CUPUMA

Rabu, 08 Agustus 2018

Media Cina Sebut Trump Berkhayal Bisa Menang Perang Dagang

Presiden Donald Trump bersama dengan Presiden Cina Xi Jinping, saat upacara penyambutan di Beijing, Cina, 9 November 2017. REUTERS/Thomas Peter

CB, Shanghai – Media resmi pemerintah Cina meningkatkan serangan verbal terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait kebijakan perdagangannnya yang bersifat proteksionisme.

Media Cina menyebut keyakinan Trump soal jatuhnya harga-harga saham di bursa efek di negara komunis itu sebagai indikator kemenangannya dalam perang dagang sebagai adalah harapan kosong saja.
“Media Harian Rakyat Cina yang dikelola Partai Komunis menyasar Trump dan menyebutnya membintangi drama tipuan ala petarung jalanan yang berisi pemerasan dan intimidasi,” begitu dilansir Reuters, Selasa, 7 Agustus 2018.
Sebelumnya, media Harian Rakyat cenderng bersikap lunak dalam mengkritik Presiden AS.
Media Harian Rakyat juga mengkritik cuitan Trump pada Sabtu pekan lalu yang berbunyi,”Tarif berdampak lebih baik daripada yang diantisipasi. Pasar Cina telah turun 27 persen dalam empat bulan terakhir.”
Media berbahasa Inggris ini menanggapi kinerja pasar saham Cina memburuk sebelum pemerintah AS mengenakan kenaikan tarif. Ini terjadi karena Beijing mencoba mengurangi beban utang perusahaan.

Kontainer terlihat di Pelabuhan Yangshan di Shanghai, Cina, 24 April 2018.[REUTERS/Aly Song]
Media ini juga mengkritik kondisi defisit perdagangan AS, yang dinilai justru membesar sebanyak US$3 miliar sehigga naik menjadi $46,3 miliar atau sekitar Rp668 triliun pada Juni 2018. Ini menandakan kenaikan pertama dalam empat bulan terakhir.
Media Harian Cina atau China Daily ini kerap digunakan pemerintah untuk mengkomunikasikan pesan kepada publik internasional.

Seperti dilansi NBC, Trump telah mengkritik Cina karena defisit neraca perdagangan kedua negara yang sangat menguntungkan negara komunis itu. Nilainya berkisar US$375 -- 500 miliar per tahun tergantung metode penghitungan yang digunakan. Trump beralasan ini terjadi karena ada praktek dagang tidak adil yang dilakukan Cina selama ini seperti pemberian subsidi terselubung.
Media Cina juga menyuarakan opini negara itu bakal mampu melewati masa perang dagang dengan AS secara lancar. Kondisi perekonomian Cina sangat baik untuk menghadapi perang dagang ini.
“Kami memiliki alasan sangat kuat bawa selama masa friksi perdagangan kompleks ini, dengan mengandalkan pasar domestik, Cina bisa melanjutkan posisi global terdepan di bidang ekonomi dan industri,” kata Mei Xinyu, seorang analis ekonomi.

Credit tempo.co

Mantan Perwira Polisi Mengaku Atur Upaya Pembunuhan Maduro

Presiden Venezuela Nicolas Maduro

Foto: Reuters

Pesawat nirawak meledak dekat acara kegiatan militer yang dihadiri Maduro.

CB, CARACAS -- Seorang mantan kepala polisi kota praja and pegiat antipemerintah mengaku telah membantu mengatur operasi melancarkan serangan ke Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Serangan terhadap Maduro dilakukan menggunakan pesawat tanpa awak bersenjata. Insiden itu terjadi saat pawai militer pada Sabtu lalu.

Dalam suatu wawancara, Salvatore Lucchese, seorang pegiat Venezuela yang sebelumnya ditahan karena perannya dalam berbagai aksi unjuk rasa, mengatakan kepada Reuters ia mengatur serangan itu dengan sejumlah orang yang merupakan militan anti-Maduro. Mereka dikenal di Venezuela dengan sebutan kelompok "Perlawanan."

"Perlawanan" yang dirujuk oleh Lucchese merupakan kumpulan para pegiat jalanan, gerakan mahasiswa dan mantan perwira militer. Kelompok tersebut mempunyai sedikit struktur formal. Namun mereka dikenal di negara itu sebagian besar karena menyelenggarakan protes-protes dalam beberapa tahun terakhir. Unjuk rasa kerap bentrok dengan polisi dan tentara.

Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi klaim-klaim Lucchese tentang serangan tersebut. Pesawat-pesawat tanpa awak itu terbang ketika Maduro sedang menghadiri acara militer di Caracas tengah. Bahan-bahan peledak di pesawat-pesawat itu meledak, melukai tujuh perwira militer dan membuat mereka yang menghadiri upacara itu berlarian mencari tempat berlindung.

Lucchese melukiskan insiden tersebut sebagai bagian dari usaha bersenjata dan terus-menerus terhadap Maduro. Ia menolak menyatakan perannya dalam operasi tersebut.

"Kami punya tujuan dan saat ini kami belum dapat mewujudkannya 100 persen," kata Lucchese dalam wawancara di Bogota, tempat dia sedang dalam perjalanan karena kegiatan-kegiatan bersama tokoh-tokoh oposisi lainnya. "Perjuangan bersenjata akan terus berlanjut."

Kementerian Informasi Venezuela tidak menjawab permintaan untuk komentar.Awal tahun ini, Lucchese memisahkan diri dengan Popular Will, sebuah partai oposisi terkenal. Dia mengaku tidak setuju dengan dialog yang terus dilakukan bersama pemerintahan Maduro.

Jaksa Agung Tarek William Saab pada Senin (6/8) mengatakan, Venezuela telah mengidentifikasi para tersangka yang ditangkap sehubungan dengan upaya pembunuhan gagal pada Sabtu terhadap Presiden Maduro.

"Kami telah mengidentifikasi semua tersangka ... dan antek dekat mereka," kata Saab kepada wartawan dalam satu taklimat.

Pengendali drone

Selama upacara di luar ruangan pada Sabtu untuk memperingati ulang tahun ke-81 pengawal nasional Venezuela, beberapa pesawat tanpa awak terbang di dekat podium presiden saat Maduro berpidato. Pesawat tanpa awak itu kemudian meledak.

Dua orang yang mengoperasikan salah satu drone tersebut dari dalam mobil ditangkap di lokasi. Pemerintah mengidentifikasi pelaku lain yang telah mengumpulkan bahan peledak.

Meskipun Saab tidak menyebutkan jumlah total orang yang ditahan, para pejabat sebelumnya telah mengatakan mereka menangkap enam tersangka. "Kami sudah menemukan hubungan pertama internasional" dengan para tersangka, kata Saab, tanpa memberi perincian lebih lanjut.

Pemerintah Venezuela telah menuduh negara tetangganya, Kolombia, atas upaya pembunuhan tersebut.

