5 Kontrak Jual Beli Gas Diteken, Pemerintah Kantongi Rp 7,7 T

 

Pekerja menyelesaikan proyek Arun LNG Receiving Hub & Regasification Terminal di Lhoksemauwe, Provinsi Aceh. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

 

Jakarta, CB-- Guna memenuhi kebutuhan gas domestik sejumlah kontraktor minyak dan gas bumi (migas) meneken lima perjanjian jual beli gas (PJBG) hari ini, Selasa (27/1). Penandatanganan kontrak yang disaksikan Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmadja tersebut diproyeksikan bisa menambah pundi-pundi penerimaan negara bukan pajak dari sektor migas sebesar US$ 617 juta atau sekitar Rp 7,7 triliun.

Lima PJBG yang diteken tersebut meliputi:

1. PJBG PT Medco E&P Malaka dengan PT. Pertamina (Persero) untuk pasokan gas sebesar 58 BBTUD dengan jangka waktu 13 tahun;
2. Amandemen kedua PJBG antara Conoco Phillips (Grissik) Ltd. dengan PT. Energasindo Heksa Karya untuk kebutuhan kelistrikan sebesar 44 BBTUD dengan jangka waktu selama 10 tahun;
3. PJBG antara PHE ONWJ dan Pertamina Unit Pengolahan VI Balongan untuk kebutuhan bahan bakar kilang pengolahan minyak bumi dengan jangka waktu dua tahun dan pasokan sebesar 20 BBTUD;
4. Amandemen PJBG ConocoPhillips (Grissik) dengan Eregasindo untuk pasokan gas sebesar 20 BBTU dengan jangka waktu dua tahun;
5. Amandemen PJBG PT Medco E&P Indonesie dengan Perusahaan Daerah Musi Energi untuk kapasitas gas sebesar 1,8 BBTUD hingga 2,5 BBTUD selama 11 tahun.

“Ini langkah nyata dari sektor hulu migas memprioritaskan kebutuhan domestik,” kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Amien Sunaryadi di Jakarta Convention Centre (JCC), Selasa (27/1).

SKK Migas mencatat, tahun ini alokasi gas untuk kebutuhan domestik mencapai 4.403 billion british thermal unit per day (BBTUD) atau berkisar 61 persen dari total produksi gas nasional. Sementara sisanya sekitar 39 persen atau 2.836 BBTUD dialokasikan untuk ekspor. "SKK Migas berkomitmen akan meningkatkan pasokan gas untuk domestik yang sejak 2003 meningkat rata-rata 9 persen per tahun," katanya.

Amien berharap, ditekennya PJBG dapat merealisasikan potensi penambahan penerimaan negara. Untuk itu, ia meminta agar seluruh pembeli bisa menaati PJBG yang telah diteken. "Pasalnya di 2014 terdapat beberapa pembeli yang penyerapan gasnya lebih rendah dari komitmen. Kita tidak ingin potensi kehilangan produksi sebesar 95 MMSCFD atau setara 17 ribu barel minyak per hari (BPH) kembali terjadi,” katanya.

Jonly Sinulingga, Executive General Manager PHE ONWJ mengatakan seluruh produksi gas PHE ONWJ disalurkan untuk kebutuhan domestik yang diantaranya dipakai untuk pembangkit listrik yang memasok kebutuhan Jakarta dan sekitarnya, bahan baku pupuk, hingga kebutuhan bahan bakar gas untuk transportasi. Untuk pasokan ke Unit Pengolahan VI Balongan, Jonly bilang gas diambil dari lapangan GG melalui Balongan Onshore Processing Facility.

“Lapangan GG merupakan lapangan baru yang commissioningnya telah dilaksanakan pada 12 Desember 2014,” kata Jonly.

Credit  CNN Indonesia

Menlu RI-Malaysia bertemu di Kinabalu

Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

 

 

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi untuk pertama kalinya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman dan segera melakukan pertemuan bilateral pertama mereka di kota Kinabalu pada Senin (26/1).

Pertemuan bilateral kedua Menlu itu bertujuan memperkuat komitmen pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kerjasama bilateral di berbagai bidang, menurut keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri sepakat tentang pentingnya mengintensifkan negosiasi perbatasan darat dan maritim. Kedua Menlu sepakat untuk memulai negosiasi batas maritim pada minggu kedua Februari 2015 dan membahas kerangka kerja untuk negosiasi di masa yang akan datang.

Pada kesempatan itu, juga disepakati bahwa kedua pihak akan mendorong semua instansi terkait untuk menyelesaikan semua masalah yang tertunda, termasuk nota kesepahaman tentang pendidikan dan nota kesepahaman untuk memerangi perdagangan obat-obatan terlarang.

Menurut Menlu Retno, Malaysia adalah mitra penting Indonesia, sebagai salah satu mitra dagang terbesar dengan meningkatnya tren perdagangan dua arah selama lima tahun terakhir.

Malaysia juga merupakan investor asing terbesar kelima di Indonesia, dengan nilai investasi sebesar 711 juta dolar AS pada 2014, dan tren itu diperkirakan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.

Terkait masalah tenaga kerja Indonesia, Menlu Retno menekankan bahwa perlindungan buruh migran Indonesia di luar negeri adalah salah satu prioritas dari program pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menlu RI menyampaikan kepada Menlu Malaysia beberapa masalah penting yang diajukan oleh para pekerja migran Indonesia yang dia temui sehari sebelumnya di Kuala Lumpur.

Menanggapi hal itu, Menlu Anifah mengakui kontribusi yang signifikan dari para pekerja migran untuk pertumbuhan ekonomi Malaysia dan pentingnya untuk bekerja sama meningkatkan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Credit  ANTARA News

Kepala Badan Ekonomi Kreatif Terinspirasi Korea Selatan

(Dok. Triawan Munaf/Twitter)

 

Jakarta, CB -- Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEK) Triawan Munaf mengungkapkan keinginannya untuk meniru Korea Selatan dalam menjadikan industri kreatifnya sebagai penghasil devisa. Sesaat setelah dilantik, Triawan melontarkan harapannya agar BEK mampu mendorong 16 subsektor untuk menjadi potensi devisa negara.

"Semua film, kuliner, tari-tarian, dan pertunjukan kita bisa lakukan seperti Korea Selatan sehingga bisa menghasilkan devisa," ujar Triawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Triawan mengaku telah menyiapkan strategi untuk mencapai keinginannya itu. Dia berpandangan, harus ada subsektor unggulan yang bisa dijadikan sebagai penggerak subsektor yang lain.

"Harus ada semacam champion dari subsekstor. Harus kita pilih dari subsektor tertentu untuk menjadi lokomotif di mana yang lain ikut," kata dia.

Pasalnya, imbuh Triawan, jika semua subsektor harus ditangani langsung secara bersamaan, maka tidak akan fokus dan sia-sia. "Kalau semua ingin ditangani secara langsung, hanya seperti membuang garam di laut. Jadi harus ada champion-champion yang kita gerakkan, kita dukung di dalam negeri dan luar," ujarnya.

Triawan memberikan bocoran, saat ini pihaknya telah menyiapkan subsektor-subsektor unggulan tersebut. "Kita masih petakan, mungkin film, mungkin kuliner. Nanti kita bicarakan. Karena anggaran baru pun belum terima angkanya," kata dia.

Triawan berpendapat, masih harus banyak melakukan pertemuan dengan para ahli dan praktisi di bidang masing-masing subsektor. "Lalu petakan di mana kemampuan kita untuk bisa cepat menghasilkan pekerjaan yang berhasil. Setelah itu harus perhatikan semua subsektor-subsektor," ujar dia.

Credit  CNN Indonesia

Kapal Fregat Baru Rusia, Jaga Kepentingan Nasional Rusia di Seluruh Samudra

Kapal fregat Admiral Gorshkov adalah kapal utama dalam proyek 22350. Kapal tersebut telah menjalankan uji coba pabrik pada 2014 dan akan segera bergabung dengan Angkatan Laut Rusia tahun ini. Nikolay Shestakov, RIA Novosti


Desember lalu, kapal fregat dari proyek 22350 seri pertama, Admiral Kastanov, melakukan pelayaran perdananya. Menurut Panglima Angkatan Laut Federasi Rusia Laksamana Viktor Chirkov, kapal-kapal itu akan menjamin kepentingan nasional Rusia di semua titik samudra dunia.

Dalam doktrin militer terbaru Rusia, tercantum sejumlah tugas yang diemban oleh angkatan bersenjata Rusia, antara lain menjamin keamanan aktivitas ekonomi Rusia di seluruh perairan dunia, memerangi aksi bajak laut, serta menjamin keamanan jalur navigasi laut Rusia. Semua itu mustahil dilakukan tanpa kehadiran kapal perang yang tangguh dan mumpuni. Rencananya, dalam sepuluh hingga 15 tahun ke depan, Angkatan Laut Rusia akan dilengkapi dengan kapal-kapal fregat terbaru dari proyek 22350.

Seri Pertama

Kapal fregat Admiral Gorshkov adalah kapal utama dalam proyek 22350. Kapal tersebut telah menjalankan uji coba pabrik pada 2014 dan akan segera bergabung dengan Angkatan Laut Rusia tahun ini.

Kapal fregat tipe ini merupakan kapal perang ukuran besar pertama yang dirancang untuk dioperasikan di samudra dunia yang terletak jauh dari Rusia. Secara keseluruhan, kapal ini didesain dan dibuat di Rusia pada masa pasca-Soviet. Bersama kapal fregat proyek 11356, kapal korvet dari proyek 20380/20385, dan kapal perusak Leader, kapal Admiral Gorshkov menjadi tulang punggung pertahanan laut Rusia.

Petarung Tangguh

Kapal fregat proyek 22350 memiliki konstruksi yang kuat yang terdiri dari beragam material komposit. Hal itu membuat kapal tempur ini mampu menyembunyikan diri dari radar musuh.

Saat menjalani uji coba di perairan, kapal fregat Admiral mampu berlayar melebihi kecepatan yang diperkirakan (estimasi kecepatan penuh adalah 29 knot).

Untuk penggerak, kapal ini menggunakan mesin pembangkit kombinasi turbin gas dan disel tipe CODAG. Gabungan antara turbin gas yang bertenaga dan dapat menghasilakn gerak cepat, dengan mesin diesel yang ekonomis, membuat kapal ini memiliki jarak tempuh hingga 6.400 kilometer dalam moda hemat energi.

