Tanggapi Kritikan Dunia Soal Rohingya, Suu Kyi: Saya Tidak Bungkam

Aung San Suu Kyi dalam konferensi pers bersama Menlu AS Rex Tillerson (REUTERS/Aye Win Myint)



Naypyitaw - Pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, menanggapi kritikan global terhadap dirinya terkait krisis Rohingya. Suu Kyi menegaskan dirinya tidak bungkam mengetahui krisis kemanusiaan melanda negaranya.

Seperti dilansir AFP, Rabu (15/11/2017), penegasan ini disampaikan Suu Kyi saat memberikan konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson yang sedang berkunjung ke ibu kota Naypyitaw.


Berbicara bersisian dengan Menlu Tillerson, Suu Kyi menegaskan dirinya selama ini selalu bersuara namun menghindari komentar yang bisa memicu ketegangan sektarian di Myanmar. Diketahui bahwa mayoritas warga Myanmar yang menganut Buddha tidak senang dengan keberadaan Rohingya.

"Saya tidak bungkam... apa yang dimaksud orang-orang adalah hal-hal yang saya katakan tidak cukup menarik," ucap Suu Kyi kepada wartawan.

"Hal yang saya katakan memang tidak dimaksudkan untuk membuat orang-orang tertarik, melainkan dimaksudkan untuk akurat... tidak membuat orang-orang saling bermusuhan," imbuhnya dalam konferensi pers itu.


Pernyataan Suu Kyi ini mirip dengan penjelasan para pembelanya yang menyebut peraih Nobel Perdamaian itu sengaja berkata-kata dengan hati-hati demi menghindari untuk memprovokasi militer Myanmar yang masih sangat berpengaruh.

Myanmar baru mengakhiri kepemimpinan diktator militer selama lima dekade terakhir dan akhirnya menggelar pemilihan umum (pemilu) yang bebas tahun 2015. Partai Liga Nasional Demokrasi yang dipimpin Suu Kyi memenangkan pemilu demokratis pertama di Myanmar itu. AS sebagai sekutu Myanmar turut membuka jalan bagi Suu Kyi.

Namun Suu Kyi dikecam banyak pihak, mulai dari organisasi HAM internasional hingga para tokoh dunia, terkait sikapnya terhadap krisis Rohingya. Suu Kyi dianggap bungkam karena tidak lantang bersuara membela Rohingya yang tertindas. Sikap ini disebut ironis jika dibandingkan dengan betapa kritisnya Suu Kyi semasa dia masih menjadi tahanan rumah di bawah pemerintahan junta militer Myanmar sebelumnya.





Credit  detik.com

Temui Suu Kyi, Menlu AS Desak Penyelidikan HAM di Rakhine

 

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, mendesak Myanmar menggelar penyelidikan kredibel terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, mendesak Myanmar menggelar penyelidikan kredibel terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine.

“Tuduhan pelanggaran HAM di Rakhine harus diselidiki secara kredibel dan imparsial. Mereka yang terlibat pelanggaran HAM harus bertanggung jawab. Saya terus meminta pemerintah sipil memimpin investigasi menyeluruh yang independen dan efektif dalam seluruh pertemuan saya,” kata Tillerson, Rabu (15/11).

Permintaan itu diutarakan Tillerson saat berkunjung ke Myanmar dan bertemu dengan Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, dan panglima militer negara itu, Jenderal Min Aung Hlaing.

Tillerson juga meminta militer bekerja sama dan memfasilitasi akses penyelidikan yang dilakukan pemerintah. Dia mengatakan militer juga harus menjamin keselamatan dan keamanan semua warga di Rakhine sebagai bagian dari tanggung jawabnya.


“Militer Myanmar harus bekerja sama dan memfasilitasi akses penyelidikan itu secara penuh,” ucap Tillerson.

Myanmar terus menjadi sorotan setelah ratusan ribu etnis minoritas Rohingya kabur ke Bangladesh, sementara sekitar seribu orang lainnya dilaporkan tewas karena kekerasan militer di Rakhine.

Aksi kekerasan bermula dari serangan kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) ke sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine pada Agustus lalu.

Sejak itu, militer meluncurkan operasi pembersihan untuk memburu anggota kelompok bersenjata. Namun, selain memburu anggota ARSA, militer juga dilaporkan menyiksa, mengusir, hingga membunuh sipil Rohingya di Rakhine.


Tillerson mengutuk serangan kelompok bersenjata itu, tapi juga menekankan bahwa pasukan keamanan Myanmar perlu menghindari respons represif yang “dapat melukai warga sipil yang tidak bersalah.”

Dia juga berjanji AS akan bekerja sama untuk memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab atas kekejaman mendapat konsekuensi dengan “menggunakan semua mekanisme yang ada, termasuk menggunakan undang-undang AS.”

“Ini adalah tanggung jawab pemerintah dan pasukan keamanan untuk melindungi dan menghormati HAM seluruh warga di wilayahnya dan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang gagal melakukannya,” ujar Tillerson, seperti dikutip Reuters.


Selain itu, Tillerson mengatakan AS juga tengah mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi terhadap Myanmar yang diharapkan mampu menekan negara itu untuk segera menyelesaikan krisis yang dianggap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai upaya pembersihan etnis itu.

Jika ada informasi dan laporan kredibel yang mampu membuktikan keterlibatan oknum individu dalam krisis itu, para pelaku dapat menjadi sasaran sanksi AS secara individual.

Dalam lawatannya tersebut Tillerson memberikan bantuan kemanusiaan tambahan bagi para pengungsi sebesar US$47 juta. Dengan demikian, AS sudah memberikan bantuan total US$87 juta sejak krisis pecah pada Agustus lalu.





Credit  cnnindonesia.com

Museum Holocaust AS Temukan Bukti Genosida atas Rohingya

Wartawan berjalan di dekat rumah-rumah yang terbakar di desa Gawdu Thara di kota Maungdaw, Negara Bagian Rakhine, Myanmar barat, Kamis (7

CB, WASHINGTON -- Museum Holocaust di Amerika Serikat (AS) mengatakan, terdapat bukti yang meningkat tentang genosida di Myanmar setelah penyelidikan yang dilakukan selama satu tahun dengan kelompok hak asasi Asia Tenggara atau Fortify Rights Group. Hasil penyelidikan tersebut menunjukkan kekejaman penganiayaan terhadap Muslim Rohingya.

Dilansir dari the Guardian, Rabu (15/11), laporan yang diterbitkan pada Rabu tersebut berdasarkan wawancara dengan lebih dari 200 warga Rohingya dan pekerja bantuan. Mereka mengatakan, pasukan keamanan Myanmar melakukan kampanye kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, meluas, dan sistematis sejak Oktober 2016 dan berlanjut pada Agustus tahun ini.

Menurut laporan tersebut, hampir 1 juta orang Rohingya diusir dari rumah mereka di Negara Bagian Rakhine utara ke negara tetangga Bangladesh menyusul serangan di desa-desa yang mencakup pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran.

"Kejahatan yang diperinci dalam laporan ini mengindikasikan kegagalan Pemerintah Myanmar dan masyarakat internasional untuk melindungi warga sipil dari kekejaman massal secara serius," tulis laporan tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyebut kekerasan di Rakhine sebagai pembersihan etnis tetapi tidak menyebut kata genosida, sebuah definisi hukum yang mengharuskan para pemimpin global mengambil tindakan berdasarkan Konvensi Genosida. Genosida didefinisikan sebagai sasaran yang disengaja dari sebuah komunitas untuk penghancuran secara keseluruhan atau sebagian.

"Fakta-fakta yang tercantum dalam laporan ini menunjukkan, pasukan keamanan negara menargetkan kelompok Rohingya dengan beberapa tindakan yang disebutkan dalam hukum genosida," kata laporan tersebut.

Seorang manajer program untuk pusat Simon-Skjodt dari Holocaust Museum Andrea Gittleman mengatakan, kekejaman yang terjadi saat ini menuntut tanggapan yang tegas untuk menghentikan kejahatan, mencegah kekejaman di masa depan, dan meminta pertanggungjawaban pelaku.

Seorang juru bicara Pemerintah Myanmar tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Namun, pemerintah dan tentara telah dengan keras membantah tuduhan tersebut dengan menyebut militan Rohingya bertanggung jawab atas pembantaian yang terjadi. CEO dan pendiri Fortify Rights Matthew Smith mengatakan, Rohingya menghadapi ancaman pemusnahan meski belum ada keputusan akhir mengenai status genosida.

"Masuk akal untuk membicarakan kejahatan pencegahan genosida, terutama mengingat bukti yang mengindikasikan bahwa Rohingya mungkin telah ditargetkan untuk penghancuran," katanya. Ia mengatakan, masyarakat internasional telah gagal dalam menyikapi krisis Rohingya.

Puluhan ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh tahun lalu setelah Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) menyerang pos polisi. Kejadian itu mendorong operasi pembersihan oleh militer. Ketika ARSA menyerang lagi pada Agustus tahun ini, Fortify Rights dan the Holocaust Museum mengatakan, ribuan tentara dari hampir 40 batalion dikerahkan.

"Mereka pindah dari desa ke desa yang melakukan pola penembakan massal dan pembakaran yang serupa," kata laporan Museum Holocaust.

Menurut laporan tersebut, penyebaran pasukan yang besar serta penggunaan RPG (granat berpeluncur roket) akan memerlukan perencanaan dan koordinasi yang terperinci dan alokasi strategis sumber keuangan dan senjata yang signifikan. Militer memilih tiga desa sebagai tempat pembantaian.

Di Tula Toli, Kota Maungdaw, tentara Myanmar dituduh membunuh ratusan orang Rohingya, termasuk anak-anak, yang berkumpul di tepi sungai dan kemudian membakar mayat tersebut. Di Desa Chut Pyin, Rathedaung, tentara dan warga sipil bersenjata diduga menggiring pria dan anak laki-laki ke dalam gubuk sebelum membakar gubuk tersebut.
Sedikitnya 150 pria dan anak laki-laki dari Desa Maung Nu, Kota Buthidaung, ditembak mati setelah berlindung di rumah seorang pemimpin setempat.

