Selasa, 27 Maret 2018

14 negara Uni Eropa serempak usir diplomat Rusia

Sergei Skripal, mantan agen dinas rahasia Rusia yang membelot ke Inggris, dan baru-baru ini mendadak sakit keras karena terpapar zat berbahaya. (Reuters)

Varna, Bulgaria (CB) - Empat belas negara Uni Eropa, Senin, serempak mengusir diplomat Rusia di negara mereka masing-masing, kata seorang pejabat teras Uni Eropa setelah organisasi regional ini pekan lalu menyatakan akan sejalan dengan Inggris dalam menyalahkan Rusia berada di balik peracunan seorang mantan mata-mata Rusia.

"Sudah dilakukan hari ini, empat belas negara angota telah memutuskan untuk mengusir diplomat Rusia," kata Presiden Dewan Eropa Donald Tusk seperti dikutip Reuters dalam jumpa pers di Varna, Bulgaria.

"Langkah-langkah berikutnya, termasuk sanksi yang lebih jauh di dalam kerangka Uni Eropa, tidak bisa dikesampingkan dalam beberapa hari dan pekan ke depan," sambung Tusk.

Credit antaranews.com

Senin, 26 Maret 2018

Demonstran Thailand Tuntut Tentara Cabut Dukungan ke Junta

Junta militer Thailand

Junta mengambil alih kekuasaan setelah kudeta Mei 2014.

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Lebih dari 300 demonstran pro-demokrasi berunjuk rasa di depan gerbang markas tentara di Bangkok. Mereka meminta tentara untuk menarik dukungan terhadap dewan pemerintahan yang didirikan oleh milter atau junta.

Junta mengambil alih kekuasaan setelah kudeta Mei 2014. Namun para pengunjuk rasa juga tidak ingin pengambilalihan militer lainnya.

"Kami menginginkan transisi damai. Sudah waktunya bagi tentara dan seluruh masyarakat Thailand untuk berhenti mendukung junta dan memihak rakyat," ujar salah satu pemimpin aksi, Rangsiman Roma.

Ini adalah salah satu aksi protes terbesar dalam gelombang protes terbaru. Prajurit di markas tentara menolak untuk menanggapi demonstran.

Pawai dimulai di Universitas Thammasat, Bangkok. Polisi yang tidak bersenjata berusaha menghalangi para demonstran yang menuju ke markas tentara. Demonstran membakar dupa dan berorasi untuk memperkuat pesan mereka.

"Bagi Anda yang ada di rumah, bergabunglah dengan kami sampai kami bisa memenangkan perang ini. Sampai kami mendapatkan apa yang kami inginkan," kata aktivis mahasiswa Sirawith Seritiwat, yang juga dikenal sebagai Ja New.

Para pengunjuk rasa menginginkan junta mengadakan pemilihan pada November 2018 seperti yang dijanjikan tahun lalu. Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengatakan pemungutan suara tidak akan terjadi sampai awal 2019. Ini penundaan terbaru untuk pemungutan suara yang semula direncanakan pada 2015.

Para pengunjuk rasa juga marah dengan skandal korupsi, khususnya penyelidikan terhadap koleksi jam tangan mewah Wakil perdana menteri dan Menteri Pertahanan, Prawit Wongsuwan. Bulan lalu, petisi publik menuntut dia untuk berhenti.

Prawit mengatakan dia meminjam arloji teman-temannya. Namun ia bersedia mengundurkan diri jika masyarakat menginginkannya.

"Ada terlalu banyak korupsi. Kami membutuhkan demokrasi kembali sekarang," kata seorang mantan marinir ThailandMike Pisek (70).

Walaupun unjuk rasa dipimpin oleh mahasiswa namun kebanyakan peserta berusia 60 atau 70 tahun. Para pemimpin demonstrasi mengatakan mereka tidak merencanakan lebih banyak aksi sampai Mei atau mendekati peringatan empat tahun kudeta 2014.

Tentara mengaku mengambil alih kekuasaan untuk mengakhiri protes jalanan selama berbulan-bulan pada 2013 dan 2014 di Bangkok yang dipimpin oleh Komite Reformasi Demokrasi Rakyat (PDRC).

Credit republika.co.id

Rusia Bantah Bantu Taliban Afghanistan

KABUL - Rusia membantah tudingan komandan NATO di Afghanistan yang menyebut Moskow mendukung bahkan memasok senjata ke Taliban. Tudingan ini menjadi warna dalam ketegangan atas keterlibatan Moskow dalam konflik.

Dalam sebuah wawancara, Jenderal John Nicholson mengatakan, Rusia telah bertindak untuk melemahkan upaya Amerika Serikat (AS) di Afghanistan meskipun ada kepentingan bersama dalam memerangi terorisme dan narkotika. Ia menyebut ada indikasi bahwa Moskow memberikan dukungan keuangan dan bahkan senjata.

"Kami telah membawa senjata ke markas ini dan diberikan kepada kami oleh para pemimpin Afghanistan dan mengatakan ini diberikan oleh Rusia kepada Taliban," katanya.

Sebuah pernyataan dari kedutaan Rusia di Kabul menepis komentar itu, menyebutnya sebagai "omong kosong". Pernyataan ini sekaligus mengulangi bantahan sebelumnya oleh para pejabat Rusia.

"Sekali lagi, kami bersikeras bahwa pernyataan seperti itu benar-benar tidak berdasar dan meminta para pejabat untuk tidak berbicara omong kosong," kata kedutaan Rusia seperti dikutip dari Reuters, Minggu (25/3/2018).

Para komandan AS, termasuk Nicholson, telah mengatakan pada beberapa kesempatan selama tahun lalu bahwa Rusia mungkin memasok senjata ke Taliban. Meskipun begitu, tuduhan ini tidak dibarengi dengan bukti yang dipublikasikan.

Komentar Nicholson juga muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara anggota NATO dan Moskow terkait kasus Sergei Skripal. Skripal adalah mantan agen intelijen Rusia yang kini berada dalam kondisi kritis setelah diracun dengan zat saraf langka di Inggris.

Para pejabat Rusia mengatakan bahwa kontak terbatas mereka dengan Taliban ditujukan untuk mendorong pembicaraan damai dan menjamin keselamatan warga Rusia. Moskow menawarkan untuk membantu mengoordinasikan pembicaraan damai di Afghanistan.

Para pejabat Taliban mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok itu telah memiliki hubungan yang signifikan dengan Moskow sejak setidaknya 2007. Taliban menambahkan bahwa keterlibatan Rusia tidak melampaui dukungan moral dan politik.

Moskow sangat kritis terhadap AS dan NATO atas penanganan perang di Afghanistan. Namun, pada awalnya, Rusia membantu menyediakan helikopter untuk militer Afghanistan dan menyetujui rute pasokan untuk bahan koalisi melalui Rusia.

Sebagian besar kerja sama itu telah runtuh ketika hubungan antara Rusia dan Barat memburuk dalam beberapa tahun terakhir atas konflik di Ukraina dan Suriah.

Credit sindonews.com

Bolton, Penasihat Keamanan Baru Trump yang Anti-Korut

Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menunjuk John Bolton sebagai penasihat keamanan nasional menggantikan HR McMaster menuai sejumlah kontroversi. (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

Jakarta, CB -- Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menunjuk John Bolton sebagai penasihat keamanan nasional menggantikan HR McMaster menuai sejumlah kontroversi.

Hal ini lantaran Bolton, mantan duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)tersebut dikenal sebagai pengamat garis keras.

