CUPUMA

Jumat, 18 Januari 2019

Rusia Sebar Sistem Rudal Iskander Berkemampuan Nuklir di Dekat Ukraina

MOSKOW - Gambar satelit yang diambil pada hari Kamis mengungkapkan penyebaran baterai rudal Iskander dan peluncurnya di dekat perbatasan Ukraina. Misil Iskander yang mampu membawa hulu ledak nuklir tersebut akan menempatkan Kiev dan sebagian besar sekutu NATO dalam bahaya.

Gambar satelit yang dirilis Fox News, Jumat (18/1/2019) diperoleh dari Imagesat International. Foto tersebut menunjukkan penyebaran baru sistem rudal Iskander di Krasnodar, 270 mil dari perbatasan Rusia dengan Ukraina.

Selain baterai misil dan peluncur, gambar-gambar yang dirilis juga menunjukkan beberapa bungker dan senyawa hanggar lainnya.

Di dekat peluncur terdapat kendaraan transloader yang memungkinkan reload cepat dari rudal ke peluncur. Salah satu pintu bungker terbuka, dan kendaraan reload lain terlihat keluar dari sana.

Rudal balistik Iskander memiliki jangkauan hingga 310 mil dan dapat membawa baik hulu ledak nuklir.

Moskow juga diketahui menempatkan empat peluncur rudal dan satu kendaraan pemuat di dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, di Ulan-Ude.

Pemerintah maupun militer Moskow belum berkomentar atas laporan pengerahan sistem rudal Iskander di dekat perbatasan Rusia dengan Ukraina.

Awal pekan ini, Nikolai Patrushev, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, mengatakan otoritas Ukraina sedang "dikontrol" oleh Barat, dan memperingatkan risiko dari hal itu.

"Kelanjutan kebijakan tersebut oleh otoritas Kiev dapat berkontribusi pada hilangnya kewarganegaraan (warga) Ukraina," kata Patrushev kepada Rossiyskaya Gazeta, yang dikutip TASS.

November lalu, kapal perang Rusia menembaki tiga kapal militer Ukraina di dekat pantai Crimea, Laut Hitam. Tiga kapal Ukraina dan 24 tentaranya ditangkap dan diadili atas tuduhan melanggar wilayah Rusia di Crimea.

Insiden itu menandai bentrokan langsung dan paling berbahaya antara Moskow dan Kiev dalam beberapa tahun terakhir.

Credit sindonews.com

Trump Ingin Rudal Musuh Tak Bisa Berlindung di Bumi dan Langit

WASHINGTON - Presiden Donald John Trump menyampaikan pidato bombastis untuk menandai penerbitan Missile Defense Review (MDR) baru Amerika Serikat (AS). MDR atau Tinjauan Pertahanan Rudal anyar Amerika ini mencakup upaya penghilangan semua kendala, mempersenjatai ruang angkasa, dan menyulap perisai rudal yang impunitas melalui teknologi baru.

"Kami akan memastikan bahwa rudal musuh tidak menemukan tempat perlindungan di Bumi atau di langit di atas," kata Trump di Pentagon, hari Kamis waktu setempat.

"Tujuan kami sederhana; untuk memastikan bahwa kami dapat mendeteksi dan menghancurkan rudal yang diluncurkan terhadap Amerika Serikat di mana saja, kapan saja, di tempat mana pun," kata Trump, seperti dikutip New York Times, Jumat (18/1/2019).

Namun, Pentagon tidak merinci bagaimana cara AS melakukan semua itu. Baik dokumen MDR setebal 100 halaman, maupun ringkasan eksekutif 24 halaman yang menawarkan ambisi keunggulan sistem pertahanan rudal Amerika cenderung membicarakan teknologi baru yang diklaim akan lebih baik.

"Kami akan mengakui bahwa ruang angkasa adalah domain perang baru dengan Angkatan Antariksa (AS) memimpin," kata Trump.

“Anggaran saya yang akan datang akan berinvestasi dalam teknologi lapisan pertahanan rudal berbasis ruang angkasa. Itu pada akhirnya akan menjadi bagian yang sangat, sangat besar dari pertahanan kita," ujarnya.

Pengumuman Trump itu muncul sehari setelah AS mengonfirmasi akan memulai menarik diri dari perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF) 1987. Perjanjian yang diteken AS dan Uni Soviet—dan dipertahankan oleh Rusia—itu untuk mencegah perang nuklir dengan membatasi penyebaran rudal jarak menengah di Eropa.

Alasan Amerika keluar dari traktat INF 1987 adalah karena Rusia mengembangkan sistem rudal yang melanggar perjanjian tersebut. Namun, tuduhan itu tidak disertai klaim yang menguatkannya. Ketika Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengunjungi Moskow pada Oktober 2018 lalu, dia secara terbuka berbicara tentang perjanjian INF yang sama usangnya dengan perjanjian rudal anti-balistik (ABM) yang ditolak Washington pada tahun 2002.

Dokumen MDR terbaru AS memprioritaskan ancaman dari apa yang disebutnya negara-negara "nakal" dan secara khusus disebutkan Korea Utara dan Iran di dalamnya. Dokumen itu juga menyinggung Rusia dan China yang berani menganggap operasi militer AS sebagai ancaman terhadap keamanan mereka.

Credit sindonews.com

AS Sebut Militer China Siap Berperang Dengan Taiwan

Ilustrasi pasukan angkatan bersenjata China. (AFP PHOTO / STR)

Jakarta, CB -- Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat memperkirakan China akan menggunakan segala cara, termasuk berperang, untuk menguasai Taiwan. Menurut AS, militer Negeri Tirai Bambu dalam kondisi cukup kuat untuk menghadapi pihak-pihak yang menghalangi kepentingan mereka di kawasan Asia.

"Kepentingan lama Beijing untuk menyatukan Taiwan dengan daratan China, serta menghalangi upaya Taiwan untuk menyatakan kemerdekaan, telah menjadi faktor pendorong utama modernisasi militer China," demikian isi laporan itu, dikutip CNN, Kamis (17/1).

China sudah menyatakan kepada AS mereka tidak segan menggunakan kekuatan militer untuk menguasai Taiwan. Mereka juga tidak asal menggertak karena AS pun mengakui modernisasi militer China.

"Jika seseorang mencoba memisahkan Taiwan dari China, militer China akan melakukan apa pun untuk melindungi reunifikasi nasional, kedaulatan nasional dan integritas wilayah," kata anggota Komisi Militer Pusat China, Jenderal Li Zuocheng kepada Kepala Operasi Angkatan Laut AS, Laksamana John Richardson.

Berdasarkan laporan, Badan Intelejen Pertahanan AS memperkirakan China menghabiskan lebih dari US$200 miliar pada 2018 untuk pembaruan persenjataan Angkatan Darat. Direktur Badan Intelijen Pertahanan AS, Letnan Jenderal Robert Ashley, menyatakan China telah menggunakan berbagai cara untuk memperoleh teknologi canggih demi meningkatkan kemampuan militernya.

"China mengerahkan dana dan berbagai upaya untuk memperoleh teknologi dengan segala cara yang ada. Undang-undang dalam negeri memaksa mitra asing yang berbasis di China untuk mengalihkan teknologi mereka, dengan imbalan dapat masuk ke pasar China yang menguntungkan. China juga telah menggunakan cara lain untuk mengamankan teknologi dan keahlian yang dibutuhkan," kata Ashley.

Dengan cara itu, China tidak harus menanam modal untuk penelitian dan pengembangan yang mahal untuk mendapatkan teknologi baru.

"Sebaliknya, China telah secara rutin mengadopsi program terbaik dan paling efektif yang diperoleh dari militer asing melalui pembelian langsung atau pencurian kekayaan intelektual. Dengan melakukan itu, China telah mampu berfokus pada percepatan modernisasi militernya," lanjut Ashley.

Ashley mengatakan saat ini China mempunyai sejumlah persenjataan paling modern di dunia. Salah satunya adalah meriam elektronik (railgun) yang sudah dipasang di kapal perang mereka.

Laporan itu menyatakan sebagian besar rudal China mampu menghantam Taiwan. China juga telah mengembangkan sistem persenjataan baru. Yakni hulu ledak H-6 yang digabungkan dengan rudal jelajah CJ-20, yang dilaporkan mampu menjangkau pangkalan militer AS di Guam.

Laporan AS juga menyatakan China telah membangun sejumlah alat utama sistem persenjataan termasuk kapal selam, kapal perang permukaan, kapal patroli rudal, pesawat tempur maritim dan sistem pertahanan darat yang menggunakan rudal jelajah kapal baru dan rudal daratan ke udara (surface to air) yang canggih.

"China juga telah mengembangkan rudal balistik anti-kapal pertama di dunia, sebuah sistem yang dirancang khusus untuk menyerang kapal induk musuh," tulis laporan itu.

AS menyatakan dengan bekal persenjataan itu, China berharap akan membuat gentar gerakan pro-kemerdekaan Taiwan. Termasuk jika mereka harus berperang dengan Taiwan dan pihak ketiga.

Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen mengatakan mereka tetap tidak akan mau bergabung dengan China, meski dijanjikan mempertahankan sistem pemerintahan demokrasi seperti halnya Hong Kong.

Selama kunjungannya ke China, Laksamana Richardson mengatakan Angkatan Laut AS akan terus mengirim kapal perang ke mana pun asal sesuai izin hukum internasional, termasuk melakukan operasi pelayaran dengan alasan kebebasan navigasi di Laut China Selatan.

"Angkatan Laut AS akan terus melakukan operasi rutin yang legal di seluruh dunia, untuk melindungi hak-hak, kebebasan, serta pemanfaatan wilayah laut dan udara yang dijamin secara hukum bagi semua pihak," kata Richardson.

