Perburuan ISIS Tewaskan 1.257 Warga Sipil dalam Empat Tahun

Ilustrasi. (Fadel SENNA / AFP)

Jakarta, CB -- Koalisi yang dipimpin AS dalam memerangi para jihadis Negara Islam di Suriah dan Irak (ISIS) menyatakan setidaknya 1.257 warga sipil telah tewas dalam serangan udara sejak operasi perburuan dimulai pada 2014.

Korban jatuh dalam 34.038 serangan antara Agustus 2014 hingga akhir Februari tahun ini.

"Setidaknya 1.257 warga sipil telah secara tidak sengaja terbunuh oleh serangan Koalisi sejak awal Operasi Inherent Resolve," kata pernyataan koalisi seperti dikutip dari AFP, Jumat (29/3).


Koalisi juga mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah menerima 147 laporan terkait kemungkinan jatuhnya korban sipil lebih. 

Tapi, mereka hanya meninjau satu, pada Februari.

Satu laporan yang kredibel mengacu pada pemboman di sebuah pabrik amunisi dekat Rawa, Irak 13 September 2017 silam. Dua warga sipil terluka terluka dalam serangan tersebut.

Tapi Airwars, sebuah LSM yang memantau korban sipil dari serangan udara di seluruh dunia membantah pengakuan tersebut.

Mereka memperkirakan setidaknya 7.595 warga sipil telah tewas dalam serangan bom koalisi, jauh melebihi jumlah yang diakui oleh koalisi.

Credit  cnnindonesia.com

Bom Meledak di Somalia Tewaskan 15 Orang

Ilustrasi. (REUTERS/Feisal Omar)

Jakarta, CB -- Setidaknya 15 orang tewas akibat serangan bom di sebuah restoran dekat ibukota Somalia Kamis (28/3). Para pejabat keamanan dan saksi mata melaporkan mayat-mayat berserakan di tanah ketika gumpalan asap membubung tinggi ke udara setelah bom meledak di jalan Maka Al-Mukarama di Mogadishu.

Ledakan mengagetkan masyarakat.  Maklum, ledakan terjadi saat jam makan siang.

Abdulkadir Abdirahman Adan, direktur layanan Ambulans Aamin selain mengakibatkan 15 orang tewas, bom juga mengakibatkan beberapa lainnya terluka.


Sementara itu saksi mata menggambarkan serangan bom tersebut dengan menganggapnya sebagai bencana.

"Bom mobil menghantam sebuah restoran di sepanjang jalan," kata Abdulahi Osman, yang berada di dekat ledakan itu seperti dikutip dari AFP, Kamis (28/3).

Ia mengatakan bom telah melempar kendaraan sampai ke udara. Bukan hanya itu, bom juga telah merusak bangunan di sekitar lokasi kejadian.

Ia mengatakan beberapa mobil dan sepeda motor beroda tiga hancur akibat ledakan tersebut. "Saya melihat 16 orang dibawa dari lokasi ledakan - dan lebih dari 10 dari mereka sudah mati," tambah Osman.

Belum ada yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom tersebut. Yang pasti, bom tersebut merupakan serangan terbaru dari serangkaian ledakan yang melanda Mogadishu yang belakangan ini diserang oleh pemberontak Al-Shabaab.

Pemberontak Shabaab diketahui berafiliasi dengan Al-Qaeda. Mereka telah berjuang lebih dari satu dekade ini untuk menggulingkan pemerintah Somalia

Sebelum Kamis ini, awal pekan serangan bom juga terjadi di kota tersebut. Setidaknya empat orang tewas akibat kejadaian tersebut.

Credit  cnnindonesia.com

Suara tembakan terdengar di dekat pangkalan militer di ibu kota Komoro

Ilustrasi Suasana di Komoro.

Nairobi, Kenya (CB) - Suara tembakan terdengar pada Kamis di dekat pangkalan militer utama di Ibu Kota Kepulauan Komoro, Moroni, pulau kecil di Afrika Timur, kata satu sumber keamanan.

Kamp Kandani di Moroni adalah pangkalan utama untuk militer Komoro, kata Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam.

Kepulauan Komoro menyelenggarakan pemilihan umum pada Ahad, dan partai yang memerintahkan diumumkan sebagai pemenangnya.

Oposisi ikut dalam proses demokrasi itu tapi menolak hasilnya.

Credit  antaranews.com

18 orang tewas saat truk seruduk massa di Guatemala

Guatemala (googlemaps)

Kota Guatemala (CB) - Satu truk menyeruduk orang yang berkerumun di bagian barat Guatemala pada Rabu malam (27/3), dan menewaskan 18 orang, kata pemerintah pada Kamis pagi, dengan mengoreksi perkiraan awal mereka.

Truk itu menabrak sekumpulan orang yang telah pergi ke jalan untuk memeriksa satu orang yang telah ditabrak mobil, kata Cecilio Chacaj, Juru Bicara Departemen Pemadam Kebakaran setempat, kepada Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam.

Kecelakaan itu menewaskan 18 orang, termasuk anak perempuan yang berusia delapan tahun, kata Kantor Jaksa Penuntut Umum. Sembilan-belas orang dibawa ke rumah sakit karena cedera, kata Kementerian Kesehatan di dalam satu pernyataan.

Kecelakaan tersebut terjadi di Kota Praja Nahuala, sebelah barat Kota Guatemala.

"Pada saat ini, kami mengkoordinasikan reaksi kami untuk memberi dukungan penuh buat kerabat korban," tulis Presiden Jimmy Morales di satu cuitan Twitter. "Hati kami berduka."

Peristiwa itu menandai salah satu kecelakaan paling buruk di negeri tersebut dalam beberapa tahun belakangan. Pada 2013, satu bus terjun ke jurang di pedesaan Guatemala, menewaskan sedikitnya 43 orang dan melukai puluhan orang lagi.

Para pejabat pemerintah pada Kamis mengatakan mereka mengubah penilaian awal mereka mengenai sedikitnya 32 orang tewas, setelah petugas pemadam dan pejabat lain di lokasi kecelakaan melakukan pemeriksaan lain orang yang cedera di tumpukan mayat.