Senjata serbu kapal fregat proyek 22350 adalah kompleks senapan tembak kapal universal (UKSK) yang terdiri dari rudal jelajah, rudal anti-kapal, roket anti-kapal kecil Kaliber-NK, dan roket hipersonik Oniks. Kapal ini dilengkapi 16 buah amunisi roket yang diletakan dalam kompleks peluncur roket vertikal yang terletak di bawah dek kapal.

Senjata pertahanan udara dan anti-roket kapal ini antara lain kompleks peluncur roket Redut-Poliment dengan 32-128 buah amunisi (tergantung jenis roket), kompleks peluncur roket artileri Palash, senapan mesin cepat kaliber 30 mm, serta roket laut-ke-udara.  Kapal fregat ini juga dilengkapi oleh artileri A-192M dengan sistem pengendali tembakan 5P-10 Puma, serta senjata anti-kapal kecil dengan dua kompleks Paket-NK yang masing-masing memiliki empat buah torpedo (anti-torpedo).

Di dalam kapal juga terdapat senjata elektronik dan senapan mesin kaliber 14,5 mm. Selain itu, kapal ini pun dapat menampung sebuah helikopter kelas Ka-27 secara permanen.

Rencana Ekspor

Saat ini, perusahaan Severnaya Verf tengah membuat dua unit kapal fregat proyek 22350 lain, yakni Admiral Golovko dan Admiral Isakov. Mereka masih memiliki pesanan untuk membuat dua unit kapal lain yang harus diserahkan pada AL Rusia sebelum 2020.

Setelah mengirim kapal fregat proyek 22350 untuk AL Rusia, perusahaan pembuat kapal tengah mengkaji kemungkinan produksi kapal untuk diekspor. Versi ekspor kapal ini diberi kode proyek 22356 dan kapal contoh tersebut pertama kali tampil ke publik pada pameran militer kelautan Euronaval 2010. Secara keseluruhan, elemen taktis dan teknis kapal ekspor ini sama dengan kapal proyek 22350. Namun, sistem persenjataan dan peralatan operasional kapal ini akan lebih bervariasi sesuai keinginan pihak pemesan.


Credit RBTH Indonesia

Tiongkok membangun landasan pacu Kepulauan Spratly

Landasan pacu Kepulauan Spratly: Pesawat militer Filipina parkir di landasan pacu di Pulau Pagasa di rangkaian Kepulauan Spratly, Laut Tiongkok Selatan. Filipina cemas mengenai upaya Tiongkok untuk membangun pulau dengan landasan pacu di Fiery Cross Reef. [AFP]

Upaya Tiongkok untuk membangun landasan pacu kedua di wilayah sengketa di Laut Tiongkok Selatan menimbulkan kecemasan dari pihak Filipina.
Tiongkok tengah membangun landasan pacu di Fiery Cross Reef di Kepulauan Spratly, menurut Laporan Staf Ulasan Keamanan Ekonomi A.S.-Tiongkok yang dikeluarkan Desember lalu.
Proyek tersebut tampaknya dirancang untuk membuat landasan pacu sepanjang 3.000 meter, yang seyogianya memungkinkan sebagian besar pesawat tempur dan pesawat bantuan PLA menggunakannya, menurut laporan tersebut. Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok [PLA] kemungkinan akan menggunakan landasan pacu terutama untuk memungkinkan pengoperasian durasi-singkat, jarak jauh dan berpatroli di atas Kepulauan Spratly yang diklaim oleh Tiongkok.
Selain itu, landasan pacu tersebut akan memungkinkan pesawat PLA untuk menyediakan pertahanan udara untuk kapal amfibi dan kapal tempur di atas permukaan laut milik Angkatan Laut PLA [PLAN] yang beroperasi di bagian jangkauan selatan Laut Tiongkok Selatan, menurut laporan tersebut.
Menteri luar negeri Filipina, pada tanggal 22 Januari menggertak upaya Tiongkok untuk membangun sejumlah pulau yang akan menjadi tempat landasan pacu di Laut Tiongkok Selatan, mendorong Beijing untuk menuduh Manila “mengada-ada keributan,” Agence France-Presse [AFP] melaporkan.
Albert del Rosario mengatakan tindakan Tiongkok di Kepulauan Spratly akan memengaruhi kebebasan untuk menavigasi di perairan kaya mineral strategis, yang mana sebagian besar perdagangan dunia melintasinya.
“Saya akan menekankan hal ini dan mengundang kepedulian negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara [ASEAN], karena ini adalah ancaman bagi kita semua,” del Rosario mengatakan kepada para wartawan.
Tiongkok mengabaikan kecemasan Manila, mengatakan bahwa "negara-negara kecil" tidak sepatutnya membesar-besarkan soal sengketa.
Sebelumnya, Tiongkok menolak protes Filipina mengenai Laut Tiongkok Selatan, mengatakan bahwa reklamasi lahan telah dilakukan di wilayah kedaulatan Tiongkok.
Mayor Jenderal PLA, Luo Yuan, membela tindakan Tiongkok sebagai hal yang benar di media negara, AFP melaporkan.
Meskipun Filipina dan Vietnam telah secara lantang menuduh Tiongkok melakukan tindakan agresif, namun anggota ASEAN lainnya merasa segan untuk mengkritik negara besar di kawasan tersebut.
Del Rosario mengatakan bahwa ia akan melontarkan permasalahan ini pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN mendatang, mendorong negara-negara yang terlibat dalam sengketa untuk menaati pedoman perilaku, agar tidak meningkatkan ketegangan di wilayah maritim, AFP melaporkan. Ia mengatakan bahwa Filipina berharap mendapatkan keputusan positif pada awal tahun depan mengenai permohonan resmi yang diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan Maret lalu yang mempertanyakan klaim Tiongkok.
Proyek Fiery Cross Reef selesai separuh
Jend. Gregorio Pio Catapang Jr., panglima Angkatan Bersenjata Filipina, menyatakan Tiongkok sudah menyelesaikan separuh proyek reklamasi lahannya di Fiery Cross Reef, The Diplomat melaporkan.
“Kegiatan reklamasi tersebut, berikut dua landasan pacu — satu di Paracel dan satu lagi di Spratly — bisa secara nyata melesatkan posisi Beijing di Laut Tiongkok Selatan dengan berbagai implikasi bagi para penuntut lainnya dan pihak yang berkepentingan,” The Diplomat memperingatkan.
Pasukan Tiongkok yang ditempatkan pada, atau beroperasi dekat Kepulauan Spratly tidak dapat mengandalkan cakupan udara yang berkelanjutan dari daratan Tiongkok, demikian yang ditulis oleh analis Ian Sundstrom di situs web CIMSEC, Pusat Keamanan Maritim Internasional, pada tanggal 16 Januari.
Sundstrom menulis bahwa landasan pacu akan memungkinkan material diterbangkan ke terumbu karang kemudian dikirimkan ke kapal PLAN setempat dengan helikopter.
“Jika terumbu karang ini diperluas secara mencukupi, ini bisa berfungsi sebagai platform untuk pangkalan permanen pesawat tempur PLA, yang akan mengubah keseimbangan militer wilayah," tulis Sundstrom. “Tiongkok akan mampu untuk secara berkelanjutan memproyeksikan kekuatan udara lebih jauh ke Laut Tiongkok Selatan dari yang dimungkinkan pada saat ini.”
'Keberanian bertahap' Tiongkok
The Diplomat menyatakan bahwa "penting bagi kita memandang kegiatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan bukan sebagai peristiwa tunggal, namun lebih sebagai bagian dari strategi 'keberanian bertahap' yang lebih luas untuk mengubah fakta pada perairan untuk menguntungkan Beijing bilamana memungkinkan, untuk memajukan klaimnya.”
Program Tiongkok adalah membuat pangkalan utama di mana tidak ada lahan permukaan sebelumnya, menurut publikasi pertahanan Inggris, IHS Jane’s tanggal 20 November lalu ketika melaporkan tentang pembangunan Tiongkok.
“Fiery Cross Reef terletak ke arah barat Kepulauan Spratly utama, dan sebelumnya berada di bawah air,” IHS Jane’s menyatakan.
Reklamasi lahan di Fiery Cross adalah proyek keempat Tiongkok di Kepulauan Spratly di tahun lalu hingga 18 bulan, dan yang terbesar sejauh ini, IHS Jane’s melaporkan. Tiongkok telah membangun kepulauan di Johnson South Reef, Cuateron Reef, dan Gaven Reefs, tetapi tidak ada satu pun yang cukup besar untuk membuat landasan pacu.
Sampai sekarang, Tiongkok selama ini berada pada posisi yang tidak menguntungkan dibandingkan pihak penuntut Kepulauan Spratly lainnya, karena tidak menempati pulau yang memiliki landasan pacu. “Taiwan memiliki Pulau Itu Aba [Taiping], Filipina memiliki Pulau Pagasa, Malaysia memiliki Swallow Reef [terumbu karang yang direklamasi dan dibangun landasan pacu], dan Vietnam memiliki Southwest Cay,” IHS Jane’s melaporkan.
Pembangunan Tiongkok untuk memproyeksikan kekuasaan tidak akan berakhir pada Fiery Cross Reef, menurut prediksi Gordon G. Chang, seorang pakar dan penulis tentang permasalahan keamanan Asia.
“Tiongkok akan membangun landasan terbang di Laut Tiongkok Selatan sampai mereka kehabisan semen atau kepulauan, yang berarti, kita akan melihat pengangkutan tanah yang sangat banyak dan pembuatan jalan pada tahun ini," ia mengatakan kepada Asia Pacific Defense Forum.


Credit APDForum

Penghargaan untuk Pangeran Philip Picu Kontroversi di Australia

CB - Penghargaan tertinggi dari pemerintah Australia yang dianugerahkan kepada Pangeran Philip dari Inggris telah memicu kontroversi. Keputusan yang diambil PM Tony Abbott dan diumumkan Senin (26/1/2015), dikritik karena masih banyak orang Australia yang lebih layak menerimanya.
Kritikan bahkan datang dari kolega PM Abbott sendiri di kabinet. Menurut mereka, keputusan PM Abbott mengejutkan dan sama sekali tidak diduga bahwa ia akan memberikannya kepada seorang bangsawan Inggris.

