Presiden Ceko diambil sumpah untuk periode kedua

Milos Zeman (REUTERS)

Praha (CB) - Presiden terpilih Ceko, Milos Zeman, pada Kamis sore diambil sumpahnya untuk menjalani jabatan sebagai pemimpin negara itu untuk periode kedua.

Pengambilan sumpah berlangsung di Aula Vladislav Istana Praha.

Saat menyampaikan pidato peresmiannya sebagai presiden, Zeman mengatakan ia ingin memajukan kewarganegaraan yang aktif pada masa kedua jabatannya.

Ia meminta agar elemen-elemen demokrasi langsung diperkenalkan, terutama terkait dengan pemilihan langsung wali kota dan gubernur.

Zeman juga meminta agar rakyat berpartisipasi secara aktif dalam menangani masalah-masalah masyarakat.

Dalam masa jabatan sebelumnya, Zeman dikritik atas sejumlah pernyataan kontroversial, termasuk dengan mengeluarkan kata-kata vulgar, soal pemilihan para pembantunya, upayanya untuk "menghukum" orang-orang yang mengkritiknya serta pernyataan soal apa yang disebutnya sebagai "memanfaatkan Konstitusi Republik Ceko secara kreatif.

Ia juga dihujani kritik karena dianggap memecah belah masyarakat dan beberapa kalangan memperkirakan Zeman akan menjadi lebih radikal dalam masa jabatan kedua.

Zeman terpilih sebagai Presiden Republik Ceko pada Januari 2013.

Ia merupakan presiden Ceko pertama dalam sejarah yang dipilih secara langsung.

Pada Januari 2018, Zeman mengalahkan saingannya, mantan kepala akademi ilmu pengetahuan Jiri Drahos, dalam putaran kedua pemilihan presiden sehingga ia dapat tetap memegang jabatan sebagai pemimpin negara itu.

Credit  antaranews.com

Israel dan AS gelar pelatihan militer bersama di Israel

Tentara Israel berlari saat bentrok dengan warga Palestina dalam protes terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, di kote Bethlehem Tepi Barat, Rabu (20/12/2017). (REUTERS/Mussa Qawasma)

Jerusalem (CB) - Para pejabat militer Amerika Serikat dan Israel mengatakan, Kamis, mereka telah memulai pelatihan militer bersama selama satu bulan, yang menyimulasikan serangan militer terhadap Israel.

Pelatihan bersama yang disebut dengan "Juniper Cobra 2018" itu diluncurkan pada Minggu, kata seorang juru bicara militer dan menambahkan bahwa pelatihan itu merupakan yang terbesar.

Pelatihan yang digelar dalam dua tahun sekali itu melibatkan militer Israel dan Komando Eropa Amerika Serikat (USEUCOM).

Sebagai bagian dari pelatihan, sekitar 2.500 anggota pasukan AS yang secara berkala ditempatkan di Eropa dikerahkan di Israel. Israel sendiri mengerahkan sekitar 2.000 pasukan Pertahanan Udara, unit logistik, pasukan medis serta unit-unit lainnya pada Angkatan Bersenjata Israel (IDF).

"Selama lebih dari empat pekan, mereka akan berlatih bersama, kita juga akan melakukan hal yang sama jika krisis terjadi. Ini bukan sekedar pelatihan," kata Brigadir Jendral Zvika Haimovic, komandan pertahanan udara Israel, kepada para wartawan pada Kamis, seperti dilansir Xinhua.

Pelatihan itu menyimulasikan sebuah skenario Israel sedang diserang di beberapa garis depan, termasuk dengan peluru-peluru kendali balistik terarah dari Iran.

Dua kapal AS sudah tiba di Israel untuk mengambil bagian dalam pelatihan bersama. Pada Selasa, dua kapal USS Iwo Jima mengambil posisi di perairan Israel.

Pada Kamis, kapal komando dan pengendali Mount Whitney merapat di pelabuhan Haifa, kata juru bicara. Di kapal itu, ada lebih dari 500 personel pria dan wanita, yang setengahnya ditugaskan dari komando senior armada keenam AS.

Kegiatan itu merupakan pelatihan Cobra kesembilan yang telah berlangsung.

Sebuah catatan militer mengatakan bahwa para peserta pelatihan secara bersama-sama menjalankan simulasi komputer berupa berbagai skenario ancaman roket di daerah-daerah berbeda.

Simulasi termasuk uji coba sistem antirudal balistik Arrow, sistem antiroket Iron Dome, sistem pencegat jarak menengah rudal Patriot serta David`s Sling, yang dirancang untuk mencegat rudal jarang menengah dari milisi Hisbullah Lebanon di selatan dan mulai dioperasikan pada April 2017.

Credit  antaranews.com

Gerilyawan tembaki warga sipil yang berusaha tinggalkan Ghouta Timur

Anggota Pertahanan Sipil Suriah menolong perempuan yang tidak sadarkan diri dari sebuah tempat perlindungan di kota Douma yang terkepung di bagian timur Ghouta, Damaskus, Suriah, Kamis (22/2/2018). (REUTERS/BASSAM KHABIEH)

Damaskus, Suriah (CB) - Gerilyawan bersenjata menembaki koridor kemanusiaan kedua yang dibuat pada Kamis (8/3), untuk mencegah warga sipil meninggalkan daerah yang dikuasai gerilyawan di Ghouta Timur, pinggir Ibu Kota Suriah, Damaskus, kata Media perang.

Sayap media militer Suriah tersebut mengatakan gerilyawan menembaki koridor di antara Kota Kecil Mlaiha dan Daerah Jisreen, yang dikuasai gerilyawan, di Ghouta Timur.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia --yang dikutip media setempat-- mengatakan tiga mobil terbakar ketika gerilawan menembaki rombongan yang membawa 300 orang ke arah koridor kemanusiaan di Mlaiha.

Serangan tersebut jelas telah menghalangi warga sipil pergi, sebab tak seorang pun melewati koridor kemanusiaan itu pada Kamis.