Pria 69 tahun itu dikenal sangat mengedepankan pendekatan agresif militer dalam menghadapi "musuh". Lewat akun Twitter-nya dia menentang pertemuan Trump dengan Kim Jong-un dengan menyebut bahwa berbicara dengan Korut tidak akan menghasilkan apa-apa.

Penunjukan Bolton pun lantas memunculkan kekhawatiran bagaimana kelanjutan rencana dialog Washington dengan Korea Utara menjelang pertemuan puncak antara Trump dan Kim Jong-un, Mei nanti.

"Sekarang saya khawatir," ucap Megan Stifel, mantan staf Dewan Keamanan Nasional era pemerintahan Barack Obama, merespons berita penunjukkan Bolton melalui Twitter seperti dikutip CNN, Jumat (23/3).

Dalam wawancaranya kepada The Wall Street Journal, Februari lalu, Bolton mengatakan AS seharusnya bisa menyerang Korut sebagai pencegahan dan upaya menghentikan ancaman senjata nuklir negara itu.

Bolton juga menganggap berdialog dengan Pyongyang merupakan langkah yang sia-sia.

Selain isu Korut, selama ini Botlon juga dikenal menolak keras kesepakatan perjanjian nuklir AS dengan Iran yang disepakati Presiden Obama 2015 lalu.

Bolton kerap mendesak pemerintah untuk mengabaikan perjanjian nuklir tersebut. Dikutip USA Today, majalah The American Conservative bahkan mengatakan "Bolton telah bertahun-tahun terobsesi mendorong AS berperang melawan Iran."

Dia juga terkenal dengan pandangannya yang anti-China dan Rusia. Ketika Trump berupaya memperkuat relasinya dengan Moskow, Bolton malah meremehkan Rusia.

"Pemilu terbaru Rusia kemarin menjadi kesempatan Presiden Vladimir Putin berlatih mengintervensi pemilunya sendiri agar bisa lebih baik lagi mencampuri pemilu di negara lainnya," kata Bolton beberapa waktu lalu.

Sejumlah anggota Kongres pun mempertanyakan pilihan Trump yang jatuh pada Bolton ini karena menyangkut jabatan krusial di Gedung Putih.

"Ini bukan pilihan yang bijak. Bolton tidak memiliki kriteria untuk menjadi Penasihat Keamanan yang efektif," ujar Senator Demokrat Jack Reed melalui pernyataan.

Nama Bolton telah lama dikenal di antara pejabat publik di Washington. Dia bahkan pernah berniat mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Republik pada 2016.

Bolton pernah ditunjuk Presiden George W Bush untuk menjadi dubes AS untuk PBB meski dirinya merupakan salah satu kritikus paling vokal terhadap organisasi internasional itu.

Bolton bahkan pernah berkata bahwa PBB merupakan organisasi internasional antar-pemerintah yang paling tidak effisien.

Lebih lanjut, terpilihnya Bolton dianggap sejumlah pihak semakin menegaskan bahwa pemerintahan Trump masih akan menggunakan pendeketan tegas terutama opsi militer dalam menghadapi ancaman AS, terutama Korut dan Iran.

"Bolton telah lama mendukung tindakan pencegahan termasuk opsi militer untuk menghadapi Korut. Pengangkatannya sebagai Penasihat Keamanan Nasional memberikan sinyal kuat bahwa Presiden Trump tetap membuka opsi militer dalam hal tersebut," kata Abraham Denmark, wakil asisten menteri pertahanan untuk Asia Timur era Presiden Obama.

"Terpilihnya Bolton juga mengindikasikan bakal ada pendekatan yang lebih konfrontatif terhadap China. Perang dagang AS dan China mungkin hanya permulaan dari kompetisi geopolitik yang lebih luas lagi," kata Denmark seperti dikutip Reuters.
Namun dalam wawancara Fox News terbaru, Bolton menyatakan pernyataan-pernyataan keras dia sebelumnya telah menjadi 'masa lalu'. "Yang penting sekarang adalah apa yang dikatakan Presiden," kata Bolton dalam wawancara Fox News "The Story" seperti dilansir CNN, Jumat (23/3).

Credit cnnindonesia.com

Empat Bandara di Arab Saudi Diserang Rudal Balistik

Gerilyawan Houthi (ilustrasi)

Foto: EPA/Yahya Arhab

Rudal balistik jarak jauh ini ditembakkan oleh kelompok gerilyawan Houthi.

CB, SANA'A -- Gerilyawan Syiah Yaman, Houthi, menembakkan beberapa rudal balistik jarak jauh ke empat bandar udara (bandara) di Arab Saudi, demikian satu pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita yang dikuasai Houthi, Saba. Satu rudal balistik ditembakkan ke arah Bandar Udara Internasional Raja Khaled di bagian utara Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh.

Rudal kedua ditujukan ke Bandar Udara Internasional Abha di Provinsi Asir di bagian barat-daya Arab Saudi. Rudal ketiga, tambah pernyataan tersebut, ditembakkan ke arah Bandar Udara Internasional di Provinsi Jizan, bagian selatan Arab Saudi.

Sementara itu, rudal keempat ditembakkan ke arah bandar udara regional di Provinsi Najran, bagian tenggara Arab Saudi. "Tindakan tersebut adalah reaksi terhadap instruksi dari pemimpin revolusi Abdul-Malik Al-Houthi," kata kelompok Syiah Yaman itu di dalam pernyataan tersebut.

"Serangan rudal itu juga adalah pembalasan terhadap koalisi pimpinan Arab Saudi karena menggunakan semua senjata dalam perang mereka melawan rakyat Yaman," tambah kelompok tersebut.

Kelompok yang menguasai sebagian besar provinsi Yaman Utara itu juga mengatakan petempurnya menembakkan beberapa rudal balistik lagi ke beberapa sasaran lain di Arab Saudi, tapi tidak menyebutkan nama sasaran mereka.

Serangan rudal tersebut dilancarkan tak lama setelah pemimpin milisi Houthi, Abdul-Malik Al-Houthi, berpidato melalui televisi untuk memperingati tahun ketiga perang antara kelompok itu dan Pemerintah Yaman yang diakui masyarakat internasional dan didukung oleh pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi. Di dalam pidatonya, Abdul-Malik berikrar akan meningkatkan serangan rudal balistik terhadap Arab Saudi.

Gerilyawan Al-Houthi telah menembakkan ratusan rudal balistik ke arah kota besar Arab Saudi, tapi sebagian besar dicegat oleh pasukan pertahanan udara Arab Saudi. Sejauh ini, perang telah menewaskan lebih dari 10 ribu orang Yaman, kebanyakan warga sipil, dan mendorong negara Arab tersebut ke ambang kelaparan massal.

Credit republika.co.id

Hamas: Serangan Udara Israel Bentuk Teror ke Warga Sipil

Bangunan hancur akibat serangan udara Israel.

Foto: EPA/Mohammed Saber

Serangan terjadi setelah empat orang Palestina berhasil melewati perbatasan di Gaza.

CB, GAZA -- Pasukan Israel telah menargetkan markas Hamas dengan empat serangan pada Ahad (25/3) di kota selatan Rafah di Jalur Gaza. Serangan ini menyebabkan kerusakan properti.

Dilansir Aljazirah, Ahad (25/3), tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Hamas Fawzi Barhoum mengatakan serangan udara mencerminkan krisis pendudukan Israel, yang dimaksudkan untuk meneror warga sipil.