Sejumlah menteri kabinet kepada ABC mengaku geram dan tidak percaya bahwa PM Abbott akan menjatuhkan pilihan penghargaan tahun ini kepada Duke of Edinburgh.
Bahkan dua politisi asal Queensland, Ewen Jones dan Warren Entsch, menyebut keputusan ini "keliru dan bodoh".
Menurut Ewen Jones, seharusnya Gubernur Jenderal Australia lebih layak menerima penghargaan ini, bukannya seorang bangsawan Inggris.
"Memang Tony Abbott secara pribadi sangat menyukai sistem monarki," katanya.
"Jadi ini merupakan keputusan pribadinya, tidak ada hubungannya dengan keputusan pemerintah," tambah Jones.
Anggota parlemen lainnya juga mengecam keputusan PM Abbott ini dan menyebutnya sebagai keputusan bodoh.
Senator dari jalur independen, Nick Xenophon, mengatakan Pangeran Philip telah memiliki semua gelar kebangsawanan. Senator Xenophon mengatakan keputusan ini justru sangat memalukan.

Namun, sejumlah menteri kabinet justru mendukung keputusan itu. Menhan Australia Kevin Andrews misalnya menyatakan, kontribusi Pangeran Philip sangat layak untuk mendapatkan penghargaan.
Senator Michaelia Cash menyatakan secara pribadi ia setuju Pangeran Philip memiliki rekor pelayanan masyarakat dalam konteks persemakmuran dan Australia.
Menteri lainnya Mathias Cormann mengatakan Pangeran Philip telah berjasa bagi ribuan anak muda di Australia.


Credit JPNN.com

TNI AL siapkan enam pangkalan penyanggah di perbatasan

... kalau ada pencurian ikan di timur, misalnya, tidak harus ditangani jajaran TNI AL dari Surabaya...

Surabaya (CB) - Kepala Staf TNI AL, Laksamana Madya Ade Sopandi, menyatakan enam pangkalan penyanggah di kawasan perbatasan guna mendukung kebijakan poros maritim tengah disiapkan.

"Selain pangkalan utama TNI AL, kita juga membangun pangkalan penyanggah di wilayah perbatasan," katanya, di Surabaya, Senin.

Dia ada di Surabaya utnuk membuka Apel Komandan Satuan 2015, Olah Yudha Renstra TNI AL 2016, dan Lokakarya Penegakan Hukum di Laut. 

Enam pangkalan penyangga itu terdiri dari tiga di wilayah barat dan tiga di wilayah timur. 

"Di Jakarta, Sumatera, dan Tanjungpinang untuk wilayah barat, lalu di Sulawesi Utara, Palu, dan NTT untuk wilayah timur, sehingga kalau ada pencurian ikan di timur, misalnya, tidak harus ditangani jajaran TNI AL dari Surabaya," katanya.

Selain itu, juga menambah arsenalnya, di antaranya kapal patroli cepat PC-60 yang sudah bisa dirancang di galangan dalam negeri.

"Sudah ada delapan kapal patroli cepat, tapi kami proyeksikan 44 kapal patroli cepat, karena idealnya kita memang harus memiliki 40-60 kapal patroli cepat untuk menekan pencurian ikan," katanya.

Namun, kapal patroli cepat itu bukan kapal patroli untuk pangkalan, melainkan kapal patroli yang siap di lapangan, sehingga membutuhkan anggaran bahan bakar, karena itu pengadaannya harus bertahap.

Selain kapal patroli, TNI AL juga tengah menunggu kapal SAR canggih dari Prancis, yang kontrak pembeliannya telah ditandatangani dan direncanakan tiba di Indonesia pada Februari 2015.

"Sayang sekali, kapal SAR dari Perancis itu tidak datang saat kita menangani jatuhnya pesawat AirAsia, padahal kapal itu memiliki peralatan SAR canggih," katanya.

Credit  ANTARA News

Kisah Aksi Heroik Anggota TNI Gagalkan Perampokan Rp 10,4 Miliar

Kisah Aksi Heroik Anggota TNI Gagalkan Perampokan Rp 10,4 Miliar. Serka Denny S. Revie (kiri) yang didampingi Kepala Penerangan Kodam VII/Wirabuana Letkol I Made Sutia memperlihatkan foto pelaku dan barang bukti perampokan sebuah perusahaan di Mamuju Utara, Sulawesi Barat, di Makodam VII/Wirabuana, Makassar. Foto Muhammad Idham Ama/Fajar/JPNN.com

MAKASSAR (CB) – Aksi Serka Denny S Revie, salah seorang anggota TNI tergolong nekat. Dengan tangan kosong, ia berhasil  menggagalkan perampokan Rp 10,4 miliar pada 11 Desember 2014 di pos perbatasan Mamuju (Sulawesi Barat)-Donggala (Sulawesi Tengah).

Kisah aksi heroik Denny ini kala ia berstatus sebagai anggota babinsa (bintara pembina desa). Dia dimintai bantuan oleh polisi untuk mencegat perampok membantu aparat kepolisian.

Untuk membantu menggagalkan aksi perampok, ia mengusulkan menyamar kepada polisi. Usulan itu pun  diterima dan rencana penggagalan disusun.

Meski tanpa senjata, dia bersama dua rekannya beraksi. Mereka mencegat setiap mobil yang melintas. Mobil ketiga yang dicegat berwarna silver dengan nopol DN 1161 AN.

Keduanya lantas berpura-pura hendak menumpang ke Donggala. Saat sang sopir lengah, kunci mobil dicabut dan terjadilah perkelahian di antara mereka.

’’Mereka berupaya melarikan diri. Kami sempat berkelahi tiga lawan tiga. Saat mereka mau cabut senjatanya, langsung saya terjang, tangkap, dan ikat pakai tali seadanya,’’ tutur Denny seperti yang dilansir Harian Fajar (Grup JPNN.com), Selasa (27/1).

Di bagasi mobil ditemukan uang yang terbungkus sarung dan di dalam koper. Totalnya mencapai Rp10,4 miliar.

Saat dihitung kembali di markas dan dicocokkan dengan data dari perusahaan korban perampokan, PT Surya Raya Lestari, jumlahnya tidak berkurang sepeser pun. Atas aksi tersebut, dia menuai banyak pujian.
Padahal, jika mau, dia dapat menghilangkan barang bukti itu dengan mudah, tapi itu tidak dilakukan. Naluri heroiknya tetap ada meski uang sudah ada di tangan mereka.

Atas aksi pahlawan ini, Kodam VII/Wirabuana akan memberikan penghargaan. Kasdam VII/Wirabuana Brigjend Rukman Ahmad, Senin (27/1) akan memberikan penghargaan di Makassar, Sulawesi Selatan.

Credit  JPNN.com

TNI-Polri Baku Tembak dengan Kelompok Santoso di Poso

Dua Regu Pasukan Brimob bersenjata lengkap melakukan pengejaran terhadap terduga kelompok sipil bersenjata di sekitar gunung Patingkea desa Tamadue, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Seniin (29/12/2014). ANT/Zainuddin MN


CB, Palu: Tim gabungan TNI dan Polri terlibat baku tembak dengan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso di Dusun Ratung Raya, Desa Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Poso, Sulawesi Tengah, Senin (26/1) sekitar pukul 09.30 Wita. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun pengejaran terus dilakukan dengan menyisiri tempat kejadian perkara (TKP).

Kabid Humas Polda Sulteng, Ajun Komisaris Besar Hari Suprapto membenarkan kejadian itu. Dia menyebutkan, sebelum terjadi baku tembak, warga di Dusun Ratung Raya awalnya mendengar suara letusan senjata api, yang kemudian melaporkannya kepada personel TNI dan Polri yang sedang patroli pengamanan di desa tersebut.

Dari laporan itu, lanjut Hari, anggota kemudian menuju titik suara letusan senjata yang terletak persis di areal perkebunan warga. Dari situ, anggota melihat kelompok tersebut sehingga baku tembak pun terjadi sekitar 30 menit lamanya. "Berdasarkan laporan, mereka (kelompok MIT,red) berjumlah empat orang dan semuanya bersenjata api laras panjang. Dalam baku tembak tidak ada korban jiwa dan pengejaran masih dilakukan," terangnya di Palu, siang ini.

Empat orang sipil bersenjata itu diduga kuat sebagai kelompok MIT pimpinan Santoso. Namun, pihak Polda Sulteng, belum bisa memastikan kalau empat orang itu terdapat Santoso, Basti, dan Daeng Koro yang merupakan buronan teroris nomor satu TNI dan Polri.

"Belum dipastikan dari empat orang itu ada Santoso, Basri, dan Daeng Koro. Yang pasti mereka sipil bersenjata yang kami duga kuat sebagai kelompok MIT yang sudah menewaskan tiga warga Desa Tangkura beberapa waktu lalu," ungkap Hari.

Sampai saat ini, selain tim gabungan melakukan pengejaran dengan menyisiri areal perkebunan warga juga sudah melakukan olah TKP. "Olah TKP sudah dilakukan, namun hasilnya belum diketahui. Nanti kalau ada perkembangan lanjutan saya informasikan," tandas Hari.

Sebelumnya, tiga warga di Desa Tangkura bernama Dolfis Alipa ,22, Heri Tobio ,55, dan Aditya Tetembu ,38, ditemukan tewas saat akan pulang dari kebunnya, Kamis (15/1). Dolfis tewas akibat luka tembakan di beberapa bagian tubuhnya. Sedangkan Heri dan Aditya yang sebelumnya disandera, juga ditemukan tewas, Jumat (16/1) dini hari, sekitar pukul 01.00 WITA, dengan beberapa luka bacokan senjata tajam.

Aditya ditemukan warga dan pihak kepolisian tidak jauh dari TKP penembakan Dolfis. Bagian tubuhnya penuh bacokan senjata tajam. Sedangkan jenazah Heri, ditemukan hampir bersamaan waktu juga dengan penemuan jenazah Aditya. Namun, kondisi Heri sangat mengenaskan, pasalnya bagian tubuh dan tangannya terpisah dan bagian kepala yang terpenggal baru ditemukan ditempat dan waktu yang berbeda, pada Jumat pagi.

Penembakan dan pembacokan ke tiga warga Desa Tangkura tersebut, dilatarbelakangi adanya penangkapan sejumlah warga yang diduga teroris baru-baru ini. Pasalnya, berdasarkan saksi yang dimintai keterangan oleh pihaknya, pembunuh warga Poso itu mengatakan aksi itu dilandasi pembalasan atas tertangkapnya rekan mereka.

