CUPUMA

Kamis, 28 Februari 2019

Petahana Menang Pilpres Nigeria, Oposisi Minta Diulang

Presiden dan calon petahana pilpres Nigeria, Muhammdu Buhari. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Muhammadu Buhari kembali menang dalam pemilihan presiden Nigeria. Namun, kelompok oposisi menolak hasil itu dan meminta digelar pemilihan ulang.

Seperti dilansir CNN, Rabu (27/2), Buhari memimpin perolehan suara atas penantang utamanya, Atiku Abubakar dengan selisih 1,7 juta suara. Hasil penghitungan itu diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Nigeria (INEC), di Ibu Kota Abuja.

Buhari yang berasal dari Partai Kongres Progresif (APC) mendulang sebanyak 15.191.847 suara atau 56 persen. Sementara Abubakar mendulang 11.262.978 suara atau sekitar 41 persen.

Partai Rakyat Demokratik (PDP) yang mendukung Abubakar menolak hasil tersebut dan mendesak pemilu ulang di beberapa negara bagian. Mereka menuduh terjadi kelebihan suara dan kecurangan-kecurangan lainnya.

"Kami menuntut pembatalan serentak dan sesegera mungkin atas hasil pemilihan presiden di negara bagian Yobe, Zamfara, Nasarawa dan Borno yang dikeluarkan oleh ketua INEC dan meminta pelaksanaan pemilihan ulang di negara-negara ini," kata juru bicara PDP, Tanimu Turaki.

Setidaknya 39 orang tewas dalam kekerasan terkait pemilu Nigeria.

Sebagian besar korban tewas ada di negara bagian Rivers yang kaya minyak, di mana tujuh orang meninggal dalam bentrokan antara Angkatan Darat Nigeria dan kelompok bersenjata.

Korban tewas yang dilaporkan dalam pemilihan presiden kali ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pemilihan umum sebelumnya. International Crisis Group mengatakan sedikitnya 100 orang terbunuh dalam kekerasan yang terjadi selama dan setelah pemilu 2015 dan Human Rights Watch melaporkan 800 orang terbunuh dalam kekerasan pasca pemilu 2011.

Muhammadu menjabat sebagai presiden pada 2015, setelah mengalahkan Goodluck Jonathan yang merupakan petahana pada saat itu.

Credit cnnindonesia.com

Indonesia serukan tiga hal perkuat upaya perlindungan HAM

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi pada pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-40 di Markas PBB di Jenewa, Swiss (26/2/2019). (Kemenlu RI)

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia menyerukan tiga hal utama yang perlu mendapat perhatian dari seluruh negara dalam memperkuat upaya bersama untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia (HAM).

Seruan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-40 di Markas PBB di Jenewa, Swiss, menurut keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal pertama yang disampaikan Menlu RI adalah mendorong semua negara untuk berkontribusi memperkuat Dewan HAM PBB agar berfungsi sebagai badan utama dan terpercaya dalam membahas isu-isu HAM secara imparsial dan obyektif dengan didukung mekanisme kerja yang lebih efisien dan efektif.

"Politisasi, standar ganda, dan tebang pilih isu hanya akan menghambat negara-negara dalam menangani masalah HAM secara efektif," ujar Menlu Retno.

Kedua, Menlu RI mendorong penguatan kerja sama dan mekanisme perlindungan HAM di kawasan agar menjadi benteng pertama dalam mengatasi masalah HAM di kawasan.

Menlu Retno memberikan contoh mekanisme perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara, seperti berbagai langkah konkret Indonesia dalam membantu Myanmar mengatasi isu kemanusiaan dan mencari penyelesaian jangka panjang untuk situasi di Rakhine State.

"ASEAN dan negara-negara di kawasan menjadi yang terdepan dalam upaya memajukan HAM di kawasan Asia Tenggara," ungkap Menlu Retno.

Ketiga, Menlu RI menekankan perlunya peningkatan kerja sama yang efektif dan konstruktif antara pemerintah, insitusi HAM nasional dan masyarakat sipil. Dia menilai bahwa badan dan organisasi HAM memiliki peran penting dalam mengarusutamakan nilai dan standar hak asasi manusia dalam masyarakat.

Dalam pertemuan Sidang Dewan HAM tersebut, Menlu RI menyampaikan pernyataan Indonesia sekaligus meluncurkan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2021.

Indonesia merupakan salah satu anggota pendiri Dewan HAM PBB, dan sebelumnya telah empat kali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2006-2007, 2007-2010, 2012-2014 dan 2015-2017.

Dewan HAM memiliki 47 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum PBB dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun. Terdapat lima kandidat dari kelompok Asia Pasifik, yaitu Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Marshall Island dan Iran, yang akan memperebutkan empat kursi.

Credit antaranews.com

Rabu, 27 Februari 2019

India-Pakistan di Ambang Perang, Ini Perbandingan Kekuatan Militernya

NEW DELHI - India telah melakukan serangan udara di kamp-kamp pemberontak di Pakistan kemarin atau beberapa pekan setelah serangan bom bunuh diri mengguncang Kashmir, wilayah yang disengketakan kedua negara. Pakistan tak terima wilayahnya diserang dan siap merespons.