Pada Senin, tentara Myanmar menerbitkan hasil penyelidikan internal yang membebaskan diri dari kesalahan apa pun. Fortify Rights dan Museum Holocaust meminta masyarakat internasional menerapkan sanksi kepada komandan militer dan embargo senjata terhadap negara tersebut. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga didesak untuk merujuk situasinya ke pengadilan pidana internasional. 

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Klaim di Laut China Selatan harus sesuai hukum internasional

Ilustrasi peta kawasan Laut China Selatan. China mengklaim secara sepihak hampir semua Laur China Selatan, dan menerapkan area udara pertahanan di atas wilayah itu. Sampai kini China tidak menetapkan koordinat pasti Sembilan Garis Putus-putus yang dijadikan dasar klaim sepihak mereka. (www,beforeitnews.com)

Jakarta (CB) - Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Daniel Shields, mengatakan, klaim kemaritiman di Laut China Selatan harus sesuai hukum internasional.

"Amerika Serikat memiliki pesan konsisten pada semua tingkatan tentang pentingnya Laut China Selatan dan mempertahankan pelayaran bebas dan aturan hukum di Laut China Selatan," kata Shields, dalam percakapan jarak jauh, di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Rabu.

Shields menuturkan, pembangunan kawasan Indo-Pasifik juga didukung perdagangan dan pelayaran yang melewati Laut China Selatan. Oleh karena itu, kejelasan terkait Laut China Selatan juga menjadi salah satu prioritas utama bagi pihaknya.

KTT ASEAN di Manila, Filipina, telah berakhir. Negara-negara mitra telah menyepakati berbagai hal di kawasan yang perkembangan ekonominya menonjol di dunia itu. 

China sebagai salah satu negara mitra ASEAN menyepakati kode tata perilaku di Laut China Selatan, sesuatu yang menjadi patokan bersama agar potensi konflik bisa diredam. Sejauh ini, ada empat negara ASEAN yang mengajukan klaim teritorial di Laut China Selatan, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. 

Mereka secara sendiri-sendiri berhadapan dengan klaim sepihak China yang juga memakai kemampuan militernya atas hampir semua Laut China Selatan. Sementara di kawasan yang bersisian persis dengan Laut China Selatan, China juga menghadapi hal serupa dengan Taiwan dan Jepang. 

Nilai transaksi dari aktivitas perdagangan di Laut China Selatan sekitar 3.000 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini masih harus ditambah potensi nilai kekayaan alam tidak terbarukan dan kekayaan alam terbarukan di Laut China Selatan.

Shields menegaskan, Amerika Serikat tidak pernah mengklaim atau memihak pada suatu negara bersengketa yang mengajukan klaim teritorial Laut China Selatan. "Tapi kami menekankan bahwa semua klaim maritim harus sesuai dengan hukum internasional," ujarnya.

Shields menyatakan, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan timnya mendorong kawasan Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas dalam KTT ASEAN 2017 di FIlipina.

"Amerika Serikat mendukung kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dalam strategi ekonomi untuk mempromosikan perdagangan," ujarnya.

Selain meningkatkan arus perdagangan, kawasan Indo-Pasifik yang bebas juga mendorong pasar terbuka, pelayaran dan keterlibatan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Dia mengatakan, Amerika Serikat juga mendorong kemakmuran, perdamaian dan keamanan kawasan.

"Saya di sini untuk memajukan perdamaian, untuk mendorong keamanan, dan bekerja sama dengan Anda untuk mencapai Indo-Pasifik yang benar-benar bebas dan terbuka, di mana kita bangga dan memiliki negara-negara berdaulat, dan kita berkembang, dan semua orang ingin sejahtera," kata Trump, dalam sambutan di KTT KE-5 ASEAN-AS di Manila, Filipina, Senin, yang dikutip dari laman resmi Gedung Putih.

Dia mengatakan, Amerika Serikat-ASEAN telah lama menjalin kemitraan yang memasuki usia 40 tahun pada 2017. Kemitraan itu di antaranya hubungan ekonomi, keamanan, pembangunan berkelanjutan, HAM, dan hubungan antarmasyarakat. 

Di kawasan ini, Amerika Serikat tengah berjuang menghadapi progresivitas penguatan pengaruh China secara ekonomi dan politik; sementara Trump telah menegaskan arah kebijakan politik luar negerinya, yaitu America First. Trump juga telah menyatakan Amerika Serikat keluar dari Kemitraan Trans Pasifik.

Credit  antaranews.com

Penembakan Massal di California, 4 Orang Tewas

Ilustrasi. (Thinkstock/Smitt)

Jakarta, CB -- Setidaknya empat orang tewas dalam serangkaian penembakan massal di California, Amerika Serikat, pada Selasa (14/11).

Kepolisian California melaporkan, setidaknya 10 orang lainnya terluka, termasuk dua siswa di sekolah dasar di dekat Kota Corning, di mana pelaku kemudian tewas di tangan petugas.

Harian lokal, Redding Record Searchlight, melaporkan bahwa rangkaian insiden ini bermula ketika seorang pria melepaskan tembakan di sebuah rumah dan enam lokasi lainnya sekitar pukul 08.00.

Pria itu kemudian ke Sekolah Dasar Rancho Tehama dan melepaskan tembakan membabi buta. Asisten Kepala Kepolisian Tehama, Phill Johnston, mengatakan bahwa pelaku membawa senjata berupa senapan semi-otomtatis dan dua pistol.


Salah satu warga, Coy Ferreira, mengaku mendengar sejumlah tembakan ketika sedang mengantar putrinya ke sekolah.

"Salah satu guru geluar dari gedung dan menyuruh kami untuk pergi karena penembak itu mendekat," kata Ferreira, sebagaimana dikutip Reuters.

Kini, penyelidikan masih terus berlangsung. Johnston belum mengungkap motif mau pun identitas pelaku.


Namun, harian Sacramento Bee melaporkan bahwa pria itu teridentifikasi bernama Kevin Janson Neal, seorang warga lokal yang pernah ditahan terkait penikaman pada Februari lalu.

Penembakan massal semacam ini kerap terjadi di AS. Wakil Presiden Mike Pence pun mengucapkan belasungkawa melalui akun Twitter pribadinya.

"Duka mendalam mendengar penembakan di California yang merenggut sejumlah nyawa, termasuk anak-anak tak bersalah," kata Pence.


Credit  cnnindonesia.com

Penembakan di California Berlangsung 25 Menit Tewaskan 4 Orang

Penembakan di California Berlangsung 25 Menit Tewaskan 4 Orang. (Ilustrasi.SINDOnews).

 

RANCHO TEHAMA - Kasus penembakan massal tak henti mengguncang Amerika Serikat (AS). Kemarin, seorang lelaki mengamuk dan melepaskan tembakan ke beberapa orang di sekolah dasar (SD) dan lokasi lainnya di California Utara. Sedikitnya empat orang tewas dan 10 lainnya luka-luka sebelum pelaku ditembak mati oleh polisi.

Asisten Sheriff Tehama County, Phil Johnston, mengatakan sedikitnya terdapat tujuh  tempat kasus penembakan, baik di dalam atau di dekat Rancho Tehama Reserve, sebuah kawasan berpenduduk 1.500 orang. Pelaku sempat mencoba memasuki ruang kelas SD, tapi kesulitan karena pintunya dikunci oleh para guru.

Sedikitnya dua korban luka-luka merupakan anak-anak. Mereka tertembak saat pelaku melepaskan tembakan di lorong sekolah. Adapun status korban tewas semuanya adalah orang dewasa. “Insiden ini bisa jadi lebih buruk jika para guru di sekolah tersebut tidak berpikir cepat,” ujar Johnston, dikutip The New York Times.
Sebelum pukul 08.00, pelaku yang membawa senapan semi-otomatis dan dua pistol menembak seorang perempuan di dekat rumahnya. Korban diduga sering cek cok dengan pelaku. Korban lainnya ditembak secara acak ketika pelaku mengamuk. Menurut polisi, pelaku menembak tetangganya, pejalan kaki, dan pengemudi mobil.

“Orang ini menjadi bertekad untuk membunuh orang lain secara acak,” kata Johnston.

Salah satu korban selamat, Coy Ferreira, mengatakan banyak orang yang berlindung di ruang kelas SD Rancho Tehama ketakutan. Apalagi ketika rentetan peluru menyasar dan memecahkan kaca jendela hingga melukai siswa laki-laki.

Menurut Ferreira, lamanya penembakkan berlangsung 25 menit. Dia terjebak dalam aksi teror itu ketika sedang mengantar anaknya yang masih duduk di bangku TK. Awalnya, dia berpikir suara letusan itu merupakan suara kembang api. Namun, dia diminta seorang guru yang tergopoh-gopoh untuk masuk ruangan.

“Seorang guru keluar dari sebuah bangunan dan meminta kami semua berlari masuk ke dalam ruang kelas karena ada seorang penembak,” kisah Ferreira. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku tampak berjalan di lorong sekolah, memasuki kamar WC, dan frustasi ketika tidak bisa memasuki ruang kelas karena dikunci.

Pihak kepolisian memuji aksi heroik para guru SD Rancho Tehama karena telah menyelamatkan banyak orang. “Tidak terbayangkan berapa banyak korban yang akan berjatuhan jika pelaku berhasil melakukan kontak dengan para murid sekolah. Aksi cepat tanggap para guru untuk melindungi muridnya sangat monumental,”

Seorang saksi yang juga tetangga pelaku, Brian Flint, mengatakan satu anggota di rumahnya tewas, sedangkan beberapa tetangganya yang lain terluka. Flint mengaku sebelumnya pernah diancam pelaku. Pelaku juga pernah menusuk tetangga perempuannya dalam sebuah perselisihan yang kini ditembak hingga tewas.

“Mobil saya telah dicuri pelaku,” kata Flint. “Saya yakin kasus penembakan ini ada hubungannya dengan perselisihan dengan tetangga perempuannya. Sejauh yang kami kenal, pelaku merupakan orang gila. Dia banyak melepaskan tembakan pada malam hari dan pagi hari, mungkin jumlahnya sudah ratusan,” tambahnya.