Diketahui, beberapa waktu lalu tim gabungan Densus, Polda, dan Polres Poso menangkap enam warga yang diduga terkait jaringan teroris MIT. Warga yang ditangkap tersebut, berinisial R, S, H, R, A, dan I, dua di antaranya adalah pasangan suami istri serta satu warga lainnya tewas saat akan ditangkap di wilayah Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Enam warga tersebut merupakan orang dekat Santoso yang memiliki peran beragam antara lain penyuplai logistik, uang, senjata, serta keperluan lainnya.


Credit  Metrotvnews.com

Mengapa Arab Saudi Punya Putra Mahkota Kedua?

AP
 Raja Arab Saudi yang baru Salman bin Abdulaziz


CB - MEDIA sudah mulai membahas figur dua putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, yakni Pangeran Moqren bin Abdul Aziz bin Saud dan Pangeran Mohammed bin Nayef, saat Arab Saudi masih diliputi dukacita mendalam atas mangkatnya Raja Abdullah, Jumat (23/1). Moqren (69) ditetapkan menjadi putra mahkota dan Mohammed (55) putra mahkota kedua.

Posisi putra mahkota kedua (wali wali al-’ahd atau biasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris, deputy crown prince) diciptakan Raja Abdullah. Ia hanya bisa menjadi putra mahkota jika posisi putra mahkota lowong dan hanya bisa menjadi raja jika jabatan raja dan putra mahkota lowong.

Mansour AlMarzoqi dalam analisisnya di Al Jazeera, 22 Januari, memaparkan, penetapan putra mahkota kedua terkait persaingan tajam di kalangan keluarga kerajaan, yakni antara Pangeran Moteb bin Abdullah (anak Raja Abdullah) dengan Kepala Pasukan Garda Nasional dan Menteri Dalam Negeri Pangeran Mohammed bin Naif.

Dengan menetapkan putra mahkota kedua, Raja Abdullah berharap suksesi di kerajaan berlangsung mulus dan damai, tanpa perseteruan. Maret 2014, Raja Abdullah menetapkan Moqren, putra termuda dari 45 anak laki-laki Abdul Aziz, sebagai putra mahkota kedua.

Harapan terjadi suksesi yang mulus tanpa percecokan itu pula yang ingin diwujudkan Raja Salman—pengganti Raja Abdullah—menetapkan keponakannya, Pangeran Mohammed bin Nayef sebagai putra mahkota kedua.

Dunia menyoroti penunjukan Mohammed. Ia figur pertama dari generasi kedua Kerajaan Arab Saudi atau cucu Abdul Aziz untuk mendapat jabatan tertinggi, putra mahkota. Menurut Undang-Undang Arab Saudi, pemimpin kerajaan harus dijabat anak laki-laki atau cucu Abdul Aziz, pendiri Arab Saudi.

Pangeran Mohammed adalah sosok penting dalam perang melawan kelompok milisi Al Qaeda menyusul gelombang serangan mematikan di negaranya antara 2003 dan 2007. Melihat latar belakangnya, terlihat prioritas Arab Saudi yang lebih menekankan pada masalah keamanan.

Lahir pada 30 Agustus 1959, Mohammed mengambil alih jabatan menteri dalam negeri pada 2012 dari ayahnya, Nayef bin Abdulaziz, yang meninggal setelah 37 tahun menduduki jabatan penting tersebut. Ia belajar ilmu politik di Amerika Serikat dan beberapa kali mengikuti pelatihan militer, termasuk yang digelar Badan Intelijen Pusat AS (CIA).

Ia hampir tewas dalam serangan bom bunuh diri Al Qaeda pada 2009. Ia hanya luka ringan saat pelaku bom bunuh diri menembus barikade pasukan pengamanan dan meledakkan diri. Di pundak sosok generasi kedua, seperti Mohammed, masa depan Arab Saudi dipertaruhkan.


Credit Kompas.com

Ini Aksi Spionase ala Pria Rusia yang Ditahan FBI di New York

Shutterstock Ilustrasi.


NEW YORK, CB - Seorang pria Rusia bernama Evgeny Buryakov (39) ditahan oleh Badan Penyelidikan Federal Amerika Serikat (FBI) karena dituduh melakukan aksi spionase di New York, Senin (26/1/2015). Buryakov dituduh berusaha mengumpulkan data intelijen ekonomi dan akan merekrut warga negara AS yang tinggal di New York.
Buryanov selama ini melakukan aksi spionase dengan menyamar sebagai pegawai bank Rusia di Manhattan. Dalam menjalankan tugasnya, Buryakov dibantu oleh dua warga negara Rusia yang juga diduga sebagai mata-mata. Kedua orang itu adalah Igor Sporyshev (40) dan Victor Podobnyy (27). Keduanya menjalankan misi diplomasi di New York, dan kini diketahui sudah tidak berada di AS.

Ketiga orang itu diketahui sering melakukan pertemuan yang diduga terkait misi yang dijalankan. Tidak hanya itu, kabarnya komunikasi ketiga orang itu juga dilakukan dengan menggunakan pesan berupa kode untuk saling menukar data intelijen.
Dari Maret 2012 hingga pertengahan September 2014, FBI mencatat bahwa dalam banyak pertemuan, Buryakov menyerahkan tas, majalah atau sobekan kertas kepada Sporyshev. Pertemuan itu sendiri dilakukan setelah komunikasi melalui telepon yang dilakukan secara singkat.
Kejaksaan juga merekam aktivitas mencurigakan yang dilakukan Buryakov. Di antaranya, Buryakov diketahui melakukan pendekatan dan berusaha merekrut sejumlah warga negara AS. Adapun yang menjadi incaran adalah mereka yang bekerja untuk perusahaan besar, juga perempuan muda yang memiliki kaitan dengan sebuah universitas di New York.
Di tahun 2013. Sporyshev pernah meminta tolong kepada Buryakov untuk menyusun pertanyaan yang merupakan bagian dari pengumpulan data intelijen oleh pihak lain. Kejaksaan menyebut pihak lain itu sebagai "organisasi berita terkemuka milik pemerintah Rusia".
Aparat keamanan AS pun semakin yakin dengan aksi spionase yang dilakukan Buryakov, setelah Buryakov melakukan pertemuan dengan sumber FBI yang menyamar sebagai perwakilan investor kaya yang berencana akan mengembangkan kasino di Rusia.
Atas aksi spionase yang disertai penyamaran itu, Buryakov diancam hukuman 15 tahun penjara.
Sedangkan Sporyshev dan Podobnyy (27) tetap akan digugat oleh pemerintah AS secara in absentia. Kedua orang itu memang memiliki kekebalan diplomatik dan kini tak lagi berada di AS.
Sporyshev diketahui bekerja sebagai perwakilan perdagangan Rusia sejak November 2010 hingga November 2014. Sedangkan Podobnyy bekerja sebagai atase dalam misi diplomaso di Kantor PBB sejak Desember 2012 hingga September 2013.
Ketiga warga negara Rusia itu diduga bekerja untuk agensi mata-mata Rusia SVR, yang umumnya melakukan operasi intelijen di luar negeri. AS menganggap aksi intelijen dengan penyamaran itu sebagai perbuatan yang melanggar hukum federal.
Penangkapan mata-mata Rusia ini diprediksi akan menambah ketegangan antara Rusia dengan AS. Hubungan kedua negara yang pernah terlibat perang dingin ini memang kembali memanas sejak konflik yang terjadi di Ukraina. Selain itu, AS dan Rusia juga kerap berbeda pendapat dalam pandangan politik luar negerinya, termasuk menyikapi krisis di Suriah.



Credit  KOMPAS.com

Bentrok dengan Pemberontak, 30 Polisi Filipina Tewas

 

Bentrok terjadi saat polisi komando Filipina tengah memburu anggota Jemaah Islamiyah. Dikhawatirkan insiden ini menganggu proses perdamaian. (Ilustrasi/Thinkstock)

 

 

Mamasapano, CB -- Puluhan polisi komando di Filipina tewas terbunuh dalam pertempuran melawan kelompok separatis Muslim di selatan negara itu. Insiden pada Minggu (25/1) dikhawatirkan akan mengganggu proses perdamaian antara pemerintah Filipina dengan militan Islam.

Menurut laporan pemerintah lokal dan kepala negosasiasi damai Front Pembebasan Islam Moro, MILF, Mohagher Iqbal, sebanyak 30 polisi Filipina tewas dalam pertempuran tersebut.

Kepala polisi Regional Noel Armilla mengatakan baru enam jasad polisi yang telah dievakuasi. Upaya evakuasi masih terus dilakukan untuk mengambil jenazah aparat.

Iqbal tidak menyebutkan jumlah korban tewas di kubu MILF, namun dia membenarkan bahwa peristiwa ini akan menjadi "masalah besar" bagi proses perdamaian dengan pemerintah Filipina.

Iqbal mengatakan insiden itu terjadi saat polisi menyisir kota Mamasapano di provinsi Maquindanao, wilayah yang dikuasai MILF, sekitar pukul 3 pagi kemarin. Polisi tengah memburu anggota Jemaah Islamiyah, Marwan, yang penangkapannya dihargai US$5 juta oleh pemerintah, dan Basit Usman, komandan faksi pemberontak Pejuang Kebebasan Islam Bangsamoro, BIFF, yang tidak ambil bagian dalam perundingan damai.

Menurut Iqbal, operasi tersebut tidak dikoordinasikan dengan MILF yang merupakan salah satu syarat dalam perjanjian gencatan senjata. Dia berharap peristiwa ini tidak berpengaruh besar pada upaya perdamaian.

MILF yang beranggotakan 10 ribu orang sepakat menghentikan pemberontakan dengan imbalan akan diberikan kekuasaan di wilayah Mindanao. Pemberian otonomi khusus saat ini tengah dirundingkan di parlemen Filipina.

Perjanjian damai telah ditandatangani pada Maret lalu dan tahun ini para militan sepakat untuk memulai proses perlucutan senjata. "Ini adalah bentrokan pertama tahun ini antara MILF dan pasukan pemerintah. Saya harap, ini akan jadi yang terakhir," kata Iqbal, dikutip Channel NewsAsia.

Baku tembak sebelumnya di kota Mamasapano terjadi pada April 2014 lalu, menewaskan dua tentara pemerintah dan 18 militan. Saat itu, pemerintah menuduh MILF membantu ekstremis melawan pemerintah.

Sejak perjanjian damai, tentara pemerintah mengincar BIFF, kelompok militan yang beranggotan beberapa ratusan orang yang tahun lalu berbaiat kepada ISIS di Irak dan Suriah.

