Kamis, 23 Juni 2016

LAPAN Kembangkan SEMAR, Sistem Pemantau Cuaca Ekstrem Laut


 
Skyrocket Satelit LAPAN A-2
 
CB - Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) kembangkan sistem pemantauan maritim berbasis Iptek dan antariksa yang diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Jalan Raya Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/6/2016).

"Pengembangan sistem pemantauan maritim berbasis Iptek dan antariksa ini merupakan perwujudan dari visi LAPAN sebagai pusat unggulan dan antariksa untuk Indonesia yang maju dan mandiri," kata Kepala LAPAN Prof Thomas Djamaluddin.

Thomas mengatakan, LAPAN memiliki program besar yakni reformasi birokrasi untuk wujudkan layanan publik yang prima.

Untuk mewujudkan hal tersebut ada tujuh program utama LAPAN yang menjadi fokus utama.

"Fokus program kami, salah satu dari fokus program kami mengembangkan sistem pemantauan maritim berbasis pesawat tanpa awak," katanya.

Ia mengatakan, LAPAN sudah lama memberikan layanan informasi zona potensi penangkapan ikan (ZPPI) berbasis pemantauan klorofil dan suhu muka laut.

"Informasi ini kami berikan kepada dinas kelautan perikanan di daerah," katanya.

LAPAN juga mengembangkan Sistem Embaran Maritim (SEMAR) untuk memantau potensi cuaca ekstrim di laut.

"Sistem ini menjamin keamanan nelayan saat melaut," katanya.

Thomas menambahkan pengembangan sistem pemantauan maritim berbasis Iptek penerbangan dan antariksa tersebut didukung dengan satelit A2 yang sudah diluncurkan akhir tahun lalu.

"Dengan diluncurkannya satelit LAPAN A3 ini akan memperkuat sistem pemantauan maritim kita. Akan dapat memantau dari 2,4 juta kapal setiap harinya, menjadi puluhan ribu secara global," kata dia.

Data tersebut dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Perikanan Kelautan, Keamanan Laut dan TNI AL untuk menjadi bahan kebijakan dalam mengamankan zona teritorial maritim Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan peluncuran satelit tidak hanya menjadi ajang seremonial saja, harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat serta mendukung basis data nasional.

"Karena selama ini data dilakukan secara faktual, terjadi tumpang tindih, seperti luasan lahan pertanian, jangan sampai rumput dibilang area sawah. Dengan teknologi satelit, informasi data kita menjadi akurat," kata JK.





Credit  KOMPAS.com



Eropa minta Laut China Selatan bebas untuk dilintasi

 
Eropa minta Laut China Selatan bebas untuk dilintasi
Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut Tiongkok Selatan. (inquirer.net)
 
Brussel (CB) - Negara-negara harus bebas melintasi Laut China Selatan, kata Komisi Eropa, Rabu.

Pernyataan Eropa itu merupakan peringatan diplomatik pertama kalinya yang dikeluarkan terhadap Beijing setelah jet-jet China mencegat satu pesawat militer Amerika Serikat di atas perairan yang disengketakan itu bulan lalu.

Komisi Eropa menghindarkan diri untuk mengkritik Beijing, mitra dagang utama, secara langsung. Namun, Komisi memperingatkan, dalam dokumen kebijakan yang baru, bahwa mereka menentang "aksi-aksi sepihak yang bisa menyebabkan status quo dan meningkatkan ketegangan".

Pernyataan itu merupakan tanda kekhawatiran atas kegiatan pembangunan dan militerisasi yang dilakukan China di pulau-pulau yang berada di Laut China Selatan.

"Uni Eropa menginginkan adanya kebebasan pelayaran dan penerbangan di Laut China Timur dan Laut China Selatan," kata eksekutif Uni Eropa dalam dokumen. Dokumen dibuat untuk membingkai kebijakan kelompok negara-negara Eropa itu terhadap China untuk lima tahun ke depan.

Pemerintahan negara-negara Uni Eropa (EU) harus terlebih dahulu menyetujui dokumen tersebut.

Sementara EU mengatakan bahwa pihaknya bersikap netral dalam sengketa di Laut China Selatan antara China dan negara-negara Asia lainnya, Washington mendesak Uni Eropa untuk secara terbuka menentang klaim Beijing atas hampir seluruh wilayah di Laut China Selatan.

Amerika Serikat mengatakan Beijing sedang menjalankan pendekatan buas terhadap jalur perdagangan penting, yang juga diklaim oleh Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan dan Filipina itu.

Pengadilan internasional di Den Haag diperkirakan segera memutuskan diterima atau tidaknya klaim China itu jika Filipina membawa kasus tersebut ke Den Haag. Beijing mengatakan pihaknya tidak akan menghormati kekuasaan hukum pengadilan internasional itu dan bahwa Perserikatan Bangsa-bangsa tidak memiliki wewenang untuk memaksa.

Pada Mei, dua jet tempur China menyergap satu pesawat pengintai milik militer Amerika Serikat di atas Laut China Selatan dan Washington dituntut agar menghentikan pengintaian di dekat China, demikian Reuters.




Credit  ANTARA News




Sekjen PBB saksikan kesepakatan perdamaian Kolombia

 
Sekjen PBB saksikan kesepakatan perdamaian Kolombia
Sekjen PBB Ban Ki-moon (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
 
Perserikatan Bangsa-bangsa (CB) - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon akan melakukan lawatan ke ibu kota negara Kuba, Havana, untuk menyaksikan penandatangan gencatan senjata antara pemerintah Kolombia dan kelompok pemberontak terbesar di negara itu, FARC, kata juru bicara PBB, Rabu.

Setelah upacara penandatanganan tersebut pada Kamis, Perserikatan Bangsa-bangsa akan mengirim misi politik untuk memantau proses perdamaian di Kolombia, kata Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq saat jumpa pers harian.

Presiden Majelis Umum PBB, Mogens Lykketoft, dan Presiden Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Francois Delattre dari Prancis, juga akan hadir pada upacara penandatanganan.

FARC, Pasukan Bersenjata Revolusioner Kolombia, dibentuk pada Mei 1964 sebagai organisasi gerilya revolusioner beraliran Marxis-Lenin. Pemerintah Kolombia telah melangsungkan berberapa putaran pembicaraan perdamaian dengan FARC sejak November 2012.

Pada Januari tahun ini, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi untuk menyetujui pembentukan misi pemantau proses perdamaian yang sedang berlangsung di Kolombia. Proses itu ditujukan untuk mengakhiri konflik 50 tahun antara pemerintah dan gerilyawan FARC.

Berdasarkan resolusi, misi tersebut akan berupa misi politik yang beranggotakan pengamat internasional tanpa senjata. Para anggota misi akan bekerja bersama pemerintah Kolombia dan FARC sebagai sebuah mekanisme untuk memantau perlucutan senjata kelompok gerilyawan serta gencatan senjata, demikian Xinhua.




Credit  ANTARA News





PBB suarakan "darurat" pangan di Yaman


 
PBB suarakan
Ilustrasi. Pengunjuk rasa mengangkat poster menentang serangan udara yang dipimpin Arab Saudi di Yaman, di depan kantor PBB di Beirut, Lebanon, Selasa (12/5). Serangan udara yang dipimpin Arab Saudi menghantam Sanaa yang dikuasai pemberontak Selasa kemarin, hanya beberapa jam sebelum gencatan senjata kemanusiaan selama lima hari akan dimulai. (REUTERS/Mohamed Azakir )
 
Roma (CB) - Hampir seluruh wilayah di Yaman menghadapi kelangkaan pangan dengan tujuh juta orang dalam situasi "darurat", menurut peringatan sejumlah badan PBB pada Selasa (21/06), seperti dikutip AFP.