Credit  antaranews.com

India Tembak Satelit di Luar Angkasa, Pakistan Meradang

Ilustrasi rudal India. (REUTERS/Indian Defence Research and Development Organisation)

Jakarta, CB -- India dilaporkan berhasil menembak jatuh salah satu satelit milik mereka dengan rudal. Hal itu membuat Perdana Menteri Narendra Modi mengklaim mereka kini sejajar dengan negara-negara lain dalam hal penjelajahan antariksa, tetapi membuat Pakistan meradang.

Modi memuji keberhasilan itu yang dianggapnya sebagai prestasi bersejarah dan menunjukkan perkembangan besar dalam teknologi luar angkasa India.

Modi menuturkan India menjadi negara keempat setelah Amerika Serikat, Rusia, dan China yang berhasil menggunakan peluru kendali anti-satelit semacam itu.


"Beberapa waktu lalu, para ilmuwan kita menembak jatuh sebuah satelit yang berjarak 300 kilometer di luar angkasa, di orbit rendah bumi," tutur Modi dalam pidatonya, Rabu (27/3).

"India telah membuat prestasi yang sebelumnya tidak pernah terjadi hari ini. Dengan ini, India menyatakan diri sebagai negara yang memiliki kekuatan di luar angkasa."

Pengumuman itu disampaikan Modi dalam pidato nasional yang ditayangkan secara serempak di seluruh negeri melalui televisi.

India telah memiliki rencana membangun teknologi luar angkasanya sejak bertahun-tahun lalu.

Pakistan sebagai negara tetangga langsung menanggapi pernyataan Modi. Mereka berharap kemampuan India tidak menjadi ancaman bagi pihak lain.

"Luar angkasa adalah warisan umat manusia dan setiap negara wajib bertanggung jawab untuk menghindari aksi yang bisa memicu militerisasi di antariksa," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Pakistan.

"Kami berharap negara lain yang di masa lampau mengecam keras unjuk kemampuan seperti itu bisa mempersiapkan aturan main untuk mencegah ancaman militer di ruang angkasa," lanjut pernyataan itu.

China yang merupakan tetangga India belum memberikan tanggapan.

Relasi Pakistan dan India baru-baru ini terus menegang setelah kedua negara kembali terlibat bentrok militer di perbatasan Kashmir.

Sementara itu, dikutip Reuters, China juga pernah menghancurkan sebuah satelit di luar angkasa menggunakan teknologi serupa pada 2007 lalu.

Berdasarkan Secure World Foundation, penghancuran itu menghasilkan sampah luar angkasa terbesar dalam sejarah yakni sebanyak 3.000 material.

Sedangkan Amerika Serikat pertama kali melakukan uji coba rudal anti-satelit pada 1959. Rusia melakukan uji coba serupa sekitar 1960 dan 1970.

Credit  cnnindonesia.com

Uji Coba Senjata Anti-Satelit India Dikritik Partai Oposisi

Satelit (ilustrasi)

Foto: wreckamovie.com

Senjata anti-satelit India dikritik untuk alat politik.

CB, NEW DELHI -- Pemimpin oposisi India, Mamata Banarjee mengkritik uji coba senjata anti-satelit yang diumumkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Banarjee menilai, uji coba senjata anti-satelit tersebut dimanfaatkan sebagai alat politik menjelang pemilihan umum (pemilu).

"Pengumuman hari ini adalah sebuah drama dan publisitas oleh Modi yang berharap bisa mendapatkan keuntungan politik saat pemilu," ujar Banarjee, Rabu (27/3).

Banarjee mengatakan, hal tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik pemilu. Selanjutnya, Banarjee akan mengadukan keluhan ini kepada Komisi Pemilihan Umum India.

"Kami akan mengajukan keluhan ini kepada Komisi Pemilihan Umum," ujar Banarjee.

Juru bicara Komisi Pemilihan Umum India tidak menanggapi komentar atas pernyataan Banarjee maupun uji coba senjata anti-satelit tersebut. Pemilu India akan dilangsungkan pada 11 April 2019 mendatang.

India telah menembak sebuah satelit di luar angkasa dengan rudal anti-satelit. Hal itu merupakan terobosan besar dalam program luar angkasa India.

Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan penembakan satelit tersebut melalui siaran televisi. Dalam pidatonya, Modi mengatakan, India akan menjadi negara keempat yang menggunakan senjata anti-satelit setelah Amerika Serikat (AS), Rusia, dan Cina.

"Beberapa waktu lalu para ilmuwan kami telah menembak satelit sejauh 300 kilometer di luar angkasa, di orbit rendah bumi. India telah membuat prestasi luar biasa hari ini, India mendaftarkan namanya sebagai kekuatan luar angkasa," ujar Modi.

India telah memiliki program luar angkasa selama bertahun-tahun. Seorang pakar keamanan di Pusat Kebijakan Riset New Delhi, Brahma Chellaney mengatakan, AS, Rusia, dan Cina sedang berlomba-lomba membuat senjata anti-satelit (ASAT).

"Ruang angkasa sedang diubah menjadi medan pertempuran, dalam hal ini keberhasilan India dengan senjata ASAT merupakan hal penting," kata Chellaney.

Seorang pakar dari Institute for Defence Studies and Analyses, Ajay Lele mengatakan, India didorong untuk membuat program anti-satelit yang diuji oleh Cina. Sebelumnya, para ilmuwan pertahanan India telah meminta persetujuan politik untuk melakukan uji coba secara langsung. Namun, pemerintah berkali-kali menentangnya karena khawatir terhadap kecaman internasional.

Lele mengatakan, India kemungkinan besar telah menghancurkan satelitnya sendiri dalam rangkaian uji coba yang dilakukan selama tiga menit. Menurutnya, India menggunakan rudah yang tidak memiliki hulu ledak.

"India telah menggunakan rudal yang tidak memiliki hulu ledak, sehingga hanya ada strip logam di atas rudal atau bagian logam dan rudal menembakkan logam itu ke ruang angkasa, dan energi kinetik yang dihasilkan menciptakan dampak lebih lanjut," ujar Lele.