Johnson juga mengonfirmasi pelaku mencuri mobil Ford F-150. Pihak kepolisian langsung menerima panggilan darurat. Dia mengatakan hakim pernah mengeluarkan perintah penahanan terhadap pelaku setelah kasus sengketa dengan tetangga perempuannya. Namun, tidak ada perintah pelarangan kepemilikan senjata. 

“Kami memperoleh informasi dia melepaskan tembakan secara acak terhadap warga sipil sambil mengendarai mobil sebelum sampai di sekolah,” kata Johnston. Seorang pengemudi perempuan yang sedang mengantarkan anaknya juga terkena peluru nyasar. “Dia tidak kenal pelaku dan tidak tahu kenapa,” tambahnya.

Aparat kepolisian mengejar pelaku yang melarikan diri dari SD Rancho Tehama sebelum berhasil menembaknya. Johnston mengatakan otoritas terkait mencoba menghubungi anggota keluarga pelaku pasca-insiden ini dan merasa prihatin dengan keselamatan mereka.

Seperti dilansir CNN, Wakil Presiden AS Mike Pence juga mengucapkan duka cita yang mendalam. “Saya ikut bersedih dengan kasus penembakan di California.  Kami juga memuji aksi berani aparat kepolisian. Kami akan terus mengawal situasi ini dari dekat dan memberikan dukungan federal sambil berdoa bagi korban,” imbuhnya.



Credit  sindonews.com

Latihan Militer Gabungan Antara Australia dan Arab Saudi Dikecam

Canberra - Sejumlah organisasi hak asasi manusia dan kelompok pemberi bantuan mengatakan, mereka khawatir akan berita bahwa Angkatan Laut Australia (RAN), baru-baru ini, menggelar latihan bersama mitra Arab Saudi mereka di Laut Merah.
RAN menggelar latihan itu sebagai bagian dari Operasi Manitou, operasi militer gabungan untuk menjaga keamanan maritim di Timur Tengah, yang telah dilakukan sejak lama.
Latihan bersama itu terjadi pada tanggal 14 Agustus, tak jauh dari lokasi di mana koalisi yang dipimpin Saudi memberlakukan blokade laut terhadap Yaman.
Blokade itu menyebabkan kelangkaan makanan yang meluas, dengan 7 juta orang di negara miskin itu kini berada di ujung wabah kelaparan yang tak pernah terjadi sebelumnya.
"Saya pikir begitu mengganggu untuk mendengar bahwa militer Australia melatih angkatan laut yang terlibat dalam blokade ini," kata Elaine Pearson, Direktur organisasi Human Rights Watch di Australia.
"Kita tahu bahwa koalisi pimpinan Saudi telah menunda dan mengalihkan kapal-kapal yang membawa bantuan hidup ke Yaman, dan bantuan kemanusiaan jelas sangat dibutuhkan sekarang ini."
Pearson mengatakan, organisasinya akan meminta militer Australia untuk memberi penjelasan.
"Terserah militer Australia untuk menyediakan lebih banyak informasi tentang latihan seperti apa yang mereka berikan untuk Saudi -khususnya mengingat kekhawatiran kami tentang pelanggaran berulang terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh koalisi pimpinan Saudi di Yaman."
Organisasi Oxfam, yang terlibat dalam aktivitas bantuan di Yaman, mengatakan bahwa berita latihan itu "sungguh mengkhawatirkan dalam konteks blokade penuh terhadap Yaman yang terus dilakukan oleh koalisi pimpinan Saudi."
"Oxfam akan menanyai Pemerintah Australia untuk informasi lebih lanjut. Kami khawatir terhadap apapun yang bisa terlihat seperti bantuan untuk implementasi blokade tersebut," ujar Rebecca Barber, Penasehat Kebijakan Kemanusiaan Oxfam di Melbourne.
"Blokade itu secara langsung bertentangan dengan sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB dan pernyataan pimpinan Dewan Keamanan yang menyerukan adanya akses kemanusiaan yang menyeluruh dan tak terhalang. Jadi blokade itu secara langsung berlawanan dengan resolusi Dewan Keamanan yang berlaku saat ini."
Tim Costello dari organisasi World Vision Australia mendesak Pemerintah Australia untuk membatalkan latihan militer dengan Saudi di masa depan, hingga blokade terhadap Yaman dicabut.
"Langkah itu harus kita lakukan dalam soal menarik diri dari latihan militer bersama, dukungan, bantuan dan kolaborasi," ujar Costello.
"Hubungan apapun, bahkan dalam operasi latihan gabungan, itu menodai kita."
Direktur eksekutif Asosiasi Pertahanan Australia, Neil James, mengatakan bahwa ia berpendapat, waktu dan lokasi dari latihan gabungan itu menimbulkan teka-teki.
"Khususnya mengingat Saudi tengah terlibat dalam pertempuran di zona perang yang terpisah," sebutnya.
"Ada juga aspek persepsi yang anda berikan. Australia tak terlibat dalam konflik antara Arab Saudi dan negara-negara Teluk di Yaman. Dan kita harus menghindari koneksi apapun."

Kapal Perang Newcastle dan Angkatan Laut Arab Saudi dari Kapal Perang Boraida mengadakan latihan militer gabungan di kawasan Timur Tengah.

Profesor Greg Barton dari Universitas Deakin mengatakan, Operasi Manitou telah berjalan sukses di tahun-tahun sebelumnya.
"Saya pikir fakta bahwa militer Australia bekerja sama dengan militer Timur Tengah, khususnya di sekitar Teluk Persia dan Semenanjung Arab, bisa dimengerti dan begitu penting," jelasnya.
"Tapi itu tak berarti bahwa Australia tak bisa bersuara. Ada alasan bagus untuk menjadi sangat khawatir akan blokade ini. Saya pikir Australia tak akan mampu mengubah kebijakan luar negerinya dan kerjasama pertahanannya begitu saja. Tapi tentu saja Australia bisa bersuara dan berpendapat sebagai seorang kawan sebagai seorang sekutu, kita ingin menyampaikan kekhawatiran masyarakat global."
Angkatan Pertahanan Australia belum menjawab pertanyaan ABC tentang rincian latihan gabungan tersebut dan apakah ada rencana latihan gabungan dengan Angkatan Laut Arab Saudi di masa mendatang.




Credit  detik.com/australia-plus-abc

Cina Restui Kudeta di Zimbabwe?

Panglima Pasukan Pertahanan Zimbabwe Jenderal Constantino Chiwenga.

CB,  BEIJING -- Pemerintah Cina turut merespons situasi di Zimbabwe setelah militer mengambil alih kontrol negara tersebut dari Presiden Robert Mugabe, Rabu (15/11).  Hal ini karena Panglima Pasukan Pertahanan Zimbabwe Jenderal Constantino Chiwenga, figur yang dianggap memimpin aksi tersebut baru saja mengunjungi Cina pekan lalu.

Pada Jumat (10/11), Jenderal Chiwenga berada di Beijing dan bertemu Menteri Pertahanan Cina Chang Wanquang di Markas Tentara Rakyat Cina. Dalam pertemuan tersebut, Chang mengatakan bersedia mempromosikan hubungan dengan Zimbabwe.

Kementerian Pertahanan Cina, dalam pernyataan persnya pekan lalu, juga menunjukkan potret Jenderal Chiwenga dan Chang yang sama-sama mengenakan seragam militer dan saling berjabat tangan.

Buntut dari perjalanan Jenderal Chiwenga ke sana adalah Cina diminta memberi penjelasan, apakah sang jenderal memberitahu tentang rencana pengambilalihan kontrol atas Zimbabwe? 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang mengatakan Kementerian Pertahanan Cina telah merilis informasi tentang kunjungan Jenderal Chiwenga. Namun ia tak memiliki pemahaman spesifik tentang kunjungan tersebut. "Saya hanya bisa mengatakan bahwa kunjungannya ke Cina kali ini merupakan pertukaran militer normal yang disepakati bersama oleh Cina dan Zimbabwe," kata Geng Shuang.

Ia mengatakan pergolakan yang saat ini tengah berlangsung di Zimbabwe, khususnya di ibu kota Harare, benar-benar diperhatikan oleh Cina.

Geng Shuang berharap situasi Zimbabwe saat ini tak mengganggu hubungan dan kesepakatan yang telah tercapai antara kedua negara. "Kami berharap pihak-pihak terkait di Zimbabwe menangani masalah internal mereka dengan tepat," ujar Geng Shuang.

Cina dan Zimbabwe memiliki hubungan diplomatik serta ekonomi yang cukup dekat. Beijing telah berdiri mendampingi pemerintahan Robert Mugabe dalam menghadapi sanksi ekonomi oleh Barat.  Di Barat, Mugabe memang dianggap sebagai pemimpin lalim karena kerap menggunakan kekerasan untuk mempertahankan jabatannya.

Pada Agustus, pemerintah Zimbabwe mengatakan sebuah perusahaan Cina berencana menginvestasikan dana hingga 2 miliar dolar AS untuk menghidupkan kembali operasi Zimbabwe Iron and Steel Company (ZISCO). Pada 2008, ZISCO berhenti beroperasi akibat parahnya krisis ekonomi yang melanda negara tersebut.

Sebelumnya militer Zimbabwe telah mengatakan, pengerahan pasukan ke Ibu Kota Harare, pada Rabu (15/11), bukanlah suatu upaya untuk menggulingkan pemerintahan Mugabe. "Ini bukan pengambilalihan militer terhadap pemerintah."Kami hanya menargetkan kriminal di sekitarnya yang melakukan kejahatan dan menyebabkan penderitaan sosial serta ekonomi di negara ini. Segera setelah kami menyelesaikan misi ini, kami berharap situasinya akan kembali normal," kata perwakilan jenderal militer Zimbabwe yang disiarkan Zimbabwe Broadcasting Company (ZBC).

Jenderal tersebut pun meyakinkan bahwa Mugabe saat ini dalam kondisi aman. "Kami ingin meyakinkan negara bahwa yang mulia presiden dan keluarganya aman dan sehat serta keamanan mereka terjamin," ujarnya.

