Credit republika.co.id
Kamis, 23 Agustus 2018
Afghanistan Tolak Hadiri Pembicaraan Damai di Moskow
KABUL
- Pemerintah Afghanistan tidak akan mengirim delegasi ke pembicaraan
damai dengan Taliban yang dipimpin oleh Rusia. Demikian pernyataan
Kementerian Luar Negeri Afghanistan. Pemerintah Afghanistan mengatakan
hanya mereka yang dapat memulai proses perdamaian.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan mengatakan Kabul tidak berencana mengirim delegasi ke konferensi perdamaian yang direncanakan dengan Taliban di Moskow pada 4 September.
"Proses perdamaian hanya dapat dimulai dan diajukan oleh pemerintah Afghanistan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan, Sebghatullah Ahmadi.
"Pemerintah tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan lebih lanjut yang tidak dipimpin oleh pemerintah Afghanistan," imbuhnya seperti dikutip dari Deutsche Welle, Kamis (23/8/2018).
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan mengatakan Kabul tidak berencana mengirim delegasi ke konferensi perdamaian yang direncanakan dengan Taliban di Moskow pada 4 September.
"Proses perdamaian hanya dapat dimulai dan diajukan oleh pemerintah Afghanistan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan, Sebghatullah Ahmadi.
"Pemerintah tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan lebih lanjut yang tidak dipimpin oleh pemerintah Afghanistan," imbuhnya seperti dikutip dari Deutsche Welle, Kamis (23/8/2018).
Ahmadi
menekankan bahwa pemerintah Afghanistan akan tetap mempertahankan
hubungan baik dengan Rusia dan akan terus melakukannya di masa depan.
Namun, Kabul hanya bisa mendukung pembicaraan damai jika kepentingan
Afghanistan berada di garis depan.
Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengumumkan bahwa Moskow mengharapkan Taliban untuk ambil bagian dalam pembicaraan 4 September yang direncanakan. Pemerintah Rusia telah mengundang 12 negara untuk ambil bagian dalam konferensi perdamaian Afghanistan.
Amerika Serikat (AS) telah mengatakan tidak akan menghadiri konferensi, yang akan membahas masa depan Afghanistan.
Rusia prihatin dengan ekspansi kelompok-kelompok teroris di Afghanistan, khususnya karena perbatasan 1.300 kilometer antara Afghanistan dan Tajikistan - bagian dari bekas Uni Soviet.
Taliban belum mengumumkan secara resmi apakah akan mengirim delegasi ke pembicaraan damai di Moskow.
Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengumumkan bahwa Moskow mengharapkan Taliban untuk ambil bagian dalam pembicaraan 4 September yang direncanakan. Pemerintah Rusia telah mengundang 12 negara untuk ambil bagian dalam konferensi perdamaian Afghanistan.
Amerika Serikat (AS) telah mengatakan tidak akan menghadiri konferensi, yang akan membahas masa depan Afghanistan.
Rusia prihatin dengan ekspansi kelompok-kelompok teroris di Afghanistan, khususnya karena perbatasan 1.300 kilometer antara Afghanistan dan Tajikistan - bagian dari bekas Uni Soviet.
Taliban belum mengumumkan secara resmi apakah akan mengirim delegasi ke pembicaraan damai di Moskow.
Credit sindonews.com
AS Tolak Gabung Dalam Konferensi Damai Afghanistan, Rusia Kesal
MOSKOW
- Rusia menyebut penolakan Amerika Serikat (AS) untuk mengambil bagian
dalam konferensi tentang Afghanistan mencerminkan kemunafikan retorika
perdamaian Washington sehubungan dengan Kabul. Pertemuan, yang kabarnya
akan turut dihadiri perwakilan Taliban itu itu rencananya akan digelar
di Moskow pada awal September mendatang.
"Kami menyesali pernyataan Kementerian Luar Negeri AS bahwa Washington menolak untuk mengambil bagian dalam pertemuan format Moskow," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Tass pada Rabu (22/8).
"Selain dari mereka, perwakilan dari Afghanistan, Cina, Pakistan, Iran, India dan lima Asia Tengah negara-negara telah diundang untuk ambil bagian di dalamnya. Keputusan pihak Amerika sekali lagi menyoroti kemunafikan retorika Washington terhadap Afghanistan," sambungnya.
Kemlu Rusia menuturkan, penolakan Washington untuk berpartisipasi dalam konferensi mengenai Afghanistan menunjukkan bahwa AS tidak tertarik dalam meluncurkan proses rekonsiliasi nasional di Afghanistan sesegera mungkin.
"Negara-negara yang mengambil bagian dalam konferensi Moskow mencari, pertama dan terutama, untuk bersama-sama memfasilitasi upaya untuk meluncurkan proses rekonsiliasi nasional di Afghanistan sesegera mungkin dan mengakhiri perang saudara," ungkapnya.
"Penolakan Washington untuk berpartisipasi dalam upaya tersebut menunjukkan bahwa Washington mengejar tujuan yang sama sekali berbeda," tukas kementerian tersebut.
"Kami menyesali pernyataan Kementerian Luar Negeri AS bahwa Washington menolak untuk mengambil bagian dalam pertemuan format Moskow," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Tass pada Rabu (22/8).
"Selain dari mereka, perwakilan dari Afghanistan, Cina, Pakistan, Iran, India dan lima Asia Tengah negara-negara telah diundang untuk ambil bagian di dalamnya. Keputusan pihak Amerika sekali lagi menyoroti kemunafikan retorika Washington terhadap Afghanistan," sambungnya.
Kemlu Rusia menuturkan, penolakan Washington untuk berpartisipasi dalam konferensi mengenai Afghanistan menunjukkan bahwa AS tidak tertarik dalam meluncurkan proses rekonsiliasi nasional di Afghanistan sesegera mungkin.
"Negara-negara yang mengambil bagian dalam konferensi Moskow mencari, pertama dan terutama, untuk bersama-sama memfasilitasi upaya untuk meluncurkan proses rekonsiliasi nasional di Afghanistan sesegera mungkin dan mengakhiri perang saudara," ungkapnya.
"Penolakan Washington untuk berpartisipasi dalam upaya tersebut menunjukkan bahwa Washington mengejar tujuan yang sama sekali berbeda," tukas kementerian tersebut.
Credit sindonews.com
Roket Barrage Serang Istana Presiden Afganistan
![Roket Barrage dan Tembakan dari Helikopter Serang Istana Presiden Afganistan. [ Aljazeera]](https://statik.tempo.co/data/2018/08/22/id_727978/727978_720.jpg)
CB, Jakarta - Istana
presiden Afganistan di Kabul dihujani roket barrage dan rentetan
tembakan dari helikopter dua hari setelah presiden Ashraf Ghani
menawarkan gencatan senjata kepada Taliban untuk menghormati Idul Adha.
Menurut laporan Aljazeera, 21 Agustus 2018, seorang pejabat NATO untuk misi Pendukung Resolusi di Afganistan menyebut 9 orang melakukan serangan dengan meluncurkan sekitar 30 roket barrage dari dua tempat terpisah di Kabul.
Suara dentuman roket terdengar saat pidato presiden Ghani tentang tawaran gencatan senjata diberitakan secara langsung.
Ghani yang mengetahui tentang serangan roket barrage dan rentetan tembakan dari helikopter berujar: "andai mereka mengira serangan roket akan membuat Afganistan tetap terpuruk, mereka keliru."
Belum jelas siapa pelaku serangan ke wilayah yang paling dijaga ketat oleh pasukan keamanan Afganistan. Di area ini juga berdiri sejumlah bangunan kedutaan yang mendapat penjagaan sangat ketat.
Roket Barrage
Polisi menuding Taliban sebagai pelakunya namun ISIS kemudian mengumumkan tembakan roket barage ke arah istana presiden Afganstain di lakukan oleh milisinya. Taliban sendiri memilih bungkam.Polisi Afganistan segera menutup dua lokasi yang menjadi target serangan. Helikopter militer merusak dua lokasi penembak melancarkan serangan.
" Total 4 orang dari 9 pemberontak tewas. Lima pemberontak lainnya menyerahkan diri ke aparat Afganistan," ujar Letnan Kolonel Martin O"Donnell, juru bicara pasukan keamanan Amerika Serikat-Agganistan.
Pada hari Minggu, Ghani menawarkan Taliban gencatan senjata menyambut Idul Adha dengan syarat gencatan senjata berlangsung selama 3 bulan atau hingga memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, 21 November mendatang.
Ghani menyampaikan tawaran gencatan senjata itu saat berpidato menyambut hari kemerdekaan Afganistan ke 99 di istana ikonik, Darul Aman di Kabul.Gencatan senjata selama 3 bulan ini, menurut presiden Ghani dicapai setelah berlangsung pembahasan meluas dengan berbagai segment masyarakat Afganistan dan sejumlah ulama Islam.
Taliban belum memberikan tanggapan resmi atas tawaran gencatan senjata dari presiden Ghani. Namun, Taliban mengeluarkan pernyataan bahwa kelompok milisi ini berencana membebaskan ratusan tahanan saat perayaan Idul Adha.
Menurut laporan Aljazeera, 21 Agustus 2018, seorang pejabat NATO untuk misi Pendukung Resolusi di Afganistan menyebut 9 orang melakukan serangan dengan meluncurkan sekitar 30 roket barrage dari dua tempat terpisah di Kabul.
Suara dentuman roket terdengar saat pidato presiden Ghani tentang tawaran gencatan senjata diberitakan secara langsung.
Ghani yang mengetahui tentang serangan roket barrage dan rentetan tembakan dari helikopter berujar: "andai mereka mengira serangan roket akan membuat Afganistan tetap terpuruk, mereka keliru."
Belum jelas siapa pelaku serangan ke wilayah yang paling dijaga ketat oleh pasukan keamanan Afganistan. Di area ini juga berdiri sejumlah bangunan kedutaan yang mendapat penjagaan sangat ketat.
Roket Barrage
Polisi menuding Taliban sebagai pelakunya namun ISIS kemudian mengumumkan tembakan roket barage ke arah istana presiden Afganstain di lakukan oleh milisinya. Taliban sendiri memilih bungkam.Polisi Afganistan segera menutup dua lokasi yang menjadi target serangan. Helikopter militer merusak dua lokasi penembak melancarkan serangan.
" Total 4 orang dari 9 pemberontak tewas. Lima pemberontak lainnya menyerahkan diri ke aparat Afganistan," ujar Letnan Kolonel Martin O"Donnell, juru bicara pasukan keamanan Amerika Serikat-Agganistan.
Pada hari Minggu, Ghani menawarkan Taliban gencatan senjata menyambut Idul Adha dengan syarat gencatan senjata berlangsung selama 3 bulan atau hingga memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, 21 November mendatang.
Ghani menyampaikan tawaran gencatan senjata itu saat berpidato menyambut hari kemerdekaan Afganistan ke 99 di istana ikonik, Darul Aman di Kabul.Gencatan senjata selama 3 bulan ini, menurut presiden Ghani dicapai setelah berlangsung pembahasan meluas dengan berbagai segment masyarakat Afganistan dan sejumlah ulama Islam.
Taliban belum memberikan tanggapan resmi atas tawaran gencatan senjata dari presiden Ghani. Namun, Taliban mengeluarkan pernyataan bahwa kelompok milisi ini berencana membebaskan ratusan tahanan saat perayaan Idul Adha.
Credit tempo.co
Warga Turki Tak Terganggu 'Serangan Ekonomi' dari AS
Presiden Recep Tayyip Erdogan. (AFP PHOTO / ADEM ALTAN)
Koordinator Ekonomi dari Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) di Ankara, Turki, Sebastianus Sayoga mengatakan bahwa masyarakat Turki mengerti bahwa krisis ekonomi ini disebabkan oleh Amerika, sehingga masyarakat sangat mendukung pemerintah dan tidak melakukan demontrasi selayaknya negara yang dilanda krisis lainnya.