Saab mengatakan kantornya telah menugaskan empat jaksa untuk menyelidiki kasus itu, dan menetapkan dakwaan pengkhianatan, upaya pembunuhan, menyebabkan cedera, pendanaan terorisme dan kejahatan lain.

Anggota Dinas Intellijen Nasional Bolivaria (SEBIN) dilaporkan telah menggeledah hotel terkenal di CaraCas pada Senin

Credit republika.co.id

AS: Kembangkan Senjata yang Tak Bisa Dihindari, Rusia Bukan Teman

WASHINGTON - Komandan nuklir utama Amerika Serikat (AS) memperingatkan Rusia bahwa Moskow tidak bisa menjadi teman Washington jika mengembangkan senjata hipersonik yang tak bisa dihindari Washington. Peringatan serupa juga ditujukan pada China.

"Anda tidak dapat menyebut mereka (Rusia dan China) teman-teman kita jika mereka membangun senjata yang dapat menghancurkan Amerika Serikat, dan oleh karena itu, kita harus mengembangkan kemampuan untuk menanggapi," kata Jenderal John Hyten, komandan Komando Strategis AS yang mengendalikan komando serangan nuklir Pentagon.

Pernyataan Jenderal Hyten disampaikan di "Space and Missile Defense Symposium" di Huntsville, Alabama, hari Selasa waktu setempat.

Hyten menambahkan bahwa Pentagon memiliki hampir selusin program yang ditugaskan untuk mengembangkan dan mempertahankan diri melawan jenis senjata baru.

"Saya selalu berharap kita mulai (bekerja pada senjata hipersonik) lima tahun lalu atau 10 tahun yang lalu karena kita tidak akan khawatir, tetapi kita tidak (melakukannya), jadi kita harus melangkah sekarang, dan kita bergegas," ujarnya, seperti dikutip CNBC, Rabu (8/8/2018).

Pentagon memberi Lockheed Martin kontrak senilai USD928 juta pada bulan April untuk pembuatan sejumlah senjata hipersonik yang tidak ditentukan. Sesuai kontrak, Lockheed Martin akan bertanggung jawab untuk merancang, merekayasa, mengintegrasi senjata dan memberikan dukungan logistik.

Senjata hipersonik adalah senjata yang bergerak pada kecepatan Mach 5 atau lima kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Itu berarti senjata hipersonik dapat melakukan perjalanan sekitar satu mil per detik.

Peringatan Hyten juga muncul ketika AS terlibat dalam perang dagang dengan China dan sedang berseteru dengan Rusia terkait tuduhan bahwa Moskow ikut campur pemilu Washington.

Hyten, yang sebelumnya menyebut Rusia sebagai ancaman paling signifikan bagi AS. Dia baru-baru ini menggambarkan skenario yang suram bagi pasukan Amerika jika berhadapan dengan senjata hipersonik Rusia.

"Kami tidak memiliki pertahanan yang dapat menangkis senjata seperti itu terhadap kami," kata Hyten kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat AS Maret lalu.

"Baik Rusia dan China secara agresif mengejar kemampuan hipersonik," ujarnya. "Kami telah menyaksikan mereka menguji kemampuan itu."

Presiden Rusia Vladimir Putin pada bulan Maret juga mengumumkan persenjataan nuklir dan hipersonik terbaru Moskow. Dia megambarkan persenjataan baru itu tak terkalahkan.

"Saya ingin memberitahu semua orang yang telah memacu perlombaan senjata selama 15 tahun terakhir, berusaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak atas Rusia, memperkenalkan sanksi yang melanggar hukum yang bertujuan untuk menahan pembangunan negara kita; Anda telah gagal menahan Rusia," kata Putin dalam pidatonya saat itu.

Menurut laporan CNBC, dari enam senjata yang diumumkan Putin, dua di antaranya siap untuk tempur pada tahun 2020. Laporan itu bersumber dari intelijen AS.

Meskipun melontarkan peringatan kepada Rusia dan China, Hyten tetap meremehkan kemampuan Putin.

"Apa yang dibicarakan Putin dalam konferensi pers Maret sebelum pemilu di Rusia, semua kemampuan seperti hipersonik, torpedo nuklir, rudal jelajah nuklir, semua hal semacam itu," kata Hyten.

"Tebak, apa? Dia masih belum dapat menemukan kapal selam (Rusia), dia masih belum dapat mengambil 400 ladang rudal di seluruh negeri, dia masih tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu, jadi kemampuan jera kita masih tidak tertandingi dan bisa mendominasi dan dapat menanggapi ancaman apa pun."

Credit sindonews.com

Bos Pentagon Pertimbangkan Ruang Angkasa Jadi Medan Perang

WASHINGTON - Kepala Pentagon James Norman Mattis setuju dengan Presiden Donald Trump untuk mempertimbangkan ruang angkasa sebagai medan perang. Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) itu juga mempertimbangkan membuat komando tempur khusus sampai Angkatan Bersenjata Luar Angkasa dibentuk.

"Kita perlu mengatasi ruang angkasa sebagai sebuah domain perang yang sedang berkembang, dan komando tempur tentu saja adalah satu hal yang dapat kita bangun," kata Mattis kepada wartawan pada hari Selasa.

"Pentagon dalam keselarasan yang lengkap," ujarnya mengacu pada kekhawatiran Presiden Trump tentang aset-aset ruang angkasa AS. "Kami harus mengatasinya karena negara-negara lain menunjukkan kemampuan untuk menyerang aset-aset itu," imbuh Mattis, seperti dikutip ABC, Rabu (8/8/2018).

Trump pada bulan Juni mengeluarkan arahan pada untuk Pentagon agar memulai persiapan guna menciptakan Angkatan Luar Angkasa sebagai cabang militer AS, yang terpisah dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Penjaga Pantai. Realisasi dari arahan Trump itu membutuhkan persetujuan Kongres.

"Kami sedang bekerja melewati semua ini," kata Mattis. "Wakil presiden adalah orang yang baik hati untuk presiden dalam hal ini, kami bekerja setiap hari dengan kantornya dan dengan pendukung di Capitol Hill serta komite yang relevan."

Mattis pada tahun lalu pernah menentang gagasan pembentukan pasukan luar angkasa.

Administrator NASA, Jim Bridenstine, mengatakan bahwa cara hidup Amerika bergantung pada ruang angkasa."Jika kita kehilangan sinyal GPS, tidak ada transfer bank, itu berarti tidak akan ada susu di toko kelontong, cara hidup kita mati, dan itulah mengapa negara-negara yang bermusuhan di seluruh dunia mengambil tindakan untuk membuat kemampuan ini rentan bagi AS," katanya.

Sekretaris Angkatan Udara AS Heather Wilson telah menunjuk pada penggunaan rudal berpandu tahun 2007 oleh China untuk menghancurkan satelit di orbit sebagai ancaman potensial terhadap 77 satelit militer AS yang saat ini mengorbit bumi.