Credit  republika.co.id

Modi : India ukir terobosan besar dengan tembak jatuh satelit

Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) berjabat tangan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi saat foto bersama menjelang pertemuan keduanya di Hyderabad House di New Delhi, Kamis (11/12). Presiden Rusia Putin mengunjungi India dalam upayanya untuk menghidupkan kembali hubungan sejarah yang pudar selama bertahun-tahun, mencoba memperbarui kerja sama energi, pertahanan dan nuklir. (REUTERS/Adnan Abidi)

New Delhi (CB) - Perdana Menteri Narendra Modi, Rabu, mengatakan India berhasil menembak jatuh satelit di luar angkasa dengan peluru kendali anti-satelit, memuji uji coba tersebut sebagai terobosan besar dalam program luar angkasa mereka.

Dalam pidato yang disampaikan di TV, Modi mengatakan bahwa India akan menjadi negara keempat yang menggunakan senjata anti-satelit setelah Amerika Serikat, Rusia dan China.

Kemampuan seperti itu meningkatkan kekhawatiran persenjataan luar angkasa sekaligus memicu persaingan di kalangan musuh negara adikuasa.

"Beberapa waktu lalu, para ilmuwan kami, menembak jatuh satelit, 300 kilometer jauhnya di luar angkasa, di orbit rendah bumi," ujar Modi, menyebutnya sebagai prestasi bersejarah.

"Hari ini India mengukir prestasi yang luar biasa," kata Modi dalam bahasa Hindi. "India mencatatkan namanya sebagai salah satu kekuatan luar angkasa."

Modi, yang akan menghadapi pemilu pada April, sebelumnya mencuit di Twitter bahwa akan ada pengumuman penting yang hendak ia sampaikan.

India memilik program luar angkasa selama beberapa tahun, menciptakan satelit pencitraan bumi dan meluncurkan kapabilitas sebagai alternatif yang lebih murah dari program Barat.

Ahli keamanan di Centre of Policy Research di New Delhi, Brahma Chellaney mengatakan Amerika Serikat, Rusia dan China sedang mengejar senjata anti-satelit (ASAT).

"Ruang angkasa sedang berubah menjadi medan pertempuran, menjadikan kemampuan angkasa menjadi hal yang penting. Dengan ini, India berhasil "membunuh" dengan senjata ASAT yang signifikan."

Tidak ada komentar yang langsung diberikan dari musuh lama mereka, Pakistan. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan China pun juga tidak menanggapinya.

Credit  antaranews.com

India Uji Coba Senjata Anti-Satelit di Luar Angkasa

Peluncuran satelit pertahanan India pertama, GSAT-7 dengan roket Eropa, Ariane 5, di Pelabuhan Kourou, Guiana Prancis, Jumat (30/8).

Foto: ibnlive.in.com

India akan menjadi negara keempat yang menggunakan senjata anti-satelit.

CB, NEW DELHI -- India telah menembak sebuah satelit di luar angkasa dengan rudal anti-satelit. Hal itu merupakan terobosan besar dalam program luar angkasa India.

Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan penembakan satelit tersebut melalui siaran televisi. Dalam pidatonya, Modi mengatakan, India akan menjadi negara keempat yang menggunakan senjata anti-satelit setelah Amerika Serikat (AS), Rusia, dan Cina.

"Beberapa waktu lalu para ilmuwan kami telah menembak satelit sejauh 300 kilometer di luar angkasa, di orbit rendah bumi. India telah membuat prestasi luar biasa hari ini, India mendaftarkan namanya sebagai kekuatan luar angkasa," ujar Modi, Rabu (27/3).

India telah memiliki program luar angkasa selama bertahun-tahun. Seorang pakar keamanan di Pusat Kebijakan Riset New Delhi, Brahma Chellaney mengatakan, AS, Rusia, dan Cina sedang berlomba-lomba membuat senjata anti-satelit (ASAT).

"Ruang angkasa sedang diubah menjadi medan pertempuran, dalam hal ini keberhasilan India dengan senjata ASAT merupakan hal penting," kata Chellaney.

Sebelumnya, menurut Secure World Foundation, Cina telah menghancurkan sejumlah satelit pada 2007. Hal tersebut menimbulkan awan puing orbital terbesar dalam sejarah dengan lebih dari 3.000 objek.

Seorang pakar dari Institute for Defence Studies and Analyses, Ajay Lele mengatakan, India didorong untuk membuat program anti-satelit yang diuji oleh Cina. Sebelumnya, para ilmuwan pertahanan India telah meminta persetujuan politik untuk melakukan uji coba secara langsung. Namun, pemerintah berkali-kali menentangnya karena khawatir terhadap kecaman internasional.

Lele mengatakan, India kemungkinan besar telah menghancurkan satelitnya sendiri dalam rangkaian uji coba yang dilakukan selama tiga menit. Menurutnya, India menggunakan rudal yang tidak memiliki hulu ledak.

"India telah menggunakan rudal yang tidak memiliki hulu ledak, sehingga hanya ada strip logam di atas rudal atau bagian logam dan rudal menembakkan logam itu ke ruang angkasa, dan energi kinetik yang dihasilkan menciptakan dampak lebih lanjut," ujar Lele.

Di sisi lain, India khawatir bahwa Cina akan memberikan bantuan pertahanan kepada Pakistan, termasuk untuk program luar angkasanya. Sejumlah analis mengatakan, kekhawatiran dan ketakutan India adalah apabila Pakistan meminta bantuan Beijing untuk melakukan uji coba dalam program luar angkasa.

"Saya pikir Pakistan tidak mungkin mencapai tingkat pencapaian tersebut dengan sendirinya. Pakistan dan Cina memiliki kemitraan strategis yang sangat dalam, sehingga kemampuannya tidak dapat diabaikan," ujar Direktur Society for Policy Studies, Uday Bhaskar.

Sebelumnya, AS melakukan uji anti-satelit pertama pada 1959. Pada 1985, AS menguji AGM-135 yang diluncurkan dari pesawat tempur F-15, dan menghancurkan satelit Amerika bernama Solwind P78-1.


Setelah itu, AS tidak melakukan uji coba selama lebih dari 20 tahun hingga 2007. Setelah Cina menembakkan senjata anti-satelit, AS kembali melakukan Operasi  Burnt Frost, menggunakan rudal SM-3 yang diluncurkan untuk menghancurkan satelit mata-mata yang mati.