Serangan bom bunuh diri di Kashimir telah menewaskan 42 personil polisi paramiliter India. Serangan itu diklaim dilakukan oleh kelompok pemberontak yang berbasis di Pakistan, Jaish-e-Mohammad (JeM).

Perdana Menteri India Narendra Modi bersumpah akan memberikan tanggapan yang kuat setelah serangan terburuk terhadap pasukannya dalam beberapa dekade.

Pakistan telah meremehkan serangan udara jet-jet tempur India Selasa kemarin dengan mengatakan bahwa jet-jet India yang melanggar wilayah udara Pakistan melepaskan muatan dengan tergesa-gesa di kawasan hutan setelah melintasi Garis Kontrol (Line of Control/LoC). LoC adalah garis perbatasan de facto yang membagi Kashmir yang dikelola India dan Pakistan.

Beberapa hari sebelum jet-jet tempur India menggempur wilayah Pakistan, kedua negara sudah saling mengumbar retorika perang. Mantan pemimpin Pakistan, Pervez Musharraf bahkan menyarankan militer negaranya menyerang New Delhi dengan 50 bom nuklir. Menurutnya, jika Islamabad hanya menyerang dengan satu bom nuklir maka New Delhi bisa menamatkan riwayat Pakistan dengan 20 bom nuklir.

Kedua negara Asia Selatan ini memang dikenal sebagai dua negara bersenjata nuklir. KOnflik di Kashmir bisa membuat kedua negara berperang lagi setelah dua perang terjadi di masa lalu, yakni sejak wilayah itu merdeka dari Inggris pada 1947.

Di tengah situasi kedua negara yang di ambang perang, SINDOnews.com pada Rabu (27/2/2019) merangkum data perbandingan kekuatan militer dan senjata kedua negara.

Anggaran Militer

1. India
Pada tahun 2018, India mengalokasikan 4 triliun rupee (USD58 miliar), atau 2,1 persen dari produk domestik bruto (PDB), untuk mendukung 1,4 juta pasukan aktifnya. Data itu menurut Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS).

Menurut perkiraan dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), selama periode 1993 hingga 2006, pengeluaran militer India di bawah 12 persen dari pengeluaran pemerintah. Pada 2017, militer India menyedot 9,1 persen dari pengeluaran pemerintah.

2. Pakistan
Tahun 2018, Pakistan membelanjakan 1,26 triliun rupee Pakistan (USD11 miliar), sekitar 3,6 persen dari PDB, untuk 653.800 tentaranya. Militer Islamabad juga menerima USD100 juta bantuan militer asing pada tahun 2018.

Menurut perkiraan dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), antara 1993 dan 2006, lebih dari 20 persen pengeluaran pemerintah tahunan Pakistan dihabiskan untuk militer. Sedangkan pada 2017, militer menyedot 16,7 persen dari pengeluaran pemerintah.

Rudal dan Senjata Nuklir
Kedua negara sama-sama memiliki rudal balistik yang mampu mengirimkan hulu ledak nuklir.

1.India
India memiliki sembilan jenis rudal operasional, termasuk Agni-3 dengan jangkauan 3.000 km hingga 5.000 km. Data ini berasal dari Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) di Washington. Menurut SIPRI, India memiliki 130-140 hulu ledak nuklir.

2. Pakistan
Menurut CSIS, Program rudal Pakistan, yang dibangun dengan bantuan China, termasuk misil jarak pendek dan menengah yang dapat menjangkau bagian India. Negara ini memiliki rudal Shaheen 2 dengan jangkauan terpanjang hingga 2.000 km.

Pada 2011, Pakistan mengkonfirmasi bahwa mereka telah memperoleh kemampuan senjata nuklir taktis, di mana hulu ledak nuklir yang lebih kecil melekat pada rudal jarak pendek (50-100km) sebagai pencegah terhadap serangan konvensional berskala kecil dari India.

Penambahan senjata nuklir taktis ke gudang senjata Pakistan menurunkan ambang batas untuk penggunaan senjata nuklir, dan memberi Pakistan apa yang oleh militer disebut "pencegah spektrum penuh" terhadap pasukan konvensional India.

Senjata-senjata itu dikembangkan untuk melawan doktrin "Cold Start" India, yang membayangkan serangan dangkal ke wilayah Pakistan tanpa melanggar ambang batas nuklir sebelumnya.

Menurut SIPRI, Pakistan memiliki 140 hingga 150 hulu ledak nuklir.

Kekuatan Tentara

1. India
Menurut data IISS, India memiliki jumlah pasukan 1,2 juta personel, dan didukung oleh lebih dari 3.565 tank tempur, 3.100 kendaraan tempur infanteri, 336 kendaraan pengangkut personel lapis baja dan 9.719 artileri.

2. Pakistan
Jumlah tentara Pakistan lebih kecil dibanding India, yakni sekitar 560.000 personel. Militer Pakistan juga didukung oleh 2.496 tank tempur, 1.605 kendaraan pengangkut personel lapis baja, dan 4.472 senjata artileri, termasuk 375 howitzer.

