Suku Rohingya Alami Politik Apartheid

 

Anak-anak mendaur ulang barang dari reruntuhan pasar yang dibakar di sebuah desa Rohingya luar Maugndaw di negara bagian Rakhine, Myanmar, 27 Oktober 2016. Gambar diambil tanggal 27 Oktober 2016.

 

CB, RAKHINE -- Suku Rohingya tinggal di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Mereka tinggal di Rakhine di wilayah utara. Mereka hidup dalam kondisi yang menyedihkan seperti kondisi era politik apartheid zaman dahulu di Afrika Selatan.

Seperti dilansi Aljazirah, Sabtu, (4/2) hingga saat ini Yangon tak mengakuiRohingya sebagai etnik minoritas mereka. Yangon menyebut suku Rohingya sebagai migran ilegal yang berasal dari Bangladesh. Padahal banyak suku Rohingya yang hidup di Myanmar dari generasi ke generasi.

Investigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar sendiri tak menunjukkan jika pasukan keamanan Myanmar melakukanoperasi pemusnahan suku Rohingya. Meskipun faktanya mereka melakukan pemusnahan terhadap suku Rohingya dan buktinya sudah tersebar ke seluruh dunia lewat berbagai media.

Saat ini terdapat66 ribu suku Rohingya melarikan diri dari Rakhine menuju Bangladesh sejak pasukan keamanan melakukan operasi balas dendam karena pos polisi di perbataaan diserang pada 9 Oktober lalu.

Menurut data lembaga kemanusiaan PBB baru-baru ini, jumlah pengungsi Rohingya ke Bangladesh mencapai69 ribu orang. Ini menunjukkan adanya gelombang pengungsian yang dilakukan terus-menerus ke Bangladesh.

Seperti dilansir Independent, bayi dan anak-anak digorok dengan pisau selama kampanye militer pasukan keamanan Myanmar. Ini merupakan laporan PBB yang isinya mengerikan. Bayi berusia delapan bulan, lima tahun, dan enam tahun dilaporkan dibunuh dengan cara ditusuk sampai mati di rumah mereka selama operasi pemusnahan suku Rohingya.

Laporan PBB mengenai kondisi mengerikan suku Rohingya diterbitkan di Jenewa, setelah para investigator mengumpulkan testimoni dari para korban dan saksi suku Rohingya yang melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Menhan AS: Iran Sponsor Terorisme Terbesar

 

Menteri Pertahanan AS, James Mattis.

 

CB, WASHINGTON -- Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran terus meningkat. Hal ini terjadi menyusul uji coba rudal balistik yang dilakukan oleh Iran. Uji coba itu disusul dengan sanksi baru yang kemudian dijatuhkan oleh Negeri Paman Sam.
Menteri Pertahanan AS James Mattis mengatakan pada Sabtu (4/2), bahwa salah satu negara di Timur Tengah itu merupakan sponsor terorisme terbesar di dunia.

"Iran adalah negara pendukung tunggal sekaligus terbesar untuk berbagai kejahatan terorisme di dunia," ujar Mattis dalam sebuah pernyataan seperti dilansir CNN, Ahad (5/2).

Pria yang dikenal dengan julukan 'Mad Dog' itu juga menuturkan bahwa langkah untuk menangani kesalahan Iran segera dilakukan oleh AS.
Bersama dengan sejumlah negara lainnya, Negeri Paman Sam akan bekerja sama untuk memberi peringatan atau melakukan tindakan lain yang dirasa perlu.

 "Kami memiliki tanggung jawab bersama dengan sejumlah negara lain untuk menangani Iran dalam hal ini dan tidak sedikitpun mengabaikannya," jelas Mattis.


Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Bisnis Kilang Minyak di AS Terancam Bangkrut

Kilang minyak/ilustrasi

 

CB, JAKARTA -- Permintaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor di Amerika Serikat terus mengalami penurunan sejak lima tahun terakhir. Hal tersebut memicu kekhawatiran pendapatan perusahaan kilang di negeri Paman Sam pada tahun ini bakal lebih buruk dari performa suram tahun lalu.
Badan Informasi Energi AS (EIA) pada awal bulan ini merilis data satu bulan terakhir, rata-rata pasokan bensin di negara tersebut hanya 8,2 juta barel per hari. Angka tersebut merupakan yang terendah sejak 2012.
Para pelaku bisnis terus memantau permintaan bensin karena menyumbang 10 persen dari konsumsi global. "Jika permintaan menurun berdasarkan data, maka akan menjadi masalah untuk bisnis kilang ini," kata analis kilang Wood Mackenzie, dikutip dari Reuters, Senin (6/2).
Sejak 2012 pemakaian bensin di AS berkembang setiap tahun. Di sisi lain muncul kekhawtiran permintaan menurun di tengah pertumbuhan mobil hemat bahan bakar.
Jajaran eksekutif di perusahaan kilang AS, Marathon Petroleum Corp, Phillips 66 and Valero Energy Corp mengakui volume musiman melemah dari prediksi penghasilan pekan terkahir ini. Namun mereka megantisipasi hal tersebut.
"Meskipun kami melihat kelemahan yang tidak biasa dalam permintaan produk olahan pada Januari, kami  berharap pertumbuhan ekonomi yang solid akan terus mendukung," ujar CEO Marathon, Gary Heminger.
Perusahaan kilang terbesar di AS, Valero melaporkan laba bersih pada 2016 sebesar 2,3 miliar dolar AS, terendah sejak 2012. Sementara Marathon memiliki laba bersih sebesar 1,2 miliar As, terendah dalam lima tahun terakhir.


Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Dirut dan Wadirut Pertamina Dicopot, Ini Penjelasan Lengkap Rini

 

 

Foto: Ardan Adhi Chandra

Jakarta - Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang diberhentikan dari posisi Direktur Utama (Dirut) dan Wakil Dirut (Wadirut) PT Pertamina (Persero). Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, keputusan ini sudah dipertimbangkan secara matang dan direstui Presiden Joko Widodo.

Lantas, kenapa kedua pucuk pimpinan perusahaan migas pelat merah itu diberhentikan? Berikut penjelasan lengkap Rini dalam tanya jawab saat jumpa pers di Kementerian BUMN, Jumat (3/2/2017).

Kenapa AD/ART disetujui Kementerian BUMN?

Oh waktu itu memang dasar prosesnya Dewan Komisaris itu dari waktu ke waktu sudah melakukan analisa mengenai Pertamina. Dan akhir Agustus itu Dewan Komisaris memberikan usulan kepada kami bahwa perlu adanya Wadirut, mengingat tanggung jawabnya Pertamina sangat besar di tahun mendatang. Terutama kita juga mendorong Pertamina implementasikan satu harga. Kedua, ada proyek-proyek besar yang belum pernah Pertamina mempunyai tugas untuk investasi di beberapa proyek-proyek besar. Pada saat yang sama, yaitu revitalisasi kilang Cilacap dan penambahan kapasitas, kemudian Balikpapan, Dumai kemudian juga dan GRR yang ada di Tuban.

Selain itu kita juga mendorong bagaimana optimasi TPPI yang sudah diambil alih. Selain itu kita juga terus mendorong meningkatkan kemampuan mendapatkan sumur-sumur di luar Indonesia, mengingat sumur di Indonesia itu kapasitasnya makin berkurang. Padahal kita punya komitmen agar Indonesia itu mempunyai kemampuan kemandirian energi. Sehingga kita harus cari potensi sumber minyak di tempat lain.

Berdasarkan itu, kemudian Komisaris menulis surat kepada kami dibutuhkan posisi Wadirut dan tambahan direksi dan kami memakai independent consultant untuk menganalisa. Dan memang mereka mengusulkan juga karena ada beberapa benchmark mereka di luar, dan kami sbg pemegang saham melakukan itu dan memutuskan menerima usulan komisaris dan memutuskan adanya Wadirut dan tambahan direksi.

Tapi dalam perjalanannya, kita lihat baru beberapa bulan ternyata ada permasalahan kepemimpinan. Dewan Komisaris komunikasi dan beberapa kali rapat dan terakhir melakukan interview kepada semua direksi, dirut, Wadirut dan kemarin mereka memberikan usulan bahwa masalah kepemimpinan ini sudah akut sehingga bisa men-divergise kestabilan dari Pertamina. Kan pertamina itu salah satu BUMN yang paling penting, dalam aset nomor 4, pinjaman luar negeri juga cukup besar, dan tanggung jawabnya untuk distribusi BBM itu kan sangat penting.

Oleh karena itu, atas usulan itu kemarin saya melapor kepada Presiden, kemudian Bapak Presiden menginstruksikan kepada saya ya sudah lakukan. Jadi, makanya tadi malam saya menandatangani yang hari ini dilakukan oleh Pak Gatot (Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo), dan tadi malam saya tandatangani pemberhentian dua direksi Pertamina, yaitu Dirut dan Wadirut.

Dengan pemberhentian dua itu maka Dewan Komisaris harus rapat untuk menentukan pejabat sementara. Nah pejabat sementara itu tadi mereka rapat dan bahwa diputuskan Ibu Yenni Andayani (Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan), karena mereka melihatnya ini Ibu Yenni sudah senior dari jabatan dan termasuk direktur yang 2014 dia masuk, dan juga karirnya di sana terus, jadi Dewan Komisaris memilih Ibu Yenni. Dan prosesnya adalah bahwa pejabat sementara ini 30 hari, kemudian Dewan Komisaris nanti akan memberikan usulan kepada pemegang saham, dan kami akan konsultasikan dengan bapak presiden.

Apa Pertimbangan Pak Presiden kemudian memberi keputusan oke?