"Amerika Serikat bertekad untuk melindungi kemampuan kami di orbit, kami akan membela diri, dan kami mengembangkan kemampuan untuk melakukan itu," kata Wilson pada acara yang diselenggarakan oleh Washington Post bulan lalu.

Menurut Deborah Lee James, pendahulu Wilson, menyiapkan pasukan ruang angkasa sebagai cabang layanan terpisah tidak akan berguna jika tidak ada komando tempur.

“Layanan militer melatih, mengatur, dan memperlengkapi, itu tidak berperang. Komandan tempur melakukan pertarungan tempur," imbuh James.

Credit sindonews.com

Samakan Pemakai Burka dengan Perampok Bank, Boris Johnson Ogah Minta Maaf

LONDON - Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Boris Johnson menolak desakan untuk minta maaf atas komentar kontroversialnya. Johnson menyebut burka sebagai busana konyol dan menyamakan wanita yang memakainya dengan perampok bank.

Burka adalah busana yang menutupi tubuh secara penuh, termasuk wajah dan hanya menyisakan bagian mata. Busana ini biasanya dikenakan oleh sebagian kaum perempuan Muslim.

Johnson yang belum lama ini mengundurkan diri sebagai Menlu Inggris membandingkan pemakai burka dengan remaja yang memberontak. Komentar itu dia buat dalam sebuah kolom di surat kabar Telegraph.

Ketua Partai Konservatif Brandon Lewis, melalui Twitter, telah mendesak Johnson untuk minta maaf. "Saya telah meminta Boris Johnson untuk meminta maaf."

Tetapi sumber yang dekat dengan Johnson mengatakan desakan itu terlalu konyol. Menurutnya, dengan meminta maaf berarti menyerah kepada para ekstremis.

"Sungguh menggelikan pandangan-pandangan ini diserang, kita tidak boleh jatuh ke dalam perangkap untuk menutup perdebatan tentang masalah-masalah yang sulit," kata sumber tersebut mengacu pada sikap Johnson, seperti dikutip BBC, Rabu (8/8/2018).

"Kita harus menyerukannya. Jika kita gagal berbicara untuk nilai-nilai liberal, maka kita hanya memberikan landasan kepada kaum reaksioner dan ekstremis," ujarnya.

Menteri Luar Negeri Inggris Alistair Burt mengatakan ada "tingkat pelanggaran" dalam komentar Johnson.

Dalam kolomnya, Johnson menulis; "Jika Anda memberi tahu saya bahwa burka itu menindas, maka saya bersama Anda."

"Jika Anda mengatakan bahwa itu aneh dan penindasan untuk mengharapkan wanita menutupi wajah mereka, maka saya setuju sepenuhnya," lanjut Johnson.

"Saya akan melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa itu benar-benar konyol bahwa orang harus memilih untuk berkeliling mencari kotak surat," imbuh dia yang mengindentikkan burka dengan kotak surat.

Dia menambahkan dia merasa berhak sepenuhnya untuk meminta perempuan agar menghapus penutup wajah. "Sekolah dapat melakukan hal yang sama jika seorang siswI muncul tampak seperti perampok bank," tulis Johnson mengacu pada siswi pemakai burka.

Credit sindonews.com

Komentar Islamofobia Mantan Menlu Inggris Dihujani Kritik

Mantan menteri luar negeri Inggris, Boris Johnson.

Foto: Reuters

Boris Johnson menyamakan perempuan bercadar dengan kotak surat dan perampok bank.

CB, LONDON -- Mantan menteri luar negeri Inggris Boris Johnson dikritik menyusul komentar yang dinilai menyinggung umat Islam, terutama terkait perempuan yang menggunakan cadar. Johnson menyamakan perempuan bercadar dengan kotak surat dan membandingkannya dengan perampok bank.

Komentar tersebut memicu kemarahan komunitas Muslim di Inggris. Mereka meminta pemerintah untuk memanggil dan melakukan penyelidikan terkait Islamofobia dalam tubuh partai konservatif di Inggris.

"Hinaan rasialis Boris Johnson tidak bisa ditertawakan begitu saja seperti biasanya," kata anggota partai buruh yang merupakan partai politik di Inggris Naz Shah, seperti diwartakan Aljazirah, Selasa (7/8).

Menurut Shah, mengumpamakan perempuan berpenutup wajah dengan kotak surat serta menyamaratakan mereka dengan perampok bank sama dengan menyebut Islam sebagai sebuah masalah. Dia mengatakan, ucapan itu menjadi serangan terencana, apalagi dipublikasikan oleh surat kabar nasional.

"Perdana Menteri Theresa May harus mengecam pernyataan sikap Islamofobia yang tampak secara jelas ini serta membuat Boris Johnson untuk meminta maaf," kata Shah.

Pernyataan Johnson itu juga mendapat kritik tajam dari sejumlah politisi dalam negeri dan luar negeri. Mereka mengecam pernyataan yang kemudian menjadi viral di dunia maya. Mereka berpendapat, pernyataan yang dilontarkan Johnson terhadap kelompok minoritas merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi.

Organisasi nonprofit (NGO) Tell MAMA mengatakan, pernyataan Boris Johnson merupakan kalimat yang tidak memanusiakan perempuan Muslim. Organisasi yang bekerja untuk melacak kebencian terhadap Muslim di Inggris itu menegaskan, Johnson tidak memiliki pemahaman akan emosional, kesehatan mental, dan fisik yang dialami perempuan yang menjadi bidikan ujaran kebencian.

"Mungkin dia harus menghabiskan waktu dengan kami, Tell MAMA untuk mengerti dampak dari kata-kata tidak manusiawi terhadap kehidupan keluarga yang menjadi korban kebencian," katanya.

Islamofobia dalam Partai Konservatif tengah berada dalam sorotan dalam beberapa bulan terakhir. Massa meminta partai penguasa itu untuk melihat lebih jauh masalah terkait Islamofobia yang tengah meningkat di Inggris.

Komentar Johnson juga mendapat tanggapan dari Dewan Muslim Inggris (MBC). Mereka meminta tanggung jawab dan aksi nyata dari politisi tersebut. Mereka berpendapat, pernyataan Boris Johnson semakin menegaskan seruan MBC untuk dilakukannya penyelidikan Islamofobia dalam Partai Konservatif.

Credit republika.co.id

Mantan PM Najib didakwa lakukan pencucian uang

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak (ANTARA/IORA SUMMIT 2017/Rosa P)

"Dakwaan-dakwaan tersebut terkait perkara SRC International,"

Kuala Lumpur, (CB) - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak akan didakwa pada Rabu berdasarkan undang-undang pencucian uang, menurut lembaga anti korupsi, terkait dengan skandal miliaran dolar di 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Najib, 65 tahun, dan keluarganya telah menghadapi pemeriksaan ketat sejak Mei, ketika hasil pemilihan di Malaysia membawa Mahathir Mohamad, mantan mentor yang jadi musuh, kembali naik ke tampuk kekuasaan.