Israel mengatakan serangan terjadi setelah sebuah operasi di mana empat orang Palestina berhasil melewati pagar perbatasan timur ke jalur Gaza pada Sabtu. Menurut sumber setempat, orang-orang itu berusaha merusak peralatan Israel yang mengoperasikan penghalang bawah tanah, yang sedang dibangun untuk menghentikan orang-orang Palestina menggali terowongan

Media Israel melaporkan empat orang Palestina telah mencoba membakar crane konstruksi, sebelum mereka mundur kembali ke darata setelah unit militer Israel mendekati mereka. Penghalang tanah beton, yang dibangun pemerintah Israel di perbatasan Jalur Gaza, diharapkan akan selesai pertengahan 2019.

Sensor gerak yang dirancang untuk mengidentifikasi pekerjaan penerowongan juga akan dipasang. Bagi warga Palestina yang tinggal di Gaza, terowongan dilihat sebagai jalur hidup untuk melawan blokade udara, angkatan laut dan darat yang telah ada sejak 2007.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir banyak terowongan yang dihancurkan oleh Israel dan Mesir. Mereka mengklaim terowongan itu digunakan untuk menyelundupkan senjata untuk Hamas, yang telah memerintah Gaza selama satu dekade terakhir.

Credit republika.co.id

Israel Kembali Targetkan Hamas dalam Serangan Terbaru

Pesawat militer dengan bendera Israel dibelakangnya.

Foto: israelforum.com

Militer Israel menyerang komplek militer milik Hamas di Rafah.

CB, GAZA -- Pasukan Israel dilaporkan melakukan serangan di wilayah selatan Jalur Gaza pada Sabtu (24/3) malam. Mereka meunding terdapat empat warga Palestina yang telah melanggar ketentuan dengan melintasi perbatasan secara ilegal.

Militer Israel kemudian menyerang komplek militer milik pihak berwenang Hamas di Rafah. Dari laporan media Haaretz, warga Palestina yang melintasi perbatasan secara ilegal juga membawa botol-botol yang mudah dibakar dan menuju Israel, melalui Kibbutz Kissufim.

Kamu akan terus menggagalkan semua upaya untuk mencelakakan Israel dan melawan dengan keras mereka yang ingin menyakiti warga kami, ujar pernyataan tentara Israel melalui jejaring sosial Twitter seperti dilansir Al Araby, Ahad (25/3).

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa Hamas bertanggung jawab atas semua agresi yang datang dari Jalur Gaza. Pekan lalu, militer Israel dilaporkan telah meluncurkan serangan udara yang menargetkan fasilitas di bawah tanah milik Hamas.

Serangan udara itu datang sebagai balasan atas terjadi ledakan dengan alat rakitan di perbatasan utara Jalur Gaza dan Israel. Menurut Israel, tindakan ini ditujukan untuk pasukan perbatasan mereka yang menjaga daerah-daerah titik utama.

Sejumlah faksi di Palestina telah memperingatkan eskalasi agresi Israel di Gaza dapat memicu episode konflik terbaru yang mengerikan antara Israel dan Palestina. Hamas telah meminta agar Israel segera mengakhiri pengepungan yang melumpuhkan Gaza.

Credit republika.co.id

Mantan Pemimpin Katalan Ditahan di Jerman

Carles Puigdemont.

Foto: EPA-EFE/JORDI BEDMAR

Puigdemont ditahan setelah lima bulan meninggalkan Spanyol.

CB, BERLIN -- Mantan pemimpin Katalan Carles Puigdemont ditahan pada Ahad (25/3) di Jerman. Puigdemont ditahan setelah lima bulan meninggalkan Spanyol. Ia menghadapi tuntutan hingga 25 tahun penjara karena mengorganisasi referendum yang dianggap pemerintah Spanyol ilegal tahun lalu.

Puigdemont memasuki Jerman dari Denmark setelah meninggalkan Finlandia pada Jumat. Polisi akan memulai proses ekstradisi yang diminta oleh Spanyol.

Penahanan Puigdemont memperburuk krisis Katalan. Kelompok pro-kemerdekaan Katalan menyerukan dukungan kepada Puigdemont di luar kantor delegasi Komisi Eropa dan konsulat Jerman.

Polisi Jerman mengatakan mereka telah menangkap Puigdemont di negara bagian utara Schleswig-Holstein dengan surat perintah penangkapan Eropa yang dikeluarkan oleh Spanyol. Dalam sebuah pernyataan, polisi mengatakan Puigdemont ditahan di dekat bagian jalan raya A7 yang memotong negara dari kota Flensburg dekat perbatasan Denmark.

Polisi tidak mengatakan secara pasti di mana Puigdemont ditahan. Tetapi pers Spanyol mengatakan dia berada di kantor polisi di kota terdekat Schuby.

Majalah Jerman, Focus melaporkan, intelijen Spanyol memberi tahu polisi federal BKA bahwa Puigdemont sedang dalam perjalanan dari Finlandia ke Jerman. Dia tiba di Finlandia pada Kamis untuk bertemu anggota parlemen dan menghadiri konferensi. Tidak jelas apakah Puigdemont akan segera diekstradisi dari Jerman.

Kantor kejaksaan Spanyol mengatakan pada Ahad bahwa pihaknya bekerja sama dengan rekan-rekan di Jerman dan lembaga Uni Eropa untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan dalam membuat surat perintah penangkapan Eropa untuk Puigdemont.

Sistem surat perintah penangkapan Eropa yang berlaku sejak 2004 mempermudah negara-negara UE untuk menuntut ekstradisi dari negara-negara Uni Eropa lainnya.

Puidgemont dapat membawa kasusnya ke pengadilan tertinggi Jerman, yang pada 2005 memblokir ekstradisi ke Spanyol atas surat perintah penangkapan Uni Eropa untuk seorang tersangka al-Qaeda Jerman-Suriah.

Mahkamah Agung Spanyol memutuskan pada Jumat bahwa 25 pemimpin Katalan akan diadili atas pemberontakan, penggelapan, atau ketidakpatuhan terhadap negara. Hakim Mahkamah Agung Pablo Llarena juga mengirim lima pemimpin separatis ke penjara pra-sidang. Penahanan mereka memicu protes di seluruh wilayah Katalunya.

Credit republika.co.id

PM Turki: Rudal Patriot AS Bukan Alternatif untuk S-400 Rusia

ANKARA - Perdana Menteri (PM) Turki Binali Yıldırım mengatakan, sistem rudal Patriot Amerika Serikat (AS) bukanlah alternatif untuk pembelian sistem rudal pertahanan S-400 Rusia yang sudah disepakati Ankara dengan Moskow.

Komentar itu muncul setelah para diplomat Turki berencana melanjutkan pembahasan pembelian sistem rudal Patriot selama berkunjung ke AS beberapa hari ke depan.

”Turki adalah anggota NATO, sehingga perbatasan NATO dimulai dengan perbatasan selatan Turki. Kami melihat setiap upaya untuk melindungi perbatasan selatan Turki dengan hangat,” kata PM Yıldırım.

”Meskipun ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Suriah, Washington masih merupakan sekutu kami. Sistem rudal Patriot AS bukanlah alternatif untuk S-400,” ujarnya, seperti dikutip dari Yeni Safak, semalam (24/3/2018).

Seperti diberitakan sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksou mengonfirmasi upaya Ankara untuk melanjutkan pembicaraan dengan AS mengenai pembelian sistem rudal Patriot.

”Saya dapat mengatakan bahwa diskusi kami dengan AS mengenai sistem rudal Patriot terus berlanjut,” kata Aksoy dalam konferensi pers di ibu kota Ankara, hari Jumat lalu.