Pada dasarnya usulan dari Dewan Komisaris. Bahwa ada masalah kepemimpinan, dan beliau juga melihat ada banyak tulisan di koran mengenai permasalahan kepemimpinan ini, dan beliau sepakat bahwa keadaan ini membahayakan Pertamina. Dengan ada kepemimpinan ini, tidak ada atau dua kepemimpinan membuat situasi tidak stabil untuk Pertamina. Padahal Pertamina itu membutuhkan kestabilan. Jadi memang kita harapkan Dewan Komisaris dalam memilih Bu Yenni meyakini bahwa kestabilan 30 hari ini sangat penting, dan Dewan Komisaris memastikan.

Usulan datang dari Dewan Komisaris, apa ada usulan selain tadi?
Pada dasarnya Dewan Komisaris merasa bahwa mungkin dengan sistem Dirut dan Wadirut ini juga tidak tepat. Oleh karena itu, pada saat yang sama posisi Wadirut dihilangkan itu saja. Sedangkan memang kemudian memang belum ada usulan untuk pengganti karena memang harus ada prosesnya.

Wadirut kosong?
Iya, wadirutnya hilang. Nantinya tetap satu dirut dengan direktur-direktur. Pada dasarnya jadi yang mula-mula diusulkan oleh Dewan Komisaris dengan melihat kejadian ini merasa posisi ini ada dua kepemimpinan dianggap tidak tepat karena itu posisi wadirut dihilangkan.

Masalahnya apa?
Masalahnya kepemimpinan, ini juga yang saya sedih karena saya mengetahui keduanya dan saya salah satu yang mendukung waktu itu pemilihannya Pak Dwi Soetjipto. Dan tentunya ini kan Pak Dw Soetjipto bukan orang Pertamina, dan itupun juga posisinya membuat, apa namanya, berat. Tapi kami harapkan bisa berjalan dengan baik karena melihat waktu itu berjalan dengan baik ada juga beberapa yang baru seperti Pak Arief Budiman, Pak Daryono yang bisa apa berjalan dengan baik

Tapi kelihatannya memang dari waktu Dewan Komisaris mengusulkan bulan Agustus itu, mereka memang hanya melihatnya bahwa ini perlu ada konsentrasi dalam hilirisasi dan dalam mega project. Karena mega project-nya Pertamina ini kalau dihitung-hitung jumlahnya bisa sampai Rp 700 triliun, belum pernah dalam sejarah.

Itu sebetulnya dasar-dasarnya, tapi kemudian kok jadi malah membuat yang situasi jadi enggak stabil di kepemimpinan di dalam. Padahal semua apa yang dihasilkan Pertamina tidak terlepas dari teamwork. Dan saya meyakini semua itu bisa berhasil karena teamwork. Kalau sudah ini kelihatan teamwork-nya tidak berjalan, khawatir lah kita semua. Akhirnya yang sudah berhasil bagus di 2016 ini, bisa bermasalah di 2017. Padahal di tahun 2017 ini justru mega-mega project ini mulai jalan. Kemarin itu kan baru apa namanya persiapan tapi benar-benar dalam pengeluaran capital expenditure, betul-betul apa namanya aktif di lapangan itu bergerak itu tahun ini. Sehingga tahun ini tahun-tahun yang sangat penting.

Mereka itu berkonflik?
Ya kayaknya gitu, tolong tanya mereka ya. Saya enggak bisa jawab, tapi terus terang tiap kali yang satu ditanya enggak ada apa-apa, yang satu ditanya enggak ada apa-apa. Tetapi ternyata kok di luar ada apa-apa, terus kok orang di dalam ngomong ada apa-apa. Jadi ya itulah.

Ketidakstabilannya kelihatan?
Oh iya, mungkin yang lebih detail nantinya juga bicara Dewan Komisaris, Dewan Komisaris sebagai pengawas apa namanya dalam mungkin mengambil keputusan, rapat direksi. Jadi kalau yang satu tidak setuju dengan yang lain jalan sendiri. Akhirnya kan bukan teamwork. Padahal penekanannya good corporate governance, adalah bahwa untuk keputusan itu keputusan direksi. Jadi keputusan direksi itu tanggung renteng bersama, enggak bisa dipotong sendiri. Jadi kalau sudah tidak ikut good corporate governance itu masalah.

Jadi Dewan Komisaris mengusulkan, karena melihat ada dua hal, ada mega project, ada program hilirisasi, ada holdingisasi ada tiga. Oleh karena itu mereka menganggap hilirisasi apa namanya BBM penyaluran BBM terus satu harga harus dikonsultasikan dengan satu tim.

Ketika Dewan Komsiaris usulkan ke Ibu sebelum tandatangani SK tersebut, apakah ada komunikasi dengan mereka?
Jadi pada dasarnya saya sengaja tidak mau komunikasi dengan keduanya. Karena saya memang mengharapkan bahwa, karena gini secara good corporate governance, Dewan Komisaris itu sudah melakukan fungsinya.

Jadi saya memang langsung memutuskan untuk bicara dengan Presiden. Sedih saya terus terang saya harus akui, tapi itulah satu hal yang mungkin kita tidak baca adalah sehubungan dengan karakter orang, karakter masing-masing. Kita tidak sadar ada hal-hal yang kita tidak bisa baca. Itu saja. Prosesnya kemarin saya lapor ke Bapak Presiden, tanda tangannya dari kemarin siang lah, sore tapi kan siapin apa, saya juga kemarin.

Mendadak?
Betul, karena dianggapnya sudah akut oleh Dewan Komisaris, sangat akut. Jadi tentunya kami juga harus merespons. Alhamdulillah bisa langsung diberi waktu Presiden, Jadi kami langsung laporkan dulu.

Calon pengganti?
Karena prosesnya, good corporate governance, Dewan Komisaris harus menulis surat dan beri usulan. Dewan Komisaris biasanya mengusulkan potensi dari dalam, kalau bisa ada yang dari luar itu bisa saja. Pada akhirnya dirut kami usulkan ke Presiden, nanti presiden yang akan menentukan. Kami sedang kaji

Wadirut kewenangannya terlalu besar?
Sebetulnya nggak. kami yakini kalau pemimpin bisa memimpin dengan baik, apapun strukturnya itu sudah bisa dilakukan. Dan yang jadi nomor dua pemimpin juga bisa menjadi pemimpin nomor dua. Itu semua bisa berjalan. Itu akhirnya ke sana. Persoalannya kalau saya melihatnya maaf ya, maaf Pak Dwi, maaf Pak Ahmad Bambang, masalahnya personality.

Iya mungkin daripada susah personality diusulkannya, karena daripada sulit nanti kalau kita bikin Dirut Wadirut ternyata personality saya pikir oke ternyata enggak oke. Bisa masalah lagi, makanya kami memutuskan Wadirut tidak ada.

Karena kalau di tempat lain, di perbankan ada Wadirut enggak ada masalah, Alhamdulillah. Semoga saya bacanya benar gitu. Jadi yakini saja. Makanya saya minta maaf, Pak Dwi mohon maaf, Pak Ahmad Bambang mohon maaf.

Saya melihatnya terus terang siapapun posisinya, kemampuan menjadi pemimpin sangat penting. Kita coba lihat menteri-menteri yang ada. Sebagai menteri mereka mempunyai tanggung jawab untuk memimpin dan mereka memimpin dirjen-dirjen yang dari dulu udah ada. Yang utama bagaimana menunjukkan leadership.

Jadi, suka atau tidak suka harus dikesampingkan, sebagai pemimpin adalah tanggung jawab utamanya membawa perusahaan ini menjadi lebih baik, lebih besar, karena memang Pertamina besar sekali. Ada hal-hal yang menurut saya, beberapa hal seperti dalam pengelolaan yang ternyata tidak dilakukan dengan baik. Ini tidak boleh terjadi di 2017.

Jadi memang apa namanya situasinya membutuhkan Pertamina ini ke depan memiliki tanggung jawab lebih besar dibutuhkan pemimpin yang mungkin dengan sepenuh hati dengan mengesampingkan preference pribadi ini yang paling penting. Kita harus utamakan yang akan kita tuju hasil untuk perusahaan korporasi, jadi fokusnya kepada tujuan.

Kok dua-duanya dicopot? Supaya adil?
Menurut saya akhirnya begini, karena dua-duanya sudah kita anggap sebagai pemimpin, iya kan. Kalau jadi pemimpin itu harus mengesampingkan itu tadi. Dua-duanya tidak bisa kesampingkan itu.

Oh iya bener, karena sekarang begini, kalau kita punya tanggung jawab untuk perusahaan, teamwork harus nomor satu dan di Pertamina itu ada 9 orang. Jangan akhirnya perusahaan itu dipakai aja untuk kepentingan orang, apapun dasarnya, apapun dasarnya. Udah ya titik ya.Terima kasih.




Credit  finance.detik.com

Jajaran Direksi Pertamina Sebelum dan Sesudah Perombakan

 

 

Foto: Ari Saputra

Jakarta - Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang resmi diberhentikan sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Pertamina per hari ini. Keduanya kemudian digantikan oleh Plt Direktur Utama Yenni Andayani.

Padahal posisi Wakil Direktur Utama di Pertamina baru beberapa bulan diisi oleh Ahmad Bambang yang dulunya menjabat sebagai Direktur Pemasaran Pertamina. Sedangkan, Dwi Soetjipto tercatat menjabat Direktur Utama Pertamina sejak November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No.SK-265/MBU/11/2014.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan, di tengah perjalanannya ada permasalahan kepemimpinan di tubuh Pertamina. Di mana, jika ini diteruskan akan membahayakan bagi Pertamina itu sendiri.

Rini mendapatkan laporan tersebut dari jajaran Dewan Komisaris Pertamina.

