah RI karena telah menggunakan fasilitas yang diberikan Departemen Kesehatan untuk tujuan-tujuan terselubung yang tak ada kaitannya dengan pembangunan dan pengembangan bidang kesehatan di Indonesia.
Hal ini semakin dipertegas oleh Menteri Kesehatan Fadillah bahwa NAMRU-2 tidak memberikan manfaat apa pun kepada bangsa Indonesia. Terbukti pengetahuan tentang penyakit menular seperti TBC dan demam berdarah yang dimiliki para dokter Indonesia malah justru mandek dan tidak ada perkembangan kemajuan.
Lebih lanjut pihak Amerika mengakui bahwa NAMRU-2 telah memberikan pelatihan dan peralatan bagi Departemen Kesehatan untuk meneliti wabah demam berdarah di Palembang, Yogyakarta, Medan, Jakarta dan Bandung. Namun, temuan pada 2007 mengungkap adanya indikasi keterlibatan operasi intelijen Angkatan Laut Amerika untuk pengembangan senjata biologis dengan berkedok sebagai penelitian mengenai penyakit menular.
Sebuah investigasi yang diprakarsai oleh Hendrajit pada 2007 baru menjadi pemberitaan berbagai media massa nasional Indonesia setahun kemudian. Terbukti pada 2008 Menkes Supari yang berlatar belakang sebagai peneliti secara resmi menutup semua kegiatan proyek NAMRU-2 di Indonesia.
Pandangan dan sikap beragaam
Sayangnya, di kalangan jajaran pemerintahan maupun elit politik Indonesia ketika itu sepertinya tidak mempunyai pandangan dan sikap yang sama terhadap keberlanjutan proyek NAMRU-2 di Indonesia.
Beberapa anggota Komisi I DPR, misalnya, mewakili pandangan bahwa keberadaan Namru-2 di Indonesia tidak ada masalah. Bahkan ada yang berpandangan DPR tidak khawatir penelitian NAMRU-2 merugikan Indonesia. Karena itu, DPR mengirim surat kepada menteri luar negeri dan melalui surat itu meminta perundingan kerja sama antara Indonesia dan Amerika segera diselesaikan dan menutup celah-celah dari perjanjian yang bisa merugikan. Dengan kata lain, sudah ada niat agar kebijakan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari menutup semua kegiatan NAMRU-2 AS di Indonesia dibatalkan.
Maka dari itu, berbagai komponen bangsa terutama pemangku kepentingan kebijakan luar negeri maupun kesehatan, hendaknya semakin meningkatkan intensitas kewaspadaannya terhadap berbagai upaya pemerintah AS untuk menghidupkan kembali proyek NAMRU-2 atau proyek dengan nama lain namun pada hakekatnya sama dengan NAMRU-2, yaitu menjadikan laboratorium penelitian penyakit menular sebagai kedok dari operasi intelijen asing yang bukan untuk tujuan pengembangan temuan-temuan baru mengatasi berbagai penyakit menular di bidang kesehatan. Melainkan untuk tujuan-tujuan militer asing seperti AS.
Maka dari itu, secara khusus, Hendrajit, sebagai direktur ekskutif dari GFI mencermati dengan seksama keberadaan "The Armed Forces Research Institute of Medical Services (AFRIMS)" yang ditengarai sebenarnya merupakan proyek yang sama persis dengan NAMRU-2.
Informasi ini, meski masih perlu eksplorasi dan investigasi secara lebih mendalam, tentu saja sungguh mengkhawatirkan. Apalagi ketika proyek AFRIMS ini menurut informasi yang berhasil dihimpun tim riset GFI, sudah menyebar ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Laos, Singapura, Thailand dan Filipina.
Dalam kemungkinan penyebarannya di Indonesia, nampaknya hal ini pun harus segera dilakukan beberapa langkah pencegahan. Mengingat kenyataan bahwa pada 2012, pemerintah Presiden SBY dan pemerintah AS telah mengadakan nota kesepakatan untuk membuka kembali proyek NAMRU-2 AS.
Berdasarkan kerangka kerja sama seperti itu, mungkinkah NAMRU-2 AS sebenarnya sudah dilanjutkan kembali di Indonesia dengan menggunakan skema AFRIMS tersebut di atas?
Belajar dari pengalaman pahit pada 2009, sudah seharusnya para pemimpin Indonesia khususnya dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri dan kementerian-kementerian terkait bersepakat dan bersatu padu untuk menolak kesepakatan baru RI-AS mengenai keberadaan NAMRU-2 AS di Indonesia.
Para peserta sepakat semua pihak di dalam negeri dan juga para diplomat Indonesia harus waspada terhadap usaha negara-negara lain atau lembaga-lembaga luar negeri untuk melakukan riset terselubung dan Indonesia harus memiliki payung hukum sebagai rujukan dan landasan bersama sehingga tak terulang.
Credit antaranews.com
Erdogan: Kami Tak Perlu Izin Siapapun Beli Sistem Rudal Rusia
CB, Jakarta - Presiden Turki,
Recep Tayyip Erdogan, membalas gertakan Amerika Serikat. Erdogan
mengatakan pihaknya tak membutuhkan izin dari siapapun untuk membeli
sistem rudal S-400.
“Kami telah mengunci kesepakatan dengan Rusia soal S-400. Seseorang merasa diserang dengan hal ini, tetapi kami tidak butuh izin dari siapapun untuk membelinya,” kata Erdogan seperti dikutip dari RT.com, Senin, 3 September 2018.
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan bersama Mustafa Varank, Menteri Industri dan Teknologi Turki.[www.sozcu.com.tr]
Sebelumnya pada Selasa, 26 Agustus 2018, Amerika Serikat memperingatkan Ankara karena membeli sistem pertahanan udara dari Rusia, S-400. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, James Mattis, mengatakan sebagai sebuah negara berdaulat dan anggota NATO, pihaknya sangat menentang Turki melakukan pembelian S-400.
Mattis mengatakan Turki sebagai sebuah negara yang berdaulat memiliki pilihan. Namun dengan membeli sistem pertahanan udara dari Rusia, maka hal ini tidak bisa diintegrasikan dengan NATO.
“Ini menjadi kekhawatiran kami dan kami tidak merekomendasikan hal ini,” kata Mattis.
Menjawab hal ini, Erdogan mengatakan Turki membentuk kebijakan pertahanannya sendiri tanpa berpatokan pada Amerika Serikat. Turki membeli sejumlah senjata untuk menuju status geopolitik yang baru yang mampu mengendalikan wilayah udaranya sendiri dan jika diperlukan menggunakan senjata-senjata itu untuk menyerang musuh.
Hubungan Amerika Serikat dan Turki suram semenjak Washington mengumumkan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negara itu. Turki-Amerika Serikat memiliki pandangan yang berseberangan terkait penahanan seorang pastur berkewarganegaraan Amerika Serikat, Andrew Brunson, yang sekarang ditahan di Turki.
“Kami telah mengunci kesepakatan dengan Rusia soal S-400. Seseorang merasa diserang dengan hal ini, tetapi kami tidak butuh izin dari siapapun untuk membelinya,” kata Erdogan seperti dikutip dari RT.com, Senin, 3 September 2018.
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan bersama Mustafa Varank, Menteri Industri dan Teknologi Turki.[www.sozcu.com.tr]
Sebelumnya pada Selasa, 26 Agustus 2018, Amerika Serikat memperingatkan Ankara karena membeli sistem pertahanan udara dari Rusia, S-400. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, James Mattis, mengatakan sebagai sebuah negara berdaulat dan anggota NATO, pihaknya sangat menentang Turki melakukan pembelian S-400.
Mattis mengatakan Turki sebagai sebuah negara yang berdaulat memiliki pilihan. Namun dengan membeli sistem pertahanan udara dari Rusia, maka hal ini tidak bisa diintegrasikan dengan NATO.
“Ini menjadi kekhawatiran kami dan kami tidak merekomendasikan hal ini,” kata Mattis.
Menjawab hal ini, Erdogan mengatakan Turki membentuk kebijakan pertahanannya sendiri tanpa berpatokan pada Amerika Serikat. Turki membeli sejumlah senjata untuk menuju status geopolitik yang baru yang mampu mengendalikan wilayah udaranya sendiri dan jika diperlukan menggunakan senjata-senjata itu untuk menyerang musuh.
Hubungan Amerika Serikat dan Turki suram semenjak Washington mengumumkan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negara itu. Turki-Amerika Serikat memiliki pandangan yang berseberangan terkait penahanan seorang pastur berkewarganegaraan Amerika Serikat, Andrew Brunson, yang sekarang ditahan di Turki.