Upaya Ankara melanjutkan pembahasan pembelian sistem rudal Patriot dengan Washington itu diumumkan setelah sekelompok anggota parlemen AS, yang dipimpin oleh Senator Bob Menendez, merekomendasikan ancaman sanksi untuk Ankara karena sedang dalam proses pembelian sistem rudal pertahanan S-400 Rusia. Rekomendasi itu disampaikan dalam surat kepada Departemen Luar Negeri AS tertanggal 17 Maret 2018.

Dalam surat tersebut, para senator menyatakan bahwa setiap pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia, termasuk oleh Turki, harus mengarah pada tindakan sanksi di bawah Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) atau UU Sanksi Pencegahan Musuh Amerika.

Credit sindonews.com

Beli S-400 Rusia Diancam, Turki Isyaratkan Beli Rudal Patriot AS

ANKARA - Turki telah diancam akan dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat (AS) karena sedang dalam proses pembelian sistem rudal pertahanan S-400 Rusia. Setelah mendapat ancaman tersebut, Ankara akan membahas pembelian sistem rudal Patriot buatan Washington.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy mengonfirmasi rencana pembelian sistem pertahanan buatan Amerika tersebut.

Menurut laporan surat kabar lokal, Aksoy diperkirakan akan membahas rencana itu selama kemungkinan kunjungannya ke AS minggu depan.

Laporan ini muncul setelah sekelompok anggota parlemen AS, yang dipimpin oleh Senator Bob Menendez, merekomendasikan ancaman sanksi untuk Ankara karena sedang dalam proses pembelian sistem rudal pertahanan S-400 Rusia. Rekomendasi itu disampaikan dalam surat kepada Departemen Luar Negeri AS tertanggal 17 Maret 2018.

Dalam surat tersebut, para senator menyatakan bahwa setiap pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia, termasuk oleh Turki, harus mengarah pada tindakan sanksi di bawah Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) atau UU Sanksi Pencegahan Musuh Amerika.

”Saya dapat mengatakan bahwa diskusi kami dengan AS mengenai sistem rudal Patriot terus berlanjut,” kata Aksoy dalam konferensi pers di Ibu Kota Ankara pada hari Jumat, yang dikutip dari surat kabar Yeni Safak, Sabtu (24/3/2018).

Menurutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Ümit Yalçın akan segera mengunjungi Washington dan kemungkinan berlangsung minggu depan.

Turki dan AS telah mencoba untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang memicu ketegangan sesama sekutu NATO tersebut. Beberapa masalah itu salah satunya, pembelaan Washington terhadap kelompok YPG Kurdi di Suriah yang sedang diperangi Ankara karena dianggap sebagai kelompok teroris. Oleh AS, pasukan YPG Kurdi merupakan sekutu dalam perang melawan ISIS.

Rusia dan Turki telah menandatangani kesepakatan pembelian sistem rudal pertahanan udara S-400 buatan Moskow pada Desember 2017. Menurut kesepakatan itu, Rusia akan memasok Turki dengan empat baterai S-400.

Pengiriman awal baterai S-400 ke Ankara direncanakan dilakukan pada kuartal pertama tahun 2020, dan sistem akan dioperasikan oleh angkatan bersenjata Turki secara independen.

Kesepakatan itu memicu kecaman dari sekutu-sekutu Turki di keanggotaan NATO. Pada tanggal 3 Maret 2018, Wakil Sekretaris Jenderal NATO Rose Gottemoeller mengatakan bahwa S-400 tidak sesuai dengan doktrin sistem keanggotaan NATO. Sedangkan Ketua Komite Militer NATO Petr Pavel memperingatkan bahwa membeli sistem rudal dari Rusia akan mendapatkan konsekuensi.

Credit sindonews.com

'Keroyok' AS, Iran Gandeng China dan Rusia

TEHERAN - Sikap permusuhan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berarti Iran harus memperkuat hubungan dengan Rusia dan China. Demikian pernyataan seorang pejabat tinggi Iran.

"Penggunaan elemen-elemen radikal yang memusuhi Republik Islam menunjukkan bahwa Amerika berusaha meningkatkan tekanan terhadap Iran," kata Alaeddin Boroujerdi, ketua komite urusan luar negeri parlemen Iran seperti dikutip dari France24, Minggu (25/3/2018).

Komentar Boroujerdi adalah reaksi pertama seorang pejabat senior Iran atas penunjukkan tokoh konservatif John Bolton oleh Trump sebagai kepala keamanan nasionalnya.

Penunjukkan Bolton terjadi hanya beberapa hari setelah Trump memilih Mike Pompeo sebagai Menteri Luar Negerinya.

Penunjukan itu menimbulkan kekhawatiran tindakan militer AS terhadap Iran. Bolton, mantan duta besar AS untuk PBB dan pendukung terang-terangan invasi pimpinan AS ke Irak pada 2003, menentang kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 yang Trump tolak.

Bolton juga telah memperjuangkan perubahan rezim di Teheran. Pada tahun 2015 sempat menulis: "hanya tindakan militer dapat mencapai apa yang dibutuhkan".

Boroujerdi mengatakan bahwa Trump bekerja untuk meyakinkan Zionis Israel dan Arab Saudi.

"Kami perlu memperkuat hubungan kami dengan negara-negara penting seperti China dan Rusia, yang juga menjadi subyek sanksi AS dan menghadapi tantangan signifikan dari negara itu," katanya.

Boroujerdi mengatakan meningkatkan hubungan dengan China dan Rusia, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, akan membantu mengurangi dampak tekanan AS.

Iran sendiri dalam beberapa tahun terakhir telah mengembangkan hubungannya dengan China dan Rusia. Teheran dan Moskow adalah pendukung utama Presiden Suriah Bashar Al-Assad, sementara China adalah mitra dagang utama Iran.

Credit sindonews.com

Serangan Nuklir Rusia Bisa Membunuh 7,7 Juta Orang Inggris

LONDON - Pemerintah Inggris pernah menganalisis risiko mengerikan jika perang dengan Rusia sampai pecah. Hasil analisis itu menyatakan, 7,7 juta orang Inggris di 38 kota bisa terbunuh karena menjadi target senjata nuklir Moskow.

Gambaran risiko perang itu muncul dalam sebuah dokumen yang tidak diklasifikasikan pemerintah Inggris. Dokumen itu tersimpan di Nation Archives (Arsip Negara).

Data di dokumen itu diulas Daily Star. Selain 38 kota, ada 70 target serangan Rusia, seperti pangkalan militer, pusat komunikasi, lapangan udara dan situs lain dari infrastruktur kunci yang diyakini beresiko selama perang pecah.

Prediksi jumlah korban jiwa hingga 7,7 juta jiwa itu juga berdasarkan ukuran dan dampak senjata-senjata nuklir di gudang senjata rezim Presiden Vladimir Putin.

Ulasan dokumen itu muncul di saat kedua negara bersitegang terkait tuduhan bahwa Rusia meracuni agen ganda—KGB dan M-16—Sergei Skripal di Salisbury, Inggris selatan. Moskow menyangkal tuduhan tersebut dan menuntut London menunjukkan bukti.

Menurut ulasan Daily Star, Minggu (25/3/2018), konsekuensi mengerikan yang dialami pihak London itu akan terjadi pada hari pertama perang jika konflik benar-benar terjadi.

Laporan ulasan itu menyatakan, London akan terkena hantaman paling keras dalam upaya Moskow untuk menghapus jantung Inggris. Imbasnya, Ibu Kota Inggris ini akan “menguap” hingga radius 1,5 mil dan langsung membunuh sekitar 950.000 orang.

