Potensi Kerja Sama Tambang RI-Afghanistan US$1 Triliun

Kedua negara juga mendorong penanggulangan perdagangan manusia.

Pertemuan bilateral RI dan Afghanistan (VIVA.co.id/Rebecca Reifi Georgina/Twiiter Kemlu)

CB - Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, menyambut baik konsultasi bilateral antara Indonesia dan Afghanistan yang akan dilaksanakan di Bali pada 24 Maret 2016.
Tujuan dari konsultasi ini untuk membuka kemungkinan kerja sama di bidang eksplorasi pertambangan dan mineral bumi di Afghanistan, di mana diperkirakan total potensinya mencapai US$1 triliun.

Pernyataan Retno ini disampaikan dalam pertemuan bilateralnya dengan Wakil Menteri Luar Negeri Afghanistan, Nasir Ahmad Andisha, di sela Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crime VI atau Bali Process.

"Kita juga mendorong kerja sama antara pengusaha Indonesia dan Afghanistan yang ditandatangani pada 2014. Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada Afghanistan, terutama peningkatan kapasitas berdasarkan kebutuhan melalui skema pembiayaan bilateral atau trilateral," kata Retno, melalui keterangan pers yang diterima VIVA.co.id, Selasa, 22 Maret 2016.

Ia juga menjelaskan, kedua negara berniat untuk memperluas pangsa pasar, khususnya dalam pemasaran produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), karet dan ban, tekstil, obat-obatan, serta makanan olahan.

"Beberapa hal yang perlu disampaikan dalam pertemuan ini, selain kerja sama ekonomi, juga membahas penguatan koordinasi dan kerja sama dalam menghadapi 'irregular movement person', termasuk mencari cara dalam menanggulangi penyebab utama dari perdagangan manusia," ujar Retno.

Melalui Bali Process, kata Retno, Indonesia menekankan pentingnya upaya penguatan dalam menanggulangi isu "irregular migrant" yang dewasa ini menjadi salah satu tantangan terberat di dunia.

Credit  VIVA.co.id

Israel Cegah Utusan Khusus PBB Asal Indonesia ke Palestina

 

AFP Photo Pelapor Khusus PBB untuk Konflik Palestina, Makarim Wibisono, tidak mendapat izin dari Israel masuk Palestina.

GENEVA, CB — Perserikatan Bangsa-Bangsa melayangkan kecaman keras terhadap Israel karena utusan khususnya, Makarim Wibisono, tidak mendapat izin masuk Palestina. Wibisono ditugaskan PBB untuk memantau situasi HAM di wilayah otonomi Palestina. "Dengan penyesalan mendalam, saya harus menerangkan bahwa saya telah gagal memenuhi mandat yang diberikan kepada saya," kata Makarim Wibisono di depan sidang Dewan HAM di Geneva, Swiss, Senin (21/3/2016).
Makarim sejak 2014 bertugas sebagai utusan khusus PBB (special rapporteur) untuk Palestina. Dia diminta merampungkan laporan tentang situasi HAM di wilayah yang dijajah Israel itu dan menyerahkan laporan akhir kepada Dewan HAM PBB di Geneva.
Dalam laporan di hadapan sidang dewan PBB, Makarim menyayangkan sikap Israel yang tidak memberi izin kepadanya untuk masuk ke wilayah Palestina.
Diplomat Indonesia itu mengatakan, ketika diserahi tugas oleh PBB tiga tahun lalu, dia tadinya yakin akan mendapat akses ke Palestina. Namun, permintaannya untuk berkunjung ke wilayah itu justru berulang kali ditolak.
"Kurangnya kerja sama (Israel) tampaknya menjadi indikasi bahwa situasi HAM warga Palestina tetap akan memburuk setiap hari di bawah pendudukan Israel," katanya dan menegaskan "kurangnya akuntabilitas" dalam hal pelanggaran HAM di wilayah kerjanya.
Israel memang sejak lama menuduh Dewan HAM bias dalam penilaian terhadap politiknya di Palestina. Delegasi Israel tidak menghadiri sidang dewan HAM di Geneva.
Kementerian Luar Negeri Israel sebelumnya juga menuduh rencana kunjungan Makarim sebagai "bias".
Perwakilan Uni Eropa di Dewan HAM, Peter Soerensen, dari Denmark, menyatakan penyesalan bahwa Israel tidak mengizinkan Makarim mengakses wilayah Palestina.
Sorensen juga menyayangkan mandat yang diberikan kepada diplomat Indonesia itu "terbatas untuk menyelidiki pelanggaran HAM Israel". Seharusnya, semua pelanggaran HAM "tunduk pada pengawasan", terlepas dari siapa pelakunya.
Perwakilan Palestina, Ibrahim Khraishi, mengecam bahwa penunjukan pengganti Makarim tertunda-tunda setelah kelompok HAM Israel mengirim surat yang isinya menuduh kedua calon, yaitu profesor hukum Penny Green dari Inggris dan ahli hukum Michale Lynk dari Kanada, sebagai "aktivis anti-Israel".
Khraishi menyebut penundaan itu sebagai "pelanggaran terang-terangan" atas aturan Dewan HAM.
Dalam laporannya kepada Dewan HAM, Makarim menekankan perlunya seorang pengganti yang bisa melanjutkan tugasnya, sekaligus dia menyuarakan keprihatinan atas eskalasi kekerasan terbaru antara Palestina dan Israel.
Sejak Oktober lalu, hampir 200 warga Palestina, 28 warga Israel, 2 warga Amerika, seorang warga Eritrea, dan seorang warga Sudan tewas dalam gelombang kekerasan terbaru.
Utusan khusus PBB Makarim menekankan, tindakan kekerasan individual yang sewenang-wenang, baik yang dilakukan warga Palestina maupun Israel, tidak dapat diterima dan harus diselidiki dan dituntut secara hukum.
Makarim mengatakan, berbagai aksi kekerasan itu terjadi karena sengketa tak berkesudahan dengan latar belakang pembangunann permukiman ilegal di Tepi Barat dan blokade jalur Gaza.

Credit  KOMPAS.com

Ketegangan RI dan China di Laut China Selatan, Jepang Ikut Bicara

 

AFP PHOTO Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida

TOKYO, CB — Pemerintah Jepang menaruh perhatian atas ketegangan yang muncul antara Indonesia dan China terkait persoalan batas perairan di wilayah Natuna, Laut China Selatan.
"Jepang menaruh perhatian terhadap langkah unilateral yang telah menaikkan tensi hubungan antara Indonesia dan China di Laut China Selatan," ungkap Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida, di Tokyo, Selasa (22/3/2016).

"Kami berpikir, pihak-pihak yang terkait harus mencoba menahan diri, dan mencari penyelesaian masalah melalui jalan dialog," kata dia.
Dugaan pelanggaran kapal penjaga pantai China di wilayah Indonesia mengemuka setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membeberkannya kepada media, Minggu (20/3/2016).
Menurut Susi, kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia sempat menangkap sebuah kapal China yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (19/3/2016).
Ketika kapal patroli melakukan pengawalan terhadap kapal ikan China, muncul kapal penjaga pantai China yang mengejar dan menabrak kapal ikan "agar rusak sehingga tak dapat ditarik". Demikian penjelasan Susi.

Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan, kapal nelayan dari negaranya menangkap ikan di tempat yang telah turun-temurun dikunjungi.
"Lokasi yang Anda sebutkan, tempat insiden berlangsung, merupakan kawasan penangkapan ikan tradisional China. Kapal nelayan China saat itu menjalankan aktivitas penangkapan seperti biasa di dalam area itu," kata Hua kepada Reuters.
Soal keberadaan kapal penjaga pantai China, Hua menyebut, kapal itu muncul untuk menyelamatkan kapal nelayan China.
"Pada 19 Maret, kapal nelayan China diserang kapal bersenjata Indonesia. Kapal penjaga pantai lalu ke sana untuk menyelamatkan tanpa memasuki perairan Indonesia," kata Hua.
"China juga segera meminta Indonesia untuk membebaskan nelayan-nelayan China itu dan menjamin keselamatan mereka," kata Hua.

Credit  KOMPAS.com

Pasca-Insiden dengan China, Indonesia Perkuat Pangkalan Laut Natuna

 

Mansur Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan saat berada di Poso, Rabu (9/03/2016).

JAKARTA, CB - Pemerintah Indonesia akan memperkuat pertahanan perairan, khususnya di Natuna. Rencana tersebut menyusul insiden yang terjadi di Perairan Natuna, Sabtu lalu.
"Tentu kami akan memperkuat pangkalan laut di Natuna," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan di Istana Kepresidenan, Senin (21/3/2016).
Penguatan yang dimaksud adalah pengadaan kapal patroli dalam jumlah besar dengan kapasitas mesin dan dilengkapi alat utama sistem persenjataan yang lebih mumpuni dibandingkan sebelumnya.
Luhut tidak mempersoalkan jika penguatan alutsista di perairan itu akan menimbulkan ketegangan dengan negara lain.
"Spiritnya hubungan kedua negara itu penting. Tapi kedaulatan negara itu juga lebih penting," tutur Luhut.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti senada dengan Luhut. Menurut Susi, pengawasan perairan di Indonesia memang masih kurang, sehingga dibutuhkan penguatan di sektor tersebut.
Untuk jangka pendek, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menurunkan skippy atau kapal baja pengangkut berukuran 60 meter untuk menjaga perairan yang kerap dijadikan area illegal fishing.
"Kami akan kirim skippy kita, sehingga kalau ada apa-apa lebih mampu (menghalau pencuri ikan)," tutur Susi.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendeteksi adanya pergerakan kapal yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna, Sabtu (19/3/2016) sekitar pukul 14.15 WIB.
Kapal itu diketahui sebagai KM Kway Fey yang berbendera China.
Kemudian, kapal milik KKP, yakni KP Hiu 11, mendatangi kapal motor tersebut dan mengamankan delapan awak buah kapal (ABK).
Susi menyatakan, meskipun kejadian itu ada di wilayah perbatasan, kapal tersebut dinyatakan telah berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Kemudian, saat KM Kway Fey akan dibawa petugas KKP, tiba-tiba datang kapal coastguard (penjaga pantai) China yang datang mendekat. Ia menabrak Kway Fey.
Dugaannya, agar kapal ikan asal China itu tidak bisa dibawa ke daratan Indonesia.
Untuk menghindari konflik, petugas KKP meninggalkan Kway Fey dan kembali ke KP Hiu 11 dan hanya berhasil membawa delapan ABK.
Kementerian Luar Negeri lalu melayangkan nota protes kepada Pemerintah China atas insiden tersebut. Dalam nota diplomatik itu, Indonesia memprotes tiga pelanggaran yang dilakukan China.