"Tapi dalam perjalanannya, kita lihat baru beberapa bulan ternyata ada permasalahan kepemimpinan," ujar Rini.

Dengan demikian, jajaran direksi Pertamina saat ini diduduki oleh 7 orang, termasuk Yenni Andayani yang menjabat sebagai Plt Direktur Utama dan Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Jajaran Direksi Pertamina yang lama:

- Direktur Utama Dwi Soetjipto

- Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang

- Direktur Hulu Syamsu Alam

- Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Yenni Andayani

- Direktur Pemasaran Muchamad Iskandar

- Direktur Keuangan Arief Budiman

- Direktur SDM, Teknologi Informasi & Umum Dwi Wahyu Daryoto

- Direktur Pengolahan Toharso

- Direktur Megaproyek Pengolahan & Petrokimia Rachmad Hardadi

Jajaran Direksi Pertamina sementara setelah perombakan:

- Plt Direktur Utama sekaligus Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Yenni Andayani

- Direktur Hulu Syamsu Alam

- Direktur Pemasaran Muchamad Iskandar

- Direktur Keuangan Arief Budiman

- Direktur SDM, Teknologi Informasi & Umum Dwi Wahyu Daryoto

- Direktur Pengolahan Toharso

- Direktur Megaproyek Pengolahan & Petrokimia Rachmad Hardadi

Credit  finance.detik.com

Sosok Yenni Andayani dan Rencananya Sebagai Plt Dirut Pertamina

 

 

Foto: Ari Saputra

Jakarta - Yenni Andayani dinobatkan sebagai Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Direktur Utama PT Pertamina persero. Yenni akan bertugas sampai para pemegang saham memutuskan pengisi struktur yang definitif atau paling lambat 30 hari dari sekarang.

Menurut Yenni, dalam rentang waktu tersebut tidak banyak perubahan yang akan terjadi. Yenni akan menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Saya kira semua sudah jelas, RKAP semua sudah disetujui sudah ada dan saya kira tidak ada hal yang perlu dipertanyakan lagi," ungkap Yenni di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

Arahan para pemegang saham, kata Yenni agar jajaran Pertamina menjadi lebih solid ke depannya. Pertamina merupakan salah satu raksasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yenni menyadari keputusan yang diambil harus berdasarkan kajian yang matang.

"Kita juga harus berhati-hati untuk mengubah policy-policy, yang terpenting adalah tadi melakukan pengisian jabatan," paparnya.

"Saya kira masing-masing direksi juga sudah sangat paham apa yang harus dilakukan dan pesannya jelas kita harus melakukan sustainability kita untuk 2017 ini," tegas Yenni.



Credit  finance.detik.com

Siapa Yenni Andayani, Pengisi Kursi Kosong Dirut Pertamina?

Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina persero hari ini memutuskan pemberhentian Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Sebagai penggantinya, telah ditunjuk Yenni Andayani sebagai Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Direktur Utamasampai diperoleh pejabat definitif untuk mengisi jabatan tersebut.


Siapa sosok Yenni Andayani?

Mengutip profil jajaran direksi di situs resmi Pertamina, Yenni Andayani ternyata bukan orang baru di Pertamina.

Ia menjabat sebagai Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan Pertamina Pertamina sejak 28 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No.SK 265/MBU/11/2014 tanggal 28 November 2014 dan SK No.Kpts-051/ C00000/2014-S0 tentang Tugas dan Wewenang Direksi dan Perubahan Garis Lapor Organisasi PT Pertamina (Persero).

Wanita kelahiran 24 Maret 1965 itu merupakan lulusan Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan tahun 1988.

Perjalanan karirnya dimulai sejak 1991 di PT Pertamina dan pernah dipercaya untuk memegang posisi sebagai Direktur Utama PT Nusantara Gas Company Services di Osaka, Jepang, Direktur Utama PT Donggi-Senoro LNG (2009-2012) dan Senior Vice President Gas and Power, Direktorat Gas PT Pertamina (Persero) (2013-2014).


Credit  finance.detik.com

Yenni Andayani Rangkap Jabatan Plt Dirut dan Direktur Gas Pertamina

Jakarta - Yenni Andayani per hari ini menjabat sebagai Plt Direktur Utama Pertamina menggantikan Dwi Soetjipto. Yenni akan menjabat sebagai Plt Direktur Utama sampai 30 hari ke depan seiring Dewan Komisaris memilih nama Direktur Utama Pertamina definitif.

Sebulan ke depan, Yenni akan menempati dua jabatan sekaligus, yaitu jabatan lamanya sebagai Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan (EBT) sekaligus Plt Direktur Utama Pertamina.

"Iya (menjabat Plt Direktur Utama dan Direktur Gas dan EBT)," ujar Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Kementerian BUMN, Gatot Trihargo di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2017).

Posisi Wakil Direktur Utama di Pertamina ke depan juga akan dihapus. Hal ini dilakukan agar tidak mengulang kesalahan yang sama seperti saat ini.

"Iya (dihapus), kan Ibu (Menteri BUMN Rini Soemarno) udah ngomong," ujar Gatot.

Ia juga menambahkan, dengan tanggung jawab Pertamina ke depan yang lebih berat lagi, jajaran direksi Pertamina juga harus diperkuat koordinasinya.

"Pertamina ke depan tanggung jawabnya luar biasa. Pertamina tugasnya strategis, manajemen harus solid," tutup Gatot.




Credit  finance.detik.com

Dirut dan Wadirut Pertamina Resmi Dicopot

 

 

Foto: Ardan Adhi Chandra-detikFinance

Jakarta - Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) resmi dicopot. Hal itu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang berlangsung pagi ini.

"Bahwa pada pagi hari ini tadi sudah ada penyerahan surat keputusan (SK) pemberhentian Direktur dan Wakil Dirut PT Pertamina Persero. Baik Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang. Dan, mulai hari ini beliau diberhentikan sesuai SK Menteri BUMN," kata Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN, Gatot Trihargo di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (3/3/2017).

RUPS tersebut digelar tertutup dimulai sekitar pukul 10.00-10.30 WIB di lantai 7 Gedung Utama Kantor Kementerin BUMN.

Dalam RUPS tersebut, turut hadir, Komisaris Utama Pertamina, Tanri Abeng usai RUPS, perwakilan Kementerian Keuangan, Kepala BKF Suahasil Nazra, Perwakilan Kementerian ESDM, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.



Credit  finance.detik.com

Rini Soemarno Beberkan Kronologi Pencopotan Bos Pertamina

 

Foto: Michael Agustinus

Jakarta - Kursi Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama (Wadirut) Pertamina sudah ditinggalkan oleh Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang. Saat ini posisi Direktur Utama Pertamina diduduki oleh Yenni Andayani sebagai Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Direktur Utama.

Posisi Wadirut Pertamina baru diisi pada beberapa bulan lalu atas usulan Dewan Komisaris Pertamina yang kemudian disetujui oleh pemegang saham yaitu Rini Soemarno.

Menteri BUMN Rini Soemarno ikut angkat bicara mengenai langkahnya menyetujui adanya kursi Wadirut di Pertamina. Menurutnya, dengan adanya wadirut diharapkan bisa membantu jajaran direksi dalam menjalankan tanggung jawab Pertamina yang ke depan akan semakin besar.

"Dan akhir Agustus itu Dewan Komisaris memberikan usulan kepada kami bahwa perlu adanya wadirut, mengingat tanggung jawab Pertamina sangat besar di tahun mendatang. Terutama kita juga mendorong pertamina implementasikan satu harga, dan ada proyek besar yang belum pernah.

Rini menambahkan, proyek-proyek besar yang dimaksud antara lain revitalisasi kilang hingga penambahan kapasitas kilang yang ada di beberapa daerah. Pertamina juga diminta untuk meningkatkan kapasitas produksinya di tahun mendatang.

"Selain itu kita juga terus mendorong meningkatkan kemampuan mendapatkan sumur di luar Indonesia, mengingat sumur di Indonesia kapasitasnya makin berkurang. Padahal kita punya commit agar Indonesia mempunyai kemandirian energi, sehingga kita harus cari potensi sumber minyak di tempat lain," ujar Rini.

Usulan penambahan direksi di tubuh Pertamina juga sudah melakukan kajian dari konsultan independen. Hingga pada akhirnya Rini selaku Menteri BUMN dan pemegang saham menyetujui adanya penambahan kursi wadirut.

"Dan kami sebagai pemegang saham melakukan itu dan memutuskan menerima usulan Dewan Komisaris dan memutuskan adanya wadirut dan tambahan direksi," tutur Rini.

Namun, lanjut Rini, di tengah perjalanannya ada permasalahan kepemimpinan di tubuh Pertamina. Di mana jika ini diteruskan akan membahayakan bagi Pertamina itu sendiri.

"Tapi dalam perjalanannya, kita lihat baru beberapa bulan ternyata ada permasalahan kepemimpinan," ujar Rini.

Atas dasar itu, Rini melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin sore atas pemberhentian Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang dari Dirut dan Wadirut Pertamina. Surat Keputusan (SK) pergantian direksi Pertamina tersebut pun ditandatangani Rini semalam.

"Makanya tadi malam saya menandatangani yang hari ini dilakukan oleh Pak Gatot dan tadi malam saya tandatangani," tutup Rini.



Credit  finance.detik.com

Kenapa Dirut dan Wadirut Pertamina Dicopot Sekaligus?

Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) pagi ini memutuskan pencopotan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama (Wadirut) Pertamina. Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengungkapkan, masalah kepemimpinan menjadi faktor pemicu pencopotan keduanya.