"Dalam beberapa kesempatan, dukungan masyarakat diberikan dengan cara sukarela menukarkan mata uang asing yang dimiliki mereka ke dalam lira, dan bukan sebaliknya melakukan rush pembelian dolar besar-besaran di money changer di Turki, sebagai langkah memenuhi himbauan dari Presiden Erdogan terkait national struggle," kata Sayoga saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Sayoga juga menambahkan bahwa beberapa harga bahan khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) naik sekitar delapan persen, namun tidak menganggu kehidupan masyarakat di Turki.
"Masyarakat Turki masih dapat menikmati suasana libur panjang Idul Adha yang ditetapkan pemerintah dan melakukan liburan ke luar kota. Sampai saat ini tidak ada protes atau demonstrasi terkait kenaikan harga barang," kata dia.
Sebelas hari pasca berlakunya sanksi ekonomi AS kepada Turki, nilai tukar lira Turki terhadap mata uang dolar masih tidak stabil. Mulai 7 lira pada Senin (13/8), menjadi 5.8 lira pada Jumat (17/8), dan berakhir dengan enam lira pada Senin (20/8).
Pemerintah Turki melakukan beberapa langkah-langkah untuk menahan penurunan nilai tukar lira. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah menitikberatkan pada tiga hal pokok yaitu kemandirian bank sentral, penanggulangan inflasi, dan disiplin tata keuangan.
Pemerintah Turki juga tidak bergantung pada mata uang dolar dengan mencanangkan currency swap pada perdagangannya kepada negara-negara mitra dagangnya. Khususnya kepada Qatar, China, dan Rusia.
Bantuan keuangan dalam bentuk investasi diberikan Qatar sebesar US$15 miliar dan dari China berupa pinjaman sebesar US$3,8 miliar.
Sayoga juga mengatakan bahwa melemahnya mata uang lira tidak menganggu hubungan kerja sama dalam bidang ekonomi Turki dengan Indonesia.
"Sampai saat ini KBRI Ankara belum melihat hal tersebut akan menganggu kerjasama ekonomi Turki dengan Indonesia. Beberapa perjanjian kerja sama tetap berjalan untuk kepentingan dan keuntungan bagi kedua negara," kata dia.
Nilai tukar lira Turki melemah terhadap dolar setelah Presiden AS, Donald Trump mengatakan bahwa Turki membuat 'kesalahan besar' dengan tidak membebaskan pendeta Amerika, Andrew Brunson.
Awalnya lira diperdagangkan pada 6,09 pada 06.35 GMT. Namun nilainya mulai melemah dan menurun dengan nilai penutupan 6,06 pada Selasa (21/8).
Lira kehilangan 37 persen dari nilainya tahun ini karena krisis mata uang yang dipicu oleh kekhawatiran atas pengaruh Presiden Recep Tayyip Erdogan atas kebijakan moneter. Turunnya nilai mata uang lira diperparah dengan perselisihannya dengan Washington.
Credit cnnindonesia.com
Turki Tuding AS Lancarkan Perang Ekonomi
ANKARA
- Turki menuding Washington melancarkan perang ekonomi dan gagal
menghormati sistem hukumnya. Hal ini terkait nasib seorang pastor
Kristen evangelis yang telah ditahan oleh Turki selama 21 bulan atas
tuduhan terorisme. Masalah ini telah merenggangkan hubungan dua negara
sekutu.
Juru bicara Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan komentar oleh penasihat keamanan nasional Presiden Donald Trump adalah bukti bahwa Amerika Serikat menargetkan ekonomi Turki dan tidak mencerminkan prinsip-prinsip fundamental serta nilai-nilai aliansi NATO.
"Pernyataannya adalah bukti bahwa pemerintahan Trump menargetkan sekutu NATO sebagai bagian dari perang ekonomi," kata juru bicara Erdogan, Ibrahim Kalin dalam pernyataan tertulis kepada Reuters menanggapi komentar oleh penasehat Trump John Bolton, Kamis (23/8/2018).
"Pemerintahan Trump telah menetapkan bahwa mereka bermaksud untuk menggunakan perdagangan, tarif dan sanksi untuk memulai perang perdagangan global," sambung Kalin, menunjuk pada sengketa serupa dengan Meksiko, Kanada, Eropa dan Cina.
Juru bicara Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan komentar oleh penasihat keamanan nasional Presiden Donald Trump adalah bukti bahwa Amerika Serikat menargetkan ekonomi Turki dan tidak mencerminkan prinsip-prinsip fundamental serta nilai-nilai aliansi NATO.
"Pernyataannya adalah bukti bahwa pemerintahan Trump menargetkan sekutu NATO sebagai bagian dari perang ekonomi," kata juru bicara Erdogan, Ibrahim Kalin dalam pernyataan tertulis kepada Reuters menanggapi komentar oleh penasehat Trump John Bolton, Kamis (23/8/2018).
"Pemerintahan Trump telah menetapkan bahwa mereka bermaksud untuk menggunakan perdagangan, tarif dan sanksi untuk memulai perang perdagangan global," sambung Kalin, menunjuk pada sengketa serupa dengan Meksiko, Kanada, Eropa dan Cina.
“Turki
tidak memiliki niat memulai perang ekonomi dengan pihak manapun. Namun,
biar bagaimanapun, tidak akan diam dalam menghadapi serangan terhadap
ekonomi dan peradilannya,” tukasnya.
Kalin mengatakan Turki akan bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia terhadap tindakan-tindakan yang sifatnya membatasi dan menghukum.
Bolton mengatakan kepada Reuters selama kunjungan ke Israel dia skeptis tentang janji dukungan investasi sebesar USD15 miliar untuk Turki oleh emir Qatar, yang sama sekali tidak cukup untuk berdampak pada ekonomi Turki.
Kalin pun menyerukan Washington untuk menghormati independensi peradilan Turki, salah satu tanggapan paling tajam Ankara terhadap kecaman atas penahanan Brunson.
"Ada aturan hukum di Turki dan kasus Andrew Brunson adalah masalah hukum. Ada proses hukum yang sedang berlangsung terkait dengan individu ini," ujar Kalin.
"Tak perlu dikatakan bahwa kami menemukan tidak dapat diterima mengabaikan proses hukum oleh Amerika Serikat, yang telah membuat tuntutan tertentu," sambungnya.
Brunson, yang telah tinggal di Turki selama dua dekade, sekarang di bawah tahanan rumah atas tuduhan terorisme, yang dia bantah.
Kalin mengatakan Turki akan bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia terhadap tindakan-tindakan yang sifatnya membatasi dan menghukum.
Bolton mengatakan kepada Reuters selama kunjungan ke Israel dia skeptis tentang janji dukungan investasi sebesar USD15 miliar untuk Turki oleh emir Qatar, yang sama sekali tidak cukup untuk berdampak pada ekonomi Turki.
Kalin pun menyerukan Washington untuk menghormati independensi peradilan Turki, salah satu tanggapan paling tajam Ankara terhadap kecaman atas penahanan Brunson.
"Ada aturan hukum di Turki dan kasus Andrew Brunson adalah masalah hukum. Ada proses hukum yang sedang berlangsung terkait dengan individu ini," ujar Kalin.
"Tak perlu dikatakan bahwa kami menemukan tidak dapat diterima mengabaikan proses hukum oleh Amerika Serikat, yang telah membuat tuntutan tertentu," sambungnya.
Brunson, yang telah tinggal di Turki selama dua dekade, sekarang di bawah tahanan rumah atas tuduhan terorisme, yang dia bantah.
Pengacara Brunson mengatakan dia berencana mengajukan banding ke pengadilan konstitusional untuk pembebasan sang pastor, setelah ditolak oleh pengadilan yang lebih rendah pekan lalu.
Pengadilan di provinsi Izmir Turki menolak permohonan pembebasan dengan mengatakan bukti masih dikumpulkan dan pastor itu menimbulkan risiko melarikan diri.
Dalam wawancara dengan Reuters pada hari Senin, Trump mengatakan tidak ada konsesi bagi Turki sebagai imbalan untuk pembebasan Brunson. Ankara belum menanggapi komentar Trump.
Credit sindonews.com
Marah, Publik Desak Turki Usir Tentara AS dari Pangkalan Incirlik
ANKARA
- Para warga dan politisi Turki mendesak pemerintah Presiden Recep
Tayyip Erdogan untuk mengusir pada tentara Amerika Serikat (AS) dari
Pangkalan Udara Incirlik. Mereka minta pangkalan itu diserahkan kepada
militer Ankara.
Desakan publik ini muncul sebagai protes atas tindakan Washington yang menjatuhkan sanksi terhadap Ankara. Saksi dijatuhkan setelah pemerintah Erdogan menolak membebaskan pastor Amerika, Andrew Brunson, yang ditahan di Turki atas tuduhan mendukung kudeta militer 2016 yang berakhir dengan kegagalan.
"Pasukan Amerika harus meninggalkan Pangkalan Udara Incirlik!," teriak seorang warga di distrik Yuregir, Adana, yang menolak diidentifikasi.
Para warga di sekitar pangkalan marah atas perilaku Washington terhadap Ankara yang sejatinya adalah sekutu di keanggotaan NATO.
Desakan publik ini muncul sebagai protes atas tindakan Washington yang menjatuhkan sanksi terhadap Ankara. Saksi dijatuhkan setelah pemerintah Erdogan menolak membebaskan pastor Amerika, Andrew Brunson, yang ditahan di Turki atas tuduhan mendukung kudeta militer 2016 yang berakhir dengan kegagalan.
"Pasukan Amerika harus meninggalkan Pangkalan Udara Incirlik!," teriak seorang warga di distrik Yuregir, Adana, yang menolak diidentifikasi.
Para warga di sekitar pangkalan marah atas perilaku Washington terhadap Ankara yang sejatinya adalah sekutu di keanggotaan NATO.
"AS
telah melancarkan perang terhadap Turki, menggunakan penangkapan pastor
sebagai dalih," kata Mehmet Kaya, seorang warga kota Adana, mengacu
pada pertikaian diplomatik yang sedang berlangsung atas nasib misionaris
Injil Amerika, Andrew Brunson.
Pastor Brunson dituduh menjalin hubungan dengan kelompok pimpinan Fethullah Gulen, ulama Turki yang tinggal di pengasingan di AS.
"AS berada di belakang upaya kudeta pada 15 Juli (2016). Mereka tidak ingin negara-negara lain untuk berkembang; satu-satunya tujuan mereka adalah untuk menempatkan negara-negara lain dalam posisi ketergantungan pada Washington. Keputusan Turki untuk membeli S-400 (sistem rudal ) dari Rusia telah membuang keseimbangan AS, karena mereka ingin menguasai seluruh dunia," kata Kaya, seperti dikutip Sputnik, Rabu (22/8/2018).
Menurut Kaya, AS menaburkan perpecahan dan kehancuran di mana-mana."(Washington) memasuki Suriah, Irak, Tunisia dan Libya, dan wilayah-wilayah ini telah direduksi menjadi reruntuhan," kata warga Turki itu.
"Di Suriah, orang-orang dulu hidup dalam damai dan persatuan, tetapi ketika AS datang, pembantaian dimulai, saudara lelaki berpaling, dan kekacauan meletus."
Abuzer Tuncer yang diwawancarai Sputnik, menyatalam bahwa Presiden AS Donald Trump "sudah gila" ketika dia telah memilih Turki sebagai sasarannya.
"AS melancarkan perang melawan Turki dan seluruh ekonomi dunia. Mereka tidak ingin Turki berkembang dan makmur. Bahkan, mereka adalah musuh utama kami. AS tidak memberi kami senjata yang kami beli dari mereka untuk uang kami sendiri, tetapi pada saat yang sama menyuplai senjata kepada musuh kami, unit pertahanan diri Kurdi. Selain itu, mereka menentang pembelian S-400 (sistem rudal) dari Rusia," ujar Tuncer, mengutip skandal mengenai penundaan pengadaan F-35 oleh Turki.
Menurut Mehmet Erdem, seorang penduduk Adana, ada kebutuhan untuk membentuk front persatuan aktivis, partai politik, dan pergerakan wilayah untuk menutup basis Incirlik.
Pastor Brunson dituduh menjalin hubungan dengan kelompok pimpinan Fethullah Gulen, ulama Turki yang tinggal di pengasingan di AS.