Credit cnnindonesia.com

Venezuela Tahan Belasan Agen Intelijen

Juan Guaido, oposisi pemerintahan Presiden Nicolas Maduro, dicegat dan ditahan singkat oleh para agen intelijen Venezuela ketika sedang dalam perjalanan. (AFP/Federico Parra)

Jakarta, CB -- Pengadilan Venezuela memenjarakan belasan agen intelijen terkait penahanan singkat pimpinan parlemen Juan Guaido, Rabu (16/1).

Mereka menjalani penahanan pra-persidangan setelah dituding "menyalahkan wewenang, perampasan kebebasan secara tidak sah dan terkait dengan tindak kejahatan."

Pada Minggu (13/1) lalu, Guaido sedang menuju lokasi demonstrasi di Caracas ketika mobilnya disetop dan ia lalu ditahan oleh agen SEBIN, badan intelijen Venezuela.

Pemerintahan Presiden Nicolas Maduro sendiri membantah terlibat dalam operasi tersebut dan menyebut bahwa empat agen pelaku sudah diberhentikan.

Sebaliknya, Maduro mencap seluruh insiden itu sebagai "sirkus media" dan menuding para agen itu bersekongkol dengan oposisi Venezuela.

Sementara itu, Guaido merespons dengan mengejek Maduro dan mempertanyakan kontrol terhadap badan-badan keamanan negara.

"Jadi Maduro tidak lagi mengendalikan angkatan bersenjata karena rantai komando terputus," kata Guaido.

"Siapa yang memimpin rezim sekarang? Jika mereka mengakui bahwa mereka tidak mengendalikan badan keamanan negara, maka ada masalah serius di Miraflores," tambahnya, merujuk ke istana presiden.

Guaido sebelumnya berusaha untuk menarik dukungan dari militer saat ia memimpin upaya oposisi untuk melengserkan Maduro dan membentuk pemerintahan transisi.

Namun Maduro tetap mendapat dukungan komando tinggi militer, yang pekan lalu menjanjikan "kesetiaan absolut."

Guaido telah menjanjikan "amnesti" bagi militer mana pun yang menolak Maduro dan menyerukan protes rakyat pada pekan depan.

Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi, yang dia pimpin, dibiarkan tidak efektif sejak majelis tertinggi yang loyal kepada Maduro mengisi badan itu dan melucuti semua kekuatan Guaido pada 2017.

Credit cnnindonesia.com

Kamis, 17 Januari 2019

Rusia Tolak Hancurkan Rudal 9M729, AS Keluar dari Perjanjian INF

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi mulai keluar dari perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF) 1987 pada 2 Februari 2019 setelah pembicaraan dengan Rusia berakhir dengan kegagalan. Alasan utama Washington menarik diri dari perjanjian senjata nuklir era Perang Dingin itu adalah karena Moskow menolak menghancurkan sistem rudal 9M729.

AS telah menolak tawaran Moskow untuk memeriksa rudal baru Rusia yang diduga melanggar perjanjian senjata nuklir tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri untuk Kontrol Senjata dan Keamanan Internasional, Andrea Thompson, membenarkan niat AS untuk menarik diri dari traktat INF setelah pertemuan kedua dengan delegasi Rusia di Jenewa berakhir dengan kebuntuan.

Presiden AS Donald Trump telah mengejutkan sekutu Washington ketika dia mengumumkan niatnya untuk meninggalkan perjanjian INF 1987 pada Oktober. Perjanjian tersebut mengamanatkan penghancuran ribuan senjata AS dan Soviet, dan telah membuat rudal nuklir AS ditarik keluar dari Eropa selama tiga dekade.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menuduh AS bersikap keras kepala. Menurutnya, Moskow telah menawarkan untuk mengizinkan para ahli Washington memeriksa rudal yang dicurigai itu, yang menurutnya tidak melanggar batas yang ditetapkan dalam perjanjian INF 1987.

"Namun, perwakilan AS tiba dengan posisi siap yang didasarkan pada ultimatum dan berpusat pada permintaan bagi kita untuk menghancurkan roket ini, peluncurnya, dan semua peralatan terkait di bawah pengawasan AS," kata Lavrov.

Thompson mencatat bahwa AS telah menuntut transparansi Rusia atas rudal selama lebih dari lima tahun. Dia mengonfirmasi bahwa tawaran inspeksi tidak cukup dan bahwa AS menuntut penghancuran sistem rudal, yang dikenal sebagai 9M729.

"Kami menjelaskan kepada rekan-rekan Rusia kami secara khusus apa yang harus mereka lakukan untuk kembali ke kepatuhan dengan cara yang dapat kami konfirmasikan, penghancuran yang dapat diverifikasi dari sistem yang tidak patuh," kata Thompson, seperti dikutip The Guardian, Kamis (17/1/2019).

"Untuk melihat rudal itu tidak mengonfirmasi jarak yang bisa ditempuh rudal itu, dan pada akhirnya itu adalah pelanggaran terhadap perjanjian itu," kata Thompson dalam konferensi telepon dengan wartawan.

Dia mengatakan bahwa saat ini tidak ada rencana untuk pembicaraan lanjutan tentang INF sebelum batas waktu 2 Februari ditetapkan oleh administrasi Trump, meskipun para diplomat AS dan Rusia akan bertemu, termasuk pada pertemuan puncak dewan NATO-Rusia minggu depan.

Thompson mengatakan jika Rusia tidak menunjukkan kesediaan untuk mematuhi perjanjian dengan batas waktu, AS akan menangguhkan kewajibannya sendiri, yang berarti bahwa departemen pertahanan AS dapat memulai penelitian dan pengembangan rudal dengan jangkauan yang saat ini dilarang oleh INF, dari 500 hingga 5.500 km.

Pada saat yang sama, dia mengatakan kepada wartawan bahwa AS akan secara resmi memberikan pemberitahuan tentang penarikannya dari perjanjian itu, yang dapat mulai berlaku pada 2 Agustus.

Setelah itu, tidak akan ada pembatasan penyebaran rudal jarak menengah di Eropa atau Pasifik.

Pemerintahan Obama telah mengeluh kepada Rusia tentang rudal barunya tetapi tidak mengancam untuk meninggalkan perjanjian tersebut. Para diplomat mengatakan bahwa Penasihat Keamanan Nasional Trump, John Bolton, membujuknya untuk menarik AS keluar dari traktat INF 1987, meskipun ada penentangan dari Departemen Pertahanan dan dari sekutu Eropa-nya.

Credit sindonews.com

Pertama Kali, AS Hendak Beli 2 Sistem Rudal Iron Dome Israel

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS), untuk pertama kalinya, berencana untuk membeli dua baterai sistem pertahanan rudal Iron Dome dari Israel. Pentagon telah meminta Kongres untuk menyetujui anggaran USD373 juta guna pembelian perisai misil canggih itu.

Ketertarikan Amerika terhadap senjata pertahanan rezim Zionis itu dilaporkan Inside Defense pada hari Rabu (16/1/2019). AS jarang membeli senjata dari negara asing baik karena keunggulan teknologinya maupun karena alasan keamanan nasional.

Menurut laporan Inside Defense, militer Amerika berusaha untuk memperoleh dua baterai Iron Dome dengan 12 peluncur, dua sistem radar, dua sistem manajemen pertempuran dan 240 rudal intersepsi pada tahun 2020. Tujuannya, untuk memberikan perlindungan sementara pasukan darat AS terhadap kendaraan udara tak berawak, mortir, roket, artileri dan rudal jelajah di zona konflik di seluruh dunia.

Rencana Pentagon untuk mengakuisisi perisai rudal rezim Zionis itu sejatinya sudah setahun lalu, namun tidak dipublikasikan. Laporan permintaan persetujuan kepada Kongres itu setebal 14 halaman dan tertanggal 26 Oktober 2018. Laporan itu berasal dari eksekutif akuisisi Angkatan Darat AS Bruce Jette.

"Berdasarkan analisis biaya, jadwal dan kinerja, Angkatan Darat (telah memutuskan untuk); mengisi dua baterai IFPC sementara dari Iron Dome pada (tahun fiskal) 2020," bunyi dokumen yang diterima Kongres.

Sistem pertahanan Iron Dome Israel dirancang untuk mencegat dan menghancurkan roket jarak pendek dan peluru artileri. Sistem ini telah menjadi andalan rezim Zionis dari dalam menghadapi ancaman roket, mortir hingga rudal balistik canggih dari Iran, Suriah, Hizbullah hingga Hamas.

Dokumen Angkatan Darat AS yang diserahkan ke Kongres mengatakan bahwa berdasarkan analisis biaya dan hasil simulasi baru-baru ini, sistem Iron Dome (Kubah Besi) adalah pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang mendesak.

"Sistem Iron Dome memberikan nilai terbaik bagi Angkatan Darat berdasarkan pada jadwal, biaya per pembunuhan, magazine depth, dan kemampuan melawan ancaman tertentu," lanjut dokumen tersebut.

Credit sindonews.com

Pentagon Akui Persenjataan Cina Paling Maju di Dunia, Kalahkan AS

Tentara Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) ambil bagian dalam parade militer untuk memperingati ulang tahun ke-90 berdirinya angkatan darat di markas pelatihan militer Zhurihe di Daerah Otonom Mongolia Dalam, Cina, 30 Juli 2017. China Daily/REUTERS

CB, Jakarta - Pentagon mengakui Cina memiliki sistem persenjataan yang paling maju di dunia bahkan ada yang melampaui seluruh pesaingnya termasuk Amerika Serikat.
Pernyataan Pentagon ini dirilis pada hari Selasa, 15 Januari 2019.