Saat ini Zimbabwe tengah dilanda frustrasi akibat ambruknya perekonomian di bawah pemerintahan Mugabe. Tahun lalu, negara ini dikoyak oleh demonstrasi anti-pemerintah terbesar dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Nama Mugabe dipekikan sebagai seorang diktator.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Presiden Zimbabwe dikudeta

Presiden Zimbabwe Robert Mugabe.

Harare (CB) - Militer Zimbabwe menyatakan telah merebut kekuasaan dengan alasan menangkap para kriminal di sekitar Presiden Robert Mugabe yang telah menimbulkan penderitaan sosial dan ekonomi. Namun militer menyatakan Mugabe yang berusia 93 tahun dan keluarganya dalam keadaan aman.

Tentara dan kendaraan lapis baja Zimbabwe memblokir jalan-jalan ke kantor-kantor pemerintah, gedung parlemen dan pengadilan di pusat kota Harare.  Sedangkan warga Zimbabwe antre di ATM-ATM.

"Kami hanya memburu para kriminal di sekitar dia (Mugabe) yang melakukan kejahatan yang menimbulkan penderitaan sosial dan ekonomi di negara ini, untuk kami adili," kata Mayor Jenderal SB Moyo, Panglima Divisi Logistik, dalam siaran televisi seperti dikutip Reuters. "Segera setelah kami menuntaskan misi, kami perkirakan situasi akan kembali normal."

Militer menahan Menteri Keuangan Ignatius Chombo yang merupakan pemimpin faksi 'G40' dalam partai berkuasa ZANU-PF yang dipimpin istri Mugabe, Grace, yang digadang-gadangkan sebagai pengganti Mugabe.

Tentara digelarkan di seluruh ibu kota Harare. Sementara itu partai ZANU-PF menuduh pemimpin militer berkhianat.

Kudeta ini sendiri dipimpin oleh panglima angkatan bersenjata Zimbabwe Jenderal Constantino Chiwenga.

Credit  antaranews.com

Presiden Zimbabwe Jadi Tahanan Rumah

Tentara bersenjata Zimbabwe duduk di atas tank di Harare, Zimbabwe, Rabu dini hari (15/11).

CB, HARARE -- Presiden Robert Mugabe menjadi tahanan di Harare, Ibu Kota Zimbabwe. Hal tersebut diungkapkan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma usai melakukan telepon dengan Mugabe.

"Mugabe mengatakan kepada Zuma melalui sambungan telepon bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja," kata seorang pejabat Afrika Selatan seperti diwartakan BBC, Rabu (15/11).
Saat ini, Harare mendapatkan pengawasan ketat dari militer. Sejumlah pasukan yang terlihat memenuhi dan berpatroli di Harare mengaku mengincar penjahat yang dinliai sebagai penyebab penderitaan sosial dan ekonomi di negara tersebut.
Konsulat Inggris mengeluarkan imbauan kepada warga negaranya yang berada di Zimbabwe untuk tidak keluar rumah hingga situasi stabil. Seruan serupa juga dikeluarkan kedutaan Amerika Serikat, paling tidak hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.
Sementara itu, Cina mengaku akan terus memantau kodisi di Zimbabwe, yang merupakan salah satu mitra dagang terbesar mereka. Cina berharap otoritas Zimbabwe dapat segera mengatasi permasalahan internal mereka.

Dalam sebuah pidato di televisi, juru bicara militer Mayor Jenderal SB Moyo mengatakan, tentara berusaha untuk menenangkan situasi degenerasi, sosial dan ekonomi di negara tersebut.
Moyo membantah tentara melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Robert Mugabe dan mengatakan pemimpin dan keluarganya dalam keadaan baik-baik saja dan keamanan mereka terjamin.
Dia mengatakan begitu tujuannya tercapai, situasi di negara tersebut akan kembali normal. Ia pun meminta warga Zimbabwe untuk melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Rusia Siap Bangun Pabrik Pesawat di Timur Tengah

Rusia Siap Bangun Pabrik Pesawat di Timur Tengah. (CNN).

JAKARTA - Rusia bukan hanya menjual pesawat barunya di luar negeri. Mereka juga akan membangun pabrik pesawat di luar negeri. Rostec, perusahaan raksasa miliki Pemerintah Rusia, menegaskan akan berunding untuk memproduksi pesawat komersial di luar negeri.

Negara yang dipilih adalah Uni Emirat Arab (UEA). Pasalnya, Rusia meningkatkan ekspor pesawat penumpang, yakni Irkut MC-21 yang akan berkompetisi dengan pesawat Boeing (BA) and Airbus (EADSF). Salah satu strategi produsen pesawat meningkatkan penjualan adalah membangun pabrik di luar negeri untuk mengakses maskapai lokal.

Airbus dari Eropa misalnya, mereka membangun pabrik perakitan untuk pesawat A320 di China sehingga UEA menjadi pilihan tepat. Kenapa? UEA merupakan markas dua maskapai besar, yakni Emirates dan Etihad. MC-21 merupakan pesawat komersial pertama buatan Rusia sejak kejatuhan Uni Soviet yang didukung penuh pemerintahan Rusia.

Presiden Vladimir Putin mendorong Rostec dan United Aircraft Corporation (UAC) meningkatkan penjualan pesawat ter sebut di Rusia dan maskapai asing. Rostec mengungkapkan, mereka tengah berunding tentang potensi produksi bersama pesawat tersebut dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan. Pesawat MC-21-300 telah terbang sejak Mei 2017.

UEA memang memiliki ketertarikan memperluas industri pesawatnya. Banyak perusahaan di UEA juga memproduksi suku cadang untuk Boeing dan Airbus.

“Sangat dini untuk mengatakan apakah produksi bersama itu akan terwujud. Untuk perakitan pesawat bisa dilakukan di UEA. Sedangkan produksi komponen tetap dikerjakan di Rusia,” ungkap juru bicara Rostec dilansir CNN.

“Parameter yang spesifik akan didiskusikan dalam proses negosiasi,” ujarnya.

Produsen pesawat Rostec dan UAC mungkin membangun pabrik di UEA untuk pesawat dengan versi yang lebih besar, yakni MC-21-400 dengan kursi penumpang lebih dari 250. Banyak komponen MC-21 berasal dari Barat, seperti mesin yang disuplai Pratt & Whitney berbasis di Connecticut, Amerika Serikat.

Credit  sindonews.com

Kelaparan dan Kedinginan, Korban Gempa Iran Menanti Bantuan

Warga yang selamat dari gempa berkekuatan 7,3 skala Richter di Sarpol-e Zahab , Provinsi Kermanshah, Iran. Senin (13/11). ( AFP PHOTO / ISNA / POURIA PAKIZEH)

Jakarta, CNN Indonesia -- Puluhan ribu warga Iran terpaksa mengungsi di penampungan beralaskan ala kadarnya setelah rumah mereka hancur akibat gempa berkekuatan 7,3 skala Richter mengguncang perbatasan Iran-Irak pada Minggu (12/11). Sampai saat ini, korban tewas mencapai 450 orang.

Tim penyelamat telah berhenti mencari para penyintas gempa di Iran. Sementara para korban selamat menantikan bantuan.

Seorang perempuan muda di Sarpol-e Zahab, salah satu kota yang paling parah terdampak gempa, mengatakan keluarganya kedinginan karena terpapar angin malam selama beberapa hari terakhir karena kurangnya tenda di tempat pengungsian.


"Kami butuh bantuan, kami butuh semuanya, pihak berwenang harus mempercepat penyaluran bantuan mereka," katanya kepada televisi pemerintah seperti dikutip Reuters, Selasa (14/11).

Gempa terjadi sekitar pukul 21.00 malam waktu setempat, ketika sebagian besar warga tengah beristirahat. Sementara itu, guncangan gempa dilaporkan berpusat di Penjwin, Provinsi Sulaimansyah, Irak, yang berbatasan langsung dengan Iran, khususnya Provinsi Kermanshah dan Khuzestan.

Sejumlah bangunan publik termasuk rumah sakit utama di Iran dilaporkan rusak akibat gempa, sehingga mempersulit penanganan para korban yang terluka. Rumah sakit di beberapa provinsi terdekat pun kewalahan menangani ribuan korban terluka yang terus berdatangan.

Organisasi palang merah Iran, Iranian Red Crescent, mengatakan penampungan darurat telah disediakan bagi ribuan pengungsi. Namun, keterbatasan listrik, air bersih, dan akses jalan yang terputus membuat penyaluran bantuan ikut terhambat.


Aparat berwenang melaporkan kekacauan lalu lintas pun sempat terjadi tak lama setelah gempa terjadi.

"Orang-orang di beberapa desa terpencil masih sangat membutuhkan makanan, air, dan tempat tingga," papar Gubernur Qasr-e Shirin, Faramars Akbari.

Lebih dari 30 ribu rumah rusak dan setidaknya dua desa hancur total di daerah itu. Sedangkan proses evakuasi dan penyelamatan korban telah berakhir karena kemungkinan menemukan korban selamat lainnya sangat rendah.


"Operasi penyelamatan di Provinsi Kermanshah telah berakhir," kata Kepala Petugas Darurat Dinas Kesehatan Iran, Pir-Hossein Kolivand.

Sementara itu, Presiden Iran Hassan Rouhani langsung meninjau ke sejumlah lokasi terdampak gempa di Kermanshah tak lama setelah bencana terjadi dan berjanji akan segera menyalurkan bantuan kepada para korban.

"Kami akan menggunakan seluruh kekuatan untuk menangani masalah dalam waktu secepat mungkin," ucap Rouhani.

Tak hanya Iran dan Irak, gempa akhir pekan itu dilaporkan terasa hingga Pakistan, Libanon, Kuwait, dan Turki.



Credit  cnnindonesia.com

Korban Tewas Capai 530, Presiden Iran Tinjau Lokasi Gempa

Presiden Hassan Rouhani meninjau langsung sejumlah lokasi gempa Iran seiring dengan pertambahan jumlah korban tewas yang kini diperkirakan mencapai 530 orang. (President.ir/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Presiden Hassan Rouhani meninjau langsung sejumlah lokasi gempa Iran seiring dengan pertambahan jumlah korban tewas yang kini diperkirakan mencapai 530 orang.