Pemerintah Suriah pada Kamis mempersiapkan koridor kemanusiaan kedua, setelah 10 hari upaya yang gagal untuk menerima warga sipil dari perlintasan yang pertama dirancang di Daerah Wafidin di Damaskus.

Pengungsian warga sipil dari daerah yang dikuasai gerilyawan di Ghouta Timur adalah bagian dasar dari jeda kemanusiaan setiap hari yang didudukung rusia, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi. Sejauh ini, hanya sedikit warga sipil telah diungsikan dari Ghouta Timur.

Pemerintah Suriah menuduh gerilyawan menghalangi warga sipil untuk pergi.

Militer Suriah telah merebut 52 persen wilayah Ghouta Timur dalam beberapa hari belakangan, sebagai bagian dari serangan besar yang dilancarkan untuk mengusir gerilyawan dari daerah itu.


Berbagai lembaga kemanusiaan PBB telah menyuarakan kekhawatiran mengenai situasi kemanusiaan yang memburuk di Ghouta Timur, tempat para pegiat mengatakan lebih dari 800 orang telah tewas sejak akhir bulan lalu akibat pemboman yang meningkat dan pertempuran antara prajurit pemerintah dan gerilyawan.

Credit  antaranews.com

Turki buru 121 tersangka yang terkait upaya kudeta gagal 2016

Warga menyerbu kendaraan militer saat terjadi percobaan kudeta di Ankara, Turki, Sabtu (16/7/2016). (REUTERS/Tumay Berkin)

Istanbul, Turki (CB) - Turki pada Kamis (8/3) melancarkan operasi baru untuk memburu 121 orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan jaringan telarang karena menjadi otak upaya kudeta yang gagal pada 2016, kata media setempat.

Operasi dilancarkan secara serentak di 29 provinsi dan 33 tersangka telah ditahan sejauh ini berdasarkan surat penangkapan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Jaksa Penuntut Umum di Istanbul, kata kantor berita milik negara Anadolu.

Di antara orang yang ditangkap adalah Fatmanur Gulen, kemenakan perempuan Fethullah Gulen, pemimpin jaringan Gulen yang tinggal di Amerika Serikat, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi. Selain Fatmanur Gulen, juga ada Belkis Nur Tetik, saudari ipar Adil Oksuz, tersangka otak upaya kudeta yang gagal tersebut, kata Anadolu.

Turki menuduh jaringan Gulen atas kudeta itu pada Juli 2016, yang menewaskan 250 orang dan melukai hampir 2.200 orang, dan telah mendorong ekstradisi Gulen.

Lebih dari 150.000 orang telah dipecat atau diskors dari posisi mereka sementara lebih dari 55.000 orang lagi ditangkap dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, kata laporan pers.

Credit  antaranews.com

Kepala HAM PBB serukan pembentukan panel kejahatan Myanmar

Arsip Foto. Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Zeid Ra'ad al-Hussein saat berbicara dalam konferensi pers di kantor pusat PBB di Jenewa, Swiss, Senin (1/5/2017). (REUTERS/Pierre Albouy )

Jenewa (CB) - Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Zeid Ra’ad Al Hussein pada Rabu (7/3) menyerukan pembentukan badan baru yang bertugas menyiapkan dakwaan pidana atas kekejaman yang terjadi di Myanmar, setelah panel serupa dibuat untuk konflik Suriah.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berbasis di Jenewa menggelar beberapa penyelidikan dan misi pencarian fakta di tempat-tempat bergolak, termasuk penyelidikan aktif di Myanmar.

Namun, beberapa orang menyatakan keprihatinan mengenai pembatasan-pembatasan dalam penyelidikan tersebut, yang fokus pada pengumpulan bukti dalam kisaran luas berkenaan dengan dugaan kejahatan ketimbang menghimpun kasus-kasus legal spesifik terhadap individu yang bisa dibawa ke pengadilan.

Dalam kasus Suriah, Majelis Umum PBB  pada 2016 memutuskan pembentukan "mekanisme independen dan tidak memihak" untuk menyiapkan berkas-berkas penuntutan.

Zeid mengungkapkan badan serupa dibutuhkan untuk Myanmar, yang menurut pejabat senior PBB itu merupakan tempat militer terus melakukan operasi penindakan keras terhadap kelompok etnis muslim Rohingya yang setara dengan "pembersihan etnis."

Dia mengimbau dewan hak asasi manusia "meminta Majelis Umum untuk membentuk mekanisme independen dan tidak memihak yang baru guna mempersiapkan dan mempercepat proses pidana di pengadilan.

Dalam laporan tahunannya kepada dewan tersebut, Zeid mengemukakan kembali kekhawatiran bahwa "tindakan genosida mungkin terjadi di tanah air Rohingya di negara bagian Rakhine.

Sekitar 700.000 warga Rohingya telah melarikan diri menyeberangi perbatasan menuju ke Bangladesh sejak operasi penindakan keras diluncurkan di Rakhine pada Agustus, demikian siaran kantor berita AFP.

Credit  antaranews.com

Kapal Perang Cina dan India Beradu Pengaruh di Maladewa

Presiden Maladewa Abdulla Yameen

CB, Jakarta - Kapal Angkatan Laut Cina, yang memasuki Samudra India untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir, kemungkinan bertujuan mencegah intervensi India di Maladewa. Ini terjadi setelah Presiden Maladewa, Abdulla Yameen, menyatakan negara itu berstatus darurat.
Sejumlah analis keamanan mengatakan kepada Reuters pada Rabu, 7 Maret 2018, Beijing tampaknya memberi sinyalemen tidak akan membiarkan adanya keterlibatan asing dalam krisis politik di Maladewa. Pada saat yang sama, kehadiran kapal Cina itu juga untuk menguatkan kehadiran Beijing di wilayah timur samudra India.