Mahathir, 93 tahun, dengan cepat membuka kembali penyelidikan atas 1MDB dan melarang Najib beserta istrinya, Rosmah Mansor, meninggalkan negara itu.

Bulan lalu, Najib ditangkap dan didakwa menyalahgunakan kekuasaan dan pelanggaran kepercayaan terkait dengan dugaan transfer dana senilai 42 juta ringgit (10,31 juta dolar AS) ke rekening bank pribadnya dari SRC International, bekas unit dari 1MDB.

Ia telah mengaku tak bersalah atas dakwaan-dakwaan tersebut dan dibebaskan setelah memberikan uang jaminan.

Pada Selasa, ia dipanggil ke kantor Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC), sehari sebelum pemeriksaan menjelang peradilannya di pengadilan.

Najib diperiksa sekitar 45 menit. Dalam sebuah pernyataan segera setelah Najib meninggalkan kantor MACC, komisi itu mengatakan ia akan didakwa berdasarkan undang-undang anti pencucian uang.

"Dakwaan-dakwaan tersebut terkait perkara SRC International," demikian kata MACC dalam satu pernyataan.

Juru bicara Najib menolak untuk memberikan komentar.

1MDB sedang diselidiki sedikitnya enam negara, termasuk Singapura, Swiss dan Amerika Serikat, terkait dugaan pencucian uang dan korupsi.

Departemen Kehakiman AS mengatakan, diperkirakan dana senilai 4,5 miliar dolar dari 1MDB telah disalahgunakan para pejabat tinggi dan orang-orang dekatnya.

Credit antaranews.com

Kapal Equanimity Balik ke Malaysia, Jaksa Agung Tommy Bilang Ini

Kapal pesiar Equanimity dengan Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, di pojok kanan atas. Bernama via New Straits Times.

CB, Kuala Lumpur – Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, mengatakan pemerintah telah menyita kepemilikan kapal pesiar Equanimity terkait skandal 1MDB secara proporsional sesuai hukum yang berlaku.

Kejaksaan Agung telah menggunakan jurisidiksi yang diakui oleh Pengadilan Tinggi Malaya di Kuala Lumpur untuk menyita kapal pesiar itu. Dan pengadilan Malaysia telah mengeluarkan surat perintah penyitaan kapal pada 6 Agustus 2018.
"Penyitaan dilakukan atas inisiatif departemen Kehakiman Amerika Serikat, yang menegaskan kepemilikan kapal pesiar atas nama Malaysia dan 1 Malaysia Development Bhd (1MDB) karena uang milik negara digunakan untuk membeli kapal itu,” kata Thomas kepada media pada Selasa, 7 Agustus 2018, seperti dilansir New Straits Times.
Thomas mengatakan penyitaan kapal pesiar, yang ditaksir senilai US$250 juta atau sekitar Rp3,6 triliun, itu dilakukan setelah dilakukannya pembicaraan tingkat tinggi antara Malaysia, Indonesia dan Amerika Serikat menggunakan skema mutual legal assistance atau bantuan legal saling menguntungkan.

Low Taek Jho alias Jho Low, 37 tahun, dicari polisi Malaysia dalam investigasi kasus penggelapan dana 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB. THE STAR/ASIA NEWS NETWORK
Malaysia melibatkan sejumlah instansi untuk mengamankan penyitaan kapal pesiar ini seperti Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, KPK atau Malaysian Anti-Corruption Commission, dan Kejaksaan Agung.

“Kapal pesiar itu disita otoritas Indonesia di Bali pada 28 Februari atas permintaan departemen Kehakiman AS,” kata Thomas.
Kapal pesiar itu telah sampai di Port Klang Malaysia pada siang tadi dengan dikawal polisi Malaysia. Kapal ini diduga terkait dengan pengusaha Low Taek Jho, yang sedang buron dalam kasus dugaan korupsi dan penggelapan dana triliunan rupiah di perusahaan investasi pelat merah Malaysia yaitu 1Malaysia Development Berhad.
Dalam berita Reuters sebelumnya, pengacara Low mempertanyakan penyerahan kapal itu ke Malaysia oleh pemerintah Indonesia, yang menurutnya ilegal. Saat ini, Low belum muncul ke publik sejak namanya masuk dalam daftar pencarian orang. Media SCMP melansir petugas penegak hukum Malaysia telah mendatangi Hong Kong, Cina dan Makau untuk menangkap Jho Low alias Low Taek Jho.

Credit tempo.co

Indonesia Sudah Revisi Regulasi Sebelum AS Minta Sanksi WTO

ilustrasi. (Foto: AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI)

Jakarta, CB -- Indonesia akan kembali menjelaskan revisi berbagai peraturan importasi yang telah dilakukan sejak adanya keputusan akhir Panel dan Appellate Body World Trade Organization (WTO).

Dubes RI untuk PBB Jenewa dan WTO Hassan Kleib mengungkapkan sebenarnya sesuai dengan kesepakatan Reasonable Period of Time, Indonesia telah melakukan revisi.

"RI telah melakukan revisi-revisi berbagai kebijakan importasi terkait sesuai yang disengketakan dan sejalan dengan ketentuan WTO," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (7/8).

Namun pihak Amerika Serikat masih melihat ada beberapa yang belum sesuai dan meminta diadakan sidang Dispute Settlement Body (DSB) sesuai permintaan pada 2 Agustus 2018 lalu.

"Sebagaimana dimaklumi, sesuai dengan mandatnya DSB WTO menangani banyak sekali sengketa dagang antar negara anggota WTO dan prosesnya cukup panjang sekitar 4-5 tahun.
Setiap keputusan Panel mengikat dan meminta negara yang disengketakan (respondant) merubah kebijakannya sesuai yang dimintakan oleh pihak yang mengajukan sengketa (complainant)," jelas Hassan.

Hassan menjelaskan pada 2 Agustus 2018, delegasi Amerika Serikat untuk WTO mengirimkan surat ke Ketua DSB WTO. Dalam surat tersebut, mereka meminta diadakan pertemuan DSB guna membahas permintaan otorisasi bagi AS.

Permintaan otorisasi tersebut untuk dapat menangguhkan (suspend) pemberian konsesi tarif dan/atau kewajiban lainnya kepada Indonesia dengan hitungan per tahun menyesuaikan dengan jumlah kerugiaan yang dialami oleh dunia usaha AS.

Menurut hitungan awal AS, jumlah kerugiaan yang dialami dunia usaha AS pada 2017 sebagai dampak kebijakan importasi RI di bidang holticultura, hewan dan produk hewan adalah sebesar US$350 juta.

Dengan catatan kompesasi dengan penghentian konsesi bagi Indonesia dan bukan mengenakan denda.