Laporan terbuka Badan Intelijen Pertahanan AS menyatakan, Beijing telah melakukan lompatan militer yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir.Cina juga diuntungkan dengan membuat undang-undang yang memaksa mitra luar negerinya untuk membocorkan rahasia teknis sebagai pertukaran dengan akses pasar Cina yang luas.
"Hasil dari pendekatan beragam untuk mengakuisisi teknologi adalah Angkatan Bersenjata Pembebasan Rakyat, PLA, di ambang bidang sejumlah sistem persenjataan yang paling modern di dunia," ujar laporan Badan Intelijen Pertahanan AS bertajuk China Military Power.

Sebuah tank Cina diterjunkan di tempat latihan Tsugol, sekitar 250 kilometer (156 mil) tenggara Kota Chita, selama latihan militer Vostok-2018 di Siberia Timur, Rusia, Kamis, 13 September 2018. Latihan selama seminggu bersama militer Cina dan Mongolia ini diberi nama Vostok-2018 dan digelar di Siberia timur pada 11 September. (AP Photo/Sergei Grits)

"Di beberapa bidang malah sudah memimpin dunia," ujarnya.
Kemajuan militer meliputi kemampuan kapabilitas terbarunya di udara, laut, ruang angkasa dan dunia maya akan membawa Cina mampu untuk mewujudkan keinginannya di wilayah ini," ujarnya.
Laporan intelijen menyebutkan Cina pun sedang mengembangkan pesawat siluman pengebom jarak medium dan panjang yang mampu melakukan serangan dengan target regional maupun global. Pesawat ini akan beroperasi sekitar tahun 2025.

Seorang staf senior Badan Intelijen Pertahanan AS dalam pernyataannya kepada Pentagon mengatakan, dirinya sangat khawatir dengan kemajuan militer Cina yang sudah cukup canggih, sehingga membuat para jenderal PLA percaya diri untuk menginvasi Taiwan.Catatan lain, Cina sudah 40 tahun lamanya tidak terlibat perang. Militer Cina yang berjumlah besar dengan struktur komando bersama kurang berpengalaman dalam konflik nyata di dunia.

Credit tempo.co

AS: China Pemimpin Dunia dalam Teknologi Rudal Hipersonik

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengakui China telah menjadi pemimpin dunia dalam teknologi rudal hipersonik. Pengakuan itu muncul dalam penilaian Pentagon yang dirilis Selasa lalu.

Laporan itu berasal dari Badan Intelijen Pertahanan (DIA) AS dengan status tak diklasifikasi. Menurut laporan itu, Beijing telah membuat langkah militer yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir, yang sebagian berkat undang-undang domestik yang memaksa mitra asing untuk membocorkan rahasia teknis dengan imbalan akses ke pasar China yang luas.

"Sebagai hasil dari memperoleh teknologi dengan cara apa pun yang tersedia, China sekarang berada di ujung tombak dalam berbagai teknologi, termasuk dengan desain angkatan lautnya, dengan rudal jarak menengah dan dengan senjata hipersonik—di mana rudal dapat terbang berkali-kali dengan kecepatan suara—, dan sistem pertahanan rudal," bunyi laporan DIA.

"Hasil dari pendekatan beragam untuk akuisisi teknologi ini adalah PLA (Tentara Pembebasan Rakyat) di ambang penerjunan beberapa sistem senjata paling modern di dunia," lanjut laporan DIA yang berjudul "China Military Power" sebagaiman dikutip AFP, Kamis (17/1/2019).

"Di beberapa wilayah, itu sudah memimpin dunia," imbuh laporan tersebut.

Laporan itu menyatakan, militer China yang meningkat memungkinnnya memiliki kemampuan canggih di udara, di laut, di ruang angkasa, dan di dunia maya. "Yang akan memungkinkan China untuk memaksakan kehendaknya di kawasan," papar laporan DIA.

China sendiri saat ini fokus pada prospek konflik dengan Taiwan. China menganggap pulau itu bagian dari wilayahnya, meski saat ini sudah memerintah sendiri.

Beijing sebelumnya mengatakan tidak akan ragu untuk menggunakan kekerasan jika Taipei secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan. Beijing juga tidak akan mentolerir intervensi eksternal termasuk oleh Amerika Serikat (AS) dalam urusan Taiwan.

Berbicara kepada wartawan di Pentagon, seorang pejabat senior intelijen pertahanan mengatakan dia khawatir bahwa militer China sekarang sudah cukup maju sehingga para jenderal PLA dapat merasa yakin mereka dapat menyerang Taiwan.

"Kekhawatiran terbesar adalah bahwa ketika banyak teknologi ini matang, (China) akan mencapai titik di mana secara internal dalam pengambilan keputusan mereka, mereka akan memutuskan bahwa menggunakan kekuatan militer untuk konflik regional adalah sesuatu yang lebih dekat," kata pejabat itu yang berbicara dengan syarat anonim.

Namun, pejabat itu ragu jika Beijing akan melalukan agresi. Menurutnya, China tidak pernah berperang selama 40 tahun dan struktur komando militer dan gabungannya yang besar tidak memiliki pengalaman dalam konflik dunia nyata.

"Diperlukan beberapa saat bagi (PLA) untuk dapat bekerja bersama layanan-layanan (militer) ini," ujarnya.

Laporan intelijen Pentagon itu menambahkan China sedang mengembangkan pesawat pembom siluman jarak menengah dan panjang yang baru, yang mampu menyerang target regional dan global.

Pesawat-pesawat tersebut kemungkinan akan mencapai kemampuan operasional awal sekitar 2025.

Pejabat intelijen Pentagon tersebut menyatakan China menyimpan banyak rahasia pengembangan militernya dengan melakukan penelitian di kompleks bawah tanah, jauh dari mata satelit yang mengintip.

Credit sindonews.com

Jenderal Cina Bertemu Laksamana Amerika di Beijing, Bicara Apa?

Presiden Cina Xi Jinping saat acara makan siang bersama dengan Presiden Donald Trump setelah pertemuan KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, 1 Desember 2018. REUTERS/Kevin Lamarque

CB, Beijing – Pejabat militer tinggi Cina mengatakan negaranya tidak akan menoleransi gangguan mengenai Taiwan.

Jenderal Li Zuocheng, yang merupakan kepala departemen staf gabungan, mengatakan ini sambil menekankan perlunya penguatan kerja sama antara Cina dan AS.
“Jenderal Li Zuocheng membuat pernyataan ini saat pertemuan dengan Laksamana John Richardson, yang merupakan kepala operasi angkatan laut AS, di Beijing,” begitu dilansir SCMP pada Rabu, 16 Januari 2019.

Richardson berada di Cina dalam kunjungan tiga hari. Dia juga akan mengunjungi markas Tentara Pembebasan Rakyat untuk komando wilayah timur di Nanjing.
Menurut kementerian pertahanan Cina, kedua pemimpin militer melakukan tukar menukar pandangan mendalam mengenai Taiwan dan Laut Cina Selatan.

“Isu Taiwan merupakan urusan internal Cina yang menyangkut kepentingan inti Cina dan perasaan rakyat Cina hingga Selat Taiwan. Cina tidak akan membiarkan adanya gangguan dari luar,” kata Li dalam pernyataan yang dibagikan tadi.
Li menambahkan,”Jika ada yang ingin memisahkan Taiwan dari Cina maka militer Cina akan menjaga persatuan nasional dengan biaya berapapun untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah Cina.”

Li juga menekankan kepentingan bersama AS dan Cina mengalahkan perbedaan yang ada dan kerap muncul dalam hubungan 40 tahun terakhir. “Kerja sama merupakan pilihan terbaik untuk kedua negara,” kata Li, yang merupakan anggota dari Komisi Militer Pusat.

Menurut Li,”Militer kedua negara sebaiknya saling menghormati dan memperkuat rasa saling percaya dan komunikasi, menangani risiko dengan selayaknya dan berkerja sama membuat saling tukar perwira militer sebagai stabilisasi hubungan kedua negara,” kata dia.

Seperti dilansir Reuters, Presiden Cina, Xi Jinping telah mengeluarkan perintah agar pasukan PLA siap menghadapi perang menyusul meningkatnya tantangan global di regional.
Hubungan AS dan Cina mulai memanas pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Dia menyetujui keluarnya undang-undang yang mengatur kunjungan pejabat AS ke Taiwan dan sebalikny. Dia juga menyetujui lahirnya UU yang mengatur akses bagi diplomat dan media AS agar bisa mengunjungi Tibet. Cina menganggap Taiwan dan Tibet sebagai bagian dari kedaulatannya.

Credit tempo.co

Militer Cina Pasang Howitzer Mobile di Dataran Tibet

Pasukan militer Cina berbaris di depan Istana Potala di Tibet. Tibetan Review

CB, Beijing – Militer Cina memasang kanon howitzer mobil untuk memperkuat pasukannya di dataran Himalaya. Meriam ini dipasang di kendaraan untuk meningkatkan mobilitas dalam pertempuran di dataran tinggi.

“Ini adalah senjata howitzer yang dipasang di kendaraan PLC-181,” begitu dilansir Global Times seperti dilansir News 18 pada 8 Januari 2019.
Senjata modifikasi ini digunakan oleh brigade artileri di Tibet saat terjadi ketegangan antara India dan Cina di daratan Doklam. Menurut analis militer Song Zhongping, kanon ini memiliki daya tembak hingga 50 kilometer. Proyektil yang ditembakkan berteknologi canggih yaitu bisa terpandu oleh sinar laser dan satelit.

Kendaraan tempur Tipe 15 ini memiliki mesin yang mampu menghasilkan tenaga hingga 1000 tenaga kuda. Dan kendaraan ini jauh lebih ringan daripada tank tempur utama atau main battle tank, yang beratnya sekitar 32 – 35 ton. Tank lebih ditujukan untuk digunakan pada daerah terjal di daerah Himalaya.