Petugas kepolisian Maladewa menahan seorang pengunjuk rasa yang menuntut pembebasan tahanan politik dalam sebuah demonstrasi di Male, Maldives, 2 Februari 2018. (AP Photo/Mohamed Sharuhaan)

Kementerian Pertahanan Cina mengatakan keberadaan kapal perangnya di Samudra India untuk melakukan latihan rutin. Kapal laut itu bukan ditujukan sebagai pihak ketiga dalam kegaduhan politik Maladewa saat ini.
Sedangkan Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pihaknya memantau ketat setiap peristiwa yang terjadi di Maladewa dan telah meminta pemerintah Maladewa melindungi kepentingan-kepentingan Cina di sana.
Sumber di Angkatan Laut Cina mengkonfirmasi kapal laut Cina sudah memasuki wilayah Samudra India, tetapi jaraknya masih ribuan mill dari Maladewa.
                

Saat dikonfirmasi mengenai keberadaan kapal Angkatan Laut Cina tersebut, Kementerian Pertahanan India enggan memberikan komentar.  India secara tradisional adalah pemain terbesar di negara kepulauan Maladewa.
Namun keberadaan negara itu mendapat perlawanan dari kubu oposisi Maladewa. Para pemimpin kelompok-kelompok oposisi di Maladewa pada bulan lalu mengerahkan kekerasan untuk melawan Presiden Yameen dan menghidupkan kembali demokrasi.

Credit  TEMPO.CO

Amerika Versus Cina di Afrika, Berebut Apa?

Pangkalan militer Amerika Serikat dan Cina di Djibouti, Afrika Timur. Straits Times Graphics

CB, Washington -- Amerika Serikat dan Cina bersaing tidak hanya di Laut Cina Selatan namun hingga ke kawasan Afrika seperti Djibouti.
Jenderal Marinir, Thomas Waldhauser, yang mengepalai pasukan AS di Afrika mengatakan jika Cina menerapkan pembatasan penggunaan pelabuhan Doraleh Container Terminal, maka ini akan berdampak pada kegiatan suplai logistik ke pangkalan militer AS di sana. Termasuk untuk pengisian bahan bakar untuk kapal perang.

"Jika Cina mengambil alih pelabuhan itu, maka konsekuensinya bisa signifikan," kata Waldhauser saat rapat kerja dengan Komisi Pertahanan DPR AS, seperti dilansir Reuters, Rabu, 7 Maret 2018.

Djibouti memiliki satu pangkalan militer AS dengan 4000 prajurit, termasuk pasukan khusus. Pangkalan ini menjadi pusat operasi untuk operasi militer di Yaman dan Somalia.


Presiden Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping, saat acara bertemu dengan pemimpin bisnis di Beijing, Cina, 9 November 2017. REUTERS/Damir Sagolj
"Ada indikasi Cina akan membangun lebih banyak fasilitas tambahan di kawasan Timur Afrika. Jadi, Djibouti menjadi yang pertama -- akan ada banyak pangkalan," kata Waldhauser.
Ditanya soal ini di Beijing, Cina, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan dia belum tahun mengenai perkembangan pelabuhan di Djibouti. Namun, kerja sama Cina dengan negara-negara Afrika tidak ditujukan untuk meminggirkan pihak ketiga atau menyasarnya.
"Kami berharap AS bisa memandang perkembangan Cina secara obyektif dan adil dan kerja sama Cina - Afrika," kata dia dalam jumpa pers rutin.
Saat ini, kawasan Afrika, yang dikenal kaya dengan berbagai sumber daya alam seperti mineral dan tambang, sedang menerima berbagai investasi skala besar dari Cina untuk meningkatkan hubungan dagang.
Waldhauser mengatakan Amerika tidak bakal bisa menandingi skala investasi Cina di benua Afrika seperti membangun shopping mal, gedung pemerintahan dan stadion bola. "Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan jumlah investasi Cina," kata Waldhauser.

Credit  tempo.co

Presiden Rodrigo Duterte Tak Ikut KTT ASEAN di Australia, Kenapa?

Presiden Rodrigo Duterte menangis saat ia menghibur anggota keluarga korban kebakaran pusat perbelanjaan di kota Davao di Filipina, 24 Desember 2017. REUTERS

CB, Jakarta - Presiden Rodrigo Duterte yang menghadapi tekanan internasional terhadap perang obat bius di Filipina, tidak akan menghadiri KTT khusus ASEAN di Australia pada 17-19 Maret 2018 di Sydney.
Juru bicara pemerintah Filipina, Harry Roque mengatakan, keputusan Duterte untuk tidak menghadiri pertemuan tersebut dibuat setelah dia menyatakan bahwa tidak akan bekerja sama dengan penyelidik PBB mengenai dugaan pembunuhan selama operasi memerangi perdagangan narkoba yang mengakibatkan ribuan orang meninggal.

"Perkembangan domestik membutuhkan Presiden untuk tetap berada di Filipina," kata Roque seperti dilansir Japan Times pada 5 Maret 2018.

Dia mengatakan, Duterte perlu tetap di Filipina  untuk menghadiri acara Akademi Militer Filipina pada 18 Maret karena dia menganggap ini sebagai kesempatan untuk berdialog dengan pejabat militer yang berusia lebih muda.
Roque mengatakan, Menteri Luar Negeri Alan Peter Cayetano akan mewakili Duterte ke KTT Khusus ASEAN di  Sydney.

Australia merupakan salah satu negara yang mengkritisi kampanye perang narkoba Filipina selama pertemuan Dewan HAM PBBdi Jenewa tahun lalu.
Duterte yang terpilih sebagai presiden ada tahun 2016 berjanji akan menghapuskan peredaran obat-obatan terlarang. Menurut data polisi FIlipina, sebanyak 4.100 tersangka pengedar narkoba terbunuh dalam operasi memerangi perdagangan narkoba yang digagas Duterte.
Namun, beberapa kelompok HAM mengatakan, lebih dari 12.000 kematian termasuk korban pembantaian warga yang ditawari imbalan oleh pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.