Krisis kelaparan yang melanda negara yang didera konflik tersebut kian intensif pada tahun lalu, dan situasinya diperkirakan akan semakin memburuk, ungkap Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organisation/FAO) dan Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) PBB dalam sebuah laporan.

Tiga juta anak berisiko mengalami gizi buruk, ungkap mereka.

"Sedikitnya tujuh juta orang - seperempat jumlah penduduk - hidup di tingkat darurat rawan pangan," ungkap beberapa badan tersebut dalam sebuah pernyataan.

"Ini menunjukkan lonjakan 15 persen sejak Juni 2015. Sebanyak 7,1 juta orang lainnya hidup dalam kondisi krisis,” ungkap mereka, menggunakan sistem peringkat keamanan pangan untuk mendeskripsikan tingkat ancaman tersebut.

"Ini sangat jelas menunjukkan dahsyatnya krisis kemanusiaan di Yaman," ujar Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Yaman Jamie McGoldrick.

"Ini adalah salah satu krisis terburuk di dunia dan terus memburuk," tambahnya.

Konflik, kelangkaan bahan bakar, sejumlah pembatasan terhadap impor serta lonjakan harga gandum domestik menjadi faktor penyebab krisis.

kekurangan bibit dan pupuk telah melumpuhkan produksi tanaman di Yaman dimana petani di sana juga tengah berjuang setelah diporakporandakan oleh angin topan pada November 2015 dan dihantam banjir bandang serta kawanan belalang pada April tahun ini.




Credit  ANTARA News






Satelit Lapan A-3 Bisa Tunjukkan Kekayaan Indonesia


 
Satelit Lapan A-3 Bisa Tunjukkan Kekayaan Indonesia  
Suasana kantor Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN di Rumpin, Bogor. (CNN Indonesia/Hani Nur Fajrina)
 
Jakarta, CB -- Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mengungkapkan satelit Lapan-A3/Lapan-IPB harus memiliki manfaat yang lebih besar ketimbang hanya proses peluncurannya saja. Menurut Jusuf Kalla, peluncuran satelit tersebut harus mampu memperlihatkan sebanyak apa kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia.

Selama ini, kata Jusuf Kalla, Indonesia selalu mengklaim memiliki kekayaan alam yang besar tapi tak tahu berapa banyak kekayaan yang mereka klaim tersebut. Oleh sebab itu Lapan-A3 harus bisa membuktikan itu.

"Jadi ini bukan hanya peluncuran tapi bagaimana memanfaatkannya, kita ini selalu mengatakan Indonesia negara kaya tapi tak tahu berapa besar kekayaan itu," ujar Jusuf Kalla saat ditemui di Pusat Teknologi Penerbangan Lapan, Rabu (22/6).

Salah satu kekayaan alam yang diharapkan bisa dideteksi jumlahnya adalah kekayaan di bidang maritim, khususnya perikanan. Menurut Jusuf Kalla, Indonesia selalu mengatakan ikan di perairan mereka dicuri tapi tak bisa menunjukkan lokasi pencurian yang disebutkan.

JK, sapaan Jusuf Kalla, menilai aspek tersebut merupakan hal penting yang menjadi dasar diluncurkannya satelit tersebut ke luar angkasa. Fokus utama dari peluncuran satelit haruslah ke arah sana.

"Di mana yang dicuri dan di mana yang kaya, itu yang penting dan kita fokus di situ," ujar JK.

Sementara di bidang pertanian, JK meminta Lapan-A3 untuk menemukan lahan-lahan yang layak dibuat sawah. Tak hanya menemukan, satelit itu juga harus bisa menganalisa tanaman apa saja yang cocok ditanam di lahan tersebut.

"Katakanlah di mana (ada lahan) yang bisa dibuat sawah atau ditanam dengan betul, atau berapa banyak yang bisa ditanam di situ," ujarnya.

"Data di Google memang ada tapi ini bisa jauh lebih baik. Itu memang ada data-data google tapi ini jauh lebih terperinci. Itu maksudnya, bagaimana kekayaan alam itu dapat kita tahu dan kuasai dengan betul.

Satelit Lapan-A3 mencatatkan sejarah setelah berhasil diluncurkan dari Sriharikota, India menuju orbit di luar angkasa, hari ini.

Diluncurkan di Tanah Hindustan pada pukul 9.25 waktu setempat atau sekitar 10.55 WIB, Satelit Lapan-A3 ini telah mengangkasa di orbit polar setinggi 500 kilometer. Sebagai catatan Lapan-A3 bukan satu-satunya yang menebeng roket PSLV C-34 milik India.

Roket PSLV-C34 India memboyong 20 satelit sekaligus yang ukurannya kecil. Selain Lapan-A3 dari Indonesia dan satelit Atrosat milik India, 18 lainnya berasal dari Kanada, Jerman, dan Amerika Serikat.

Siaran live streaming langsung dari India yang diselenggarakan di Pusat Teknologi Penerbangan Lapan di Rumpin, Bogor ini turut dihadiri oleh Thomas Djamaluddin selaku Kepala Lapan, Duta Besar India untuk Indonesia Negcha Lhovum , serta Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Satelit Lapan-A3 menjadi muatan keempat yang diluncurkan satelit India. Sekitar pukul 11.15 WIB setelah dua satelit asing lain yang dilepaskan dari roket, Lapan-A3 pun mengalami separasi dan mengangkasa di orbit polar setinggi 500 kilometer.



Credit  CNN Indonesia



Satelit Buatan Indonesia Berhasil Meluncur ke Antariksa


 
Satelit Buatan Indonesia Berhasil Meluncur ke Antariksa  
Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin saat memberi kata sambutan di Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Rumpin, Bogor, Rabu (22/6) sebelum peluncuran Satelit LAPAN-A3 di India. (CNN Indonesia/Hani Nur Fajrina
 
Jakarta, CB -- Satelit Lapan-A3 hasil buatan antara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) mencatatkan sejarah setelah berhasil diluncurkan dari Sriharikota, India menuju orbit di luar angkasa, Rabu (22/6).

Diluncurkan di Tanah Hindustan pada pukul 9.25 waktu setempat atau sekitar 10.55 WIB, Satelit Lapan-A3 ini telah mengangkasa di orbit polar setinggi 500 kilometer.

Lapan-A3 bukan satu-satunya yang menebeng roket PSLV C-34 milik India.


Roket PSLV-C34 India memboyong 20 satelit sekaligus yang ukurannya kecil. Selain Lapan-A3 dari Indonesia, 19 lainnya berasal dari Kanada, Jerman, dan Amerika Serikat.

Siaran live streaming langsung dari India yang diselenggarakan di Pusat Teknologi Penerbangan Lapan di Rumpin, Bogor ini turut dihadiri oleh Thomas Djamaluddin selaku Kepala Lapan, Duta Besar India untuk Indonesia Negcha Lhovum, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Satelit LAPAN-A3 menuju orbitnya di ketinggian 500 kilometer melalui siaran langsung streaming langsung dari India, Rabu (22/6). (CNN Indonesia/Hani Nur Fajrina)

Satelit Lapan-A3 menjadi muatan keempat yang diluncurkan satelit India. Sekitar pukul 11.15 WIB setelah dua satelit asing lain yang dilepaskan dari roket, Lapan-A3 pun mengalami separasi dan mengangkasa di orbit polar setinggi 500 kilometer.