Penggunaan mobile howitzer ini menunjukkan upaya militer Cina melakukan modernisasi peralatan meskipun ketegangan mereda di perbatasan dengan India.

Sebagai bagian dari latihan 2019, brigade artileri di Komando Militer Tibet, yang dikuasai Cina, tentara diwajibkan mengikui berbagai simulasi latihan di dataran Qinghai - Tibet, yang terletak sekitar 3.700 meter.

Ini terkait langsung dengan perintah Presiden Cina, Xi Jinping, yang juga mengepalai militer, agar pasukan bersiap untuk perang karena meningkatnya tantangan. Xi Jiping telah setidaknya dua kali mengeluarkan perintah ini setelah kapal perang AS melakukan manuver di Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan pada 2018 dan awal 2019.

Untuk meningkatkan dukungan bagi prajurit, Cina memasang stasiun oksigen yang bertugas di dataran Tibet dan kerap mengalami sakit akibat ketinggian karena kurang oksigen.

Credit tempo.co

Iran ke Netanyahu: Jangan Bermain-main dengan 'Ekor Singa'

Pasukan Elit (Garda Revolusi) Iran

Iran akan tetap mempertahankan pasukannya di Suriah.

CB, LONDON -- Iran menegaskan akan mempertahankan pasukan militernya di Suriah. Teheran tidak takut atas ancaman dari Israel. Demikian disampaikan seorang kepala Garda Revolusioner pada Rabu (17/1).
"Republik Islam Iran akan tetap mempertahankan seluruh militer dan para penasehat revolusionernya dan senjatanya di Suriah," ujar Panglima Tinggi Garda Revolusioner, Mayor Jenderal Mohammad Ali Jafari seperti dilansir Kantor berita semi-resmi ISNA.

Jafari menyebut ancaman Netanyahu hanya "candaan". Ia pun memperingatkan agar Israel tak bermain dengan "ekor singa."

"Anda seharusnya takut pada hari raungan peluru-peluru kami yang dikendalikan dengan tepat dan jatuh di kepala Anda," kata dia.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Selasa bahwa pasukan Israel akan terus menyerang orang-orang Iran di Suriah. Netanyahu memperingatkan mereka agar keluar dari sana secepatnya.

"Karena kami akan meneruskan kebijakan tegas kami," ujarnya.

Iran dan Rusia mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam perang tujuh tahun melawan pemberontak dan militan. Teheran telah mengirim ribuan prajurit ke negara itu.

Credit republika.co.id

Dua Tentara AS Tewas Dibom, Wapres Pence Ngotot ISIS Dikalahkan

WASHINGTON - Wakil Presiden Mike Pence berikeras kelompok Islamic State (ISIS) telah dikalahkan di Suriah. Komentar itu muncul beberapa jam setelah empat warga Amerika Serikat (AS), termasuk dua tentaranya, terbunuh oleh serangan bom di negara yang dipimin Presiden Bashar al-Assad tersebut.

Komentar wakil Donald Trump itu disampaikan dalam pidatonya di hadapan 184 kepala misi diplomatik AS dari seluruh dunia yang berkumpul setiap tahun di Washington. Para diplomat itu berkumpul untuk membahas strategi kebijakan luar negeri Amerika.

"Kekhalifahan telah hancur dan ISIS telah dikalahkan," kata Pence, seperti dikutip Reuters, Kamis (17/1/2019).

Dalam pernyataan terpisah, Gedung Putih dan Pence mengutuk serangan yang menewaskan dua tentara Amerika. Mereka menyatakan simpati atas kematian para korban.

Pentagon mengatakan dua tentara AS, seorang pegawai sipil Departemen Pertahanan dan satu kontraktor yang bekerja untuk militer tewas dalam ledakan bom di Manbij, Suriah utara. Ledakan itu juga menyebabkan tiga prajurit AS lainnya terluka.

Sebuah situs web yang berafiliasi dengan ISIS mengatakan serangan bom di Manbij itu adalah aksi seorang pembom bunuh diri dari kelompok tersebut.

Presiden Trump telah membuat pengumuman mengejutkan pada 19 Desember 2018 bahwa dia akan menarik 2.000 tentara AS dari Suriah setelah menyimpulkan bahwa ISIS telah dikalahkan di negara tersebut. Keputusannya menyebabkan pengunduran diri Menteri Pertahanan AS James Mattis.

Dalam pidatonya, Pence juga menyinggung pembicaraan tentang pertemuan puncak antara Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Pence mengakui bahwa upaya untuk meyakinkan Pyonyang untuk melepaskan persenjataan nuklirnya belum membuat kemajuan.

"Sementara presiden menjanjikan dialog dengan Pemimpin Kim, kami masih menunggu langkah konkret oleh Korea Utara untuk membongkar senjata nuklir yang mengancam rakyat kami dan sekutu kami di kawasan itu," kata Pence.

Wapres Pence juga mengkritik praktik perdagangan dan pinjaman "tidak adil" China kepada negara-negara berkembang yang mendorong naiknya tingkat utang mereka karena berusaha mendapatkan pengaruh yang lebih besar di dunia.

"Yang benar adalah bahwa terlalu sering dalam beberapa tahun terakhir China memilih jalan yang mengabaikan hukum dan norma yang membuat negara dunia makmur selama lebih dari setengah abad," katanya. "Hari-hari di Amerika Serikat mencari cara lain sudah berakhir," ujarnya.

Pence mengatakan kebijakan luar negeri pemerintah AS didasarkan pada agenda "America First" Trump. "Pemerintah AS tidak akan lagi mengejar gagasan muluk dan tidak realistis dengan mengorbankan rakyat Amerika," katanya.

Dia mengakui bahwa kebijakan luar negeri Trump berbeda dari apa yang diharapkan dunia dan Amerika Serikat menghadapi ancaman yang berbeda daripada selama Perang Dingin.

"Hari ini kita tidak menghadapi satu kekuatan super tetapi beberapa kekuatan besar yang bersaing dengan kita untuk menjadi unggulan di seluruh dunia," katanya, seraya mengatakan Amerika Serikat menghadapi "kelompok serigala" negara-negara jahat termasuk Iran, Kuba, Venezuela dan Nikaragua.

Credit sindonews.com

Theresa May Gagal Digulingkan Lewat Mosi Tidak Percaya

Perdana Menteri Inggris, Theresa May, lolos dari mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh partai oposisi. (REUTERS/Simon Dawson/Pool)

Jakarta, CB -- Pemerintah Perdana Menteri Inggris Theresa May gagal digulingkan oleh oposisi setelah mendapatkan suara mayoritas dalam pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen Inggris pada Rabu (16/1) malam.

Didukung Partai Persatuan Demokratik Irlandia Utara (DUP) dan Partai Konservatif, May mendapatkan 325 suara sementara pihak oposisi 306 suara.

Sebelumnya pemimpin oposisi dari Partai Buruh Jeremy Corbyn menyerukan mosi tidak percaya setelah May kalah lagi dalam pemungutan suara soal rancangan undang-undang pengunduran diri dari keanggotaan Uni Eropa (Brexit), Selasa kemarin.

Seusai menggagalkan mosi tidak percaya, May mengatakan mengajak para pemimpin partai untuk mencari alternatif penyelesaian Brexit.

"Parlemen ini telah menaruh kepercayaan kepada pemerintahan ini," kata May kepada anggota parlemen, sesaat setelah pemungutan suara di Majelis Rendah Parlemen.

"Saya siap bekerja dengan anggota parlemen ini untuk menyelesaikan Brexit dan memastikan bahwa parlemen ini menjaga kepercayaan rakyat Inggris."

May juga berjanji akan terus bekerja untuk menepati janji terkait hasil referendum dan meninggalkan Uni Eropa.

"Saya percaya setiap anggota dari parlemen ini memiliki tugas yang sama. Dan kami juga memiliki tanggung jawab untuk menentukan jalan ke depan yang dapat mengamankan dukungan dari parlemen."

Dia juga mengajak para pemimpin oposisi untuk bertemu dengannya untuk membahas Brexit - sesegera mungkin, dimulai pada hari Rabu.

"Saya ingin mengundang para pemimpin partai untuk bertemu saya secara pribadi. Dan saya ingin memulai pertemuan ini malam ini," kata May.

"Pemerintah menyambut pertemuan-pertemuan ini dengan semangat yang membangun dan saya mendorong yang lainnya untuk melakukan hal yang sama."

"Tapi kami harus menemukan solusi yang bisa dinegosiasikan dan mendapat dukungan yang cukup dari parlemen ini."

May sebelumnya lolos dari mosi tidak percaya yang dilayangkan anggota parlemen dari partainya sendiri pada pertengahan Desember lalu. Mosi tidak percaya itu diajukan dengan alasan serupa.

Sejak 1900, pemerintah Inggris tercatat pernah tiga kali kalah dalam mosi tidak percaya. Kekalahan kedua terjadi pada 1924 dan terakhir pada 1979.

Pada 1979, perdana menteri Inggris saat itu, Jim Callaghan kalah dalam mosi tidak percaya dengan selisih tipis 311-310 suara.

Credit cnnindonesia.com

Kalah Voting Lagi, Oposisi Inggris Kembali Goyang PM May

Perdana Menteri Inggris, Theresa May. (REUTERS/Peter Nicholls)

Jakarta, CB -- Ketua partai oposisi pemerintah Inggris dari Partai Buruh, Jeremy Corbyn, mengajukan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Theresa May, pada Rabu (16/1). Langkah itu dilakukan setelah May kalah lagi dalam pemungutan suara soal rancangan undang-undang pengunduran diri dari keanggotaan Uni Eropa (Brexit).