Credit  TEMPO.CO

Timor Leste dan Australia Akhiri Sengketa Perbatasan Laut

Sejumlah kapal perang menuju lokasi latihan Pratugas Satgas Operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Laut Koarmatim di Laut Jawa, 19 Januari 2017. Latihan yang berlangsung mulai 19 Januari-21 Januari tersebut melibatkan KRI Ahmad Yani-351, KRI Fatahilla, Heli BO-105, Kapal Selam KRI Nanggala-402, KRI Tongkol-813, KRI HIU-634, KRI Ajak-65, KRI Sura (SRA)-802, Cassa 212, CN 235 dan satu pleton Marinir serta dua tim Satkopaska. ANTARA FOTO

CB, Jakarta - Indonesia menyambut baik penggunaan jalan damai, yang dilakukan Timor Leste dan Australia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan maritim kedua negara tersebut, yang sudah berlangsung lama. Australia dan Timor Leste pada Rabu, 7 Maret 2018, telah sepakat menandatangani perjanjian berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 untuk menyelesaikan sengketa perbatasan tersebut.  
Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam keterangan yang dipublikasi pada Rabu, 7 Maret 2018, mengatakan meskipun Indonesia bukan merupakan pihak dalam proses rekonsiliasi, namun Indonesia memiliki kewajiban untuk mengamati secara seksama proses rekonsiliasi ini dan berupaya memastikan, konsiliasi tidak akan berdampak pada hak-hak maritim Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.


Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir usai press briefing di Ruang Palapa Kemlu, Pejambon, Jakarta, 18 Januari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

Indonesia menegaskan lantaran selama ini bersifat rahasia, pemerintah Indonesia baru akan mempelajari secara rinci perjanjian yang ditandatangani tersebut setelah dokumen ini dibuka untuk pubik. Pemerintah Indonesia berhak mereservasi hak-haknya atas hasil konsiliasi ini yang mungkin dapat mempengaruhi hak berdaulat Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.
“Pakta ini mewakili pentingnya aturan dan manfaat bagi seluruh pihak secara jangka panjang sesuai dengan aturan. Menciptakan pakta ini membutuhkan kompromi dan niat baik kedua belah pihak. Ini adalah contoh bagi negara manapun terkait bagaimana hukum internasional melindungi kepentingan-kepentingan kita,” kata Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, seperti dikutip dari www.news.com.au, Rabu, 7 Maret, 2018.     

Keputusan Australia dan Timor Leste untuk mengakhiri sengketa perbatasan laut ini adalah sebuah gerakan yang bisa membuka masuknya keuntungan bernilai miliaran dollar bagi kedua negara dari pengelolaan minyak lepas pantai dan gas alam. Melalui pakta perdamaian ini juga diharapkan bisa mendorong perekonomian Timor Leste, yang sejak berpisah dari Indonesia terus terseok-seok. 

Credit  TEMPO.CO

Universitas Cambridge Minta Maaf pada Akademisi Palestina

Universitas Cambridge. By Cambridge University

CB, Jakarta - Universitas Cambridge meminta maaf kepada seorang akademisi berdarah Palestina yang telah dilarang menjadi pembicara dalam sebuah acara diskusi. Permohonan maaf disampaikan perguruan tinggi favorit di Inggris itu, setelah derasnya kecaman.


Universitas Cambridge. Telegraph by Alamy.
Ruba Salih, akademisi berkewarganegaraan Palestina, tidak diperbolehkan menjadi pembicara dalam sebuah panel diskusi yang membicarakan mengenai gerakan boikot, divestasi, sanksi-sanksi atau BDS, yang diselenggarakan pada November 2018 oleh para aktivis pro-Palestina. Posisi Ruba dalam seminar tersebut lalu diganti oleh pembicara pilihan universitas. ‘Pencekalan’ terhadapnya ini kemungkinan besar karena kekhawatiran netralitas Salih.

Keputusan Cambridge ini memicu kemarahan di kalangan aktivis, yang dinilai sebagai suatu contoh upaya universitas untuk menutup atau mengacaukan debat mengenai Israel dan gerakan BDS. Ratusan akademisi dan pelajar menandatangani sebuah surat terbuka mengutuk tindakan universitas.
Menurut Cambridge, seperti dikutip dari al-Jazeera pada Rabu, 7 Maret 2018, langkah untuk memberikan pembicara alternatif adalah respon yang keliru dan keputusan ini telah membangkitkan kekhawatiran terkait kebebasan akademik.
“Keputusan universitas telah  menggambarkan Dr. Salih dalam kondisi yang tidak sepatutnya sebagai seorang akademisi yang dihormati dengan pengalaman lebih dari 15 tahun memimpin rapat-rapat dan pengalaman ilmiah. Untuk itu, kami meminta maaf kepada Dr. Salih karena telah mencoret sebagai ketua pembicara diskusi,” demikian keterangan Cambridge.               
Dalam permohonan maaf itu, universitas juga mengakui tidak ada bukti pendukung yang bisa menggambarkan pandangan Salih dalam sebuah debat demokratis, yang memungkinkan seluruh pandangan diekspresikan. Salih menerima permohonan maaf itu dan mengatakan penting memberikan kebebasan akademik.

Credit  TEMPO.CO

Museum Holocaust AS Cabut Penghargaan untuk Suu Kyi

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi saat menghadiri pembukaan KTT ASEAN ke-31 di Manila, Filipina, Senin (13/11).

Foto: Athit Perawongmetha/Pool Photo via AP

Suu Kyi dinilai telah gagal hentikan serangan militer terhadap Rohingya.

CB, WASHINGTON - Museum Peringatan Holocaust AS telah mencabut penghargaan utamanya kepada pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, pada Selasa (6/3). Suu Kyi dinilai telah gagal menghentikan serangan militer terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Pencabutan Elie Wiesel Award dari Museum Holocaust ini menjadi yang terbaru dari serangkaian penghargaan yang telah terlebih dulu dicabut dari Suu Kyi terkait pelanggaran Myanmar terhadap Rohingya.

Suu Kyi dan National League for Democracy yang mendukungnya, telah menolak untuk bekerja sama dengan penyelidik PBB. Ia juga menutup akses untuk wartawan ke daerah-daerah tempat pelanggaran diduga telah terjadi di Negara Bagian Rakhine.

"Dengan sangat menyesal saat ini kami mencabut penghargaan itu. Kami mengambil keputusan ini dengan yakin," kata museum tersebut dalam surat tertanggal 6 Maret yang ditujukan kepada Suu Kyi.