"Saya ingin memastikan seluruh warga yang terkena dampak gempa mengetahui bahwa pemerintah bertindak dengan segala cara untuk menangani bencana ini secepat mungkin," ujar Rouhani.

Estimasi korban tewas ini didapat setelah seorang pejabat berwenang di Provinsi Kermanshah, Mohammad-Ali Monshizadeh, menghitung sertifikat kematian dan perkiraan jumlah korban yang diduga masih terjebak di dalam reruntuhan gedung.


"Kami sudah mengeluarkan 430 sertifikat kematian, tapi kemungkinan 100 sampai 150 orang masih terkubur dan terjebak di reruntuhan bangunan di desa-desa dan belum ditemukan. Ini menjadikan total kematian bisa mencapai 530 sampai 580 orang di Provinsi Kermanshah sendiri," tutur Monshizadeh, Rabu (15/11).

Kantor berita IRNA melaporkan, kota yang paling terkena dampak adalah Sarpol-e Zahab dengan korban tewas mencapai 316 orang. Sementara itu, 28 orang lainnya dilaporkan tewas di Qasr-e-Shirin, kota di Kermanshah yang berbatasan langsung dengan Irak.

Gempa 7,3 skala Richter yang terjadi pada Minggu (12/11) sekitar pukul 21.00 berpusat di daerah perbatasan Irak dan Iran.


Sejumlah bangunan publik termasuk rumah sakit utama di Qasr-e-Shirin dilaporkan rusak akibat gempa, sehingga mempersulit penanganan para korban yang terluka. Rumah sakit di beberapa provinsi terdekat pun kewalahan menangani ribuan korban terluka yang terus berdatangan.

Organisasi Bulan Sabit Merah Iran sudah menyediakan penampungan darurat bagi para pengungsi. Namun, mereka masih mengalami keterbatasan listrik dan air bersih.

"Kami mengungsi di tempat penampungan dan kami tidak memiliki cukup makanan dan air bersih. Anak-anak menangis karena kedinginan. Mereka mengandalkan orang tuanya untuk menghangatkan diri," kata Ali Gulani, pengungsi dari kota Qasr-e-Shirin, seperti dikutip The Guardian.





Credit  cnnindonesia.com

AS Ungkap Rincian Serangan Siber Korut

Hacker (ilustrasi)

CB, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengungkap rincian teknis serangan siber yang disponsori oleh pemerintah Korea Utara (Korut), Selasa (14/11). Serangan ini telah menargetkan industri kedirgantaraan, telekomunikasi, dan keuangan sejak 2016.

FBI dan Departemen Keamanan Nasional (DHS) mengatakan peretas dari Korut menggunakan jenis malware yang dikenal sebagai FALLCHILL. Malware ini digunakan masuk ke sistem komputer dan membahayakan sistem jaringan.

Keduanya juga mempublikasikan alamat IP yang menurut FBI terkait dengan kampanye peretasan Korut. Hal ini dimaksudkan untuk membantu sektor industri swasta untuk melawan serangan tersebut.

Malware FALLCHILL menyediakan peretas dengan lintang yang luas untuk memantau dan mengganggu sistem yang terinfeksi. Malware biasanya memperoleh akses ke sistem sebagai file yang dikirim melalui perangkat lunak atau saat pengguna mengunduhnya tanpa sengaja dengan mengunjungi situs yang dikompromikan oleh para hacker.

Informasi baru ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Pyongyang terkait uji coba rudal Korut. Sebelumnya pemerintah AS, mengatakan Korut akan terus bergantung pada operasi siber untuk meningkatkan tujuan militer dan strategisnya.

FBI dan DHS telah mengeluarkan peringatan pada Juni lalu, yang menyalahkan pemerintah Korut atas serangkaian serangan siber pada 2009. Serangan siber ini menargetkan media, sektor kedirgantaraan dan keuangan, serta infrastruktur penting di AS dan di seluruh dunia.

Korea Utara secara rutin membantah terlibat dalam serangan sibet terhadap negara-negara lain.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Duta Besar Korea Utara Surati Sekjen PBB, Ini Isinya

Tiga kapal induk Amerika Serikat, USS Nimitz (atas), USS Ronald Reagan (tengah) dan USS Theodore Roosevelt (bawah), berlayar bersama gugus tempurnya di perairan internasional di Pasifik Barat, pada 12 November 2017. Courtesy James Griffin/U.S. Navy/Handout via REUTERS

CB, Jakarta -Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Jan Song Nam menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres  yang isinya mengingatkan, latihan tempur 3 kapal induk Amerika Serikat dengan kapal perang Jepang dan Korea Selatan telah meningkatkan kemungkinan terjadi perang nuklir.
"Bahaya yang ditimbulkan oleh latihan tempur Amerika dan sekutunya, jelas-jelas merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional," tulis Song Nam dalam suratnya seperti yang dilansir News.com.au pada 14 November 2017.

Diplomat Korea Utara itu mengatakan, pengiriman armada tempur Amerika Serikat yang dilakukan sejak 2007 membuat perang nuklir lebih mungkin terjadi setelah Washington  seolah-olah siap untuk menyerang.
Pelatihan empat hari di perairan Pasifik barat melibatkan 3 kapal induk, yakni USS Ronald Reagan, USS Nimitz dan USS Theodore Roosevelt  dimulai Sabtu pekan lalu. Kapal-kapal penghancur itu didampingi 7 kapal perang Korea Selatan, termasuk tiga kapal perusak.

Song Nam mengatakan jet tempur Amerika Serikat telah melakukan penerbangan tanpa henti, termasuk pengebom strategis B-52, sementara pembom B-1B dan B-2 terlihat sering berada di wilayah udara Korea Selatan.
Tiga kapal induk Amerika melakukan latihan tempur bersamaan dengan kunjungan kerja Presiden Donald Trump ke 5 negara Asia selama 12 hari.

Ketegangan meningkat antara Amerika Serikat dan Korea Utara menyusul serangkaian tes senjata oleh Pyongyang dan serangkaian pertengkaran yang semakin mengkkhawatirkan antara Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. 
Korea Utara melakukan uji coba nuklir sudah enam kali dan beberapa kali uji coba peluncuran rudal, termasuk rudal balistik antar benua (ICBM).

Credit  TEMPO.CO

Curhat Situasi Semenanjung Korea Memburuk, Korut Salahkan AS

Foto/Ilustrasi/Istimewa

NEW YORK - Korea Utara (Korut) mengeluh kepada PBB tentang latihan militer gabungan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel). Pyongyang menggambarkan memburuknya situasi di Semenanjung Korea karena peralatan perang nuklir AS telah dikirim untuk menyerangnya.

"Amerika Serikat telah mengamuk selama latihan perang dengan memperkenalkan peralatan perang nuklir di dan sekitar Semenanjung Korea," kata Duta Besar Korut untuk PBB Ja Song-nam dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Tiga kelompok penyerang kapal induk AS telah terlibat dalam latihan gabungan di Pasifik Barat dalam demonstrasi langka saat Presiden Donald Trump mengunjungi Asia. Terakhir kali tiga kelompok penyerang kapal AS bermanuver bersama di Pasifik Barat berada di tahun 2007.

Korsel mengatakan bahwa latihan gabungan tersebut, yang akan selesai pada hari Selasa, merupakan tanggapan atas provokasi nuklir dan rudal Korut. Seoul juga menyebut bahwa manuver tersebut dilakukan untuk menunjukkan perkembangan provokasi Pyongyang dapat dihadapi dengan kekuatan yang luar biasa.

Namun, Song-nam mengatakan bahwa Washington harus dipersalahkan atas meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea. Ia juga menuduh Dewan Keamanan PBB telah mengabaikan latihan perang nuklir AS yang berusaha keras membawa bencana besar kepada umat manusia.

Song-nam pun meminta Guterres untuk menarik perhatian 15 anggota DK PBB berdasarkan Pasal 99 Piagam PBB yang jarang digunakan.

"Bahaya yang ditimbulkan oleh latihan perang nuklir AS, yang jelas-jelas merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional," seru Song-nam seperti dilansir dari Reuters, Selasa (14/11/2017).

Ketegangan meningkat antara AS dan Korut menyusul serangkaian tes senjata oleh Pyongyang serta serangkaian pertikaian yang semakin membuncah antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un.

Trump mengatakan dalam sebuah tweet pada hari Minggu bahwa Kim telah menghina dia dengan memanggilnya "tua" dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyebut pemimpin Korut tersebut dengan panggilan "pendek dan gemuk".

AS telah mengatakan bahwa semua opsi, termasuk militer, berada di atas meja untuk menangani Korut, walaupun pilihannya adalah untuk solusi diplomatik.

Dewan Keamanan PBB sendiri dengan suara bulat telah meningkatkan sanksi terhadap Korut atas program rudal nuklir dan balistik sejak tahun 2006. 

Credit  sindonews.com

Presiden Korsel: Nuklir Korut Terlalu Kuat untuk Dihancurkan

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, mengatakan bahwa senjata nuklir Korea Utara kini sudah berkembang pesat hingga terlalu kuat untuk dihancurkan. (Yonhap via Reuters)

Jakarta, CB -- Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, mengatakan bahwa senjata nuklir Korea Utara kini sudah berkembang pesat hingga terlalu kuat untuk dihancurkan.

"Jika nantinya perundingan isu nuklir Korut dimulai, saya rasa akan sulit untuk benar-benar menghancurkan kemampuan nuklir mereka karena senjata nuklir dan rudal mereka sudah berada pada titik sangat berkembang," ujar Moon, Selasa (14/11).

Moon mengatakan, jika memang nantinya ada perundingan dengan Korut, semua pihak harus menyusun strategi dengan sangat seksama agar Pyongyang mau benar-benar melakukan denuklirisasi.

"Jika demikian, program nuklir Korut harus dihentikan dan negosiasi harus terus dilakukan agar benar-benar ada denuklirisasi," ucap Moon.