Laporan IISS bulan ini mencatat meskipun India memiliki jumlah pasukan yang lebih besar, kemampuan pasukan konvensional India dibatasi oleh logistik yang tidak memadai, pemeliharaan dan kekurangan amunisi dan suku cadang.

Kekuatan Angkatan Udara

1. India
Dengan 127.200 personel dan 814 pesawat tempur, Angkatan Udara India secara substansial lebih besar tetapi ada kekhawatiran tentang armada jet tempurnya.

Rencana pertahanan India membutuhkan 42 skuadron pesawat jet atau sekitar 750 pesawat, untuk bertahan melawan serangan dua arag yakni dari China dan Pakistan.

Dengan jet Rusia yang lebih tua seperti MiG-21—pertama kali digunakan pada 1960-an—segera pensiun, India bisa memiliki 22 skuadron pada 2032.

2. Pakistan
Pakistan memiliki 425 pesawat tempur, termasuk jet F-7PG dan F-16 Fighting Falcon asal China. Menurut data IISS, Pakistan juga memiliki tujuh pesawat peringatan dini dan kontrol udara, atau tiga lebih banyak dari India.

"Angkatan udara (Pakistan) sedang memodernisasi inventarisnya sambil meningkatkan serangan presisi dan ISR (intelijen, pengawasan, dan pengintaian)," kata IISS dalam laporan penilaian tahun 2019, dikutip Al Jazeera.

Kekuatan Angkatan Laut

1.India
Kekuatan Angkatan Laut India terdiri dari satu kapal induk, 16 kapal selam, 14 kapal perusak, 13 kapal fregat, 106 kapal patroli dan penjaga pantai, serta 75 pesawat berkemampuan tempur. Negara ini memiliki 67.700 personel, termasuk marinir dan staf penerbangan Angkatan Laut.

2. Pakistan
Sebagai perbandingan, Pakistan yang memiliki garis pantai yang jauh lebih kecil, memiliki 9 fregat, 8 kapal selam, 17 kapal patroli dan penjaga pantai, dan 8 pesawat berkekuatan tempur.

Credit sindonews.com

Jet Tempur India Terobos Wilayah, Pakistan Siap Membalas

Juru Bicara Angkatan Bersenjata Pakistan, Mayjen Asif Ghafoor. (AFP Photo/Aamir Qureshi)

Jakarta, CB -- Pemerintah Pakistan menyatakan akan membalas serangan udara yang dilakukan India di daerah Balakot, Muzafarabad, dekat wilayah Kashmir. Menurut mereka operasi itu melanggar batas wilayah mereka.

"Sekarang saatnya India menunggu balasan kami, dan pembalasan itu akan tiba. Kini waktunya kalian menunggu dan mendapatkan kejutan dari kami," kata Juru Bicara Angkatan Bersenjata Pakistan, Mayjen Asif Ghafoor, seperti dilansir CNN, Rabu (27/2).

Ghafoor menyatakan saat ini mereka sedang merancan serangan balasan untuk India. Dia menyatakan jet-jet tempur India melewati batas Garis Kendali (LoC) di wilayah Kashmir. Kemudian, Angkatan Udara Pakistan segera mengirim pesawat tempur untuk mencegat dan menghalau jet India.

"Kami mencegat jet India di Muzafarabad. Mereka membuang muatan sembari kabur menuju Balakot," ujar Ghafoor.

Menteri Luar Negeri India, Vijay Gokhale, mengklaim serangan itu menargetkan kamp pelatihan kelompok bersenjata Jaish e Mohammad. Mereka diduga menjadi dalang serangan bom bunuh diri yang menewaskan 40 pasukan India pada 14 Februari lalu di Pulwama, Kashmir.

Menurut informasi intelijen India, kamp itu dipimpin oleh Maulana Yousuf Azhar yang merupakan ipar dari pemimpin Jaish e Mohammed, Masood Azhar.

Aksi India membuat situasi di kawasan itu yang sudah rentan konflik semakin rapuh. Jika aksi saling balas terjadi bisa-bisa mengarah kepada perang besar. Apalagi kedua negara itu mempunyai hulu ledak nuklir.

China yang bertetangga dengan kedua negara itu meminta mereka saling menahan diri. Mereka beralasan negara-negara itu sama pentingnya untuk kawasan Asia Selatan.

"Kami harap kedua belah pihak bisa menahan diri, dan bersikap untuk menjaga kestabilan kawasan dan memperbaiki hubungan, bukan sebaliknya," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang.

India dan Pakistan tercatat telah berperang sebanyak dua kali memperebutkan wilayah Kashmir, yakni pada Perang India-Pakistan pada 1947 dan pada 1999 dalam Perang Kargil. Sekitar 47 ribu orang meninggal dalam konflik itu.

Di samping itu ada juga orang-orang yang hilang. Namun, menurut lembaga pemantau hak asasi manusia diperkirakan jumlah korban bisa dua kali lipat.