Seorang juru bicara Kedutaan Besar Myanmar untuk AS tidak bersedia berkomentar mengenai keputusan museum itu.

PBB dan sejumlah organisasi hak asasi manusia telah mengumpulkan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap etnis Rohingya. Mereka diduga telah melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran desa.

Serangan militer Myanmar tersebut telah menyebabkan hampir 700 ribu warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Myanmar yang penduduknya mayoritas beragama Buddha menolak tuduhan pelanggaran tersebut. Negara itu mengatakan pasukan keamanannya tengah melakukan kampanye untuk melawan teroris yang telah menyerang pasukan keamanan.

Krisis Rohingya telah memicu kemarahan di seluruh dunia. Ada seruan agar Hadiah Nobel Perdamaian yang diterima Suu Kyi segera dicabut. Hadiah nobel tersebut diterimanya atas pertarungan pro-demokrasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Sebelumnya, sejumlah penghargaan yang pernah diterima Suu Kyi juga telah dicabut, termasuk penghargaan freedoms of the cities of Dublin, Oxford, dan England. Bulan lalu, tiga peraih Nobel perdamaian mendesak Suu Kyi dan militer Myanmar untuk mengakhiri genosida terhadap Muslim Rohingya saat ini juga atau Suu Kyi akan menghadapi tuntutan, dilansir laman Reuters.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Lobi Yahudi Ingin AS Eratkan Kerja Sama dengan Saudi

Pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Foto: EPA

AIPAC merupakan lobi Yahudi yang paling berpengaruh di AS

CB,JAKARTA -- Konfrensi tahunan kelompok lobi Israel terkuat di Amerika Serikat (AS), The American Israeli Public Affairs Committe (AIPAC) merupakan ajang untuk menegaskan kembali kepentingan Israel terhadap Palestina. Pengamat Timur Tengah LIPI, Smith Alhadar mengatakan rata-rata konfrensi AIPAC menyuarakan deklarasi Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Forum itu juga mendukung permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki, menolak kepulangan pengungsi Palestina ke kampung halaman mereka di Israel dan juga menolak pembentukan negara Palestina merdeka. "Lobi-lobi ini yang diambil oleh Trump dan dijadikan salah satu isu utama dalam kampanye kepresidenan AS," ujar Smit saat dihubungi Republika, Rabu (7/3).





Ia mengatakan AIPAC merupakan lobi Yahudi yang paling berpengaruh di AS sehingga sulit untuk AS menolak apa yang yang diinginkan oleh kelompok ini. Dan ini sudah terbukti dengan pengakuan Yerusalemsebagai ibukota Israel.





Yang diundang ada anggota parlemen, kongres, DPR , Wapres,dan orang-orang dalam lingkaran Trump ikut berpidato di konfrensi. "Jadi ini cuma menegaskan kembali apa yang menjadi kepentingan Israel," katanya.





Ia menjelaskan, tahun ini AIPAC menginginkan agar AS mengakui bahwa permukiman Yahudi di Tepi Barat merupakan sesuatu yang legal. Selain itu, Israel juga menginginkan agar adanya penolakan pemulangan empat juta pengungsi Palestina ke kampung halaman mereka di Israel.





Disaat bersamaan AIPAC juga mendorong pemerintah AS untuk menguatkan hubungannya dengan pemimpin Arab Saudi Mohammed Bin Salman. Ia mengatakan konsep perdamaian yang dilakukan oleh penasihat senior Donald Trump, Jared Kushner menyebutkan Yerusalem milik Israel dan sebagianTepi Barat juga tetap berada di tangan Israel.





Sedangkan Palestina hanya diberikan di jalur Gaza dan sebagian Sinai Utara. "Dan ini didukung oleh Mohammed Bin Salman," katanya.





Oleh karena itu, penting bagi AIPAC untuk mendorong AS menguatkan hubungan dengan Mohammed Bin Salman yang juga menyongkong agenda Israel di Timur Tengah, terutama dalam berhadapan dengan Iran dan Palestina.





Hal ini akan membuat Palestina semakin hari semakin lemah. Karena ujung tombok negara Arab seperti Mesir dan Arab Saudi beridri di belakang Israel sehingga reaksi-rekasi Palestina tidak akan berdampak kepada kepentingan Palestina.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Diminta Ubah Nama Negara, Makedonia: Yunani Lakukan Genosida

Bendera Makedonia.

Foto: blogspot.com

Nama Makedonia menjadi konflik lantaran Yunani keberatan dengan pengunaan nama itu.

CB, SKOPJE -- Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Makedonia menuduh pemerintah Yunani telah melakukan genosida terhadap warga Makedonia. Mereka menuding Yunani telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang terhadap warga minoritas Macedonia sejak 1913.


Seperti diwartakan Anadolu Agency, Rabu (7/3), dalam pernyataan bersama mereka menegaskan orang-orang Makedonia tidak bisa lagi menanggung beban ketidakadilan yang diberikan oleh Yunani, PBB, Uni Eropa dan NATO. Mereka keberatan dengan pembicaraan terkait nama negara.


"Diskusi untuk menyelesaikan perbedaan yang telah terjadi selama 25 tahun itu merupakan upaya genosida terhadap warga Makedonia. Untuk menghapus negara, bahasa, sejarah dan keberadaan mereka dari peta dunia," kata pernyataan tersebut.


Nama Makedonia menjadi konflik lantaran Yunani keberatan dengan pengunaan nama tersebut. Ini menyusul adanya kesamaan dengan Kota Makedonia yang terletak di Yunani. Perdebatan nama tersebut telah berlangsung selama lebih dari 25 tahun.


Gabungan LSM itu mengaku terkejut dengan paksaan dari Uni Eropa dan NATO untuk menegosiasikan nama negara. Mereka keberatan untuk menanggalkan identitas etnis, nasional, bahasa dan sejarah sebagai prasyarat akan keanggotaan organisasi internasional dan regional tersebut.


"Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah umat manusia bahwa tekanan yang diatur secara internasional diberikan kepada warga untuk menghancurkan diri sendiri. Tekanan yang ditimbulkan oleh bangsa-bangsa dan organisasi-organisasi yang seharusnya menjadi penjaga gerbang hak asasi manusia di abad ke-21," kata pernyataan tersebut.


LSM mengungkapkan, isu terkait nama negara mereka merupakan rekaan pemerintah Yunani. Hal itu juga merupakan kelanjutan dan internasionalisasi kebijakan domestik pada masa lalu untuk menolak identitas etnik minoritas Macedonia di negara mereka.


Mereka menyerukan pembentukan komisi penyelidikan independen untuk menyelidiki pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta perang ditambah genosida yang dilakukan terhadap minoritas Macedonia di Yunani sejak 1913. Mereka menuntut pemerintah Yunani berani menghadapi masa lalu dan meminta maaf secara publik atas kejahatan tersebut.


Warga meminta Perdana Menteri Makedonia Zoran Zaev untuk menghentikan pembicaraan dengan Yunani terkait nama negara. Mereka juga meminta adanya resolusi PBB yang mengakui negara sah atas nama Makedonia.


Sementara, konflik nama tersebut telah menghambat Makedonia untuk bergabung dengan NATO akibat veto yang dijatuhi Yunani dan Uni Eropa. Meksi demikian, Makedonia masuk sebagai anggota PBB pada 1993 lalu dengan nama Republik Makedonia Mantan Yugoslavia (FYROM). Kendati, sejumlah negara termasuk Turki mengakui keberadaan negata tersebut atas nama Makedonia.

Credit  republika.co.id

Produksi Rudal Iran Meningkat Tiga Kali Lipat

Rudal Iran

Donald Trump mengecam kesepakatan nuklir Iran.

CB, TEHRAN -- Kepala Divisi Kedirgantaraan Garda Revolusi Iran Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh mengatakan Iran telah meningkatkan produksi rudalnya hingga tiga kali lipat. Namun ia tidak menjelaskan berapa lama periode kenaikan produksi itu terjadi.

"Di masa lalu kami harus banyak menjelaskan kepada berbagai pihak atas tindakan kami, tapi sekarang tidak seperti itu lagi. Produksi kami meningkat tiga kali lipat dibandingkan masa lalu," kata Hajizadeh mengacu pada produksi rudal Iran, Rabu (7/3), dikutip Fars.

Menurut Hajizadeh, pemerintah, parlemen, dan pejabat Iran lainnya, secara khusus telah menyetujui perlunya negara memiliki rudal ground-to-ground. Setelah itu kantor berita Fars tidak memberikan rincian pemberitaan lebih lanjut.

Pada Senin (5/3), Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian telah mengunjungi Iran untuk menegaskan kembali dukungan Eropa terhadap kesepakatan nuklir. Kunjungan Drian mencerminkan upaya Prancis untuk melindungi kesepakatan yang dicapai pada 2015 itu dengan negara-negara besar.

Presiden AS Donald Trump telah mengancam untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut kecuali tiga penandatangan Eropa membantu memperbaikinya. Trump ingin memaksa Iran membatasi gerakannya di Timur Tengah dan mengendalikan program rudalnya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Putin Sumpah Balas Serangan Nuklir Musuh meski Picu Malapetaka Global

Presiden Rusia Vladimir Vladimirovich Putin bersumpah membalas serangan nuklir musuh meski akan memicu malapetaka global. Foto/REUTERS/Maxim Zymeyev

MOSKOW - Presiden Vladimir Putin bersumpah tidak akan ragu untuk membalas jika Rusia diserang senjata nuklir musuh, bahkan jika balasan itu menyebabkan sebuah malapetaka global.

Peringatan dari Putin itu disampaikan saat diwawancarai salah satu pembawa acara stasiun televisi pro-Kremlin.

Retorika ancaman perang nuklir ini disuarakan Putin menjelang pemilihan presiden. Mantan agen KGB ini meraih popularitas di dalam negeri dengan citra sebagai sosok pelindung Rusia dari ancaman musuh.

Baru-baru ini, dia memamerkan senjata nuklir hipersonik Rusia yang diklaim tak bisa dicegat oleh sistem pertahanan udara manapun di dunia. Aksi Putin yang memicu histeria media-media Barat berpotensi mendongkrak popularitasnya terkait pemilihan presiden, meski untuk saat ini belum ada rival yang berpotensi mengalahkannya.

Ditanya mengenai konflik nuklir, Putin mengatakan bahwa Moskow akan meluncurkan serangan jika sistem pertahanan Rusia mengindikasikan sebuah rudal musuh telah dilepaskan.

”Ini disebut serangan timbal balik,” katanya kepada pembawa acara televisi, Vladimir Solovyov, dalam program “World Order 2018” berdurasi dua jam. “Jika ada keputusan untuk menghancurkan Rusia, maka kita memiliki hak legal untuk meresponsnya," ujarnya, seperti dikutip Russia Today, semalam (7/3/2018).

Malapetaka global sebagai imbas dari respons Rusia sudah dipikirkan Putin. ”Ya, ini akan menjadi malapetaka global bagi kemanusiaan, tapi saya, sebagai warga Rusia dan kepala negara Rusia ingin bertanya kepada Anda tentang hal ini; Apa yang kita butuhkan di dunia ini jika tidak ada Rusia di dalamnya?,” ujarnya.

Putin akan bersaing dalam pemilihan presiden 18 Maret 2018 mendatang. Dia diprediksi akan menang dan akan terus berkuasa hingga enam tahun ke depan. 

Credit  sindonews.com

Putin: Rusia Gunakan Nuklir Hanya Jika Diserang

Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan akan menggunakan nuklir hanya sebagai respons balasan. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

MOSKOW - Rusia hanya akan menggunakan senjata nuklirnya hanya sebagai tindakan balasan. Hal itu dikatakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Sejauh menyangkut masalah ini, saya harus mencatat bahwa ini sangat penting dan sensitif, saya ingin memberitahu Anda agar masyarakat internasional mengetahui hal ini. Rencana kami untuk senjata nuklir adalah menggunakannya sebagai tindakan balasan," kata Putin.