Dijelaskan oleh Kepala Lapan Thomas Djamaluddin, satelit ini akan menjadi 'mata' bagi perairan kawasan utara dan selatan.


Satelit ini memboyong muatan penginderaan jauh satelit tersebut adalah 4 bands multispectral imager dengan resolusi 16 meter dan lebar swath 100 kilometer.

"Nanti malam sekitar pukul 21.30 WIT akan dilakukan kontak pertama dengan A3 dari Biak, Papua," jelas Thomas kepada sejumlah media.

Setelah mengangkasa di ketinggian 500 kilometer, Lapan-A3 hanya akan mengorbit Indonesia sebanyak 4 kali dalam sehari.

Satelit mini berbobot 115 kilogram ini akan bertugas memantau kondisi maritim, pertanian, dan medan magnet Bumi.


Credit  CNN Indonesia



Pangkalan Militer Dibangun di Deretan 'Gerbang' Indonesia


 
Pangkalan Militer Dibangun di Deretan 'Gerbang' Indonesia  
Ilustrasi. (Dok. Pusat Penerangan TNI)
 
Jakarta, CB -- Tentara Nasional Indonesia tak hanya membangun pangkalan militer di Natuna –kepulauan kaya minyak bumi dan gas di barat laut Kalimantan yang berhadapan dengan wilayah sengketa Laut China Selatan. Pangkalan militer juga dibangun di titik-titik lain yang menjadi ‘gerbang’ Indonesia.

“Bukan cuma di Natuna, tapi juga misal di Saumlaki,” kata Wakil Ketua Komisi I Bidang Pertahanan Tubagus Hasanuddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/6).

Saumlaki yang terletak di Pulau Yamdena, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat, berbatasan dengan Australia dan Timor Leste. Di wilayah terluar di bagian timur Indonesia itu, TNI memiliki Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) yang berada di bawah komando Pangkalan Utama AL (Lantamal) IX Ambon, jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur.

Lanal tipe C di Saumlaki yang dipimpin Letnan Kolonel tersebut hendak ditingkatkan statusnya menjadi tipe B di bawah pimpinan Kolonel. Dermaga yang dapat menampung empat kapal patroli akan dibangun di sini.

Selain peningkatan status Lanal, Pangkalan Udara akan dibangun di Saumlaki. Landasan pacu direncanakan memiliki panjang lintasan 1.500 meter, namun dipertimbangkan ditambah hingga 3.000 meter supaya bisa menampung jenis pesawat besar.

Pangkalan militer pun bakal dibangun di Pulau Morotai –salau satu pulau paling utara Indonesia yang terletak di Halmahera, Kepulauan Maluku; Biak –pulau di Teluk Cenderawasih, utara Papua; dan wilayah-wilayah terluar Indonesia lainnya.

“Prioritas pembangunan (pangkalan militer) sekarang adalah Natuna, Morotai, Biak, dan Saumlaki,” kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Mei lalu.

 
Perairan Natuna menjadi langganan disusupi kapal-kapal asing. Untuk itu TNI akan membangun pangkalan militer di sana. (REUTERS/Tim Wimborne)
Seluruh perbatasan laut Indonesia, ujar Gatot, harus diawasi. Hal itu bagian dari rencana pemerintah memperkuat wilayah perbatasan. Untuk itu TNI akan ‘menyulap’ pulau-pulau terluar menjadi kapal induk.

“Pulau akan kami jadikan kapal induk. Di pulau-pulau, pesawat tempur dan pesawat transportasi bisa mendarat, kapal bisa, logistik juga bisa. Lalu apa bedanya dengan kapal induk? Daripada beli kapal induk, pulau kami buat jadi kapal induk,” kata Gatot ketika meninjau Lanud Manuhua di Biak Numfor, Papua, April lalu.

Natuna, Saumlaki-Selaru, Morotai, dan Biak ada di antara pulau yang akan dijadikan kapal induk. Demikian pula Alor di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara, dan Liran serta Wetar di Maluku Barat Daya yang berbatasan dengan Timor Leste.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menyatakan pembangunan pangkalan militer di Natuna telah disetujui parlemen sejak tahun lalu.

“Tahun lalu sudah mulai perpanjangan landasan pacu untuk pesawat. Kemudian akan dibahas lagi dan dilakukan bertahap secara terus-menerus,” ujar politikus Partai Amanat Nasional putra Amien Rais itu

Pembangunan bertahap akan berlangsung hingga pangkalan militer yang komplet terwujud di Natuna.


Credit CNN Indonesia


Indonesia Tegaskan Tak Berniat Konfrontasi dengan China

 
Indonesia Tegaskan Tak Berniat Konfrontasi dengan China  
TNI Angkatan Laut menangkap kapal China di Natuna. (Dok. Dinas Penerangan Angkatan Laut)
 
Jakarta, CB -- Penangkapan kapal ikan asal China, Han Tan Cou, oleh kapal perang KRI Imam Bonjol milik TNI AL di Laut Natuna sesuai prosedur hukum internasional. Penangkapan disertai tembakan peringatan itu dilakukan karena kapal China melanggar kedaulatan negara.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tindakan TNI Angkatan Laut tidak berlebihan dalam melakukan penegakan hukum tersebut. Pemerintah juga tetap menjalin hubungan baik dengan China.

"Tidak ada keinginan kami melakukan tindakan konfrontatif kepada siapapun. Yang kami lakukan itu sesuai prosedur internasional. Kami tetap ingin bersahabat dengan Tiongkok," kata Luhut usai buka bersama di kantor MMD Initiative, Matraman, Jakarta Pusat, semalam.

Luhut menjelaskan, kapal asing dari negara manapun jika melakukan aktivitas bisnis di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, akan ditindak secara hukum karena telah melanggar kedaulatan negara Indonesia.

"Jangan khawatir, kami punya sikap jelas mengenai itu, bahwa kami tidak mau kedaulatan kami diganggu siapapun," kata Luhut.

Luhut mengatakan berbagai langkah damai akan ditempuh untuk menghindari konflik antarnegara, terlebih China merupakan negara sahabat.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi menyatakan pemerintah RI tidak ada masalah politik dengan China. Pemerintah selama ini menyelesaikan kasus pelanggaran kedaulatan melalui jalur diplomasi.

"Komunikasi kami jalan terus dengan Tiongkok. Hubungan kami dengan Tiongkok juga baik. Ini adalah masalah penegakan hukum, bukan masalah politik," kata Retno.

Hari ini, Kamis (23/6), Luhut dan Retno akan mendampingi Presiden Joko Widodo ke Natuna. Mereka akan menggelar rapat terbatas terkait pengembangan kawasan terdepan. Rapat itu juga akan diikuti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan empat orang staf presiden.

Kunjungan ke Natuna itu, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, untuk menunjukkan bahwa Natuna merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

"Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden ingin pastikan (menunjukkan) Natuna adalah bagian dari kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Pramono.



Credit  CNN Indonesia





Korut Klaim Rudalnya Bisa Hantam Operasi AS di Pasifik


 
Korut Klaim Rudalnya Bisa Hantam Operasi AS di Pasifik 
Kim Jong Un menyatakan bahwa kemampuan rudal negaranya dengan pasti dapat menghantam sejumlah kepentingan dan operasi Amerika Serikat di kawasan Pasifik. (Reuters/KCNA)
 
Jakarta, CB -- Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menyatakan bahwa kemampuan rudal negaranya dengan pasti dapat menghantam sejumlah kepentingan dan operasi Amerika Serikat di kawasan Pasifik. Pernyataan ini diluncurkan Kim usai mengawasi peluncuran uji coba rudal balistik jarak jauh pada pekan ini.