"AS berada di belakang upaya kudeta pada 15 Juli (2016). Mereka tidak ingin negara-negara lain untuk berkembang; satu-satunya tujuan mereka adalah untuk menempatkan negara-negara lain dalam posisi ketergantungan pada Washington. Keputusan Turki untuk membeli S-400 (sistem rudal ) dari Rusia telah membuang keseimbangan AS, karena mereka ingin menguasai seluruh dunia," kata Kaya, seperti dikutip Sputnik, Rabu (22/8/2018).
Menurut Kaya, AS menaburkan perpecahan dan kehancuran di mana-mana."(Washington) memasuki Suriah, Irak, Tunisia dan Libya, dan wilayah-wilayah ini telah direduksi menjadi reruntuhan," kata warga Turki itu.
"Di Suriah, orang-orang dulu hidup dalam damai dan persatuan, tetapi ketika AS datang, pembantaian dimulai, saudara lelaki berpaling, dan kekacauan meletus."
Abuzer Tuncer yang diwawancarai Sputnik, menyatalam bahwa Presiden AS Donald Trump "sudah gila" ketika dia telah memilih Turki sebagai sasarannya.
"AS melancarkan perang melawan Turki dan seluruh ekonomi dunia. Mereka tidak ingin Turki berkembang dan makmur. Bahkan, mereka adalah musuh utama kami. AS tidak memberi kami senjata yang kami beli dari mereka untuk uang kami sendiri, tetapi pada saat yang sama menyuplai senjata kepada musuh kami, unit pertahanan diri Kurdi. Selain itu, mereka menentang pembelian S-400 (sistem rudal) dari Rusia," ujar Tuncer, mengutip skandal mengenai penundaan pengadaan F-35 oleh Turki.
Menurut Mehmet Erdem, seorang penduduk Adana, ada kebutuhan untuk membentuk front persatuan aktivis, partai politik, dan pergerakan wilayah untuk menutup basis Incirlik.
Warga Turki, Mehmet Celik dan Neziyet Sermin, ingat bahwa pangkalan itu telah menjadi pijakan utama dari komplotan kudeta militer Turki pada Juli 2016.
Selama percobaan kudeta 15 Juli 2016, sebuah tanker udara yang membawa bahan bakar untuk F-16 yang digunakan oleh komplotan militer turun ke darat di Pangkalan Udara Incirlik. Ini adalah pertama kalinya, ketika pangkalan itu telah menjadi rebutan antara Ankara dan Washington dan memicu protes besar-besaran di kawasan itu.
"Pangkalan Incirlik adalah sarang kejahatan," kata Celik, menekankan bahwa personel militer AS harus meninggalkan pangkalan udara itu.
Dia menekankan bahwa tidak hanya Turki yang menjadi mangsa tarif dan sanksi sanksi Washington, tetapi juga Rusia, China dan Iran. Selain itu, langkah-langkah AS terhadap Turki dan Iran akhirnya menjadi bumerang pada perusahaan-perusahaan Eropa.
Menurut Celik, apa yang dilakukan Washington sama dengan "bandit internasional."
Namun, lanjut dia, pada akhirnya AS akan mengisolasi diri. "AS sedang mencoba, melalui dolar, untuk memaksakan tekanan pada ekonomi negara lain, tetapi pada akhirnya akan kalah dalam perang ini." katanya.
Sermin, warga Turki yang tinggal di Incirlik, percaya bahwa negaranya akan membangun hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga, seperti Rusia, China, Iran dan lain-lain, tetapi tidak akan pernah menjadi negara klien Amerika.
Sementara itu, para politisi di kawasan itu juga menyuarakan protes terhadap kehadiran militer AS di Turki. "Kami tidak ingin militer negara manapun untuk hadir di wilayah Turki," kata Selver Kaplan, ketua cabang regional partai sayap kiri non-parlemen Vatan di Adana.
"Militer AS harus meninggalkan markas Incirlik; 95 persen penduduk Turki menentang kehadiran orang Amerika di Incirlik. Pangkalan militer harus diserahkan kepada militer Turki. Selain itu, Turki harus mundur dari NATO."
Sevil Araci, ketua cabang regional Partai Buruh (EMEP) di Adana, berpendapat bahwa Incirlik dan semua pangkalan Amerika lainnya yang terletak di wilayah ini diarahkan terhadap penduduk setempat.
"Pangkalan Incirlik tidak melindungi Turki, sebaliknya, itu menimbulkan ancaman serius bagi Turki. Jadi, kami meminta pangkalan ini harus ditutup. Kami telah lama berjuang untuk itu," kata Araci.
Pangkalan Udara Incirlik adalah rumah dari Air Base Wing ke-39 Angkatan Udara AS. Pangkalan ini digunakan pasukan AS untuk operasi militer terhadap ISIS di Timur Tengah.
Pangkalan Incirlik dibangun pada awal tahun 1950-an. Pada 1954, Staf Umum Turki dan Angkatan Udara AS menandatangani perjanjian penggunaan bersama untuk pangkalan tersebut.
Credit sindonews.com
AS Bela Serangan Udara Mematikan Israel di Suriah
YERUSALEM
- Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), John Bolton,
membela serangan udara mematikan Israel di Suriah. Bolton menggambarkan
hal itu sebagai tindakan membela diri.
Pada konferensi pers di Yerusalem sebelum mengakhiri perjalanannya di Israel, Bolton mengatakan serangan Israel terhadap rudal yang disediakan Iran di tetangga utara Israel adalah pembelaan diri yang sah.
"Amerika Serikat berencana untuk melakukan hal-hal lain untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran, di luar sanksi ekonomi yang baru dipaksakan," tambahnya seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (22/8/2018).
Sementara itu, pejabat AS itu mengungkapkan akan berdiskusi dengan para pejabat Rusia di Jenewa pada Kamis mengenai kemungkinan upaya bersama untuk memaksa pasukan Iran mundur dari Suriah.
Pada konferensi pers di Yerusalem sebelum mengakhiri perjalanannya di Israel, Bolton mengatakan serangan Israel terhadap rudal yang disediakan Iran di tetangga utara Israel adalah pembelaan diri yang sah.
"Amerika Serikat berencana untuk melakukan hal-hal lain untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran, di luar sanksi ekonomi yang baru dipaksakan," tambahnya seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (22/8/2018).
Sementara itu, pejabat AS itu mengungkapkan akan berdiskusi dengan para pejabat Rusia di Jenewa pada Kamis mengenai kemungkinan upaya bersama untuk memaksa pasukan Iran mundur dari Suriah.
"Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dia akan senang melihat pasukan Iran kembali ke Iran," kata Bolton.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah melobi para pemimpin di Amerika Serikat dan Eropa untuk menentang upaya Iran membangun basis militer di Suriah.
Pejabat senior AS hawkish itu tiba di Israel pada hari Minggu, di mana dia bertemu dengan Netanyahu, Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman, dan pejabat keamanan lainnya terutama atas masalah terkait Iran.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah melobi para pemimpin di Amerika Serikat dan Eropa untuk menentang upaya Iran membangun basis militer di Suriah.
Pejabat senior AS hawkish itu tiba di Israel pada hari Minggu, di mana dia bertemu dengan Netanyahu, Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman, dan pejabat keamanan lainnya terutama atas masalah terkait Iran.
Credit sindonews.com
Palestina kecam Trump karena sarankan cabut Jerusalem dari pembicaraan perdamaian
Seorang pria membentuk siluet saat
meniupkan Shofar, tanduk biri-biri, dengan latar belakang Masjidil Aqsa
(kanan) yang berlokasi di kota tua Jerusalem yang dikenal dengan Baitul
Maqdis, Minggu (10/12/2017). (REUTERS/Ammar Awad )
Ramallah, Palestina (CB - Organisasi Pembebasan Palestina
(PLO) dan Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) pada Rabu mengecam Presiden
AS Donald Trump karena menyarankan pencabutan masalah Jerusalem dari
pembicaraan perdamaian Timur Tengah.
Ahmad Tamimi, anggota Komite Eksekutif PLO, mengatakan di dalam siaran pers bahwa pernyataan Presiden Trump mengenai pencabutan masalah Jerusalem dari perundingan Palestina-Israel tak berguna.
"Pernyataan Trump menyampaikan kebijakan AS, yang bias, dan berlanjutnya ilusi AS, yang meliputi pengesahan perdamaian baru `Kesepakatan Abad ini` tanpa Jerusalem sebagai Ibu Kota Negara Palestina," kata Ahmad Tamimi, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.
"Trump takkan bisa menghilangkan masalah Jerusalem dari hati rakyat Palestina, Arab dan umat Muslim," kata pejabat senior PLO itu.
Para pemimpin Palestina telah berulangkali mengumumkan penolakan tegas mereka bagi setiap rencana perdamaian Timur Tengah AS yang mengeluarkan Jerusalem, masalah pengungsi dan permukiman Yahudi.
"Kami telah mengeluarkan masalah Jerusalem dari meja perundingan," kata Trump dalam pidato di Virginia pada Selasa.
"Selama perundingan, Israel akan membayar harga yang jauh lebih besar sebab Israel telah mengambil hadiah yang sangat berharga," kata Trump. Ia merujuk kepada pengakuannya atas Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada Desember lalu.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas belum lama mengkonfirmasi bahwa pihak Palestina takkan mengadakan pembicaraan dengan Pemerintah Trump atau menerima baik AS sebagai penengah perdamaian sebelum Washington mundur dari keputusannya mengenai Jerusalem.
Sementara itu, Sabu Abu Zuhri, Juru Bicara HAMAS di Jalur Gaza, menyebut keputusan Trump untuk menghilangkan Jerusalem dari pembicaraan Palestina-Israel sangat berbahaya.
"Mesti ada tanggapan tegas dan keras Palestina seperti mencabut pengakuan buat Israel, membatalkan kemitraan keamanan dan memutuskan semua kontak dan hubungan dengan Pemerintah AS," kata Abu Zuhri di dalam pernyataan yang dikirim melalui surel.
Ahmad Tamimi, anggota Komite Eksekutif PLO, mengatakan di dalam siaran pers bahwa pernyataan Presiden Trump mengenai pencabutan masalah Jerusalem dari perundingan Palestina-Israel tak berguna.
"Pernyataan Trump menyampaikan kebijakan AS, yang bias, dan berlanjutnya ilusi AS, yang meliputi pengesahan perdamaian baru `Kesepakatan Abad ini` tanpa Jerusalem sebagai Ibu Kota Negara Palestina," kata Ahmad Tamimi, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.
"Trump takkan bisa menghilangkan masalah Jerusalem dari hati rakyat Palestina, Arab dan umat Muslim," kata pejabat senior PLO itu.
Para pemimpin Palestina telah berulangkali mengumumkan penolakan tegas mereka bagi setiap rencana perdamaian Timur Tengah AS yang mengeluarkan Jerusalem, masalah pengungsi dan permukiman Yahudi.
"Kami telah mengeluarkan masalah Jerusalem dari meja perundingan," kata Trump dalam pidato di Virginia pada Selasa.
"Selama perundingan, Israel akan membayar harga yang jauh lebih besar sebab Israel telah mengambil hadiah yang sangat berharga," kata Trump. Ia merujuk kepada pengakuannya atas Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada Desember lalu.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas belum lama mengkonfirmasi bahwa pihak Palestina takkan mengadakan pembicaraan dengan Pemerintah Trump atau menerima baik AS sebagai penengah perdamaian sebelum Washington mundur dari keputusannya mengenai Jerusalem.
Sementara itu, Sabu Abu Zuhri, Juru Bicara HAMAS di Jalur Gaza, menyebut keputusan Trump untuk menghilangkan Jerusalem dari pembicaraan Palestina-Israel sangat berbahaya.
"Mesti ada tanggapan tegas dan keras Palestina seperti mencabut pengakuan buat Israel, membatalkan kemitraan keamanan dan memutuskan semua kontak dan hubungan dengan Pemerintah AS," kata Abu Zuhri di dalam pernyataan yang dikirim melalui surel.