Credit  republika.co.id

Akui Golan Milik Israel, AS 'Dikeroyok' 14 Negara DK PBB

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunjukkan dekrit AS yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Foto/REUTERS

NEW YORK - Dari 15 negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), 14 negara mengutuk pengakuan Amerika Serikat (AS) soal kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Dalam pertemuan darurat pada Rabu malam di New York, Amerika sendirian "dikeroyok" oleh 14 negara.

Dataran Tinggi Golan sejatinya adalah tanah Suriah yang diduduki Israel dalam perang Enam Hari 1967. Negara mayoritas Yahudi itu mulai menganeksasi atau mencaplok wilayah itu tahun 1981 dan tidak diakui komunitas internasional.

Debat dalam pertemuan darurat DK PBB dimulai ketika Israel melancarkan serangan udara terhadap depot amunisi Iran di dekat Aleppo, Suriah.

"Kami telah mengalami serangan udara Israel di Aleppo. (Ada) kerusakan materi. Pertahanan udara Suriah mencegat beberapa rudal yang diluncurkan," Duta Besar Suriah untuk PBB Bashar Jaafari.

DK PBB mengadakan pertemuan darurat untuk memprotes deklarasi administrasi Trump awal pekan ini yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

"Pendapat publik dunia mengisolasi AS dan Israel, mereka beroperasi di luar hukum internasional dan mereka merupakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan," kata Jaafri, yang telah meminta DK PBB untuk mengadakan pertemuan darurat tersebut, seperti dikutip The Jerusalem Post, Kamis (28/3/2019).

Suriah bukan anggota DK PBB, tetapi diminta, bersama dengan Israel, untuk bergabung dalam pertemuan darurat tersebut. Baik Jaafari maupun negara-negara anggota DK PBB menjelaskan bahwa tindakan AS melanggar resolusi 242 dan 497 DK PBB soal Dataran Tinggi Golan.

"Pemerintah AS berusaha melindungi teman Israel-nya, tetapi ada risiko nyata bagi perdamaian dan keamanan internasional," kata Jaafari.

Dia menuduh AS membuat perang untuk menabur kekacauan di Timur Tengah dan sekarang bertindak atas Golan dengan cara membantu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memenangkan pemilihan umum 9 April di negaranya. 

Jaafari menyayangkan sikap lamban DK PBB dengan tidak mengambil langkah bagi pelanggar hukum internasional.

"Kelambanan PBB ditambah dengan tindakan AS akan membuat orang di bawah pendudukan hanya dengan satu pilihan, yang merupakan prinsip menggunakan kekuatan, itu akan menjadi satu-satunya cara untuk memulihkan perdamaian," kata Jaafari.

"Golan Arab Suriah adalah milik kami, itu akan kembali kepada kami. Jangan salah arah dengan berpikir bahwa suatu hari tanah ini akan menjadi milik Anda," kata Jaafari.

Kepada AS, dia menyarankan bahwa jika ingin bersikap baik kepada Israel, mengapa tidak memberikannya satu atau dua dari 50 negara bagiannya. "Beri Israel beberapa negara jika pemerintahan ini benar-benar menginginkan dukungan Israel," kata Jaafari.


Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon berdalih Dataran Tinggi Golan milik negaranya. "Tidak ada negara di dunia yang akan menyerahkan tanah strategis kepada musuh yang paling berbahaya," katanya.





Credit  sindonews.com

PBB: Sikap kami mengenai Dataran Tinggi Golan dilandasi resolusi DK

Markas Besar PBB di New York. (SANA - Suriah)

New York (CB) - PBB pada Rabu (27/3) menegaskan pendiriannya mengenai Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, dilandasi atas resolusi Dewan Keamanan dan Sidang Majelis Umum PBB.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Politik Rosemary DiCarlo mengatakan dalam satu sidang Dewan Keamanan PBB bahwa PBB akan melanjutkan pekerjaannya dengan landasan penghormatan penuh keutuhan wilayah dan kedaulatan Suriah.

DiCarlo, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Suriah, SANA --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi, telah menjelaskan pengumuman Presiden AS Donald Trump untuk "mengakui kedaulatan Israel" atas Dataran Tinggi Golan akan mengakibatkan ketegangan lebih jauh di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan lain Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari, Rabu, mengatakan, "Saat kita bertemu guna membahas pengumuman tidak sah Trump berkaitan dengan Dataran Tinggi Golan, milik Suriah, pesawat penguasa pendudukan, Israel, melancarkan agresi ke Aleppo."

Al-Jaafari menambahkan dalam sidang Dewan Keamanan PBB Suriah mengutuk pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan dan menganggapnya tindakan sepihak yang dilakukan oleh satu pihak yang tak memiliki kapasitas politik, moral atau hukum untuk memutuskan nasib rakyat dunia atau membuang tanah yang menjadi bagian dan paket wilayah Suriah.

Wakil Tetap Suriah itu juga mengatakan tindakan sepihak AS adalah persetujuan jelas bahwa Washington tidak lagi memberi kepentingan pada PBB dan AS telah menarik persetujuannya dan pengakuannya pada keabsahan internasional serta mengakhiri perannya sebagai penengan setiap proses perdamaian.

Credit  antaranews.com

Malaysia Kutuk Keputusan Trump Soal Golan

Seekor kuda berjalan di salju di wilayah Golan yang dikuasai Israel. Presiden AS Donald Trump telah mengakui klaim Israel atas wilayah Golan, Senin (25/3).

Foto: AP

Malaysia tidak bisa menerima Trump mengakui pendudukan paksa di wilayah berdaulat.

CB, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia mengutuk keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. "Dataran Tinggi Golan adalah bagian tak terpisahkan dari Suriah dan akan selalu demikian," demikian pernyataan Kemenlu Malaysia.

Malaysia merasa tidak dapat menerima bahwa Amerika Serikat akan mengakui pendudukan paksa dan ilegal atas tanah milik negara berdaulat. "Tindakan ceroboh dan provokatif semacam itu tidak lain adalah kemunafikan yang paling buruk. Itu sepenuhnya membatalkan argumen AS sendiri tentang Krimea," katanya.