Korut sendiri sebelumnya sudah menyatakan bahwa mereka tidak menolak perundingan, tapi mereka menekankan "tidak akan pernah menaruh isu yang berkaitan dengan kepentingan pemimpin tertinggi Korut dan keamanan warganya di meja perundingan."

Selama ini, pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, mengklaim bahwa negaranya mengembangkan senjata nuklir untuk melindungi diri dari provokasi dan rencana invasi AS terhadap Pyongyang.

Meski sudah mengerahkan 28.500 tentara di Korsel, AS selalu membantah bahwa mereka melakukan provokasi dan berniat untuk menginvasi Korut.

Namun, Korut tetap menganggap AS ingin mengobarkan perang, terutama setelah mereka mengerahkan sistem pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Korsel.


China sebagai sekutu terdekat Korut juga menentang pengerahan THAAD ini. Selain dianggap dapat lebih menyulut amarah Korut, China menyebut bahwa radar THAAD dapat mencapai wilayah mereka.

Meski demikian, belakangan China juga mulai menekan Korut, terutama setelah Pyongyang menguji coba bom hidrogen.

Korut semakin geram hingga terus melontarkan ancaman. Saling lontar ancaman antara pejabat Korut dan Presiden AS, Donald Trump, pun tak terhindarkan.

Di hadapan sidang Majelis Umum PBB, Trump bahkan mengatakan akan "benar-benar menghancurkan Korut" jika terus mengancam AS.




Credit  cnnindonesia.com

Korut: Latihan Gabungan AS-Korsel Picu Perang Nuklir

Peringatan Korut itu muncul menanggapi operasi latihan bersama USS Ronald Reagan, USS Nimitz, USS Theodore Roosevelt, dan tujuh kapal perang Korsel selama empat hari terakhir di Semenanjung Korea. (Courtesy Aaron B. Hicks/U.S. Navy/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Korea Utara memperingatkan Amerika Serikat bahwa pengerahan tiga kapal induk di Pasifik dalam rangka latihan bersama Angkatan Laut Korea Selatan memperburuk ketegangan di kawasan dan dapat memicu perang nuklir.

"Pengerahan tiga kapal induk yang pertama sejak 2007 ini membuat perang nuklir sulit dirediksi sebab peralatan perang nuklir AS telah berada dalam posisi menyerang," tutur Duta Besar Korut untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ja Song Nam, dalam suratnya kepada Sekjen PBB, Antonio Guterres, Selasa (14/11).

Peringatan Korut itu muncul menanggapi operasi latihan bersama USS Ronald Reagan, USS Nimitz, USS Theodore Roosevelt, dan tujuh kapal perang Korsel selama empat hari terakhir di Semenanjung Korea. Pengerahan tiga kapal perang ini dilakukan bersamaan dengan tur Presiden Donald Trump ke Asia sejak awal pekan lalu.


Ja mengatakan, dalam latihan itu AS turut menerbangkan jet pengembom strategis B-52, B-1B, dan B-2 di langit Korsel yang berbatasan langsung dengan negaranya.

Dalam suratnya, Ja menganggap latihan perang nuklir itu menjadikan situasi kawasan mencapai "titik terburuk yang pernah terjadi di Semenanjung Korea."

"Latihan perang nuklir skala besar dan pemberontakan tersebut membuat kami menyimpulkan bahwa pilihan yang kami ambil [untuk terus mengembangkan rudal dan nuklir] adalah benar. Dan kami harus menempuh jalan ini sampai titik akhir," tulis Ja seperti dikutip AFP.


Dia juga menuding DK PBB "menutup mata" terkait latihan perang nuklir yang dilakukan AS tersebut. Ja menganggap, pengabaian ini "membawa bencana besar kepada umat manusia."

Ketegangan AS dan Korut membuat situasi di Semenanjung Korea memanas. Sejak Pyongyang meluncurkan uji coba nuklir keenamnya pada awal September lalu, rezim Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump terus saling melontarkan ancaman perang.

Sejak itu, AS juga mendesak DK PBB untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras agar Korut menghentikan ambisi pengembangan senjata nuklirnya.




Credit  cnnindonesia.com

Tiga Kekuatan Laut Sekutu Mengepung Korea Utara

Korea Selatan kemudian mengembangkan dan membangun KDX-II, yang memiliki panjang 150 m, dan lebar 17,4 m. KDX-II dapat melaju hingga kecepatan 29 knots (54 km/jam). Desain lambung kapal perusak KDX-II merupakan pengembangan sea-keeping hull, lisensi dari IABG, Jerman. Desain lambung menggabungkan teknologi siluman untuk mengurangi penampang inframerah dan radar. Kapal ini memiliki daya tahan tinggi dan dapat melindungi kru dari serangan biokimia. naval.com.br

CB, Jakarta - Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang memulai latihan gabungan perang laut bersejarah untuk mengantisipasi ancaman rudal balistik dan bom nuklir Korea Utara. Ini pertama kalinya ketiga negara melakukan latihan perang dengan melibatkan tiga kapal induk AS sekaligus.
Ketiga kapal induk itu adalah USS Ronald Reagan, USS Nimitz dan USS Theodore Roosevelt. Ketiga kapal induk ini mampu membawa sekitar 200 pesawat termasuk pesawat tempur F-18, F-22 dan F-35, yang merupakan pesawat jet tempur terbaru dan menjadi andalan dengan kemampuan untuk lepas landas dan mendarat secara vertikal atau di landasan sempit.

 

Sedangkan kapal perang Ise dari Jepang merupakan kapal perang yang pernah terlibat dalam penyerangan pangkalan angkatan laut AS di Pearl Harbour, Hawaii. Nama Pearl Harbour kembali muncul baru-baru ini setelah Trump menyambangi kawasan ini untuk melakukan tabur bunga sebelum mendarat di Tokyo, Jepang, pada 5 Nopember 2017 lalu.

"Jepang memiliki tiga kapal perang pengangkut helikopter penghancur yaitu Hyuga, Ise dan Izumo, yang berukuran paling besar," begitu dilansir situs National Interest, yang kerap menulis mengenai teknologi pertahanan dan kebijakan luar negeri global dalam sebuah artikel Oktober lalu.
Tiga kapal induk Amerika Serikat, USS Nimitz (atas), USS Ronald Reagan (tengah) dan USS Theodore Roosevelt (bawah), berlayar bersama gugus tempurnya di perairan internasional di Pasifik Barat, pada 12 November 2017. Courtesy James Griffin/U.S. Navy/Handout via REUTERS
Kapal perang Ise ini memiliki panjang sekitar 200 meter dan kecepatan 43 kilometer per jam dan mampu menjangkau wilayah sejauh sekitar 18 ribu kilometer. Kapal perang ini dilengkapi berbagai jenis senjata seperti guns dan misil dan torpedo untuk melakukan perang secara penuh.
Kapal perang Ise 'dikawal' dua kapal penghancur atau destroyer warship yaitu kapal penghancur Inazuma serta Makinami. Makinami berarti ombak yang bergulung. Kapal ini memiliki panjang sekitar 120 meter dengan kecepatan sekitar 65 kilometer per jam.
Kapal penghancur Makinami memiliki senjata andalan senapan ganda sebanyak tiga set, dan satu set superfiring. Ini dirancang untuk menghalau dan menghancurkan serangan udara musuh.
Terkait latihan ini, Kementerian Pertahanan Korea Selatan tidak merilis nama-nama kapal perang dan kapal penghancur yang berpartisipasi.
Namun, Korea Selatan diketahui memiliki tiga kapal penghancur KDX-III Aegis dengan kapabilitas 7600 ton. "Kami memiliki kesiapan tempur untuk merespon serangan balik jika musuh berani memprovokasi," kata Laksamana Um Hyun-seong seperti dikutip Newsweek pada pertengahan Oktober lalu.
Kehebatan kapal penghancur ini adalah sistem navigasi dan pertahanan, yang terintegrasi dengan satelit. Ini membut kapal ini memiiki kemampuan untuk meluncurkan rudal terpandu dengan akurasi serangan yang tinggi. Kapal ini buatan Hyundai Heavy Industrie, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.
"KDX-III merupakan kapal penghancur terbesar yang terintegrasi dengan sistem persenjataan Aegis," seperti tertulis di situs Naval Technology. Kapal ini memiliki 300 kru, dengan panjang 165 meter dan lebar 21 meter.
Dengan sistem persenjataan ini, KDX-III mampu meladeni perang sesama kapal laut, serangan antikapal selam dan serangan udara jet tempur musuh.
Korea Selatan juga bakal menambah kekuatan tempur angkatan laut dengan membuat kapal penghancur KDDX Aegis berbobot 6000 ton dan kapal penghancur KDX-III berbobot 7600 ton, yang bakal kelar pada pertengahan 2020.
Sedangkan kerja sama Korea Selatan dan AS juga mencakup penempatan sekitar 30 ribu pasukan di Semenanjung Korea. Korea Selatan bakal membentuk tim baru untuk membahas pembagian biaya untuk kegiatan ini, yang diperkirakan bakal naik 50 persen.
Pada tahun lalu, Seoul menanggung biaya sekitar Rp12 triliun per tahun untuk membiayai urusan seperti kontraktor, konstruksi, pengadaan barang militer, dan perawatan serta penyimpanan amunisi. Presiden Jaringan Pertahanan Korea (Korea Defense Network), Shin In-kyun, mengatakan ada indikasi AS meminta pemerintah Korea Selatan menambah biaya yang ditanggung. "Bisa naik hingga 50 persen atau lebih," kata dia terkait biaya untuk persiapan menghadapi ancaman Korea Utara.

Credit  TEMPO.CO

AS Geber Latihan Perang Bareng Jepang dan Korea Selatan

Tiga kapal induk Amerika Serikat, USS Nimitz, USS Ronald Reagan, dan USS Theodore Roosevelt, bersama gugus tempurnya mengikuti latihan bersama antara Amerika dan Korea Selatan di perairan Jepang, pada 12 November 2017. Latihan ini disebut sebagai peringatan terhadap Korea Utara. South Korea Defense Ministry via AP

CB, Tokyo -- Tiga kapal induk militer Amerika Serikat menggeber latihan gabungan bersejarah bersama dengan kapal perang Jepang dan Korea di laut di sekitar Semenanjung Korea, Laut Jepang dan Laut Cina Timur.
Ketiga kapal induk ini adalah USS Ronald Reagan, USS Nimitz dan USS Theodore Roosevelt. Korea Selatan meluncurkan tujuh kapal perang andalannya termasuk tiga kapal perusak.