Credit tempo.co
Polandia Hitung Kerugian Akibat Perang Dunia II
![Pasukan Jerman berparade di jalan kota Warsawa setelah invasi Polandia. Warsawa, Polandia, September 1939.[United States Holocaust Memorial Museum / www.ushmm.org]](https://statik.tempo.co/data/2018/06/29/id_715508/715508_720.jpg)
CB, Jakarta - Sebuah komisi parlemen di Polandia
melaporkan Polandia kehilangan lebih dari 5 juta warga dan lebih dari
US$ 54 miliar atau Rp 795 triliun senilai aset di bawah pendudukan Nazi
Jerman selama Perang Dunia II.
Dilaporkan Associated Press, 1 September 2018, Komisi mengumumkan angka-angka itu sebagai bagian dari niat pemerintah Polandia saat ini untuk mencari ganti rugi kerusakan selama Perang Dunia II dari Jerman. Namun komisi mengatakan angka-angka ini baru perkiraan awal.
Pemimpin Partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa, Jaroslaw Kaczynski, berpendapat bahwa sebagai negara pertama yang diserang Nazi Jerman pada 1939, Polandia juga adalah yang pertama kali melakukan perlawanan dan menderita kerugian terbesar.
Para pengamat mengatakan pembicaraan tentang menuntut kerusakan dari Jerman sebagian besar ditujukan kepada pemilih Polandia yang lebih tua. Polandia belum mengajukan banding resmi dan Menteri Luar Negeri Polandia, Jacek Czaputowicz, mengatakan masalah itu tidak membebani hubungan baik antara Polandia dan Jerman.
Gerbang menuju pasar kota yang menjadi puing akibat serangan udara Jerman di Warsawa, Polandia, September 1939. [US Holocaust Memorial Museum / www.ushmm.org]
Polandia menghabiskan beberapa puluh tahun di bawah dominasi Uni Soviet setelah perang dan tidak dapat menghitung kerugian secara mandiri. Namun, Jerman telah melakukan pembayaran kepada orang-orang yang selamat dari kekejaman Nazi di Polandia.
Perhitungan awal yang dilakukan untuk komisi oleh para ahli universitas menyebutkan jumlah warga Polandia yang tewas dari tahun 1939 hingga 1945 menjadi 5,1 juta, termasuk 90 persen dari populasi Yahudi yang berjumlah sekitar 3,5 juta sebelum perang.
Kerugian Perang Dunia II di kota-kota diperkirakan bernilai 53 miliar zlotys atau US$ 14 miliar (Rp 206 miliar), dengan Warsawa sendiri terhitung lebih dari dua pertiga dari total biaya. Kerugian tambahan di bidang pertanian dan infrastruktur transportasi Polandia juga dihitung oleh tim ahli.
Dilaporkan Associated Press, 1 September 2018, Komisi mengumumkan angka-angka itu sebagai bagian dari niat pemerintah Polandia saat ini untuk mencari ganti rugi kerusakan selama Perang Dunia II dari Jerman. Namun komisi mengatakan angka-angka ini baru perkiraan awal.
Pemimpin Partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa, Jaroslaw Kaczynski, berpendapat bahwa sebagai negara pertama yang diserang Nazi Jerman pada 1939, Polandia juga adalah yang pertama kali melakukan perlawanan dan menderita kerugian terbesar.
Para pengamat mengatakan pembicaraan tentang menuntut kerusakan dari Jerman sebagian besar ditujukan kepada pemilih Polandia yang lebih tua. Polandia belum mengajukan banding resmi dan Menteri Luar Negeri Polandia, Jacek Czaputowicz, mengatakan masalah itu tidak membebani hubungan baik antara Polandia dan Jerman.
Gerbang menuju pasar kota yang menjadi puing akibat serangan udara Jerman di Warsawa, Polandia, September 1939. [US Holocaust Memorial Museum / www.ushmm.org]
Polandia menghabiskan beberapa puluh tahun di bawah dominasi Uni Soviet setelah perang dan tidak dapat menghitung kerugian secara mandiri. Namun, Jerman telah melakukan pembayaran kepada orang-orang yang selamat dari kekejaman Nazi di Polandia.
Perhitungan awal yang dilakukan untuk komisi oleh para ahli universitas menyebutkan jumlah warga Polandia yang tewas dari tahun 1939 hingga 1945 menjadi 5,1 juta, termasuk 90 persen dari populasi Yahudi yang berjumlah sekitar 3,5 juta sebelum perang.
Kerugian Perang Dunia II di kota-kota diperkirakan bernilai 53 miliar zlotys atau US$ 14 miliar (Rp 206 miliar), dengan Warsawa sendiri terhitung lebih dari dua pertiga dari total biaya. Kerugian tambahan di bidang pertanian dan infrastruktur transportasi Polandia juga dihitung oleh tim ahli.
Credit tempo.co
Kesuksesan Helatan Asian Games Kemenangan Besar Indonesia
JAKARTA
- Luar biasa! Sukses dalam prestasi dan penyelenggaraan yang
ditargetkan pemerintah Indonesia tercapai. Kontingen Merah Putih finis
di peringkat keempat perolehan medali dengan 31 emas, 24 perak, dan 43
perunggu.
Secara penyelenggaraan, Indonesia dibanjiri pujian. Tak berlebihan bila pemerintah berambisi menghelat Olimpiade 2032. Pemerintah menilai Indonesia mampu menggelar event yang lebih prestisius, yakni Olim piade 2032.
Hal itu dilontarkan Presiden Joko Widodo setelah bertemu dengan Presiden International Olympic Committee (IOC) Thomas Bach. “Setelah pengalaman luar biasa di Asian Games 2018, sekarang kami percaya bahwa kami bisa menjadi tuan rumah event olahraga terbesar Olimpiade,” kata Presiden Jokowi.
Keinginan Indonesia mendapat respons hangat dari Bach. Dia menilai, kemampuan Indonesia yang sukses menggelar Asian Games 2018 merupakan modal penting untuk memperbesar kans menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Indonesia harus bersaing ketat dengan tiga kandidat lain, yakni India, Australia, dan China.
“Karena
kesuksesan Asian Games 2018, Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka
memiliki persyaratan untuk menyelenggarakan Olimpiade yang sukses.
Indonesia mampu mengombinasikan keramahan dan efektivitas. Itu adalah
tujuan utama Olimpiade,” puji Bach.
Upacara penutupan Asian Games 2018 berlangsung meriah di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, tadi malam, meski Jakarta diguyur hujan deras. Spektakulernya closing ceremony tersebut mengakhiri cerita indah Jakarta dan Palembang. Panggung upacara penutupan Asian Games silih berganti diisi musisi papan atas Tanah Air dan internasional.
Salah satunya bintang K-pop, Super Junior, yang membuat histeris puluhan ribu penonton, atlet, dan suka relawan lewat tiga lagu yang mereka bawakan. Pentolan Super Junior, Siwon, bangga dengan dipilihnya boy band tersebut dalam acara istimewa ini.
Siwon mengatakan, Energy of Asia yang merupakan slogan resmi dari Asian Games 2018 diakuinya sebagai energi global. “Indonesia tepat memilih slogan ini dan sangat keren. Memberikan energi adalah yang hal sangat penting,” ucapnya.
Selain Super Junior, ada juga boyband K-pop, Ikon, dan sederet musisi Indonesia, di antaranya Gigi, Siti Badriah, Lea Simanjuntak, RAN, Isyana Sarasvati, Bunga Citra Lestari, serta Bams Samsons. Ada juga Sidak Slatya dari India yang berduet dengan Denada.
“Bangga bisa ambil bagian dalam penutupan event olah raga terbesar di Asia yang tak setiap tahun digelar di sini,” ujar vokalis Gigi Armand Maulana kepada KORAN SINDO kemarin.
Di pesta olahraga terbesar di Asia ini, China tampil sebagai yang terbaik dengan mengumpulkan 132 emas, 92 perak, 65 perunggu. Di peringkat kedua Jepang mengoleksi 75 emas, 56 perak, 74 perunggu, lalu Korea Selatan (Korsel) di posisi ketiga dengan 49 emas, 58 perak, dan 70 perunggu. Adapun atlet renang Jepang Rikako Ikee dinobatkan sebagai atlet terbaik Asian Games 2018. Dia merebut 6 emas dan 2 perak.