Permintaan tersebut didasari oleh ada pendapatnya bahwa RI belum sepenuhnya mematuhi keputusan Panel DSB pada 22 November 2017 yang meminta RI merubah sejumlah kebijakan di bidang importasi horticultura, hewan, dan produk hewan.

Sengketa pertama kali dibahas dalam DSB melalui konsultasi RI dengan kedua negara tgl 8 Mei 2014, namun karena tidak menemui titik temu (kesepakatan) maka AS dan Selandia Baru meminta pembentukan Panel DSB.

Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) mendesak Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk segera memberi sanksi kepada Indonesia karena tidak melaksanakan putusan perselisihan dagang yang memenangkan Negeri Paman Sam tersebut.

Dalam dokumen yang dipublikasikan oleh WTO, Senin (6/8), mereka meminta WTO menjatuhkan sanksi sebesar US$350 juta atau Rp5 triliun kepada Indonesia karena tidak melaksanakan keputusan tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Trump Ancam Negara yang Masih Berbisnis dengan Iran

Presiden Donald Trump mengancam negara-negara yang masih berbisnis dengan Iran. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengancam negara-negara yang masih berhubungan bisnis dengan Iran setelah Amerika Serikat kembali menjatuhkan serangkaian sanksi sepihak terhadap negara di Timur Tengah itu pada Selasa (7/8).

Trump menganggap penerapan sanksi yang sebelumnya pernah dicabut di bawah perjanjian nuklir 2015 ini merupakan "yang paling menggigit."

"Sanksi Iran secara resmi telah diberlakukan. Serangkaian sanksi ini merupakan yang paling menggigit yang pernah diberlakukan dan pada November mendatang ini akan ditingkatkan lagi," kicau Trump melalui akun Twitternya pada Selasa pagi waktu AS.

"Siapa pun yang berbisnis dengan Iran TIDAK akan bisa berbisnis dengan Amerika Serikat. Saya meminta PERDAMAIAN DUNIA, tidak ada yang lain," kata presiden AS ke-45 itu.

Serangkaian sanksi AS mulai berlaku hari ini pukul 24.01 waktu lokal. Sanksi tersebut membatasi akses Iran untuk mendapatkan mata uang dolar Amerika dan industri-industri besar di negara itu seperti otomotif dan karpet.

Dalam perintah eksekutif yang dikeluarkan Senin (6/8), Trump mengatakan sanksi ini bertujuan memberi tekanan pada Iran di sektor finansial yang bisa menghasilkan "solusi akhir yang lengkap" atas ancaman dari Iran berupa antara lain pengembangan rudal dan kegiatan "jahat" di wilayah.

Dikutip AFP, sanksi AS tersebut nampaknya tidak akan berpengaruh terhadap ekonomi Iran dalam waktu dekat. Sebab, pasar Iran dianggap relatif naik dengan penguatan mata uang rial sebesar 20 persen sejak akhir pekan lalu.

Penguatan nilai mata uang ini terjadi setelah pemerintahan Presiden Hassan Rouhani melonggarkan aturan valuta asing dan memungkinkan impor emas dan bebas pajak.

Namun, penguatan sanksi AS yang akan berlaku pada November mendatang disebut akan berpengaruh bagi perekonomian negara tersebut. Sebab, peningkatan sanksi itu merembet kepada industri minyak, salah satu sektor utama Iran.

Pengetatan sanksi AS pada November mendatang dianggap bisa berpengaruh bahkan jika importir utama minyak Iran seperti China, India, dan Turki menolak mematuhi aturan Gedung Putih tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Ini Daftar Kontrak Bisnis Iran yang Batal Akibat Sanksi AS

Rial Iran. Teheran menggunakan rial sebagai transaksi langsung antarnegara untuk menyiasati sanksi AS

Foto: AP

Iran dilarang mengekspor karpet tenun dan badam.

CB, TEHERAN -- Setelah dijatuhi sanksi ekonomi baru oleh Amerika Serikat (AS) pada Senin (6/8), Iran kehilangan sejumlah transaksi dan kontrak bisnisnya. Dikutip laman Aljazirah, berikut ini kontrak bisnis Iran yang batal akibat sanksi AS:

- Kontrak senilai 20 miliar dolar AS untuk menjual 110 pesawat Boeing ke Iran Air dan Aseman Airlines dibatalkan.

- Kontrak 19 miliar dolar AS untuk menjual 100 pesawat Airbus ke Iran dibatalkan. Hanya 3 pesawat yang dikirim ke Iran Air.

- Kontrak senilai 536 juta dolar AS untuk menjual 20 pesawat ATR ke Iran dibatalkan. Hanya 13 pesawat dikirim pada 5 Agustus.

- Perdagangan emas dan logam mulia lainnya dengan Iran dilarang. Pada masa lalu, emas digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli minyak Iran guna menghindari sanksi perbankan. Tahun fiskal 2017, terdapat 64,5 ton emas yang diterima Iran.

- Ekspor Industri karpet tenun Iran pun dilarang. Industri karpet Iran mengendalikan sekitar 30 persen pasar global. AS merupakan pasar terbesar dari produk karpet tersebut. Terdapat sekitar 2 juta warga Iran yang bekerja di industri karpet. Tahun fiskal 2017, Iran mengekspor 5.400 ton karpet senilai 424 juta dolar AS.

- Ekspor badam tak luput dari target sanksi AS. Iran dan AS merupakan pesaing utama dalam produksi badam dengan 85 persen pasar dunia tahunan. Pada 2016, Cina menjadi pembeli terbesar badam Iran. Pada Maret hingga Desember 2017, Iran berhasil mengekspor 96 ribu ton badam senilai 852 juta dolar AS.

- Pelarangan impor mobil. Iran adalah pasar mobil terbesar ke-12 pada 2017 (1,6 juta unit) dan memiliki pertumbuhan 18 persen dalam penjualan. Perusahaan Prancis, PSA, produsen mobil Puegeot, mengatakan akan meghentikan operasinya di Iran. PSA mengendalikan sekitar 34 persen pasar otomotif Iran.

Credit republika.co.id

Jerman Blokir Uang 400 Juta Dolar AS untuk Iran

Presiden Iran Hassan Rouhani

Foto: AP

Kebijakan bank sentral Jerman tersebut disambut baik Amerika.

CB, HAMBURG -- Bank sentral Jerman memblokir pengiriman uang tunai 400 juta dolar AS untuk Iran. Aksi ini tampaknya menjadi kemenangan tambahan bagi Amerika Serikat (AS) pascapemberlakuan sanksi untuk Teheran mulai Selasa (7/8).

Padahal, Iran kini tengah mengalami mata uang yang terdepresiasi dan penurunan situasi ekonomi. Karena itu, Teheran membutuhkan mata uang tunai terutama menjelang sanksi yang lebih banyak diberlakukan AS pada November 2018 mendatang.