Credit cnnindonesia.com

Protes Serangan Udara, Pakistan Panggil Perwakilan India

ISLAMABAD - Kementerian Luar Negeri Pakistan menuturkan, mereka telah memanggil perwakilan India di Islamabad. Langkah ini diambil untuk menyampaikan protes atas serangan udara yang dilancarkan tetangganya tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Pakistan menuturkan, Islamabad menilai serangan udara India sebagai tindakan agresi yang mengancam keamanan regional dan bersumpah untuk memberikan tanggapan yang memadai.

"Pejabat Kementerian Luar Negeri memanggil Komisaris Tinggi India dan sangat mengutuk pelanggaran India atas kedaulatan dan integritas teritorial Pakistan," ucapnya, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (27/2).

Sebelumnya Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan mengadakan rapat kabinet darurat untuk membahas serangan udara oleh militer India.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mehmood Qureshi menuduh India menyebabkan situasi di kawasan perbatasan memburuk, dengan melakukan serangan udara tersebut.

Serangan udara jet-jet tempur India sendiri dilakukan setelah serangan bom bunuh diri pada 14 Februari lalu di wilayah Kashmir yang disengketakan kedua negara. Serangan yang menewaskan 40 polisi paramiliter India itu diklaim dilakukan oleh kelompok militan yang bermarkas di Pakistan.
New Delhi menyalahkan Islamabad atas serangan yang merugikan India itu. Namun, Pakistan menyangkal memiliki peran dalam serangan tersebut.

Credit sindonews.com

Pakistan: Pesawat india "lepaskan hulu ledak" di Kashmir

Seorang aktivis sayap kanan oposisi utama India partai Kongres meneriakkan slogan saat berunjuk rasa terhadap serangan ke sebuah bus yang menewaskan 40 personel Central Reserve Police Force (CRPF) di selatan Kashmir pada hari Kamis, di New Delhi, India, Jumat (15/2/2019). (REUTERS/ANUSHREE FADNAVIS)

Islamabad (CB) - Militer Pakistan pada Selasa mengatakan pesawat militer India memasuki wilayahnya di daerah sengketa Kashmir dan "melepaskan sebuah hulu ledak" setelah Pakistan menerbangkan pesawat-pesawat jetnya.

Tidak ada korban ataupun kerusakan yang ditimbulkan.

Konfrontasi terjadi setelah ketegangan meningkat antara kedua negara pesaing bersenjata nuklir itu sejak pengeboman bunuh diri di Kashmir yang menewaskan 40 polisi paramiliter India. Serangan tersebut diklaim kelompok militan yang bermarkas di Pakistan. India menyalahkan Islamabad, yang membantah terlibat dalam serangan, demikian Reuters melaporkan.

"Pesawat India menerobos dari sektor Muzafarabad," cuit juru bicara militer Pakistan Mayor Jenderal Asif Ghafoor di akun Twitter Selasa pagi, mengacu pada wilayah di bagian Kashmir yang dikendalikan Pakistan.

Ghafoor mengatakan "menghadapi respons dengan tepat waktu dan efektif dari Pasukan Udara Pakistan," pesawat India dengan tergesa-gesa buru "menjatuhkan hulu ledak" saat melarikan diri. Hulu ledak itu jatuh di dekat Balakot. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan."

Balakot merupakan sebuah kota di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, yang berada 50 kilometer dari Line of Control (LoC). LoC merupakan perbatasan de fakto antara India dan Pakistan, yang telah berperang tiga kali sejak merdeka dari pemerintahan kolonial Inggris pada 1947.

Menurut Kementerian Pertahanan India, tidak ada informasi tentang klaim Pakistan.

Penembakan di Garis Kontrol Kashmir (LoC) kerap terjadi selama beberapa tahun terakhir sementara hubungan antara kedua negara tetangga tersebut memanas. Namun, pelanggaran udara jarang terjadi.

Pada 2016, menyusul serangan besar lainnya terhadap pasukan keamanan India di Kashmir, New Delhi mengatakan pasukannya melintasi LoC dan melakukan "serangan pembedahan" terhadap kamp terduga militan di seberang perbatasan di Kashmir Pakistan. Islamabad membantah telah terjadi sesuatu yang serius.

Credit antaranews.com

Menteri India: Tindakan militer diambil untuk melindungi negara

Anggota Pasukan Polisi Reserse Pusat (CRPF) menembakkan gas airmata saat aksi protes oleh demonstran Kashmir setelah Badan Investigasi Nasional India (NIA) melakukan penyerbuan ke kediaman Yasin Malik, Ketua partai separatis Front Pembebasan Jammu Kashmir (JKLF), di Srinagar, India, Selasa (26/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Danish Ismail/djo

New Delhi (CB) - Militer India harus mengambil langkah untuk melindungi negara, kata menteri pemerintah setelah pesawat tempur India menyerbu kamp yang diduga milik kelompok militan di Pakistan.

Menteri Pengembangan Sumber Daya Manusia Prakash Javadekar mengatakan bahwa Perdana Menteri Narendra Modi memberi kebebasan kepada militer untuk menanggapi serangan terhadap konvoi polisi paramiliter India di wilayah sengketa Kashmir pada 14 Februari.