Kemudian dalam radius 84 mil sebagai akibat ledakan akan dirasakan kawasan Greather London, di mana bangunan-bangunan diprediksi akan runtuh dan kerusakan luas terjadi.

Sedangkan dampak radius 239 mil akibat ledakan senjata nuklir akan dirasakan orang-orang di Crystal Palace dan Brent Cross, di mana korban senjata nuklir dalam radius ini akan mengalami luka bakar tingkat tiga.

Di London saja, total 2,3 juta orang akan terluka, dan itu hanya salah satu dari 38 kota yang Pemerintah Inggris percaya akan diserang Rusia jika konflik pecah.

Birmingham, Manchester, Glasgow dan Liverpool akan merasakan pukulan keras berikutnya ketika senjata nuklir diluncurkan militer Putin. Prediksi korban jiwa di masing-masing kota itu adalah 420.000 jiwa, 371.000 jiwa, 325.000 jiwa dan 300.000 jiwa.

Masih menurut analisis di dokumen tersebut, kota lain, seperti Bristol akan terdapat korban jiwa sekitar 270.000 jiwa dan 7.500 jiwa di Salcombe.

Simulasi dampak korban jiwa ini mengacu pada alat “NukeMap” milik ahli sejarah nuklir Alex Wellerstein yang memprediksi radius ledakan dan jumlah korban untuk menunjukkan kengerian senjata nuklir.

Simulasi itu menggunakan salah satu ICBM (rudal balistik antarbenua) nuklir paling umum milik Rusia, Topol SS-26—oleh NATO dikenal sebagai Sickle—dimana Putin diyakini memiliki sekitar 160 unit.

Senjata itu mampu membawa hulu ledak nuklir dengan daya ledak hingga 700.000 ton TNT. Itu 46 kali lebih kuat dari bom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima saat Perang Dunia II.

Inggris menyusun dokumen itu dalam rencana rahasia yang ditandatangani oleh perdana menteri Edward Heath yang memerintah tahun 1970-1974. Ulasan dokumen ini hanya kemungkinan besar dampak yang dirasakan Inggris ketika perang dengan Rusia yang saat itu bernama Uni Soviet benar-benar terjadi.

Para pejabat dalam dokumen tersebut memperkirakan setidaknya 150 rudal berpotensi jatuh di Inggris, bersama dengan sejumlah senjata yang “tidak dikenal” yang diluncurkan dari kapal selam.

Credit sindonews.com

Ikut Inggris dan UE, Trump Pertimbangkan Usir Diplomat Rusia

Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan untuk mengikuti jejak Inggris dan sejumlah negara Eropa mengusir diplomat Rusia terkait peracunan eks mata-mata. (REUTERS/Peter Nicholls)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Keamanan Nasional untuk mengusir diplomat Rusia terkait kasus peracunan mantan agen intelijen ganda Rusia dan putrinya di Inggris.

Menurut sumber CNN, Amerika Serikat sedang mengamati apa yang akan dilakukan anggota Dewan Eropa.

Jumat (23/3) lalu, 10 negara Eropa berencana mengikuti jejak Inggris untuk mengusir para diplomat Rusia.

Jerman, Prancis, Denmark, Latvia, Lithuania, Estonia, Ceko, Belanda, Bulgaria, Irlandia dan beberapa lainnya kemungkinan akan mengusir diplomat Rusia pada Senin (26/3), ungkap seorang diplomat senior asing kepada CNN.

Inggris mengusir 23 diplomat Rusia pekan lalu setelah negeri itu menyimpulkan bahwa Rusia bertanggung jawab atas peracunan Sergei Skripal dan putrinya, Yulia.

Rekomendasi Dewan Keamanan Nasional kepada Trump disampaikan pada Jumat (23/3). Rekomendasi tersebut adalah hasil serangkaian pertemuan tingkat tinggi di Gedung Putih, Rabu, dimana Dewan membuat sejumlah opsi tindakan terhadap Rusia.

Pada akhirnya, hasil pertemuan adalah rekomendasi bahwa Trump harus mengusir sejumlah diplomat Rusia dari AS.

Hubungan Rusia dan Inggris memburuk sejak mantan agen ganda Rusia, Sergei Skripal, 66 tahun, dan putrinya, Yulia, 33 tahun, ditemukan pingsan akibat racun di Salisbury, 4 Maret lalu.

Peracunan itu memicu kemarahan Perdana Menteri Inggris Theresa May yang menyebutnya sebagai "upaya berani untuk membunuh warga sipil tidak bersalah di tanah kami."

PM May menuduh Rusia mendalangi serangan itu, tapi para pejabat Rusia berulang kali membantahnya. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan tuduhan tersebut sebagai 'igauan' dan tidak masuk akal. Putin meminta Inggris membuktikan tuduhannya dan jika Rusia terbukti tidak bersalah, Inggris harus minta maaf.

Credit cnnindonesia.com

Bom Meledak Jelang Pilpres Mesir, Dua Polisi Tewas

Bom mobil di Mesir (Foto: AFP PHOTO / STRINGER)

Jakarta, CB -- Sebuah bom mobil meledak di Kota Alexandria, Mesir, Sabtu (24/3), dua hari menjelang pemilihan presiden Mesir. Bom ini diduga ditujukan untuk menyerang kepala kepolisian Jenderal Mostafa el-Nemr dan diledakkan di dekat konvoi yang membawa sang jenderal.

Akibatnya, dua polisi tewas. Dilansir dari AFP, satu tewas di tempat, sementara satu lagi adalah polisi baru, yang sempat dilarikan ke rumah sakit, namun tewas karena luka-lukanya yang parah. Lima lainnya terluka akibat ledakan itu. Mereka dievakuasi ke rumah sakit militer di Kota Alexandria.

Jenderal el-Nemr sendiri dilaporkan selamat, begitu keterangan dari markas besar kepolisian, seperti dikutip koran milik pemerintah, Al-Ahram. Sang jenderal muncul di tayangan televisi, mengunjungi lokasi kejadian tak lama setelah ledakan.

Foto-foto yang beredar di Internet memperlihatkan asap hitam membubung dari lokasi serangan, yang dekat ke kantor polisi di jalan Al-Moaskar Al-Romani. Koresponden AFP melaporkan, polisi dan tentara sudah memblokade lokasi kejadian dan petugas forensik mengumpulkan berbagai bukti.

Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Serangan ini terjadi hanya dua hari menjelang pilpres, di mana petahana Abdel Fattah al-Sisi yakin bisa kembali berkuasa untuk periode kedua. Al-Sisi memenangi pilpres 2014 setelah mengalahkan Muhamad Mursi.

Angkatan bersenjata Mesir menyatakan akan melakukan persiapan intensif untuk mengamankan pilpres yang bakal digelar pada 26-28 Maret mendatang.
Sejak pemilihan 2014, angkatan bersenjata dan polisi Mesir kerap menjadi sasaran serangan kelompok radikal. Kelompok Ansar Beit al-Maqdis yang berafiliasi ke ISIS, diduga berada di balik tewasnya ratusan tentara, polisi, dan warga sipil di Sinai Utara dan beberapa tempat di Mesir.

ISIS juga mengklaim bertanggung jawab atas pengeboman pesawat Rusia yang membawa turis dari resor Sharm el-Sheikh di Sinai Selatan, yang menewaskan 224 penumpangnya, pada 2015.

ISIS juga mengaku membunuh sejumlah jemaat Kristen Koptik Mesir dalam ledakan dan penembakan di gereja. Pada April 2017, bom bunuh diri menewaskan 45 jemaat di gereja di Alexandria dan Tanta. Sejak itu pemerintah memberlakukan status darurat negara.