Credit  CNN Indonesia

Fraksi PDI-P tak setuju asing bahas masalah pertahanan Indonesia

Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Kami (PDI-P) tidak setuju pembahasan melibatkan mereka. Karena ini menyangkut rahasia negara. Kok bahas anggaran negara melibatkan orang lain dan itu pihak swasta. Jadi kami minta itu tidak usah dan jangan dilanjutkan lagi."

Jakarta (CB) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI tidak setuju keikutsertaan Defense Institutional Reform Initiative (DIRI), sebuah LSM Amerika Serikat membahas masalah pertahanan Indonesia.

Demikian ditegaskan oleh anggota Komisi I DPR RI dari PDIP, Tubagus Hasanuddin di Jakarta, Selasa.

Kata dia, Kementerian Pertahanan akan bekerjasama dengan DIRI melaksanakan program pengembangan menejemen pertahanan, mulai tingkat strategis hingga taktis, teknis, termasuk di dalamnya membahas anggaran.

"Kami (PDI-P) tidak setuju pembahasan melibatkan mereka. Karena ini menyangkut rahasia negara. Kok bahas anggaran negara melibatkan orang lain dan itu pihak swasta. Jadi kami minta itu tidak usah dan jangan dilanjutkan lagi," kata Tubagus Hasanuddin, Jakarta, Selasa.

Kerjasama dengan DIRI, katanya, merupakan kelanjutan dari Defense Meeting yang dilakukan beberapa kali.

"Dan itu DIRI itu swasta, bukan kerjasama atas nama negara AS," sebut mantan Sesmil Presiden Megawati dan SBY itu.

Kementerian Pertahanan dan Tim Defense Institution Reform Initiative (DIRI) telah menandatangani kerjasama di bidang rencana pertahanan (renhan), strategi pertahanan (strahan) dan potensi pertahanan (Pothan). Kerjasama yang ditandatangani tanggal 7 Januari lalu itu adalah Action Plan 2015 Kementerian Pertahanan.

Program kerjasama dengan DIRI merupakan bagian dari kerjasama antara Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan Kementerian Pertahanan Indonesia. DIRI melaksanakan upaya penguatan institusi pertahanan di Indonesia termasuk Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

Pada Tahun 2014, DIRI telah mendukung dan membantu penyusunan Renstra 2015-2019.

Credit  ANTARA News

Jerman hentikan ekspor senjata ke Arab Saudi

Kanselir Jerman Angela Merkel (REUTERS/Fabrizio Bensch)

 

 

Berlin (CB) - Jerman memutuskan menghentikan ekspor senjata-senjata ke Arab Saudi karena "situasi di kawasan itu tidak stabil," kata surat kabar Bild, Minggu.

Pesanan-pesanan senjata dari Arab Saudi ditolak atau ditangguhkan untuk pertimbangan lebih jauh, kata surat kabar itu, dan menambahkan informasi tersebut belum dikonfirmasikan secara resni.

Keputusan itu ditetapkan pada Rabu oleh dewan keamanan nasional, satu lembaga pemerintah yang beranggotakan termasuk Kanselir Angela Merkel, Wakil Kanselir Sigmar Gabriel dan tujuh menteri lainnya, katanya.

"Menurut sumber-sumber pemerintah, situasi di kawasan itu sangat tidak stabil untuk mengirim senjata ke sana," tambah surat kabar itu.

Arab Saudi menganut satu bentuk Islam yang sangat konservatif dan ketat. Negara tersebut merupakan rumah bagi beberapa tempat-tempat paling suci bagi Muslim dan juga penengah di Timur Tengah.

Pentingnya kedudukan negara itu terlihat jelas pada Sabtu ketika para pemimpin berkumpul di Riyadh untuk menyampaikan belangsungkawa setelah wafatnya Raja Abdullah, termasuk Perdana Menteri Inggris dan Presiden Prancis.

Kerajaan itu adalah "salah satu dari para pelanggan paling penting dari industri senjata-senjata Jerman" dengan senjata-senjata yang dikirim ke negara itu seharga 400 juta dolar AS tahun 2013, kata Bild, seperti dikutip AFP.

Tetapi negara itu juga dikecam oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia karena perlakuan terhadap minoritas agama dan wanita, serta tidak adanya transparansi dalam sistem hukumnya.

Satu survei yang dilakukan Bild menyatakan 78 persen warga Jerman yakin Berlin harus menghentikan penjualan senjata-senjata kepada Arab Saudi -- dan 60 persen ingin menghentikan hubungan perdagangan karena pelanggaran hak asasi manusianya.

Credit  ANTARA News

Jet Tempur F-16 Yunani Jatuh di Spanyol

 

 Pada Juli 2014 lalu, pesawat tempur Spanyol meledak sesaat setelah lepas landas dari latihan tempur gabungan di pangkalan udara gabungan Spanyol-AS, Morón de la Frontera. (Ilustrasi/morgueFile/richard_b)

 

 

Madrid, CB -- Pesawat jet tempur F-16 milik Yunani jatuh dan meledak di Pangkalan Udara Los Llanos, dekat kota Albacete, Spanyol, pada Senin (26/1). Setidaknya sepuluh orang tewas, termasuk dua pilot pesawat, sementara 13 lainnya terluka.

Seperti dilaporkan media Spanyol, The Local, pesawat nahas tersebut jatuh sesaat setelah lepas landas dari Pangkalan Udara Los Llanos ketika tengah mengikuti latihan perang dengan NATO, pada pukul 3.30 sore waktu setempat.

Menurut media Spanyol lainnya, abc.es, pilot yang merupakan warga negara Yunani melakukan manuver yang salah saat lepas landas dan mengakibatkan pesawat kehilangan kendali.

Pesawat kemudian menghantam sejumlah pesawat lainnya yang sedang diparkir di pangkalan udara tersebut.

"Pesawat jet itu ikut berpartisipasi dalam latihan perang bersama NATO dalam program Tactical Leadership Program atau TLP. Sesaat setelah lepas landas, pesawat kehilangan kekuatan dan menabrak area parkir untuk pesawat, dan menghantam sejumlah pesawat yang diparkir di sana," bunyi pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Spanyol, dikutip dari Reuters, Senin (26/1).

Saksi mata menyatakan melihat ledakan dan kebakaran hebat di pangkalan udara tersebut. Kementerian Pertahanan menyatakan petugas pemadam kebakaran saat ini tengah berupaya memadamkan api di lokasi kejadian dan daerah sekitar yang terkena rambatan api.

Menteri Pertahanan dan Angkatan Udara Spanyol dilaporkan tengah menuju ke lokasi kejadian.

Pangkalan udara yang terletak di Albacete, sekitar 262 kilometer dari ibu kota Madrid merupakan markas untuk program TLP dari NATO. Sejumlah pilot senior dilatih di pangkalan udara tersebut untuk meningkatkan keterampilan mereka dan efektivitas angkatan udara secara keseluruhan.

Sementara, dua pesawat Perancis yang tengah melintas ketika kecelakaan terjadi terpaksa melakukan pendaratan darurat di Pangkalan Udara San Javier di Murcia, sekitar 140 kilometer dari lokasi kejadian.

Kecelakaan ini merupakan kali kedua yang terjadi di pangkalan udara Spanyol. Pada Juli 2014 lalu, pesawat tempur Spanyol meledak sesaat setelah lepas landas dari latihan tempur gabungan di pangkalan udara gabungan Spanyol-AS, Morón de la Frontera, menewaskan satu orang pilot.

Credit  CNN Indonesia

Pasal Pelibatan DPR dalam Pemilihan Kapolri-Panglima TNI Digugat ke MK

 
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana


JAKARTA, CB - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana dan sejumlah pihak mengajukan permohonan uji materi undang-undang mengenai pemilihan kepala Polri dan Panglima TNI ke Mahkamah Konstitusi. Ia ingin pasal-pasal yang menyatakan bahwa pemilihan Kapolri dan Panglima TNI harus melalui persetujuan DPR agar dihapuskan.
"Kami daftarkan uji materi undang-undang Polri dan TNI terkait persetujuan dan pelibatan DPR dalam memilih Kapolri dan Panglima TNI," ujar Denny di Gedung MK, Jakarta, Senin (26/1/2015).
Adapun pasal yang menjadi objek permohonan, yaitu Pasal 11 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Selain itu, Pasal 13 ayat 2, 5, 6, 7, 8, dan 9 UU Nomor 34 Tahun 2004 yang mengatur Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan DPR.
Denny menganggap, pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 UUD 1935 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan memiliki hak prerogatif penuh. Dengan adanya dua pasal yang menyatakan DPR turut andil dalam penetapan Kapolri dan Panglima TNI, Denny menganggap hak prerogatif presiden pun terpasung.
"Harusnya pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI hak prerogatif presiden sehingga tidak perlu dilakukan dengan melibatkan atau dengan persetujuan DPR," kata Denny.
Denny mendesak agar MK menjadikan permohonannya sebagai prioritas untuk diselesaikan. Pasalnya, kata Denny, jika uji materil ini dikabulkan, maka akan mengatasi masalah pengangkapan Kapolri.
"Harapan kami secepatnya sehingga ini bisa menjadi solusi dalam sengkarut pengangkatan Kapolri sekarang yang berimbas pada pelemahan dan potensi penghancuran Komisi Pemberantasan Korupsi," ujar Denny.
Permohonan atas dua pasal tersebut diajukan atas nama Denny, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada UGM Hifdzil Alim, peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusakon) Universitas Andalas Feri Amsari, dan Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan.



Credit  KOMPAS.com

Menhan Tak Permasalahkan KPK Minta Bantuan TNI

 
KOMPAS.com/DANI PRABOWO Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacuddu

JAKARTA, CB- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak mempermasalahkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta bantuan TNI di tengah ketegangan antara KPK dan Polri. Menurut Ryamizard, bantuan dari TNI bisa menghindari bentrok fisik antara dua intsitusi tersebut untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif.
"Fakta alasannya adalah, ya supaya jangan terjadi kelahian. Cuma bantu mengamankan," kata Ryamizard di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2015) sore.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menegaskan, TNI tidak akan berpihak pada salah satu institusi. TNI akan bersikap netral meskipun yang meminta bantuan adalah KPK.
"KPK dan polisi itu dengan kita bagus-bagus semua, enggak ada masalah. Jadi kita berharap mereka jangan sampai ada perkelahian fisik," ucap Ryamizard.
Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menelepon langsung Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk meminta bantuan pengamanan. Permintaan ini dilakukan setelah aparat Badan Reserse Kriminal Polri menangkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Jumat (23/1/2015).