Mengutip Deklarasi Krimea, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa tidak ada negara yang dapat mengubah perbatasan negara lain dengan paksa. Krimea adalah wilayah sengketa yang melibatkan Rusia dan Ukraina.


"Ini membuktikan bahwa AS telah bertindak dengan cara yang tidak layak bagi negara besar dan telah memilih untuk mengisolasi diri dari komunitas internasional," katanya.

Dia mengatakan keputusan itu tidak menunjukkan minat dalam menemukan solusi abadi untuk konflik Timur Tengah. "Ini menunjukkan pengabaian total AS terhadap hukum internasional. Ini mengabaikan kenyataan di lapangan dan memicu ketegangan di wilayah tersebut," katanya.

Pemerintah Indonesia juga menolak secara tegas adanya pengakuan atas Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel. Pengakuan ini dianggap tidak kondusif bagi upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas kawasan.

Melalui keterangan tertulis yang diunggah dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia menyatakan tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Republik Suriah yang saat ini diduduki Israel pascaperang 1967.

Posisi Indonesia ini berdasarkan pada prinsip dalam Piagam PBB mengenai penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara, serta berbagai elemen yang terkandung pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan terkait Dataran Tinggi Golan.

Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk terus menghormati hukum internasional dan piagam PBB serta tetap berpedoman kepada Resolusi  PBB terkait dalam mendorong proses perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Credit  republika.co.id

Uni Eropa Berkeras Tolak 'Hak' Israel Atas Dataran Golan

Dataran Tinggi Golan. (REUTERS/Ammar Awad)

Jakarta, CB -- Uni Eropa menyatakan bahwa negara anggotanya tidak akan mengikuti langkah Amerika Serikat (AS) dalam mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengeluarkan pernyataan atas nama negara-negara anggota mengulangi pandangan lama mereka.

"Posisi Uni Eropa dalam hal status Dataran Tinggi Golan tidak berubah," katanya seperti dikuti dari AFP, Rabu (27/3).

Pernyataan tersebut  dikeluarkan menjelang pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas masalah pengakuan AS terhadap kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan.


"Sejalan dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 497, Uni Eropa tidak mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki," katanya.

Sebagai informasi pada Senin lalu Presiden AS Donald Trump menandatangani proklamasi yang mengakui pencaplokan strategis Israel  atas Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada 1981 lalu.

Padahal, pencaplokan yang dilakukan Israel atas wilayah tersebut belum diakui secara internasional. Kebijakan Trump tersebut memancing reaksi dari sejumlah negara.

Salah satunya dari Indonesia yang mengecam kebijakan AS tersebut. Kementerian Luar Negeri menyatakan langkah Trump tidak kondusif bagi upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.

"Indonesia menolak secara tegas adanya pengakuan kepada Daratan Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel. Pengakuan ini tidak kondusif bagi upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas kawasan," bunyi pernyataan Kemlu RI melalui situsnya pada Selasa (26/3).

Indonesia menyatakan tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Suriah, dan saat ini masih dicaplok Israel sejak Perang Enam Hari pada 1967.

Kecaman sama juga disampaikan Arab Saudi. Mereka memandang pengakuan yang diberikan AS terhadap kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan telah melanggar hukum internasional.

"Arab Saudi menyatakan menolak keras dan mengecam pemerintah AS yang mengakui kedaulatan Israel wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan," demikian pernyataan Kerajaan Arab Saudi yang disampaikan Kantor Berita SPA.

Kerajaan Arab Saudi sampai saat ini masih mengakui Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang dicaplok Israel. Menurut mereka klaim AS atas kedaulatan Israel terhadap wilayah itu sama saja melanggar piagam dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Credit  cnnindonesia.com

Indonesia tolak pengakuan Dataran Tinggi Golan sebagai bagian Israel

Rakyat Suriah memprotes pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan. (SANA)

Jakarta (CB) - Indonesia menolak secara tegas adanya pengakuan atas Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel.

Pengakuan ini dianggap tidak kondusif bagi upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas kawasan.

Melalui keterangan tertulis yang diunggah dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri RI, Rabu, Indonesia menyatakan tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Republik Suriah yang saat ini diduduki Israel pascaperang 1967.

Posisi Indonesia ini berdasarkan pada prinsip dalam Piagam PBB mengenai penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara, serta berbagai elemen yang terkandung pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan terkait Dataran Tinggi Golan.

Resolusi yang dimaksud antara lain Resolusi 242 (1967), 338 (1973) dan 497 (1981) yaitu penolakan terhadap perolehan suatu wilayah yang dilakukan secara paksa, penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Dataran Tinggi Golan, penolakan terhadap jurisdiksi hukum Israel atas Dataran Tinggi Golan , serta penegasan bahwa langkah Israel untuk menduduki Dataran Tinggi Golan adalah tidak sah dan tidak memiliki dampak hukum internasional

Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk terus menghormati hukum internasional dan piagam PBB serta tetap berpedoman kepada Resolusi PBB terkait dalam mendorong proses perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Credit  antaranews.com

Al-Jaafari: Suriah mengutuk pengumuman Trump mengenai Golan

Rakyat Suriah menggelar protes terhadap pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan. (SANA - Suriah)

New York (CB) - Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari, Rabu (27/3), mengatakan, "Saat kita bertemu guna membahas pengumuman tidak sah Trump berkaitan dengan Dataran Tinggi Golan, milik Suriah, pesawat penguasa pendudukan, Israel, melancarkan agresi ke Aleppo."

Ia menambahkan sistem pertahanan udara Suriah mencegat agresi tersebut dan menembak jatuh sejumlah rudal musuh, yang ditembakkan ke wilayah industri di bagian timur Aleppo.

Al-Jaafari menambahkan dalam sidang Dewan Keamanan PBB Suriah mengutuk pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan dan menganggapnya tindakan sepihak yang dilakukan oleh satu pihak yang tak memiliki kapasitas politik, moral atau hukum untuk memutuskan nasib rakyat dunia atau membuang tanah yang menjadi bagian dan paket wilayah Suriah.