Credit antaranews.com
AS Bantah akan Akui Dataran Tinggi Golan Wilayah Israel
Tentara Israel berlatih di wilayah Dataran
Tinggi Golan yang direbut pada 1967 dan diupayakan diakui internasional
sebagai bagian wilayah Israel. (Reuters/Baz Ratner)
Israel merebut sebagian besar wilayah Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam perang pada tahun 1967 dan berupaya mendapatkan agar diakui internasional sebagai bagian dari wilayah negara itu.
Pada Mei lalu, seorang pejabat senior Israel mengatakan AS akan mengakuinya dalam beberapa bulan mendatang.
Namun, klaim ini dibantah oleh John Bolton yang merupakan penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat.
"Saya mendengar ide itu diajukan tetapi tidak ada pembicaraan terkait masalah itu, belum ada keputusan dari pemerintah AS," kata Bolton kepada kantor berita Reuters, di Yerusalem, Selasa (21/8).
Palestina berusaha menjadikan wilayah lain di Dataran Tinggi Golan yaitu Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur sebagai bagian dari wilayah negara baru Palestina. Langkah Palestina ini diajukan dalam perundingan pendirian dua negara, Palestina dan Isarel, yang didukung AS namun terhenti sejak 2014.
Pemerintah Trump mencoba menghidupkan kembali jalur diplomasi ini namun ditanggapi dengan dingin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas sejak AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember lalu.
Washington juga mengisyaratkan kemungkinan mengakomodir pemukiman Yahudi di Tepi Barat dengan menghapus istilah "pendudukan" dalam sebagian dokumen AS terkait wilayah itu.
Sementara sebagian besar negara adidaya di dunia menganggap pemukiman Yahudi tersebut ilegal.
Ketika ditanya apakah pemerintah Trump memandang negara Palestina merupakan masa depan untuk memecahkan konflik di Timur Tengah, Bolton bersikap hati-hati.
"Menurut saya sudah menjadi pandangan AS sejak lama bahwa pada akhirnya Israel dan Palestina harus sepakat soal ini," ujarnya. "Tidak ada pihak yang akan berdamai tanpa itu."
Terkait kemungkinan perundingan damai dengan Abbas bisa dimulai kembali, Bolton mengatakan "itu tergantung pada dia."
Palestina
ingin agar Jalur Gaza yang berada di dataran tinggi Golan menjadi
bagian negara Palestina bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
(Reuters/Mohammed Salem)
|
"UNWRA adalah mekanisme yang gagal. badan ini melanggar hukum internasional terkait status pengungsi. Program UNWRA adalah satu-satunya dalam sejarah yang dibuat berdasarkan asumsi bahwa status pengungsi bisa diturunkan, dan saya pikir sudah pada tempatnya kami mengurangi pendanaan," kata Bolton.
UNWRA dan Palestina telah memperingatkan bahwa pemotongan dana bisa mempersulit warga di Gaza, satu kantung wilayah yang diblokade oleh Israel dan Mesir agar Hamas terisolasi.
Presiden Abbas yang merupakan pesaing Hamas juga membatasi pendanaan di Jalur Gaza.
Bolton berupaya menyerahkan tanggung jawab atas kesulitan di Gaza kepada Hamas, dan dia mempertanyakan hubungan antara anggaran UNWRA dengan kesejahtaraan warga Palestina.
"Sebagian besar pengeluaran UNWRA adalah untuk mendokumentasikan stasus pengungsi warga Palestina, menurut saya ini satu kesalahan. Menurut saya ini kesalahan dari kaca mata kemanusiaan...mendokumentasikan status yang tidak secara alami terjadi," ujarnya.
"Menurut saya yang kami inginkan adalah warga Palestina bisa mendapatkan pekerjaan yang produktif," ujar Bolton yang senada dengan himbauan Palestina dan Israel agar ada perbaikan ekonomi di Tepi Barat dan Gaza.
"Tanpa perekonomian yang berfungsi, tidak akan tercipta stabiltias sosial dan politik," tambahnya.
Credit cnnindonesia.com
Ahli Militer: Jet Tempur Terbaru Iran Sebenarnya F-5 AS yang Usang
WASHINGTON
- Iran telah memperkenalkan pesawat jet tempur terbarunya buatan dalam
negeri, Kowsar, pada Selasa lalu. Namun, para ahli militer mengatakan,
pesawat tempur yang diklaim canggih oleh Teheran itu sebenarnya adalah
Northrop F-5F yang dibuat Amerika Serikat (AS) pada awal tahun 1970-an.
Dalam peluncurannya, Presiden Iran Hassan Rouhani duduk di kokpit jet tempur Kowsar pada 21 Agustus 2018 lalu. Setelah diklaim produk dalam negeri Iran, para ahli militer mempertanyakan kebenaran dari klaim tersebut.
Media Teheran dalam laporannya mengatakan, Kowsar merupakan jet tempur generasi keempat yang telah dirancang dan diproduksi sendiri oleh para ahli militer Iran.
Dalam peluncurannya, Presiden Iran Hassan Rouhani duduk di kokpit jet tempur Kowsar pada 21 Agustus 2018 lalu. Setelah diklaim produk dalam negeri Iran, para ahli militer mempertanyakan kebenaran dari klaim tersebut.
Media Teheran dalam laporannya mengatakan, Kowsar merupakan jet tempur generasi keempat yang telah dirancang dan diproduksi sendiri oleh para ahli militer Iran.
Para
ahli militer dan penerbangan internasional meragukan jika Kowsar
merupakan teknologi asli Iran. Mereka meyakini, Kowsar adalah jet F-5F
buatan AS yang sudah usang. Terlebih, pernah membeli F-5 dari Amerika
pada tahun 1974, lima tahun sebelum Revolusi Islam Iran pecah.
Joseph Dempsey, seorang peneliti yang juga analisis militer dan pertahanan di International Institute for Strategic Studies (IISS), mengilustrasikan perbandingan Kowsar dengan F-5 yang dia bagikan di Twitter.
"Kowsar, jet tempur pribumi Iran, prototipe 3-7400 (2018). Northrop F-5F Tiger II, prototipe 00889 (1974)," tulis Dempsey
via akun @JosephHDempsey dalam mengilustrasikan gambar perbandingan tersebut, yang dikutip Kamis (23/8/2018).
Berbicara kepada CNBC melalui telepon hari Rabu, rekan Dempsey untuk kedirgantaraan militer di IISS, Douglas Barrie, setuju bahwa pesawat yang diresmikan oleh Iran tampaknya adalah F-5 dengan dua tempat duduk.
Barrie mengatakan gagasan bahwa pesawat itu adalah ciptaan pribumi harus direspons dengan "cubitan garam besar-besaran". Hanya saja, dia menduga ada unsur kebenaran untuk pembuatan beberapa fitur baru dalam pesawat tempur tersebut.
"Orang-orang Iran mungkin memiliki kapasitas industri untuk setidaknya membuat rakitan untuk pesawat ini. Mereka jelas telah mampu membuat potongan-potongan untuk hal-hal ini," katanya.
Menurut Barrie, insinyur Iran mungkin juga telah meningkatkan sistem kontrol elektronik pesawat, tetapi itu akan sulit terbukti mengingat bahwa spesifikasi asli berasal dari sejak dulu seperti era tahun 1960-an.
John Sneller, kepala penerbangan di konsultan pertahanan Jane IHS Markit, juga mengidentifikasi pesawat itu sebagai F-5F dengan dua tempat duduk. Berbicara kepada CNBC melalui telepon hari Rabu, Sneller mengatakan bahwa pesawat yang diperlihatkan dalam gambar yang dirilis oleh Iran memiliki elemen desain yang jelas dari pesawat buatan AS.
Joseph Dempsey, seorang peneliti yang juga analisis militer dan pertahanan di International Institute for Strategic Studies (IISS), mengilustrasikan perbandingan Kowsar dengan F-5 yang dia bagikan di Twitter.
"Kowsar, jet tempur pribumi Iran, prototipe 3-7400 (2018). Northrop F-5F Tiger II, prototipe 00889 (1974)," tulis Dempsey
via akun @JosephHDempsey dalam mengilustrasikan gambar perbandingan tersebut, yang dikutip Kamis (23/8/2018).
Berbicara kepada CNBC melalui telepon hari Rabu, rekan Dempsey untuk kedirgantaraan militer di IISS, Douglas Barrie, setuju bahwa pesawat yang diresmikan oleh Iran tampaknya adalah F-5 dengan dua tempat duduk.
Barrie mengatakan gagasan bahwa pesawat itu adalah ciptaan pribumi harus direspons dengan "cubitan garam besar-besaran". Hanya saja, dia menduga ada unsur kebenaran untuk pembuatan beberapa fitur baru dalam pesawat tempur tersebut.
"Orang-orang Iran mungkin memiliki kapasitas industri untuk setidaknya membuat rakitan untuk pesawat ini. Mereka jelas telah mampu membuat potongan-potongan untuk hal-hal ini," katanya.
Menurut Barrie, insinyur Iran mungkin juga telah meningkatkan sistem kontrol elektronik pesawat, tetapi itu akan sulit terbukti mengingat bahwa spesifikasi asli berasal dari sejak dulu seperti era tahun 1960-an.
John Sneller, kepala penerbangan di konsultan pertahanan Jane IHS Markit, juga mengidentifikasi pesawat itu sebagai F-5F dengan dua tempat duduk. Berbicara kepada CNBC melalui telepon hari Rabu, Sneller mengatakan bahwa pesawat yang diperlihatkan dalam gambar yang dirilis oleh Iran memiliki elemen desain yang jelas dari pesawat buatan AS.
Credit sindonews.com
Israel Ledek Jet Tempur Buatan Iran, Disebut Jiplak F-5 AS
TEL AVIV
- Israel meledek pesawat jet tempur terbaru Iran, Kowsar, yang diklaim
Teheran sebagai pesawat tempur canggih generasi keempat produksi dalam
negeri. Menurut Tel Aviv, pesawat yang dipamerkan Teheran itu jiplakan
pesawat F-5 Amerika Serikat (AS) yang telah usang.
Para analis sebelumnya menilai ada kesamaan antara pesawat Kowsar dan jet tempur F-5, yang dibuat oleh Northrop-Grumman pada 1950-an.
"Rezim Iran memperkenalkan pesawat Kowsar dan mengklaim bahwa itu adalah jet tempur Iran pertama 100 persen buatan lokal," kata Ofir Gendelman, juru bicara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
"Ini dibanggakan tentang kemampuan ofensifnya. Tapi saya segera memperhatikan bahwa ini adalah pesawat tempur Amerika yang sangat tua (dibuat pada tahun 1950-an). Ini dari kelas jet F-5 yang belum digunakan selama beberapa dekade," lanjut Gendelmen, yang menuliskan komentar dalam bahasa Arab di Twitter via akun @ofirgendelman.
Para analis sebelumnya menilai ada kesamaan antara pesawat Kowsar dan jet tempur F-5, yang dibuat oleh Northrop-Grumman pada 1950-an.
"Rezim Iran memperkenalkan pesawat Kowsar dan mengklaim bahwa itu adalah jet tempur Iran pertama 100 persen buatan lokal," kata Ofir Gendelman, juru bicara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
"Ini dibanggakan tentang kemampuan ofensifnya. Tapi saya segera memperhatikan bahwa ini adalah pesawat tempur Amerika yang sangat tua (dibuat pada tahun 1950-an). Ini dari kelas jet F-5 yang belum digunakan selama beberapa dekade," lanjut Gendelmen, yang menuliskan komentar dalam bahasa Arab di Twitter via akun @ofirgendelman.
F-5
AS dijual ke Iran pada tahun 1960 dan pertama kali memasuki operasi di
Angkatan Udara Iran pada tahun 1965. Di Barat, jet-jet tempuur F-5
sebagian besar digunakan untuk tujuan pelatihan.
Pada tahun 2013, Israel pernah meledek Iran ketika meluncurkan jet tempur domestiknya, Qaher F-313, yang dianggap pesawat palsu. Ledekan itu diperkuat dengan penilaian para ahli Barat yang menduga pesawat itu merupakan pesawat plastik yang terlalu kecil untuk terbang.
Seperti diberitakan sebelumnya, Iran memperkenalkan pesawat Kowsar yang diklaim sebagai jet tempur generasi keempat dalam sebuah pameran pertahanan di Teheran pada hari Selasa. Menurut kantor berita Tasnim, jet tempur Kowsar dilengkapi sistem avionik canggih dan radar multi-fungsi.