Uang 400 juta dolar AS kini sedang dipegang Bank Perdagangan Eropa-Iran (EIH), bank milik Iran yang berkantor di Hamburg, Jerman. Menurut Fox News, Duta Besar AS untuk Berlin adalah orang yang memimpin kampanye untuk membujuk pemerintah Jerman untuk menghentikan pengiriman uang.

"Kami berterimakasih kepada mitra Jerman kami yang menyadari kebutuhan untuk bertindak," kata Duta Besar AS untuk Jerman Richard Grenell, seperti dikutip dari laman Al Arabiya, Rabu (8/8).

Aturan baru bank sentral Jerman yang menahan pengiriman uang ke Iran dijadwalkan efektif sejak 25 Agustus tahun ini. Kanselor Jerman Angela Merkel pernah berupaya mengirimkan 400 juta dolar ke rezim di Iran seiring dengan upaya Presiden AS Obama mengirimkan uang tunai 1,7 miliar dolar AS ke Teheran. Uang tersebut merupakan bagian dari uang tebusan bagi pelepasan sandera berkewarganegaraan Amerika yang ditahan ISIS di tahun 2016.

Presiden Trump memandang kebijakan pendahulunya tidak tepat. Amerika Serikat kini sudah menetapkan Iran sebagai negara sponsor aksi terorisme.

Presiden AS Donald Trump berjanji dan mengancam perusahaan yang melakukan bisnis dengan Iran akan akan dilarang berbisnis dengan negara adidaya tersebut. Larangan ini sudah banyak didengarkan perusahaan.

Mercedes-Benz contohnya, perusahaan ini telah mengumumkan pada Selasa bahwa pihaknya telah membekukan semua bisnis dengan Iran karena sanksi yang berlaku. Kemudian perusahaan Total juga mengatakan akan berhenti dari proyek gas South Pars jika tidak bisa mengamankan pembebasan dari sanksi AS. Sanksi AS memang menargetkan perdagangan logam, batu bara, perangkat lunak industri, dan sektor otomotif Iran.

Credit republika.co.id

Rusia Kecam Keputusan AS Jatuhkan Sanksi Baru pada Iran

MOSKOW - Rusia menyatakan kekecewaan atas keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menerapkan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran. Moskow dengan tegas mengutuk sanksi sepihak yang melangkahi keputusan Dewan Keamanan (DK) PBB dan mempengaruhi kepentingan negara-negara ketiga.

"Kami sangat kecewa dengan langkah-langkah yang diambil oleh Amerika Serikat untuk menerapkan kembali sanksi nasionalnya terhadap Iran," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (7/8).

"Kami mengutuk sanksi sepihak yang melangkahi keputusan Dewan Keamanan PBB, terutama ketika mereka memiliki sifat ekstrateritorial dan mempengaruhi kepentingan negara-negara ketiga, seperti dalam kasus sanksi terbaru AS terhadap Iran," sambungnya.

Kementerian itu menekankan bahwa pengenaan "gelombang" pertama sanksi AS terhadap Iran adalah sebuah upaya untuk mengganggu pelaksanaan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), yang juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran, menyusul penarikan sepihak Washington dari perjanjian itu.

"Ini adalah contoh nyata dari praktek lanjutan Washington yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, yang telah menginjak-injak hukum internasional," ungkapnya.

Terkait dengan sanksi AS, Komisi Eropa mengatakan UE akan memblokir sanksi tersebut. Ini dilakukan untuk melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan UE yang melakukan bisnis dengan Iran.

Amandemen terhadap Statuta Pemblokiran disetujui pada 16 Juli oleh Menteri Luar Negeri anggota UE. Undang-undang yang diperbarui itu diharapkan bisa membatalkan keputusan hukum dan tindakan administratif Washington dalam kerangka sanksi anti-Iran di wilayah Eropa. Oleh karena itu, undang-undang tersebut melarang perusahaan-perusahaan yang berbasis di UE untuk mematuhi sanksi AS.

Credit sindonews.com

Uni Eropa Bakal Blokir Sanksi AS Terhadap Iran

BRUSSELS - Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan menerapkan kembali dua gelombang baru sanksi terhadap Iran. Sanksi tersebut menyasar beberapa sektor ekonomi dan industri. Hal ini mendorong Uni Eropa (UE) mengambil tindakan balasan.

Dalam sebuah pernyataan, Komisi Eropa mengatakan UE akan memblokir sanksi AS terhadap Teheran. Ini dilakukan untuk melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan UE yang melakukan bisnis dengan Iran.

"Karena gelombang pertama dari sanksi AS yang dikenakan kembali ke Iran mulai berlaku, Statuta Pemblokiran yang diperbarui Uni Eropa mulai berlaku pada 7 Agustus untuk mengurangi dampaknya terhadap kepentingan perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang melakukan bisnis yang sah di Iran," kata komisi itu dalam rilisnya seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (7/8/2018).

Amandemen terhadap Statuta Pemblokiran disetujui pada 16 Juli oleh Menteri Luar Negeri anggota UE. Undang-undang yang diperbarui itu diharapkan bisa membatalkan keputusan hukum dan tindakan administratif Washington dalam kerangka sanksi anti-Iran di wilayah Eropa. Oleh karena itu, undang-undang tersebut melarang perusahaan-perusahaan yang berbasis di UE untuk mematuhi pembatasan AS.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis sebelumnya pada hari Senin, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini dan menteri luar negeri Prancis, Jerman, dan Inggris menyatakan penyesalan mereka atas penjatuhan kembali sanksi AS terhadap Iran. Sebelumnya sanksi itu telah dicabut sebagai bagian dari kesepakatan multilateral program nuklir Tehran.

Mereka lebih lanjut menjelaskan bahwa JCPOA telah bekerja, dan program nuklir Iran adalah damai sebagaimana ditegaskan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam 11 laporan berturut-turut.

Senator AS Richard Durbin dalam siaran pers menyatakan keprihatinan bahwa langkah Trump akan memecah Amerika Serikat dan sekutunya.

"Tindakan hari ini, sekali lagi, membuat AS melanggar kesepakatan ini (JCPOA)," kata Durbin.

"Ini berisiko membuka kembali konflik yang diselesaikan, dan akan memecah kami lebih jauh dari sekutu Eropa kami. Kebijakan luar negeri Presiden Trump adalah pertaruhan berbahaya dengan senjata nuklir," imbuhnya.

Perjanjian nuklir dengan Iran, Durbin menambahkan, telah bekerja, dan terus bekerja.

Credit sindonews.com

AS Minta Saudi dan Kanada Pulihkan Hubungan

Bendera Arab Saudi dan Kanada.

Foto: Al Bawaba

Saudi menyebut Kanada telah mengintervensi urusan dalam negerinya.