Akibat insiden tersebut, hubungan antara India dan Pakistan memanas, demikian Reuters melaporkan.

Pakistan meremehkan insiden pada Selasa, lantaran tidak menimbulkan adanya korban jiwa. Pihaknya mengatakan sejumlah pesawat tempur India "melepaskan hulu ledak" secara tergesa-gesa di wilayah hutan setelah menyeberangi Garis Kontrol (LoC) Kashmir, yang menjadi perbatasan `de facto` antara kedua negara.

"Ini merupakan langkah yang diperlukan untuk melindungi negara dan Perdana Menteri Narendra Modi memberikan kebebasan kepada pasukan bersenjata. Segenap rakyat India mendukung pasukan bersenjata," kata Javadekar.

Credit antaranews.com

Soal Hizbullah, Lebanon: Perlawanan Bukan Terorisme

BEIRUT - Menteri Luar Negeri Lebanon, Gebran Bassil angkat bicara mengenai keputusan Inggris melarang sayap politik Hizbullah dan memasukannya dalam daftar hitam terorisme. Bassil menyebut, gerakan perlawanan tidak sama dengan terorisme.

"Jika seluruh dunia berdiri dan mengatakan perlawanan itu terorisme, ini tidak menjadikannya terorisme, sejauh menyangkut orang Lebanon," kata Bassil dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (26/2).

Dia kemudian mengatakan, dia tidak berpandangan bahwa keputusan Inggris itu akan mempengaruhi hubungan antara Beirut dan London, meskipun Hizbullah memiliki peran dalam pemerintahan Lebanon.

"Langkah Inggris tidak akan memiliki konsekuensi negatif langsung pada Lebanon, karena kita sudah terbiasa dengan situasi ini dengan negara lain," ungkapnya.

Sebelumnya diwartakan, Menteri Dalam Negeri Inggris, Sajid Javid mengatakan, keputusan ini diambil karena sulit membedakan mana sayap politik dan militer Hizbullah, yang menurutnya berkontribusi pada tidak stabilnya situasi di Timur Tengah.

Namun, keputusan Javid belum sepenuhnya resmi, karena masih membutuhkan persetujuan dari Parlemen Inggris untuk dapat disahkan.

Saat ini, Inggris dan Uni Eropa (UE) hanya mengklasifikasikan sayap militer Hizbullah sebagai entitas teroris. Hal ini memungkinkan anggota politik Hizbullah untuk beroperasi di negara itu, muncul pada rapat umum tahunan al-Quds di London yang penuh dengan bendera organisasi, yang mempromosikan penghancuran negara Yahudi.

Credit sindonews.com

Jet Siluman F-35 AS Bombardir ISIS di Suriah dan Irak 50 Hari Lebih

WASHINGTON - Jet tempur siluman F-35B Amerika Serikat (AS) ternyata telah digunakan untuk membombardir basis kelompok Islamic State atau ISIS di Suriah dan Irak selama lebih dari 50 hari. Selama ini publik hanya mengetahui bahwa jet tempur mahal itu baru digunakan untuk misi tempur di Afghanistan pada bulan September tahun lalu.

Kontraktor militer dan pertahanan AS memuji misi tempur F-35B di Afghanistan. Sedangkan, misi tempur di Irak dan Suriah baru diungkap militer Washington baru-baru ini.

"Mereka aktif dan melakukannya dengan sangat baik," kata Kolonel Chandler Nelms dari Unit Ekspedisi Marinir ke-13 dalam sebuah wawancara untuk Military.com, hari Senin yang dikutip Sputnik, Rabu (27/2/2019).

Menurut sang kolonel, Skuadron Serangan Marinir Tempur 211 melakukan 1.200 jam terbang dalam misi tempur untuk menggempur ISIS atau Daesh. Nelms mengatakan jumlah pertemuan antara pesawat F-35 AS dan Angkatan Udara Rusia digambarkan oleh pihak AS minim.

Pasukan Rusia sampai saat ini masih berada di Suriah atas permintaan Presiden Suriah Bashar al-Assad. "Kami sadar mereka mengudara," kata seorang komandan pesawat tempur Rusia, yang berbicara dalam kondisi anonim. "Ada beberapa deconfliction yang sudah mapan antara pasukan Rusia dan AS. Itu semua ditaati, tetapi kami sadar."

Misi tempur pertama F-35 terjadi pada bulan September, yakni ketika jet tempur generasi kelima AS itu melakukan serangan terhadap Taliban di Afghanistan.

Dengan teknologi siluman, pesawat F-35 produksi Lockheed Martin lebih sulit untuk dideteksi radar. Komandan tertinggi AS, yakni Presiden Donald Trump dalam pidato November 2017 pernah menyebutnya pesawat tempur yang tak terlihat.