Enam emas Ikee diraih dari nomor women 4x100 meter medley relay, women 4x100 meter freestyle relay, women 100 meter butter fly, women 50 meter butter fly, women 100 meter frees tyle, dan women 50 meter free style . Adapun medali perak direbut dari nomor women 4 x 200 meter freestyle relay dan mix ed 4 x 100 meter medley relay.
Upacara penutupan Asian Games 2018 berlangsung meriah di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, tadi malam, meski Jakarta diguyur hujan deras. Spektakulernya closing ceremony tersebut mengakhiri cerita indah Jakarta dan Palembang. Panggung upacara penutupan Asian Games silih berganti diisi musisi papan atas Tanah Air dan internasional.
Salah satunya bintang K-pop, Super Junior, yang membuat histeris puluhan ribu penonton, atlet, dan suka relawan lewat tiga lagu yang mereka bawakan. Pentolan Super Junior, Siwon, bangga dengan dipilihnya boy band tersebut dalam acara istimewa ini.
Siwon mengatakan, Energy of Asia yang merupakan slogan resmi dari Asian Games 2018 diakuinya sebagai energi global. “Indonesia tepat memilih slogan ini dan sangat keren. Memberikan energi adalah yang hal sangat penting,” ucapnya.
Selain Super Junior, ada juga boyband K-pop, Ikon, dan sederet musisi Indonesia, di antaranya Gigi, Siti Badriah, Lea Simanjuntak, RAN, Isyana Sarasvati, Bunga Citra Lestari, serta Bams Samsons. Ada juga Sidak Slatya dari India yang berduet dengan Denada.
“Bangga bisa ambil bagian dalam penutupan event olah raga terbesar di Asia yang tak setiap tahun digelar di sini,” ujar vokalis Gigi Armand Maulana kepada KORAN SINDO kemarin.
Di pesta olahraga terbesar di Asia ini, China tampil sebagai yang terbaik dengan mengumpulkan 132 emas, 92 perak, 65 perunggu. Di peringkat kedua Jepang mengoleksi 75 emas, 56 perak, 74 perunggu, lalu Korea Selatan (Korsel) di posisi ketiga dengan 49 emas, 58 perak, dan 70 perunggu. Adapun atlet renang Jepang Rikako Ikee dinobatkan sebagai atlet terbaik Asian Games 2018. Dia merebut 6 emas dan 2 perak.
Enam emas Ikee diraih dari nomor women 4x100 meter medley relay, women 4x100 meter freestyle relay, women 100 meter butter fly, women 50 meter butter fly, women 100 meter frees tyle, dan women 50 meter free style . Adapun medali perak direbut dari nomor women 4 x 200 meter freestyle relay dan mix ed 4 x 100 meter medley relay.
Presiden Jokowi yang absen di SUGBK lantaran sedang mengunjungi korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, menyampaikan pesannya melalui telekonferensi. Meskipun Asian Games berakhir, dia berharap semangat dan energi kebersamaan negara-negara Asia tidak pernah padam.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi dan kebanggaan luar biasa bagi kontingen Indonesia. Berkat optimisme, berkat energi yang positif, perolehan medali emas jauh melebihi dari yang diharapkan,” ujarnya.
Prestasi di Asian Games 2018 melebihi ekspektasi. Awalnya pemerintah hanya memasang target 16 emas. Pencak silat menjadi penyumbang terbanyak, yakni 14 emas.
Kendati sebagian besar medali didapat dari cabang olahraga non-Olimpiade, Indonesia juga memberikan kejutan dengan meraih emas di cabang olahraga Olimpiade seperti tenis. Torehan prestasi Asian Games 2018 membuat Indonesia percaya diri. Diharapkan, tren positif ini berlanjut di Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang, serta Asian Games 2022 di Hangzhou, China.
“Sampai jumpa di Hangzhou, kota kelahiran saya, tempat yang indah,” ujar taipan China Jack Ma yang hadir di panggung closing ceremony Asian Games 2018 tadi malam.
Bonus Atlet Cair
Presiden Jokowi secara simbolik menyerahkan tabungan berisi bonus bagi para atlet yang memperoleh medali Asian Games 2018. Hingga hari terakhir, Kontingen Indonesia kukuh di posisi keempat dengan 31 medali emas, 24 perak, dan 43 perunggu.
Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp210 miliar untuk bonus para. Tidak hanya yang mendapatkan gelar juara, atlet-atlet nonmedali pun dipastikan mendapatkan bonus.
“Negara masih menunggu prestasi Saudara-Saudara yang lebih banyak lagi. Indonesia berterima kasih sejarah emas yang Saudara-Saudara torehkan. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi), bonus untuk para atlet peraih medali diberikan secepatnya sebelum acara penutupan dilakukan,” kata Jokowi saat bersilaturahmi dengan para atlet dan pelatih nasional peraih medali Asian Games 2018 di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Untuk atlet perseorangan peraih medali emas, perak, dan perunggu masing-masing memperoleh bonus apresiasi sebesar Rp1,5 miliar, Rp500 juta, dan Rp250 juta. Sementara untuk atlet beregu, peraih medali emas, perak, dan perunggu masing-masing mendapatkan Rp750 juta, Rp300 juta, dan Rp150 juta per orang.
“Ini adalah lompatan, lompatan besar yang bisa kita jadikan fondasi untuk prestasi-prestasi selanjutnya. Karena sebelumnya kita di urutan ke-17 (Asian Games 2014), sekarang urutan keempat, itu lompatan besar,” ungkapnya.
Presiden Jokowi menuturkan, prestasi yang diperoleh para atlet saat ini bukanlah hal yang instan. Menurutnya hal ini merupakan hasil dari persiapan, usaha, dan kerja keras para atlet dan pelatih dari berbagai cabang olahraga. Para atlet menempa diri melalui berbagai training, tryout, dan kompetisi baik di dalam ataupun luar negeri.
“Rakyat berterima kasih kepada Saudara-Saudara semuanya. Rakyat menyambut prestasi Saudara-Saudara dengan haru dan kebahagiaan. Rakyat sangat menghargai pengorbanan dan perjuangan Saudara- Saudara. Oleh karena itu saya tidak rela ada yang mencemooh prestasi Saudara-Saudara ini karena kita sebagai tuan rumah jadi diuntungkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia memberikan apresiasi kepada semua pihak dalam penyelenggaraan Asian Games. Menurutnya tidaklah mudah melayani 17.000 atlet dan ofisial, 7.000 wartawan, serta 150.000 suporter dari 45 negara. Terkait dengan bonus, Menpora Imam Nahrawi mengatakan pemerintah telah menganggarkannya sebesar Rp210 miliar.
“Untuk pelatih untuk emas Rp450 juta, perak Rp150 juta, dan perunggu Rp75 juta dari negara. Nanti akan kita berikan sendiri untuk pelatih dan asisten pelatih. Ada untuk nonmedali termasuk di situ,” paparnya.
Selain bonus uang, formasi CPNS khusus atlet pun menanti. Dia mengatakan sebagaimana sebelumnya, atlet berprestasi dimungkinkan untuk jadi CPNS tanpa seleksi. Selain itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) juga tengah menyiapkan bonus rumah bagi atlet bermedali emas.
Credit sindonews.com
Daftar perolehan medali Asian Games 2018 hari terakhir, China juara umum
Logo Asian Games 2018 (kemlu.go.id)
Jakarta (CB) - Kontingen China berhasil menjadi juara
umum perolehan medali Asian Games ke-18 tahun 2018 dengan perolehan 132
medali emas, 92 perak dan 65 perunggu, sehingga negara Tirai Bambu ini
menjadi juara umum pesta olahraga Asia untuk kesepuluh kalinya dan
secara berturut-turut sejak 1982.
Medali terakhir Asian Games 2018 yang diperebutkan adalah cabang olahraga triathlon campuran di Jakabaring Sport City, Palembang, Minggu, dengan Jepang memperoleh medali emas, Korea Selatan memperoleh perak dan Hongkong memperoleh perunggu.
Berada di urutan kedua dan ketiga dafat perolehn medali adalah Jepang (75 - 56 - 74) dan Korea Selatan (49 - 58 - 70).
Sementara itu tuan rumah Indonesia berada di urutan keempat dengan 31 medali emas, 24 perak dan 43 perunggu.
Perolehan medali emas Indonesia ini lebih tinggi dari target 16 medali emas, dan terbanyak sejak mengikuti Asian Games tahun 1951, di New Delhi, India.
Posisi tertinggi Indonesia selama mengikuti Asian Games adalah urutan kedua saat menjadi tuan rumah pada 1962.