Media Teheran itu juga membanggakan Kowsar sebagai pesawat yang 100 persen buatan dalam negeri.
Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan langkah Teheran memperkenalkan jet tempur baru itu sebagai "reaksi alami terhadap krisis ekonomi".
"Orang-orang Iran merasa sangat tertekan oleh sanksi AS yang berlanjut dan sebagai reaksi mereka keluar dengan hal-hal ini, tetapi kami juga tidak boleh mengabaikannya," kata Lieberman kepada wartawan, seperti dikutip Times of Israel, Rabu (22/8/2018).
Pada tahun 2013, Israel pernah meledek Iran ketika meluncurkan jet tempur domestiknya, Qaher F-313, yang dianggap pesawat palsu. Ledekan itu diperkuat dengan penilaian para ahli Barat yang menduga pesawat itu merupakan pesawat plastik yang terlalu kecil untuk terbang.
Seperti diberitakan sebelumnya, Iran memperkenalkan pesawat Kowsar yang diklaim sebagai jet tempur generasi keempat dalam sebuah pameran pertahanan di Teheran pada hari Selasa. Menurut kantor berita Tasnim, jet tempur Kowsar dilengkapi sistem avionik canggih dan radar multi-fungsi.
Media Teheran itu juga membanggakan Kowsar sebagai pesawat yang 100 persen buatan dalam negeri.
Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan langkah Teheran memperkenalkan jet tempur baru itu sebagai "reaksi alami terhadap krisis ekonomi".
"Orang-orang Iran merasa sangat tertekan oleh sanksi AS yang berlanjut dan sebagai reaksi mereka keluar dengan hal-hal ini, tetapi kami juga tidak boleh mengabaikannya," kata Lieberman kepada wartawan, seperti dikutip Times of Israel, Rabu (22/8/2018).
Credit sindonews.com
Iran akan perkuat militernya
Presiden Iran Hassan Rouhani, (Bozoglu/Pool via Reuters)
London (CB)- Iran menyatakan akan memperkuat militernya
sekaligus memamerkan pesawat tempur barunya di tengah hubungan yang
terus memanas dengan Amerika Serikat dan seteru regional.
Presiden Iran Hassan Rouhani, Selasa, mengatakan bahwa kekuatan militer adalah faktor yang dapat mencegah Washington menyerang Tehran.
Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump telah menjadi negara yang terkucil dari dunia internasional, katanya, demikian Reuters melaporkan.
"Kami harus siap bertempur dengan kekuatan asing yang ingin menjajah wilayah dan sumber daya alam kami," kata Rouhani dalam pidato yang disiarkan langsung televisi menjelang Hari Industri Pertahanan Nasional yang jatuh pada Rabu.
"Kenapa Amerika Serikat tidak menyerang kami? Jawabnya, karena kekuatan kita sendiri, mereka tahu konsekuensinya," kata Rouhani.
Pada pekan lalu, pemimpin agung Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan bahwa Amerika Serikat lebih memilih untuk menghindari konfrontasi bersenjata dengan Teheran karena kekuatan besar militer Iran.
Khamenei sudah menolak tawaran perundingan langsung dengan Trump untuk kesepakatan nuklir baru.
Hubungan antara Washington dan Teheran semakin memburuk pada Mei lalu saat Trump memutuskan untuk secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir internasional yang bertujuan untuk membatasi program pengembangan nuklir dari Iran.
Trump menyebut perjanjian yang ditandatangani pada 2015 itu sebagai perjanjian cacat karena tidak memasukkan program rudal Iran maupun keterlibatan mereka dalam konflik di Suriah dan Yaman.
Tidak lama setelah menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015, Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi ekonomi untuk Iran.
Rouhani menyamakan sanksi terhadap Iran itu dengan perang dagang yang tengah berlangsung antara Washington dengan China, Turki, dan sejumlah negara Eropa.
"Bukan hanya kami yang kehilangan kepercayaan dengan Amerika. Hari ini, bahkan Eropa dan China sudah tidak percaya lagi pada mereka, juga dengan sekutu dekat seperti Kanada," kata Rouhani.
Rouhani juga menghadiri peluncuran pesawat tempur baru bernama Kowsar, yang disebut "100 persen buatan lokal" dan mampu menembakkan berbagai macam senjata.
Meski demikian, sejumlah pakar militer menyebut jet baru itu sebagai tiruan dari pesawat tempur F-5 yang pertama kali dibuat di Amerika Serikat pada 1960an.
"Bentuk badan pesawat Kowsar persis dengan F-5. Meski ini dibuat di dalam negeri, bentuknya sama sekali asing," kata Justin Bronk, peneliti bidang teknologi kedirgantaraan di lembaga Royal United Services Institute bagian ilmu militer.
"Kawsar adalah pesawat yang kecil dan ringan dengan mesin kecil dan berkapasitas bahan bakar rendah sehingga membatasi jarak jangkaunya," katanya.
Kekuatan udara Iran selama ini memang terbatas dengan belasan pesawat tempur dari Rusia dan buatan Amerika Serikat yang dibeli sebelum Revolusi 1979 pecah.
Presiden Iran Hassan Rouhani, Selasa, mengatakan bahwa kekuatan militer adalah faktor yang dapat mencegah Washington menyerang Tehran.
Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump telah menjadi negara yang terkucil dari dunia internasional, katanya, demikian Reuters melaporkan.
"Kami harus siap bertempur dengan kekuatan asing yang ingin menjajah wilayah dan sumber daya alam kami," kata Rouhani dalam pidato yang disiarkan langsung televisi menjelang Hari Industri Pertahanan Nasional yang jatuh pada Rabu.
"Kenapa Amerika Serikat tidak menyerang kami? Jawabnya, karena kekuatan kita sendiri, mereka tahu konsekuensinya," kata Rouhani.
Pada pekan lalu, pemimpin agung Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan bahwa Amerika Serikat lebih memilih untuk menghindari konfrontasi bersenjata dengan Teheran karena kekuatan besar militer Iran.
Khamenei sudah menolak tawaran perundingan langsung dengan Trump untuk kesepakatan nuklir baru.
Hubungan antara Washington dan Teheran semakin memburuk pada Mei lalu saat Trump memutuskan untuk secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir internasional yang bertujuan untuk membatasi program pengembangan nuklir dari Iran.
Trump menyebut perjanjian yang ditandatangani pada 2015 itu sebagai perjanjian cacat karena tidak memasukkan program rudal Iran maupun keterlibatan mereka dalam konflik di Suriah dan Yaman.
Tidak lama setelah menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015, Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi ekonomi untuk Iran.
Rouhani menyamakan sanksi terhadap Iran itu dengan perang dagang yang tengah berlangsung antara Washington dengan China, Turki, dan sejumlah negara Eropa.
"Bukan hanya kami yang kehilangan kepercayaan dengan Amerika. Hari ini, bahkan Eropa dan China sudah tidak percaya lagi pada mereka, juga dengan sekutu dekat seperti Kanada," kata Rouhani.
Rouhani juga menghadiri peluncuran pesawat tempur baru bernama Kowsar, yang disebut "100 persen buatan lokal" dan mampu menembakkan berbagai macam senjata.
Meski demikian, sejumlah pakar militer menyebut jet baru itu sebagai tiruan dari pesawat tempur F-5 yang pertama kali dibuat di Amerika Serikat pada 1960an.
"Bentuk badan pesawat Kowsar persis dengan F-5. Meski ini dibuat di dalam negeri, bentuknya sama sekali asing," kata Justin Bronk, peneliti bidang teknologi kedirgantaraan di lembaga Royal United Services Institute bagian ilmu militer.
"Kawsar adalah pesawat yang kecil dan ringan dengan mesin kecil dan berkapasitas bahan bakar rendah sehingga membatasi jarak jangkaunya," katanya.
Kekuatan udara Iran selama ini memang terbatas dengan belasan pesawat tempur dari Rusia dan buatan Amerika Serikat yang dibeli sebelum Revolusi 1979 pecah.
Credit antaranews.com
Iran Perkenalkan Jet Tempur Baru
TEHERAN
- Media pemerintah melaporkan Iran meluncurkan jet tempur baru, Selasa
(21/8/2018). Peluncuran pesawat tempur baru ini dilakukan di tengah
meningkatnya ketegangan antara Teheran dan rival regional atas koflik di
Timur Tengah.
Kantor berita Tasnim, seperti dikutip Reuters, melaporkan jet tempur yang disebut Kowsar itu sepenuhnya buatan dalam negeri. Burung besi ini mampu membawa berbagai senjata, dan akan digunakan untuk misi dukungan udara jarak pendek.
Televisi negara menunjukkan gambar-gambar langsung dari sebuah upacara di Teheran di mana jet tempur terbang itu di hadapan Presiden Hassan Rouhani, sehari sebelum Hari Industri Pertahanan Nasional.
Iran telah mengirim senjata dan ribuan tentara ke Suriah untuk mendukung Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara tujuh tahun di negara itu. Namun, karena kurangnya kekuatan udara yang kuat Iran meminta Rusia untuk menyediakan kekuatan udara.
Kantor berita Tasnim, seperti dikutip Reuters, melaporkan jet tempur yang disebut Kowsar itu sepenuhnya buatan dalam negeri. Burung besi ini mampu membawa berbagai senjata, dan akan digunakan untuk misi dukungan udara jarak pendek.
Televisi negara menunjukkan gambar-gambar langsung dari sebuah upacara di Teheran di mana jet tempur terbang itu di hadapan Presiden Hassan Rouhani, sehari sebelum Hari Industri Pertahanan Nasional.
Iran telah mengirim senjata dan ribuan tentara ke Suriah untuk mendukung Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara tujuh tahun di negara itu. Namun, karena kurangnya kekuatan udara yang kuat Iran meminta Rusia untuk menyediakan kekuatan udara.
Angkatan
udara Iran telah terbatas pada beberapa lusin pesawat tempur model
Rusia atau pesawat tua produksi Amerika Serikat (AS) yang diperoleh
sebelum revolusi Iran 1979.
Iran pada 2013 meluncurkan apa yang dikatakannya sebagai jet tempur baru yang di produksi di dalam negeri, yang disebut Qaher 313. Namun beberapa ahli meragukan kelangsungan hidup pesawat tersebut saat itu.
Iran telah mengembangkan industri senjata domestik besar dalam menghadapi sanksi internasional dan embargo yang telah melarangnya mengimpor banyak senjata.
Iran pada 2013 meluncurkan apa yang dikatakannya sebagai jet tempur baru yang di produksi di dalam negeri, yang disebut Qaher 313. Namun beberapa ahli meragukan kelangsungan hidup pesawat tersebut saat itu.
Iran telah mengembangkan industri senjata domestik besar dalam menghadapi sanksi internasional dan embargo yang telah melarangnya mengimpor banyak senjata.
Credit sindonews.com
Bahrain berhenti keluarkan visa bagi WN Qatar
Bendera Bahrain. (Wikimedia Commons)
Dubai CB - Kementerian Dalam Negeri Bahrain, Selasa,
menyatakan pihaknya akan berhenti mengeluarkan visa baru bagi para warga
negara Qatar.
Langkah itu merupakan peningkatan tindakan terhadap Qatar di tengah perselisihan diplomatik yang sudah berlangsung lebih dari setahun.
Pernyataan Kementerian Dalam Negeri Bahrain, yang dikutip dari Reuters, menyebutkan bahwa mahasiswa-mahasiswa Qatar yang sedang menempuh pendidikan di Bahrain dan para warga negara Qatar lainnya yang sudah mendapatkan visa tidak akan terkena dampak dari kebijakan baru tersebut.
Kementerian itu juga mengatakan langkah tersebut diambil sebagai tanggapan terhadap "tindakan bermusuhan" yang ditunjukkan pihak berwenang Qatar. Kementerian tidak menjelaskan lebih lanjut soal pernyataannya itu.
Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir pada Juni 2017 memutuskan hubungan diplomatik, transportasi dan perdagangan dengan Qatar.