Para pejabat militer Korea Selatan dan AS menyatakan bahwa Korut meluncurkan dua rudal yang nampaknya bertipe jarak menengah bernama Musudan pada Rabu (22/6). Peluncuran rudal pertama dari dua rudal itu dinyatakan gagal.

Sementara, rudal kedua melesat mencapai tinggi ke arah Jepang sebelum terjun ke laut sekitar 400 km dari Negeri Sakura itu.

Terkait ini, kantor berita Korea Utara, KCNA melaporkan bahwa peluncuran rudal tidak memiliki dampak terhadap keamanan negara-negara tetangga. Dalam laporannya, KCNA menyebut rudal yang diluncurkan bernama "Hwasong-10." Hwasong merupakan nama lain Mars dalam bahasa Korea.

"Kami yakin memiliki kemampuan untuk menyerang operasi Amerika di Pasifik dengan menyeluruh dan praktis," kata Kim dalam laporan KCNA, dikutip dari Reuters.

Korea Selatan dan Amerika Serikat mengecam peluncuran rudal itu dan menilainya sebagai pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB yang tak dapat diterima.

Menteri Pertahanan Jepang, Gen Nakatani, menyatakan peluncuran itu merupakan indikasi bahwa ancaman Korea Utara untuk Jepang semakin intensif.

Sementara, Dewan Keamanan PBB, yang pada Maret lalu menjatuhkan sanksi yang lebih luas terhadap Korut, dijadwalkan menggelar pertemuan, atas permintaan Amerika Serikat dan Jepang.

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon menggambarkan peluncuran rudal balistik terbaru Korea Utara sebagai "tindakan kurang ajar dan tidak bertanggung jawab."

Korea Utara telah lima kali gagal dalam upaya meluncurkan rudal jarak menengah, yang secara teoritis dapat menghantam Jepang dan teritori AS di Guam. Korea Selatan menyatakan Washington dan Seoul tengah menganalisis apakah peluncuran rudal keenam berhasil atau tidak.

Jepang dan Korea Selatan mengatakan rudal itu terbang pada ketinggian 1.000 kilometer dalam jarak 400 kilometer di lepas pantai timur. Para ahli mengatakan Korea Utara dengan sengaja meningkatkan sudut peluncuran untuk menghindari rudal tersebut mengenai wilayah Jepang.

Korea Utara diyakini memiliki hingga 30 rudal Musudan, menurut media Korea Selatan. Puluhan rudal itu pertama kali dikerahkan sekitar tahun 2007, meskipun baru diluncurkan dalam uji coba sejak tahun ini.



Credit  CNN Indonesia

Apa yang Perlu Diketahui soal Brexit?

 
Apa yang Perlu Diketahui soal Brexit?  
Ilustrasi (Wikimedia)
 
Jakarta, CB -- Inggris akan menggelar referendum untuk memutuskan apakah keluar atau tetap berada di Uni Eropa (UE). Referendum yang populer disebut Brexit atau British Exit ini akan menentukan nasib perekonomian dan kondisi masyarakat Inggris ke depan.

Berikut adalah berbagai pertanyaan soal Brexit dan latar belakang diselenggarakannya referendum yang membagi Inggris menjadi dua kubu ini, dikutip dari berbagai sumber.

Apa yang terjadi?

Referendum akan dilakukan pada Kamis, 23 Juni 2016, waktu setempat. Seluruh warga Inggris yang berusia di atas 18 tahun bisa memberikan suara "ya" atau "tidak". Kubu mana pun yang mendapatkan lebih dari setengah suara akan memenangkan referendum.

Mengapa diadakan?

Independent menuliskan, referendum Brexit adalah janji Perdana Menteri David Cameron jika dia terpilih kembali pada pemilu 2015, menyusul desakan dari anggota partainya sendiri, Partai Konservatif, dan partai sayap kanan anti-imigrasi Inggris, UKIP, yang mengatakan rakyat Inggris tidak pernah lagi menyampaikan aspirasi secara langsung sejak tahun 1975. Kala itu, Inggris dalam referendum menyatakan tetap ingin bergabung dengan Uni Eropa.

Sejak referendum terakhir 41 tahun lalu, Uni Eropa telah berubah drastis. Dari Komunitas Ekonomi Eropa yang hanya mengurusi perekonomian dan pasar tunggal dengan sembilan anggota, menjadi perserikatan besar beranggotakan 28 negara yang mengatur hampir seluruh lini kebijakan negara-negara Eropa.

Menurut pendukung Brexit, Uni Eropa dengan lebih dari 500 juta populasinya telah berubah menjadi serikat politik, dan memiliki pengaruh yang sangat besar, bahkan melampaui kebijakan parlemen negara anggotanya.

Pendukung Uni Eropa mengatakan keanggotaan Inggris di Pasar Tunggal Eropa menyelamatkan perekonomian mereka selama hampir 20 tahun, terutama saat pemerintahan Tony Blair dan Gordon Brown dari Partai Buruh dan saat terjadi krisis ekonomi tahun 2008.

Keluarnya Inggris dari UE, ujar pendukung keanggotaan, akan menutup pasar bebas di Eropa dan membawa negara ini ke dalam krisis ekonomi, berujung pada pemotongan tenaga kerja, hilangnya pekerjaan dan ketidakpastian finansial.

 
Bendera Inggris terlihat di bangunan di Warsawa sebagai dukungan agar Inggris tak keluar dari Uni Eropa. (Reuters/Kacper Pempel)

Hubungan dengan imigrasi?

Brexit juga muncul akibat keresahan masyarakat Inggris soal imigran eropa. Sejak perluasan keanggotaan UE dengan masuknya negara-negara Eropa Timur tahun 2004, aliran imigran Eropa ke Inggris semakin deras.

Imigran pekerja seperti para tukang ledeng dari Polandia, pekerja konstruksi, pelayan dan staf bar awalnya disambut dengan baik, namun sejak krisis 2008, standar kehidupan masyarakat menurun dan keresahan mulai muncul terkait imigran asing.

UKIP mengatakan, keanggotaan di Uni Eropa membuat Inggris dibanjiri imigran yang tidak berguna. Jika keluar dari UE, UKIP mengajukan kebijakan imigran yang meniru Australia.

Dengan kebijakan serupa Australia, Inggris hanya menerima orang-orang asing berkemampuan khusus yang memang dibutuhkan negara itu. Australia contohnya, menerima chef, mekanik, arsitek, dan perawat, karena negara kekurangan tenaga terampil di bidang tersebut.

Sementara pendukung keanggotaan UE mengatakan laju imigran tidak akan pernah berhenti atau berkurang ke Inggris.

Siapa tokoh di balik Brexit?

PM Inggris David Cameron dan sebagian besar anggota partai Konservatif di pemerintah yang mendukung kampanye keanggotaan di UE. Termasuk yang mendukung adalah para mantan perdana menteri Inggris dari berbagai partai.

Tokoh utama kubu Brexit, yang menolak keanggotaan di UE, adalah Michael Gove, menteri kehakiman Inggris, dan Boris Johnson, mantan walikota London. Hampir setengah anggota dewan dari Partai Konservatif juga mendukung kubu ini.