Credit  KOMPAS.com

Jadi Tersangka, Bambang Widjojanto Ajukan Pengunduran Diri Sementara dari KPK

 
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyampaikan keterangan pers tentang refleksi akhir tahun KPK, di Kantor KPK, Jakarta, Senin (30/12/2013). KPK menyampaikan lima lingkup capaian dan kinerja selama 2013, yaitu di bidang kapasitas kelembagaan, penindakan, pencegahan, koordinasi supervisi, dan kerja sama strategis, dengan total kerugian negara yang berhasil diselamatkan lebih dari Rp 1 triliun. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA



JAKARTA, CB — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengundurkan diri sementara dari jabatannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (26/1/2015). Bambang mundur setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.
"Setiba di kantor, saya segera membuat surat, permohonan pemberhentian sementara," kata Bambang di Gedung KPK, Senin.
Bambang mengaku mengundurkan diri agar lebih fokus menghadapi proses hukum di kepolisian. Ia telah mendapat panggilan pemeriksaan dari Bareskrim Polri. Pada surat tanggal 20 Januari 2015, Bambang dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka.
Meskipun Bambang meyakini bahwa kasus yang menjeratnya adalah rekayasa, ia merasa harus mengundurkan diri sesuai dengan perintah undang-undang. Merujuk pada Undang-Undang tentang KPK, seorang pimpinan KPK harus berhenti dari jabatannya jika ditetapkan sebagai tersangka.
"Saya tunduk pada konstitusi, pada undang-undang, dan kemaslahatan kepentingan publik. Saya mengajukan surat itu kepada pimpinan KPK, pimpinan yang akan menentukan lebih lanjut permohonan saya itu," ujar dia.
Bambang dituduh terlibat dalam pemberian keterangan palsu pada persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ia dituduh menyuruh para saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada di Kotawaringin Barat pada 2010, sewaktu masih menjadi pengacara.

Credit  KOMPAS.com

Tim Independen Tunggu Jokowi Terbitkan Keppres

 

Jimly Asshiddiqie ketika ditemui di kantornya di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Thamrin, Jakarta, Senin (26/1). CNNIndonesia/ Lalu Rahadian

 

Jakarta, CB -- Hingga saat ini belum ada tugas pokok dan fungsi yang diemban tim independen bentukan Presiden Joko Widodo untuk mengatasi konflik antarlembaga KPK dan Polri. Satu dari tujuh anggota tim independen, Jimly Asshidiqie, mengatakan ia bersama rekan-rekannya yang dipanggil ke Istana Negara pada Ahad (25/1) malam masih menunggu keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) untuk melaksanakan tugas yang lebih efektif ke depannya.

"Jadi tadi malam kami hanya diminta memberikan masukan untuk presiden. Kita sudah memberi masukan. Langkah ini sekaligus bukti respons presiden menanggapi banyaknya usulan mengenai perlunya dibentuk tim independen," ujar Jimly ketika ditemui secara khusus oleh CNN Indonesia, Senin (26/1).

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini mengatakan pada awalnya sempat muncul perdebatan soal perlu tidaknya keppres diterbitkan untuk tim independen yang dipanggil tadi malam. Namun, saat ini seluruh anggota tim independen telah sepakat untuk mengajukan diterbitkannya keppres kepada Presiden Joko Widodo.

"Jadi ada persoalan yang lebih serius sehingga tim ini harus diberi kesempatan untuk mencari fakta, menemukan akar masalah, menawarkan solusi, dan juga menghimpun informasi dengan mengadakan pertemuan bersama semua pihak terkait," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. Tadi, ucap dia, tim sudah berkumpul dan membuat usulan tugas yang harus dilakukan jika keppres hendak dikeluarkan presiden.

Selain Jimly, dalam tim independen yang dipanggil semalam terdapat juga mantan Wakapolri Komisaris Jenderal (purnawirawan) Oegroseno, mantan Wakil Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, mantan staf ahli Kapolri Bambang Widodo Umar, dan pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Satu anggota tim yang berhalangan hadir ke Istana semalam adalah mantan Ketua PP Muhammadiyah, Syafi'i Maarif.

Tim independen bentukan Presiden Joko Widodo itu sementara ini baru diberikan tugas untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait kemelut di dalam KPK dan Kepolisian. Namun, ke depannya Jimly menjamin tim tersebut akan berusaha untuk membuka komunikasi dengan berbagai lembaga negara dan elemen masyarakat.

"Pertemuan nantinya tidak hanya dengan pimpinan Polri dan KPK, tetapi juga dengan pimpinan DPR RI, Kompolnas, bahkan kita juga harus ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat dan LSM untuk meredakan ketegangan dan mempercepat solusi supaya masalahnya tidak berlarut-larut begini," ujar Jimly menguraikan.


 Credit  CNN Indonesia

DK PBB akan bahan krisis Ukraina

Perserikatan Bangsa Bangsa (istimewa)

 

PBB (CB) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Senin, berencana mengadakan pertemuan khusus yang fokus pada kekerasan di timur Ukraina.

Pertemuan ini diadakan oleh Lithuania, anggota sementara dewan, atas permintaan Kiev dan akan dimulai pada pukul 03.00 sore waktu setempat.

Lima belas negara anggota Dewan Keamanan, Sabtu, gagal menyepakati resolusi untuk mengecam serangan roket ke pelabuhan Mariupol yang menewaskan sekitar 30 orang.

Dewan Keamanan telah mencoba untuk mengumpulkan pernyataan terkait Mariupol, atas desakan Inggris. Tapi Rusia, yang dituduh oleh Barat membantu separatis, memblokir upaya itu, menurut para diplomat Barat.

Pertemuan pada Senin akan menjadi pertemuan terbaru dalam serangkaian lebih dari dua lusin pertemuan tentang Ukraina sejak krisis mulai hampir setahun yang lalu.

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, Rusia memiliki hak veto dan pertemuan sebelumnya telah diwarnai perdebatan antara kekuatan Barat dan perwakilan Moskow, meski pun Rusia membantah mendukung pemberontak Ukraina.

Credit ANTARA News

Imbauan MUI untuk penggemar batu akik

ilustrasi - batu akik dipamerkan(ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

Jika batu akik itu dipercaya memiliki kelebihan dan membawa keberuntungan dalam kehidupan itu jelas sudah dosa besar."

Padang (CB) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Duski Samad mengimbau penggemar atau kolektor batu akik untuk tidak terbawa kedalam sifat kemusyrikan.

"Jangan sampai batu akik merusak nilai akidah sebagai umat Islam, apalagi mempercayai batu akik berpengaruh dalam kehidupan," kata Duski Samad di Padang, Senin.

Ia menjelaskan, dalam hukum Islam, mempercayai dan meyakini benda-benda yang memiliki kelebihan dan membawa keberuntungan dalam kehidupan termasuk dalam dosa besar, dan itu dilarang dalam Islam.

"Batu akik hanyalah sejenis batu mulia, batu itu disukai hanya berdasarkan bentuk dan warnanya, tidak lebih dari itu," katanya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, memakai aksesoris dalam kehidupan dalam Islam tidak ada larangan, justru itu dianjurkan untuk perhiasan diri.

"Jika batu akik itu dipercaya memiliki kelebihan dan membawa keberuntungan dalam kehidupan itu jelas sudah dosa besar," katanya.

Dikatakannya, pada batu akik jenis tertentu, jika dipakai dalam waktu yang lama memang mengalami proses pergantian warna, dan itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-sehari.

"Itu murni proses kandungan mineral yang ada dalam batu tersebut, ini harus disikapi dengan baik," katanya.

Duski Samad juga mengatakan, banyaknya peminat batu akik dari Sumbar dari segi ekonomi sangat baik, hal ini dapat membantu penjual batu mulia untuk mendapatkan keuntungan.

"Kita bersyukur, penjualan batu akik Sumbar mendapat respon yang sangat baik, dan itu tentunya memberikan dampak perekonomian bagi pedagang serta pengrajin batu akik," katanya.

Credit  ANTARA News

Tiongkok canangkan tahun 2015 sebagai tahun untuk merebut hati ASEAN, karena berlanjutnya kekhawatiran

Arah baru Tiongkok: Tiongkok mencanangkan tahun 2015 sebagai "Tahun Kerjasama Maritim ASEAN-Tiongkok." Deklarasi ini berlawanan dengan tindakan agresif pada tahun 2014 yang menuai protes, seperti protes di Vietnam ketika memperingati 40 tahun pendudukan Tiongkok atas Kepulauan Paracel di Laut Tiongkok Selatan. [AFP]