Arab Saudi dan sekutunya itu menuduh Qatar mendanai terorisme. Doha membantah tudingan tersebut dan mengatakan boikot yang dilancarkan negara-negara itu merupakan upaya untuk mengekang dukungannya bagi reformasi.
Pada Oktober 2017, Bahrain mengatakan akan mengharuskan warga negara Qatar untuk memiliki visa sebagai langkah pengamanan jika ingin masuk ke negaranya.
Sementara itu, para warga enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) diperbolehkan untuk melakukan perjalanan di negara-negara GCC hanya dengan membawa kartu tanda penduduk.
Langkah itu merupakan peningkatan tindakan terhadap Qatar di tengah perselisihan diplomatik yang sudah berlangsung lebih dari setahun.
Pernyataan Kementerian Dalam Negeri Bahrain, yang dikutip dari Reuters, menyebutkan bahwa mahasiswa-mahasiswa Qatar yang sedang menempuh pendidikan di Bahrain dan para warga negara Qatar lainnya yang sudah mendapatkan visa tidak akan terkena dampak dari kebijakan baru tersebut.
Kementerian itu juga mengatakan langkah tersebut diambil sebagai tanggapan terhadap "tindakan bermusuhan" yang ditunjukkan pihak berwenang Qatar. Kementerian tidak menjelaskan lebih lanjut soal pernyataannya itu.
Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir pada Juni 2017 memutuskan hubungan diplomatik, transportasi dan perdagangan dengan Qatar.
Arab Saudi dan sekutunya itu menuduh Qatar mendanai terorisme. Doha membantah tudingan tersebut dan mengatakan boikot yang dilancarkan negara-negara itu merupakan upaya untuk mengekang dukungannya bagi reformasi.
Pada Oktober 2017, Bahrain mengatakan akan mengharuskan warga negara Qatar untuk memiliki visa sebagai langkah pengamanan jika ingin masuk ke negaranya.
Sementara itu, para warga enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) diperbolehkan untuk melakukan perjalanan di negara-negara GCC hanya dengan membawa kartu tanda penduduk.
Credit antaranews.com
Inggris minta Uni Eropa tambah sanksi bagi Rusia
Perdana Menteri Inggris Theresa May
disambut Perdana Menteri Belanda Mark Rutte sebelum pertemuan di Den
Haag, Belanda, Selasa (3/7/2018). (REUTERS/Piroschka van de Wouw)
London (CB - Inggris pada Selasa meminta Uni Eropa
menambah sanksi bagi Rusia, dan menegaskan bahwa negara-negara Barat
harus satu sikap bersama Amerika Serikat yang pada bulan ini menjatuhkan
sanksi ekonomi baru untuk Moskow.
Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuat dunia menjadi "tempat yang semakin berbahaya", dan karena itu Uni Eropa harus memperbesar tekanan kepada Kremlin agar patuh pada hukum internasional.
"Hari ini Kerajaan Inggris Britania Raya meminta para sekutu untuk melangkah lebih jauh dengan mendesak Uni Eropa menjatuhkan sanksi yang komprehensif bagi Rusia," kata Hunt dalam pidato di Washington.
"Kita harus satu sikap bersama Amerika Serikat," kata dia.
Pernyataan itu kemudian ditanggapi Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang mengatakan bahwa Inggris terlalu percaya diri dengan memaksakan politik luar negeri mereka terhadap Uni Eropa, demikian laporan kantor berita RIA.
Sementara itu, Uni Eropa mengaku belum menerima usul sanksi baru dari Inggris.
Inggris, Uni Eropa, dan Amerika Serikat menuding Rusia bertanggung jawab atas serangan gas saraf terhadap seorang mantan mata-mata Moskow di Salisbury pada awal tahun ini. Kremlin membantah tuduhan itu.
Insiden serangan itu membuat Washington menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap Moskow dan mengaku akan terus menambah hukuman sampai Rusia "memberi jaminan" tidak akan lagi menggunakan senjata kimia.
Sanksi baru Washington sempat memicu aksi jual di pasar finansial Rusia sehingga membuat biaya pinjam semakin besar.
Inggris sendiri baru akan secara resmi meninggalkan Uni Eropa pada Maret sehingga masih harus mengikuti mekanisme blok tersebut dalam menjatuhkan sanksi. Uni Eropa baru-baru ini sepakat untuk memperpanjang sanksi terhadap Rusia terkait aneksasi Krimea dari Ukraina.
Namun ikap negara-negara anggota Uni Eropa terbelah terkait dengan usul tambahan hukuman ekonomi atas insiden Salisbury.
Beberapa anggota seperti Polandia dan negara-negara Baltik mendukung kebijakan keras bagi Rusia. Namun di sisi seberang, Italia, Yunani, dan Austria lebih memilih langkah yang lebih lunak.
Saat ini Menteri Hunt, yang baru menjabat sebagai menteri luar negeri pada Juli lalu, berada di Washington untuk menemui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, sekaligus berpidato di depan Dewan Keamanan PBB pada Kamis
Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuat dunia menjadi "tempat yang semakin berbahaya", dan karena itu Uni Eropa harus memperbesar tekanan kepada Kremlin agar patuh pada hukum internasional.
"Hari ini Kerajaan Inggris Britania Raya meminta para sekutu untuk melangkah lebih jauh dengan mendesak Uni Eropa menjatuhkan sanksi yang komprehensif bagi Rusia," kata Hunt dalam pidato di Washington.
"Kita harus satu sikap bersama Amerika Serikat," kata dia.
Pernyataan itu kemudian ditanggapi Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang mengatakan bahwa Inggris terlalu percaya diri dengan memaksakan politik luar negeri mereka terhadap Uni Eropa, demikian laporan kantor berita RIA.
Sementara itu, Uni Eropa mengaku belum menerima usul sanksi baru dari Inggris.
Inggris, Uni Eropa, dan Amerika Serikat menuding Rusia bertanggung jawab atas serangan gas saraf terhadap seorang mantan mata-mata Moskow di Salisbury pada awal tahun ini. Kremlin membantah tuduhan itu.
Insiden serangan itu membuat Washington menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap Moskow dan mengaku akan terus menambah hukuman sampai Rusia "memberi jaminan" tidak akan lagi menggunakan senjata kimia.
Sanksi baru Washington sempat memicu aksi jual di pasar finansial Rusia sehingga membuat biaya pinjam semakin besar.
Inggris sendiri baru akan secara resmi meninggalkan Uni Eropa pada Maret sehingga masih harus mengikuti mekanisme blok tersebut dalam menjatuhkan sanksi. Uni Eropa baru-baru ini sepakat untuk memperpanjang sanksi terhadap Rusia terkait aneksasi Krimea dari Ukraina.
Namun ikap negara-negara anggota Uni Eropa terbelah terkait dengan usul tambahan hukuman ekonomi atas insiden Salisbury.
Beberapa anggota seperti Polandia dan negara-negara Baltik mendukung kebijakan keras bagi Rusia. Namun di sisi seberang, Italia, Yunani, dan Austria lebih memilih langkah yang lebih lunak.
Saat ini Menteri Hunt, yang baru menjabat sebagai menteri luar negeri pada Juli lalu, berada di Washington untuk menemui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, sekaligus berpidato di depan Dewan Keamanan PBB pada Kamis
Credit antaranews.com
Takut Dihabisi CIA, Duterte Ingin Buang Ponselnya
MANILA
- Presiden Filipina Rodrigo Duterte sedang berpikir untuk membuang
smartphonenya. Ia mengaku khawatir CIA terus menguping pembicaraannya
dan mungkin menggunakan informasi pribadinya untuk kemudian membunuhnya.
“Saya tahu, AS mendengarkan. Saya yakin itu CIA, itu juga yang akan membunuh saya,” kata Duterte di Kota Cebu, seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (22/8/2018).
Duterte merasa Washington berusaha menghabisinya atas kebijakan luar negerinya yang independen dan kesediaannya untuk memperoleh senjata dari pemasok global lainnya.
Untuk mencegah kemungkinan gangguan smartphone oleh kekuatan luar, yang dikatakan Duterte dapat mencakup Rusia, China, Israel, dan mungkin Indonesia, pemimpin berusia 73 tahun itu mempertimbangkan untuk kembali menggunakan ponsel biasa, di mana penyadapan dan intersepsi lebih sulit.
Karena
dia bukan pemimpin yang paham teknologi, dia secara anekdot ingat
bagaimana dia pernah mengirim pesan rahasia ke semua kontak-nya setelah
secara tidak sengaja mengklik fitur "kirim semua".
Duterte telah lama khawatir bahwa CIA mungkin akan melakukan pembalasan di tengah hubungan bilateral yang memburuk dengan Washington. Baru Jumat lalu, Duterte sekali lagi mencatat bahwa CIA menginginkannya mati.
Penolakan Washington untuk menjual senapan serbu ke Manila, karena kekhawatiran tentang catatan hak asasi manusia negara itu di tengah perang yang sedang berlangsung terhadap narkoba, telah memaksa Duterte mencari pemasok baru. Manila, yang telah lama bergantung pada AS untuk senjata, beralih ke China dan Rusia untuk mengisi kekosongan itu.
Moskow dan Manila menandatangani perjanjian kerja sama militer tahun lalu, dengan Rusia sudah memasok lebih dari 5.000 senapan serbu Kalashnikov ke Filipina secara gratis, untuk membantu memerangi pemberontakan Islam. Meskipun ada tekanan dari AS, pemerintah Duterte juga mempertimbangkan pembelian kapal patroli, helikopter, kendaraan lapis baja dan bahkan kapal selam dari Rusia.
Pada hari Selasa, Duterte sekali lagi membela pilihannya untuk mencari pemasok senjata baru, setelah Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Keamanan Asia dan Pasifik, Randall Schriver meminta Manila untuk berpikir sangat hati-hati tentang konsekuensi dari memperoleh senjata Rusia.
“Anda tidak hanya membeli kemampuan, Anda berinvestasi dalam suatu hubungan,” kata Schriver awal bulan ini.
Hubungan AS-Filipina, bagaimanapun, tidak pernah didasarkan pada saling menghormati, Duterte menekankan, mencatat kegagalan Washington untuk memperlakukan Manila sebagai mitra yang setara.
"Hubungan? Kapan itu benar-benar hubungan mutualisme dan rasa hormat?" tanya Duterte, menekankan bahwa sementara AS digunakan untuk menyediakan peralatan militer yang diperbaharui China dan Rusia menawarkan pasokan baru, tanpa prasyarat.
Duterte telah lama khawatir bahwa CIA mungkin akan melakukan pembalasan di tengah hubungan bilateral yang memburuk dengan Washington. Baru Jumat lalu, Duterte sekali lagi mencatat bahwa CIA menginginkannya mati.
Penolakan Washington untuk menjual senapan serbu ke Manila, karena kekhawatiran tentang catatan hak asasi manusia negara itu di tengah perang yang sedang berlangsung terhadap narkoba, telah memaksa Duterte mencari pemasok baru. Manila, yang telah lama bergantung pada AS untuk senjata, beralih ke China dan Rusia untuk mengisi kekosongan itu.
Moskow dan Manila menandatangani perjanjian kerja sama militer tahun lalu, dengan Rusia sudah memasok lebih dari 5.000 senapan serbu Kalashnikov ke Filipina secara gratis, untuk membantu memerangi pemberontakan Islam. Meskipun ada tekanan dari AS, pemerintah Duterte juga mempertimbangkan pembelian kapal patroli, helikopter, kendaraan lapis baja dan bahkan kapal selam dari Rusia.
Pada hari Selasa, Duterte sekali lagi membela pilihannya untuk mencari pemasok senjata baru, setelah Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Keamanan Asia dan Pasifik, Randall Schriver meminta Manila untuk berpikir sangat hati-hati tentang konsekuensi dari memperoleh senjata Rusia.
“Anda tidak hanya membeli kemampuan, Anda berinvestasi dalam suatu hubungan,” kata Schriver awal bulan ini.
Hubungan AS-Filipina, bagaimanapun, tidak pernah didasarkan pada saling menghormati, Duterte menekankan, mencatat kegagalan Washington untuk memperlakukan Manila sebagai mitra yang setara.