Partai-partai sayap kanan anti-imigran seperti Britain First dan UKIP yang dipimpin Nigel Farage adalah pendukung ekstrem keluarnya Inggris dari UE.

 
Persoalan imigran juga menjadi salah satu motivasi kuat bagi mereka yang mendukung Inggris keluar dari Uni Eropa. (Reuters/ascal Rossignol)
Kubu mana yang akan menang?

Tiga survei terakhir soal isu ini pada Sabtu pekan lalu menunjukkan hasil referendum masih menggantung.

Survei YouGov menunjukkan kubu "tetap pada UE" hanya unggul 1 persen, yaitu 44 persen, dari kubu "keluar dari UE."

Bursa judi untuk referendum juga ramai di Inggris. Berbagai situs judi negara itu menunjukkan taruhan untuk "tetap pada UE" lebih besar ketimbang Brexit.

Apa yang akan terjadi setelah Brexit?

Jika referendum memutuskan untuk tetap bersama UE, maka Inggris akan melanjutkan kebijakan semula, tanpa ada perubahan.

Namun jika referendum menyatakan Inggris keluar dari UE, maka kemungkinan besar Cameron akan mundur. Johnson telah menyiratkan rencana untuk maju menjadi PM.

Dari sisi ekonomi, nilai mata uang Inggris diprediksi akan anjlok dan harga saham menurun jika keluar dari UE, mengakibatkan Bank of England meningkatkan nilai suku bunga.

Namun butuh prosedur selama dua tahun hingga Inggris benar-benar keluar dari UE, berdasarkan Traktat Pasal 50. Selama dua tahun itu, Inggris masih akan melanjutkan kebijakan Eropa dan mengatur kerja sama pasca UE.

Dalam jangka waktu dua tahun, perdebatan beralih kepada 27 negara anggota UE lainnya, soal keluarnya Inggris dari serikat tersebut.





Credit  CNN Indonesia




Rabu, 22 Juni 2016

Hari Ini LAPAN Akan Meluncurkan Satelit A3/IPB di India


Hari Ini LAPAN Akan Meluncurkan Satelit A3/IPB di India
Foto: DoordarshanNational


Jakarta - Hari ini Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) bersama IPB akan meluncurkan satelit di India. Perhitungan mundur pun telah dimulai sejak sehari sebelumnya untuk menyambut peluncuran satelit LAPAN-A3/IPB.

"Belum ada informasi perubahan, tapi sekarang sudah hitung mundur 24 jam sejak sore kemarin nggak ada info perubahan. Kalau ada perubahan itu LAPAN langsung diberitahu, setiap satu jam masih terus dipantau," ujar Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin, ketika dihubungi detikcom, Selasa (21/6/2016) malam.

Peluncuran satelit LAPAN-A3/IPB ini akan dilakukan di Pusat Antariksa Satihs Dhawan, Sriharikota, India pada pukul 10.55 WIB. Rencananya, akan digelar nonton bareng di kantor LAPAN Rumpin dan dihadiri beberapa tokoh.

"Wapres, Menristek dikti, dan Gubernur Jabar dijadwalkan akan mengikuti agenda ini," ujar Thomas.
LAPAN A-3 (dok. ISRO)

Satelit LAPAN A3 ini akan diluncurkan bersamaan dengan 19 satelit negara lainnya dengan cara menumpang roket India PSLV-C34. 19 satelit lainnya, yakni 3 satelit milik India, 2 satelit Kanada, 13 satelit Amerika Serikat, dan 1 satelit Jerman. Peluncuran satelit LAPAN A3 ini juga bisa dilihat secara streaming di website webcast.gov.in/live.

Misi satelit LAPAN A3 ini ada 4, yakni untuk pemotretan lahan pertanian, pemantauan kapal laut, pengukuran medan magnet bumi, dan uji hasil rekayasa Lapan. Thomas menjelaskan, peluncuran satelit ini sekaligus meresmikan sitem pemantauan maritim berbasis IPTEK penerbangan dan antariksa, sistem ini ada di dalam komponen satelit yang dikembangkan LAPAN.

"Sekarang sistem ini sudah mulai dikembangkan sebagian sudah ada. Itu berbasis satelit pemantauan awal, ditambah informasi pesawat tanpa awak, data info satelit untuk zona penangkapan ikan, dan informasi kondisi laut dan cuaca di laut," kata Thomas.
LAPAN- A3 (dok. LAPAN)

Satelit karya anak bangsa yang dikembangkan di Pusat Teknologi Satelit LAPAN, Rancabungur, Bogor ini membawa misi penginderaan jauh eksperimental untuk memantau lahan pertanian, maritim dan pemantauan medan magnet Bumi untuk penelitian.

"Satelit Lapan-A3 akan mengorbit secara polar dengan jangkauan ketinggian sekitar 500 km. Satelit ini mengelilingi bumi sebanyak 14 kali dan melintasi Indonesia 4 kali setiap harinya. Ini bekerjasama dengan IPB nanti IPB akan mengekstrak informasi pertanian," terang Thomas Djamaluddin, pada Senin (20/6) lalu.



Credit  detikNews




Era Nuklir California Tamat, Pembangkit Terakhir Tutup 2025

 Era Nuklir California Tamat, Pembangkit Terakhir Tutup 2025
Sebuah plang nuklir di depan sebuah gedung kosong yang tidak di tinggali di kota Pripyat yang ditinggalkan penduduknya, dekat pembangkit tenaga nuklir, Ukraina, 28 Maret 2016. REUTERS/Gleb Garanich
 
CB, San Francisco - Pembangkit listrik tenaga nuklir terakhir milik California akan ditutup pada 2025 setelah dalam tiga dekade terakhir memunculkan kritikan tajam dari para penggiat anti-nuklir.


Perusahaan gas dan listrik milik California, Pacific Gas & Electric Co., akhirnya memutuskan untuk mengubah tenaga nuklir yang ada di Diablo Canyon itu dengan tenaga matahari.

Seperti dikutip dari kantor berita ABC, Selasa, 21 Juni 2016, pembangkit listrik itu memasok sebanyak 9 persen dari seluruh listrik yang mengaliri negara bagian California.


Sebelumnya, pemerhati lingkungan mendesak Nuclear Regulatory Comission untuk menutup Diablo karena berada di area rawan gempa. Bahkan, salah satu patahan gempa hanya berada sekitar 600 meter dari reaktor.

Menurut PG&E, pembangkit listrik tersebut aman dari adanya potensi gempa di wilayah itu. Namun, sebuah riset baru mempertanyakan kedekatan pembangkit listrik tersebut dengan patahan gempa.


Akhirnya, PG&E pun sepakat untuk tidak memperpanjang kontrak Diablo. "Ini adalah perjanjian yang bersejarah," ujar Erich Pipa, presiden dari organisasi lingkungan Friends of the Earth.

Dalam pernyataan resminya, PG&E menyatakan biaya penutupan pembangkit listrik tersebut akan lebih murah jika dibandingkan dengan pengoperasian area tersebut hingga 2044 mendatang.


"Kami akhirnya sampai ke titik yang sama dalam memandang Diablo di masa depan. Keputusan ini merupakan cara terbaik untuk mendukung visi energi pemerintah," ujar Presiden PG&E Tony Earley.

Perubahan sumber tenaga pembangkit listrik itu pun diprediksi dapat memenuhi peningkatan kebutuhan energi di California. Industri nuklir sendiri melambat di tengah meningkatnya biaya pembangunan pembangkit baru dan pemeliharaan pembangkit yang telah ada.