Tiongkok mencanangkan tahun 2015 sebagai "Tahun Kerjasama Maritim ASEAN-Tiongkok" dan menggelontorkan dana besar-besaran untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar bagi 10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara [ASEAN].
Hal ini terjadi bahkan sementara diteruskannya reklamasi wilayah oleh Tiongkok dan sengketa dengan Vietnam dan Filipina, mengancam strategi itu.
Beijing meluncurkan prakarsa itu setelah pertemuan ke-17 para pemimpin negara-negara ASEAN dan Tiongkok di ibukota Myanmar, Nay Pyi Taw, yang dihadiri oleh Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang.
Setelah pertemuan di bulan November itu, ASEAN menegaskan kembali pentingnya menjaga perdamaian, stabilitas dan keamanan maritim di kawasan itu, kantor berita resmi Tiongkok Xinhua melaporkan.
"ASEAN sepakat untuk mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Kerjasama Maritim ASEAN-Tiongkok, dalam rangka menyambut rencana komprehensif Tiongkok untuk memanfaatkan Dana Kerjasama Maritim ASEAN-Tiongkok untuk memberikan dukungan keuangan bagi kerja sama mereka di bidang konektivitas maritim, ilmu dan teknologi kelautan, serta penelitian ilmiah kelautan, SAR, penanggulangan bencana dan keselamatan navigasi," kata laporan Xinhua.
Skala inisiatif sangat besar
Beijing setuju untuk menyalurkan $40 milyar untuk mulai membangun Jalur Ekonomi Jalan Sutra dan Jalan Sutra Maritim Abad 21. Kesepuluh negara ASEAN ini memiliki populasi gabungan sekitar 600 juta orang dan merupakan salah satu kawasan di bumi yang paling cepat berkembang serta dinamis secara ekonomi .
Tiongkok berencana untuk mempercepat pembangunan ekonomi di seluruh Asia Tenggara dan sekaligus mengembangkan pengaruh bisnis dan strategisnya di seluruh kawasan itu.
Strategi Jalan Sutra Maritim Beijing akan berjalan paralel dengan suatu program investasi besar-besaran lainnya di seluruh Eurasia darat, melalui bekas republik Soviet di Asia Tengah. Program ini akan melibatkan jaringan rel berkecepatan tinggi, jaringan pipa, pelabuhan, kabel serat optik dan telekomunikasi canggih yang menghubungkan Rusia, Iran, Turki, dan Samudra Hindia, dan membentang ke Eropa hingga Venesia, Rotterdam dan Berlin, Asia Times Online melaporkan.
Investasi Jalan Sutra Maritim sebesar $20 milyar yang dijanjikan pada KTT ASEAN-Tiongkok di Nay Pyi Taw adalah "tambahan dari $3 milyar untuk Dana Kerjasama Investasi ASEAN-Tiongkok, yang mendanai investasi infrastruktur dan energi di negara-negara anggota ASEAN, dan $480 juta untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Asia Tenggara," The Diplomat melaporkan.
Tiongkok menjanjikan perlakuan istimewa kepada investor ASEAN di bawah perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Tiongkok yang diperluas, The Diplomat melaporkan.
Dukungan keuangan untuk meyakinkan negara-negara tetangga
"Dukungan keuangan ini merupakan bagian dari rencana untuk meyakinkan negara-negara anggota ASEAN bahwa kebangkitan Tiongkok bermanfaat bagi tetangganya dan bagi kawasan itu secara keseluruhan," lapor The Diplomat.
Ralph Winnie, direktur program Tiongkok di Eurasian Business Coalition di Washington, DC, sependapat dengan penilaian ini.
"ASEAN merupakan wilayah yang benar-benar penting bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas serta kemakmuran berkelanjutan Tiongkok," katanya kepada Asia Pacific Defense Forum [APDF]. "Presiden Xi Jinping menyadari hal ini. Dia tahu, adalah penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara besar di kawasan itu, khususnya Indonesia, untuk melanjutkan kondisi yang menguntungkan bagi perluasan investasi Tiongkok di negara-negara ini dan peningkatan pembelian minyak, gas dan bahan baku.
"Visi Xi akan kemitraan 'Rencana Marshall' dengan negara-negara ASEAN juga penting untuk mencapai tujuannya, yaitu menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan utama di Asia," kata Winnie. "Xi tahu bahwa ancaman kekerasan dan taktik intimidasi akan sangat kontra-produktif. Dia tahu Tiongkok harus membangun dirinya sebagai pemimpin yang konstruktif di kawasan tersebut dan sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam menanggulangi berbagai tantangan yang dihadapi Asia Tenggara."
Aksi 2014 menciptakan konflik dengan tetangga
Tiongkok meluncurkan suatu ekspansi maritim jenis lainnya pada tahun 2014. Negara ini memulai program raksasa memperluas berbagai pulau kecil dan terumbu karang di daerah yang disengketakan di Laut Tiongkok Selatan, untuk membuat pelabuhan utama, lapangan udara dan pemukiman, dan untuk membangun kedaulatan atas 90 persen laut, kendati adanya klaim yang bertentangan dari negara-negara anggota ASEAN, yakni Vietnam, Filipina dan Indonesia.
Menghadapi perselisihan diplomatik yang bermusuhan akibat kebijakan ini, "Tiongkok mencoba untuk membelokkan fokus dari sengketa teritorial ke bidang-bidang yang berpotensi kerja sama" seperti "Tahun Kerjasama Maritim ASEAN-Tiongkok," tulis The Diplomat. "Tiongkok ingin membuktikan kepada negara-negara di Asia Tenggara bahwa peningkatan kecakapan maritim negeri itu dapat bermanfaat bagi kawasan tersebut."
Sumet Ongkittikul, direktur riset untuk Kebijakan Transportasi dan Logistik dari Institut Pengembangan Pembangunan Thailand, mengatakan dalam sebuah forum yang diselenggarakan oleh Xinhua bahwa "perdagangan regional telah berkembang pesat di Asia, terutama setelah Wilayah Perdagangan Bebas ASEAN didirikan pada tahun 1992. Perdagangan bilateral antara ASEAN dan Tiongkok tumbuh lima kali lipat dari $78 milyar pada tahun 2003 menjadi $443,6 milyar pada tahun 2013," kantor berita ini melaporkan.
Filipina terus menentang tindakan Tiongkok
Pada tanggal 21 Januari, para pejabat Filipina menuduh Tiongkok memperluas pekerjaan reklamasi di perairan yang disengketakan di Laut Tiongkok Selatan, sementara Amerika Serikat sekali lagi menghimbau agar menahan diri dalam sengketa teritorial, Agence France-Presse melaporkan.
"Kegiatan Tiongkok di Laut Filipina Barat [Laut Tiongkok Selatan] terus menjadi perhatian serius, yang berawal dari laporan meningkatnya pembangunan reklamasi," ujar Wakil Menteri Pertahanan Filipina Pio Lorenzo Batino kepada wartawan.
Batino menolak untuk menjelaskan lebih jauh tentang kemajuan reklamasi, dan hanya mengatakan: "Ini sangat serius. Pembangunan ini telah berkembang."
Filipina tahun lalu menuduh Tiongkok meledakkan pasir dan batu untuk mereklamasi daerah-daerah di sekitar terumbu karang di laut. Dilaporkan bahwa fasilitas yang sedang dibangun mencakup landasan udara. Filipina pada Maret 2014 mengajukan permohonan resmi kepada PBB menentang klaim Tiongkok.

Credit APDForum

Ilmuwan Percepat 'Jam Kiamat', Tanda Hari Akhir Sudah Dekat?

Dalam pengumumannya, sekelompok ilmuwan dari 'Bulletin of the Atomic Scientists menyatakan waktu dunia menuju kiamat hanya '3 menit'.

CB , Washington DC - Cuaca yang tidak menentu, bom, meriam, serta nuklir terus bergema di muka bumi akibat pertikaian antara manusia membuat sekelompok ilmuwan dari 'Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) memutuskan untuk mengubah waktu 'Jam Kiamat'. Yakni 23.57 atau 3 menit menuju pukul 24.00. Jeda waktu 3 menit ini lebih cepat dari 'Jam Kiamat' yang ditentukan sebelumnya, yakni pada 23.55 atau 5 menit menuju tengah malam, momen yang kerap disebut waktu terjadinya serangan nuklir.

'Jam Kiamat' atau yang juga disebut sebagai 'Doomsday Clock' merupakan jam simbolis yang mewakili hitung mundur berosilasi yang diluncurkan sejak tahun 1947 oleh Science and Security Board atau Dewan Ilmu Pengetahuan dan Keamanan BAS di University of Chicago, Amerika Serikat

Band cadas Linkin Park menganalogikan peringatan 'Jam Kiamat' ini dalam albumnya Minutes to Midnight lewat single What I've Done yang bertemakan tanda-tanda kehancuran dunia.

Dalam pengumumannya, BAS menyatakan waktu dunia menuju kiamat hanya '3 menit'. Makna '3 menit' yang dimaksud bukan 3 menit yang sebenarnya, melainkan peringatan bahwa tenggat waktu dunia saat ini hingga hari kiamat terbilang singkat.

Para ilmuwan yang tergabung dalam kelompok tersebut menilai situasi dunia saat ini sudah cukup memprihatinkan. Dengan ketergantungan manusia  pada bahan bakar fosil yang semakin tinggi, kurang kesadaran atas dampak pemanasan global serta lambatnya penanganan atas maraknya senjata nuklir.

Terlebih, Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) menyebut, 2014 sebagai tahun paling panas. Yang terpanas sejak pertama kali pencatatan suhu itu dilakukan pada 1880 silam.

"Kami kira belum begitu terlambat bagi kita semua untuk melakukan  tindakan, tapi pemanasan bumi ini juga terjadi begitu cepat," ujar Direktur Eksekutif BAS di Washington DC, seperti dimuat Live Science, yang dikutip Liputan6.com, Minggu (25/1/2015). "Kami mengubah jam ini agar kita semua melakukan tindakan."

Oleh karena itu, ilmuwan senior dari Stockholm Environment Institute, Sivan Kartha menegaskan seluruh masyarakat dunia perlu ikut serta mengurangi tindakan yang bisa menambah efek rumah kaca. "Jika tidak, maka suhu rata-rata global bisa mencapai 3 sampai 8 derajat Celcsus," ujar dia.

Kartha menilai masih ada sejumlah orang yang mengabaikan hal ini. Untuk itu, ia kembali memperingatkan "permukaan Bumi bisa segera berubah pada masa mendatang."

Sharon Squassoni, anggota BAS lainnya yang juga Direktur Center for Strategic and International Studies menyarankan perlu adanya pengurangan pengembangan nuklir. Namun kata dia, sejumlah negara saat ini justru malah meningkatkannya, seperti Rusia, India, dan Pakistan.

"Pembuatan senjata-senjata nuklir ini memakan banyak waktu, tenaga, uang untuk melindungi mereka yang mengembangkannya," ujar Squassoni.

Dengan pengumuman ini, waktu 'Jam Kiamat' terhitung sudah mengalami perubahan sebanyak 21 kali. Saat pertama kali dimunculkan pada 1947, waktu jam ini ditetapkan pada 7 menit menuju tengah malam atau 23.53.

Pada awalnya, 'Jam Kiamat' yang menggantung pada dinding kantor Bulletin di University of Chicago ini menggambarkan ancaman perang nuklir global, namun sejak tahun 2007 jam tersebut juga mencerminkan perubahan iklim dan perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan yang dapat menimbulkan bahaya yang tidak dapat diatasi.


Credit  Liputan6.com

Kim Jong-un Bakal Hadiri Konferensi Asia Afrika di Bandung?

Informasi ini disampaikan oleh sumber di Pemerintah Korea Selatan.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memeriksa pasaukan saat latihan gabungan, Pyongyang, Jum'at (21/11/2014). Foto:Reuters/KCNA (REUTERS/KCNA)

 

CB - Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un disebut-sebut akan segera mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat. Seorang sumber di Pemerintah Korea Selatan, mengatakan Kim kemungkinan besar akan ikut menghadiri peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) yang akan diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. 

Kantor berita Korsel, Yonhap, Minggu, 25 Januari 2015 melansir kesimpulan itu diambil, karena pendiri negara komunis itu, Kim Il-sung turut serta dalam perayaan 10 tahun konferensi serupa di Indonesia. Saat itu, dia disambut oleh mantan Presiden Soekarno. 