Ada sembilan kontingen yang tidak memperoleh medali pada Asian Games 2018 yakni Banglades, Bhutan, Brunei, Maladewa, Oman, Palestina, Sri Langka, Timor Leste dan Yaman.
Berikut daftar final perolehan medali Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, hingga pertandingan hari ke-15, Minggu :
Medali terakhir Asian Games 2018 yang diperebutkan adalah cabang olahraga triathlon campuran di Jakabaring Sport City, Palembang, Minggu, dengan Jepang memperoleh medali emas, Korea Selatan memperoleh perak dan Hongkong memperoleh perunggu.
Berada di urutan kedua dan ketiga dafat perolehn medali adalah Jepang (75 - 56 - 74) dan Korea Selatan (49 - 58 - 70).
Sementara itu tuan rumah Indonesia berada di urutan keempat dengan 31 medali emas, 24 perak dan 43 perunggu.
Perolehan medali emas Indonesia ini lebih tinggi dari target 16 medali emas, dan terbanyak sejak mengikuti Asian Games tahun 1951, di New Delhi, India.
Posisi tertinggi Indonesia selama mengikuti Asian Games adalah urutan kedua saat menjadi tuan rumah pada 1962.
Ada sembilan kontingen yang tidak memperoleh medali pada Asian Games 2018 yakni Banglades, Bhutan, Brunei, Maladewa, Oman, Palestina, Sri Langka, Timor Leste dan Yaman.
Berikut daftar final perolehan medali Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, hingga pertandingan hari ke-15, Minggu :
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | China | 132 | 92 | 65 | 289 |
| 2 | Jepang | 75 | 56 | 74 | 205 |
| 3 | Korea Selatan | 49 | 58 | 70 | 177 |
| 4 | Indonesia | 31 | 24 | 43 | 98 |
| 5 | Uzbekistan | 21 | 24 | 25 | 70 |
| 6 | Iran | 20 | 20 | 22 | 62 |
| 7 | Chinese Taipei | 17 | 19 | 31 | 67 |
| 8 | India | 15 | 24 | 30 | 69 |
| 9 | Kazakhstan | 15 | 17 | 44 | 76 |
| 10 | Korea Utara | 12 | 12 | 13 | 37 |
| 11 | Bahrain | 12 | 7 | 7 | 26 |
| 12 | Thailand | 11 | 16 | 46 | 73 |
| 13 | Hong Kong | 8 | 18 | 20 | 46 |
| 14 | Malaysia | 7 | 13 | 16 | 36 |
| 15 | Qatar | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 16 | Mongolia | 5 | 9 | 11 | 25 |
| 17 | Vietnam | 4 | 16 | 18 | 38 |
| 18 | Singapura | 4 | 4 | 14 | 22 |
| 19 | Philipina | 4 | 2 | 15 | 21 |
| 20 | Uni Emirat Arab | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 22 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 12 | 20 |
| 23 | Yordania | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 24 | Kamboja | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | Arab Saudi | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 26 | Makau | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 27 | Iraq | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | Korea Bersatu | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 29 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 30 | Tajikistan | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 31 | Laos | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Pakistan | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 35 | Afganistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Banglades | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Maladewa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Yaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Credit antaranews.com
Kapal Perang Amerika dan Jepang Konvoi di Laut Cina Selatan
CB, Jakarta - Kapal Grup Serang Ronald Reagan melakukan latihan perang dengan mengerahkan kapal induk di perairan Laut Cina Selatan, yang diklaim sebagai wilayah oleh Cina.
Sedikitnya ada lima kapal perang yang berpawai di perairan ini seperti USS Ronald Reagan, USS Antietam, yang membawa rudal presisi, dan USS Milius, yang juga membawa rudal presisi.
Ada tiga kapal perang Jepang ikut serta dalam pawai ini yaitu JS
Kaga, yang dikenal sebagai penghancur helikopter, dan kapal penghancur
JS Inazuma dan JS Suzutsuki.
“Belum diketahui maksud dari latihan ini namun AS sejak lama kerap menyuarakan kebebasan navigasi di area ini dan kerap mengerahkan kapal perangnya untuk melewati area sengketa,” begitu dilansir Express, Jumat, 31 Agustus 2018.
Presiden Cina, Xi Jiping, menginspeksi latihan perang Angkatan Laut PLA di Laut Cina Selatan, Kamis, 12 April 2018. CNN -- Xinhua
Latihan perang ini kemungkinan bakal membuat Beijing meradang, yang mengklaim semua wilayah laut di Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya.
Klaim Cina atas wilayah laut ini mendapat tantangan dari sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Filipina.
Pada Juni 2018, Presiden Cina, Xi Jinping, mengatakan soal klaim wilayah laut ini. ”Kami tidak bisa kehilangan satu inci pun wilayah yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami.” Dia melanjutkan,”Apa yang menjadi milik orang lain, kami tidak berkeinginan untuk memilikinya.”
Latihan perang besar ini terjadi di tengah ketegangan perang dagang antara Cina dan AS terkait tarif impor dan kesenjangan neraca perdagangan, yang membuat Cina surplus hingga sekitar US$375 miliar per tahun atau sekitar Rp5,500 triliun.
Sedikitnya ada lima kapal perang yang berpawai di perairan ini seperti USS Ronald Reagan, USS Antietam, yang membawa rudal presisi, dan USS Milius, yang juga membawa rudal presisi.
“Belum diketahui maksud dari latihan ini namun AS sejak lama kerap menyuarakan kebebasan navigasi di area ini dan kerap mengerahkan kapal perangnya untuk melewati area sengketa,” begitu dilansir Express, Jumat, 31 Agustus 2018.
Presiden Cina, Xi Jiping, menginspeksi latihan perang Angkatan Laut PLA di Laut Cina Selatan, Kamis, 12 April 2018. CNN -- Xinhua
Latihan perang ini kemungkinan bakal membuat Beijing meradang, yang mengklaim semua wilayah laut di Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya.
Klaim Cina atas wilayah laut ini mendapat tantangan dari sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Filipina.
Pada Juni 2018, Presiden Cina, Xi Jinping, mengatakan soal klaim wilayah laut ini. ”Kami tidak bisa kehilangan satu inci pun wilayah yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami.” Dia melanjutkan,”Apa yang menjadi milik orang lain, kami tidak berkeinginan untuk memilikinya.”
Latihan perang besar ini terjadi di tengah ketegangan perang dagang antara Cina dan AS terkait tarif impor dan kesenjangan neraca perdagangan, yang membuat Cina surplus hingga sekitar US$375 miliar per tahun atau sekitar Rp5,500 triliun.
Credit tempo.co
Antisipasi Serangan AS, Rusia Gelar Militer di Laut Mediterania
CB, Mediterania – Kepala Staf Angkatan Laut Rusia,
Vladimir Korolev, mengatakan kapal perang dan pesawat tempur negara itu
akan menggelar latihan menembak dan meluncurkan rudal pada latihan
perang besar di Laut Mediterania.
“Dalam latihan ini, ada pengelompokan pasukan untuk berlatih tugas perang anti kapal selam dan anti serangan udara, perlindungan komunikasi maritim, melawan pembajakan dan pengerahan bantuan untuk kapal yang membutuhkan bantuan selain berlatih menembakkan roket dan serangan artileri,” kata Korolev speerti dilansir Express, Jumat, 31 Agustus 2018 waktu setempat.
Ini merupakan latihan gabungan pertama antara angkatan laut dan udara Rusia sejak beberapa waktu lalu. Latihan ini akan melibatkan dua kapal selam, 26 kapal tempur, dan 34 pesawat tempur.
Latihan perang ini akan melibatkan Armada Utara Rusia, kapal penjelajah Marshl Ustinov untuk kelas Slava, dan kapal penghancur Severomorsk anti-kapal selam untuk kelas Udaloy.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan latihan militer ini penting untuk menjaga keamanan lalu lintas perdagangan di laut dan penerbangan.
Latihan perang besar-besaran ini digelar setelah Kremlin menyatakan bersiap atas kemungkinan adanya serangan rudal besar-besaran militer Amerika dan sekutu terhadap pemerintahan Suriah.
Kapal Perang Rusia Marshal Ustinov. TASS
Media Sputnik News melansir indikasi bakal adanya serangan AS itu muncul dari pernyataan penasehat keamanan nasional AS, John Bolton, pada pekan lalu bahwa AS akan merespon dengan kuat jika militer Suriah menyerang warga sipil dengan bom kimia saat menaklukkan Provinsi Idlib dari kelompok militan anti Presiden Bashar al Assad.