"Salah satu hal yang dicermati Ibu Menteri (Menteri BUMN Rini Soemarno) dan jajaran komisaris, masalah leadership di Pertamina. Sebagaimana diketahui, bahwa Pertamina ke depan tanggung jawab luar biasa. Kita menekankan Pertamina dengan tugas strategis, manajemen harus solid. Dan untuk mencapai tugas tersebut, kami lihat internal ditingkatkan, sehingga perlu ada penyegaran," kata Gatot usai RUPS di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

Dalam kesempatan yang sama, Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng menjelaskan, pencopotan dua pucuk pimpinan di perusahaan migas pelat merah itu dilatarbelakangi performa dalam memimpin perusahaan.

Direktur Utama Pertamina, kata Tanri, bukan hanya harus bisa memimpin perusahaan tetapi juga mengkoordinasikan setiap jajaran di bawahnya untuk bersama-sama mencapai tujuan perusahaan.

Kedua sosok yang dicopot dianggap kurang mampu mencapai harapan tersebut. Sehingga diperlukan sosok baru yang bisa membawa jajaran petinggi Pertamina lebih solid.



"Saya jelaskan, terkadang dalam satu struktur itu tidak berjalan sesuai dengan intensi struktur itu, dan terkadang, karena kecocokan daripada manusianya. Akan lebih baik kalau yang dicari talent-talent (sosok) baru yang mungkin bisa kerja sama dan solid teamwork di Pertamina," kata dia.

Masalah kepemimpinan Dwi dan Ahmad Bambang, kata Tanri, dinilai dari pencapaian perusahaan selama ini yang dianggap belum bisa memenuhi target yang diberikan.

"Kita amati di dewan Komisaris, hal-hal yang seharusnya sudah terjadi, misalnya pengangkatan penempatan tenaga-tenaga senior, tenaga strategis. Mungkin ada tarik menarik, sehingga itu tidak berjalan sesuai dengan waktu yang diharapkan," tandasnya.



Credit  finance.detik.com

Dibanderol Rp 60 Juta, Ini Penampakan Mobil Pedesaan

Foto: Dok. Kementerian Perindustrian

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam waktu dekat akan merilis mobil pedesaan seharga Rp 60 juta per unit. Prototipe mobil pedesaan ini sendiri ditargetkan selesai pada Agustus tahun ini.

Kemenperin bakal membuat 34 prototype yang akan diuji coba di 34 provinsi. Baru kemudian akan diproduksi secara masal setelah uji coba selesai.

detikFinance menerima foto-foto salah satu protipe mobil pedesaan yang telah dibuat, dari Humas Kemenperin.

Mobil Pedesaan Foto: Dok. Kementerian Perindustrian

Dengan kelir putih terang, moncong bagian depan terlihat lebih besar ketimbang seperti truk, dengan dua kursi, satu untuk pengemudi, dan satu lagi untuk penumpang.

Yang paling membedakan dengan kendaraan lainnya, yakni bagian belakangnya. Mobil pedesaan memang dibuat tidak hanya sebagai alat angkut hasil, namun juga didesain multi fungsi.

Dalam salah satu prototipe tersebut, mobil pedesaan tersebut difungsikan sebagai alat perontok padi. Kemenperin sendiri menargetkan ada 34 prototipe yang dibuat, beberapa di antaranya dibuat dengan fungsi yang berbeda-beda.

Mobil Pedesaan Foto: Dok. Kementerian Perindustrian

Dari mulai penggiling biji, pengolah sampah, pengangkut hasil kebun, pengering jagung, dan fungsi lainnya yang dibutuhkan petani dan peternak di pedesaan.

Nantinya, mobil pedesaan ini akan dibuat beberapa pabrikan. Harganya dibanderol cukup terjangkau, yakni sekitar Rp 60 juta per unit.

Mobil Pedesaan Foto: Dok. Kementerian Perindustrian

Credit  detik.com

Daya Tahan Mobil Pedesaan Hingga 100.000 Km Tanpa Kerusakan

Jakarta - Pemerintah akan merilis prototipe mobil pedesaan di Agustus tahun ini. Sejumlah prototipe yang sudah jadi pernah dites daya tahannya hingga jarak 100.000 kilometer tanpa ada kerusakan.

"Kita bikin beberapa prototipe. Sudah ada yang diuji coba sampai 100.000 km," ujar Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan kepada detikFinance, Kamis (2/2/2017).

Sebelumnya diberitakan mobil pedesaan mampu menempuh hingga 100 km per jam. Seharusnya, mobil pedesaan memiliki kemampuan menempuh jarak hingga 100.000 km.

Rencananya mobil pedesaan ada yang berjenis pikap hingga bisa dikaitkan dengan alat mesin pertanian.

"Pikap bisa, tidak pakai pikap bisa, ada yang cuma sasis dipasangi alat mesin pertanian. Jadi bentuknya beda-beda tergantung fungsinya nanti. Jadi semacam kendaraan serbaguna, macamnya belum tahu. Ini masih bentuk prototipe kita masih kembangkan terus," terang pria yang akrab disapa Putu itu.

Putu menambahkan, alat mesin pertanian yang bisa dipadukan dengan mobil pedesaan antara lain mesin perontok padi, penggiling biji-bijian hingga mesin pengolah sampah. Kombinasi antara mobil dan alat mesin pertanian akan mengurangi kendaraan modifikasi yang berseliweran di desa.

"Kalau dilihat kan kebanyakan orang desa yang punya alat pertanian, dengan alat pertanian itu dia rekayasa jadi kendaraan sehingga kendaraannya yang tidak layak jalan tetap dijalankan, jadi bisa membahayakan," kata Putu

Credit  finance.detik.com

Mobil Pedesaan Bisa Ngebut Sampai 100 Km/Jam

Jakarta - Pemerintah akan merilis prototipe mobil pedesaan di Agustus tahun ini. Sejumlah prototipe yang sudah jadi pernah dites kecepatannya hingga 100 kilometer (km) per jam.

"Kita bikin beberapa prototipe. Sudah ada yang diuji coba sampai 100 km per jam," ujar Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan kepada detikFinance, Kamis (2/2/2017).

Rencananya mobil pedesaan ada yang berjenis pikap hingga bisa dikaitkan dengan alat mesin pertanian.

"Pikap bisa, tidak pakai pikap bisa, ada yang cuma sasis dipasangi alat mesin pertanian. Jadi bentuknya beda-beda tergantung fungsinya nanti. Jadi semacam kendaraan serbaguna, macamnya belum tahu. Ini masih bentuk prototipe kita masih kembangkan terus," terang pria yang akrab disapa Putu itu.

Putu menambahkan, alat mesin pertanian yang bisa dipadukan dengan mobil pedesaan antara lain mesin perontok padi, penggiling biji-bijian hingga mesin pengolah sampah. Kombinasi antara mobil dan alat mesin pertanian akan mengurangi kendaraan modifikasi yang berseliweran di desa.

"Kalau dilihat kan kebanyakan orang desa yang punya alat pertanian, dengan alat pertanian itu dia rekayasa jadi kendaraan sehingga kendaraannya yang tidak layak jalan tetap dijalankan, jadi bisa membahayakan," kata Putu.


Credit  finance.detik.com

Mobil Pedesaan akan Pakai Mesin Toyota dan Daihatsu

Jakarta - Pemerintah akan menggandeng beberapa pihak untuk terlibat dalam produksi mobil pedesaan. Salah satunya produsen mobil Toyota dan Daihatsu di Indonesia.

Menurut Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), I Gusti Putu Suryawirawan, kerja sama ini untuk memasok mesin bagi mobil pedesaan.

"Kita lagi coba untuk kerja sama dengan Toyota dan Daihatsu, mereka kan jual kendaraan terbanyak, terutama komponen kritikal seperti mesin dan transmisi. Itu lagi kita coba kerjasamakan karena enggak mungkin diproduksi sendiri," ujar pria yang akrab disapa Putu ini kepada detikFinance, Kamis (2/2/2017).

Putu belum bisa memastikan komponen dari produsen mobil asal Jepang itu bakal lebih murah karena untuk program pemerintah. Tapi yang jelas, mobil pedesaan ini bukan didesain untuk kepentingan komersil, namun dipakai untuk membawa alat mesin pertanian.

Misalnya, mesin perontok padi atau mesin penggiling biji-bijian.

"Kita enggak bisa menggunakan kriteria-kriteria komersial seperti kendaraan biasa, karena ini lebih didesain untuk membawa peralatan alat mesin pertanian, ketimbang mengangkut penumpang," tutur Putu.

Selain produsen otomotif, produksi mobil pedesaan juga melibatkan pemerintah daerah, SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), universitas hingga pabrik perakitan lokal. Pemda akan terlibat dalam merekomendasikan SMK mana yang bisa ikut terlibat dalam produksi mobil pedesaan. Sedangkan universitas akan terlibat dalam proses desain.


Credit   finance.detik.com

Siapa Produsen Mobil Pedesaan? Ini Kata Menperin

Jakarta - Pemerintah akan meluncurkan mobil pedesaan. Saat ini prototipe mobil pedesaan sedang dirakit dan rencananya Agustus tahun ini akan dipamerkan.

Sedangkan untuk urusan produksi mobil pedesaan, pemerintah membuka kesempatan kepada semua pihak untuk terlibat alias open source.

"Kita terbuka siapa saya yang mau ikut bergabung," ujar Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), I Gusti Putu Suryawirawan, kepada detikFinance, Kamis (2/2/2017).

Putu menjelaskan, meski terbuka untuk pihak manapun, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tetap sebagai pemegang lisensi mobil pedesaan.

"Jadi open source yang nanti pegang lisensi Kemenperin. Nanti bisa dirakit sama siapa saja, kalau mereka mau rakit ya bisa saja, tapi Kemenperin yang pegang lisensi," terang Putu.