Mosi tidak percaya diajukan untuk menggulingkan May, setelah draf kesepakatan pengunduran diri Inggris dari Uni Eropa gagasan pemerintah ditolak parlemen kemarin, seperti dikutip AFP, Rabu (15/1).

Akibat kekalahan ini, kesepakatan Brexit kian tidak jelas. Padahal undang-undang mengenai Inggris keluar dari Uni Eropa harus sudah rampung pada 29 Maret mendatang.

Kesepakatan Brexit terancam gagal dan hasil referendum pada 2016 yang menyebabkan Inggris memutuskan untuk hengkang dari Uni Eropa pun di ambang kehancuran.

Pemungutan suara mosi tidak percaya dikabarkan akan berlangsung hari ini sekitar pukul 19.00 waktu lokal atau 02.00 WIB.

Berdasarkan Undang-Undang Parlemen Tetap 2010, pemilihan umum akan digelar dalam dua pekan jika pemerintah kalah dalam mosi tidak percaya.

Jika hal itu terjadi, pemerintahan May memiliki waktu 14 hari untuk berupaya mendapatkan kembali dukungan dari Majelis Rendah Parlemen. Namun, jika pemerintah tetap tak bisa meraih dukungan penuh majelis rendah, secara teori Corbyn bisa membuat koalisi baru dengan partai oposisi lainnya untuk merebut kursi perdana menteri dan pemerintahan.

Meski mosi tak percaya diprediksi bakal gagal, pemerintahan May saat ini bertahan dengan dukungan minoritas di parlemen dengan hanya mengandalkan dukungan dari Partai Persatuan Demokratik Irlandia Utara (DUP).

May sebelumnya lolos dari mosi tidak percaya yang dilayangkan anggota parlemen dari partainya sendiri pada pertengahan Desember lalu. Mosi tidak percaya itu diajukan dengan alasan serupa.

Sejak 1900, pemerintah Inggris tercatat pernah tiga kali kalah dalam mosi tidak percaya. Kekalahan kedua terjadi pada 1924 dan terakhir pada 1979.

Pada 1979, perdana menteri Inggris saat itu, Jim Callaghan kalah dalam mosi tidak percaya dengan selisih tipis 311-310 suara.

Saat itu, Callaghan segera meminta pemilihan umum digelar yang akhirnya membawa Partai Konservatif di bawah kepemimpinan mendiang Margaret Thatcher berkuasa.

Credit cnnindonesia.com

Shutdown Berkepanjangan Ekonomi Amerika Serikat Guncang

WASHINGTON - Ekonomi Amerika Serikat (AS) mengalami guncangan dengan penutupan pemerintahan AS atau shutdown. Itu karena banyak kontraktor pemerintah dan banyak lembaga telah meminta Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri shutdown dan membayar gaji para pegawai federal.

Shutdown terlama sepanjang sejarah AS telah memasuki hari ke-26 karena Presiden Trump dan pemimpin Kongres dari Partai Demokrat belum menunjukkan sinyal akan mengakhiri perseteruan. Trump bersikeras membangun tembok perbatasan dengan Meksiko. Trump ingin Kongres mengucurkan USD5,7 miliar untuk mendanai salah satu janji kampanye.

Sekitar 800.000 pekerja federal harus bekerja tanpa dibayar karena shutdown separuh pemerintahan federal. Dia menolak mendukung legislasi untuk menyediakan anggaran bagi lembaga pemerintah hingga Trump mendapatkan persetujuan anggaran tembok perbatasan. Jika shutdown berlangsung hingga 25 Januari mendatang, maka AS diperkirakan akan menghadapi disrupsi yang serius.

Pemerintahan Trump memperkirakan shutdown akan berdampak terhadap 0,1% dari perekonomian AS. Namun, dampak perekonomian AS pada Selasa (15/1) tumbuh mencapai 0,13% karena banyak pegawai belum mendapatkan gaji. Bank Sentral AS menyerukan untuk menunda kenaikan bunga.

Dampak shutdown memang sudah dirasakan di seluruh AS. Antrean panjang di bandara sudah tampak karena banyak pegawai keamanan tidak bekerja. CEO Delta Air Lines Ed Bastian mengungkapkan, shutdown merugikan USD25 juta selama Januari karena sedikit pejabat Pemerintah AS yang berpergian.

Inspektur obat dan makanan juga terkena dampaknya. Menurut Komisioner Badan Administrasi Obat dan Makanan (FDA) Scott Gottlieb, mereka fokus pada obat, narkoba, dan makanan yang berbahaya.

Kemudian Trump direncanakan akan menandatangani Government Employee Fair Treatment Act of 2019, undang-undang yang akan menjamin pekerja federal tetap mendapatkan gaji ketika shutdown berakhir. The Internal Revenue Service meminta 46.000 pekerja untuk tetap bekerja di tengah proses pengurusan pajak yang sedang mencapai puncaknya.

Trump mengundang kelompok anggota parlemen bipartisan untuk mendiskusikan ketegangan. Tapi, Gedung Putih mengungkapkan Demokrat mengabaikan ketegangan. Sembilan anggota Kongres datang, tapi mereka tidak terlibat dalam kepemimpinan. Para pemimpin Partai Demokrat tidak meminta anggotanya memboikot acara tersebut.

Salah satu anggota Kongres yang hadir adalah John Katko. “Trump ingin melanjutkan negosiasi,” kata Katko. Dia menjelaskan belum ada proposal baru yang diajukan. Kemudian Senator Lisa Murkowski dari Partai Republik mengungkapkan mereka telah mendapatkan momentum, tetapi dia tidak menjelaskan secara detail.

Sementara itu, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen mengungkapkan, akan bekerja sama dengan Gedung Putih dan Kongres untuk meloloskan undang-undang untuk mendanai Pasukan Penjaga Pantai yang sudah memprotes karena tidak digaji. Pentagon sendiri tidak terkena dampak shutdown.

Sedangkan Pasukan Penjaga Pantai merupakan bagian dari Kementerian Keamanan Dalam Negeri. “Seperti militer AS, anggota aktif Pasukan Penjaga Pantai harus dibayar atas pengabdian dan pengorbanan untuk negara ini,” ungkap Nielson.

Sejak 22 Desember lalu, 25% pemerintahan federal AS, kecuali Departemen Pertahanan dan Kesehatan, mengalami kelumpuhan karena Kongres tidak mampu menyepakati anggaran untuk pemerintahan federal. Partai Republik di Kongres juga satu suara mendukung langkah Trump untuk tidak menandatangani pembukaan kembali pemerintahan hingga dana tembok perbatasan disepakati.

Negosiasi yang digelar antara Trump dan petinggi Partai Demokrat mengenai shutdown berlangsung tegang pada pekan lalu. Trump meninggalkan perundingan itu.

Petinggi Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengungkapkan Trump bangkit berdiri dan pergi begitu saja ketika Ketua DPR Nancy Pelosi menyatakan tidak akan menyetujui pendanaan proyek tembok perbatasan.

Partai Demokrat menuding Trump menggunakan taktik ketakutan dan menyebarkan informasi yang salah tentang situasi di perbatasan. Selama ini konstituen Trump memang berasal di wilayah perbatasan. Trump juga menegaskan bahwa Partai Republik bersatu mengenai isu krisis perbatasan.

Tapi, delapan anggota Partai Republik di DPR mendukung mayoritas Demokrat untuk membuka Departemen Keuangan dan beberapa program lain, tetapi tidak termasuk anggaran tembok perbatasan.

Pelosi merencanakan pemungutan suara pekan ini agar satu per satu departemen bisa beroperasi dari Keamanan Dalam Negeri, Kehakiman, hingga Luar Negeri, Pertanian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja. “Saya berharap beberapa anggota Senat Republik mengabaikan keinginan tembok perbatasan Trump,” ajaknya.

Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan 51% responden menyalahkan Trump karena shutdown. Hanya 32% responden menyalahkan Partai Demokrat dan 7% menyalahkan anggota Partai Republik di Kongres.

Credit sindonews.com

Pemerintahan Tutup, DPR AS Minta Trump Jadwal Ulang Pidato Tahunan

WASHINGTON - Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi meminta Presiden Donald Trump untuk menjadwal ulang pidato tahunannya sampai pemerintahan sepenuhnya dibuka kembali. Hingga saat ini, penutupan pemerintah telah memasuki hari ke-26 tanpa menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Trump dijadwalkan akan memberikan pidato tahunan pada 29 Januari mendatang. Terkait hal itu, Pelosi menulis surat kepada Trump yang menyebut masalah keamanan karena Secret Service, yang diharuskan menyediakan keamanan untuk pidato tersebut, belum menerima dana selama penutupan pemerintah.

Penutupan pemerintah AS dipicu oleh permintaan Trump untuk pendanaan pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko sesuai dengan janjinya selama kampanye presiden lalu.

Surat Pelosi kepada Trump menyatakan bahwa dia telah mengundangnya untuk menyampaikan pidato kenegaraan tetapi mengatakan penutupan itu mempersulit situasi.

“Sedihnya, mengingat masalah keamanan dan kecuali pemerintah membuka kembali minggu ini, saya sarankan kita bekerja sama untuk menentukan tanggal yang cocok setelah pemerintah membuka kembali pidato ini atau agar Anda mempertimbangkan untuk mengirimkan pidato State of the Union secara tertulis kepada Kongres,” tulis Pelosi seperti dikutip dari Reuters, Kamis (17/1/2019).

Pidato kenegaraan adalah pidato tahunan di Capitol di mana presiden menguraikan tujuan pemerintahannya untuk tahun ini. Semua anggota Kongres dan Mahkamah Agung hadir, bersama dengan semua kecuali satu anggota Kabinet presiden.