CB, WASHINGTON -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada Selasa (7/8) mendesak Kanada dan Arab Saudi untuk menggunakan jalur diplomasi dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Hubungan kedua negara memanas, setelah Saudi menyebut Kanada telah mengintervensi urusan dalam negerinya.

"Kedua belah pihak perlu menyelesaikan masalah ini secara diplomatis. Kami tidak dapat melakukannya untuk mereka, mereka harus menyelesaikannya bersama-sama," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert.

Menurut Nauert, AS telah berbicara dengan negara Arab itu tentang hak asasi manusia dan masalah lainnya. Kanada berencana meminta bantuan dari Uni Emirat Arab dan Inggris atas perselisihan ini.

Nauert tidak menjelaskan mengapa AS tidak memihak negara tetangganya, Kanada dalam perselisihan itu. Ia hanya mengatakan, AS telah membahas permasalahan itu dengan Arab Saudi.

"Kami akan mendorong pemerintah Arab Saudi secara keseluruhan untuk mengatasi dan menghormati proses hukum dan juga mempublikasikan informasi tentang beberapa kasus hukumnya," tambahnya.

Washington menyebut Kanada dan Arab Saudi sebagai sekutu dekat. Pada Senin (6/8), Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengkritik seruan Kanada agar Arab Saudi membebaskan aktivis masyarakat sipil yang telah ditangkap.

Pada Ahad, Arab Saudi memanggil kembali duta besarnya untuk Kanada, membekukan perdagangan dan investasi baru dan mengusir duta besar Kanada. Pada Selasa (7/8), Saudi Arabian Airlines, yang juga dikenal sebagai Saudia menangguhkan penerbangan ke dan dari Toronto.

Kebebasan perempuan saudi

Pihak manajemen maskapai mengatakan, setiap tiket yang dibatalkan akan diterima tanpa biaya pembatalan. Mereka menyatakan akan melakukan segala upaya untuk mencari solusi bagi penumpang yang telah memesan penerbangan ke atau dari Kanada.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan tidak menerima bentuk intervensi apapun terkait permasalahan dalam negeri mereka. Kementerian menegaskan jika pernyataan pemerintah Kanada merupakan serangan bagi kerajaan Arab Saudi.
Terkait hal tersebut, pemerintah setempat meminta Duta Besar Kanada untuk meninggalkan negara dalam waktu 24 jam. Pemerintah Arab Saudi juga memiliki hak untuk mengambil tindakan lebih lanjut terkait masalah tersebut.

Pemerintah Kanada sebelumnya menyoroti soal persoalan HAM di Saudi. Belasan aktivis hak perempuan dilaporkan telah ditargetkan sejak Mei. Sebagian besar mereka yang ditangkap karena mengkampanyekan hak untuk mengemudi dan mengakhiri sistem perwalian laki-laki. Sistem perwalian yang berlaku di Saudi mengharuskan perempuan untuk mendapatkan persetujuan dari kerabat laki-laki untuk sebuah keputusan besar.

Credit republika.co.id

UAE sampaikan solidaritas untuk lawan "campur tangan asing"

Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab. (Pixabay/dniyer)

Dubai, UAE (CB) - Uni Emirat Arab (UAE) pada Senin (6/8) menyampaikan "penolakan tegasnya" terhadap setiap campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Arab Saudi, kata Kantor Berita UAE, WAM.

UAE dengan kuat mendukung setiap tindakan atau kebijakan yang mungkin dilakukan atau disahkan oleh Arab Saudi berkaitan dengan urusan dalam negerinya, kata Kementerian Urusan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional di dalam satu pernyataan.

Pernyataan UAE tersebut, sekutu utama regional Arab Saudi, dikeluarkan sehari setelah Arab Saudi memutuskan untuk mengusir duta besar Kanada dan menarik duta besarnya, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

Kanada telah mengecam penangkapan belum lama ini oleh Arab Saudi atas pegiat hak asasi perempuan, demikian Saudi Press Agency.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan di dalam satu pernyataan Duta Besar Kanada untuk Arab Saudi Dennis Horak dinyatakan sebagai persone non grata dan harus meninggalkan Kerajaan itu dalam waktu 24 jam.

"UAE dengan solidaritas mendukung Riyadh dalam menghadapi setiap campur tangan asing yang bisa merusak kedaulatannya," kata pernyataan UAE tersebut.

Credit antaranews.com

Saudi akan pindahkan 12.000 mahasiswa dari Kanada

Bendera Arab Saudi (en.wikipedia.org)

Riyadh (CB) - Arab Saudi berencana memindahkan 12.000 mahasiswa Arab Saudi dan anggota keluarga mereka dari Kanada ke negara lain seperti Amerika Serikat, sebagai protes terhadap pernyataan Kanada baru-baru ini, kata seorang pejabat senior, Senin (6/8).

Wakil Menteri Pendidikan Jassir Sulaiman mengatakan kepada stasiun TV Al Ekhbariya bahwa proses pemindahan akan berlangsung dengan "pertimbangan tinggi kepentingan pendidikan dan kepentingan umum mahasiswa", demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

Arab Saudi pada Senin membekukan hubungan dengan Kanada sehubungan dengan pernyataan menteri urusan luar negeri Kanada dan Kedutaan Besar Kanada di Riyadh mengenai pegiat sipil yang telah ditahan. Pemerintah Kanada mendesak Pemerintah Arab Saudi agar segera membebaskan pegiat Kanada itu.

Kerajaan Arab Saudi meminda utusan Kanada meninggalkan negeri tersebut dalam waktu 24 jam, membekukan penanaman modal antara kedua negara itu, dan memanggil duta besarnya dari Kanada untuk berunding.

Sementara itu, media berita daring lokal Sabq mengatakan ada juga instruksi untuk menghentikan pengiriman pasien Arab Saudi ke Kanada untuk dirawat.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Senin menyatakan Kerajaan tersebut takkan menerima campur-tangan apapun dan akan bereaksi secara tegas.