"Keputusan penggunaan senjata nuklir hanya bisa dilakukan jika sistem pertahanan udara kita tidak hanya mencatat peluncuran rudal tapi juga lintasannya dan saat mereka memasuki wilayah Rusia," tambah Putin.

"Ya, ini akan menjadi malapetaka global bagi dunia, tapi sebagai warga negara Rusia, sebagai presiden Rusia, saya ingin mengajukan pertanyaan: siapa yang butuh dunia tanpa Rusia?" cetus Putin seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (7/3/2018).

Berbicara lebih jauh, presiden Rusia tersebut mengatakan bahwa Rusia, tidak seperti AS, tidak pernah menggunakan senjata nuklir terhadap negara lain.

Isu tersebut juga telah dikomentari oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Zakharova mengatakan bahwa AS membuka jalan bagi perang nuklir di masa depan.

Pekan lalu, Putin membuat pidato tahunannya ke parlemen bikameral negara tersebut, Majelis Federal, yang terdiri dari Dewan Federasi dan Duma. Pemimpin Rusia tersebut mengumumkan pengembangan persenjataan jenis senjata negaranya, termasuk pesawat dronbe bawah laut antar benua, rudal jelajah bertenaga nuklir, dan rudal hipersonik prospektif, dan menunjukkan cuplikan yang berisi tes senjata ini.



Presiden Rusia menekankan bahwa upaya Rusia untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya dilakukan dalam kerangka kesepakatan internasional yang ada. Menurutnya, Rusia menciptakan sistem senjata canggih sebagai tanggapan atas penerapan sistem pertahanan rudal AS, dan senjata ini tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara lain. 

Credit  sindonews.com

Pemerintah Jerman Putuskan Peluasan Misi Militer Bundeswehr di Irak dan Afghanistan

views: 11.650

Pemerintah Jerman Putuskan Peluasan Misi Militer Bundeswehr di Irak dan Afghanistan. picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

Setelah militer Jerman Bundeswehr minggu-minggu lalu disorot karena kekurangan fasilitas dan peralatan militer, kabinet Jerman justru memutuskan peluasan misi Bundeswehr di luar negeri, terutama di Irak dan Afghanistan.

Di Irak, pasukan akan fokus pada pendidikan dan pelatihan militer lokal, terutama untuk penjinakan bom dan bahan peledak rakitan. Tujuannya adalah demi stabilisasi kawasan itu, yang dianggap elemen terpenting dalam upaya menghadang radikalisme. Sampai saat ini, para pelatih militer Jerman hanya ditugaskan di kawasan-kawasan yang dikuasi kelompok Kurdi.

Jumlah pelatih militer Jerman di Irak ditetapkan maksimal 800 orang. Namun selain melatih kelompok bersenjata Kurdi, mereka akan lebih banyak melatih tentara Irak, terutama untuk menyingkirkan ranjau darat dan perangkap bahan peledak lainnya. Hal itu adalah prasyarat penting untuk melaksanakan berbagai proyek pembangunan kembali di kawasan-kawasan yang pernah dilanda perang hebat.

Kritik oposisi

Kalangan oposisi di parlemen Jerman Bundestag mengeritik peluasan misi militernya. „Peningkatan kemampuan aparat keamanan di Irak adalah langkah yang baik, jika beberapa prasyarat dipenuhi. Namun sekali lagi, tidak dibahas bagaimana solusi politiknya ", kata politisi Partai Hijau Anieszka kepad sebuah harian Jerman. Politisi Partai Kiri Heike Hänsel menuduh pemerintah Jerman masih mengandalkan lengkah militer sebagai instrumen politik.

Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen yang baru saja berkunjung ke Irak juga menyoroti masalah logistik dan fasilitas pengobatan.

„Jadi yang penting adalah elemen-elemen yang dapat menstabilkan situasi, yang pada jangka panjang menjamin bahwa Irak bisa memiliki militer yang loyal, mandiri dan siap dikerahkan", kata Ursula von der Leyen.

Misi Bundeswehr sebagai jembatan

Jurubicara luar negeri Partai Hijau Omid Nouripor mengatakan, misi militer Jerman harus menjadi kontribusi jelas dengan tujuan agar „reformasi sektor keamanan (di Irak) melahirkan satu kesatuan militer, sehingga satuan militer misalnya tidak hanya terdiri dari kaum Sunni atau kaum Syiah atau Kurdi, melainkan menjadi anggota militer Irak."

Memang masih belum jelas, apa yang selanjutnya akan dilaksanakan militer Jerman di kawasan Kurdi. Hingga kini, hubungan kawasan-kawasan Kurdi yang menikmati otonomi dengan pemerintah pusat di Bagdad tidak selalu baik.

Pengamat Irak Henner Fürtig, Direktur GIGA-Institut di Hamburg menerangkan, kaum Kurdi selama ini selalu bersikap terbuka pada dukungan dan pengaruh Barat. Aspirasi mereka juga cukup jelas, yaitu mempertahankan status otonominya.

Credit  sindonews.com

Rezim Suriah Kuasai Separuh Ghouta Timur, 850 Sipil Tewas

Seorang bocah di Douma, Ghouta Timur, Suriah, berdiri di antara bangunan yang hancur akibat perang. Foto/REUTERS/Bassam Khabieh

DAMASKUS - Pasukan rezim Pemerintah Suriah telah merebut kembali separuh wilayah Ghouta Timur dari pemberontak dalam perang sengit yang dimulai sejak 18 Februari lalu. Hingga kini, jumlah warga sipil yang tewas di wilayah itu mencapai sekitar 850 orang.

Serangan gencar rezim Suriah—didukung sekutunya Rusia dan Iran—di Ghouta Timur telah memicu kecaman sejumlah pihak, terutama dari Amerika Serikat (AS). Dewan Keamanan PBB telah menyetujui resolusi gencatan senjata untuk wilayah tersebut, namun Suriah dan Rusia menegaskan resolusi tak berlaku bagi kelompok ekstremis.