Sisi mengeluarkan ultimatum tiga bulan deadline kepada polisi dan tentara untuk menumpas kelompok radikal. Ultimatum ini keluar setelah penembakan di masjid di Sinai, yang menewaskan 300 jamaah Sufi di masjid itu.

Credit cnnindonesia.com

Terjerat Skandal, PM Jepang Shinzo Abe Minta Maaf

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, minta maaf atas skandal yang menjeratnya (Reuters/Toru Hanai)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Jepang kembali meminta maaf pada Minggu (25/3) ini, menyusul menurunnya dukungan akibat dugaan skandal yang menjeratnya. Abe meminta maaf karena merasa telah menyebabkan kecemasan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

Bertepatan dengan pernyataan itu, polisi harus berjaga-jaga di luar kantor partai pendukung Abe karena para pengunjuk rasa mendesak dirinya untuk mengundurkan diri, di depan kantor yang sedang menggelar konvensi dihadiri sang perdana menteri.

Abe diketahui menghadapi krisis politik terbesarnya sejak menjabat pada Desember 2012 karena dugaan tentang penjualan tanah milik negara dengan diskon besar kepada operator sekolah nasionalis yang memiliki hubungan dengan istrinya.

"Masalah ini telah mengguncang kepercayaan masyarakat dalam pemerintahan," kata Abe pada konvensi.

"Sebagai kepala pemerintahan, saya merasa sangat bertanggung jawab dan sangat ingin meminta maaf kepada rakyat," imbuhnya.

Dia menjanjikan klarifikasi fakta dan pencegahan terhadap kejadian yang sama dengan menarik pemerintah bersama-sama, tetapi tidak memberikan tanda untuk mengundurkan diri.

Abe membantah bahwa dia atau istrinya terlibat campur tangan dalam penjualan atau bahwa ia berusaha untuk mengubah dokumen yang terkait dengan kesepakatan itu.

Rekan dekatnya, Menteri Keuangan Jepang Taro Aso, juga membantah terlibat dalam perubahan yang dilakukan oleh pejabat kementerian.

Jajak pendapat publik akhir pekan lalu menunjukkan dukungan untuk kabinet Abe menurun hingga 31 persen, dengan mayoritas mengatakan ia memiliki tanggung jawab untuk urusan itu.

Tingkat dukungan yang berubah itu pun dapat menghentikan harapan Abe untuk kembali memenangkan masa jabatan ketiganya sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) dalam pemilihan partai pada September mendatang. Jika dia berhasil, kemenangan itu akan membuatnya sebagai perdana menteri yang memiliki jabatan terpanjang di Jepang.

Pada konvensi partai, LDP mengadopsi proposal untuk merevisi konstitusi pasifis sejalan dengan rencana yang dilayangkan oleh Abe tahun lalu untuk secara eksplisit merujuk pada Self-Defense Forces (SDF), yang dikenal sebagai militer Jepang.

"Waktunya telah tiba untuk menangani revisi konstitusi, yang telah menjadi tugas sejak berdirinya partai. Mari tetapkan Self-Defense Forces dan mengakhiri kontroversi tentang pelanggaran konstitusi," kata Abe.

Pada Mei lalu, Abe mengusulkan bahwa dua klausul pertama dari Pasal 9, yang mencabut hak untuk melancarkan perang dan melarang pemeliharaan militer yang berdiri, tidak berubah tetapi referensi ke SDF ditambahkan untuk memperjelas status ambigu.

Meskipun secara literal melarang tentara tetap, pemerintah berturut-turut telah menginterpretasikan piagam untuk memungkinkan militer secara eksklusif untuk pertahanan.

Abe ingin membuat sikap itu jelas dalam konstitusi itu sendiri, tetapi mengatakan perubahan itu tidak akan mengubah kebijakan keamanan Jepang. Namun, revisi itu dikhawatirkan akan membuka jalan untuk peran yang lebih besar bagi militer di luar negeri.

Dukungan lemah Abe dan mitra koalisi junior dilaporkan Reuters bisa menyulitkan LDP untuk mendorong perubahan, yang juga akan memicu perdebatan yang memecah belah.

Konstitusi Jepang tidak pernah diubah dan setiap perubahan memerlukan persetujuan oleh dua pertiga dari setiap majelis parlemen dan mayoritas dalam referendum publik.

Credit cnnindonesia.com

Kapal Perang AS Manuver di Laut China Selatan, China Marah

BEIJING - Sebuah kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) melakukan manuver dalam operasi "kebebasan navigasi" pada hari Jumat di dekat pulau sengketa di Laut China Selatan. Kapal tipe perusak tersebut hanya berjarak 12 mil dari pulau yang direklamasi Beijing.

Pemerintah China marah atas upaya terbaru AS yang oleh Beijing dianggap sebagai pemantik ketegangan dengan dalih operasi kebebasan bernavigasi.

Para pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim kepada Reuters mengatakan, kapal USS Mustin melakukan pelayaran di dekat Mischief Reef di Kepulauan Spratly dan melakukan operasi manuver.

Jarak 12 mil laut adalah batas teritorial yang diakui secara internasional.

AS tak terlibat sengketa di Laut China Selatan. Namun, Washington mengkritik pembangunan pulau-pulau sengketa oleh China karena bisa mengancam kebebasan bernavigasi. Terlebih, Beijing membangun fasilitas militer di pulau sengketa tersebut.

Manuver terbaru kapal perang AS ini terjadi di saaat Presiden Donald Trump mengobarkan perang dagang dengan Beijing.

Ketika ditanya tentang operasi kapal perang USS Mustin, militer AS mengatakan bahwa kegiatannya dilakukan di bawah hukum internasional.

"Kami melakukan operasi navigasi rutin dan reguler, seperti yang telah kami lakukan di masa lalu dan akan terus dilakukan di masa depan," kata Letnan Komandan Nicole Schwegman, juru bicara Armada Pasifik AS, yang dilansir Sabtu (24/3/2018).

China Marah

Kementerian Pertahanan China marah atas manuver kapal perang Amerika. Militer Beijing mengaku mengirim dua kapal Angkatan Laut China untuk mengidentifikasi kapal perang tersebut dan memperingatkannya untuk pergi.

Beijing menganggap tindakan kapal Amerika sebagai aksi serius yang merusak kedaulatan dan keamanan China. Perilaku Washington juga dianggap Beijing mengancam perdamaian dan stabilitas regional.

Menurut Kementerian Pertahanan China, tindakan AS menyebabkan pasukan dari kedua negara mendekat dan bisa dengan mudah menyebabkan kesalahan penilaian atau kecelakaan dan menciptakan provokasi politik dan militer yang serius bagi China.

China, lanjut kementerian itu, selalu mengabdikan diri untuk melindungi kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut China Selatan."Tetapi menentang gerakan ilegal dan provokatif atas nama kebebasan navigasi," bunyi pernyataan kementerian tersebut.

"Perilaku provokatif oleh pihak AS hanya akan menyebabkan militer China semakin memperkuat kemampuan pertahanan di semua bidang," lanjut kementerian itu.

Credit sindonews.com

AL China akan latihan tempur di Laut China Selatan

Dokumen foto China menggelar latihan militer selama enam hari di Laut China Selatan. (DTN News)

"Ini sudah jadi kegiatan rutin tahunan bagi angkatan laut ..."

Beijing (CB) - Angkatan Laut (AL) China akan berlatih tempur di Laut China Selatan, demikian surat kabar resmi militer Negeri Tirai Bambu itu melaporkan, Jumat, dan menggambarkan langkah tersebut sebagai bagian dari kegiatan rutin tahunan.