Gedung Putih tidak segera mengomentari permintaan Pelosi dan surat ini tampaknya mengejutkan.

Berbicara kepada wartawan di Capitol, Pelosi menegaskan kembali bahwa masalah keamanan telah mendorong permintaannya dan menyarankan presiden dapat mengirimkan pidato dari Gedung Putih.

Trump pada hari Rabu diperkirakan akan menandatangani undang-undang yang akan memastikan 800 ribu karyawan federal akan menerima gaji kembali ketika pemerintah dibuka kembali.

Penutupan pemerintah dimulai pada 22 Desember setelah Trump bersikeras dia tidak akan menandatangani undang-undang yang mendanai lembaga pemerintah yang menganggur kecuali itu termasuk lebih dari USD5 miliar untuk pembangunan tembok perbatasan.

Tembok itu merupakan janji kampanyenya sebelum pemilihan presiden 2016. Pada saat itu Trump mengatakan Meksiko akan membayarnya tetapi sejak itu telah berbalik, menyangkal bahwa dia pernah mengatakan Meksiko akan langsung membayar untuk pembangunannya.

Trump awalnya mengatakan dia akan bertanggung jawab atas penutupan itu tetapi kemudian mengalihkan kesalahannya kepada Demokrat, yang telah mengendalikan Dewan Perwakilan Rakyat sejak 3 Januari.

Trump membutuhkan dukungan dari setidaknya beberapa politisi Demokrat di Senat untuk mengeluarkan undang-undang pendanaan.

Para ekonom memperkirakan bahwa setiap minggu penutupan akan terus mengurangi 0,1 persen dari pertumbuhan ekonomi.

Lebih dari setengah orang Amerika menyalahkan Trump atas penutupan pemerintah, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos. Sebuah jajak pendapat terpisah menemukan bahwa penutupan telah mempengaruhi empat dari 10 orang Amerika, jauh melampaui karyawan federal yang secara langsung merasakan dampak dari penyimpangan dana.

Credit sindonews.com

Presiden Kenya Sebut Teror Berakhir, Seluruh Pelaku Tewas

Ilustrasi serangan teroris di kota Nairobi, Kenya. (REUTERS/Baz Ratner)

Jakarta, CB -- Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta mengatakan seluruh pelaku serangan teror di ibu kota Nairobi tewas. Aksi teror di kompleks hotel dekat area perkantoran di kawasan elit Riverside Drive, Westlands sejak kemarin itu merenggut 14 nyawa, termasuk sejumlah warga asing.

"Saya dapat mengonfirmasi bahwa serangan teror di kompleks Dusit telah berakhir dan semua teroris telah ditewaskan. Sampai saat ini, kami telah mengonfirmasi 14 korban tewas, dan yang lainnya terluka," kata Kenyatta dalam pidato yang disiarkan televisi, seperti dikutip AFP, Rabu (16/1).

Kenyatta juga mengatakan 700 warga berhasil diselamatkan dari lokasi kejadian. Tidak dijelaskan apakah masih ada korban yang terperangkap di dalam hotel.

Kelompok militan Islam dari Somalia, Al-Shabaab mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, menurut pernyataan yang diterima SITE Intelligence Group.

Serangan diawali di sebuah bank dalam kompleks perkantoran. Kelompok teroris meledakkan bom yang diletakkan di tempat parkir. Lalu disusul oleh bom bunuh diri dalam lobi hotel. Korbannya adalah para tamu dan pegawai mengalami luka parah. Setelah itu kelompok bersenjata mulai melepaskan tembakan.

Melalui rekaman kamera pengawas yang disiarkan media setempat, terlihat empat lelaki berpakaian hitam dan menenteng senapan memasuki area hotel. Salah satu di antaranya meledakkan diri di awal serangan.

Menurut sumber dari kepolisian, dua penyerang ditembak mati pada Rabu pagi waktu setempat dalam baku tembak.

"Keduanya memakai bandana merah yang diikatkan di dahi. Peluru diikatkan di dada masing-masing dengan beberapa majalah. Masing-masing memiliki AK47 dan sudah diamankan," kata seorang aparat keamanan.

Warga asing yang menjadi korban berasal dari Amerika Serikat, Inggris, dan Spanyol. Sedangkan sebelas korban tewas lainnya adalah penduduk Kenya. Jumlah korban luka belum diketahui pasti

Credit cnnindonesia.com

RI Sentil Malaysia Karena Pasif Dalam Pembebasan Sandera

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal. (CNNIndonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluhkan sikap pemerintah Malaysia. Sebab selama ini Negeri Jiran tak memberikan kontribusi dalam proses pembebasan warga Indonesia yang diculik kelompok Abu Sayyaf di wilayah mereka.

Indonesia bersama Malaysia dan Filipina telah sepakat membentuk kerja sama trilateral untuk memperketat pengamanan di perairan Sulu, Sabah, dan sekitarnya. Hal itu dilakukan setelah marak penculikan dan perompakan di wilayah itu oleh Abu Sayyaf pada 2016-2017 lalu.

"Para sandera diculik di wilayah Malaysia, tapi dalam proses pembebasannya tidak ada kontribusi pemerintah malaysia sama sekali," ucap Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, melalui pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, pada Rabu (16/1).

Pernyataan itu diutarakan Iqbal menyusul pembebasan Samsul Saguni, salah satu WNI yang disandera Abu Sayyaf saat melaut di perairan Sabah pada 11 September lalu. Saat itu, Samsul tak sendiri.

Salah satu rekannya yang berada di kapal ikan yang sama, Usman Yunus, juga ikut diculik Abu Sayyaf. Namun, Usman berhasil dibebaskan lebih dulu pada 7 Desember lalu.

Sementara itu, Samsul berhasil dibebaskan di Jolo pada Selasa (15/1) sekitar pukul 16.30 waktu lokal, setelah empat bulan disandera Abu Sayyaf. Iqbal menyatakan pemerintah Filipina selalu membantu dalam upaya pembebasan sandera.

Menurut Iqbal, pembebasan Samsul dilakukan tanpa tebusan.

"Tidak ada tebusan. (Pembebasan) lebih karena memanfaatkan aset-aset kita di sana. Gubernur Syakur Tan misalnya, dia merupakan kontak lama kita," kata Iqbal.

Iqbal mengatakan saat ini Samsul masih berada di Pangkalan Militer Westmincon, Jolo, untuk diperiksa kesehatannya sebelum diterbangkan ke Zamboanga City.

Proses pemulangan, kata Iqbal akan segera dilakukan setelah Samsul diserahterimakan secara resmi kepada KBRI di Manila.

Sebelum bebas, video Samsul yang merintih meminta pertolongan sempat tersebar di media sosial Malaysia beberapa waktu lalu.

Samsul terlihat menangis dan memohon bantuan dari bawah lubang tanah. Dalam video, dia terlihat mengenakan celana pendek berwarna merah muda tanpa pakaian, didampingi dua orang yang terlihat sebagai penyandera sambil menodongkan senjata ke arahnya.

Berdasarkan sumber dari Filipina, video itu dikirim oleh Abu Sayyaf kepada pemilik kapal berbendera Malaysia demi meminta tebusan. Pemilik kapal lantas mengirim rekaman itu kepada aparat, dan kemudian tersebar.

Lebih lanjut, Iqbal memaparkan sejak 2016, dari sebanyak 36 WNI disandera Abu Sayyaf di Filipina Selatan, 34 di antaranya sudah bebas.

"Dan dua WNI lainnya hingga kini masih dalam upaya pembebasan," kata Iqbal.

Hingga berita ini dibuat, CNNIndonesia.com sudah mengontak pemerintah Malaysia melalui kedutaan besar untuk meminta tanggapan, tetapi mereka belum memberikan klarifikasi.

Credit cnnindonesia.com

TV HAM pertama dunia siap tayang

Dokumen foto kawasan lapangan Tiananmen, yang menjadi lokasi demonstrasi mahasiswa dan tokoh pergerakan hak asasi manusia (HAM) di China pada 1989. (Xinhua)

London (CB) - Kanal televisi pertama di dunia yang didedikasikan untuk hak asasi manusia (HAM) diluncurkan di London pada Selasa (15/1) dengan janji akan menyampaikan kepada masyarakat kisah-kisah tersembunyi yang diabaikan oleh media arus utama.

Observatorium HAM Internasional (IOHR) mengatakan kanal yang berbasis web mereka akan menyampaikan masalah-masalah HAM kepada pemirsa di lebih dari 20 negara di penjuru Eropa, Amerika Latin, dan Timur Tengah.

"Ada banyak orang di dunia yang tidak bisa bersuara, dan hal itu tampaknya terus memburuk," kata Direktur IOHR Valerie Peay kepada Reuters saat peluncuran di Frontline Club di London.

"Ada banyak kanal di luar sana, namun sejauh ini tidak ada satu pun yang didedikasikan untuk HAM. Kami ingin menghadirkannya ke rumah pemirsa," kata Peay.

Topik-topiknya akan mencakup pengungsi, kebebasan pers dan penahanan jurnalis, ekstremisme, hak-hak perempuan, masalah-masalah LGBT, dan nasib orang-orang tanpa kewarganegaraan.

"Kita hidup di dunia tempat berita berputar 24 jam dan banyak kisah yang hilang, kita juga menyaksikan HAM dikesampingkan," kata Peay.

"Ini tentang menggabungkan banyak titik sehingga orang-orang mau terlibat dalam hak asasi manusia dan membuat perbedaan."

Program-program di kanal itu akan meninjau China, 30 tahun setelah penumpasan unjuk rasa prodemokrasi di Alun-alun Tiananmen, dampak positif dan negatif teknologi terhadap perempuan serta dampak HAM setelah Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) pada Maret.