Ia menegaskan bahwa perbuatan AS mencerminkan kecenderungan berbahaya yang tak pernah ada sebelumnya ke arah penghindaran hukum internasional dan penghinaan terhadap PBB, demikian laporan Kantor Berita Suriah, SANA --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi. Tindakan AS itu, kata Al-Jaafari, merupakan pukulan terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan Sidang Majelis Umum berkaitan dengan tak terhindarkannya untuk mengakhiri pendudukan Israel atas tanah Arab dan penarikannya dari wilayah tersebut sampai garis 4 Juni 1967.

Wakil Tetap Suriah itu juga mengatakan tindakan sepihak AS adalah persetujuan jelas bahwa Washington tidak lagi memberi kepentingan pada PBB dan AS telah menarik persetujuannya dan pengakuannya pada keabsahan internasional serta mengakhiri perannya sebagai penengan setiap proses perdamaian.

"Rakyat Suriah menganggap AS sebagai musuh, negara penjahat yang menduduki sebagian tanah mereka setelah Amerika Serikat mengakibatkan tewasnya ribuan orang Suriah dan menghancurkan prasarana serta ekonominya," tambah Al-Jaafari.

Ia menegaskan bahwa rakyat Suriah menganggap pengumuman Trump sebagai ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional serta langkah yang gagal untuk memanipulasi sejarah dan geografi.

"Suriah kembali menegaskan Dataran Tinggi Golan akan kembali ... AS dan Israel tak bisa berpendapat bahwa tanah Suriah dapat menjadi alat tawar-menawar jahat," kata Al-Jaafari.

Ia menambahkan Suriah menghargai pendirian internasional yang dikeluarkan setelah pengumuman AS dan mengatakan pendirian tersebut telah membuktikan kepada pendapat masyarakat dunia mengenai keterkucilan AS dan Israel.

Credit  antaranews.com

Biro NAM: pengumuman Trump mengenai Dataran Tinggi Golan tidak sah

Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunjukkan dokumen keputusan AS terkait status Dataran Tinggi Golan saat Netanyahu meninggalkan Gedung Putih, AS, Senin (25/3/2019) REUTERS/Leah Millis (REUTERS/LEAH MILLIS)

New York (CB) - Biro Koordinasi Gerakan Non-Blok (NAM) di New York dengan keras mengutuk pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel, dan menegaskan tindakan itu sewenang-wenang dan tidak sah.

Biro Koordinasi tersebut, di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa (26/3) di New York, menyeru Dewan Keamanan agar memikul tanggung-jawabnya dan mengutuk provokasi AS dengan jelas, kata Kantor Berita Suriah, SANA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.

Sebabnya ialah tindakan itu merupakan peningkatan berbahaya dan pelanggaran terhadap hukum internasional serta sasaran dan prinsip PBB dan resolusi terkaitnya, terutama Resolusi No, 497 Dewan Keamanan pada tahun 1981.

Biro tersebut merujuk kepada Dokumen Akhir Pertemuan Puncak Ke-17 Kepala Negara dan Pemerintah Gerakan Non-Blok, yang diselenggarakan di Venezuela pada 2016.

Biro itu menyatakan dokumen akhir tersebut menegaskan bahwa semua tindakan yang telah dilakukan atau akan dilakukan oleh Israel sebagai penguasa pendudukan dengan tujuan mengubah status demografis dan hukum Dataran Tinggi Golan dan status kelembagaannya serta tindakan yang dilakukan oleh penguasa pendudukan Israel untuk menerapkan kekuasaannya dan administrasinya adalah tidak dan batal demi hukum dan tidak memiliki dampak hukum.

Pernyataan itu mengatakan para kepala negara dan pemerintah NAM menuntut penguasa pendudukan Israel mesti mematuhi Resolusi No.497 Dewan Keamanan melalui penarikan penuh dari Dataran Tinggi Golan ke garis 4 Juni 1967, dalam pelaksanaan Resolusi No. 242 dan 338 Dewan Keamanan.

Credit  antaranews.com

Suriah Minta Dewan Keamanan PBB Gelar Pertemuan tentang Golan

Suriah meminta Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan mendadak untuk membahas Dataran Tinggi Golan. Foto/Istimewa

NEW YORK - Suriah menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan mendesak terkait keputusan Amerika Serikat (AS) mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel.

Dalam sepucuk surat, misi Suriah untuk PBB meminta presiden dewan, yang dipegang Prancis, untuk menjadwalkan pertemuan mendesak guna membahas situasi di Golan Suriah yang diduduki dan pelanggaran baru-baru ini yang melanggar resolusi Dewan Keamanan terkait oleh negara anggota tetap.

Kepresidenan Dewan Keamanan PBB yang dipegang Prancis tidak segera menjadwalkan pertemuan itu dan para diplomat mengatakan akan ada diskusi di dewan tentang permintaan itu seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (28/3/2019).

DK PBB dijadwalkan untuk membahas krisis terbaru pada hari Rabu waktu setempat selama pertemuan tentang memperbarui mandat pasukan penjaga perdamaian PBB yang dikerahkan antara Israel dan Suriah di Golan, yang dikenal sebagai UNDOF.

Lima negara Eropa yang mempunyai kursi di Dewan Keamanan PBB sebelumnya menolak keputusan Trump dan menyuarakan keprihatinan bahwa langkah AS akan memiliki konsekuensi luas di Timur Tengah.

Dua sekutu terdekat Washington - Inggris dan Prancis - bergabung dengan Belgia, Jerman dan Polandia untuk menyatakan bahwa posisi Eropa tidak berubah dan Golan tetap menjadi wilayah Suriah yang diduduki Israel, sejalan dengan hukum internasional yang diabadikan dalam resolusi PBB.

Penjabat Duta Besar AS Jonathan Cohen mengatakan dalam pertemuan dewan di Timur Tengah bahwa Washington telah membuat keputusan untuk menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Iran.

"Untuk memungkinkan Dataran Tinggi Golan dikendalikan oleh orang-orang seperti rezim Suriah dan Iran akan menutup mata terhadap kekejaman rezim Assad dan memfitnah serta mendestabilisasi kehadiran Iran di kawasan itu," kata Cohen. 

"Tidak mungkin ada perjanjian damai yang tidak memuaskan memenuhi kebutuhan keamanan Israel di Dataran Tinggi Golan," tambahnya.