"Hubungan? Kapan itu benar-benar hubungan mutualisme dan rasa hormat?" tanya Duterte, menekankan bahwa sementara AS digunakan untuk menyediakan peralatan militer yang diperbaharui China dan Rusia menawarkan pasokan baru, tanpa prasyarat.
Credit sindonews.com
Tolak Akui Kekejaman Militer, Suu Kyi Bela Kebijakan Atas Rohingya
SINGAPURA
- Pemimpina Myanmar, Aung San Suu Kyi, membela tindakan pemerintahnya
di negara bagian Rakhine. Lebih dari 700 ribu Muslim Rohingya melarikan
diri dari rumah mereka dan mencari perlindungan di negara tetangga
Bangladesh.
Berbicara pada sebuah ceramah di Singapura, Suu Kyi menolak untuk mengakui kekejaman yang dilakukan oleh militer Myanmar. Sebaliknya ia membenarkan kampanye pemerintahnya terhadap komunitas Muslim yang terkepung.
"Kami, yang hidup melalui transisi di Myanmar, melihatnya berbeda dari mereka yang mengamatinya dari luar dan yang akan tetap tak tersentuh oleh hasilnya," katanya, dalam respon yang jelas terhadap kritik tentang bagaimana pemerintahnya menangani penderitaan Rohingya seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (22/8/2018).
PBB telah menggambarkan kampanye militer Myanmar di Rakhine sebagai pembersihan etnis teks book. Jurnalis dan kelompok hak asasi manusia yang melaporkan dari wilayah itu telah mendokumentasikan perkosaan yang meluas, pembunuhan, dan penghancuran rumah oleh pasukan pemerintah.
Berbicara pada sebuah ceramah di Singapura, Suu Kyi menolak untuk mengakui kekejaman yang dilakukan oleh militer Myanmar. Sebaliknya ia membenarkan kampanye pemerintahnya terhadap komunitas Muslim yang terkepung.
"Kami, yang hidup melalui transisi di Myanmar, melihatnya berbeda dari mereka yang mengamatinya dari luar dan yang akan tetap tak tersentuh oleh hasilnya," katanya, dalam respon yang jelas terhadap kritik tentang bagaimana pemerintahnya menangani penderitaan Rohingya seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (22/8/2018).
PBB telah menggambarkan kampanye militer Myanmar di Rakhine sebagai pembersihan etnis teks book. Jurnalis dan kelompok hak asasi manusia yang melaporkan dari wilayah itu telah mendokumentasikan perkosaan yang meluas, pembunuhan, dan penghancuran rumah oleh pasukan pemerintah.
Meskipun
demikian, penerima Hadiah Nobel Perdamaian itu telah menolak untuk
mengutuk aksi kekerasan tersebut. Ia bahkan menolak untuk menyebut nama
Rohingya untuk merujuk ke kelompok etnis tersebut.
Myanmar percaya bahwa Rohingya adalah orang Bengali yang bermigrasi ke negara itu secara tidak sah selama pemerintahan Inggris di benua itu. Myanmar menolak klaim bahwa Rohingya berasa dari wilayah itu berabad-abad lalu.
Sejak 2012, insiden intoleransi agama dan hasutan terhadap umat Islam telah meningkat di seluruh negeri, dengan Rohingya sering diserang dan digambarkan sebagai ancaman terhadap ras dan agama.
Dalam kesempatan itu, Suu Kyi juga mengatakan sulit untuk mengatakan kapan Rohingya yang dapat kembali. Ia pun menyalahkan Bangladesh atas keterlambatan itu.
"Sangat sulit bagi kami untuk menetapkan jangka waktu itu sendiri secara sepihak, karena kami harus bekerja dengan Bangladesh untuk melakukan itu".
Pemerintah Myanmar telah menandatangani beberapa perjanjian untuk mempersiapkan kembalinya Rohingya. Namun badan-badan PBB menuduh Myanmar terpaksa melakukan itu dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengkhawatirkan keselamatan warga Rohingya saat kembali.
PBB, yang belum diberikan akses ke Rakhine sejak Agustus 2017, khawatir pengungsi yang kembali tidak akan menjadi kebebasan bergerak jika mereka kembali.
Knut Ostby, seorang pejabat PBB dan koordinator kemanusiaan di Myanmar, mengatakan perjanjian repatriasi telah dilanda penundaan berulang dan pihak berwenang belum mengizinkan mereka mengakses ke wilayah tersebut.
Myanmar percaya bahwa Rohingya adalah orang Bengali yang bermigrasi ke negara itu secara tidak sah selama pemerintahan Inggris di benua itu. Myanmar menolak klaim bahwa Rohingya berasa dari wilayah itu berabad-abad lalu.
Sejak 2012, insiden intoleransi agama dan hasutan terhadap umat Islam telah meningkat di seluruh negeri, dengan Rohingya sering diserang dan digambarkan sebagai ancaman terhadap ras dan agama.
Dalam kesempatan itu, Suu Kyi juga mengatakan sulit untuk mengatakan kapan Rohingya yang dapat kembali. Ia pun menyalahkan Bangladesh atas keterlambatan itu.
"Sangat sulit bagi kami untuk menetapkan jangka waktu itu sendiri secara sepihak, karena kami harus bekerja dengan Bangladesh untuk melakukan itu".
Pemerintah Myanmar telah menandatangani beberapa perjanjian untuk mempersiapkan kembalinya Rohingya. Namun badan-badan PBB menuduh Myanmar terpaksa melakukan itu dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengkhawatirkan keselamatan warga Rohingya saat kembali.
PBB, yang belum diberikan akses ke Rakhine sejak Agustus 2017, khawatir pengungsi yang kembali tidak akan menjadi kebebasan bergerak jika mereka kembali.
Knut Ostby, seorang pejabat PBB dan koordinator kemanusiaan di Myanmar, mengatakan perjanjian repatriasi telah dilanda penundaan berulang dan pihak berwenang belum mengizinkan mereka mengakses ke wilayah tersebut.
Credit sindonews.com
Pembicaraan Damai, Afghanistan Minta Bantuan Rusia Tekan Taliban
KABUL
- Afghanistan berharap Rusia dapat menekan gerilyawan Taliban untuk
mengadakan pembicaraan damai dengan pemerintah. Hal itu dikatakan
pejabat keamanan Afghanistan setelah dia bertemu duta besar Rusia di
Kabul.
Taliban, yang berjuang untuk mengusir Amerika Serikat (AS) dan pasukan asing lainnya serta mengalahkan pemerintah Afghanistan yang didukung Barat, berencana untuk ambil bagian dalam pembicaraan damai Afghanistan di Moskow pada 4 September mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.
"Penasihat keamanan nasional Afghanistan, Hanif Atmar, mengatakan kepada duta besar Rusia bahwa Afghanistan menghargai dukungan Rusia untuk proses perdamaian dan menyerukannya untuk menekan pemberontak Taliban agar memulai negosiasi dengan pemerintah Afghanistan," pernyataan kantor Atmar seperti dikutip dari Reuters, Rabu (22/8/2018).
Taliban pekan ini menolak tawaran gencatan senjata tiga bulan pemerintah Afghanistan dan mengatakan mereka akan terus melanjutkan perang mereka, dua komandan pemberontak mengatakan kepada Reuters. Pernyataan itu muncul setelah serangkaian serangan militan di mana ratusan orang telah tewas.
Taliban, yang berjuang untuk mengusir Amerika Serikat (AS) dan pasukan asing lainnya serta mengalahkan pemerintah Afghanistan yang didukung Barat, berencana untuk ambil bagian dalam pembicaraan damai Afghanistan di Moskow pada 4 September mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.
"Penasihat keamanan nasional Afghanistan, Hanif Atmar, mengatakan kepada duta besar Rusia bahwa Afghanistan menghargai dukungan Rusia untuk proses perdamaian dan menyerukannya untuk menekan pemberontak Taliban agar memulai negosiasi dengan pemerintah Afghanistan," pernyataan kantor Atmar seperti dikutip dari Reuters, Rabu (22/8/2018).
Taliban pekan ini menolak tawaran gencatan senjata tiga bulan pemerintah Afghanistan dan mengatakan mereka akan terus melanjutkan perang mereka, dua komandan pemberontak mengatakan kepada Reuters. Pernyataan itu muncul setelah serangkaian serangan militan di mana ratusan orang telah tewas.
"Duta Besar Rusia Alexander Mantytski, mengatakan negaranya siap membantu Afghanistan membuat proses perdamaian sukses," kata kantor Atmar.
Menurut seorang diplomat senior di Kabul, Moskow dalam beberapa bulan terakhir telah meningkatkan kontak langsung dengan Taliban, yang secara resmi dilarang di Rusia.
Rusia telah mengundang 12 negara, termasuk AS, ke pembicaraan Moskow bulan depan. Namun AS telah menolak undangan tersebut. Kementerian luar negeri Rusia pun menyesalkan keputusan AS.
Hampir 40 tahun telah berlalu sejak Moskow mengirim pasukannya ke Afghanistan, memulai pendudukan berdarah selama satu dasawarsa dan konflik faksional yang masih berlangsung.
Tahun ini, Rusia menolak tuduhan oleh komandan tertinggi NATO di Afghanistan telah memberi dukungan dan bahkan memasok senjata ke Taliban.
Seorang diplomat Barat di Kabul mengatakan, Rusia berusaha meningkatkan pengaruhnya dan meningkatkan citranya di Afghanistan dengan mengundang para pemimpin Taliban untuk berunding.
Taliban belum mengumumkan jika mereka akan menghadiri pembicaraan di Moskow.
Diplomasi antara Taliban dan berbagai negara - termasuk AS, Turki, dan Arab Saudi - telah berlangsung selama bertahun-tahun untuk mengakhiri fase terakhir perang di Afghanistan, yang dimulai dengan invasi AS pada tahun 2001.
Credit sindonews.com
Selasa, 21 Agustus 2018
Lawan Ekstremisme, Mesir Ratifikasi UU Kontrol Internet
Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi
menandatangani Undang-undang soal kontrol pemerintah Mesir atas Internet
untuk memberantas ekstremisme. (REUTERS/Carlo Allegri)
Jakarta, CB -- Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi menandatangani undang-undang baru mengenai kontrol pemerintah terhadap Internet, Sabtu (18/8).
Undang-Undang Anti Cyber dan Kejahatan Teknologi Informasi dikatakan bertujuan untuk memerangi ekstremisme dan memungkinkan pihak berwenang untuk memblokir situs web yang dianggap oleh para hakim sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.
Dilansir surat kabar Al-Ahram, aturan ini juga melarang penyebaran informasi tentang pergerakan pasukan keamanan dan menerapkan hukuman yang ketat jika meretas sistem informasi pemerintah.
Undang-Undang Anti Cyber dan Kejahatan Teknologi Informasi dikatakan bertujuan untuk memerangi ekstremisme dan memungkinkan pihak berwenang untuk memblokir situs web yang dianggap oleh para hakim sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.
Dilansir surat kabar Al-Ahram, aturan ini juga melarang penyebaran informasi tentang pergerakan pasukan keamanan dan menerapkan hukuman yang ketat jika meretas sistem informasi pemerintah.
Laporan Al-Ahram menambahkan orang-orang yang dinyatakan bersalah akan dikenakan denda lebih dari US$10.000 dan dua tahun penjara.
Undang-undang ini awalnya disetujui oleh Parlemen Mesir pada Mei lalu.
Sejak mengambil alih pemerintahan pada 2014, pemerintahan yang dipimpin Sisi telah dikritik karena memblokir kebebasan berpendapat di media, dan menghapus konten digital.
Menurut Asosiasi Kebebasan Berpikir Dan Ekspresi yang berbasis di Kairo, sekitar 500 situs web sudah diblokir sejak Mei 2017.
Parlemen Negara juga telah mengeluarkan undang-undang yang memperkuat kemampuan pemerintah untuk menargetkan media sosial agar menindak tegas perbedaan pendapat.
Hal ini termasuk mengkategorikan akun sosial media yang jumlah pengikutnya lebih dari 5.000 sebagai situs web publik dan layak untuk pengawasan.