Yelda Hakim, pemandu acara yang juga adalah wartawan BBC, saat acara peluncuran mengatakan bahwa kanal tersebut bertujuan "untuk menyuarakan orang-orang yang tidak bersuara" dan "untuk membuat HAM menjadi topik seksi" di dunia, tempat masalah itu kurang diperhatikan dan kutipan menarik menjadi keharusan.

Siaran TV itu bisa disaksikan melalui platform interaktif netgem.tv dan dalam waktu dekat akan tersedia melalui aplikasi telepon genggam.

Programnya disiarkan dalam bahasa Inggris, namun IOHR berharap nantinya dapat menyiarkan dalam bahasa-bahasa lain, termasuk Persia, Turki, Arab, dan Rusia.

Credit antaranews.com

Reformasi Hak Veto, Anggota PBB Diimbau Realistis

Presiden A.S, Barack Obama berpidato di depan delegasi dalam pertemuan Leaders' Summit on Peacekeeping dalam rangkaian Sidang Umum PBB di Manhattan, New York, 28 September 2015. Sekitar 125 negara menghadiri Sidang Umum PBB. AP/Kevin Hagen

CB, Jakarta - Indonesia melalui posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019 - 2020 akan menyuarakan perlunya reformasi di dalam tubuh PBB. Reformasi diperlukan agar Dewan Keamanan PBB selaras dengan tatanan global yang lebih inklusif.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard mengatakan di tubuh PBB terdapat lima negara anggota yang memiliki hak veto. Sekarang ini tidak mudah bagi negara-negara tersebut untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali hak veto mereka.
"Ini tidak gampang karena dalam kesepakatan reformasi Dewan Keamanan PBB 2017-2018 ada keinginan untuk melakukan reformasi termasuk pada negara-negara pemilik hak veto,"kata Febrian, Rabu, 16 Januari 2019.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati
Febrian menjelaskan reformasi PBB setidaknya menyasar pada empat hal. Pertama, masalah keanggotaan apakah anggota tetap atau tidak tetap Dewan Keamanan PBB jumlahnya tidak berubah atau boleh bertambah.

Saat ini, Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 negara anggota, yakni lima negara anggota tetap dan 10 negara anggota tidak tetap. Setiap negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB memiliki periode keanggotaan selama 2 tahun.
Kedua, hal yang disoroti dalam reformasi Dewan Keamanan PBB adalah isu representasi. Contohnya, ada sekitar 50 negara Afrika di PBB, tetapi representasinya hanya dua di anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Jumlah ini dinilai kurang mewakili.

Febrian menekankan jumlah anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang tidak bertambah jumlahnya telah menyandera PBB. Sebab negara-negara seperti Jepang, Brazil dan India menjerit merasa punya posisi yang sama dengan anggota tetap tersebut. Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina.Ketiga, anggota PBB ingin ada reformasi terkait hak veto, apakah veto ini bisa dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Febrian mengatakan anggota PBB dituntut bersikap realistis karena negara-negara pemilik hak veto tidak mau hak istimewa itu dihilangkan. Dengan begitu, Indonesia menyerukan adanya pengaturan kapan veto tidak boleh digunakan, misalnya untuk isu kejahatan perang.
Terakhir, reformasi PBB juga harus menyasar transparansi metode kerja di Dewan Keamanan PBB. Febrian mengatakan adanya kata sepakat untuk melakukan reformasi di tubuh PBB adalah sebuah kemajuan luar biasa sebab bisa saja negara-negara kekuatan dunia menyuarakan ketidak setujuan mereka.

Credit tempo.co

Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, Ini Fokus Indonesia

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati

CB, Jakarta - Indonesia akan memanfaatkan secara optimal posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB setelah terpilih pada Juni 2018. Indonesia akan berpartner dengan negara-negara lain untuk menciptakan keamanan dunia.
Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard, setidaknya ada lima hal yang menjadi fokus Indonesia melalui jabatan ini. Pertama, Indonesia ingin bisa menciptakan ekosistem perdamaian dunia yang berkelanjutan, diantaranya dengan mengedepankan penyelesaian konflik melalui dialog, konsultasi dan negosiasi.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard, kiri. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati

Kedua, Indonesia ingin mensinergikan kerja organisasi-organisasi di kawasan seperti ASEAN dan African Union agar bisa mendukung kerja Dewan Keamanan PBB. Sebab yang mengetahui situasi detail di kawasan adalah negara-negara kawasan.
"Kami ingin organisasi - organisasi di kawasan itu bisa menjadi pihak pertama yang memberikan respon, khususnya jika terjadi konflik," kata Febrian, Rabu, 16 Januari 2019.

Ketiga, Indonesia dengan menggandeng negara-negara lain akan mencari cara bagaimana menaklukkan terorisme dengan pendekatan soft power atau komprehensif. Febrian mengklaim, Indonesia piawai di bidang ini.Keempat, Indonesia ingin mencari cara bagaimana mensinergikan antara perdamaian dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah konflik.
Terakhir, posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB akan digunakan Indonesia untuk terus mengangkat isu Palestina. Indonesia akan selalu menempatkan isu palestina dalam radar pembahasan di Dewan Keamanan PBB.
Febrian mengakui, isu sengketa wilayah Israel - Palestina adalah salah satu isu tersulit yang dihadapi dunia. Namun begitu, Indonesia akan berupaya bagaimana agar isu ini tidak hilang dengan isu penting lainnya.
Indonesia menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan 2019 sampai 2020. Jabatan ini merupakan yang keempat kalinya.

Credit tempo.co

Indonesia Akan Kirim Lagi 400 Pasukan Perdamaian PBB

Prajurit Kontingen Garuda TNI mengikuti upacara pelepasan Kontingen Garuda di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 31 Agustus 2018. Sebanyak 850 personel Satuan Tugas RDB Kontingen Garuda XXXIX-A Kongo dan 120 personel Satuan Tugas MTF Kontingen Garuda XXVIII-K Lebanon akan bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di Republik Kongo dan Lebanon. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

CB, Jakarta - Indonesia berencana mengirimkan sekitar 400 pasukan perdamaian PBB pada tahun ini. Pengiriman pasukan penjaga perdamaian ini untuk memenuhi target total pengiriman 4 ribu pasukan asal Indonesia ke wilayah - wilayah konflik.
Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard upaya menjaga perdamaian dunia sekarang ini agak sulit setelah Amerika Serikat menarik pasukan perdamaiannya. Saat ini, Indonesia berada diurutan ke-7 sebagai negara penyumbang pasukan perdamaian PBB.

"Kami inginnya tidak ada lagi konflik. Sebab penambahan pasukan penjaga perdamaian artinya konflik bertambah. Sekarang ini jumlah pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia disebar ke beberapa daerah konflik dan kita masih kurang sekitar 400 pasukan lagi," kata Febrian, Rabu, 16 Januari 2019.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati

Catatan PBB per 30 November 2018, Indonesia telah mengirimkan 3.545 pasukan perdamaian. Penempatan personel militer Indonesia di bidang ini membawa sejumlah manfaat, seperti meningkatkan profesionalisme dan jejaring internasional pasukan Indonesia, memperkuat pengakuan internasional atas kemampuan pasukan Indonesia bagi perdamaian dunia.

Pengiriman pasukan perdamaian PBB ini, juga kesempatan untuk memperbesar peluang partisipasi pelaku bisnis di Indonesia untuk memperluas usaha pengadaan barang dan jasa untuk berbagai misi perdamaian PBB.

Credit tempo.co

Sebut Assad Penjahat Perang, Qatar Tolak Berbaikan dengan Suriah

DOHA - Pemerintah Qatar menolak normalisasi hubungan dengan rezim Suriah termasuk membuka kembali kedutaannya di Damaskus. Doha tetap menganggap Presiden Bashar al-Assad sebagai penjahat perang.

"Normalisasi (hubungan) dengan rezim Suriah pada tahap ini adalah normalisasi seseorang yang terlibat dalam kejahatan perang, dan ini seharusnya tidak dapat diterima," kata Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, pada hari Senin.

Al-Thani mengatakan ada alasan mengapa Assad—yang terpilih tanpa lawan pada tahun 2000 dan tetap berkuasa selama hampir delapan tahun perang saudara—masih harus didepak dari komunitas internasional.

Menurutnya, Damaskus di bawah rezim Assad seharusnya tidak diizinkan kembali ke Liga Arab—yang keanggotaannya ditangguhkan pada 2011."Karena orang-orang Suriah masih di bawah pemboman oleh rezim Suriah," katanya, seperti dikutip AFP, Selasa (15/1/2019).

Komentarnya muncul setelah tetangga-tetangga Teluk-nya seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain mengumumkan akhir bulan lalu bahwa mereka membuka kembali kedutaan besarnya di Damaskus.

Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Anwar Gargash melalui Twitter menulis bahwa negaranya melakukan normalisasi salah satunya karena faktor pengaruh Iran dan salah satu sekutu terkuat Qatar, Turki, di Suriah.

Teheran telah menjadi pendukung setia pemerintah Assad dan telah memperluas jejak militernya di Suriah selama konflik.

Selama 19 bulan terakhir Qatar telah berada dalam perselisihan diplomatik yang mendalam dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Peseteruan itu karena perbedaan arah kebijakan luar negeri Doha dalam beberapa tahun terakhir.

Qatar telah berperan penting dalam perang sipil Suriah dengan memasok senjata kepada kelompok-kelompok pemberontak. Data itu diungkap lembaga-lembaga penelitian seperti Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Pemimpin oposisi Suriah Nasr al-Hariri telah meminta para pemimpin Arab untuk tidak membangun kembali hubungan dengan Assad. Rezim Assad sekarang mengendalikan hampir dua pertiga wilayah Suriah berkat dukungan militer dari Rusia dan Iran.