Credit KOMPAS.com

Ke Mana TNI AL Saat Kapal KKP Berkonflik dengan Kapal China di Natuna?

 

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA Anggota TNI AL melepas keberangkatan anggota tim kesehatan yang akan menuju ke Timor Leste dengan menggunakan KRI dr Soeharso (SHS)-990 di Koarmatim, Surabaya, Jawa Timur, Senin (25/1/2016). Acara yang dilepas oleh Dirjen Kekuatan Pertahanan (Kuathan), Laksda TNI Agus Purwoto dan Panglima Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda TNI Darwanto tersebut membawa 250 orang anggota tim kesehatan berangkat untuk melaksanakan misi pelayanan kesehatan di Republic Democratic of Timor Leste pada 30 Januari sampai 4 Februari 2016.

JAKARTA, CB - Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi menjelaskan alasan tidak adanya armada TNI AL di perairan Natuna saat kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan berseteru dengan kapal cost guard China.

"Kami sudah patroli di sana. Kebetulan pada saat kejadian, kapal kami sedang putar haluan, kembali. Makanya kapal KKP yang masuk, gantian," ujar Ade di Hanggar Skuadron 17 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (22/3/2016).

Ade mengatakan, TNI AL memiliki lima kapal untuk menjaga laut Indonesia di Natuna dan Laut China Selatan. Ade enggan menyebut apakah lima kapal itu sudah cukup atau belum dalam menjaga teritorial laut Indonesia.

Namun, Ade memastikan jika ada eskalasi di wilayah tersebut, Panglima TNI pasti meminta dirinya untuk menambah armada kapal dari daerah lain.


Atas kejadian kapal KKP versus kapal cost guard China sendiri, TNI AL tidak akan menambah armada. Sebab, kejadian itu dianggap bukan persoalan pertahanan, melainkan konflik di sektior perikanan.

"Kita harus bedakan antara pertahanan wilayah dengan konflik perikanan. Yang sekarang kita hadapi ini adalah pengawasan kapal-kapal perikanan. Jadi itu diselesaikan dengan diplomasi," lanjut dia.

TNI AL hanya mengintensifkan patroli menggunakan kapal yang ada. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap KM Kway Fey di perairan Natuna, Sabtu (19/3/2016) sekitar pukul 14.15 WIB.


Kapal berbendera China itu diduga menangkap ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kapal milik KKP, yakni KP Hiu 11, mendatangi kapal motor itudan mengamankan delapan awak buah kapal (ABK).

Saat KM Kway Fey akan dibawa petugas KKP, tiba-tiba datang kapal coast guard (penjaga pantai) China yang datang mendekat. Kapal itu menabrak KM Kway Fey. Dugaannya, agar kapal ikan asal China itu tidak bisa dibawa ke daratan Indonesia.

Untuk menghindari konflik, petugas KKP meninggalkan Kway Fey dan kembali ke KP Hiu 11 dan hanya berhasil membawa delapan ABK.

Kementerian Luar Negeri lalu melayangkan nota protes kepada Pemerintah China atas insiden tersebut. Dalam nota diplomatik itu, Indonesia memprotes tiga pelanggaran yang dilakukan China.

Credit  KOMPAS.com

TNI AL Anggap Insiden di Natuna Hanya Konflik Perikanan, Bukan Pertahanan

 

Reuters Ilustrasi: Sebuah kapal nelayan Vietnam ditenggelamkan di Laut Natuna di Anambas, Kepulauan Riau (5/12/2014).

JAKARTA, CB - TNI Angkatan Laut belum berencana menambah jumlah armada kapal di perairan Natuna menyusul ketegangan antara kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan kapal cost guard China.

"Belumlah, belum (menambah armada kapal)," ujar Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi di Hanggar Skuadron Udara 17 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (22/3/2016) siang.

Alasannya, TNI AL menganggap bahwa ketegangan tersebut bukan menyangkut pertahanan, melainkan konflik perikanan. Oleh sebab itu, penanganannya pun diselesaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Lagi pula, Kementerian Luar Negeri juga sudah turut andil dalam penyelesaian persoalan itu dengan mengirimkan nota protes kepada Pemerintah China.


"Kita harus bedakan antara pertahanan wilayah dengan konflik perikanan. Yang sekarang kita hadapi ini adalah pengawasan kapal-kapal perikanan. Jadi itu diselesaikan dengan diplomasi," lanjut dia.

Meski tidak ada penambahan armada kapal di perairan Natuna, Ade memastikan bahwa lima kapal yang ditugaskan di sana akan mengintensifkan patroli agar tidak ada kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap KM Kway Fey di perairan Natuna, Sabtu (19/3/2016) sekitar pukul 14.15 WIB. Kapal berbendera China itu diduga menangkap ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.


Kapal milik KKP, yakni KP Hiu 11, mendatangi kapal motor itu dan mengamankan delapan awak buah kapal (ABK). Saat KM Kway Fey akan dibawa petugas KKP, tiba-tiba datang kapal coast guard (penjaga pantai) China yang datang mendekat. Kapal itu menabrak KM Kway Fey.

Dugaannya, agar kapal ikan asal China itu tidak bisa dibawa ke daratan Indonesia. Untuk menghindari konflik, petugas KKP meninggalkan Kway Fey dan kembali ke KP Hiu 11, dan hanya berhasil membawa delapan ABK.

Kementerian Luar Negeri lalu melayangkan nota protes kepada Pemerintah China atas insiden tersebut. Dalam nota diplomatik itu, Indonesia memprotes tiga pelanggaran yang dilakukan .

Credit  KOMPAS.com

Setelah Bandara, Ledakan Guncang Stasiun Metro di Brussels

 

 Foto: Thinkstock/fergregory

 

Jakarta, CB -- Tak sampai satu jam berselang setelah insiden di bandara Belgia, ledakan kembali dilaporkan terjadi di stasiun metro Mallbeek di Brussels pada Selasa (22/3) pagi waktu setempat.

Reuters melaporkan bahwa asap tebal membumbung di sekitar stasiun metro. Pihak otoritas transportasi Brussels langsung menutup semua stasiun metro di kota tersebut.

Menurut RT, stasiun metro ini terletak hanya beberapa meter dari Stasiun Kereta Api Gare de Bruxelles-Schuman. Di sekitar stasiun tersebut juga terdapat beberapa bangunan penting Uni Eropa, seperti Berlaymont. Gedung itu merupakan kantor dari Komisi Uni Eropa dan Dewan Uni Eropa. Dilaporkan Reuters, Komisi Eropa lantas memerintahkan staf-nya untuk tidak keluar rumah usai ledakan.
Otoritas Belgia sendiri sudah menaikkan kondisi keamanan ke level tertinggi, yaitu empat, setelah dua ledakan terjadi di Bandara Zaventem hanya beberapa jam sebelum insiden di stasiun metro ini.

Sedikitnya 13 orang dilaporkan tewas dan 35 lainnya terluka dalam insiden yang terjadi di terminal keberangkatan bandara tersebut, menurut televisi pemerintah, VRT. Menurut kantor berita Belgia, Belga, terdengar suara tembakan dan teriakan bahasa Arab sebelum kedua ledakan terjadi.

Beberapa media lokal Belgia menyebut ledakan tersebut terjadi di dekat meja American Airlines di terminal keberangkatan bandara.

Bandara Brussels pun memperingatkan masyarakat untuk tidak datang ke bandara karena sedang ada proses evakuasi.

"Jangan datang ke bandara. Bandara sedang dievakuasi. Hindari daerah bandara. Penerbangan dibatalkan," ujar pihak bandara melalui akun Twitter @BrusselsAirport.

Dua insiden beruntun ini terjadi hanya berselang beberapa hari setelah aparat keamanan menangkap salah satu tersangka pelaku serangan teror Paris, Salah Abdeslam, di Brussels pada Jumat (18/3) lalu.
Abdeslam merupakan satu-satunya tersangka serangan Paris yang berhasil ditangkap dalam keadaan hidup. Pengacara Abdeslam mengatakan bahwa kliennya akan bekerja sama dengan penyidik kepolisian dan memberikan informasi berharga tentang jaringan militan di balik serangan yang menewaskan 130 orang itu.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Belgia, Jan Jambon, sebelumnya menyatakan negaranya tengah berada dalam siaga tinggi untuk mengantisipasi kemungkinan serangan balasan menyusul penangkapan Abdeslam.