Militer Rusia menuding pernyataan Bolton ini bagian dari operasi serangan jebakan bom kimia oleh kelompok militan untuk disalahkan kepada militer Suriah dengan tujuan memicu serangan retaliasi rudal presisi militer AS dan sekutu.
Pada April 2018, militer AS, Inggris dan Prancis menggelar serangan gabungan rudal presisi menggunakan kapal perang, pesawat jet tempur dan kapal selam. Sekitar 100 rudal presisi ditembakkan ke pos pasukan khusus Suriah, gudang senjata, dan gudang senjata kimia.
USS Newport News. Gibraltar Chronicle
Militer Suriah mengklaim berhasil menembak jatuh sekitar 70 persen rudal menggunakan sistem anti-rudal yang dibawa pasukan Rusia.
Menurut Radio Free Europe, utusan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Vasily Nebenzya, mengatakan kepada rekannya dari Inggris soal adanya plot ini.
“Kami juga ingin mengingatkan kepada Anda bahwa kami menyadari betul rencana buruk Anda,” kata Nebenzya. Rusia menuding ada perusahaan pertahanan Olive, yang terlibat dalam plot serangan bom kimia ini, untuk berpura-pura sebagai tim kemanusiaan Helm Putih namun menyelundupkan senjata kimia.
“Dalam latihan ini, ada pengelompokan pasukan untuk berlatih tugas perang anti kapal selam dan anti serangan udara, perlindungan komunikasi maritim, melawan pembajakan dan pengerahan bantuan untuk kapal yang membutuhkan bantuan selain berlatih menembakkan roket dan serangan artileri,” kata Korolev speerti dilansir Express, Jumat, 31 Agustus 2018 waktu setempat.
Ini merupakan latihan gabungan pertama antara angkatan laut dan udara Rusia sejak beberapa waktu lalu. Latihan ini akan melibatkan dua kapal selam, 26 kapal tempur, dan 34 pesawat tempur.
Latihan perang ini akan melibatkan Armada Utara Rusia, kapal penjelajah Marshl Ustinov untuk kelas Slava, dan kapal penghancur Severomorsk anti-kapal selam untuk kelas Udaloy.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan latihan militer ini penting untuk menjaga keamanan lalu lintas perdagangan di laut dan penerbangan.
Latihan perang besar-besaran ini digelar setelah Kremlin menyatakan bersiap atas kemungkinan adanya serangan rudal besar-besaran militer Amerika dan sekutu terhadap pemerintahan Suriah.
Kapal Perang Rusia Marshal Ustinov. TASS
Media Sputnik News melansir indikasi bakal adanya serangan AS itu muncul dari pernyataan penasehat keamanan nasional AS, John Bolton, pada pekan lalu bahwa AS akan merespon dengan kuat jika militer Suriah menyerang warga sipil dengan bom kimia saat menaklukkan Provinsi Idlib dari kelompok militan anti Presiden Bashar al Assad.
Militer Rusia menuding pernyataan Bolton ini bagian dari operasi serangan jebakan bom kimia oleh kelompok militan untuk disalahkan kepada militer Suriah dengan tujuan memicu serangan retaliasi rudal presisi militer AS dan sekutu.
Pada April 2018, militer AS, Inggris dan Prancis menggelar serangan gabungan rudal presisi menggunakan kapal perang, pesawat jet tempur dan kapal selam. Sekitar 100 rudal presisi ditembakkan ke pos pasukan khusus Suriah, gudang senjata, dan gudang senjata kimia.
USS Newport News. Gibraltar Chronicle
Militer Suriah mengklaim berhasil menembak jatuh sekitar 70 persen rudal menggunakan sistem anti-rudal yang dibawa pasukan Rusia.
Menurut Radio Free Europe, utusan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Vasily Nebenzya, mengatakan kepada rekannya dari Inggris soal adanya plot ini.
“Kami juga ingin mengingatkan kepada Anda bahwa kami menyadari betul rencana buruk Anda,” kata Nebenzya. Rusia menuding ada perusahaan pertahanan Olive, yang terlibat dalam plot serangan bom kimia ini, untuk berpura-pura sebagai tim kemanusiaan Helm Putih namun menyelundupkan senjata kimia.
Credit tempo.co
Iran Dilaporkan Kirim Rudal ke Irak, AS Was-was
WASHINGTON
- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menyatakan, dia
benar-benar khawatir dengan laporan Iran telah mengirimkan rudal ke
Irak. Pompeo menyebut, jika laporan ini benar, maka hal ini adalah
pelanggaran terhadap kedaulatan Irak.
Iran dilaporkan mengirimkan rudal Zelzal, Fateh-110 dan Zolfaqar yang misterius memiliki jangkauan sekitar 200 km hingga 700 km ke Irak. Ini menempatkan Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh, atau Ibu Kota Israel Tel Aviv dalam jarak tembak jika senjata-senjata itu dikerahkan di Irak selatan atau barat.
“Sangat prihatin dengan laporan Iran yang mengirim rudal balistik ke Irak. Jika benar, ini akan menjadi pelanggaran berat terhadap kedaulatan Irak dan resolusi Dewan Keamann (DK) PBB 2231. Baghdad harus menentukan apa yang terjadi di Irak, bukan Teheran,” kata Pompeo, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (2/9).
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauert menyatakan Pompeo telah melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Irak, Haider el-Abadi mengenai hal ini.
Iran sendiri sebelumnya telah membantu telah mengirimkan rudal ke Irak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi menyebut hal itu adalah tuduhan palsu dan tidak masuk akal.
"Kebohongan yang disebarkan oleh beberapa media tentang pengiriman rudal buatan Iran ke Irak benar-benar tidak relevan dan tidak berdasar,Berita seperti itu semata-mata untuk menyebabkan kepanikan di antara negara-negara di kawasan dan sejalan dengan kebijakan mereka untuk menyebarkan Iranophobia. Mereka tampaknya ingin hubungan luar negeri Iran yang parah terutama dengan tetangganya," ucapnya.
Iran dilaporkan mengirimkan rudal Zelzal, Fateh-110 dan Zolfaqar yang misterius memiliki jangkauan sekitar 200 km hingga 700 km ke Irak. Ini menempatkan Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh, atau Ibu Kota Israel Tel Aviv dalam jarak tembak jika senjata-senjata itu dikerahkan di Irak selatan atau barat.
“Sangat prihatin dengan laporan Iran yang mengirim rudal balistik ke Irak. Jika benar, ini akan menjadi pelanggaran berat terhadap kedaulatan Irak dan resolusi Dewan Keamann (DK) PBB 2231. Baghdad harus menentukan apa yang terjadi di Irak, bukan Teheran,” kata Pompeo, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (2/9).
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauert menyatakan Pompeo telah melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Irak, Haider el-Abadi mengenai hal ini.
Iran sendiri sebelumnya telah membantu telah mengirimkan rudal ke Irak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi menyebut hal itu adalah tuduhan palsu dan tidak masuk akal.
"Kebohongan yang disebarkan oleh beberapa media tentang pengiriman rudal buatan Iran ke Irak benar-benar tidak relevan dan tidak berdasar,Berita seperti itu semata-mata untuk menyebabkan kepanikan di antara negara-negara di kawasan dan sejalan dengan kebijakan mereka untuk menyebarkan Iranophobia. Mereka tampaknya ingin hubungan luar negeri Iran yang parah terutama dengan tetangganya," ucapnya.
Credit sindonews.com
AS Berencana Potong Dana Bantuan Militer untuk Pakistan
WASHINGTON
- Militer Amerika Serikat (AS) dilaporkan berencana untuk memotong dana
bantuan militer untuk Pakistan. Dana bantuan sebesar USD 300 juta itu
akan dialokasikan untuk kebutuhan lain.
Pejabat Kementerian Pertahanan AS, Letnan Kolonel Kone Faulkner menyatakan, alasan pemotongan dana bantuan itu adalah karena AS menilai Pakistan tidak terlalu mendukung strategi regional AS. Selain itu, AS juga menilai Pakistan tidak bisa menghancurkan lokasi "rumah perlindungan" teroris yang ada di negaranya.
"Karena kurangnya tindakan tegas Pakistan untuk mendukung Strategi Asia Selatan. USD 300 juta diprogram ulang oleh (Kementerian Pertahanan) dalam kerangka waktu Juni/Juli 2018 untuk prioritas mendesak lainnya," kata Faulkner.
"Kementerian Pertahanan sedang menunggu keputusan kongres mengenai apakah permintaan pemrograman ulang ini akan disetujui atau ditolak," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (2/9).