"Dengan Angkatan Udara, kami memesan banyak pesawat, khususnya jet tempur F-35, yang hampir, Anda tahu, seperti sebuah jet tempur yang tak terlihat. Saya bertanya kepada orang-orang Angkatan Udara seberapa bagus pesawat ini, dan mereka berkata, 'Ya, Tuan, Anda tidak bisa melihatnya'. Saya berkata ya tetapi dalam pertempuran, Anda tahu bertempur, seperti saya menonton di film, pertempuran, mereka bertarung, seberapa bagus itu? 'Yah itu menang setiap kali, karena musuh tidak bisa melihatnya, bahkan jika itu tepat di sebelahnya, ia tidak bisa melihatnya'. Saya mengatakan itu membantu; itu hal yang baik," papar Trump.

Credit sindonews.com

Pasukan Israel Tahan Ulama Senior di Masjid Al-Aqsha

Tentara Israel yang sedang berjaga (ilustrasi)

Foto: Anadolu agency

Pasukan Israel juga menahan puluhan warga Palestina.

CB, AL QUDS -- Pasukan Israel pada Rabu menahan Direktur Urusan Khutbah dan Bimbingan di Masjid Al-Aqsha Sheikh Ra'ed Dana dari depan rumahnya di Al-Quds (Jerusalem), yang diduduki. Dua hari sebelumnya, penguasa Yahudi menyerahkan pemberitahuan kepada Dana bahwa ia dilarang memasuki Al-Quds selama enam bulan berturut-turut.

Pasukan Israel juga mengobrak-abrik sejumlah rumah, menyita uang kontan, dan menahan 21 orang Palestina dalam penyerbuan pada malam hari di seluruh Tepi Barat Sungai Jordan, kata Masyarakat Tahanan Palestina (PPS) di dalam satu siaran pers. Pasukan Israel, katanya, menahan tujuh orang Palestina dari Kabupaten Nablus di bagian utara Tepi Barat.

Kantor Berita WAFA mengetahui dari beberapa sumber keamanan bahwa kendaraan militer Israel menyerbu kota kecil Asira Ash-Shamaliya, di sebelah utara Kota Nablus, tempat tentara Yahudi menahan lima orang Palestina. Sumber keamanan tersebut menambahkan tentara Yahudi juga melancarkan dua penyerbuan terpisah lagi ke dalam Desa Tell dan Sarra, sebelah barat-daya Nablus, serta menahan dua orang Palestina, termasuk seorang mantan tahanan.

Di tempat lain di bagian utara Tepi Barat, PPS menambahkan, lima orang Palestina ditahan dari Kabupaten Toubas. Direktur PPS di Tubas Mahmoud Sawafta mengatakan kepada WAFA bahwa tentara Israel menciduk empat orang Palestina, termasuk seorang ayah bersama dua putranya, di Kota Toubas, dan orang kelima ditahan darikota kecil Tammoun, sebelah timur-laut Toubas.

Di bagian selatan Tepi Barat, kata PPS, lima orang Palestina ditahan dalam beberapa serangan di seluruh Kabupaten Bethlehem. Beberapa sumber keamanan mengatakan kepada WAFA, satu orang Palestina ditahan dari kota kecil Beit Fajjar, sebelah selatan Kota Bethlehem, dua orang lagi dari Kota Al-Khader --yang berdekatan, dan satu dari Permukiman Al-Manawra di Kota Bethlehem.

Di kota kecil Al-Eizariya, sebelah timur Al-Quds, tentara Israel menahan empat orang Palestina, termasuk putra seorang tahanan dan seorang anak yang berusia 14 tahun.

Sementara itu, mahkamah militer Israel di Ofer, dekat Ramallah, menyetujui perintah penahanan administratif terhadap 13 orang Palestina. Pengadilan menyetujui perintah penahanan yang tanpa persidangan itu terhadap sembilan orang Palestina selama enam bulan dan empat lagi selama empat bulan.

Credit republika.co.id

Dilindungi Tentara, Menteri Israel 'Serbu' Komplek Al-Aqsa

YERUSALEM - Menteri Pertanian Israel, Uri Ariel dan sejumlah pemukim Yahudi memaksa masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Mereka memasuki komplek al-Aqsa dengan perlindungan tentara Israel.

"Mereka menyerbu kompleks al-Aqsa dan mengunjungi daerah itu di bawah perlindungan pasukan Israel," kata juru bicara Otoritas Endowmen Keagamaan yang dikelola oleh Yordania di Yerusalem, Firas al-Dibs, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (26/2).

Langkah Ariel ini dilakukan di tengah ketegangan di Yerusalem setelah serangkaian protes oleh warga Palestina dan penangkapan selanjutnya terhadap puluhan aktivis Palestina oleh pasukan Israel.

Pekan lalu, polisi Israel menutup Al-Rahma, salah satu gerbang untuk memasuki komplek al-Aqsa, mencegah para jamaah Palestina memasuki situs tersebut dan memicu demonstrasi kemarahan.

Bagi umat Islam, al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga di dunia. Orang-orang Yahudi, pada bagian mereka, menyebut daerah itu sebagai "Temple Mount", mengklaim bahwa itu adalah situs dua kuil Yahudi di zaman kuno.

Israel sendiri menduduki Yerusalem Timur, tempat al-Aqsa berada, selama Perang Arab-Israel pada 1967. Israel kemudian menganeksasi seluruh kota pada tahun 1980 dalam suatu langkah yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.