 

Kapal-kapal ini bergabung dengan tiga kapal induk AS tadi, yang telah beroperasi selama beberapa waktu terakhir di kawasan ini. Ini masih ditambah dengan 11 kapal perang AS berukuran lebih kecil, yang dilengkapi sistem pertahanan Aegis. Dua kapal perang Korea Selatan juga mengadopsi sistem pertahanan Aegis.

 

Aegis merupakan sistem pertahanan antirudal untuk mencegat serangan rudal jarak pendek dan menengah. Sistem ini biasanya terpasang di kapal perang dan dipadukan dengan sistem radar canggih AN/SPY-1 untuk mendeteksi pergerakan rudal musuh.
Jika ada rudal musuh yang terdeteksi, kapten kapal bisa memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan Standard Missile 3 dan Standar Missile 2 Extende Range. Kelemahan sistem ini adalah kapal belum mampu mencegat serangan rudal balistik meskipun kemampuan untuk ini terbuka dikembangkan di masa depan.
Sedangkan Jepang mengirimkan satu dari dua kapal perang terbesar miliknya, yang dilengkapi kemampuan mengangkut banyak helikopter. Kapal ini dikawal oleh dua kapal perang pendamping. Ketiganya adalah kapal perang Ise, dan kapal penghancur Inazuma serta Makinami.
Media Reuters mencatat ini merupakan latihan perang terbesar dalam satu dekade terakhir yang melibatkan tiga kapal induk sekaligus. "Unjuk kekuatan ini dilakukan bersamaan dengan kehadiran Presiden Donald Trump di ajang pertemuan para pemimpin regional pada forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), yang sedang berlangsung di Vietnam sejak Jumat kemarin.
Di APEC, Trump sempat berpidato dan memuji pertumbuhan ekonomi dan pembangunan lembaga demokrasi di negara-negara di Asia Pasifik seperti Vietnam, Indonesia, Filipina, Malaysia dan Cina, yang menurutnya cemerlang dan berhasil mengurangi angka kemiskinan. Dia juga mengingatkan kawasan Asia Pasifik ini agar tidak tersandera oleh ambisi diktator.
"Masa depan wilayah ini dan masyarakatnya tidak boleh tersandera oleh fantasi aneh seorang diktator yang ingin menaklukkan lewat kekerasan dan pemerasan menggunakan senjata nuklir," kata Trump dalam pidato yang mengkritik rezim Korea Utara pimpinan Kim Jong Un. Korea Utara dianggap berbahaya karena mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik, yang mampu menyerang kawasan AS bahkan Eropa.
Latihan gabungan yang dimulai pada Sabtu, 11 Nopember 2017 dan digelar selama empat hari ini langsung dilakukan seusai kunjungan maraton Presiden AS, Donald Trump, ke Jepang, Korea Selatan dan Cina, yang dimulai pada 5 Nopember dan berakhir pada 10 Nopember lalu.
Latihan ini juga dinilai sebagai bentuk kesiapan militer tiga negara yaitu AS, Korea Selatan dan Jepang untuk menghadapi ancaman Korea Utara, yang menjadi tema utama Trump dalam tur Asia selama 12 hari di lima negara, yang akan berakhir di Filipina. "Latihan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan menangkal ambisi senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara," begitu pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Selatan seperti dilansir AFP dan dikutip Yahoo News

Credit  TEMPO.CO

Donald Trump Dukung Korea Selatan Kembangkan Rudal Besar

Revisi jangkauan dan muatan rudal ini disetujui Amerika Serikat, setelah Korea Utara beberapa kali melakukan peluncuran rudal. Korea Selatan sukses meluncurkan Hyunmoo 2C, pada 6 April 2017. Dengan jangkauan 800 km, Hyunmoo 2C dapat menghancurkan target di seluruh Korea Utara. Defense Ministry/Yonhap/via REUTERS

CB, Jakarta - Kunjungan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menjadi kabar gembira bagi pengembangan rudal besar Korea Selatan. Trump tiba ke Korea Selatan dari kunjungan tiga hari di Jepang untuk membahas ancaman Korea Utara.
Kepada Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, dalam jumpa pers bersama Selasa, 7 Nopember 2017, Trump mengatakan,"Amerika Serikat siap mempertahankan dirinya dan sekutunya menggunakan berbagai macam kemampuan militer yang diperlukan."

 

Menanggapi ini, Moon mengatakan pembicaraan keduanya mengenai ancaman serangan nuklir Korea Utara berlangsung seru. Dia mengaku setuju dengan penambahan pasukan militer AS di negara itu. "Kedua negara harus mempertahankan sikap yang kuat terhadap ancaman Korea Utara."

AS memiliki hubungan militer yang dekat dengan Korea Selatan. Ini terlihat dengan adanya pangkalan militer Camp Humphreys, yang menaungi sebagian dari sekitar 30 ribu pasukan AS di negeri ginseng itu.
Sejauh ini AS telah memasang beberapa sistem antirudal THAAD di perbatasan Korea Selatan dan Utara. THAAD merupakan singkatan dari Terminal High-Altitude Area Defence, yang diklaim sebagai sistem pencegat serangan rudal terbaik dunia.

Mirip seperti rudal Standard Missile 3 (SM-3) Block 2A, yang diperuntukkan bagi kapal perang Jepang dan AS, rudal THAAD ini menyasar rudal balistik musuh dengan menggunakan sistem pelacak inframerah. Begitu terkunci, maka rudal THAAD akan menabrak rudal musuh menggunakan kekuatan kinetis atau gerakan melesatnya hingga hancur.
Pertimbangan sistem ini dibuat adalah untuk meminimalkan ledakan akibat meledaknya hulu ledak dari rudal musuh saat ditabrak THAAD. Ini diharapkan bisa mencegah meledaknya hulu ledak nuklir jika rudal THAAD berhasil mengenai sasarannya, seperti rudal Hwasong-14 milik Korea Utara yang bisa dipasangi hulu ledak nuklir.
Ilustrasi Rudal balistik Hwasong 14. KCNA
Rudal ini memiliki berat sekitar satu ton dengan panjang sekitar enam meter. Rudal ini mampu melesat sejauh sekitar 200 kilometer dengan kecepatan 8,24 mach atau delapan kali kecepatan suara.
Satu paket baterai THAAD memiliki enam peluncur rudal dan dipasangkan pada sebuah truk besar untuk memudahkan mobilisasi. Ada stok 48 rudal, radar AN/TPY-2 dan fasilitas komunikasi untuk setiap sistem THAAD.
Sistem ini dikembangkan Lockheed Martin, perusahaan militer swasta AS yang juga membuat pesawat tempur F-35 siluman.
Ide pembuatannya berdasarkan peristiwa perang Teluk pada 1991 ketika pasukan Irak membombardir pasukan sekutu pimpinan AS dengan rudal Scud. Saat itu AS menjatuhkan sejumlah rudal Scud Irak menggunakan rudal patriot, yang melesat dilengkapi dengan hulu ledak.
Lockheed juga mengembangkan THAAD ini menggunakan masukan dari BAE System, yang merupakan perusahaan militer asal Inggris.
Militer AS dan Korea Selatan bersepakat untuk memasang tambahan empat sistem dari sebelumnya hanya dua sistem THAAD di sebuah lapangan golf di utara Provinsi Gyeongsang. Namun penduduk lokal memprotes ini karena mereka merasa khawatir daerah tempat tinggal mereka akan menjadi sasaran serangan balik dari militer Korea Utara.
Pemerintah Cina juga menyatakan protes keras dengan bertambahnya sistem rudal THAAD yang digelar. Ini karena sistem radar canggih yang terpasang dan terintegrasi dengan sistem rudal ini mampu memonitor pergerakan militer di wilayah sangat luas hingga sampai ke dalam perbatasan wilayah Cina.
Militer Korea Selatan sebenarnya sedang mengembangkan sistem rudal darat ke udara untuk jarak panjang. Namun perkembangan ancaman Korea Utara membuat negara ini mengadopsi sistem THAAD besutan Lockheed Martin, yang telah siap digunakan.
Dalam pertemuan dengan Presiden Trump, Presiden Moon juga berhasil mendapat dukungan untuk mengembangkan hulu ledak rudal melebihi 800 kilogram, yang sebelumnya menjadi batasan. Dengan dibukanya batasan ini, Korea Selatan berencana membuat rudal dengan berat hingga dua ton, yang dirancang untuk menyerang pusat-pusat militer dan pemerintahan Korea Utara jika perang terbuka terjadi.
Militer Korea Selatan memang sedang menggarap rudal Hyunmoo IV, yang dijuluki rudal Frankenmissile. Ini merupakan rudal darat ke darat, yang dirancang untuk menghancurkan posisi arteleri pasukan Korea Utara massal. Ini karena rudal ini cukup canggih sehingga memiliki akurasi serangan yang tinggi termasuk dalam menyasar basis-basis rudal balistik Korea Utara.

Credit  TEMPO.CO

Hadapi Korea Utara, Jepang Beli F-35 dan Standar Missile

Media terkenal CNN, edisi 17 September 2016, menulis bahwa Angkatan Udara Amerika Serika menarik atau mengrounded 10 pesawat tempur siluman F-35 Joint Strike, sebulan setelah dinyatakan "siap tempur". Matt Cardy/Getty Images

CB, Tokyo - Nama pesawat tempur jet F-35 buatan Lockheed Martin muncul dalam jumpa pers bersama Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Presiden Jepang, Shinzo Abe, yang membahas ancaman Korea Utara di Tokyo pada Senin, 6 Nopember 2017. Mesin perang canggih lainnya yang juga disebut adalah rudal Standard Missile 3 milik AS.
Saat itu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sedang memberikan keyakinan keamanan kepada PMJepang, Shinzo Abe, pada hari kedua kunjungannya di Tokyo, pada Senin, 6 Nopember 2017. Menurutnya, AS akan membantu meningkatkan kemampuan militer negeri Sakura itu.