Kelompok pemberontak Jaish al-Islam yang selama ini menguasai sebagian wilayah Ghouta Timur, tidak dianggap rezim Suriah sebagai pemberontak moderat, tapi kelompok ekstremis.

Data korban tewas dari pihak sipil yang mencapai sekitar 850 orang ini diumumkan Observatorium untuk Hak Asasi Manusia Suriah yang berbasis di Inggris.

Pada hari Rabu, pasukan pemerintah Presiden Bashar al-Assad merebut Beit Sawa, Al-Ashaari, dan area pertanian terdekat. Menurut Observatorium, dengan merebut sejumlah wilayah itu dari pemberontak, kubu Assad telah mengendalikan separuh wilayah Ghouta Timur yang pernah dikuasai pemberontak.

Kelompok pemantau krisis Suriah itu mengkritik serangan udara berat yang kebanyakan dilakukan oleh pesawat tempur Rusia. Serangan terbaru dilaporkan menewaskan 45 warga sipil tewas termasuk empat anak.

Lebih dari 50 serangan udara meghujani wilayah Ghouta Timur pada hari Rabu. Seorang wanita yang terluka terlihat terjebak di bawah reruntuhan bangunan yang roboh.

Kemajuan tersebut terjadi setelah ratusan milisi loyalis Assad dari Afghanistan, Palestina, dan Suriah tiba di Ghouta Timur untuk mendukung serangan darat. Pasukan pemerintah dengan kendaraan militer juga terpantau melakukan patroli di Al-Mohammadiyeh, sebuah zona pertanian di bagian selatan Ghouta yang baru-baru ini direbut kembali oleh rezim Suriah.

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan tertutup selama tiga jam pada hari Rabu untuk membahas gencatan senjata yang gagal. Pertemuan digelar atas permintaan Prancis dan Inggris.

Duta Besar Belanda Karel van Oosterom, yang menjabat Dewan Kepresidenan, mengatakan kepada wartawan bahwa para anggota dewan telah menyatakan keprihatinannya atas situasi kemanusiaan dan mengulangi seruan untuk pelaksanaan resolusi gencatan senjata.

Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein mengatakan bahwa rezim Suriah dan sekutu asingnya sudah merencanakan ”kiamat” berikutnya di wilayah lain setelah Ghouta Timur.

”Bulan ini adalah Ghouta Timur, yang disebut Sekretaris Jenderal (PBB) ‘neraka di bumi’,” katanya.

”Bulan depan atau bulan berikutnya, akan terjadi di tempat lain di mana orang menghadapi kiamat - sebuah kiamat yang dimaksudkan, direncanakan dan dilaksanakan oleh individu-individu di dalam pemerintahan, yang tampaknya dengan dukungan penuh dari beberapa pendukung asing mereka,” ujarnya, seperti dikutip SBS, Kamis (8/3/2018). 

Jumlah penduduk Ghouta Timur sekitar 400.000 oran telah terjebak dalam medan perang sejak 2013. Mereka menderita kekurangan pangan dan obat-obatan.


Credit  sindonews.com

Pemberontak Suriah Tolak Tawaran Rusia di Ghouta

Pemberontak Suriah menolak penawaran yang disampaikan oleh militer Rusia. Foto/Reuters

DAMASKUS - Pemberontak Suriah menolak penawaran yang disampaikan oleh militer Rusia. Militer Rusia menawarkan pemerontak Suriah dan keluarga mereka untuk meninggalkan Ghouta Timur dengan aman.

Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, pemberontak bisa pergi bersama keluarga dan senjata mereka melalui koridor aman di Ghouta Timur, tempat pasukan Suriah terus menguasai banyak wilayah. Proposal Rusia itu tidak menyebut ke mana kelompok pemberontak itu akan pergi.

Wael Olwan, dari Failaq al-Rahman, sebuah kelompok bersenjata utama yang terkait dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di Ghouta Timur, mengatakan, mereka akan mempertahankan wilayah tersebut dan mengatakan apa yang disampaikan Rusia bukanlah suatu tawaran serius,

Dia juga menuturkan, Moskow berkeras menggunakan eskalasi militer sebagai sarana untuk adanya perpindahan massa di Ghouta timur. "Ketekunan Rusia menyebabkan perpindahan massa adalah kejahatan yang tidak bisa diabaikan," katanya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Jazeera pada Rabu (7/3).

Hal senada juga disampaikan oleh kelompok pemberontak Suriah lainnya. Juru bicara pemberontak, Hamza Birqda menyatakan, tidak akan pernah ada negosiasi dengan Suriah mengenai hal ini.

"Tidak ada negosiasi mengenai masalah ini.  Fraksi Ghouta dan pejuang mereka dan rakyatnya memegang tanah mereka dan akan mempertahankannya," ucapnya. 

Credit  sindonews.com

Kepolisian Inggris: mantan mata-mata Rusia coba dibunuh dengan racun syaraf

Ilustrasi. (REUTERS/Eduard Korniyenko)

London (CB) - Kepolisian Inggris, Rabu, mengungkapkan kecurigaan bahwa percobaan pembunuhan dengan menggunakan racun syaraf merupakan penyebab seorang mantan mata-mata Rusia dan putrinya jatuh sakit.

Mantan agen intelijen itu, Sergei Skripal (66 tahun), bersama putrinya Yulia (33 tahun) ditemukan di bangku dalam keadaan tidak sadar di luar sebuah pusat perbelanjaan di Salisbury, kota di Inggris selatan, pada Minggu.

"Ringkasnya, kasus ini ditangani sebagai insiden besar yang melibatkan percobaan pembunuhan menggunakan zat syaraf," kata kepala kontraterorisme kepolisian Inggris, Mark Rowley, dalam pernyataan.

Ia menolak memberikan keterangan rinci soal zat yang digunakan dalam upaya pembunuhan itu.

"Saya juga bisa memastikan, kami yakin bahwa kedua orang yang jatuh sakit itu mulanya menjadi target khusus," kata Rowley.

Credit  antaranews.com