Berlimpahnya gas alam yang murah pun membuat pemilik pembangkit listrik tenaga nuklir berpikir ulang.

Pada 2013, pembangkit listrik tenaga nuklir San Onofre di California Selatan telah ditutup. Di tahun yang sama, pembangkit listrik tenaga nuklir Crystal River di Florida juga ditutup.


California memiliki 61 pembangkit listrik tenaga nuklir. California pun melarang pembangunan pembangkit baru hingga pemerintah federal menemukan lokasi pembuangan permanen bagi limbah radioaktif.


Credit  TEMPO.CO



Rusia Mengaku Mulai Kehabisan Kesabaran Hadapi AS



 
Rusia Mengaku Mulai Kehabisan Kesabaran Hadapi AS
Kepala Staf Umum Militer Rusia, Valery Gerasimov menuturkan, pihaknya mulai kehabisan kesabaran menghadapi Amerika Serikat (AS) terkait upaya melawan teroris di Suriah. (Istimewa)
 
MOSKOW -  Kepala Staf Umum Militer Rusia, Valery Gerasimov menuturkan, pihaknya mulai kehabisan kesabaran menghadapi Amerika Serikat (AS) terkait upaya melawan teroris di Suriah. Hingga kini, AS masih enggan memberikan rincian posisi kelompok yang mereka sebut sebagai pemberontak moderat Suriah.
 
Gerasimov mengatakan, AS terus mendesak Rusia untuk tidak menyerang pemberontak moderat. Namun, di saat yang bersamaan AS enggan memberikan rincian lokasi, yang membuat Rusia kesulitan untuk menentukan target serangan saat melakukan operasi di Suriah.
 
"Ini kita, bukan orang Amerika yang kehilangan kesabaran mengenai situasi di Suriah. Kami sepenuhnya memenuhi komitmen dan kesepakatan kami soal mengamankan gencatan senjata dan rekonsiliasi nasional di Suriah," kata Gerasimov.
 
Rusia, papar Gerasimov telah mengirimkan kordinat posisi ISIS dan a-Nusra kepada AS selama tiga bulan terakhir. Tapi, AS masih tidak dapat menentukan kelompok bersenjata mana yang merupakan teroris dan mana yang merupakan pemberontak moderat.
 
"Akibatnya, teroris secara aktif memulihkan kekuatan mereka dan situasi kembali meningkat," ucapnya, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (21/6).
 
Sebelumnya, pernyataan hampir serupa juga diutarakan oleh  juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov. Ia mengaku bingung dengan sikap yang ditunjukkan AS di Suriah.
 
"Sisi Amerika belum memberikan kordinat daerah yang diduduki oleh kelompok-kelompok oposisi di bawah kendali AS, yang tidak memungkinkan Moskow untuk menyesuaikan tindakan yang akan dilakukan oleh Angkatan Udara Rusia," ucap Konashenkov, kemarin.



Credit  Sindonews




Jenderal AS: NATO Kalah Cepat dari Rusia soal Sebar Pasukan


 
Jenderal AS NATO Kalah Cepat dari Rusia soal Sebar Pasukan
Pasukan NATO di sela-sela latihan perang di Polandia. | (Reuters/Kacper Pempel)
 
LONDON - Komandan NATO, Letnan Jenderal Ben Hodges, telah mengakui bahwa NATO kalah cepat dari Rusia soal penyebaran pasukan ke Eropa Timur.

Komentar jenderal  Amerika Serikat (AS) ini muncul setelah NATO menggelar latihan perang berskala besar di Polandia yang mensimulasikan serangan Rusia di negara itu.

Berbicara kepada BBC, Hodges mengatakan bahwa Rusia mampu mengerahkan 20.000 tentara dan banyak peralatan tempur ke perbatasan negara-negara NATO atau negara lain seperti Georgia atau Ukraina.

Menurutnya, NATO harus menciptakan "zona militer Schengen”. Zona itu akan memungkinkan 28 negara NATO memiliki kebebasan bergerak, dan menempatkan mereka setara dengan Rusia  yang oleh Hodges mampu bergerak di mana saja yang diinginkan Rusia dengan cepat.

“Rusia mampu menggerakkan formasi besar dengan banyak peralatan jarak jauh secara sangat cepat, (dalam) pemberitahuan tiga hari, kami harus bisa melakukan itu,” kata Hodges membandingkan kecepatan penyebaran pasukan Rusia dan NATO, yang dilansir semalam (20/6/2016).

Komentar Hodges muncul dua hari setelah Kementerian Luar Negeri Jerman mengecam NATO dengan menyebut kegiatan militer aliansi di Eropa Timur sebagai sikap yang "gila perang". Lebih dari 31.000 tentara dari 24 negara ambil bagian dalam latihan perang NATO yang berlangsung 7 hingga 17 Juni.

Latihan perang NATO berskala besar ini dirancang untuk menguji kemampuan NATO dalam menanggapi ancaman. Namun, Jerman telah mengatakan bahwa kegiatan tersebut hanya menyulut ketegangan dengan Rusia.

Kecaman Jerman itu disampaikan Menteri Luar Negeri Frank Walter-Steinmeier. ”Apa yang seharusnya tidak kita lakukan sekarang adalah mengobarkan situasi lebih lanjut melalui sabre-rattling dan gila perang,” katanya.

Ketegangan antara NATO dan Rusia terus memanas sejak Rusia menganeksasi Crimea yang memisahkan diri dari Ukraina pada 2014. Sejak krisis Ukraina pecah, NATO telah memperingatkan tentang perilaku agresif oleh pesawat-pesawat tempur Rusia di kawasan Baltik. Sementara itu, Rusia keberatan dengan operasi NATO di dekat perbatasan mereka.







Credit  Sindonews






Rusia Sukses Uji Coba Sistem Pertahanan Udara Baru


 
Rusia Sukses Uji Coba Sistem Pertahanan Udara Baru
Ilustrasi. (The News)
 
MOSKOW - Kementerian Pertahanan Rusia mengaku telah sukses melakukan uji coba sistem pertahanan udara baru. Sistem pertahanan udara baru ini ditujukan untuk menepis serangan dari jarak pendek.

"Pasukan Angkatan Udara Rusia bersama-sama dengan perwakilan industri berhasil menguji-tembak sebuah sistem antimisil jarak pendek dari perisai rudal Rusia di komplek Sary-Shagan," kata Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (21/6).

Sementara itu, menurut wakil Komandan Angkatan Udara Rusia, Letnan Jenderal Viktor Gumenny yang turut hadir dalam uji coba itu, uji coba tersebut berjalan lancar, dan sistem pertahanan udara tersebut sudah mencapai standar yang diinginkan.

"Sistem pertahanan udara itu telah berhasil memenuhi tugasnya dengan melibatkan target tes pada waktu yang dijadwalkan," kata Gumenny dalam sebuah pernyataan.

Rusia memang tengah getol mengembangkan kekuatan militer mereka. Bukan hanya sistem pertahanan, melainkan juga kemampuan ofensif mereka, seperti pengembangan jet tempur.

Sebelumnya, United Aircraft Corporation (UAC), perusahaan pembuat jet tempur Rusia dilaporkan siap untuk memproduksi jet tempur siluman generasi terbaru, yakni T-50. Pesawat T-50 adalah jet tempur siluman generasi kelima Rusia.