 

"Dia akan menembak jatuh semua rudal (Korea Utara) dari langit ketika dia menyelesaikan pembelian banyak peralatan militer dari AS," kata Trump dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Abe menanggapi dengan mengatakan,"Jika diperlukan kami akan melakukannya. Tapi dengan begitu, AS dan Jepang akan mengkoordinasikan tindakannya secara ketat."

Jepang merupakan sekutu terdekat AS di Asia. Ini menjelaskan mengapa Trump memilih Jepang sebagai negara pertama dalam kunjungan 12 hari ke lima negara Asia, yang dimulai sejak Ahad, 5 Nopember 2017 di Tokyo, Jepang.
Uniknya, Trump menyempatkan diri mengunjungi Pearl Harbour di Hawaii, yang pernah menjadi target serangan militer Jepang pada Perang Dunia II. Rombongan di pesawat Air Force One Trump lalu mendarat di pangkalan udara milik angkatan udara AS di Yoko Air Base, di pinggiran Tokyo, pada Ahad pagi, 5 Nopember 2017.
Kedua pemimpin tidak menyebutkan berapa besar anggaran yang diperlukan untuk keperluan kerja sama pertahanan ini. Namun, Abe memberikan indikasi senjata apa saja yang diperlukan untuk menangkal serangan rudal balistik Korea Utara.

Presiden AS, Donald Trump dan PM Jepang, Shinzo Abe menunjukkan topi bertuliskan "Donald and Shinzo, Make Alliance Even Greater" yang telah mereka tandatangani di Kasumigaseki Country Club, Kawagoe, Jepang, 5 November 2017. AP Photo/Andrew Harnik
Menurut Abe, Jepang akan membeli pesawat tempur F-35, dan rudal Standard Missile 3 (SM-3) Block 2A yang bakal dipasang di kapal perang dengan sistem pertahanan Aegis besutan AS. Rudal ini bisa mencegat serangan rudal musuh diketinggian hingga 500 km atau di ruang nyaris hampa udara.
"Kualitas dan kuantitas sistem pertahanan harus ditingkatkan dan kami akan beli lebih banyak dari AS," kata Abe dalam kesempatan itu.
Pesawat jet tempur F-35 merupakan jet tempur generasi ke lima buatan perusahaan militer AS, Lockheed Martin, yang proses pembuatan dari desain hingga produk memakan waktu relatif lama yaitu 17 tahun.
Pesawat ini memiliki kemampuan terbang dan mendarat secara vertikal. Jet ini juga antiradar alias memiliki fitur siluman atau stealth sehingga bisa menyelusup memasuki wilayah musuh tanpa terdeteksi lalu melakukan penyerangan. "Pesawat ini didesain untuk meladeni semua jenis pertempuran termasuk serangan elektronik," begitu tulis situ F35.com.
Jet ini mampu meladeni pertempuran udara ke udara, udara ke darat, mengumpulkan informasi, hingga pemantauan rahasia. Fitur Advanced Electronic Warfare memungkinkan pesawat ini untuk melacak posisi musuh berdasarkan posisi radar dan peralatan elektronik lalu membuatnya macet sehingga tidak bisa digunakan musuh.
Sebagai jaminan, Pentagon sendiri telah memesan pesawat ini sebanyak 66 buah untuk bisa dioperasikan pada 2017. Pada tahun sebelumnya, Pentagon telah menerima sebanyak 46 pesawat. Satu unit pesawat harganya mencapai sekitar $95 juta atau sekitar Rp 1,3 triliun. Harga ini bakal turun di masa depan menjadi sekitar US$80 atau sekitar Rp1 triliun.
Sedangkan rudal Standard Missile 3 (SM-3) Block 2A merupakan senjata andalan kapal perang dengan sistem pertahanan Aegis. Rudal ini memiliki kemampuan yang disebut oleh Trump yaitu untuk menjatuhkan rudal musuh. Ini merupakan rudal besutan perusahaan militer AS, Raytheon, dan Mitsubishi Heavy Industries dari Jepang.
Rudal ini menjadi andalan angkatan laut AS untuk mencegat serangan rudal balistik jarak pendek dan menengah. Cara kerjanya, menurut situs Raytheon, rudal ini akan menabrak rudal target dengan kekuatan daya dorongnya dan bukannya mengguakann hulu ledak. "Ini seperti menembak peluru dengan peluru," begitu tertulis di situs Raytheon.
Kekuatan daya dorongnya, seperti tertulis di situs Rahtheon, adalah setara kekuatan truk berbobot 10 ton yang melesat hingga 600 mil per jam atau sekitar 900 km per jam.
Dengan tambahan persenjataan modern ini, maka keheranan Trump bisa segera hilang mengenai sikap Jepang selama ini yang cenderung membiarkan rudal balistik Korea Utara beberapa kali terbang melintasi Pulau Hokkaido. "Jepang kan bangsa jawara Samurai, mengapa membiarkan rudal itu (Hwasong 14) terbang melintasi wilayahnya dan tidak menembak jatuh?" begitu Trump pernah bertanya dalam percakapan dengan petinggi Jepang. 

Credit  TEMPO.CO

Suu Kyi dan Myanmar Ditekan di KTT ASEAN

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi saat menghadiri pembukaan KTT ASEAN ke-31 di Manila, Filipina, Senin (13/11).

CB, MANILA – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN jadi ajang bagi berbagai pihak guna mendorong Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi mengakhiri krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Pimpinan negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik yang menghadiri KTT itu bersamaan mengeluarkan pernyataan terkait krisis di Rakhine, kemarin.

Salah satu tekanan datang dari Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres yang ia sampaikan saat bertemu Suu Kyi di Manila, Selasa (14/11) pagi. Keresahan terkait Rakhine juga disampaikan Antonio Guterres di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN dalam pidatonya pada Senin (13/11) malam.

“Saya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran mendalam terkait pergerakan dramatis ratusan ribu orang dari Myanmar ke Bangladesh,” kata Guterres. Suu Kyi yang duduk tak jauh dari Guterres tampak menghindari kontak mata dan kebanyakan menatap layar yang menampilkan sekjen PBB.

Sebelumnya, PBB mengungkap kasus kekerasan hingga pemerkosaan menimpa pengungsi Muslim Rohingya di Rakhine. Hal tersebut dilakukan anggota tentara Myanmar sejak operasi militer pada 25 Agustus lalu. Fakta tersebut didapatkan PBB seusai mengunjungi pengungsian Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh.

PBB mendapati wanita Muslim Rohingya secara sistematis menjadi target oleh militer Myanmar. Guna menghindari kekerasan di kampung halaman belakangan ini, sekira 600 ribu Muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Dewan HAM PBB menyimpulkan, yang terjadi di Rakhine sejenis pembersihan etnis.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte juga menjanjikan akan menyoroti kekerasan terhadap etnis Rohingya menyusul pertemuan mereka pada Senin (13/11). “Kedua kepala negara mendorong disalurkannya bantuan kemanusiaan untuk komunitas-komunitas terdampak,” bunyi keterangan resmi kantor kepresidenan Filipina.

Trump dan Duterte juga mengapresiasi keinginan Pemerintah Myanmar mengakhiri konflik, memulihkan akses media, dan menjamin repatriasi para pengungsi. Seruan itu disampaikan menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson ke Nay Pi Taw untuk membahas krisis Rohingya.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di hadapan para pimpinan ASEAN tak ketinggalan mendesak Myanmar menjalankan rekomendasi Komisi Penasihat Negara Bagian Rakhine yang dipimpin mantan sekjen PBB Kofi Annan. Dalam pidato pada Selasa (14/11), ia mendorong solusi yang adil dan berkelanjutan terkait krisis di Rakhine.

Sedangkan Pemerintah Filipina sebagai tuan rumah mengungkapkan, delegasi negara-negara ASEAN telah menyatakan keprihatinan mendalam terhadap krisis Rakhine. “ASEAN telah menyatakan keprihatinannya kepada orang-orang Rohingya,” ujar juru bicara Presiden Filipina Harry Roque pada konferensi pers di sela-sela KTT ASEAN, Selasa (14/11).

Ia mengungkapkan, ada dua pimpinan ASEAN yang mendorong isu Rohingya di KTT ke-31 ASEAN. Kendati demikian, Roque tak bersedia mengungkapkan kedua pimpinan tersebut.

Terlepas dari tekanan yang disampaikan berbagai negara ASEAN tersebut, belum ada kejelasan soal dicantumkannya kata “Rohingya” terkait krisis di Rakhine dalam komunike pamungkas KTT. Dalam naskah awal komunike, nama etnis yang dipersekusi di Rakhine itu tak muncul.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan, Suu Kyi telah memberikan tanggapannya terkait harapan Presiden Joko Widodo terkait krisis di Rakhine. “Termasuk di antaranya mengenai kesiapan Myanmar melaksanakan repatriasi pengungsi Rakhine segera setelah MoU dengan Pemerintah Bangladesh ditandatangani,” kata Retno di Manila seperti dilansir dari laman setkab.go.id, Selasa (14/11).

Selain itu, Myanmar mengklaim, implementasi inisiatif Kofi Anan sudah mulai berjalan dan dijalankan oleh Komite Khusus yang diketuai oleh Kementerian Sosial Myanmar. Suu Kyi juga menyampaikan apresiasi kepada negara-negara anggota ASEAN yang sudah memberikan bantuan kemanusiaan ke Rakhine.

Menlu RI mengungkapkan, ia juga ditemui secara mendadak oleh Menlu AS Rex Tillerson di sela-sela KTT ASEAN, kemarin. “Beliau akan segera berkunjung ke Nay Pyi Taw, Myanmar, besok. Jadi ke sini untuk bertukar informasi mengenai kondisi sekarang ini di Myanmar,” kata Retno, kemarin. 

Credit  republika.co.id