Rencananya mobil pedesaan ada yang berjenis pikap hingga bisa dikaitkan dengan alat mesin pertanian dengan harga jual Rp 60 juta.

"Pikap bisa, tidak pakai pikap bisa, ada yang cuma sasis dipasangi alat mesin pertanian. Jadi bentuknya beda-beda tergantung fungsinya nanti. Jadi semacam kendaraan serbaguna, macamnya belum tahu. Ini masih bentuk prototipe kita masih kembangkan terus," kata Putu.



Credit  finance.detik.com

Hanya untuk Pertanian, Mobil Pedesaan Tak Dilengkapi STNK

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bakal merilis kendaraan multiguna yakni mobil pedesaan. Mobil pedesaan dibuat untuk membantu petani atau peternak dalam menjalankan usaha.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Gati Wibawaningsih, mengatakan mobil pedesaan bukan diperuntukkan sebagai angkutan orang.

Selain itu, kendaraan yang nantinya dibanderol sekitar Rp 60 juta per unit tersebut tak memiliki STNK sebagaimana kendaraan lainnya, serta dilarang melintas di jalan raya.

"Hanya untuk pedesaan saja. Urusan pelat itu di kepolisian, kan kalau sudah sampai pelat mobil, harus ada STNK. Sementara STNK itu harus ada uji laik jalan, jadi masih panjang nanti. Sementara itu, mobil enggak masuk jalan raya, hanya di (jalan) pedesaan. Di bawah 1.000 cc," ujar Gati di kantor Kemenperin, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

Diungkapkannya, pembuatan mobil pedesaan ini juga terbuka untuk pabrikan manapun, asal mau mengikuti prototipe yang sudah ditentukan oleh Kemenperin. Selain itu, kendaraan juga direncanakan sudah bisa berbahan bakar gas.

"Kita sih maunya bahan bakar gas. Supaya sudah tak perlu konverter kit lagi. Kalau soal mobil, kita harus maksimum aman. Nanti kita ngobrol bareng (pabrikan mobil), kita harus jelaskan ke mereka bagaimana yang harus diproduksi. Itu nanti kita ngobrol bareng," kata Gati.

Menurutnya, gagasan mobil pedesaan dibuat untuk menghilangkan mobil-mobil grandong yang biasa digunakan petani.

"Iya ini untuk menghilangkan itu (grandong). Itu kan bahaya," pungkasnya.

Mobil grandong mengacu pada sebutan mobil modifikasi, umumnya dari mobil bekas atau traktor, untuk mempermudah pekerjaan petani. Di beberapa daerah, mobil grandong lumrah dipakai sebagai kendaraan multifungsi untuk mesin perontok dan penggiling padi.


Credit  finance.detik.com

AS Beri Iran Sanksi Baru Usai Peluncuran Rudal Balistik

Peluncuran dianggap Trump timbulkan ancaman pada kawasan dan AS.

Peluncuran rudal Iran membuat khawatir AS dan Israel. (Reuters/Mahmood Hosseini/TIMA)

 

CB – Presiden Donald Trump kembali memukul Iran dengan sanksi administrasi baru pada Jumat 3 Februari 2017. Ini dilakukan setelah Iran melakukan uji penembakan rudal balistik jarak menengah. Tindakan Gedung Putih ini mengesampingkan resolusi yang dikeluarkan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB.
Dilansir dari laman CNBC, pada Minggu 5 Februari 2017, Direktur Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, John E. Smith mengatakan, dukungan Iran terhadap terorisme dan pengembangan program rudal balistik menimbulkan ancaman bagi wilayah tersebut, sekutu dan AS.
Menurut dia, sanksi menargetkan tiga jaringan yang terdiri dari 13 orang dan belasan entitas lain termasuk kelompok yang berafiliasi dengan Garda Revolusi Iran yang bekerjasama dengan kelompok teroris Hizbullah. Sanksi ini diakui tak melanggar kesepakatan nuklir Iran.
"Iran memiliki pilihan untuk mengambil keputusan. Kita akan terus menanggapi perilaku mereka dengan cara yang berkelanjutan pada tingkat yang sesuai dan terus menekan mereka untuk mengubah perilaku mereka," kata seorang pejabat senior pemerintah kepada NBC News.
Sebelumnya, pemerintahan Obama juga telah mengeluarkan sanksi secara sepihak dalam menanggapi tes rudal balistik kedua dan upaya Iran mensponsori kegiatan teroris. Namun, sanksi tersebut diakui terlalu toleran terhadap perilaku buruk Iran.
Perwakilan AS di PBB, Nikki Haley mengatakan, upaya ini dilakukan agar AS tak akan menutup mata atas hal-hal yang sudah terjadi. AS akan bertindak dan menjadi kuat serta melakukan apa pun untuk melindungi rakyat Amerika dan seluruh dunia.
Sedangkan, 20 Senator dari kelompok bipartisan AS menyatakan sanksi Trump kepada Iran harus ditegakkan secara penuh dan pengenaan sanksi tambahan terhadap Iran karena mereka lakukan program rudal balistrik.
Sementara itu, Iran mengkonfirmasi secara keras bahwa uji tembak rudal pada Minggu lalu tidak melanggar kesepakatan nuklir karena rudal ini tidak mampu membawa hulu ledak nuklir. Ini adalah peluncuran pertama dari jenis rudal jarak menengah sejak Trump menjabat.


Credit  viva.co.id

Pasca-Brexit, referendum kemerdekaan Skotlandia mengencang lagi

 

Ilustrasi pemilih memasukkan kertas suara pada kotak suara saat referendum menentukan keanggotaan Inggris Raya di Uni Eropa. (wikisabah.com)

 

Edinburg (CB) - Keputusan untuk menyerukan referendum kemerdekaan Skotlandia akan dibuat dalam beberapa pekan ke depan, kata anggota DPR dari Partai Hijau Skotlandia yang berkoalisi dengan Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon.

Waktu referendum kemerdekaan Skotlandia yang menurut jajak pendapat ditolak oleh sebagian besar warga Skotlandia, akan ditentukan oleh proses keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (Brexit), kata Ross Greer, yang merupakang anggota legislatif dan penganjur utama referendum 2014 di mana Skotlandia menolak merdeka dengan marjin 10 persen poin.

"Kami kini akan bekerja pada skala waktu di mana Pasal 50 (yang memicu Inggris Raya keluar dari Uni Eropa) akan diaktifkan bulan depan, itu skala waktu ketika hampir pasti apakah akan ada referendum atau tidak. Jadi itu adalah skala waktu yang mesti kita kerjakan agar kampanye kita berjalan," kata Greer kepada The Herald, Minggu waktu setempat.

Skotlandia --salah satu dari empat negara yang berada di bawah naungan Kerajaan Bersatu bersama Inggris, Wales dan Irlandia Utara-- justru memilih tetap bersama Uni Eropa Juni tahun lalu. Skotlandia terpaksa ikut keluar dari Uni Eropa karena Inggris Raya secara keseluruhan menginginkan keluar dari Uni Eropa.

Ini artinya Skotlandia memiliki pilihan sendiri untuk masa depannya, kara Sturgeon yang merupakan nasionalis, jika negara ini menganggap tidak menjadi bagian dari negosiasi Brexit.

Kaum nasionalis mengajukan kesepakatan khusus untuk Skotlandia di dalam Brexit yang mereka bilang harus dipertimbangkan oleh pemerintah Inggris Raya.

Greer memperkirakan kampanye untuk pengganti "Yes Scotland" pada 2014 akan mulai digencarkan pada beberapa pekan ke depan.

Partai Hijau Skotlandia yang menguasai enam kursi di parlemen Skotlandia akan memenuhi syarat mayoritas 65 kursi parlemen untuk meloloskan legislasi bagi referendum. Partai Nasional Skotlandia (SNP) pimpinan Sturgeon sendiri sudah menguasai 63 kursi.

Secara teknis parlemen Inggris Raya yang memiliki kedaulatan, dapat saja menghalangi referendum kemerdekaan itu. Namun jika itu dilakukan maka akan menimbulkan krisis konstitusional seandainya jajak pendapat menunjukkan kebanyakan warga Skotlandia memilih merdeka, demikian Reuters.




Credit  antaranews.com

Raksasa-raksasa IT surati Trump desak larangan imigran diubah

 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Kami khawatir, Instruksi Presiden anda baru-baru ini akan berdampak kepada banyak pemegang visa yang telah bekerja keras di sini di Amerika Serikat dan turut memberikan sumbangsih bagi keberhasilan negara kita

Jakarta (CB) - Beberapa perusahaan teknologi berencana mengirimkan surat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Senin waktu setempat, untuk mendesak pemerintahannya mengikuti perubahan-perubahan yang mereka usulkan menyangkut larangan bepergian ke tujuh negara mayoritas muslim, kata sejumlah sumber yang mengetahui surat itu seperti dikutip Reuters.

"Kami menyambut perubahan yang dibuat pemerintahan Anda dalam beberapa hari belakangan mengenai bagaimana Departemen Keamanan Dalam Negeri menerapkan Instruksi Presiden itu," bunyi salah satu kalimat pada rancangan surat itu.

Perusahaan-perusahaan IT yang bakal menandatangani surat itu adalah Apple Inc, Facebook Inc, induk perusahaan Google Alphabet Inc, Twitter Inc, Microsoft Corp dan Yahoo Inc. Namun sumber-sumber itu tidak ingin mengidentifikasinya karena pembicaraan menyangkut surat itu masih berjalan.

Pada 27 Januari, Trump mengeluarkan instruksi presiden untuk menerapkan larangan selama 90 hari kepada warga negara Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suridan dan Yaman, serta larangan selama 120 hari kepada segala macam pengungsi.