Kementerian Pertahanan Taiwan, layaknya dikutip Reuters, mengatakan pekan ini bahwa pihaknya telah membayangi sebuah kelompok kapal induk pesawat milik China melintasi Selat Taiwan yang bergerak ke arah Laut China Selatan.

Dalam laporan singkatnya di akun WeChat, harian Tentara Pembebasan Rakyat mengatakan latihan tempur itu akan berlangsung singkat, kendati tak memeberikan rincian waktu, lokasi atau kapal-kapal apa yang akan ikut serta.

"Ini sudah jadi kegiatan rutin tahunan bagi angkatan laut, tujuannya ialah menguji dan memperbaiki level pelatihan militer dan sepenuhnya menaikkan kemampuan untuk menang. Ini tidak bertujuan pada negara spesifik atau sasaran tertentu," catat Tentara Pembebasan Rakyat.

AL dan Angkatan Udara (AU) China secara berkala melakukan latihan di Laut China Selatan, tempat pemerintah membangun pulau-pulau buatan dan lapangan terbang serta fasilitas lainnya, membuat kekhawatiran di kawasan.

China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, rute perdagangan kunci dan diyakini menyimpan gas alam dan minyak dalam jumlah besar. Selain China, beberapa bagian Laut China Selatan juga diklaim milik Brunei, Malaysia, Vietnam, Filipina dan Taiwan.

Pemerintah China menolak kritik yang diarahkan kepada aktivitasnya di Laut China Selatan, dengan menyatakan bahwa kawasan itu merupakan teritori China yang negara itu dapat berbuat sesukanya.

Credit antaranews.com

Anggaran pertahanan rudal AS naik 40%

Dokumen foto uji terminal peluru kendali Amerika Serikat (AS) yang dipublikasikan Badan Pertahanan Rudal di Departemen Pertahanan AS (MDA). (Reuters)

Washington (CB) - Badan Pertahanan Peluru Kendali Amerika Serikat (MDA) mendapatkan lonjakan anggaran pada 2018 ke tingkat tertinggi, mencapai 40 persen dibanding tahun lalu, sehingga totalnya setara nilai Rp158 triliun, demikian keterangan ketua MDA berkaitan dengan rencana penggunaan pesawat nirawak bersenjata guna menghadapi Korea Utara.

Di tengah peningkatan ketegangan atas program peluru kendali (rudal) nuklir Korea Utara, rancangan undang-undang di Parlemen Amerika Serikat (AS) meningkatkan pendanaan pertahanan dan memberi MDA kenaikan 40 persen atau setara Rp45,5 triliun lebih banyak daripada tahun anggaran 2017.

Parlemen menyetujui rancangan undang-undang pengeluaran 1,3 triliun dolar AS untuk membiayai agen federal dan mencegah penutupan pemerintah menjelang tenggat Jumat tengah malam waktu setempat.

Senat AS belum memberikan suara pada rancangan undang-undang tersebut.

Pemberian dari parlemen akan mewakili anggaran terbesar MDA, menurut Tom Karako, mitra senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional, seperti dikutip Reuters.

MDA adalah unit dari Kementerian Pertahanan AS (Pentagon).

Rancangan undang-undang itu membantu mendanai perluasan pranata Pertahanan Lintas Batas (GMD) berbasis darat terdiri dari jaringan radar, rudal anti-balistik, dan peralatan lain yang dirancang untuk melindungi AS dari rudal balistik antarbenua.

Pada saat sama, RUU itu akan meningkatkan pendanaan untuk pengembangan dan penggunaan perangkat penghancur yang dirancang ulang, yaitu sebuah hulu ledak yang dirancang untuk mencegat dan menghancurkan rudal yang tengah terbang.

Selama dengar pendapat Komite Angkatan Bersenjata Senat tentang Pasukan Strategis pada hari Kamis, kepala MDA Letnan Jenderal Samuel Greaves mengatakan dia terus mengeksplorasi penggunaan drone untuk menembak jatuh rudal segera setelah mereka diluncurkan.

Senator Tom Cotton, dari Partai Republik, mempertanyakan apakah rencana tersebut merupakan prioritas MDA untuk menciptakan jaring udara yang efektif di atas Semenanjung Korea dengan UAV, baik berupa sensor dan senjata, di perairan internasional yang berpotensi mencegah rudal Korea Utara meninggalkan landasan peluncuran.

Greaves mengatakan itu adalah prioritas tinggi tetapi mereka masih mengembangkan teknologinya. Upaya semacam itu akan mendorong AS untuk terus membuat drone di berbagai negara yang mengancam AS dengan potensi serangan rudal balistik.

Setelah peluru kendali balistik diluncurkan ke wilayah AS, pesawat nirawak akan berada dalam kedudukan untuk menembak jatuh setelah peluncuran peluru kendali itu dan sebelum keluar dari atmosfer Bumi.

Credit antaranews.com

Demo Besar Landa 700 Kota di AS Tuntut Kontrol Senjata

WASHINGTON - Demo besar-besaran terjadi di sekitar 700 kota di seluruh wilayah Amerika Serikat (AS), termasuk Washington untuk menuntut pengontrolan senjata. Demo dukungan “March For Our Lives” ini juga terjadi di 37 negara.

Demo besar di banyak kota di AS ini dimulai pada hari Jumat waktu setempat atau Sabtu (24/3/2018) WIB.

Aksi massa turun ke jalan didominasi anak-anak muda, termasuk kalangan pelajar. Momen langka tersebut dipicu penembakan massal yang menewaskan 17 siswa di Marjory Stoneman Douglas High School, sebuah SMA di Parkland, Florida bulan Februari lalu.

Salah satu remaja yang selamat dari pembantaian massal di SMA tersebut telah bersuara dalam gerakan anti-senjata dan memimpin kritik terhadap Presiden AS Donald Trump.

“Setiap orang yang berbicara masih muda. Kami tidak memiliki siapa pun di atas usia 20 tahun, karena ini adalah kisah kami, ”kata korban selamat dalam penembakan massal di Parkland, Cameron Kasky, kepada NPR.

“Generasi kami harus berurusan dengan ini sepanjang waktu. Sudah waktunya kita bicara. Anda tahu, Anda dapat mengirim pemikiran dan doa Anda. Ini adalah pemikiran kami. Anda harus mendengarkan sekarang,” lanjut Kasky.

Puncak demo besar-besaran diprediksi terjadi hari Sabtu waktu AS atau Minggu (25/3/2018) WIB. Massa anak muda ini menyerukan larangan penggunaan jenis senjata serbu dan magazine berkapasitas tinggi yang sering digunakan dalam penembakan di sekolah.

Mereka juga ingin Kongres menutup celah yang memungkinkan orang yang tidak layak untuk lulus dalam pemeriksaan latar belakang terlibat dalam jual beli senjata.

”Kami adalah orang-orang yang duduk di sana dan berdoa, ketika kami mendengar ketukan di pintu kami dan kaca pecah, itu bukan penembak, itu adalah polisi," kata Alexland yang selamat dari tragedi pembantaian di Parkland ketika berbicara di sebuah acara di Universitas Harvard. ”Saya pikir gerakan ini tidak akan mungkin jika kami bukan remaja.”

Aksi turun ke jalan telah dijadwalkan berlangsung di sekitar 700 kota di seluruh negeri AS, dengan lebih dari 10.000 orang diperkirakan beraksi di New York dan 50.000 orang di Los Angeles. Ada lebih dari 140 demo dukungan digelar di 37 negara, termasuk Kanada, Australia, Selandia Baru, Islandia, Jepang dan seluruh Eropa.