Credit  Sindonews


Rusia Berhasil Uji Tembak Rudal Balistik Jarak Pendek

 
Rusia Berhasil Uji Tembak Rudal Balistik Jarak Pendek
Sistem rudal pertahanan Rusia S-300 saat menembakkan rudal. | (Sputnik/Mikhail Fomichev)
 
MOSKOW - Angkatan Udara Rusia telah berhasil menguji tembak rudal balistik jarak pendek (ABM) PADA Selasa (21/6/2016) pagi. Uji tembak berlangsung sekitar pukul 07.00 di Kazakhstan.

Keberhasilan uji tembak ABM Moskow telah dikonfirmasi Kementerian Pertahanan Rusia.

”Peluncuran itu untuk memverifikasi karakteristik kinerja ABM yang dioperasikan oleh Angkatan Udara,” bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia yang dilansir kantor berita Itar-Tass.

Kementerian tersebut mengatakan, ABM juga menjadi bagian dari sistem pertahanan rudal Rusia yang diklaim mampu menetralisir serangan nuklir yang mungkin menyasar Moskow.

Wakil Komandan Angkatan Udara Rusia, Letnan Jenderal Viktor Gumenny, menambahkan, rudal balistik yang diuji coba berhasil mencapai target yang ditentukan.

Rusia telah mengembangkan sistem rudal pertahanan selama beberapa dekade untuk mengamankan keseimbangan militer strategis dengan Amerika Serikat. Saat ini, Rusia mengerahkan sistem rudal anti-balistik A-135 di sekitar Moskow. Sistem rudal ini berfungsi sebagai pencegat dan “radar” peringatan dini yang canggih.

AS sendiri juga terus mengembangkan sistem rudalnya, termasuk yang dibangun di Eropa Timur. Seperti diketahui, AS menempatkan sistem rudal pertahanan Aegis di Rumania dengan alasan untuk melindungi sekutu NATO di Eropa Timur dari ancaman rudal Iran dan Korea Utara.



Credit  Sindonews





Filipina Minta Bantuan AS Jika Perang dengan China Pecah

 
Filipina Minta Bantuan AS Jika Perang dengan China Pecah
Kawasan Laut China Selatan yang jadi sengketa antara China dan beberapa negara ASEAN. | (Reuters)

MANILA - Filipina sudah bersiap-siap meminta bantuan Amerika Serikat (AS) jika konfrontasi atau perang dengan China benar-benar pecah di Laut China Selatan. Permintaan bantuan itu disampaikan presiden terpilih Filipina, Rodrigo Guterte.

Duterte dalam sebuah pidato di sebuah forum bisnis di Kota Davao selatan menyinggung “1951 Mutual Defense Treaty” sebuah perjanjian sekutu antara Manila dan Washington. Dalam perjanjian itu, AS tidak secara otomatis wajib segera membantu Filipina jika terlibat konfrontasi dengan China atas sengketa Laut China Selatan.

Permintaan bantuan AS itu disampaikan Duterte kepada Duta Besar AS di Manila, Philip Goldberg, dalam sebuah pertemuan. ”Apakah Anda dengan kami atau Anda tidak dengan kami?" tanya Duterte.
Goldberg pun menjawab, "Hanya jika Anda diserang."

 

Sementara itu, Di Washington, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa departemen tidak akan mengomentari rincian percakapan diplomatik, termasuk kemungkinan AS membantu Filipina jika terjadi konfrontasi dengan China di Laut China Selatan.

Hanya saja, departemen itu menegaskan bahwa aliansi AS-Filipina merupakan aliasi "ketat", dan AS akan berdiri memenuhi komitmen seperti dalam perjanjian tersebut.

”Presiden Obama telah jelas bahwa kita akan berdiri dengan komitmen kami untuk Filipina, seperti yang kita lakukan untuk setiap perjanjian pertahanan bersama sekutu,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, Anna Richey-Allen, seperti dikutip ABC, Rabu (22/6/2016).

”Ketergantungan kami dan kehandalan sebagai sekutu telah berdiri selama puluhan tahun. Di luar itu, kami tidak akan mengomentari hipotesis," katanya lagi.

AS tidak ambil bagian dalam sengketa teritorial Laut China Selatan. Kawasan itu, hampir seluruhnya diklaim oleh China. Namun, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan juga ikut mengklaim.

Indonesia tidak terlibat dalam sengketa klaim maritim itu. Namun, beberapa hari ini Indonesia terlibat ketegangan dengan China, setelah kapal nelayan China masuk perairan Natuna, Indonesia, di kawasan Laut China Selatan.

Terakhir, kapal perang Indonesia menembaki kapal nelayan China yang diduga mencuri ikan di Natuna. Alih-alih minta maaf, China justru protes dan menyalahkan Indonesia. China bahkan mengklaim kapal nelayannnya beroperasi di perairan tradisional China.



Credit  Sindonews




Tahun Depan, Afrika akan Memiliki Paspor Tunggal

 
Tahun Depan, Afrika akan Memiliki Paspor Tunggal 
 Ilustrasi (PublicDomainPictures/Pixabay)
 
Jakarta, CB -- Para pemimpin di Afrika akan memperkenalkan paspor tunggal yang memudahkan mobilisasi ke seantero Afrika melalui penghapusan batas-batas wilayah negara.

Sebanyak 54 negara anggota Uni Afrika (UA) hendak menetapkan perjanjian perdagangan bebas yang akan rampung pada 2017 dan meniadakan kewajiban penggunaan visa bagi warga negaranya pada 2018 mendatang.

Konsep yang digunakan UA ini akan menyerupai Visa Schengen Uni Eropa dengan menghapuskan batas-batas wilayah negara sehingga memudahkan pergerakan warga di benua itu dengan menggunakan paspor tunggal.

Sejumlah 13 negara telah membebaskan warganya untuk melakukan perjalanan tanpa perlu mengajukan permohonan visa atau dapat menggunakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival) di 13 negara itu.

Menjelang Pertemuan UA di Rwanda pada Juli 2016 mendatang, para kepala negara akan menjadi orang pertama yang menggunakan paspor elektronik UA.

Dalam sebuah pernyataan jumpa pers UA menuliskan, "Tujuan utama (paspor ini) adalah menyediakan pergerakan bebas bagi penduduk, barang, dan jasa seantero Afrika - dalam upaya untuk memelihara perdagangan, integrasi, dan perkembangan sosio-ekonomi intra-Afrika."

Ketua Komisi UA Nkosazana Dlaimini Zuma memaparkan inovasi tersebut adalah "sebuah langkah solid dalam mencapai tujuan untuk membentuk Afrika yang kuat, sejahtera, dan terintegrasi didorong oleh warga negaranya sendiri."

Beberapa pengamat mengatkana, adanya kelompok militan Boko Haram dan krisis Ebola di Afrika akan menjadi tantangan bagi UA dalam menjalankan rencana ini.

Zuma menambahkan, "Rencana ini bergantung kepada kita semua agar seluruh warga Afrika dapat bepergian dengan bebas ke seluruh negara-negara Afrika."

Beberapa negara seperti Seychelles, Rwanda, Mauritius, dan Ghana memiliki peraturan perjalanan yang lebih longgar bagi warga Afrika.

Ghana adalah salah satu negara yang baru saja melonggarkan peraturan perjalannya, berdasarkan pidato perayaan 59 tahun kemerdekaan Ghana pada Maret lalu.