Pejabat Kementerian Pertahanan AS, Letnan Kolonel Kone Faulkner menyatakan, alasan pemotongan dana bantuan itu adalah karena AS menilai Pakistan tidak terlalu mendukung strategi regional AS. Selain itu, AS juga menilai Pakistan tidak bisa menghancurkan lokasi "rumah perlindungan" teroris yang ada di negaranya.
"Karena kurangnya tindakan tegas Pakistan untuk mendukung Strategi Asia Selatan. USD 300 juta diprogram ulang oleh (Kementerian Pertahanan) dalam kerangka waktu Juni/Juli 2018 untuk prioritas mendesak lainnya," kata Faulkner.
"Kementerian Pertahanan sedang menunggu keputusan kongres mengenai apakah permintaan pemrograman ulang ini akan disetujui atau ditolak," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (2/9).
Pakistan
telah melakukan kampanye sengit melawan kelompok militan dan mengatakan
telah kehilangan ribuan nyawa dan menghabiskan miliaran dolar dalam
perang panjangnya terhadap ekstremisme.
Namun, para pejabat AS menuduh Islamabad mengabaikan atau bahkan berkolaborasi dengan kelompok-kelompok yang menyerang Afghanistan dari "rumah perlindungan" di sepanjang perbatasan antara kedua negara.
Gedung Putih percaya bahwa badan Intelijen Antar-Lembaga Pakistan dan badan militer lainnya telah lama membantu membiayai dan mempersenjatai Taliban untuk alasan ideologis dan juga untuk melawan pengaruh India yang meningkat di Afghanistan.
Namun, para pejabat AS menuduh Islamabad mengabaikan atau bahkan berkolaborasi dengan kelompok-kelompok yang menyerang Afghanistan dari "rumah perlindungan" di sepanjang perbatasan antara kedua negara.
Gedung Putih percaya bahwa badan Intelijen Antar-Lembaga Pakistan dan badan militer lainnya telah lama membantu membiayai dan mempersenjatai Taliban untuk alasan ideologis dan juga untuk melawan pengaruh India yang meningkat di Afghanistan.
Credit sindonews.com
Helikopter Angkut Amunisi Jatuh di Afghanistan, 12 Tewas
Helikopter itu, yang dimiliki oleh perusahaan asal Moldova, mengangkut 14 orang termasuk 11 anggota pasukan keamanan Afghanistan saat terjatuh di bagian utara Provinsi Balkh.
Otoritas penerbangan Moldova mengatakan dua warga Ukraina yang tewas dalam insiden itu adalah awak pesawat. Satu awak pesawat lain yang juga warga Ukraina berhasil selamat.
Sumber keamanan Afghanistan membenarkan jumlah korban tewas itu. Sumber lain menyebutkan ada 13 orang tewas dan hanya satu pilot asing yang selamat dalam kecelakaan.
Helikopter itu terbang membawa amunisi dan meledak setelah terjatuh. Api membakar pesawat dan para penumpang hingga tak bisa dikenali, kata sumber dari Afghanistan.
Awalnya, pejabat Afghanistan menyatakan hanya tiga orang tewas dalam insiden tersebut.
Sebelum meledak, helikopter terjatuh lebih dulu tak lama setelah lepas landas di Distrik Dehdadi. Wakil Komandan Pasukan Miiter Afghanistan Nazer Khuda Pamiri mengatakan kepada AFP bahwa pesawat jatuh karena masalah teknis.
Helikopter itu mengangkut pasukan militer Afghanistan dari pangkalan militer menuju Provinsi Faryab yang sedang bergejolak. Pamiri mengatakan helikopter terbakar setelah jatuh di darat.
Juru bicara deputi Menteri Pertahanan Afghanistan Mohammad Radmanish menuturkan helikopter milik swasta itu disewa oleh kementerian.
Credit cnnindonesia.com
Turki Masukkan Tahrir al-Sham di Suriah dalam Daftar Teroris
CB, Jakarta - Turki memasukkan kelompok pemberontak Tahrir al-Sham di Suriah sebagai organisasi teroris. Informasi dari Official Gazette mengutip keputusan PBB pada Juni 2018 menyebutkan, Tahrir al-Sham masuk daftar orang dan organisasi yang asetnya dibekukan.
"Mereka dianggap memiliki jaringan dengan kelompok militan al Qaeda dan ISIS," Reuters melaporkan.
Dua keluarga Suriah meninggalkan kehidupan yang mereka kenal selama tiga tahun terakhir di Istanbul, untuk kembali ke rumah mereka di Aleppo. Hari itu jadi hari yang penuh dengan emosi bercampur haru bagi Yehya Omar Shughour dan dua anak lelakinya.
Tahrir al-Sham yang sebelumnya bernama Front Nusra, kelompok aliansi
Jihadis paling kuat di Idlib, adalah kelompok bersenjata terakhir yang
menguasai berbagai kawasan di Suriah.
Sementara itu pada pekan lalu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menanggapi pernyataan Rusia dan Suriah mengenai operasi militer di Idlib untuk mengusir pemberontak. Dia mengatakan akan menjadi bencana besar bila solusi militer digunakan di Idlib kendati di sana banyak kelompok militan.
Pejuang Al Qaeda's Nusra tengah mempersiapkan diri sebelum bertempur. Pasukan pemerintah telah ditarik dari Ariha, setelah pasukan pemberontak berhasil menguasai kota terakhir di Provinsi Idlib dekat perbatasan Turki. Al Qaeda's Nusra merupakan kelompok teror, yang berafiliasi dengan Al Qaeda yang dibentuk oleh mendiang Osama bin Laden. Idlib, Suriah, 28 Mei 2015. REUTERS / Ammar Abdullah
"Operasi militer di Idlib hanya akan menimbulkan gelombang pengungsi besar-besaran," kata Ankara yang menempatkan sejumlah kecil pasukannya di sana.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan rencananya akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Hassan Rouhani di Iran pada 7 September 2018 untuk membahas kondisi Idlib.
"Mereka dianggap memiliki jaringan dengan kelompok militan al Qaeda dan ISIS," Reuters melaporkan.
Dua keluarga Suriah meninggalkan kehidupan yang mereka kenal selama tiga tahun terakhir di Istanbul, untuk kembali ke rumah mereka di Aleppo. Hari itu jadi hari yang penuh dengan emosi bercampur haru bagi Yehya Omar Shughour dan dua anak lelakinya.
Sementara itu pada pekan lalu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menanggapi pernyataan Rusia dan Suriah mengenai operasi militer di Idlib untuk mengusir pemberontak. Dia mengatakan akan menjadi bencana besar bila solusi militer digunakan di Idlib kendati di sana banyak kelompok militan.
Pejuang Al Qaeda's Nusra tengah mempersiapkan diri sebelum bertempur. Pasukan pemerintah telah ditarik dari Ariha, setelah pasukan pemberontak berhasil menguasai kota terakhir di Provinsi Idlib dekat perbatasan Turki. Al Qaeda's Nusra merupakan kelompok teror, yang berafiliasi dengan Al Qaeda yang dibentuk oleh mendiang Osama bin Laden. Idlib, Suriah, 28 Mei 2015. REUTERS / Ammar Abdullah
"Operasi militer di Idlib hanya akan menimbulkan gelombang pengungsi besar-besaran," kata Ankara yang menempatkan sejumlah kecil pasukannya di sana.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan rencananya akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Hassan Rouhani di Iran pada 7 September 2018 untuk membahas kondisi Idlib.
Credit tempo.co
Erdogan: Turki segera terima rudal S-400 Rusia
Presiden Turki Tayyip Erdogan
meninggalkan kursinya untuk memberikan pidato kepada anggota parlemen
dari Partai AK yang berkuasa (AKP) di parlemen Turki di Ankara, Turki,
Sabtu (7/7/2018). (REUTERS/Umit Bektas)
Istanbul (CB)- Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan
Turki segera menerima sistem peluru kendali antipesawat jarak jauh
tercanggih Rusia, S-400, sesuai dengan kesepakatan kedua negara.
"Kita tidak menyesali keputusan kita," kata Erdogan saat berbicara dalam satu acara di Provinsi Balikesir seperti dilaporkan kantor berita Anadolu dan dipantau Antara dari Bogor, Minggu pagi.
Turki membutuhkan sistem rudal S-400 Rusia itu untuk mengejar kepentingan nasionalnya, dan memperjuangkan pencapaian tujuan-tujuannya di tengah upaya sejumlah pihak yang mencoba membentuk Turki dan kawasan di mana Turki berada menurut agenda mereka, katanya.