Saat itu, ayah Kim, Kin Jong-il turut mendampingi Il-sung. 

"Bagi Kim Jong-un, yang menjadikan Kim Il-sung sebagai panutan, maka pertemuan di Bandung akan menjadi jadwal diplomatik yang penting," ungkap sumber tersebut. 

Ketika dikonfirmasi mengenai kehadiran Kim, Kementerian Luar Negeri sebagai penyelenggara mengatakan belum menerima notifikasi resmi dari Pemerintah Korut di Pyongyang.

Juru bicara Kemlu, Arrmanatha Christiawan Nasir membenarkan bahwa Pemerintah Indonesia, turut mengundang Korut untuk hadir dalam peringatan tersebut. 

"Untuk KAA, Pemerintah Indonesia mengundang 109 kepala negara dari kawasan Asia dan Afrika. Namun, hingga saat ini, kami masih terus menanti konfirmasi resmi terkait kehadiran pemimpin dari Korut," ungkap pria yang akrab disapa Tata itu dalam pesan pendek kepada VIVA.co.id.

Sementara, kendati belum diperoleh kepastian, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, begitu bersemangat mengetahui kotanya akan dikunjungi pemimpin kenamaan itu. Pria yang akrab disapa Emil tersebut menuliskan kesiapannya menerima kunjungan Jong-un.

Jika informasi yang disampaikan oleh sumber tersebut benar, ini menjadi debut diplomatik internasional pertama Kim, setelah memimpin Korut pada Desember 2011 lalu. Sebelumnya, belum pernah ada laporan bahwa Kim akan segera berkunjung ke luar negeri. 

Publik saat ini sedang menantikan, apakah Kim akan menjejakkan kaki di Moskow pada Mei mendatang untuk memperingati 70 tahun kemenangan Uni Soviet dalam Perang Dunia ke-2. 

KAA akan digelar di Jakarta pada 22-23 April 2015. Setelah itu, peringatan puncak akan diselenggarakan pada 24 April 2015 di Bandung.

Credit  VIVA.co.id

AS Dapat Proyek Bangun Reaktor Nuklir India

Resiko kecelakaan nuklir akan ditanggung asuransi.

Presiden AS Barack Obama berjabat tangan dengan PM India Narendra Modi. (REUTERS/Jim Bourg)

 

  CB - Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama, Minggu, 25 Januari 2015, mencapai kesepakatan untuk memberi jaminan bagi perusahaan-perusahaan AS untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di India. Kesepakatan ini tertunda selama enam tahun.

Disebut Reuters, Senin, 26 januari 2015, tragedi gas Bhopal pada 1984 masih segar dalam ingatan publik India, yang membuat parlemen setempat membuat undang-undang (UU) untuk menetapkan bahwa pemasok peralatan harus bertanggungjawab jika terjadi kecelakaan.

Belum diungkap apakah kesepakatan antara Modi dan Obama, akan membuat perusahaan-perusahaan AS terhindar dari tanggungjawab seperti diatur dalam UU. Namun Menteri Luar Negeri India Sujatha Singh mengatakan, rencana baru berada dalam kerangka UU.

"Kami telah mencapai kesepahaman, kesepakatan sudah dilakukan," kata Singh. Namun detail tentang kesepakatan masih buram, namun diplomat AS dan India mengatakan solusi yang diusulkan adalah resiko keuangan ditanggung asuransi, jika terjadi sebuah insiden.

"Asuransi nuklir India adalah sebuah mekanisme transfer resiko, yang sedang disusun oleh GIC Re dan empat sektor publik lain yang menangani asuransi bisnis di India," kata sekretaris kementerian luar negeri Amandeep Singh.

India dan Washington telah mencapai kesepakatan nuklir pada 2006, kontrak bernilai miliaran dolar dimaksudkan menjadi pusat hubungan strategis baru diantara kedua negara, yang memberikan akses bagi India pada teknologi nuklir baru.

Dua perusahaan AS, GE dan Westinghouse telah diberikan lahan di Gujarat dan Andhra Pradesh, untuk memulai proses pembangunan reaktor.

Credit  VIVA.co.id

Situs Malaysia Airlines Diserang 'Kadal'

 

Laman situs Malaysia Airlines yang terkena deface

 

Jakarta (CB) - Situs Malaysia Airlines diretas oleh kelompok hacker bernama Lizard Squad. Dalam aksi ini, Lizard Squad men-deface situs milik maskapai penerbangan asal Malaysia tersebut dengan gambar kadal.

Dalam situs yang dipermak tertulis '404-Plane Not Found'. Sementara di bagian bawah terdapat tulisan 'Hacked by Lizard Squad', dengan latar belakang berwarna hitam.

Si peretas juga memasang gambar kadal berjas lengkap dengan dasi kupu-kupu, serta topi. Kadal ini adalah ciri khas dari grup Lizard Squad.

Selain itu ada juga tulisan 'Official Cyber Caliphate', dan ajakan untuk mem-follow sejumlah akun Twitter, yaitu @lizardmafia, @umgrobert, juga @umg_chris.

Sementara pada bagian kanan bawah tertulis Copyright: lizardstresser LLC. Ini adalah sebuah tool yang dikembangkan oleh Lizard Squad untuk menyerang situs-situs di internet.

Lizard Squad sebelumnya dikenal karena serangannya terhadap jejaring game online milik Microsoft dan Sony.

Dalam aksi tersebut mereka menggunakan teknik distributed denial of service (DDoS) untuk melumpuhkan server dengan membanjirinya dengan lalu lintas data yang tinggi.

Credit  DetikNews

Pemerintah Siap Akuisisi 30 Persen Saham Freeport

 

PT Freeport Indonesia berkewajiban membangun pabrik pengolahan dan pemurnian hasil tambang serta melepas 30 persen sahamnya kepada pemerintah. (thinkstockphotos.com/TomasSereda)

 

Jakarta, CB -- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia sebesar 30 persen. Namun, tahun ini pemerintah hanya berkesempatan membeli 20 persen saham perusahaan tambang emas terbesar di dunia tersebut sesuai ketenmtuan yang berlaku.

"Kalau saya ditanya pemerintah atensinya bagaimana, pemerintah ingin memperbesar partisipasi. Jadi akan kami tambah," ujar Menteri ESDM Sudirman Said di kantornya, Minggu (25/1).

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Negara (BUMN) telah memiliki 9,36 persen saham Freeport. Apabila merujuk PP No.77 Tahun 2014, perusahaan tambang itu diwajibkan untuk melepas 10,64 persen sahamnya kepada Pemerintah Pusat paling lambat Oktober 2015.

Kebijakan ini dilakukan mengingat Freeport masuk kategori perusahaan pertambangan asing yang telah memenuhi kewajiban untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri. Selain berkewajiban membangun smelter, pembagian jatah saham 30 persen itu juga karena Freeport punya tambang bawah tanah (underground mining).

Adapun pada 2018 mendatang Freeport harus kembali melego sebesar 10 persen sahamnya hingga perusahaan tersebut hanya menguasai 70 persen.

"Freeport harus lebih dulu menawarkan sahamnya ke pemerintah pusat setelahnya baru ke pemerintah daerah dan swasta. Sekarang kami sedang hitung-hitungan (valuasi harga)," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara R. Sukhyar.


Credit  CNN Indonesia

Budi Gunawan Tetap Layangkan Gugatan Praperadilan atas KPK

 

Komjen Pol Budi Gunawan di sela rapat paripurna DPR penetapan dirinya sebagai Kapolri, Kamis (15/1). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

 

Jakarta, CB -- Di tengah suasana kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI, tim kuasa hukum Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Eggi Sudjana, menyatakan akan tetap mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangka oleh KPK terhadap kliennya.

Namun tim pengacara Budi masih harus melakukan beberapa perbaikan terkait masalah administratif. "Sementara ini gugatannya ditarik dulu karena ada kekurangan," kata Eggi kepada CNN Indonesia, Minggu malam (25/1).

Menurut Eggi, Mabes Polri meminta agar gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bukan ke Pengadilan Negeri. Alasannya, lantaran kasus yang dihadapi Budi Gunawan adalah kasus dugaan korupsi.

Sebelumnya, tersangka kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan sudah melayangkan gugatan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Budi Gunawan, ujar Eggi, saat ini akan terus fokus menempuh proses hukum agar dapat segera dilantik sebagai Kapolri. Status tersangka yang ditetapkan KPK terhadapnya dianggap cacat hukum.

"Dalam urutan hukumnya, seharusnya dipanggil dulu saksi-saksi yang terlibat. Namun ternyata Budi langsug ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada proses itu," kata Eggi.

Dia juga mempertanyakan pengusutan terhadap orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi yang menyeret Budi. "Kalau kasus gratifikasi kan ada pihak lain yang menyuap dan disuap. Namun pada kasus Budi, tidak ada pengusutan terhadap pihak yang menyuap," katanya.

Eggi pun mempertanyakan sikap KPK yang dengan tiba-tiba mengusut kasus ini. "Pada tahun 2003 sampai 2006, tidak pernah dengar ada keresahan masyarakat soal kasus ini," klaimnya.

Pernyataan Eggi soal akan terus dilakukannya gugatan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diamini oleh Juru Bicara Kepolisian, Inspektur Jenderal Ronny F Sompie. "Akan lebih tepat bila diajukan ke Pengadilan Tipikor. Kalau sudah, baru ajukan lagi gugatannya," kata Ronny.

Menurut Ronny, biasanya gugatan praperadilan diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai wilayah kasus yang bersangkutan. Namun untuk kasus Budi Gunawan, Pengadilan Tipikor dirasa lebih tepat. "Karena kasusnya berupa korupsi," ujar dia.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, sepekan setelah KPK menetapkan Budi Gunawan menjadi tersangka, Jumat (23/1), Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu di depan sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, tahun 2010. Saat itu Bambang belum menjabat Ketua KPK. Ia menjadi pengacara salah satu pihak bersengketa.

Selanjutnya Sabtu (24/1), Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan mengambil paksa saham milik PT Desy Timber, perusahaan penebangan kayu yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur, pada tahun 2006, saat Adnan menjadi penasihat hukum perusahaan itu.


Minggu malam (25/1), Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk menyelesaikan konflik KPK-Polri. Tim terdiri dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie, mantan Wakapolri Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno, mantan Wakil Ketua KKPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, mantan staf ahli Kapolri Bambang Widodo Umar, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, dan mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif. 

Credit  CNN Indonesia