Credit  CNN Indonesia



Korsel: Peluncuran Rudal Korut Kembali Gagal


 
Korsel: Peluncuran Rudal Korut Kembali Gagal  
Militer Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Utara menembakkan satu rudal dari pantai timur pada pekan ini, namunnya tampaknya kembali gagal. (Reuters/KCNA)
 
Jakarta, CB -- Militer Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Utara menembakkan satu rudal dari pantai timur pada pekan ini, namunnya tampaknya kembali gagal.

Salah satu pejabat militer Korsel yang enggan dipublikasikan namanya mengungkapkan bahwa rudal yang diluncurkan pada Rabu (22/6) diyakini merupakan tipe Musudan jarak menengah.

Sementara, juru bicara militer Amerika Serikat dari Komando Pasifik, Komandan Angkatan Laut Dave Benham, memaparkan bahwa militer AS sudah mendeteksi bahwa Korea Utara akan meluncurkan rudal sejak Selasa (21/6) kepada Reuters.

Jepang juga sudah menyiagakan militernya terhadap kemungkinan peluncuran rudal balistik Korea Utara. Kantor berita Korsel, Yonhap, mengutip sumber pemerintahan, melaporkan bahwa sudah terlihat pergerakan rudal jarak menengah di pantai timur Korut.

Ini bukan kali pertama Korut gagal meluncurkan rudalnya. Sebelumnya, sudah empat kali peluncuran rudal Masudan jarak menengah Korut dinilai gagal.

Secara teori, rudal Masudan dapat mencapai wilayah Jepang dan pangkalan militer AS di Guam.

Korea Utara diyakini memiliki hingga 30 rudal Musudan, menurut media Korea Selatan. Rudal pertama dikerahkan sekitar tahun 2007, meski baru diluncurkan pada tahun ini.


Credit  CNN Indonesia


BUMN China Akan Luncurkan Rute Pelayaran Laut China Selatan

 
BUMN China Akan Luncurkan Rute Pelayaran Laut China Selatan  
Ilustrasi (China Photos/Getty Images)
 
Jakarta, CB -- Perusahaan milik pemerintah China yang bergerak di bidang jasa pengiriman berencana untuk meluncurkan rute pelayaran di Laut China Selatan bulan depan. Rute pelayaran pertama dimulai dari kota Sanya di sebelah tenggara China menuju Kepulauan Paracel yang disengketakan dengan Vietnam dan Taiwan.

Kepulauan Paracel merupakan gugusan pulau dan karang yang membentang sepanjang 15 ribu kilometer persegi di kawasan Laut China Selatan. China mengklaim kepulauan ini, dan menyebutnya Kepulauan Xisha.

Klaim China atas kepulauan ini tumpang-tindih dengan klaim Vietnam yang menyebut kepulauan ini dengan nama Hoang Sa, dan Taiwan yang mengklaim Pulau Woody, salah satu pulau di Paracel.

"[Rute pelayaran] ini praktis untuk merangsang ekonomi lokal melalui pengembangan pariwisata, logistik dan fasilitas infrastruktur," kata Kepala COSCO, Xu Lirong pada akhir pekan lalu, yang dimuat dalam laporan surat kabar China Daily, dikutip dari Reuters, Selasa (21/6).

Pada April, perusahaan pelayaran terbesar China menandatangani kontrak dengan perusahaan China National Travel Service Group Corp dan China Communications Construction Co Ltd untuk mendirikan sebuah perusahaan pelayaran yang menawarkan jasa pariwisata di kawasan Laut China Selatan.

Dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke Reuters, COSCO menyatakan
bahwa jasa pariwisata yang berkembang di Laut China Selatan adalah bagian dari strategi China "Satu Rantai, Satu Jalan" dan merupakan tanggung jawab perusahaan negara tersebut.

China mengklaim 90 persen dari Laut China Selatan yang berpotensi kaya energi. Klaim China tumpang-tindih dengan Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan di perairan yang memiliki nilai perdagangan mencapai sekitar US$5 triliun per tahun.

Rute perdana yang diluncurkan COSCO ke Kepulauan Xisha akan diikuti oleh pengembangan rute lainnya di Laut China Selatan dan Selat Taiwan, dengan ekspansi bertahap untuk rute internasional, dalam upaya untuk membangun jasa pelayaran nasional pertama China

Kapal pesiar pertama China ke pulau-pulau di Paracel diluncurkan oleh Hainan Strait Shipping Co pada 2013.

Beijing juga mengatakan akan membangun resor bergaya Maladewa di sekitar Laut China Selatan.


Credit  CNN Indonesia



Politisi Malaysia yang Perjuangkan Hak Tanah Ditembak Mati

 
Politisi Malaysia yang Perjuangkan Hak Tanah Ditembak Mati 
 Ilustrasi penembakan (Thinkstock/Fuse)
 
Jakarta, CB -- Seorang politisi Malaysia dari partai oposisi, Partai Keadilan Rakyat, PKR, Bill Kayong, ditembak mati di Serawak pada pekan ini.

Diberitakan Reuters, Kayong tewas ditembak dalam mobil pikap ketika tengah berhenti di sebuah perempatan jalan sekitar 20 kilometer dari kota Miri, kota kedua terbesar negara bagian timur Serawak pada Selasa (21/6), menurut keterangan dari partainya.

Hingga kini, pelaku dan motif penembakan masih belum diketahui.

Kayong merupakan keturunan Dayak, salah satu dari suku asli di Serawak. Menurut catatan Channel NewsAsia, Kayong vokal membela hak masyarakat atas tanah adat. Dia mencalonkan diri sebagai anggota parlemen untuk Serawak dalam pemilu daerah bulan lalu, namun tidak terpilih.

"Dia selalu berkampanye soal isu yang dekat di hati warga Serawak, termasuk soal hak warga adat, yang dia serukan dalam pemilu," bunyi pernyataan dari PKR, partai oposisi yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim dan istrinya, Wan Azizah Wan Ismail.

Dalam pernyataannya, PKR juga mengungkapkan keterkejutan dan bela sungkawa atas meninggalnya Kayong. Wakil Presiden PKR, Mohamed Azmin Ali, mengecam penembakan itu.

"Sebagai politisi aktif [Partai] Keadilan, Bill Kayong mendedikasikan hidupnya untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan perlindungan terhadap hak earga adat serta kebebasan fundamental," ujar Mohamed, dikutip dari Channel NewsAsia.

"Tidak hanya keluarga dan orang yang dicintainya, kepergian Kayong juga dirasakan oleh partai dan komunitasnya, dan juga semua orang yang mengedepankan perdamaian, kebebasan dan keadilan," ujarnya.

Dalam pemilu daerah yang digelar tanggal 7 Mei lalu, Kayong kalah telak oleh kandidat dari Barisan Nasiona, Rosey Yunus.

Wakil kepala polisi Miri, Stanley Johanthan Ringgit, mengonfirmasi insiden ini, namun menolak memberikan rincian, karena investigasi tengah dilakukan.

"Motif penembakan masih belum jelas dan kami meminta semua orang untuk memberikan kesempatan bagi petigas berwenang untuk melanjutkan investigasi mereka. Kami berharap, siapapun yang bertanggung jawab atas pembunuhan ini dapat secepatnya ditangkap dan diadili," kata Stanley.

Memperjuangkan hak atas tanah adat menjadi isu perdebatan di Sarawak. Para aktivis menyalahkan perluasan perkebunan kelapa sawit, penebangan liar dan gelombang pembangunan bendungan menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan menggusur masyarakat adat.

Warga suku asli Serawak kerap kali menggelar protes terkait hal ini dan untuk menghentikan sejumlah pembangunan besar.



Credit  CNN Indonesia