Desember lalu, Turki mengumumkan tercapainya kesepakatannya dengan Rusia tentang pembelian dua sistem rudal S-400 hingga awal 2020. April 2018, pemerintah kedua negara menyepakati perihal penyerahan awal sistem rudal tercanggih buatan Moskow itu.
Senat Amerika Serikat keberatan dengan kesepakatan Turki-Rusia tentang sistem rudal S-400 yang dapat membawa tiga jenis rudal yang mampu merontokkan target, termasuk rudal balistik dan jelajah, itu.
Keberatan Senat AS yang dilatarbelakangi perihal pembelian S-400 Rusia dan penahanan seorang pastur berkewarganegaraan AS oleh Ankara itu ditunjukkan dengan diloloskannya undang-undang berisi pelarangan penjualan jet tempur F-35 kepada Turki pada Juni lalu.
Presiden Erdogan mengatakan militer dan ekonomi negaranya menjadi target AS menyusul penahanan pastur Andrew Craig Brunson yang didakwa Turki terlibat dalam kegiatan mata-mata untuk kepentingan kelompok PKK dan FETO.
Di mata Turki dan AS, Partai Buruh Kurdistan (PKK) adalah organisasi teroris namun Ankara dan Washington berbeda pandangan tentang FETO.
Bagi Turki, FETO atau gerakan Fethullah Gulen merupakan organisasi teroris yang berlibat dalam upaya kudeta yang gagal terhadap kepemimpinan Erdogan pada Juli 2016 sedangkan Pemerintah AS justru mengizinkan Fetullah Gulen menetap di negara itu.
Menyusul tahanan rumah yang diberlakukan terhadap Brunson yang didakwa terlibat dalam kasus terorisme di Turki, hubungan Ankara-Washington terganggu terlebih lagi setelah AS menjatuhkan sanksi atas sejumlah produk ekspor penting Turki.
Presiden Erdogan mengatakan, seperti negara-negara lain, Turki juga memiliki hak yang sah untuk memerangi terorisme.
"Memerangi terorisme dipandang sah bagi negara-negara lain namun tidak demikian halnya saat itu terjadi pada Turki. Mereka bertingkah berbeda," kata pemimpin Turki kelahiran Istanbul, 26 Februari 1954, ini.
Presiden Erdogan mengatakan Turki tak pantas menerima serangan teror dari dalam dan luar negeri maupun kemunafikan di panggung dunia dan tak juga pantas mendapat gambaran seolah-olah Turki tengah menghadapi krisis ekonomi.
"Turki senantiasa loyal pada janji-janjinya dalam kesepakatan-kesepakatan internasional. Namun tetap saja kita selalu menghadapi kemunafikan," katanya.
Di tengah kondisi ini, Turki membutuhkan kemitraan dengan bangsa-bangsa lain di samping negara-negara Eropa dan AS.
"Kita tahu betul kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan mereka yang suka memaksa kita memiliki hubungan unilateral ini secara rahasia maupun terang-terangan di seluruh dunia. Ketidakstabilan dalam nilai tukar mata uang itu adalah operasi untuk menentang kita."
Namun, penggunaan senjata ekonomi untuk mencapai tujuan yang tengah mereka lakukan melalui organisasi-organisasi teroris maupun para pengkhianat di dalam negeri Turki tidak akan berhasil, kata Presiden Erdogan.
"Kita tidak menyesali keputusan kita," kata Erdogan saat berbicara dalam satu acara di Provinsi Balikesir seperti dilaporkan kantor berita Anadolu dan dipantau Antara dari Bogor, Minggu pagi.
Turki membutuhkan sistem rudal S-400 Rusia itu untuk mengejar kepentingan nasionalnya, dan memperjuangkan pencapaian tujuan-tujuannya di tengah upaya sejumlah pihak yang mencoba membentuk Turki dan kawasan di mana Turki berada menurut agenda mereka, katanya.
Desember lalu, Turki mengumumkan tercapainya kesepakatannya dengan Rusia tentang pembelian dua sistem rudal S-400 hingga awal 2020. April 2018, pemerintah kedua negara menyepakati perihal penyerahan awal sistem rudal tercanggih buatan Moskow itu.
Senat Amerika Serikat keberatan dengan kesepakatan Turki-Rusia tentang sistem rudal S-400 yang dapat membawa tiga jenis rudal yang mampu merontokkan target, termasuk rudal balistik dan jelajah, itu.
Keberatan Senat AS yang dilatarbelakangi perihal pembelian S-400 Rusia dan penahanan seorang pastur berkewarganegaraan AS oleh Ankara itu ditunjukkan dengan diloloskannya undang-undang berisi pelarangan penjualan jet tempur F-35 kepada Turki pada Juni lalu.
Presiden Erdogan mengatakan militer dan ekonomi negaranya menjadi target AS menyusul penahanan pastur Andrew Craig Brunson yang didakwa Turki terlibat dalam kegiatan mata-mata untuk kepentingan kelompok PKK dan FETO.
Di mata Turki dan AS, Partai Buruh Kurdistan (PKK) adalah organisasi teroris namun Ankara dan Washington berbeda pandangan tentang FETO.
Bagi Turki, FETO atau gerakan Fethullah Gulen merupakan organisasi teroris yang berlibat dalam upaya kudeta yang gagal terhadap kepemimpinan Erdogan pada Juli 2016 sedangkan Pemerintah AS justru mengizinkan Fetullah Gulen menetap di negara itu.
Menyusul tahanan rumah yang diberlakukan terhadap Brunson yang didakwa terlibat dalam kasus terorisme di Turki, hubungan Ankara-Washington terganggu terlebih lagi setelah AS menjatuhkan sanksi atas sejumlah produk ekspor penting Turki.
Presiden Erdogan mengatakan, seperti negara-negara lain, Turki juga memiliki hak yang sah untuk memerangi terorisme.
"Memerangi terorisme dipandang sah bagi negara-negara lain namun tidak demikian halnya saat itu terjadi pada Turki. Mereka bertingkah berbeda," kata pemimpin Turki kelahiran Istanbul, 26 Februari 1954, ini.
Presiden Erdogan mengatakan Turki tak pantas menerima serangan teror dari dalam dan luar negeri maupun kemunafikan di panggung dunia dan tak juga pantas mendapat gambaran seolah-olah Turki tengah menghadapi krisis ekonomi.
"Turki senantiasa loyal pada janji-janjinya dalam kesepakatan-kesepakatan internasional. Namun tetap saja kita selalu menghadapi kemunafikan," katanya.
Di tengah kondisi ini, Turki membutuhkan kemitraan dengan bangsa-bangsa lain di samping negara-negara Eropa dan AS.
"Kita tahu betul kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan mereka yang suka memaksa kita memiliki hubungan unilateral ini secara rahasia maupun terang-terangan di seluruh dunia. Ketidakstabilan dalam nilai tukar mata uang itu adalah operasi untuk menentang kita."
Namun, penggunaan senjata ekonomi untuk mencapai tujuan yang tengah mereka lakukan melalui organisasi-organisasi teroris maupun para pengkhianat di dalam negeri Turki tidak akan berhasil, kata Presiden Erdogan.
Credit antaranews.com
AS Gagas Jet Tempur Hibrida Baru, Gabungan F-22 dan F-35
WASHINGTON
- Kontraktor pertahanan Amerika Serikat (AS), Lockheed Martin,
melemparkan gagasan jet tempur hibrida baru untuk Angkatan Udara
Pentagon. Pesawat yang ditawarkan adalah pesawat dengan tubuh F-22
Raptor dan otak F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF).
Para pejabat yang mengetahui rencana Lockheed Martin itu mengatakan, tujuan dari proyek jet tempur hibrida baru yang ditawarkan semata-mata untuk menjawab ancaman dari Rusia dan China dalam satu dekade ke depan.
"Anda sedang membangun pesawat hibrida," kata David Deptula, seorang pensiunan Letnan Jenderal Angkatan Udara AS yang sekarang jadi pakar di Mitchell Institute for Aerospace Studies kepada Defense One, yang dikutip Sabtu (1/9/2018).
"Itu bukan F-22. Itu bukan F-35. Itu kombinasi keduanya. Itu bisa dilakukan jauh, jauh lebih cepat daripada memperkenalkan desain baru," ujar Deptula.
Ide serupa ini juga dilemparkan Lockheed Martin kepada militer Jepang.