Larangan perjalanan ini menimbulkan kekacauan di mana-mana ketika orang-orang asing menjadi terjebak di bandara-bandara di AS, selain juga di seluruh dunia.

Jumat pekan lalu hakim pada mahkamah agung federal membatalkan untuk sementara perintah Presiden Trump itu yang membuat Trump mengkritik hakim dan sistem peradilan.

"Kami siap membantu pemerintahan Anda mengidentifikasi kesempatan-kesempatan lain dalam memastikan karyawan kami bisa bepergian dengan kepastian dan tanpa penundaan," kata perusahaan-perusahaan IT yang beberapa di antaranya memiliki hubungan yang dingin dengan Trump selama kampanye Pilpres tahun lalu.

"Kami khawatir, Instruksi Presiden anda baru-baru ini akan berdampak kepada banyak pemegang visa yang telah bekerja keras di sini di Amerika Serikat dan turut memberikan sumbangsih bagi keberhasilan negara kita, kemampuan kita dalam menumbuhkan perusahaan-perusahaan kita dan dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang tergantung pada kontribusi para imigran dari semua latar belakang," sambung mereka dalam rancangan surat itu.

Perusahaan-perusahaan IT seperti Amazon.com Inc dan Expedia Inc, yang keduanya berbasis di Washington, mengajukan berkas dukungan untuk izin tinggal sementara yang diputuskan hakim Washington, demikian Reuters.



Credit  antaranews.com

Donald Trump mutung dan sewot larangan imigran muslimnya dibatalkan hakim

Donald Trump (REUTERS/Jim Young)

Jika sesuatu terjadi salahkan dia (hakim) dan sistem peradilan

Jakarta (CB) - Presiden Donald Trump meradang dengan menyatakan bahwa dia tidak akan mau bertanggung jawab jika serangan teroris menimpa Amerika Serikat karena dia merasa upayanya mencegah terorisme dengan mengeluarkan larangan masuk ke AS kepada warga tujuh negara muslim, telah dibatalkan oleh hakim agung pada mahkamah agung federal negeri itu.

Trump mengambinghitamkan hakim federal dan sistem peradilan Amerika Serikat yang menyimpulkan larangan masuk ke AS sementara untuk tujuh negara muslim sebagai melanggar konstitusi.

"Sulit dipercaya seorang hakim menempatkan negara kita pada bahaya besar seperti ini," tulis Trump dalam Twitter, dua hari setelah hakim James Robart membatalkan perintah larangan untuk pengungsi dan kunjungan warga tujuh negara muslim itu.

Omongan Trump di Twitter ini juga disampaikan hanya sehari setelah sebuah panel hakim membatalkan banding Gedung Putih untuk memberlakukan kembali larangan itu.

"Jika sesuatu terjadi salahkan dia (hakim) dan sistem peradilan," cuit Trump lagi.

Cuitan Trump ini rangkaian terakhir dari serangannya terhadap sistem peradilan AS. Belum lama Minggu waktu setempat, Wakil Presiden Mike Pence berkata bahwa Trump berhak mengkritik dua cabang pemerintahan (yudikatif dan legislatif), tapi itu bukan berarti mempertanyakan legitimasi hakim.

Trump menambahkan, "Saya telah memerintahkan (Departemen) Keamanan Dalam negeri untuk memeriksa orang-orang yang masuk ke negeri kita dengan sangat hati-hati. Pengadilan telah membuat pekerjaan menjadi sangat sulit!"

Selama akhir pekan ini Trump menghabiskan waktu di resort Mar-a-Lago miliknya di Florida dan selama itu pula dia mendadak bungkam.

Sepekan terakhir Trump justru terus-terusan berkicau di Twitter, mulai dari memposting jam kerjanya sampai membela mati-matian keputusannya melarang warga negara Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Surian dan Yaman masuk ke AS selama 90 hari ke depan, selain menangguhkan program pengungsi selama 120 hari dan memutus sama sekali program pengungsi Suriah, demikian The Guardian.



Credit  .antaranews.com

Pengadilan AS tolak banding Trump atas larangan imigran

Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

Los Angeles (CB) - Pengadilan tinggi federal Amerika Serikat (AS), Minggu (05/01) waktu setempat, menolak permintaan Kementerian Kehakiman agar segera memberlakukan kembali larangan berkunjung bagi imigran yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump. 

Pemerintah Trump mengajukan permintaan tersebut di pengadilan tinggi sebagai bagian dari pengajuan banding atas keputusan pengadilan AS yang menangguhkan sementara larangan berkunjung bagi warga dari tujuh negara muslim. 

Untuk saat ini, penangguhan larangan tersebut masih berlaku. 

Baik Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Keamanan Dalam Negeri mengatakan, Sabtu, pihaknya kembali menjalankan aktivitas secara normal terkait pendatang dari tujuh negara tersebut. 

(Baca: Gedung Putih kacau setelah pengadilan tolak perintah Trump soal imigrasi)

Hakim William Canby, Jr. di Phoenix dan Hakim Michelle Friedland di San Francisco tidak mengungkapkan alasan atas penolakan banding Trump.

Namun, mereka meminta otoritas Negara Bagian Washington dan Minnesota, yang mengajukan gugatan atas larangan Trump, untuk menyerahkan dokumen berisikan penjelasan mengenai penentangan mereka terhadap banding pemerintah paling lambat pukul pukul 23.59, Minggu (waktu setempat). 

Sementara itu, Kementerian Kehakiman diberikan tenggat waktu hingga  pukul 15.00, Senin, untuk memberikan dokumen berisikan penjelasan lebih jauh mengenai penolakan mereka atas penangguhan larangan Trump, demikian AFP.

Credit   antaranews.com

Larangan Trump Ditangguhkan, Keabsahan Visa AS Dikembalikan

 

Kemenlu AS mengembalikan keabsahan visa AS milik para WNA yang sebelumnya dicabut di bawah perintah eksekutif Presiden Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)

 

Jakarta, CB -- Ditangguhkan perintah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang menghentikan sementara penerimaan imigran dan pemberian visa bagi warga dari tujuh negara mayoritas Muslim oleh hakim federal di Washington pada Jumat lalu membawa konsekuensi logis.

Kementerian Luar Negeri AS mengembalikan keabsahan visa AS milik para warga negara asing yang sebelumnya dicabut di bawah perintah eksekutif Presiden Trump.

Pihak Kemenlu, Sabtu (4/2), menyatakan bahwa para warga negara, yang dimasukkan dalam daftar larangan perjalanan namun sudah memiliki visa AS, saat ini sudah boleh memasuki Amerika.


Sebelumnya, sekitar 60 ribu visa AS yang dimiliki para warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim, yang masuk dalam daftar larangan perjalanan, untuk sementara dicabut berdasarkan perintah yang ditandatangani Presiden Trump pada Januari. Ketujuh negara itu adalah Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.

Perusahaan penerbangan Teluk, Qatar Airways, kini mengizinkan penumpang korban aturan Presiden itu untuk melanjutkan penerbangan ke AS sesudah keputusan hakim federal mencabut pelarangan tersebut. Perusahaan penerbangan itu mulai menerima semua penumpang dengan dokumen sah perjalanan.

“Pihak Pabean dan Perlindungan Perbatasan AS telah memberi tahu bahwa Qatar Airways dapat mengangkut wisatawan dari tujuh negara berpenduduk sebagian besar Muslim dan semua pengungsi, yang dilarang di bawah keputusan Presiden Trump pada pekan lalu,” kata pernyataan di laman perusahaan tersebut seperti diberitakan Reuters.
Pada 27 Januari, Trump melarang masuk warga negara dari ketujuh negara serta semua pengungsi. Pelarangan itu membuat industri penerbangan terperanjat. Sejumlah perusahaan penerbangan terpaksa menjadwal kembali penugasan awak pesawat untuk mematuhi aturan Trump.

Perintah penangguhan sementara hakim federal itu adalah tantangan besar atas tindakan Trump tersebut, meskipun pemerintahannya dapat naik banding dan kebijakan itu berlaku lagi. Kementerian Kehakiman menyatakan akan mempelajari terlebih dulu keputusan hakim federal ini untuk menentukan langkah selanjutnya, banding atau tidak.


Credit  CNN Indonesia

Gedung Putih kacau setelah pengadilan tolak perintah Trump soal imigrasi

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjukkan aksi eksekutif yang menurutnya menjadi permulaan pembangunan kembali militer AS dengan "membangun rencana untuk pesawat, kapal, sumber daya dan peralatan baru untuk para tentara" setelah menandatanganinya, di Pentagon, Washington, Jumat (27/1/2017). (REUTERS/Carlos Barria )

Departemen Kehakiman berniat mengajukan penangguhan terhadap putusan yang sangat konyol ini dan akan mempertahankan perintah eksekutif presiden, yang kami anggap sah dan pantas."

Washington (CB) - Gedung Putih, Jumat, diwarnai kekacauan setelah pengadilan Amerika Serikat menolak pemberlakuan perintah eksekutif Presiden Donald Trump soal larangan keimigrasian.

Sebelumnya, Trump memerintahkan agar pengungsi dari seluruh dunia serta warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim untuk sementara dilarang memasuki wilayah Amerika Serikat, lapor Xinhua.

Hakim Pengadilan Distrik AS James Robart di Seattle, Washington, pada Jumat mengeluarkan putusan bahwa perintah Trump itu segera ditangguhkan di seluruh negeri.

Sebagai tanggapan atas putusan hakim, pemerintahan Trump menyatakan tekad untuk "sesegera mungkin" membuat putusan itu dibatalkan guna menyelamatkan perintah eksekutif Trump.

Trump menandatangani keputusan soal larangan perjalanan pada 27 Januari, yang kemudian menuai protes dan kritik di seluruh negeri.