"Kita tahu bahwa menghentikan satu sel dapat mendorong [sel militan] lainnya beraksi. Kami menyadari hal itu dalam kasus ini," katanya kepada radio publik, Senin (21/3).


Credit  CNN Indonesia

Ledakan di Bandara Brussels, Beberapa Orang Dilaporkan Tewas

 

Ilustrasi (Thinkstock)

 

Jakarta, CB -- Beberapa orang dilaporkan tewas setelah ledakan terjadi di terminal keberangkatan bandara Zaventem di Brussels, Belgia, pada Selasa (22/3) pagi waktu setempat.

Menurut kantor berita Belgia, Belga, terdengar suara tembakan dan teriakan bahasa Arab sebelum kedua ledakan terjadi.

Beberapa media lokal Belgia menyebut ledakan tersebut terjadi di dekat meja American Airlines di terminal keberangkatan bandara.
Bandara Brussels pun memperingatkan masyarakat untuk tidak datang ke bandara karena sedang ada proses evakuasi.

"Jangan datang ke bandara. Bandara sedang dievakuasi. Hindari daerah bandara. Penerbangan dibatalkan," ujar pihak bandara melalui akun Twitter @BrusselsAirport.

Tingkat keamanan di sekitar kawasan bandara pun ditingkatkan menjadi gawat darurat. Semua penerbangan dari dan menuju bandara dibatalkan.

"Ada dua ledakan di terminal keberangkatan. Tim pengobatan pertama sudah tiba untuk membantu," ucap juru bicara bandara, Anke Fransen, seperti dikutip Channel NewsAsia.

Ledakan ini terjadi hanya berselang beberapa hari setelah aparat keamanan menangkap salah satu tersangka pelaku serangan teror Paris, Salah Abdeslam, di Brussels pada Jumat (18/3) lalu.
Abdeslam merupakan satu-satunya tersangka serangan Paris yang berhasil ditangkap dalam keadaan hidup. Pengacara Abdeslam mengatakan bahwa kliennya akan bekerja sama dengan penyidik kepolisian dan memberikan informasi berharga tentang jaringan militan di balik serangan yang menewaskan 130 orang itu.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Belgia, Jan Jambon, menyatakan negaranya tengah berada dalam siaga tinggi untuk mengantisipasi kemungkinan serangan balasan menyusul penangkapan Abdeslam.

"Kita tahu bahwa menghentikan satu sel dapat mendorong [sel militan] lainnya beraksi. Kami menyadari hal itu dalam kasus ini," katanya kepada radio publik, Senin (21/3).



Credit  CNN Indonesia

Dua Ledakan Terjadi di Bandara Brussels

Ilustrasi. (Thinkstock)

 

Jakarta, CB -- Dua ledakan dilaporkan terjadi di bandara Brussels, Belgia, pada Selasa (22/3).

Kepolisian federal yang berada di bandara di Zaventem tersebut mengatakan kepada CNN bahwa "ada ledakan" dan "sesuatu telah terjadi."
Sementara itu, beberapa media Belgia mengabarkan bahwa beberapa orang terluka di koridor keberangkatan bandara.

Ledakan ini terjadi hanya berselang beberapa hari setelah aparat keamanan menangkap salah satu tersangka pelaku serangan teror Paris, Salah Abdeslam, di Belgia pada Jumat (18/3) lalu.

Abdeslam merupakan satu-satunya tersangka serangan Paris yang berhasil ditangkap dalam keadaan hidup. Pengacara Abdeslam mengatakan bahwa kliennya akan bekerja sama dengan penyidik kepolisian dan memberikan informasi berharga tentang jaringan militan di balik serangan yang menewaskan 130 orang itu.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Belgia, Jan Jambon, menyatakan negaranya tengah berada dalam siaga tinggi untuk mengantisipasi kemungkinan serangan balasan menyusul penangkapan Abdeslam.

"Kita tahu bahwa menghentikan satu sel dapat mendorong [sel militan] lainnya beraksi. Kami menyadari hal itu dalam kasus ini," katanya kepada radio publik, Senin (21/3).



Credit  CNN Indonesia

Lima Perang Termahal sejak Perang Dunia II

Pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat. | (US Air Force)

MOSKOW - Pekan lalu, Presiden Rusia; Vladimir Putin, mengungkapkan biaya serangan udara anti-teroris Rusia di Suriah sekitar 33 miliar rubel atau USD464 juta (sekitar Rp6 triliun). Namun, itu belum tentu perang termahal di dunia.

Putin telah mengejutkan para ahli Barat, yang sebelumnya memperkirakan operasi udara Rusia menelan biaya USD4-8 juta (Rp52 miliar-Rp104miliar) per hari. Namun ternyata, serangan Rusia di Suriah mulai September 2015 sampai Maret 2016, mengahabiskan biaya kurang dari USD3 juta (Rp39,5 miliar) per hari.

”Operasi militer di Suriah, tentu saja diperlukan pengeluaran tertentu, tetapi bagian utama adalah dari sumber Departemen Pertahanan sekitar 33 miliar rubel termasuk dalam anggaran kementerian untuk menjalankan latihan militer,” kata Putin.

Dengan biaya itu, berikut rincian lima perang termahal sejak Perang Dunia II, sebagaimana dikutip dari kantor berita Rusia, RIA Novosti.

#1. Perang AS di Irak dan Afghanistan USD1-6 Triliun

Setelah serangan teror 11 September 2001 (9/11), Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush melancarkan perang melawan teror bertajuk “Operation Enduring Freedom”. Operasi ini ternyata meluas, tidak hanya di Irak dan Afghanistan tapi juga di Filipina, Somalia, Pakistan , Yaman, dan Indonesia.


Badan Riset Kongres memperkirakan bahwa total biaya perang antara tahun 2001-2010 saja sekitar USD1,147 triliun. Namun, menurut perkiraan biaya perang hingga 2013 oleh Profesor Linda Bilmes dari John F. Kennedy School of Government, totalnya antara USD4-6 triliun.
Jumlah itu menempatkan perang ini sebagai perang dengan biaya termahal dalam sejarah AS sejak Perang Dunia II.

#2. Perang Vietnam, USD738 Miliar


Pada tahun 1965, gerilyawan Vietnam utara menyerang sebuah pangkalan militer AS di Pleiku, Vietnam tengah, dan AS meluncurkan perang bertajuk “Operation Rolling Thunder” yang merupakan perang terpanjang sejak Perang Dunia II.

Perang AS di Vietnam menelan biaya USD 738 miliar (data kurs dolar tahun 2011). Selain itu lebih dari 58 ribu personel militer AS diperkirakan jadi korban.

Namun, dalam AS menciptakan literatur dengan lebih dari 500 film dan serial tentang Perang Vietnam untuk menghapus “sindrom Vietnam” dari benak publik AS. Sebab, banyak pihak menilai pihak AS-lah yang kalah dalam Perang Vietnam.

#3. Perang Korea, USD341 Miliar


Pada tanggal 25 Juni 1950, tentara Korea Utara meluncurkan serangan terhadap Korea Selatan. Pada hari yang sama, Dewan Keamanan PBB memutuskan mengadopsi resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat dalam mendukung bantuan militer ke Korea Selatan.


Pasukan PBB, terutama terdiri dari pasukan Amerika, dan di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur, dikirim ke Semenanjung Korea. Namun, China mengintervensi untuk menolong Korea Utara guna mendapatkan posisi-posisi mereka yang hilang akibat perang yang berjalan sekitar tiga tahun.

Secara faktual, Perang Korea berakhir dengan penandatanganan perjanjian gencatan senjata pada tahun 1953. Namun kesepakatan damai antara Korea Utara dan Korea Selatan belum ditandatangani secara resmi.

Amerika Serikat mengerluarkan biaya sekitar USD341 miliar untuk Perang Korea.

#4. Perang Teluk, USD102 Miliar


Perang Teluk dimulai dari konflik Irak dan Kuwait 25 tahun silam. AS melakukan intervensi dalam Perang Teluk 1990-1991 yang berlangsung selama 42 hari. Perang dengan kode “Operation Desert Storm”itu berakhir dengan pembebasan Kuwait dan penarikan pasukan Irak.


Menurut data Congressional Research Service, biaya operasi yang dikeluarkan AS dalam Perang Teluk sekitar USD102 miliar. Sekitar 20 ribu hingga 30 ribu tentara Irak tewas. AS kala itu mengerahkan persenjataan canggih untuk membantu Kuwait mengusir pasukan Irak.

#5. Perang NATO di Yugoslavia, USD43 MilIar


Perang di Kosovo berlangsung 78 hari pada 1999. NATO menamakan perang itu dengan kode “Operation Allied Force”. Kala itu, NATO dengan pesawat-pesawat jet tempurnya melakukan pengeboman terhadap target militer dan infrastruktur sipil di Republik Federal Yugoslavia (FRY). Menurut catatan BBC dan ahli militer dari penerbitan militer Inggris, Janes, operasi pengeboman NATO memakan biaya sekitar USD 43 miliar.



Dalam kegiatan operasi, pesawat sekutu menjatuhkan lebih dari 23 ribu bom, menghancurkan sekitar setengah dari kapasitas produksi ekonomi FRY. Menurut pihak berwenang Yugoslavia, serangan udara NATO menewaskan lebih dari 1.700 warga sipil, dan sekitar 10 ribu lainnya cedera serius.