Credit sindonews.com

Syekh Muath: Jangan Tinggalkan Palestina

Palestina

Foto: AP

Palestina butuhkan bantuan masyarakat Indonesia.

CB, JAKARTA -- Syekh Muath, salah seorang ulama dari Palestina berkesempatan mengunjungi Lombok, Nusa Tenggara Bara (NTB). Syekh pun memberikan gambaran tentang kondisi Palestina.

"Syekh Muath datang ke Lombok untuk memberikan info terkini tentang Palestina, sekaligus menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Indonesia, khususnya Lombok yang terus memberi perhatian terhadao perjuangan rakyat Palestina untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah," kata Partnership ACT NTB, Juaini Pratama.

Lokasi pertama yang dikunjungi ulama dari Palestina tersebut adalah masjid Subulus Salam, Pancor di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, pada Senin (25/2).
Dalam kesempatan itu, Syekh Muath menceritakan kepada para jamaah tentang kondisi Palestina saat ini.

Ia menggambarkan krisis terkini akibat konflik berkepanjangan di Negeri Syam.
"Hanya tiga persen air yang dapat dikonsumsi. Listrik hanya mengalir selama dua jam dalam sehari, serta pembatasan ibadah di Yerusalem," tutur Muath.

Gambaran krisis di Palestina tersebut dinarasikan melalui video perjuangan rakyat Palestina. Tampak jemaah memperhatikan dan tak sedikit yang berkaca-kaca.

Selain itu, Muath juga mengajak seluruh jamaah, khususnya masyarakat Indonesia untuk tidak meninggalkan Palestina, karena tanah Syam membutuhkan uluran tangan masyarakat Indonesia.

"Jangan tinggalkan kami (Palestina), dukung kami juga untuk terus mempertahankan Al-Quds," kata Muath, yang kini menempuh studi program doktoral (S3) di Turki.

Dalam beberapa pekan ke depan, ACT juga akan menggelar "road show" serupa di beberapa daerah. Acara tersebut merupakan program Indonesia Selamatkan Palestina.
Selain itu, ACT juga akan memberangkatkan "Kapal Kemanusiaan Palestina" pada beberapa bulan ke depan.

Krisis kemanusiaan yang semakin parah di Palestina berdampak besar pada masyarakat. Tak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak menjadi korban. Untuk itu, melalui berbagai program ACT mendukung masyarakat Indonesia pada khususnya untuk berperan aktif menyelamatkan Palestina.

Credit republika.co.id

Rakyat Palestina dilarang tanami lahan mereka di selatan Nablus

Seorang pengunjuk rasa Palestina beristirahat saat bentrok dengan pasukan Israel dalam sebuah protes di dekat perumahan Yahudi Qadomem, dekat Nablus di Tepi Barat, Jumat (8/2/2019). (REUTERS/Mohamad Torokman)

Nablus, Palestina (CB) - Pasukan Israel pada Selasa melarang rakyat Palestina menanami lahan mereka di Desa Jaloud, di sebelah selatan Nablus, di bagian utara Tepi Barat Sungai Jordan, kata seorang pejabat lokal.

Ghassan Daghlas, pejabat yang memantau kegiatan permukiman di bagian utara Tepi Barat, mengatakan tentara Israel melarang para petani di Desa Jaloud mengolah tanah mereka sendiri, yang berada di dalam Area B --yang berada di bawah wewenang Pemerintah Otonomi Palestina tapi di bawah pengamanan militer Israel dan berdampingan dengan permukiman terdepan Yahudi, Ahiya.

Ia menambahkan tentara Israel telah berulangkali tak memberi akses buat petani Desa Jaloud ke lahan pertanian mereka, yang berjumlah 10 dunum. (1 dunum = 1.000 meter persegi).

Pemukim Yahudi dan pasukan keamanan Israel dari permukiman Yahudi terdepan, Yesh Kodesh dan Ahiya, selain permukiman Adi Ad, telah berulangkali menyerang rakyat Palestina dari desa yang berdekatan, termasuk Jaloud, dan mengincar lahan pertanian mereka.

Banyak serangan dimaksudkan untuk membuat sulit kehidupan warga desa Palestina guna memaksa mereka pergi dan memungkinkan pemukim Yahudi memperluas permukiman mereka.

Antara 500.000 dan 600.000 orang Israel tinggal di berbagai permukiman khusus buat orang Yahudi di seluruh Al-Quds (Jerusalem) Timur, yang diduduki, dan Tepi Barat dalam pelanggaran terhadap hukum internasional.

Credit antaranews.com

Kanada minta negara lain perluas sanksi terhadap Venezuela

Presiden Venezuela Nicolas Maduro berbicara kepada para pendukungnya dalam unjuk rasa untuk mendukung pemerintahan di Karakas, Venezuela, 23 Februari 2019. REUTERS/Manaure Quintero

Ottawa (CB) - Kanada bersama mitra-mitranya sedang membahas sanksi tambahan terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang mendapat tekanan agar mundur dari jabatannya, kata Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland, Senin (25/2).