Credit sindonews.com

Putin: AS Hanya Ikuti Perjanjian yang Penuhi Kepentingan Mereka

MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan Amerika Serikat (AS) hanya mengikuti perjanjian internasional yang memenuhi kepentingan mereka atau sejalan dengan mereka. Selebihnya, lanjut Putin, AS akan mundur dari perjanjian itu, termasuk Perjanjian INF.

Berbicara saat melakukan wawancara dengan sejumlah media Serbia, Putin mengatakan Rusia berusaha untuk melakukan pembicaraan dengan AS mengenai Perjanjian INF. Di mana, papar Putin, Moskow sudah mengirimkan proposal kepada Washington sejak Desember mengenai hal ini.

“Meskipun AS mengatakan ingin keluar dari INF, kami terbuka untuk berdialog tentang bagaimana kami dapat mempertahankannya. Kami mengirim sejumlah proposal konkret tentang masalah ini ke AS pada bulan Desember. Kami terbuka untuk pembicaraan serius tentang seluruh agenda strategis kedua negara kami,” kata Putin.

"AS sedang berusaha untuk membongkar sistem perjanjian internasional tentang pengendalian senjata atau mematuhi klausul yang melayani kepentingan mereka," sambungnya dalam wawancara itu, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (16/1).

Putin, dalam wawancara itu kemudian mendesak negara-negara Barat untuk membangun dialog berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Menurut Putin, ini adalah kunci untuk menjaga perdamaian global dan stabilitas regional tetap utuh.

“Situasi ini adalah hasil dari tindakan sepihak yang berkelanjutan oleh AS dan beberapa negara Barat lainnya, termasuk penggunaan kekuatan mereka. Ini telah menciptakan iklim konfrontasi dan ketidakpercayaan. Kami menyerukan rekan-rekan Barat untuk menahan diri dari pemerasan, ancaman dan provokasi dan menghormati hukum internasional dan melakukan dialog antara negara-negara kami berdasarkan Piagam PBB. Ini satu-satunya cara untuk menjaga perdamaian," ungkapnya.

Dikesempatan yang sama, Putin juga menegaskan bahwa Rusia terus memantau pergerakan AS di Eropa, khususnya terkait dengan penempatan rudal di negara Eropa yang berdekatan dengan Rusia. Dia menyatakan, meski Rusia tidak ingin mencari masalah, Moskow akan memberikan respon yang kuat jika merasa terancam.

“Kami tidak akan menutup mata terhadap penyebaran rudal jelajah AS (di Eropa) dan ancaman langsungnya terhadap keamanan kami. Kami harus mengambil tindakan balasan yang efisien. Tetapi sebagai negara yang bertanggung jawab dan masuk akal, Rusia tidak tertarik pada perlombaan senjata baru," tukasnya.

Credit sindonews.com

Putin Sebut Ekspansi NATO sebagai Strategi Menghancurkan

MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan, ekspansi NATO di Eropa adalah sebuah strategi yang menghancurkan. Dia menyebut, kebijakan semacam ini adalah warisan dari Perang Dingin. NATO saat ini berusaha untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Balkan.

"Kami telah berulang kali mengatakan bahwa kami melihat ekspansi NATO sebagai peninggalan Perang Dingin, strategi militer dan politik yang kurang informasi dan destruktif," ucap Putin saat melalukan wawancara dengan sejumlah media Serbia, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (16/1).

Putin kemudian mengatakan peningkatan kehadiran NATO di Balkan hanya akan meningkatkan rasa tidak percaya di antara negara-negara di Eropa dan berujung pada meningkatnya ketegangan di kawasan.

"Kebijakan Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Barat lainnya di Balkan, yang berusaha untuk menegaskan dominasi mereka di kawasan itu, telah menjadi faktor destabilisasi yang serius," ungkap pemimpin Rusia itu.

“Ini hanya menciptakan garis pemisah di benua Eropa dan secara terang-terangan melanggar prinsip keamanan tak terpisahkan. Ini pada akhirnya akan meningkatkan ketidakpercayaan dan ketegangan di Eropa, daripada meningkatkan stabilitas," sambungnya.

Dalam wawancara itu, Putin kemudian mendesak negara-negara Barat untuk membangun dialog berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Menurut Putin, ini adalah kunci untuk menjaga perdamaian global dan stabilitas regional tetap utuh.

Credit sindonews.com

Badai Salju Hantam Kamp Pengungsian Suriah di Lebanon

Badai salju. (ilustrasi)

Belasan anak Suriah meninggal akibat flu parah dan kurangnya perawatan medis.

CB, BEIRUT -- Badai salju besar menghantam wilayah Levant di Lebanon yang menjadi lokasi pengungsian warga Suriah. Insiden itu terjadi sehari setelah Unicef mengatakan 15 anak-anak Suriah telah tewas dalam sebulan terakhir akibat flu parah dan kurangnya perawatan medis.

Badai kali ini adalah badai terbaru yang melanda daerah tersebut. Dua badai sebelumnya dilaporkan telah membawa arus banjir yang menimpa kamp-kamp pengungsi di Lebanon utara dan timur.

Salju setebal lebih dari 20 cm menyelimuti kamp-kamp yang berisi ribuan pengungsi di Bar Elias, di Lembah Bekaa Lebanon. Badai membawa angin yang berhembus dengan kecepatan lebih dari 55 km per jam. Bahkan ketika curah hujan lebih ringan, angin masih membawa masalah dan cukup kuat untuk menyebabkan pemutusan aliran listrik.

Aljazirah melaporkan, Lebanon adalah rumah bagi lebih dari satu juta pengungsi Suriah. Sebagian besar di antaranya tinggal di permukiman semi-permanen yang terbuat dari tenda terpal yang ditunjang oleh kerangka kayu.

Di tempat-tempat yang terkena badai salju, penurunan suhu pada Rabu (16/1) malam kemungkinan akan membuat daerah itu membeku.

Lebih jauh ke selatan, akan ada lebih banyak hujan daripada salju. Namun, karena suhu lebih hangat, di beberapa wilayah di Suriah, Lebanon, dan Yordania yang tidak terlalu terkena dampak cuaca dingin, warganya masih bisa melakukan beberapa kegiatan.

Di timur laut Yordania, angin di kamp pengungsian Rukban diperkirakan akan berhembus lebih dari 70 km per jam. Suhunya juga akan jatuh ke bawah titik beku selama beberapa malam berikutnya. Suhu bisa mencapai -10 derajat Celcius.

Credit republika.co.id

Kelompok HAM di Golan keluhkan tindakan Israel ke PBB

Seorang tentara Israel berjaga-jaga di perbatasan Suriah-Israel pada hari demo oleh pengunjuk rasa Suriah untuk memperingati "Nakba" dekat Desa Druze Majdal Shamd di Dataran Tinggi Golan, Minggu (15/5). Pasukan Israel menembak pengunjuk rasa Palestina di perbatasan dengan Suriah, Lebanon dan Gaza, menewaskan sembilan orang yang memperingati apa yang mereka sebut "Bencana" pendirian Israel pada 1948. Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada perang Timur Tengah 1967 dan menggabungkannya pada 1981, tindakan yang tidak diakui dunia internasional. (FOTO ANTARA/REUTERS/Nir Elias/)

Majdal Shams, Golan (CB) - Satu kelompok hak asasi manusia yang berpusat di Dataran Tinggi Golan mengatakan kepada komite PBB, dalam laporan yang diserahkan pada Senin (14/1), bahwa Israel tidak memenuhi kewajiban utamanya sebagaimana dijabarkan di dalam perjanjian komite itu.

Al-Marsad, kelompok HAM di Golan, wilayah milik Suriah yang kini diduduki Israel, mengatakan dalam siaran pers bahwa organisasi tersebut mengajukan laporan setelah Komite PBB mengenai Ekonomi, Sosial dan Hak Asasi Budaya membahas kegagalan Israel untuk melaksanakan janjinya, demikian dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.

Komite itu telah meminta organisasi-organisasi masyarakat madani agar memberikan keterangan tambahan berkaitan dengan pelaksanaan pasal-pasal yang dijanjikan Israel di wilayah pendudukan.

Komite PBB dijadwalkan mengkaji Laporan Berkala Keempat Israel pada Maret dan mengesahkan "daftar masalah " yang berkaitan dengan laporan Israel pada saat itu, menurut siaran pers Al-Marsad.

Laporan organisasi HAM tersebut memusatkan perhatian pada bagaimana Israel telah gagal melaksanakan tanggung jawab utamanya berdasarkan janjinya mengenai Dataran Tinggi Golan.

Secara khusus, laporan itu menjabarkan secara rinsi soal bagaimana kebijakan diskriminasi Israel telah mengakibatkan pelanggaran Pasal 1 janji tersebut mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri dan pemanfaatan sumber daya alam; Pasal 2 mengenai pelarangan diskriminasi; Pasal 6 mengenai hak untuk memperoleh pekerjaan; Pasal 7 soal hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan; Pasal 11 menyangkut hak bagi standar hidup yang layak; Pasal 13 soal hak bagi pendidikan; dan Pasal 15 terkait hak untuk mengikuti dan menikmati kebudayaan.

"Al-Marsad akan terus berhubungan dengan Komite itu saat Komite mengkaji Laporan Berkala Keempat Israel," katanya. Ditambahkannya, organisasi tersebut "berharap selama kajian ini, Komite itu akan, untuk pertama kali, mempertimbangkan dan menangani pelanggaran nyata hak asasi manusia oleh Israel di Dataran Tinggi Golan".

Credit antaranews.com