Credit  Sindonews

Veteran Perang Timur Leste Geruduk Kedubes Australia

DILI (Pos Kota) – Ribuan rakyat Timor Leste terdiri dari perwakilan Veteran Perang, aktivis, mahasiswa dan elemen rakyat Maubere hingga perwakilan aktivis Australia dan aktivis Indonesia, Selasa (22/3) menggeruduk kedutaan besar Australia yang berada di Dili, Timor Leste.
Dalam aksinya ribuan massa tersebut melakukan longmarch menuju kedutaan sambil membentangkan bendera Timor Leste.
Para pengunjuk rasa sendiri melakukan aksinya menuntut kepada pemerintah Australia agar garis perbatasan laut Timor Leste dan Australia diatur secara adil dan tidak diakui atau sepihak oleh oleh pemerintah Australia.
Untuk itu para pengunjukrasa menuntut Australia melakukan perundingan dengan pemerintah Timor Leste. Tak hanya itu para pengunjukrasa juga meminta kepada pemerintah Australia untuk tidak melakukan pengambilan batas wilayah Timor Leste secara sepihak, terdengar yel-yel anti penjajahan dan anti kolonialisme australia.
Massa memenuhi jalan Fatuhada sampai Comoro, aksi massa ini adalah yang ketiga kali nya meminta Australia untuk duduk berunding membicarakan garis batas laut.
Rencananya para pengunjukrasa akan melakukan aksinya hingga hari Rabu (23/03) hingga tuntutannya dipenuhi oleh pemerintah Australia.
Hingga berita ini dibuat para pengunjukrasa mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian setempat.



Credit  Poskotanews.com

Perancis Tak Gentar Diseret ke WTO atas Pajak Impor CPO

 

Menteri Muda Urusan Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup Perancis Barbara Pompili memastikan kebijakan pajak impor CPO tak melanggar aturan WTO. (REUTERS/Samsul Said).

 

Jakarta, CB -- Menteri Muda Urusan Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup Perancis Barbara Pompili menegaskan keputusan negaranya untuk mengutip pajak impor minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebesar 30 euro per ton mulai 2017, sama sekali tidak melanggar ketentuan World Trade Organization (WTO).

“Pajak ini menghormati aturan yang dibuat WTO, karena yang menjadi target pajak adalah CPO yang tidak memenuhi kriteria lingkungan yang berkelanjutan,” ujar Pompili, dikutip dari Reuters, Senin (21/3).

Ia menambahkan, Perancis selalu konsisten mengampanyekan praktik bisnis yang mengedepankan kelestarian lingkungan. Termasuk dalam mengimpor CPO yang diperlukan negaranya untuk keperluan bahan makanan dan campuran bahan bakar minyak (BBM).

“Isu penggundulan hutan sudah menjadi perhatian dunia sejak lama, dan kebijakan pajak impor CPO ini hanya akan dikenakan bagi produk milik perusahaan yang melakukan hal negatif tersebut. Perancis menyampaikan sinyal yang kuat akan pentingnya perlindungan lingkungan,” kata Pompili.

Tidak hanya berlaku untuk CPO, Pompili menyatakan pajak impor juga akan dikenakan untuk kopra dan palm kernel oil yang banyak digunakan untuk memasak.

Meskipun jumlah impor CPO yang dilakukan Perancis tidak besar, namun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia khawatir kebijakan serupa akan diterapkan negara-negara pembeli lainnya. Perancis sendiri tercatat hanya mengimpor 100 ribu ton CPO dari Indonesia dan 11 ribu ron CPO dari Malaysia.

“Yang kami khawatirkan ini adalah Perancis ini teriakannya kencang sekali sehingga bisa-bisa negara Uni Eropa lain menjadi ikutan. Ini kan non-tarriff barrier kan, jadi tidak adil saja," kata Wakil Ketua Umum Kadin Franky O. Widjaja, pekan lalu.

Sementara Deputi bidang Pertanian dan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan pelaksanaan gugatan kebijakan pajak impor CPO Perancis masih bersifat kondisional jika negosiasi dengan Pemerintah Perancis menemui jalan buntu. Saat ini, tambahnya, posisi pemerintah tetap tak menginginkan pengenaan pajak tambahan ekspor CPO sepeserpun.

"Memang ada rencana seperti itu. Tapi kami tidak langsung mengajukan gugatan karena kami masih perlu menilai apa untung rugi menggugat ke WTO. Kami punya orang tepat untuk menganalisis hal tersebut," jelas Musdhalifah.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku tidak suka jika negara lain melakukan aksi boikot atau mengenakan pajak tinggi untuk menyelesaikan persoalan lingkungan berkelanjutan.

“Itu bukan solusi," tegas Darmin.

Sebagai upaya lebih lanjut, Darmin mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membicarakan ihwal pembatalan pajak tersebut pada kunjungannya ke Eropa pada April mendatang. "Tapi tentu saja bukan itu inti kunjungan Bapak Presiden, tapi pasti akan ada negosiasi ulang terhadap pengenaan pajak tersebut," tambahnya.

Sebagai informasi, sejak bulan lalu pemerintah menolak tegas peraturan yang mengacu pada Amandemen Nomor 367 seperti yang diadopsi oleh Majelis Tinggi Legislatif Perancis pada 21 Januari 2016 karena dianggap telah melanggar prinsip-prinsip World Trade Organization (WTO) dan General Agrement on Tariff and Trade (GATT) buatan 1994 lalu.



Credit  CNN Indonesia

Menkeu: Dua Ribu Perusahaan Asing Tak Bayar Pajak

 

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan para perusahaan menolak membayar pajak karena mengaku rugi. (CNNIndonesia/Utami Diah Kusumawati)

 

Jakarta, CB -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan sebanyak dua ribu perusahaan dengan modal asing (PMA) tidak membayar pajak di Indonesia sejak 1996. Mereka menolak membayar pajak karena mengaku rugi.

"Berdasarkan data kami, ada lebih 2.000 PMA di Indonesia selama 10 tahun tidak bayar pajak," kata Bambang di Kantor Staf Presiden, Senin (21/3).

Bambang mengatakan padahal menurut perhitungan dan pemeriksaan pajak, perusahaan tersebut semestinya membayar Rp25 miliar setahun. Sehingga, dalam sepuluh tahun, terdapat kerugian negara hingga sebesar Rp500 triliun.

"Ini merupakan bagian dari penggelapan pajak yang harus dibereskan," ujar Bambang menegaskan.

Sementara itu Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf Ali mengatakan PPATK menunggu laporan yang masuk dari Menteri Keuangan mengenai dua ribu perusahaan asing yang tidak mau membayar pajak.

Dari laporan tersebut, katanya, PPATK akan melihat siapa saja daftar nama perusahaannya.

"Dari situ kemudian bisa saya cek uang masuknya berapa, besar modal berapa dan besar keuntungan berapa," kata Yusuf.

Dari jumlah keuntungan tersebut, ujarnya, kemudian bisa dihitung apakah pajaknya dibayar atau tidak. Yusuf menegaskan pada dasarnya, PPATK akan membantu Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan agar pemasukan pajak bagi negara bisa optimal.

"Kami akan kembangkan sampel, analisis dan bicara pajak dari laporan dan data yang masuk, bahwa Wajib Pajak tidak patuh selama ini," ujarnya.


Credit  CNN Indonesia

Hentikan Illegal Fishing, TNI AL Kerap Diintervensi di Natuna

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, memberikan keterangan pers dikediaman, perihal penangkapan kapal pelaku ilegal fishing KM Kway Fey 10078, Jakarta, Minggu 20 Maret 2016. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

 

Jakarta, CB --Polemik mengenai penetapan wilayah kedaulatan di kawasan perbatasan disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya pelanggaran di zona perairan.

Tak terkecuali perairan Natuna, Kepuluan Riau yang saat ini tengah diperebutkan oleh empat negara mulai dari Indonesia, China, Filipina dan Thailand.

Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Ranai, Kolonel Laut (P) Agus Hariadi mengatakan, saat ini terdapat wilayah perairan Indonesia seluas 83.315 kilometer persegi di laut Natuna yang bersinggungan langsung dengan wilayah sengketa laut China Selatan.

Tak ayal, banyak kapal berbendera China dan Filipan kerap melintas di wilayah perbatasan tersebut.

"Daerah itu adalah daerah kedaulatan Indonesia. Tapi China secara sepihak mengklaim daerah itu adalah daerah mereka," ujar Arief di Jakarta, Minggu (20/3).

Dengan adanya klaim tersebut, tegas Arief pemerintah China telah menyalahi pengakuan internasional dalam United Nation Convention Law of the Sea (UNCLOS) yang mengukuhkan Indonesia sebagai pemilik wilayah Natuna.

Berangkat dari keputusan ini, ia berkeyakinan bahwa upaya pengejaran KM Kway Fey 10078 yang kedapatan melakukan aktivitas ilegal fishing pada Sabtu (19/3) merupakan tindakan yang dapat dibenarkan.

Namun, TNI AL dengan Kapal Patroli Hiu 11 diketahui gagal menangkap KM Kway Fey lantaran mendapat diintervensi dari kapal penjaga perbatasan atau coastguard yang juga berbendera China.

Butuh Kekuatan Tambahan
Arief mengungkapkan, kejadian semacam ini bukan yang pertama kali terjadi.

Bahkan pada hari Selasa 26 Maret 2013 lalu, KP. Hiu Macan 01 milik TNI AL pernah menghentikan kapal ikan KIA RRC 58081 milik China dengan bobot 150 gross ton.

Kapal tersebut tertangkap tangan sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl.

Saat hendak digiring menuju Satker PSDKP Kepulauan Natuna, sebuah kapal patroli milik China yang dipersenjatai lengkap mengejar iring-iringan KP Hiu Macan 01 dengan kecepatan tinggi dan meminta aparat Indonesia untuk melepaskan kapal hasil tangkapan.