Presiden Trump tidak berada di Washington DC menjelang demo besar. Presiden meninggalkan Gedung Putih menuju resor Mar-a-Lago miliknya di Florida setelah penandatanganan rancangan undang-undang (RUU) anggaran pengeluaran USD1,3 triliun.

Trump telah disalahkan warga AS setelah pembantaian di Parkland. Dia dikritik karena pelaku pembantaian Nikolas Cruz, 19, yang bermasalah pada kesehatan mental mendapat izin untuk memperoleh senjata.

Cruz didakwa awal bulan ini dengan 17 tuduhan pembunuhan berencana tingkat pertama dan 17 tuduhan percobaan pembunuhan tingkat pertama.

March For Our Lives merupakan aksi massa terbaru dalam serangkaian gerakan protes anti-senjata di AS baru-baru ini. Awal bulan ini, siswa sekolah di AS keluar dari ruang kelas sebagai bagian dari protes terhadap kekerasan bersenjata. Belum lama ini, lebih dari 3.000 sekolah terdaftar untuk ikut serta dalam aksi “Enough! National School Walkout”.

Menurut laporan Gun Violence Archive, ada 49 penembakan massal di AS sepanjang tahun ini. Dari hampir 9.000 orang yang tewas atau pun terluka dalam tiga bulan pertama tahun 2018, sekitar 596 orang di antaranya berusia antara 12 hingga 17 tahun.

Credit sindonews.com

Jumat, 23 Maret 2018

Ukraina Menahan Pahlawan Perang, Dituding Melakukan Kudeta

Nadiya Savchenko, dituduh merencanakan kudeta oleh otoritas Ukraina. [http://belsat.eu]

CB, Jakarta - Otoritas Ukraina menahan Nadiya Savchenko, seorang bekas pilot tempur yang sekarang menjadi anggota parlemen setelah dua tahun mendekam dalam penjara Rusia, lantaran dituduh merencanakan kudeta.
Perempuan yang dianggap pahlawan oleh rakyat Ukraina karena perlawanannya terhadap Rusia, menurut tuduhan jaksa penuntut umum, merencanakan sebuah serangan di dalam gedung parlemen menggunakan granad dan senjata otomatis yang diperoleh dari kelompok gerakan sparatis pro-Rusia di timur negara.

Savchenko menjadi terkenal pada 2014 setelah ditangkap oleh Rusia yang mendukung kelompok sparatis di wilayah sebelah timur Ukraina. [Valentyn Ogirenko/Reuters]

"Savchenko berkonspirasi dengan relawan perang Volodymyr Ruban, Kepala Republik Rakyat Donetsk (DNR) Oleksandr Zakharchenk dan sejumlah orang yang siap melakukan kudeta dengan cara menguasai parlemen," tulis situs berita Euromaidan Press, Jumat, 23 Maret 2018, setelah mengutip keterangan jaksa.
Republik Rakyat Donetsk adalah kelompok sparatis yang menuntut memisahkan diri dari Ukraina untuk menjadi negara merdeka.
Adapun laporan Al Jazeera menyebutkan, jaksa penuntut umum Yuiry Lutsenko pada Kamis, 22 Maret 2018, mengatakan kepada parlemen tentang tuduhan rencana tersebut setelah anggota parlemen meminta kekebalan politik Savchenko dicabut.

Polisi membawa rekannya yang terluka saat bentrok dengan demonstran yang menentang amandemen konstitusi tentang desentralisa di depan gedung parlemen di Kiev, Ukraina, 31 Agustus 2015. Bentrokan pecah saat sebagian anggota parlemen berikan kekuasaan besar pada sparatis Rusia. REUTERS/Stringer
"Rencana dia adalah membubarkan sistem konstitusi negara pada kwartal pertama pemerintahan pusat di Kiev dengan cara melakukan serangan senjata yang diperoleh dari para pemimpin yang disebut dengan DNR," kata Lutsenk.
Tuduhan jaksa tersebut dibantah keras oleh Savchenko. Menurutnya, kritik pedas yang kerap disampaikan kepada pemerintah Kiev tidak ada kaitannya dengan kudeta.

"Semua itu akal-akalan agen rahasia yang bekerja untuk pemerintah Ukraina guna mendiskreditkan dirinya," kata Savchenko seperti dikutip Al Jazeera, Jumat, 23 Maret 2018. "Ini bukan aksi teroris, ini adalah provokasi politik untuk membuat pemerintah Ukraina tampak konyol," ucapnya dalam sebuah pernyataan.

Credit TEMPO.CO

Terjerat Kasus Uang Gaddafi, Sarkozy: Hidup seperti di Neraka

Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menyampaikan pidato dalam konferensi pers mengumumkan rencana dana untuk penyakit Kanker , di Marseille, Prancis (2/11/09). Nicholas Sarkozy adalah salah satu kepala negara dengan gaji tertinggi yaitu USD 318.000 setara 3,6 miliar rupiah atau 304 juta/bulan. (ERIC FEFERBERG/AFP/Getty Images)

CB, Paris -- Bekas Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, mengatakan kepada penyidik bahwa tudingan dirinya menerima uang kampanye gelap dari bekas diktator Libya, Muammar Gaddafi, adalah fitnah dan membuat hidupnya terasa seperti di neraka.
Saat ini, Sarkozy sedang menjalani investigasi dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan menerima uang Gaddafi untuk kampanye pilpres 2007 sebanyak US$6 juta dollar atau sekitar Rp82 miliar.

Ads by Kiosked

"Fitnah kejam ini membuat hidup saya seperti di dalam neraka sejak 11 Maret 2011," kata Sarkozy, 63 tahun, seperti diberitakan media Le Figaro dari Prancis, yang dikutip Reuters, Kamis, 22 Maret 2018.

Menurut Sarkozy, seperti dilansir CNN, dia menyesalkan tuduhan kepada dirinya karena tidak disertai bukti nyata.
Gaddafi sendiri, yang sempat memerintah selama 49 tahun, tewas diserang pemberontak saat bersembunyi di got di kota Sirte pada 2011 saat terjadi pemberontakan. Dia ditangkap lalu dipukuli sejumlah massa dan ditembak mati.

Bekas Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, didakwa menerima uang dari mantan pemimpin Livya Muammar Qadafi untuk dana kampanye 2007. [Patrick Hertzog/Reuters]
Soal uang Gaddafi ini, Sarkozy selalu membantah telah menerima uang gelap itu dan menyebutnya sebagai fitnah.
Pemeriksaan kasus uang kampanye ini merupakan kasus kedua yang sedang dihadapi Sarkozy. Kasus pertama adalah mengenai penggunaan uang kampanye secara ilegal karena melebih batas maksimal yang berlaku di Perancis. Penyelidik juga menjajaki kemungkinan Saarkozy melakukan apa yang disebut oleh media Le Monde sebagai korupsi pasif.
Kasus uang kampanye dari diktator Libya itu terungkap setelah Gaddafi terjungkal dari posisinya lewat serangan separatis yang menewaskannya di Sirte pada 2011.
Anak Gaddafi, Saif Al Islam, bercerita kepada media bahwa ayahnya pernah memberikan uang sebanyak US$6 juta ata sekitar Rp82 miliar, yang diberikan lewat kepala intelejen Libya kepada tim kampanye Sarkozy melalui pengusaha bernama Ziad Takieddine. Saif meminta uang itu dikembalikan karena milik rakyat Libya.

Credit TEMPO.CO