Najia Bounaim, Direktur Amnesty International Urusan Kampanye di Afrika Utara mengatakan bahwa mereka menerima laporan dari orang-orang di seluruh lapisan masyarakat di Mesir yang telah dianiaya karena postingannya di Facebook, Twitter, karya seni, dan bahkan pribadi.
"Tulisan yang tidak diterbitkan sudah jatuh ke tangan pihak berwenang Mesir," tulis dia dalam sebuah pernyataan pada Juli lalu.
Berdasarkan laporan dari Mada, sebuah organisasi pengawas jurnalisme dan media yang berbasis di Kairo, bahwa peraturan itu juga mewajibkan penyedia layanan internet untuk menyimpan dan memberikan informasi pribadi ke layanan keamanan.
Pada bulan lalu, Human Rights Watch memperingatkan bahwa Mesir semakin membatasi pidato online karena alasan melawan terorisme.
Direktur terorisme dan kontraterorisme di Human Rights Watch, Nadim Houry mengatakan bahwa saat Mesir sedang menghadapi ancaman, pemerintahan Presiden Abdel Fattah Al-Sisi telah mengeksploitasi ancaman itu sebagai penutup untuk mengadili para pengritik.
"Mesir menggabungkan hukum yang buruk dengan pengadilan yang tidak adil dan hasilnya menjadi bencana," kata dia.
Credit cnnindonesia.com
Iran: Penandatanganan Kesepakatan Nuklir Adalah Sebuah Kesalahan
TEHERAN
- Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif menyatakan,
menandatangani kesepakatan nuklir pada tahun 2015 mungkin adalah sebuah
kesalahan. Kesepakatan itu sekarang menyiksa karena apa yang disebutnya
'kecanduan sanksi' Washington.
Dalam sebuah wawancara dengan CNN, Zarif mengatakan, AS memiliki "penyakit" yang bernama kecanduan sanksi. Beberapa sanksi ekonomi Amerika, yang dihentikan di bawah perjanjian JCPOA dalam pertukaran untuk Iran membatasi program nuklirnya, kembali berlaku setelah Presiden AS Donald Trump menarik mundur AS dari kesepakatan itu.
Tetapi bahkan sebelum itu, Zarif mengatakan, tangan Washington selalu ingin menampar Teheran dengan sanksi ekonomi.
"Bahkan selama pemerintahan Barack Obama, AS lebih menekankan pada menjaga sanksi yang tidak dicabut daripada menerapkan kewajibannya dengan mencabut sanksi yang ada," kata Zarif dalam wawakcara tersebut, seperti dilansir Russia Today pada Senin (20/8).
Dia kemudian berpikir, bahwa meneken perjanjian itu mungkin merupakan kesalahan di pihak Iran, yang dibuat dengan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa AS telah mengkhawatirkan pengaruh sanksi terhadap Iran.
"Itu mungkin salah satu kesalahan. Tapi masalahnya adalah kami merasa bahwa AS telah belajar bahwa, setidaknya sejauh menyangkut Iran, sanksi memang menghasilkan kesulitan ekonomi, tetapi tidak menghasilkan dampak politik yang mereka inginkan. Saya pikir orang Amerika telah belajar mengenai itu. Sayangnya, saya salah," tukas diplomat senior Iran tersebut.
Dalam sebuah wawancara dengan CNN, Zarif mengatakan, AS memiliki "penyakit" yang bernama kecanduan sanksi. Beberapa sanksi ekonomi Amerika, yang dihentikan di bawah perjanjian JCPOA dalam pertukaran untuk Iran membatasi program nuklirnya, kembali berlaku setelah Presiden AS Donald Trump menarik mundur AS dari kesepakatan itu.
Tetapi bahkan sebelum itu, Zarif mengatakan, tangan Washington selalu ingin menampar Teheran dengan sanksi ekonomi.
"Bahkan selama pemerintahan Barack Obama, AS lebih menekankan pada menjaga sanksi yang tidak dicabut daripada menerapkan kewajibannya dengan mencabut sanksi yang ada," kata Zarif dalam wawakcara tersebut, seperti dilansir Russia Today pada Senin (20/8).
Dia kemudian berpikir, bahwa meneken perjanjian itu mungkin merupakan kesalahan di pihak Iran, yang dibuat dengan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa AS telah mengkhawatirkan pengaruh sanksi terhadap Iran.
"Itu mungkin salah satu kesalahan. Tapi masalahnya adalah kami merasa bahwa AS telah belajar bahwa, setidaknya sejauh menyangkut Iran, sanksi memang menghasilkan kesulitan ekonomi, tetapi tidak menghasilkan dampak politik yang mereka inginkan. Saya pikir orang Amerika telah belajar mengenai itu. Sayangnya, saya salah," tukas diplomat senior Iran tersebut.
Credit sindonews.com
Amerika Serikat Tangkap Dua Agen Mata-mata Iran
Ilustrasi Gedung Putih. (REUTERS/Carlos Barria)
Departemen Kehakiman AS mengungkap bahwa Mohammadi Doostdar dan Majid Ghorbani, dua warga Iran yang tinggal di California ditangkap pada 9 Agustus lalu, namun tuduhannya baru diumumkan Pengadilan Washington, Senin (20/8).
Keduanya diduga bekerja sama memata-matai fasilitas Yahudi di AS dan menyusup ke pembangkang Iran di luar negeri, Mujahedin-e Khalq (MEK) atau Rakyat Mujahidin Irak.
Dilansir kantor berita AFP, Dootsdar, 38, warga Iran, pergi ke Chicago pada Juli 2017. Di sana dia memotret dua pusat komunitas Yahudi dekat Universitas Chicago yakni Hillel Center dan Rohr Chabad House.
Dootsdar tidak menjelaskan mengapa dia memotret kedua pusat komunitas Yahudi tersebut.
Dari Chicago, dia melanjutkan perjalanan ke California dan bertemu dengan Ghorbani, untuk pertama kalinya.
Dua bulan kemudian, Ghorbani 59, terbang ke New York dan mengikuti reli MEK. Dalam kunjungan sehari di New York itu, dia memotret banyak peserta aksi MEK, kelompok pembangkang Iran di AS itu.
Pada Desember lalu, Doostdar kembali ke California untuk mengumpulkan informasi soal MEK. Dalam pembicaraan keduanya yang direkam badan intelijen federal AS, FBI, Ghorbani menyebut bahwa dirinya ingin menyusup ke dalam grup itu. Adapun Doostdar menyatakan dirinya diperintahkan untuk mengumpulkan informasi.
"Saya akan memberikannya kepada orang-orang untuk melakukan riset," kata dia soal foto-foto yang diambil dalam aksi MEK.
Dilansir AFP, dalam dakwaan disebutkan bahwa Doostdar membayar Ghorbani US$2.000 dalam pertemuan mereka.
Pada Maret dan April tahun ini, Ghorbani pergi ke Iran, dimana dia membrifing pejabat pemerintah soal MEK dan menerima sejumlah 'tugas' untuk menyusup ke kelompok pembangkang Iran tersebut.
Pada May, Ghorbani menghadiri Konvensi Kebebasan Hak Asasi Manusia Iran yang didukung MEK di Washington sebagai delegasi California. Dia juga memotret para peserta, termasuk saat mereka berpose di depan Gedung Putih.
Dootsdar dan Ghorbani, keduanya didakwa sebagai agen mata-mata Iran. Keduanya juga dinyatakan bersalah karena melayani Teheran, dimana hal itu melanggar sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Iran.
Credit cnnindonesia.com
3 Negara yang Bersitegang dengan Iran
CB, Jakarta - Rencana Iran
yang akan memamerkan kekuatan militernya di Hari Angkatan Bersenjata
Iran pada 22 Agustus 2018, secara tak langsung memperlihatkan pada dunia
mengapa Iran menjadi salah satu negara yang disegani di dunia.
Iran adalah negara di Teluk Persia yang paling sering mendapat tekanan dari negara kawasan dan negara Adidaya. Berikut tiga negara yang paling sering menekan Iran.
1. Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompoe, pada Jumat 17 Agustus 2018, menunjuk penasehat senior Amerika Serikat, Brian Hook sebagai utusan khusus Washington untuk Iran. Penunjukan itu karena Amerika Serikat bersiap untuk meningkatkan tekanan ekonomi kepada Iran.
Amerika Serikat ingin memaksa Teheran mengakhir program senjata nuklirnya dan menghentikan dukungan negara itu pada kelompok-kelompok garis keras di Timur Tengah. Teheran menangkis tuduhan Amerika Serikat telah mendukung kelompok garis keras.
Fasilitas Nuklir Iran di Isfahan.[haaretz]
2. Arab Saudi
Perang sipil di Yaman yang meletup pada awal 2015 telah menyeret Iran. Dikutip dari express.co.uk pada Minggu, 19 Agustus 2018, perang sipil di Yaman yang masih berkecamuk secara luas dilihat sebagai sebuah perang antara Arab Saudi dan Iran.Teheran dituding telah mendukung kelompok garis keras Houthi dan mensuplai senjata ke kelompok itu. Sedangkan Arab Saudi memimpin koalisi serangan udara ke Yaman. Analis Timur Tengah dari TS Lombard, Marcus Chevenix, mengatakan konflik dengan Arab Saudi dengan Iran telah menjadi konflik berkelanjutan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
3. Israel
Ulama paling disegani di Iran, Ayatollah Ahmad Khatami, pernah mengancam akan meremukkan dua kota di Israel, yakni Tel Aviv dan Haifa jika Negara Bintang Daud itu melakukan tindakan 'bodoh'.
Tindakan yang dimaksud Khatami itu adalah ketika Israel menghancurkan pangkalan militer Iran di Suriah lewat serangan ke Dataran Tinggi Golan. Seruan Khatami itu disambut oleh Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang mengatakan Israel tidak akan ada lagi dimuka bumi ini dalam 25 tahun mendatang.
Banyak insiden yang membuat Israel-Iran saling bertolak belakang. Khamenei mengatakan Israel bisa menghadapi kehancuran jika menantang Iran.
Iran adalah negara di Teluk Persia yang paling sering mendapat tekanan dari negara kawasan dan negara Adidaya. Berikut tiga negara yang paling sering menekan Iran.
1. Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompoe, pada Jumat 17 Agustus 2018, menunjuk penasehat senior Amerika Serikat, Brian Hook sebagai utusan khusus Washington untuk Iran. Penunjukan itu karena Amerika Serikat bersiap untuk meningkatkan tekanan ekonomi kepada Iran.
Amerika Serikat ingin memaksa Teheran mengakhir program senjata nuklirnya dan menghentikan dukungan negara itu pada kelompok-kelompok garis keras di Timur Tengah. Teheran menangkis tuduhan Amerika Serikat telah mendukung kelompok garis keras.
Fasilitas Nuklir Iran di Isfahan.[haaretz]
2. Arab Saudi
Perang sipil di Yaman yang meletup pada awal 2015 telah menyeret Iran. Dikutip dari express.co.uk pada Minggu, 19 Agustus 2018, perang sipil di Yaman yang masih berkecamuk secara luas dilihat sebagai sebuah perang antara Arab Saudi dan Iran.Teheran dituding telah mendukung kelompok garis keras Houthi dan mensuplai senjata ke kelompok itu. Sedangkan Arab Saudi memimpin koalisi serangan udara ke Yaman. Analis Timur Tengah dari TS Lombard, Marcus Chevenix, mengatakan konflik dengan Arab Saudi dengan Iran telah menjadi konflik berkelanjutan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
3. Israel
Ulama paling disegani di Iran, Ayatollah Ahmad Khatami, pernah mengancam akan meremukkan dua kota di Israel, yakni Tel Aviv dan Haifa jika Negara Bintang Daud itu melakukan tindakan 'bodoh'.
Tindakan yang dimaksud Khatami itu adalah ketika Israel menghancurkan pangkalan militer Iran di Suriah lewat serangan ke Dataran Tinggi Golan. Seruan Khatami itu disambut oleh Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang mengatakan Israel tidak akan ada lagi dimuka bumi ini dalam 25 tahun mendatang.
Banyak insiden yang membuat Israel-Iran saling bertolak belakang. Khamenei mengatakan Israel bisa menghadapi kehancuran jika menantang Iran.
Credit tempo.co
Langganan:
Postingan (Atom)