Akhirnya demi keselamatan para awak kapal KM Hiu Macan 01, kapal tangkapan pun akhirnya dilepaskan dan dikembalikan ke China.

Berkaca dari insiden tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta TNI AL untuk mengerahkan lebih banyak pasukan penjaga dengan armada lebih besar di daerah perbatasan tersebut.

Hal ini dilakukan guna menghindari intimidasi yang kerap dilancarkan otoritas China saat berlawanan dengan kapal patroli Indonesia.

"Perlu ada KRI dengan frekuensi lebih sering dan lebih banyak untuk tangkal aktivitas China di Laut Natuna yang masuk dalam klaim mereka. Karena diindikasikan dari TNI AL, di daerah dispute itu seringkali banyak kapal ikan China yang dikawal oleh coastguard China menangkap ikan di perairan tersebut," cetus Susi.

Peran Satuan Tugas Anti Ilegal Fishing juga akan ditingkatkan melalui Comand Control Center untuk mengawasi aktivitas penangkapan di wilayah tersebut.

Credit  CNN Indonesia

China Menantang, Indonesia Meradang

Buntut dari penangkapan kapal pencuri ikan China.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti.  (REUTERS/Beawiharta)

CB – Hubungan Indonesia dan China yang selama ini hangat mendapat batu sandungan. Ulah sejumlah coast guard China menjadi pemicunya.
Kejadian bermula ketika Petugas Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, akan menahan KM Kway Fey 10078 berbendera China di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia, pada Sabtu, 19 Maret 2016. Posisi Kapal Ikan Asing (KIA) milik China itu berada di wilayah perairan Indonesia.
Tiba-tiba satu kapal coast guard China  mengejar Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 milik Indonesia dan kapal tangkapan KM Kway Fey 10078 China, dengan kecepatan 25 knots. Ketika mendekat, kapal coast guard China menabrak kapal tangkapan. Akibatnya kapal tangkapan rusak, petugas pun meninggalkan kapal tangkapan tersebut demi keselamatan.
Insiden ini membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak terima. "Ditabrak sama mereka (coast guard China), mungkin agar tidak ditenggelamkan. Perkiraan kami seperti itu," ujar Susi di rumah dinas Menteri KKP, Jalan Widya Chandra V Nomor 26, Jakarta Selatan, Minggu 20 Maret 2016.
Susi tak tahu pasti mengapa coast guard China melakukan itu. "Alasannya mungkin Pemerintah Tiongkok tak berkenan, katanya menduga. Akibat aksi itu, meski berhasil menahan delapan ABK KM Kway Fey, namun kapal tersebut terpaksa ditinggalkan demi keselamatan.
"Jadi kejadian menabraknya itu pas mau dibawa ke Natuna. Pas masuk wilayah teritorial Indonesia ditabrak sama mereka. Kapal dilepaskan demi mengindari korban, karena mereka bersenjata. Mereka masuk ke Indonesia tanpa ijin. Ke wilayah teritorial kita," kata Susi
Susi menegaskan, hal tersebut harusnya tak boleh dilakukan. Sebab, kata dia, pemerintah suatu negara tak boleh berdiri di belakang tindakan illegal fishing, yang merugikan negara lain.
"Ini mestinya tak boleh, pemerintah tak boleh berdiri di belakang illegal fishing. Kita hormati Tiongkok, tapi harusnya Tiongkok hormati Indonesia," ujar Susi, tegas.

China Klaim Sebagian Laut Natuna
Menurut Susi, berdasarkan laporan TNI Angkatan Laut dan petugas pengawas kementeriannya, selama ini banyak kapal China yang lalu lalang menangkap ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang dianggap China masuk ke dalam teritorialnya atau nine-dashed line.
"Laporan TNI AL dan pengawas, di sana banyak kapal ikan China dan coast guard China di wilayah nine-dashed line," ujar Susi.
Sementara itu Kementerian Luar Negeri China, dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke Reuters, 20 Maret 2016 membantah protes Indonesia. Mereka mengatakan pukat itu melakukan hal yang normal di lahan perikanan tradisional China. "Pada 19 Maret, setelah pukat itu diserang dan dilecehkan oleh sebuah kapal bersenjata Indonesia, sebuah kapal Cina Coast Guard pergi untuk membantu," katanya seperti dikutip dari Channel News Asia.
"Pihak Cina segera menuntut pihak Indonesia agar melepaskan nelayan Cina yang ditahan dan menjamin keselamatan pribadi mereka," tambah kementerian itu. China juga berharap Indonesia dapat tepat menangani masalah ini.
China mengklaim petak-petak Laut Cina Selatan yang juga diklaim oleh beberapa negara Asia Tenggara. Indonesia bukan termasuk negara yang menuntut soal Laut Cina Selatan yang disengketakan, tetapi Indonesia menyatakan keprihatinan atas klaim China yang mengatakan, Kepulauan Natuna yang kaya sumber daya alam sebagai bagian dari Nine Dashed-line.
Indonesia bukan penuntut di Laut Cina Selatan yang disengketakan, tetapi telah menyuarakan keprihatinan atas klaim China yang mengatakan, Kepulauan Natuna yang kaya sumber daya alam sebagai bagian dari Nine Dashed-line.
Nine-dashed line adalah garis demarkasi atau garis batas pemisah yang digunakan pemerintah Republik Rakyat China untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia.  Zona Ekonomi Eksklusif perairan Indonesia di Natuna tampaknya berbenturan dengan klaim dari China, yang menganggap itu masih bagian dari wilayahnya di Laut China Selatan. Klaim seperti itu selama ini juga membenturkan China dengan negara-negara lain, seperti Vietnam dan Filipina.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia memang melakukan perang besar-besaran pada para pelaku illegal fishing. Sejak Oktober 2014, sudah 151 kapal sudah ditenggelamkan oleh Menteri KP Susi Pujiastuti. 50 kapal ikan berasal dari Vietnam, 43 kapal ikan berasal dari Filipina, 21 kapal ikan berasal dari Thailand, 20 Kapal ikan berasal dari Malasyia, 2 kapal ikan dari Papua Nugini, 1 kapal ikan dari Tiongkok, dan 14 kapal sisanya adalah Kapal Indonesia. Susi tegas pada keinginannya untuk memberantas illegal fishing dan mengembalikan kekayaan laut Indonesia. Itu sebabnya, jajaran Kementerian KP selalu bersikap tegas pada setiap kapal asing yang masuk wilayah perairan Indonesia, seperti yang ia lakukan pada KM Kway Fey.




Protes Keras Kemlu
Sadar tak bisa bekerja sendirian menghadapi akal-akalan China, Menteri KP meminta Kemlu untuk mengajukan protes resmi. "Kementerian Luar Negeri akan kami minta menyampaikan protes keras secara diplomatik atas sikap arogansi coast guard China," kata Susi di Jakarta.
Dalam pertemuannya dengan Sun Weide, Senin, 21 Maret 2016, Menlu Marsudi menyampaikan protes terkait pelanggaran oleh coast guard Tiongkok terhadap hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut kontingen.
Selain itu, Menlu juga menyampaikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas perairan Tiongkok terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Indonesia, dan pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia.
"Kami telah meminta klarifikasi kepada pemerintah Tiongkok terhadap kejadian ini. Kami juga mengharapkan adanya hubungan bernegara yang baik serta prinsip hukum internasional yang harus dihormati oleh pihak Tiongkok," kata Menlu Marsudi, dalam keterangan persnya di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin, 21 Maret 2016.
Soal perebutan wilayah di Laut Natuna Menlu juga membantah dengan tegas. "Saya juga ingin menekankan bahwa Indonesia bukan merupakan negara claimant state di dalam Laut Tiongkok Selatan,"  katanya.

Sementara, terkait dengan Anak Buah Kapal (ABK) kapal Tiongkok yang ditangkap, Menlu Retno menegaskan, bahwa delapan ABK itu tetap akan diproses secara hukum.
"Tentunya hukum Indonesia akan berlaku, kita akan lakukan proses hukum," tegas Retno.
Insiden dan protes pemerintah ini, juga sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Retno mengatakan, protes ini karena untuk menjaga hubungan baik dengan negara pimpinan Presiden Xi Jinping itu.
"Memang kita dengan Tiongkok memiliki hubungan yang baik, kita mencoba agar hubungan baik itu sekaligus dapat digunakan untuk menghormati hukum-hukum internasional, sekali lagi, termasuk hukum Unclos 1982," jelasnya.
Tak cukup sampai disitu, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Arie Henrycus Sembiring mengatakan akan menambah jumlah armada keamanan di sekitar perairan Natuna. Selain itu, frekuensi patroli juga akan diperbanyak.
"kita akan lakukan penambahan armada, dan frekuensi patroli, ini juga akan berintegrasi dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla)" ujar Arie di Gedung KKP, Jakarta, Senin 21 Maret 2016.
Menurut Arie, penambahan armada tidak hanya dilakukan dari segi jumlah, tapi juga bobot kapal. Jika biasanya hanya sekelas kapal patroli, TNI AL akan segera mengerahkan kapal perang atau KRI, untuk menjaga wilayah Natuna.
Meski memiliki hubungan baik dengan China, namun pemerintah Indonesia memilih untuk tetap tegas menjaga kedaulatan wilayahnya. Insiden yang dilakukan oleh coast guard China tak dibiarkan berlarut. Penambahan armada di sekitar Laut Natuna menjadi satu sikap yang layak ditampilkan. Negara ini berdaulat penuh atas perairannya, juga kekayaan laut yang terkandung didalamnya.