Credit antaranews.com

Selasa, 07 Agustus 2018

Taiwan Naikkan Anggaran Pertahanan 2019

Presiden baru Taiwan, Tsai Ing-wen menghadiri upacara pelantikannya di Istana Kepresidenan di Taipei, Taiwan, 20 Mei 2016. Tsai dipilih menjadi Presiden Taiwan di saat hubungan negeri itu dengan China terus memburuk. REUTERS

CB, Jakarta - Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, sedang berupaya merampungkan anggaran pengeluaran Angkatan Bersenjata Taiwan. Proposal anggaran pengeluaran bidang pertahanan Taiwan untuk 2019 naik 5.6 persen atau menjadi Tw$ 346 miliar atau setara Rp 163 triliun.
Rencananya, proposal anggaran ini akan disorongkan kepada parlemen sebelum memasuki masa reses musim panas 2018. Peningkatan anggaran bidang pertahanan ini naik menyusul memburuknya hubungan Taiwan dengan Cina. Beijing menilai Taiwan sebagai daerah istimewa khusus yang tak terpisahkan dari Cina dan akan seperti ini selamanya, bahkan lewat kekuatan militer jika terpaksa.
"Ada banyak perubahan terkait perkembangan situasi internasional, kawasan dan keamanan negara kami dihadapkan pada lebih banyak ancaman yang semakin rumit dan jelas," kata Tsai, seperti dikutip dari pada Senin, channelnewsasia.com, 6 Agustus 2018

Kendaraan militer Taiwan M56 mengeluarkan asap saat latihan militer Han Kuang, yang mensimulasikan Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) yang menyerang pulau itu, di Pangkalan Udara Ching Chuan Kang, Taichung, Taiwan, Kamis, 7 Juni 2018. REUTERS/Tyrone Siu

Cina telah meningkatkan tekanan kepada Taiwan sejak Presiden Tsai berkuasa dua tahun lalu atau persisnya saat pemerintahn Tsai menolak menjadi bagian dari Cina. Semenjak itu, Taiwan telah meningkatkan latihan udara dan laut, termasuk lima latihan militer di selat Taiwan pada April 2018.Pada 2017, anggaran pengeluaran bidang pertahanan Taiwan sebesar Tw$ 18.3 miliar atau sekitar 2.16 persen dari GDP wilayah itu. Sedangkan pada 2018, anggaran pengeluaran naik 1.9 persen dibanding tahun lalu menjadi Tw$ 327.7 miliar. Tsai mengatakan anggaran untuk 2019 akan dialokasikan untuk proyek-proyek bidang pertahanan. Taiwan ingin mengembangkan sistem pertahanan, khususnya wilayah perairan.
Amerika Serikat pada 2017 setuju untuk memberikan izin penjualan teknologi kapal selam kepada Taiwan. Kendati Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi dengan Taipe, namun Amerika Serikat tetap menjadi sekutu terbesar dan pemasok senjata ke Taiwan.

Credit tempo.co

Dianggap Musuh Potensial, Medvedev Sebut Rusia Jadi Target NATO

MOSKOW - Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev mengatakan, NATO memandang Rusia sebagai musuh potensial. Ditambahkannya, kemampuan militer aliansi bentuk Amerika Serikat (AS) itu, termasuk triad nuklir, menargetkan Rusia.

"Apa pun yang dikatakan rekan-rekan kami dari aliansi, negara-negara NATO masih menganggap Rusia sebagai musuh potensial. Dan cukup jelas bahwa kemampuan militer mereka, termasuk triad nuklir, menargetkan Rusia," kata Medvedev dalam wawancara dengan surat kabar Kommersant Rusia.

"Ini juga menyangkut senjata non nuklir NATO dan kekuatan nuklir taktis, yang mulai memainkan peran senjata strategis begitu mereka ditempatkan di dekat perbatasan Rusia," imbuh Medvedev seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (7/8/2018).

Menurut Medvedev kemampuan seperti itu dapat menyebabkan kerusakan "kolosal", mencatat Rusia harus memahami bagaimana menghadapi kekuatan-kekuatan ini.

Dmitry Medvedev mencatat bahwa Rusia akan siap bekerja sama dengan Amerika Serikat jika Washington menunjukkan kesediaannya untuk melanjutkan hubungan dengan Moskow.

"Pintu masih terbuka. Terutama mengingat bahwa bukan kita yang memulai kampanye sanksi, berbagai pembatasan, pengusiran diplomat, pengenaan langkah-langkah ekonomi. Ini (Amerika Serikat) bisa membuat langkah yang akan menunjukkan bahwa ia ingin melanjutkan hubungan. Kami siap untuk ini," ujar Medvedev.

Perdana Menteri Rusia itu juga mengatakan bahwa inisiatif untuk menandatangani Perjanjian Keamanan Eropa selalu dapat dihidupkan kembali tetapi kemauan politik diperlukan.

"Semuanya bisa dihidupkan kembali tetapi kehendak itu diperlukan," ujar Medvedev menjawab pertanyaan mengenai prakarsa Perjanjian Keamanan Eropa.

Pada bulan Juni 2008, Medvedev, yang menjabat sebagai presiden Rusia saat itu, mengusulkan untuk mengembangkan perjanjian keamanan Eropa yang baru antara Rusia, Uni Eropa, NATO dan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO). Namun perjanjian itu masih belum ditandatangani hingga saat ini.

Credit sindonews.com

230 Gempa Susulan Guncang Lombok, Dini Hari Tercatat 5,5 SR

Rombongan wisatawan Gili Trawangan mengantre dievakuasi. (Foto: Puspen TNI)

Jakarta, CB -- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat telah terjadi 230 kali gempa susulan pascagempa bumi 7,0 SR yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (5/8).

Informasi dari Kepala Bagian Humas BMKG Hary Tjatmiko yang diterima di Jakarta, Selasa, dari 230 kali gempa susulan yang terjadi hingga pukul 07.00 WITA tersebut 16 kali gempa yang dirasakan kuat.

Tercatat terjadi gempa bumi susulan berkekuatan 5,5 SR pada pukul 01.21 WIB di wilayah Sumbawa dengan episenter terletak pada 8.18 Lintang Selatan dan 116.29 Bujur Timur dengan kedalaman 10 kilometer.

Sementara gempa bumi dengan kekuatan yang semakin kecil juga terus terjadi setelahnya. Tercatat pada pukul 04.00 hingga pukul 06.00 WITA terjadi sembilan kali gempa susulan.

BMKG memperkirakan gempa bumi susulan masih akan terus terjadi hingga beberapa pekan ke depan.

Gempa berkekuatan 5,5 SR terjadi pada dini hari sekitar pukul 01.21 WIB berpusat di laut, 21 km Timur Laut Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa (7/8).

Sebelumnya, gempa bumi 5,4 Skala Richter (SR) juga terjadi di kawasan tersebut pada Senin (6/8) pukul 22.50 WIB atau 23.50 Wita.

Gempa 5,4 SR itu berpusat di laut, 23 km Barat Laut Mataram, Nusa Tenggara Barat. Koordinat pusat gempa di 8.37 Lintang Selatan - 116.04 Bujur Timur dengan kedalaman 10 Km.

Gempa susulan terus mendera wilayah Lombok sejak gempa bumi berkekuatan 7,0 SR terjadi di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat pada pukul 18.46 WIB pada Minggu (5/8) petang.

Data sementara Badan Nasional Penangggulangan Bencana hingga Senin sore, korban meninggal akibat gempa 7,0 SR tersebut mencapai 98 orang.

Gempa bumi 7,0 SR yang melanda Lombok dan Sumbawa juga dirasakan hingga ke Bali dan Jawa Timur.

Gempa tersebut disebut BMKG sebagai gempa utama dari rangkaian gempa yang terjadi di Lombok sebelumnya pada 29 Juli 2018.

Credit cnnindonesia.com