"Ada banyak potensi dalam ide ini," kata Deptula. "Saya tidak menganjurkan bahwa kami melompat ke dalamnya dan menerimanya, tetapi dari perspektif Jepang ketika mereka melihat dan bersedia untuk berinvestasi dalam alternatif semacam ini, sebagai lawan mencoba membangun pesawat lokal yang tidak akan mendapatkan dekat dengan apa yang F-22 sudah dapat berikan. Ini langkah cerdas atas nama mereka."
Kendati demikian, ide Lockheed Martin ini bisa membunuh pasar untuk F-35, jet tempur yang dibanggakan sebagai sistem senjata paling mahal dalam sejarah.
Sekadar diketahui, pengembangan F-22 dimulai pada 1980-an, ketika sistem komputer mengambil ruang lebih banyak. Kecanggihan sistem komputer itu tidak menghentikan insinyur Lockheed Martin untuk membangun jet tempur bermesin ganda setinggi 45 kaki tersebut.
Tak lama kemudian, F-22 mendominasi superioritas udara yang mengungguli F-15. Jet tempur F-22 Raptor dipuji karena bisa mengalahkan target dari jarak jauh sebelum target tersebut terlibat.
Sedangkan F-35 memanfaatkan teknologi stealth (siluman), namun dengan frame yang lebih kecil. Jet tempur generasi kelima AS ini memiliki loadout senjata yang lebih kecil, dan menggunakan mesin tunggal. Pesawat F-35 dirancang untuk memburu dan menghancurkan pertahanan udara musuh, bukan untuk misi tempur di udara.
Credit sindonews.com
Bantah Kamp Politik Uighur, China Klaim Menjaga Stabilitas
BEIJING
- China menyanggah laporan PBB terkait penahanan Muslim Uighur dalam
tahanan untuk jangka waktu yang lama tanpa dituntut atas kejahatan atau
diadili di pengadilan.
Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial mengatakan sejumlah besar etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya ditahan untuk waktu yang lama dengan dalih melawan terorisme dan ekstremisme agama.
Dalam sebuah bantahan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying mengatakan klaim itu salah.
"Mempertahankan perdamaian dan keamanan abadi di Xinjiang adalah keinginan umum semua etnis," kata Hua.
"Kebijakan
dan langkah-langkah di Xinjiang bertujuan untuk menjaga stabilitas,
mempromosikan pembangunan dan persatuan, dan meningkatkan mata
pencaharian," imbuhnya seperti dikutip dari UPI, Minggu (2/9/2018).
Informasi yang dikutip dari Xinjiang dalam laporan PBB mengatakan puluhan ribu Uighur dan minoritas lainnya ditahan dalam penahanan jangka panjang atau yang telah dipaksa untuk menghabiskan berbagai periode dalam kamp pendidikan ulang politik bahkan untuk ekspresi yang tidak mengancam. Budaya etno-religius Muslim seperti salam harian.
Komite PBB menyerukan pembebasan segera individu-individu dan penyelidikan atas dugaan tersebut.
Awal pekan ini, anggota Kongres Amerika Serikat (AS) menekan administrasi Trump untuk menghadapi Beijing atas penahanan Muslim di kamp interniran dan menyarankan menampar pejabat Tiongkok yang terlibat dengan sanksi perjalanan dan keuangan.
Senator Florida asal Republik, Marco Rubio dan 16 anggota Kongres lainnya dari kedua belah pihak mengirim surat yang dikirim ke Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin menyerukan sanksi.
"Penahanan sebanyak satu juta atau lebih warga Uyghur dan minoritas etnis minoritas Muslim lainnya di pusat-pusat" pendidikan ulang politik atau kamp-kamp memerlukan respons yang tangguh, terarah, dan global," bunyi surat tersebut.
Surat itu mendesak pemerintah Trump untuk menerapkan Global Magnitsky Act, yang memungkinkan para pejabat AS untuk membekukan aset dan melarang masuknya orang asing yang terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia atau tindakan korupsi yang cukup besar.
Informasi yang dikutip dari Xinjiang dalam laporan PBB mengatakan puluhan ribu Uighur dan minoritas lainnya ditahan dalam penahanan jangka panjang atau yang telah dipaksa untuk menghabiskan berbagai periode dalam kamp pendidikan ulang politik bahkan untuk ekspresi yang tidak mengancam. Budaya etno-religius Muslim seperti salam harian.
Komite PBB menyerukan pembebasan segera individu-individu dan penyelidikan atas dugaan tersebut.
Awal pekan ini, anggota Kongres Amerika Serikat (AS) menekan administrasi Trump untuk menghadapi Beijing atas penahanan Muslim di kamp interniran dan menyarankan menampar pejabat Tiongkok yang terlibat dengan sanksi perjalanan dan keuangan.
Senator Florida asal Republik, Marco Rubio dan 16 anggota Kongres lainnya dari kedua belah pihak mengirim surat yang dikirim ke Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin menyerukan sanksi.
"Penahanan sebanyak satu juta atau lebih warga Uyghur dan minoritas etnis minoritas Muslim lainnya di pusat-pusat" pendidikan ulang politik atau kamp-kamp memerlukan respons yang tangguh, terarah, dan global," bunyi surat tersebut.
Surat itu mendesak pemerintah Trump untuk menerapkan Global Magnitsky Act, yang memungkinkan para pejabat AS untuk membekukan aset dan melarang masuknya orang asing yang terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia atau tindakan korupsi yang cukup besar.
Menanggapi surat itu, Hua mengatakan Amerika Serikat benar-benar tidak dalam posisi untuk menilai Cina tentang masalah ini dalam hal ini.
"China berkomitmen untuk menjamin kebebasan beragama warga negara China," kata Hua, dan dia berharap para pembuat undang-undang AS dapat menghentikan bias semacam ini dan berhenti menyakiti rasa saling percaya dan kerja sama antara China dan AS.
Credit sindonews.com
Surati Abbas, Kim Jong-un Dukung Palestina Merdeka
RAMALLAH
- Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un mengirim surat kepada
Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas. Dalam suratnya,
pemimpin negara komunis ini menyatakan dukungannya untuk Palestina
mengklaim sebagai negara merdeka.
Surat dukungan untuk Palestina itu melalui Duta Besar Korea Utara di Kairo, Du Hui, yang disampaikan selama pertemuan dengan duta besar Palestina untuk Mesir.
"Menyambut baik upaya Palestina untuk mencapai hak yang sah dan terutama hak mereka untuk mendirikan negara merdeka, dengan Yerusalem sebagai ibu kota mereka," bunyi surat pemimpin muda Korea Utara ini, seperti dikutip dari The Jerusalem Post, Senin (3/9/2018).
Surat itu dikirim ke Abbas sebagai tanggapan atas surat yang dikirim oleh Presiden Otoritas Palestina yang memberi selamat kepada Kim Jong-un pada perayaan Hari Nasional Korea Utara.
Surat dukungan untuk Palestina itu melalui Duta Besar Korea Utara di Kairo, Du Hui, yang disampaikan selama pertemuan dengan duta besar Palestina untuk Mesir.
"Menyambut baik upaya Palestina untuk mencapai hak yang sah dan terutama hak mereka untuk mendirikan negara merdeka, dengan Yerusalem sebagai ibu kota mereka," bunyi surat pemimpin muda Korea Utara ini, seperti dikutip dari The Jerusalem Post, Senin (3/9/2018).
Surat itu dikirim ke Abbas sebagai tanggapan atas surat yang dikirim oleh Presiden Otoritas Palestina yang memberi selamat kepada Kim Jong-un pada perayaan Hari Nasional Korea Utara.
Dalam surat itu, Presiden Abbas mengatakan bahwa orang Korea "membuat pengorbanan terbesar demi kebebasan dan martabatnya".
"(Palestina) menyatakan penghargaan atas solidaritas Korea dalam mendukung hak-hak rakyat kami dan perjuangannya untuk mengakhiri pendudukan dan mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem timur sebagai ibukotanya," bunyi surat Abbas.
Abbas juga berharap Kim diberikan kesehatan dan kebahagiaan dan orang-orang Korea diberikan stabilitas dan kemakmuran yang melimpah.
"(Palestina) menyatakan penghargaan atas solidaritas Korea dalam mendukung hak-hak rakyat kami dan perjuangannya untuk mengakhiri pendudukan dan mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem timur sebagai ibukotanya," bunyi surat Abbas.
Abbas juga berharap Kim diberikan kesehatan dan kebahagiaan dan orang-orang Korea diberikan stabilitas dan kemakmuran yang melimpah.
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)