Credit  VIVA.co.id

Tolak Minta Maaf, China Justru Tuntut Indonesia Lepaskan Awak Kapal Pencuri Ikan

Kapal penjaga pantai China yang dilengkapi senjata otomatis. 

 

CB- Alih-alih meminta maaf karena mencuri ikan di wilayah Indonesia, Pemerintah China justru meminta RI melepas para nelayan mereka.
Kementerian Luar Negeri China justru merasa nelayan mereka menangkap ikan di tempat biasa.
"Lokasi kejadian tersebut merupakan tempat yang biasa didatangi para nelayan kami. Itu bukan perairan Indonesia," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying di Beijing, Senin (21/3/2016).
Bahkan pihak China bersikeras bahwa keberadaan kapal "Coast Guard" mereka bertujuan menyelamatkan nelayan yang "diserang" pihak Indonesia.
"Kapal nelayan China diserang kapal bersenjata Indonesia. Kapal penjaga pantai lalu ke sana untuk menyelamatkan tanpa memasuki perairan Indonesia," kata Hua.
"China juga segera meminta Indonesia untuk membebaskan nelayan-nelayan China itu dan menjamin keselamatan mereka," kata Hua.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebelumnya menyatakan, kapal China Kway Fey 10078 menangkap ikan di perairan Indonesia.
Kemudian mereka dikejar oleh kapal KKP Hiu 11.
Namun saat proses penangkapan, ada kapal coast guard China yang menabrak kapal nelayan tersebut, diduga untuk mencegah agar kapal ditenggelamkan.
Sementara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memanggil kuasa usaha Kedutaan Besar China di Jakarta sekaligus menyampaikan nota protes terkait aksi kapal penjaga pantai China di Laut Natuna, Sabtu (19/03/2016) lalu.

Credit  TRIBUNNEWS.COM

China Bantah Kapal Coast Guard Mereka Masuki Wilayah Indonesia

 
Foto: BBC World

Jakarta -Kementerian Luar Negeri China membantah bahwa kapal penjaga pantainya (coast guard) telah memasuki wilayah perairan Indonesia. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, pada Senin (21/03).
Juru bicara Kemenlu China, Hua Chunying, mengatakan kapal nelayan China menangkap ikan di tempat yang secara tradisi biasa dikunjungi nelayan-nelayan China.
"Lokasi yang Anda sebutkan, tempat insiden berlangsung, merupakan kawasan penangkapan ikan tradisional China dan kapal nelayan China saat itu menjalankan aktivitas penangkapan seperti biasa di dalam area tersebut," kata Hua sebagaimana dikutip kantor berita Reuters.
Soal keberadaan kapal penjaga pantai China, Hua menyebut kapal itu muncul untuk menyelamatkan kapal nelayan China.
"Pada 19 Maret, kapal nelayan China diserang kapal bersenjata Indonesia. Kapal penjaga pantai kemudian ke sana untuk menyelamatkan tanpa memasuki perairan wilayah Indonesia. China juga segera meminta Indonesia untuk membebaskan nelayan-nelayan China dan menjamin keselamatan mereka," imbuh Hua.
Dia kemudian menegaskan China dan Indonesia tidak mempermasalahkan kedaulatan Kepulauan Natuna dan perairan di sekitar kepulauan tersebut.
"Indonesia tidak mengungkit klaim teritorial ke China terkait Kepulauan Spratly. Kedaulatan Natuna ialah milik Indonesia. China tidak keberatan mengenai ini. Kami menjunjung penyelesaian perselisihan maritim melalui negosiasi bilateral," kata Hua.

Kapal patroli Indonesia sempat menangkap sebuah kapal Cina yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (19/3).

Tiga kesalahanSebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memanggil kuasa usaha Kedutaan Besar China di Jakarta sekaligus menyampaikan nota protes terkait aksi kapal penjaga pantai China di Laut Natuna, pada Sabtu (19/3) lalu.
Isi nota protes tersebut, sebagaimana dijelaskan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menekankan tiga kesalahan yang dilakukan kapal penjaga pantai China.
Kesalahan pertama, kapal penjaga pantai melanggar hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen Indonesia.
Selanjutnya, kapal penjaga pantai China melanggar penegakan hukum yang sedang dilakukan aparat Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen Indonesia.
Terakhir, kapal penjaga pantai China melanggar kedaulatan laut teritorial Indonesia.
Dugaan pelanggaran kapal penjaga pantai China di wilayah Indonesia mengemuka setelah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, membeberkannya kepada wartawan, Minggu (20/3).

Dugaan pelanggaran kapal penjaga pantai Cina di wilayah Indonesia mengemuka setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membeberkannya kepada wartawan, Minggu (20/3).

Menurut Susi, kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia sempat menangkap sebuah kapal China yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (19/3).
Namun ketika kapal patroli melakukan pengawalan terhadap kapal ikan China, muncul kapal penjaga pantai China yang mengejar dan menabrak kapal ikan, "agar rusak sehingga tak dapat ditarik." kata Susi.
Ketegangan Indonesia dan China soal kapal nelayan beberapa kali terjadi.
Pada Maret 2013, sejumlah kapal China yang dilengkapi senjata mengonfrontasi kapal patroli perikanan Indonesia dan menuntut nelayan China yang ditangkap di perairan Kepulauan Natuna dibebaskan
Lalu, pada 2010, kapal penegak hukum maritim asal China meminta kapal patroli Indonesia membebaskan kapal nelayan asal China yang ditangkap lantaran diduga melakukan pencurian ikan.



Credit  Detiknews

Presiden Kuba Desak Obama Serahkan Teluk Guantanamo

 

Presiden Kuba Raul Castro mendesak Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyerahkan kembali Teluk Guantanamo kepada mereka dan menghapuskan embargo ekonomi. (Reuters/Carlos Barria)

 

Jakarta, CB -- Presiden Kuba Raul Castro mendesak Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyerahkan kembali Teluk Guantanamo kepada mereka dan menghapuskan embargo ekonomi.

Hal ini disampaikan Castro dalam konferensi pers bersama Obama, Presiden AS pertama yang mengunjungi negara itu selama 88 tahun, Senin (21/3). Castro dalam konferensi pers langsung pertamanya mengatakan AS harus mengembalikan Guantanamo, wilayah di timur ujung Kuba.
Guantanamo kini menjadi pangkalan udara AS dan penjara khusus terorisme. Tahun 1903, wilayah itu disewakan oleh pemerintah Kuba kepada AS. Namun pemerintahan Kuba pimpinan Fidel Castro menganggap keberadaan AS di Guantanamo ilegal dan merupakan pendudukan.

Castro dalam wawancara dengan media juga menegaskan kembali bahwa Guantanamo adalah wilayah "pendudukan ilegal" dan mendesak dikembalikan ke Kuba.

Selain itu, Castro juga menyerukan pemerintah AS menghapuskan embargo. Menurut Castro, embargo AS adalah "hambatan terbesar bagi perkembangan ekonomi" Kuba dan akan mengganggu proses normalisasi hubungan kedua negara.

Obama tidak merespon permintaan Castro soal Guantanamo, namun dia mengaku optimistis embargo ekonomi terhadap Kuba bisa dihapuskan.

"Embargo akan berakhir. Namun saya tidak sepenuhnya yakin," kata obama.
Langkah Obama untuk menghapuskan embargo Kuba dijegal Kongres yang dipimpin Partai Republik. Obama terpaksa menggunakan hak eksekutifnya untuk menghapuskan sanksi perdagangan dan perjalanan terhadap Kuba.

Obama adalah presiden AS pertama yang mengunjungi Kuba setelah kelompok gerilyawan komunis pimpinan Fidel Castro menggulingkan pemerintah Fulgencio Batista yang disokong Washington tahun 1959. Presiden AS sebelumnya yang bertandang ke Havana adalan Calvin Coolidge tahun 1928.

Ketegangan AS-Kuba sedikit luntur setelah kedua negara sepakat menormalisasi hubungan pada 2014. Kerja sama kembali dicanangkan, mulai dari telekomunikasi hingga penerbangan langsung.

Masalah HAM dan tahanan politik di Kuba menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Amerika Serikat, sekaligus pengganjal normalisasi penuh hubungan dua negara. Castro terlihat gusar saat ditanya wartawan soal tahanan politik yang masih mendekam di penjara.

"Katakan pada saya. Tahanan politik apa? Beri namanya? Jika ada tahanan politik, mereka akan dibebaskan sebelum malam," tegas pemimpin berusia 84 tahun itu.
Soal HAM juga membuat Castro gerah dan memutuskan hanya satu pertanyaan saja dari media Amerika. Dia mengatakan, pelanggaran HAM juga dilakukan oleh AS berupa kekerasan polisi dan penyiksaan tahanan di Guantanamo.

AS menurut Castro juga tidak sempurna, karena masih banyak ketimpangan hak-hak masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesetaraan wanita.

"Berapa banyak negara yang bisa memenuhi 61 hak asasi manusia? Apakah kau tahu? Saya tahu. Tidak ada, tidak ada," kata Castro.



Credit  CNN Indonesia

Rusia Selidiki Isi Kotak Hitam Pesawat Flydubai

 

Pesawat Boeing 737-800 itu terbang dari Dubai namun jatuh ketika mencoba mendarat di bandara Rostov-on-Don di selatan Rusia pada Sabtu pukul 03.50 waktu setempat. (Reuters/Stringer)

 

 

Jakarta, CB -- Para penyelidik Rusia mengatakan bahwa mereka berhasil menemukan data dari kotak hitam yang memuat rekaman suara kokpit pesawat Flydubai yang jatuh di Rusia pada akhir pekan lalu.

Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev memerintahkan pejabat Rusia untuk menyelidiki apakah aturan keamanan penerbangan Rusia perlu diperketat menyusul kecelakaan tersebut.
Pesawat Boeing 737-800 itu terbang dari Dubai namun jatuh ketika mencoba mendarat di bandara Rostov-on-Don di selatan Rusia pada Sabtu pukul 03.50 waktu setempat.

Angin kencang dilaporkan sedang berembus ketika itu. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa pesawat itu tetap mencoba mendarat padahal sebuah pesawat lain yang ingin mendarat beberapa saat sebelumnya dialihkan ke bandara lain karena cuaca buruk.

Rekaman data dari pesawat tersebut masih utuh, namun data kokpit yang berisi rekaman pembicaraan pilot sebelum kecelakaan rusak parah. Menurut pihak berwenang, akan butuh waktu berminggu-minggu untuk memperbaikinya.
“Rekaman telah diambil dari kotak hitam, sedang dikerjakan,” kata juru bicara Komite Aviasi Antarnegara (IAC), yang menyelidiki kecelakaan, dikutip Reuters, Senin (21/3).

“Menguraikan data dari dua kotak hitam butuh antara beberapa minggu dan beberapa bulan,” ujarnya.

Sejauh ini, tak ditemukan indikasi adanya serangan tertentu yang menyebabkan pesawat jatuh.
Media Rusia, sementara itu, menyebut dua teori yang kini tampaknya sedang diselidiki oleh penyelidik, yakni kemungkinan kesalahan pilot atau kegagalan teknis.

CEO Flydubai, Ghait al-Ghaith mengatakan pada Sabtu lalu, bahwa terlalu dini untuk memastikan apa penyebab pesawat tersebut jatuh.



Credit  CNN Indonesia

Kedubes Australia Terbesar Sedunia Dibuka di Jakarta

 

Ketika membuka gedung baru Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Menlu Australia Julie Bishop mengakui aspek keamanan perlu diperhatikan. (Reuters/Garry Lotulung)

 

Jakarta, CB -- Setelah lebih dari satu dekade insiden bom, Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, meresmikan gedung baru Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia di Jakarta pada Senin (21/3). Gedung yang merangkap Kantor Perwakilan Australia untuk ASEAN ini merupakan Kedubes terbesar yang pernah dibangun oleh Canberra.

"Kompleks ini akan mencakup dua institusi yang sangat penting, yaitu Kedubes untuk Indonesia dan Perwakilan Resmi Australia untuk ASEAN. Dengan empat gedung arsip umum di tanah seluas 50 ribu kuadrat meter, ini merupakan Kedubes Australia terbesar di manapun di dunia," ujar Bishop dalam sambutan peresmian gedung tersebut.
Perencanaan pembangunan gedung baru di wilayah Patra Kuningan ini sebenarnya sudah direncanakan sejak lebih dari satu dekade silam, tepatnya setelah Kedubes Australia menjadi sasaran serangan bom pada 2004 lalu. Sejak saat itu, Kedubes Australia mengambil tempat di Jalan Rasuna Said.

Kini, Bishop mengakui aspek keamanan perlu diperhatikan. "Kedutaan di Jakarta ini dibangun dengan desain terkini dan teknologi terbaru. Keamanan memang salah satu fokus kami, tapi kami ingin memiliki gedung yang menunjukkan kekuatan hubungan Indonesia dan Australia," tutur Bishop.

Ia lantas menuturkan bahwa dalam pembangunan kedubes ini, Australia bekerja sama dengan perusahaan Indonesia, Total Bangun Persada, dan mempekerjakan 2.500 warga lokal. Pemerintah Australia juga mengembangkan infrastruktur di sekitar kedubes.
Dalam pembangunan gedung ini, para pekerja juga harus menyusun strategi untuk memindahkan empat pohon banyan tua di sekitar lahan. Upaya pemindahan pohon ini dinobatkan sebagai relokasi terbesar pleh Museum Rekor Indonesia (MURI).

Menurut Bishop, proses kerja keras pembangunan kedubes ini sudah menunjukkan hubungan yang kuat antara Australia dan Indonesia.

"Bangunan ini merupakan simbol kerja sama ekonomi strategis dan hubungan antar-manusia yang baik. Ini membuktikan bahwa hal-hal hebat dapat tercapai jika kita bekerja sama," tutur Bishop.

Didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara RI, Pratikno, dan mantan Presiden RI, BJ Habibie, Bishop pun berharap Indonesia dapat meningkatkan investasi dan kunjungan turisnya di Australia.

"Memang ada beberapa tantangan, tapi jika kita kerja sama, kita akan menemukan solusi," kata Bishop.




Credit  CNN Indonesia

Anggap Pendudukan, Milisi Syiah Irak Minta Pasukan AS Hengkang

Pengerahan pasukan AS di Irak ditentang milisi Syiah. | (Gunnery Sgt. Mark Oliva / Reuters)

BAGHDAD - Pasukan milisi Syiah di Irak menentang pengerahan banyak pasukan Amerika Serikat (AS) yang mereka sebut sebagai pendudukan. Mereka minta pasukan AS segera hengkang dari Irak.

Pentagon mengerahkan banyak pasukan AS ke Irak setelah seorang marinirnya tewas terkena serangan roket kelompok Islamic State (ISIS) pada Sabtu pekan lalu.

“Militer AS membuat upaya baru yang mencurigakan untuk memulihkan kehadiran mereka di negeri ini dengan dalih memerangi ciptaan mereka sendiri, yaitu Daesh (ISIS),” kata kelompok milisi Asaib Ahl Al-Haq, seperti dikutip Reuters, Selasa (22/3/2016).

”Jika Pemerintah AS tidak menarik pasukannya segera, kami akan berurusan dengan mereka sebagai pasukan pendudukan,” lanjut kelompok sayap militer Syiah Irak itu.

Penentangan pengerahan pasukan AS di Irak juga disuarakan kelompok Hizbullah Irak pada Senin kemarin. Kelompok itu menyerukan perlawanan terhadap pasukan Washington karena melakukan pendudukan di negara-negara regional.

  Pemerintah Irak di Baghdad sendiri secara resmi tidak pernah meminta bantuan pasukan asing dalam memerangi ISIS. Namun,  Pentagon pada hari Minggu nekat mengerahkan banyak pasukan AS ke Irak setelah seorang marinirnya tewas.

Sejumlah pasukan AS yang dikerahkan ke Irak akan bergabung dalam Marinir Expeditionary Unite (MEU) 26. Tapi, Pentagon merahasiakan jumlah pasukan AS yang dikerahkan ke Irak.



Credit  Sindonews

Rusia Siap Uji Jet Tempur Canggih Serbaguna MiG-35

Pesawat jet tempur canggih serbaguna MiG-35 Rusia. | ( Flickr/ mashleymorgan)

MOSKOW - Model pertama pra-produksi dari jet tempur canggih serbaguna MiG-35 segera dikirim ke Kementerian Pertahanan Rusia untuk diuji terbang pertama kalinya.

Hal itu disampaikan pihak Aircraft-Manufacturing Corporation MiG (RSK MiG). CEO perusahaan tersebut, Sergei Korotkov, merahasiakan berapa banyak pesawat jet tempur MiG-35 yang sudah dibangun.

Dia hanya memastikan bahwa pesawat jet tempur serbaguna Rusia itu akan menjalani uji terbang perdana. ”Kami telah memenuhi tahap pertama dari pekerjaan ini pada hari ini,” kata Korotkov dalam siaran persnya.

”Kementerian Pertahanan Rusia telah memeriksa dan menerima desain. Jadi, kita melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kontrak,” lanjut dia, seperti dikutip Spuntiknews, Selasa (22/3/2016).

”Pesawat yang tinggal di sini pada saat ini sedang menjalani semua tahapan perakitan. Tahun ini, (pesawat) itu akan dirakit dan dikirim ke pelanggan untuk uji terbang,” imbuh dia.

Dalam pernyataan sebelumnya, Korotkov menyaatakan jet tempur canggih tersebut bisa masuk layanan antara militer antara 2018 dan 2020.

MiG-35 dirancang dengan berbagai kemampuan, di antaranya mengunci 10 target secara bersamaan. Pesawat jet tempur itu juga dapat membawa muatan lebih besar dari pendahulunya, termasuk senapan 30mm, rudal permukaan udara, rudal anti-kapal, rudal anti-radar, roket, bom, dan ranjau udara.

Jet MiG-35 juga memiliki kemampuan untuk perang elektronik. Pilot pesawat itu akan menggunakan sistem helm pencitraan dan dapat melakukan operasi pengisian bahan bakar baik sebagai penerima dan pendonor.

Kecepatan MiG-35 adalah 2,23 kali kecepatan suara dan dapat melakukan perjalanan 1,5 kali lebih jauh dari MiG-29. ”Atribut pesawat kami pada generasi 4 ++, yang berarti memiliki beberapa fitur dari pesawat generasi ke-5 seperti stealthiness dan fungsi multitasking,” kata Korotkov.



Credit  Sindonews

Eks Menteri Kremlin: Risiko Perang Nuklir AS dan Rusia Meningkat

Risiko perang nuklir AS dan Rusia di Eropa dinilai meningkat. | (Ilustrasi/YouTube)

BRUSSELS - Kebuntuan Rusia dengan Barat terutama Amerika Serikat (AS) atas krisis Ukraina telah membawa risiko perang nuklir di Eropa menjadi lebih meningkat sejak 1980-an. Demikian disampaikan mantan Menteri Luar Negeri Rusia, Igor Ivanov.