China dan Rusia berbicara menentang keputusan AS selama pertemuan dewan, seperti halnya Indonesia dan Afrika Selatan, dua negara yang sangat mendukung Palestina, bersama dengan Kuwait, sekutu AS di wilayah tersebut.

Presiden Donald Trump pada hari Senin menandatangani dekrit di mana AS mengakui pencaplokan Israel atas dataran tinggi strategis, meskipun resolusi PBB mengakui Golan sebagai wilayah yang diduduki Israel.

Israel menduduki Dataran Tinggi Golan dari Suriah selama Perang Arab-Israel 1967 dan terus menduduki sekitar dua pertiga wilayah Dataran Tinggi Golan yang lebih luas sebagai akibat langsung dari konflik.

Pada tahun 1981, Israel secara resmi mencaplok wilayah tersebut, dalam suatu tindakan yang dengan suara bulat ditolak pada saat itu oleh Dewan Keamanan PBB.




Credit  sindonews.com

Putin-Aoun dukung Suriah perangi terorisme

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Lebanon Michael Aoun menyampaikan dukungan mereka buat upaya Suriah memerangi terorisme. (SANA - Suriah)

Moskow (CB) - Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Lebanon Michael Aoun kembali menyampaikan dukungan negara mereka terhadap upaya Suriah memerangi terorisme.

Mereka juga menegaskan tak ada pengganti bagi penyelesaian politik atas krisis Suriah.

Rusia pada Rabu menyatakan kedua presiden tersebut mengatakan di dalam satu pernyataan bersama yang mereka keluarkan setelah pertemuan mereka di Kremlin pada Selasa (26/3) bahwa Rusia dan Lebanon menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah dan keduanya berpegang pada prinsip yang dilandasi atas sikap bahwa tak ada pengganti bagi penyelesaian krisis di Suriah melalui cara damai.

Kedua presiden menyampaikan dukungan bagi penyelesaian krisis di Suriah melalui cara diplomatik dengan landasan Resolusi No. 2254 Dewan Keamanan dan keputusan Kongres Dialog Nasional Suriah di Sochi.

Di dalam pernyataan mereka, kedua presiden tersebut menyampaikan dukungan kuat bagi upaya yang dilancarkan oleh Pemerintah Suriah bersama dengan sekutunya dalam memerangi terorisme, terutama Da'esh (ISIS) dan organisasi gerilyawan Jabhat An-Nusra serta organisasi lain yang berafiliasi kepada mereka.

Pernyataan itu memuji keefektifan pertemuan Astana dalam melicinkan jalan buat kondisi yang kondusif bagi dilaksanakannya proses politik untuk menyelesaikan krisis di Suriah.

Kedua presiden tersebut menyerukan dorongan ke arah upaya terpadu untuk menjamin kepulangan semua orang Suriah yang mengungsi ke tempat asal mereka setelah semuanya dibebaskan dari pelaku teror.

Credit  antaranews.com

Indonesia-Swedia kerja sama pertahanan melalui pelatihan tentara

Duta Besar Indonesia untuk Swedia, Bagas Hapsoro (kanan), dalam pertemuannya dengan Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Yuyu Sutisna, di Ruang VIP Suma Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (27/3/2019). (Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm)

... kesempatan bagi kita untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dalam menguasai teknologi radar, kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, sistem alutsista yang terpadu dan mudah dijalankan...

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia dan Swedia mewujudkan kerja sama pertahanan antarkedua negara melalui pemberian pelatihan oleh Swedia bagi perwira-perwira TNI, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm yang diterima di Jakarta, Rabu.

"Kami sangat bangga bahwa para perwira TNI dari ketiga matra mendapat pendidikan dan kursus mengenai sistem radar, teknologi dan inovasi (di Swedia)," kata Duta Besar Indonesia untuk Swedia, Bagas Hapsoro.

Pernyataan itu disampaikan Hapsoro dalam pertemuannya dengan Kepala Staf TNI AU, Yuyu Sutisna, Rabu pagi (27/3), di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Ia menyebutkan, kursus dan pelatihan untuk 21 perwira TNI secara gabungan itu dilakukan pada 6-23 Maret 2019 di empat kota Swedia, yaitu Gotheborg, Karlskoga, Linköping, dan Stockholm.

Sebagai informasi, kesemua kota itu adalah kota-kota penting di mana riset dan pengembangan, pengembangan desain, rancang-bangun, dan produksi sistem-sistem pertahanan dari Saab AB berada.

Gotheborg menjadi "rumah" bagi sistem penginderaan dan radar serta sistem peringatan dini dan komando, Erieye dan GlobalEye, serta Giraffe. Karlskoga adalah "rumah" bagi sistem pertahanan bawah air dan kapal selam, di antaranya adalah kapal selam A26.

Linköping adalah pusat pengembangan sistem pertahanan udara dan pesawat tempur, di antaranya tempat di mana jet tempur multi peran JAS39 Gripen C/D dan E/F dikembangkan, sedangkan Stockholm adalah kantor pusat industri pertahanan dari Swedia itu.

Menanggapi hal yang dikatakan Hapsoro itu, Sutisna menyatakan, pelatihan teknologi militer dari Swedia itu harus dimanfaatkan secara baik oleh TNI.

"Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dalam menguasai teknologi radar, kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, sistem alutsista yang terpadu dan mudah dijalankan," ujar dia.

Ia pun menekankan pentingnya kerja sama dalam alih teknologi militer serta produksi, khususnya untuk industri strategis dan jaminan kualitas. "Swedia termasuk beberapa negara yang memiliki teknologi dan kapasitas yang diandalkan untuk bidang ini," kata dia.

Menurut keterangan resmi Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm, materi transfer pengetahuan dalam pelatihan untuk tentara Indonesia di Swedia, antara lain adalah konsep dan pelaksanaan triple helix, inovasi dan teknologi, radar darat, dan sistem peringatan dini dan komando udara (AEW&C). Di dunia, Swedia menempati peringkat atas dalam hal teknologi dan inovasi.