Tidak jelas bagaimana putusan hakim tersebut akan berdampak pada pelaksanaan tugas pemerintah federal pada hari-hari mendatang.

"Departemen Kehakiman berniat mengajukan penangguhan terhadap putusan yang sangat konyol ini dan akan mempertahankan perintah eksekutif presiden, yang kami anggap sah dan pantas," kata Gedung Putih melalui pernyataan yang dikeluarkan Jumat malam.

Namun dalam waktu 10 menit setelah itu, Gedung Putih mengeluarkan edisi baru pernyataan dengan menghilangkan kata "sangat konyol."

"Perintah presiden ditujukan untuk melindungi tanah air dan memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai undang-undang dasar untuk melindungi rakyat Amerika," demikian bunyi pernyataan itu.

Hakim Robart memutuskan bahwa negara bagian Washington dan Minnesota menantang perintah Trump, yang diperdebatkan oleh para pengacara pemerintah.

"Keputusan Hakim Robart berlaku segera ... menangguhkan perintah Presiden Trump yang tidak sesuai hukum dan undang-undang dasar," kata Jaksa Agung Negara Bagian Washington Bot Ferguson setelah sidang putusan.

"Hukum adalah alat berkuasa, yang harus dipertanggungjawabkan semua orang, termasuk presiden Amerika Serikat," katanya seperti dikutip USA Today.

Washington menjadi negara bagian AS pertama yang mengajukan tuntutan hukum terhadap perintah Presiden Trump. Upaya Washington tersebut mendapat dukungan dari Amazon, Expedia dan Microsoft, yang semuanya memiliki kantor di negara bagian tersebut, kata laporan USA Today.

Namun, putusan Hakim Robart bisa diajui banding pada Pengadilan Banding ke-9 Amerika Serikat.

Gillian M. Christensen, seorang juru bicara pada Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan departemen tidak akan memberikan komentar saat proses pengadilan masih berjalan.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada Jumat bahwa, berdasarkan perintah Trump terkait larangan memasuki AS, visa yang sudah dibatalkan berjumlah sekitar 60.000.

Melalui perintah Trump, pengungsi dari seluruh dunia untuk 120 hari dilarang memasuki AS sementara warga dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Suriah, Sudan dan Yaman untuk 90 hari tidak akan diizinkan masuk ke AS.

Sejak dilantik, Trump sudah mengalami 52 penuntutan di 17 negara bagian AS. Banyak penuntutan terkait dengan perintah eksekutif yang dikeluarkannya soal pengungsi dan imigrasi, menurut laporan NBC News pada Jumat, yang mengutip Kantor Administratif Pengadilan Amerika Serikat.

Pada Minggu, puluhan ribu orang berunjuk rasa di depan Gedung Putih, di lebih dari 30 bandara di AS serta di pusat kota-kota besar, termasuk Boston, Philadelphia, Atlanta, Los Angeles, Seattle dan Chicago.

Gelombang baru protes diperkirakan akan muncul pada akhir pekan mendatang di Washington D.C. dan sejumlah kota besar lainnya di seantero Amerika Serikat.


Credit  antaranews.com

Hakim Federal AS Tangguhkan Larangan Imigrasi Trump

 

Presiden AS, Donald Trump, mengatakan bahwa larangan ini hanya bersifat sementara, sembari pemerintah menyusun regulasi imigrasi baru yang lebih ketat untuk melindungi AS dari ancaman teror. (Reuters/Kevin Lamarque)

 

Jakarta, CB -- James Robart, hakim federal di Washington, Amerika Serikat, menangguhkan perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang menghentikan sementara penerimaan imigran dan pemberian visa bagi warga dari tujuh negara mayoritas Muslim.

Robart mengumumkan bahwa penghentian sementara ini efektif terhitung mulai Jumat (3/2) waktu setempat. Dengan demikian, semua larangan imigrasi yang sebelumnya diperintahkan Trump akan langsung ditangguhkan.

Jaksa Agung AS, Bob Ferguson, berharap pemerintah mematuhi keputusan ini. "Keputusannya adalah menghentikan perintah eksekutif sekarang juga," ujarnya sebagaimana dilansir Reuters.

Gubernur Washington, Jay Inslee, juga menyambut positif keputusan ini dan mengatakan, "Tak ada seorang pun, termasuk presiden, yang lebih tinggi daripada hukum."

Sementara itu, Kementerian Kehakiman menyatakan akan mempelajari terlebih dulu keputusan hakim federal ini untuk menentukan langkah selanjutnya, banding atau tidak.

Perintah eksekutif Trump ini memicu banyak kontroversi dan kekacauan. Ribuan orang terlantar di berbagai bandara karena tak mendapatkan izin masuk ke AS. Hingga saat ini, tercatat 60 ribu visa ditolak.

Unjuk rasa pun digelar di sejumlah bandara, bahkan ruas-ruas jalan di beberapa negara. Tak hanya di luar negeri, penolakan juga datang dari dalam lingkungan AS sendiri.

Keputusan Robart ini diumumkan hanya berselang sehari setelah jaksa dari empat negara bagian mengajukan tuntutan terhadap perintah eksekutif Trump tersebut.

Menurut mereka, perintah itu tak sesuai dengan konstitusi karena menargetkan orang hanya berdasarkan kepercayaan.

Namun, Trump tetap berkeras akan menerapkan larangan ini. Ia mengatakan, larangan ini hanya bersifat sementara, sembari pemerintah menyusun regulasi imigrasi baru yang lebih ketat untuk melindungi AS dari ancaman teror.

Trump menjabarkan, AS tak akan menerima pengungsi selama 120 hari dan menghentikan pemberian visa selama 90 hari bagi warga dari tujuh negara mayoritas Muslim, yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.



Credit  CNN Indonesia

Pemberontak Suriah Klaim Dapat Suplai Kendaraan Lapis Baja dari AS

 

Pemberontak Suriah mengaku mendapatkan lebih banyak dukungan sejak Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Foto/Istimewa

DAMASKUS - Pemberontak Suriah mengaku mendapatkan lebih banyak dukungan sejak Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Pemberontak menyebut, mereka mendapatkan banyak senjata dan peralatan militer baru, termasuk di dalamnya kendaraan lapis baja.

Pasukan Demokratik Suriah (SDF) menyatakan, ini adalah pertama kalinya bagi AS memberikan kendaraan lapis baja kepada mereka. SDF yakin, pengiriman senjata dan peralatan militer ini bukanlah pengiriman yang terakhir.

"Sebelumnya kami tidak mendapatkan dukungan dalam bentuk ini, kita akan mendapatkan senjata ringan dan amunisi. Ada tanda-tanda dukungan penuh dari pimpinan Amerika baru, lebih dari sebelumnya untuk pasukan kita," ucap juru bicara SDF, Talal Silo seperti dilansir Reuters pada Rabu (1/2).

Pengiriman senjata dan peralatan ini dibenarkan oleh koalisi internasional pimpinan AS. Pihak koalisi menuturkan, mereka akan meningkatkan dukungan secara signifikan kepada pihak pemberontak Suriah.

"Kami telah mendorong dukungan bagi sekutu di Suriah dengan penyediaan kendaraan lapis baja untuk pertama kalinya saat mereka mempersiapkan diri untuk tahap baru dalam kampanye untuk merebut Raqqa," ucap juru bicara koalisi internasional.

SDF sendiri adalah salah satu aliansi pemberontuk Suriah, bersama dengan Free Syrian Army (FSA). Mayoritas anggota SDF adalah Kurdi Suriah.


Credit  sindonews.com

Pentagon Benarkan Pengiriman Kendaraan Lapis Baja pada Pemberontak Suriah

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon membenarkan kabar pengiriman kendaraan lapis baja kepada pemberontak Suriah. Foto/Istimewa

A+ A-

WASHINGTON - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon membenarkan kabar pengiriman kendaraan lapis baja kepada pemberontak Suriah. Pentagon menyebut, pengiriman senjata ini untuk membantu pemberontak Suriah dalam operasi merebut kembali Raqqa.

"Kendaraan telah dikirim ke pasukan koalisi oposisi Suriah. Itu sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh otoritas kita. Secara khusus, kendaraan ini akan membantu mereka bersaing dengan ancaman ISIS ketika mereka bergerak menuju Raqqa," kata juru bicara Pentagon, Adrian Rankine-Galloway merujuk pada pasukan gabungan pemberontak Suriah.

Pada saat yang sama, dia menegaskan  tidak ada perubahan kebijakan AS saat ini pada bantuan kepada Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang merupakan bagian dari koalisi pemberontak Suriah yang didukung AS.

"Departemen Pertahanan hanya memberikan dukungan pelatihan dan materi pendukung lainnya untuk oposisi," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (1/2).

Sebelumnya, SDF menyatakan ni adalah pertama kalinya bagi AS memberikan kendaraan lapis baja kepada mereka. SDF yakin, pengiriman senjata dan peralatan militer ini bukanlah pengiriman yang terakhir.

"Sebelumnya kami tidak mendapatkan dukungan dalam bentuk ini, kita akan mendapatkan senjata ringan dan amunisi. Ada tanda-tanda dukungan penuh dari pimpinan Amerika baru, lebih dari sebelumnya untuk pasukan kita," ucap juru bicara SDF, Talal Silo.




Credit  sindonews.com

Misteri Penculikan Miliarder China Picu Ketakutan Hong Kong

 

 

Hong Kong diliputi ketakutan setelah seorang miliarder diduga diculik aparat China daratan. (Thinkstock/Purestock)

 

Jakarta, CB -- Misteri soal laporan penculikan miliarder China dari Hong Kong semakin mendalam setelah sebuah iklan di surat kabar menampilkan dirinya bersumpah setia pada Beijing.