”Risiko konfrontasi dengan penggunaan senjata nuklir di Eropa lebih tinggi daripada di tahun 1980-an,” kata Menlu Kremlin periode 1998-2004 itu di Brussels.

Ivanov sekarang menjabat sebagai kepala sebuah think-tank yang berbasis di Moskow, yang didirikian oleh Pemerintah Rusia.

Kekhawatiran pecahnya perang nuklir antara AS dan Rusia di Eropa itu diperkuat dengan data lembaga Stockholm International Peace Research. Di mana, pengurangan senjata nuklir kedua negara itu justru melambat.

Pada Januari 2015, AS dan Rusia masing-masing memiliki lebih dari 7 ribu hulu ledak nuklir. Jumlah itu merupakan 90 persen dari total senjata nuklir dunia.


”Kami memiliki hulu ledak nuklir yang berkurang, tetapi risiko untuk digunakan menjadi tumbuh,” kata Ivanov dalam sebuah forum di Brussels yang dihadiri Menteri Luar Negeri Ukraina dan Polandia serta seorang anggota parlemen AS pada hari Sabtu, sebagaiman dilansir Reuters, Senin (21/3/2016).


Ivanov menyalahkan perisai pertahanan rudal AS yang hendak disebar di Eropa sebagai pemicu risiko perang nuklir dengan Rusia. Salah satu perisai rudal itu telah ditempatkan di Polandia dan akan beroperasi pada 2018.

AS dan NATO berdalih, perisai rudal di Polandia dipasang untuk melindungi Eropa dari ancaman serangan rudal balistik Iran. Kedua pihak juga menegaskan, bahwa perisai rudal itu tidak ditargetkan terhadap Rusia.

”Ini meyakinkan, setelah AS menyebarkan sistem pertahan rudal di Polandia, Rusia akan menanggapi dengan mengerahkansistem pertahanan rudal sendiri di Kaliningrad,” ujar Ivanov, mengacu pada wilayah Rusia di kawasan Baltik.



Credit  Sindonews

TNI AL Bantah Tembaki Kapal Taiwan, Ini Buktinya

KRI Surabaya dengan nomor lambung kapal 591 bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, 11 Juli 2015. TNI AL mengerahkan dua kapal perang jenis Landing Platform Dock (LPD), yaitu KRI Surabaya-591 dan KRI Banda Aceh-593 untuk membantu mudik gratis sepeda motor. TEMPO/Frannoto

 

CB, Jakarta - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Kolonel Edi Sucipto membantah kabar bahwa kapal Indonesia telah menembaki kapal Taiwan yang tengah berlayar melalui selat Malaka pada Senin pagi kemarin.

“Sampai sejauh ini tidak ada penembakan,” kata dia kepada Tempo melalui pesan singkat pada Selasa, 22 Maret 2016.

Pria yang baru saja dilantik menggantikan Laksamana Muhammad Zainuddin ini memaparkan sejumlah bukti. Edi mengatakan, nomor lambung KRI hanya tiga digit, bukan empat digit seperti yang diklaim Taiwan. “Serta tidak ada kepala 2,” ucapnya.

Pada Senin kemarin, media Taiwan menyiarkan kabar bahwa awak dua kapal nelayan Taiwan melapor telah ditembaki kapal Indonesia saat sedang berlayar melalui Selat Malaka Senin pagi, 21 Maret 2016.

Kedua kapal itu adalah "Sheng Te Tsai" dan "Lien I Hsing No.116". Keduanya terdaftar di kota Liouciou, Wilayah Pingtung. Seorang pria bermarga Lee, pemilik kapal tersebut, mengatakan bahwa dirinya menerima panggilan telepon satelit dari kapten kapal, Lin Nan sekitar pukul 5 pagi.

Lin mengatakan bahwa 20 anggota awak kedua kapal terluka dan kapal "Sheng Te Tsai" mendapatkan lebih dari 10 lubang bekas peluru. Dia berujar, tembakan ditujukan pada kokpit dua kapal, berbeda dari tembakan peringatan biasa yang menargetkan belakang kapal atau air di sekitarnya.

Awak kapal Taiwan menduga kuat kapal penembak adalah kapal milik militer Indonesia. Dugaan itu dilandasi pada kode 2804 yang ada di tubuh kapal. Kode seperti itu biasanya hanya terlihat pada kapal resmi dari negara Asia Tenggara.



Credit  TEMPO.CO

The Paras, Resimen Parasut Elit Inggris

Parachute Regiment, biasa disebut The Paras, merupakan salah satu satu satuan tempur elit militer Inggris. Satuan ini memiliki motto Utrinque Paratus atau Siap Untuk Apapun. The Paras berperan sangat besar dalam perang-perang yang dilakukan Inggris, mulai dari Perang Dunia II hingga perang Irak dan Afganistan. Anggota Paras memiliki kualifikasi terjun payung dan pertempuran jangka panjang. ukforcesafganistan.com

The Paras dibentuk pertama kali untuk mendukung operasi pembebasan Eropa dari NAZI Jerman. Anggota Paras memiliki karakter yang sangat khas, yaitu percaya diri dan agresi emosi di atas rata-rata militer Inggris, kondisi yang disebabkan oleh metode pelatihan yang sangat keras dan tidak kenal ampun. Hampir 60 persen personel pasukan khusus SAS berasal dari unit ini, artinya kualitas The Paras sangat tidak diragukan. wikimedia.org

The Paras merupakan satuan elit yang kenyang dengan pengalaman pada pertempuran paling berbahaya, salah satunya adalah pertempuran merebutkan kepulauan Falkland dimana The Paras berjibaku dengan Royal Marines Commando. Dalam pertempuran di pegunungan Afganistan, personel The Paras berhasil membuktikan ketangguhannya dengan menyerbu dan menghancurkan markas taliban. wikipedia.org

Seleksi untuk bergabung dengan The Paras tidaklah mudah, tidak sedikit calon yang gagal pada tahap seleksi. Berlari dengan beban hingga beladiri yang cenderung brutal, membuat metode seleksi The Paras terberat nomor 2, setelah seleksi masuk SAS. Seleksi berat dilakukan untuk mendapatkan personel yang mampu bertahan dalam siksaaan dan bekerja maksimal di bawah tekanan. thinkdefence.co.uk

The Paras tergabung dalam 16 Air Assault Brigade, yang didalamnya terdapat Pathfinder Platoon. Pathfinder Platoon merupakan unit yang bertugas sebagai special reconnaissance atau pasukan pengintai bagi The Paras sebelum pasukan payung ini melakukan penerjunan massal. Selain itu terdapat kesatuan Red Devils atau Setan Merah, beranggota atlet terjun payung handal untuk mengikuti kejuaraan terjun payung tingkat dunia. defence.pk

Identitas para personel The Paras ditandai dengan penggunaan baret merah sebagai lambang kesatuan. Secara organisasi The Paras terdiri dari 3 batalion utama dengan 1 cadangan, 1 PARA, 2 PARA, 3 PARA, dan 4 PARA. 1 PARA merupakan salah satu batalion paling elit karena tergabung dalam SFSG Special Forces Support Group, atau pendukung operasi pasukan khusus. thenorthecho.co.uk

Credit  Tempo.co

Setelah Diprotes Keras, China Akui Natuna Milik Indonesia

China akui perairan Natuna milik Indonesia. | (SINDOphoto)

BEIJING - Pemerintah China pada Senin (21/3/2016), mengakui wiilayah perairan Natuna milik Indonesia. Pengakuan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno LP Marsudi memprotes keras tindakan kapal nelayan China yang masuk Natuna untuk mencuri ikan.

Semula, Kedutaan Besar China di Jakarta, memprotes penangkapan kapal dan delapan anak buah kapal (ABK) China oleh aparat keamanan Indonesia pada Sabtu pekan lalu. Kedubes China bahkan mengklaim penangkapan itu terjadi di perairan milik China.


Padahal, Indonesia berulang menegaskan, perairan Natuna, sepenuhnya milik Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, akhirnya memberi penegasan soal kepemilikan Indonesia atas perairan Natuna.

”Kedaulatan Natuna milik Indonesia. China tidak memiliki keberatan dengan ini,” kata Hua dalam briefing reguler, seperti dikutip Reuters.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Menlu Retno telah memanggil dan menemui Kuasa Usaha Kedutaan Besar China di Jakarta, Sun Wei Dei. Pemanggilan ini untuk memprotes keras pelanggaran kapal China di wilayah Natuna, Indonesia.

  ”Dalam pertemuan itu, kami nyatakan protes keras dan sampaikan nota yang berisi sebagai berikut, pertama terdapat pelanggaran coast guard China terhadap hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontingen,” kata Menlu Retno pada Senin (21/3/2016).

”Protes kedua adalah pelanggaran coast guard Tiongkok (China) terhadap penegakan hukum yang dilakukan terhadap aparat Indonesia pada Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontingen,” lanjut Retno.

”Ketiga, pelanggaran juga dilakukan coast guard Tiongkok pada kedaulatan laut teritorial Indonesia. Indonesia telah minta klarifikasi pada Pemerintah Tiongkok atas kejadiaan ini,” imbuh Retno.


Retno melanjutkan, dalam pertemuan itu dia menekankan kepada pihak Chiina bahwa dalam hubungan bernegara yang baik, prinsip hukum internasional termasuk UN Clos 1982 harus dihormati.

”Terakhir saya sampaikan penekanan bahwa Indonesia bukan merupakan claim state di Laut China. Indonesia bukan claim state  Laut China Selatan,” tegas Menlu Retno.



Credit  Sindonews