Selanjutnya, Hapsoro menjelaskan, saat ini kerja sama pertahanan kedua negara telah memiliki payung hukum yang kuat, yaitu nota kesepahaman yang telah ditandatangi antara Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, dan Menteri Pertahanan Swedia, Peter Hultqvist. Nota kesepahaman tentang Kerja sama pertahanan Indonesia-Swedia itu ditandatangani pada Desember 2017.

"Kalau basis dari kerja sama Indonesia dan Swedia adalah nota kesepahaman, maka sudah tiba saatnya untuk saling kunjung," kata Hapsoro.

Berdasarkan keterangan itu, pemerintah Swedia sangat mengharapkan ada kunjungan dari tim TNI AU untuk mengunjungi fasilitas dan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan industri pertahanan swasta di Swedia.

Sutisna menyatakan penghargaannya kepada Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm atas informasi itu dan segera akan mengatur rencana saling kunjung di tingkat perwira tinggi. 

Credit  antaranews.com

Masih Rusak, Operasional Kapal Induk Termahal AS Ditunda Lagi

Kapal induk termahal Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford. Foto/US Navy

WASHINGTON - Operasional pertama kapal induk termahal Amerika Serikat (AS), USS Gerald R. Ford (CVN-78), ditunda lagi hingga tiga bulan dari rencana awal. Musababnya, perbaikan sistem propulsi nuklir dan elevator senjata pada kapal itu belum rampung.

Pejabat Angkatan Laut AS menyampaikan penundaan itu dalam pertemuan dengan Parlemen hari Selasa, 26 Maret 2019.

USS Gerald R. Ford saat ini menjalani periode post-shakedown availability (PSA) di Newport News Shipbuilding di Newport News, Virginia. 

PSA adalah perbaikan kekurangan teknis yang ditemukan setelah sebuah kapal induk menyelesaikan uji coba di laut.

PSA dimulai pada Juli 2018 dan pada awalnya direncanakan akan selesai pada Juli 2019. PSA sekarang diharapkan akan selesai paling cepat pada Oktober 2019. Tambahan waktu itu dibutuhkan untuk memperbaiki sistem propulsi nuklir dan elevator senjata canggih pada kapal induk tersebut.

"Kami telah menjadwalkan itu 12 bulan, di mana kami akan menyelesaikan beberapa pekerjaan tenaga nuklir di pabrik, melakukan lebih banyak dari ShipAlts (perubahan kapal) dan kemudian menyelesaikan lift," kata James F. Geurts, Asisten Sekretaris Angkatan Laut AS untuk Pengembangan Penelitian dan Akuisisi kepada Subkomite Angkatan Laut dan Proyeksi Parlemen AS.

"Saat ini, perkiraan saya saat ini adalah pengiriman Oktober, vice Juli, jadi tentang penundaan tiga bulan," ujarnya.

Menurut USNI News, yang dikutip Kamis (28/3/2019), masalah dengan sistem propulsi terkait dengan generator turbin utama yang digerakkan oleh uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir Ford.

Awal bulan ini, Ford menerima advanced weapons elevator (AWE) atau elevator senjata canggih kedua. Lift senjata membawa amunisi dengan cepat ke dek penerbangan operator untuk dimuat ke jet tempur. Ini adalah komponen penting dalam menjamin tingkat serangan mendadak pesawat-pesawat jet tempur yang diangkut. 

USS Gerald R. Ford adalah kapal induk paling mahal dalam sejarah Angkatan Laut AS, dengan total biaya pengadaan sekitar USD13 miliar.


Credit  sindonews.com

Tekanan China Meningkat, Taiwan Beli Tank dan Jet Tempur F-16 AS

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Presiden Tsai Ing-wen mengatakan Taiwan mengajukan permintaan baru kepada Amerika Serikat (AS) berupa pembelian tank M-1 Abrams dan jet tempur F-16B. Dia mengatakan peralatan tempur itu dibutuhkan untuk mendukung pertahanan negaranya seiring dengan meningkatkan tekanan dari China.

Berbicara melalui jaringan video kepada kelompok think tank Heritage Foundation di Washington pada Rabu waktu AS, Tsai mengatakan bahwa Washington merepons positif permintaan Taipei.

Tsai menyampaikan hal itu saat singgah di Hawaii dalam rangakain tur Pasifik."Ini akan sangat meningkatkan kemampuan Angkatan Darat dan Angkatan Udara kami, memperkuat moral militer dan menunjukkan kepada dunia komitmen AS terhadap pertahanan Taiwan," katanya, seperti dikutip Reuters, Kamis (28/3/2019).

AS tidak memiliki hubungan formal dengan Taiwan, tetapi terikat oleh undang-undangnya untuk membantu menyediakan pulau itu dengan sarana dan sumber utama senjata untuk mempertahankan diri.

Pada hari Minggu, Washington mengirim kapal perang dan kapal Penjaga Pantai ke Selat Taiwan. Pengiriman kapal-kapal itu berlangsung justru pada saat para pejabat AS pergi ke Beijing untuk perundingan sengketa dagang.

Tsai mengatakan tekanan dari China telah meningkat yang meminta agar Taiwan menerima kebijakan "satu negara, dua sistem". "Ini menggarisbawahi perlunya Taiwan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan diri," ujarnya.

"Untungnya Taiwan tidak berdiri sendiri," katanya. "Komitmen Amerika Serikat terhadap Taiwan lebih kuat dari sebelumnya."

Tsai mengatakan bahwa dia merasa proses penjualan senjata AS ke Taiwan menjadi kurang dipolitisasi. "Kami dapat melakukan diskusi terbuka dengan AS mengenai peralatan yang tepat untuk pertahanan Taiwan dan AS menanggapi positif permintaan kami," paparnya.

Tur Tsai di Pasifik terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Taipei dan Beijing, yang telah meningkatkan tekanan diplomatik dan militer China untuk menegaskan kedaulatannya atas Taiwan. 

China mencurigai Tsai dan Partai Progresif Demokratik-nya yang pro-kemerdekaan mendorong kemerdekaan secara formal pulau tersebut.

Presiden Cina Xi Jinping pada bulan Januari mengatakan bahwa Beijing memiliki hak untuk menggunakan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya. Namun, pihaknya berusaha untuk mencapai "penyatuan kembali" tersebut dengan damai.



Credit  sindonews.com