Keberadaan salah satu orang terkaya di China itu, Xiao Jianhua, masih belum diketahui dengan jelas. Sejumlah media melaporkan Xiao dibawa oleh agen keamanan pekan lalu.

Laporan-laporan itu menyiratkan hilangnya Xiao adalah bagian dari operasi antikorupsi China yang diyakini sejumlah pengkritik digunakan untuk mengeliminasi musuh politik Presiden Xi Jinping.

Sebuah iklan yang dipublikasi di halaman depan surat kabar Ming Pao, diatribusikan pada Xiao, mengatakan dirinya "selalu mencintai partai komunis dan China" dan akan segera menemui media.

"Saya pribadi meyakini pemerintah China beradab dan mempunyai hukum," bunyi iklan tersebut sebagaimana dikutip AFP, Rabu (1/2).

"Saya tidak diculik."

Xiao yang mengatakan bahwa dirinya adalah warga negara Kanada, berkeras dirinya sedang dirawat di luar negeri karena sakit, menampik dirinya telah diculik. Hal ini disampaikan melalui pernyataan yang dipublikasikan akun WeChat perusahaannya.

Sebagai pendiri Tomorrow Group yang berbasis di Beijing, Xiao sebelumnya telah menampik dugaan dirinya melarikan diri ke Hong Kong untuk menghindari operasi antikorupsi Presiden Xi.

Agen China daratan tidak diperbolehkan bertindak di kota semi-otonom seperti Hong Kong. Namun, hilangnya lima penerbit buku Hong Kong yang dikenal kritis memicu anggapan bahwa Beijing telah bertindak kelewat batas.

Salah satu dari lima orang itu, Lee Bo, menghilang dari Hong Kong hingga memicu kecaman internasional dan protes lokal. Sementara Lee selalu berkeras dirinya keluar perbatasan dengan suka rela.

"Setelah kejadian Lee Bo, warga semakin khawatir soal perlindungan orang-orang yang tinggal di Hong Kong," kata James To dari partai Republik, kepada AFP.

To mengatakan ada "kecurigaan yang kredibel" akan pelanggaran kesepakatan "satu negara dua sistem" yang memberikan kewenangan semi-otonom Hong Kong.

The Financial Times melaporkan Xiao digiring oleh agen keamanan publik China dari hotel Four Seasons.

Laporan lain menyebut Xiao tinggal di hotel itu untuk jangka waktu yang panjang, dijaga sejumlah pengawal perempuan.

Sementara pihak hotel menyatakan tidak bisa berkomentar karena ada penyelidikan yang sedang berjalan.

Ketika ditanya soal kasus Xiao, Kepolisian Hong Kong menyatakan mereka sempat menerima permohonan bantuan untuk seorang warga China daratan. Namun, permohonan itu belakangan ditarik keluarga.

Mereka juga mengatakan orang yang dimaksud sempat melintasi titik pengawas perbatasan antara Hong Kong dan China, Jumat pekan lalu.

Di sisi lain, Konsulat Kanada menyatakan pihaknya menyadari adanya laporan tersebut dan para pejabatnya sudah menghubungi otoritas.




Credit  CNN Indonesia

Trump Pilih Tokoh Konservatif sebagai Hakim Agung

 

 

Presiden Donald Trump (kanan) mencalonkan Neil Gorsuch (kiri) sebagai hakim agung. (REUTERS/Kevin Lamarque)

 

Jakarta, CB -- Presiden AS Donald Trump mencalonkan tokoh konservatif Neil Gorsuch sebagai hakim agung. Langkah ini bisa mengembalikan mayoritas konservatif di pengadilan dan membantu membentuk peraturan yang menuai pro-kontra seperti aborsi, pengendalian senjata, hukuman mati dan hak beragama.

Pria berusia 49 tahun tersebut mungkin akan menghadapi respons sengit dari Senat setelah Partai Republik tahun lalu menolak calon yang diajukan Presiden Barack Obama untuk mengisi posisi tersebut.

Gorsuch adalah kandidat termuda yang diajukan sebagai hakim agung dalam 25 tahun ini dan dia mungkin bisa memengaruhi keputusan pengadilan untuk beberapa dekade yang akan datang.

Mengumumkan pemilihan ini di Gedung Putih, didamping Sang Hakim dan istrinya, Trump mengatakan rekam jejak Gorsuch sangat baik. Trump mengatakan Partai Republik dan Demokrat bisa satu suara mempercayai Gorsuch untuk mengisi jabatan seumur hidup ini.

"Hakim Gorsuch memiliki kemampuan hukum yang luar biasa, sangat pintar, disiplin dan mempunyai hukuman bipartisan," kata Trump sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (1/2).

"Tergantung umurnya, seorang hakim MA bisa aktif selama 50 tahun. Dan keputusannya bisa berdampak satu abad atau lebih, sering kali permanen," kata Trump.

Gorsuch adalah hakim di Pengadilan Banding Denver dan ditunjuk mengisi jabatan itu oleh Presiden George W Bush pada 2006 lalu.

Beberapa anggota Demokrat di Senat, yang akan menentukan nasib Gorsuch, telah menyatakan akan menolak siapapun yang diajukan Trump.

Gorsuch dianggap sebagai seorang pribadi yang konservatif, dikenal karena mendukung hak beragama, dan dipandang mirip dengan Antonin Scalia, hakim agung yang meninggal dunia pada Februari 2016.

"Saya menghargai ... fakta bahwa dalam tata negara kita, hukum ditulis oleh Kongres dan bukan pengadilan," kata Gorsuch. "Tugas hakim adalah untuk mengaplikasikan, bukan mengubah, pekerjaan perwakilan rakyat. Hakim yang menyukai setiap putusannya kemungkinan besar adalah hakim yang tidak baik karena cenderung mengikuti preferensi pribadi alih-alih hukum."

Seorang pejabat pemerintahan senior yang enggan disebut namanya mengatakan pemilihan Gorsuch dipandang Gedung Putih sebagai sesuatu yang sangat berbeda dengan pencalonan sebelumnya, di mana banyak hakim agung berasal dari bagian timur AS. Gorsuch tinggal di Boulder, Colorado.

Pejabat tersebut mendeskripsikan Gorsuch sebagai hakim mainstream yang bisa dengan mudah diterima oleh Senat. Dia juga mencatat, Senat menerima pencalonannya untuk mengisi jabatan yang sekarang dengan suara bulat.



Credit  CNN Indonesia

Petisi Tolak Donald Trump ke Inggris Capai Sejuta Pendukung

 

 

Sebuah petisi yang muncul di situs resmi pemerintah dan DPR, berisikan larangan Trump untuk masuk ke Inggris berhasil meraup 1 juta tanda tangan. (Reuters/Dylan Martinez)

 

Jakarta, CB -- Kritik yang menentang perintah eksekutif Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang larangan masuk warga tujuh negara mayoritas Muslim tak hanya terjadi di dalam negeri saja. Inggris menjadi salah satu negara yang paling vokal menolak kebijakan AS yang dianggap diskriminatif itu.

Sebuah petisi di situs resmi pemerintah dan DPR berisikan larangan Trump untuk masuk ke Inggris berhasil meraup sejuta tanda tangan. Besarnya dukungan pada petisi itu datang usai pemberitaan media melaporkan Trump telah menandatangani perintah eksekutif tersebut pada akhir pekan kemarin.

Graham Guest, seorang pengacara asal Inggris yang merupakan penggagas petisi tersebut tak menyangka petisi itu akan cepat mendulang suara. Ia berujar, tidak ada masalah atau kebijakan spesifik yang mendasarinya membuat petisi itu.

"Petisi itu murni dibuat hanya karena sosok Trump. Mungkin larangan imigrasi Trump semakin membuat marah orang dan mereka ingin membuat dia merasakan bagaimana rasanya di tolak masuk oleh suatu negara," ungkap Guest seperti dikutip CNN pada Selasa (31/1).

Petisi ini sebenarnya telah dibuat sejak November lalu sebagai respons retorika dan pernyataan kontroversial Trump mengenai kaum Muslim dan sentimennya kepada imigran.

Petisi ini awalnya hanya meraup 372 tanda tangan dalam dua bulan pertama. Seiring waktu dan langkah kontroversial Trump, petisi ini terus meraup tanda tangan.

Petisi itu menuturkan, kunjungan Trump ke Inggris tidak akan diterima jika lawatannya itu digelar secara resmi sebagai kepala pemerintahan. Kunjungan resmi Trump ke Negara Tiga Singa itu dianggap "memalukan bagi Yang Mulia Ratu Elizabeth."

Petisi penolakan Trump tersebut menimbulkan perdebatan dalam parlemen, meski belum diusulkan hingga ke penghitungan suara. padahal, aturan menyebutkan bahwa petisi yang brhasil meraup 100 ribu tanda tangan secara otomatis memenuhi syarat untuk dilakukan penghitungan suara oleh parlemen.

Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson menganggap kebijakan imigran Trump tersebut "salah dan menimbulkan perpecahan."

Sementara itu, Perdana Menteri Theresa may melalui juru bicaranya menuturkan, "tidak setuju dengan pendekatan" yang dilakukan oleh konglomerat asal New York itu.

Menanggapi petisi, juru bicara May itu menyatakan undangan telah dikirim dan diterima oleh pihak Trump. Untuk itu, keputusan ada di tangan parlemen apakah akan memperdebatkan masalah kedatangan Trump ke Inggris ini atau tidak.

"inggris dan AS memiliki hubungan yang sangat kuat dan kedua negara akan terus bekerja sama," ungkap juru bicara kantor kepresidenan tersebut.




Credit  CNN Indonesia