"Kami telah menempatkan banyak pemimpin senior di rezim Maduro ke daftar sanksi kami. Kami dan mitra kini sedang membahas daftar sanksi yang dapat diperluas agar memberikan efek jera," kata dia kepada para wartawan.

Freelend, yang berbicara melalui telekonferensi setelah pertemuan blok Kelompok Lima di Bogota untuk membahas krisis Venezuela, tidak memberikan informasi secara rinci.

Amerika Serikat membidik pemerintah Venezuela dengan sanksi baru dan meminta negara-negara sekutu untuk membekukan aset perusahaan minyak milik negara Venezuela PDVSA. Langkah itu diambil setelah kekerasan mematikan menghadang bantuan kemanusiaan masuk ke Venezuela selama akhir pekan.

"Sayangnya, ada sinyal yang meresahkan bahwa rezim tidak sah Maduro menjadi semakin putus asa dan masih bersikukuh. Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan kekuasan yang mematikan terhadap rakyatnya sendiri," kata Freeland. Ia menegaskan bahwa Kelompok Lima tidak mendukung penggunaan tindakan militer untuk mengakhiri krisis Venezuela.

Ditanya apa yang dapat dicapai oleh Kelompok Lima, mengingat Maduro bersikeras akan terus berkuasa, Freeland mengatakan sedang meningkatkan jumlah negara yang mendukung pengakuan pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, sebagai presiden sementara.

Credit antaranews.com

Maduro Sebut AS 'Mengarang' Krisis Venezuela Demi Picu Perang

Presiden Nicolas Maduro menuduh pemerintah Amerika Serikat mengarang isu krisis di Venezuela untuk memicu perang di Amerika Selatan. (Reuters/Eduardo Munoz)

Jakarta, CB -- Presiden Nicolas Maduro menuduh pemerintah Amerika Serikat mengarang isu krisis di Venezuela untuk memicu perang di Amerika Selatan.

"Mereka berusaha mengarang krisis untuk membenarkan eskalasi politik dan intervensi militer di Venezuela untuk membawa perang ke Amerika Selatan," ujar Maduro sebagaimana dikutip AFP.

Maduro mengatakan bahwa AS hanya menginginkan minyak dari Venezuela dan rela berperang demi mendapatkannya.

"Pemerintah ekstremis Ku Klux Klan yang disutradarai Donald Trump menginginkan perang atas minyak, dan lebih dari sekadar minyak," kata Maduro, menggambarkan Venezuela sebagai "negara yang pasifis dan rendah hati."

Selama ini, Venezuela memang dilaporkan mengalami krisis akibat hiperinflasi hingga membuat warganya kesulitan mendapatkan kebutuhan sehari-hari.

Di tengah isu krisis ini, AS menyatakan dukungan kepada Juan Guaido, pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela ketika demonstrasi besar-besaran anti-Maduro meluas pada Januari lalu.

AS pun mengundang Guaido untuk menghadiri pertemuan Grup Lima yang berisi negara-negara Amerika Latin dan Kanada. Dalam pertemuan di Bogota itu, Wakil Presiden AS, Mike Pence mengumumkan bantuan sebesar US$56 juta atau setara dengan Rp783,7 untuk Venezuela.

Guaido sendiri dicekal tak lama setelah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim. Ketika ditanya apakah dia akan mengizinkan Guaido kembali ke Venezuela, Maduro menjawab, "Dia harus menghormati hukum."

"[Guaido] bisa pergi dan kembali dan harus menghadapi hukum karena hukum melarangnya untuk meninggalkan negara ini."

Maduro pun mengecam pertemuan di Bogota yang disebutnya sebagai "politik untuk membentuk pemerintahan paralel di Venezuela." Namun Maduro mengaku siap berpartisipasi dalam "dialog langsung" dengan pemerintahan Trump.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Tuding AS Siapkan Operasi Militer di Venezuela

MOSKOW - Rusia menuduh Amerika Serikat (AS) mengerahkan pasukan di Puerto Riko dan Kolombia dalam persiapan untuk intervensi militer di Venezuela guna menggulingkan Nicolas Maduro dari kursi presiden.

"AS sedang mempersiapkan invasi militer terhadap negara merdeka," kata Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Nikolai Patrushev dalam sebuah wawancara dengan media Rusia, Argumenty i Fakty.

"Pemindahan pasukan operasi khusus Amerika ke Puerto Riko, pendaratan pasukan AS di Kolombia dan fakta-fakta lain menunjukkan Pentagon memperkuat pasukannya di wilayah itu untuk menggunakannya dalam operasi untuk melengserkan Maduro dari kekuasaan," ucap Patrushev, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (26/2).

Patrushev kemudian mengatakan bahwa Washington telah meminta Moskow untuk berkonsultasi tentang Venezuela dan bahwa Rusia telah setuju. "Tetapi, para pejabat AS telah berulang kali menunda mereka dengan dalih palsu," ungkapnya.

Sementara itu, sebelumnya Presiden Bolivia, Evo Morales memperingatkan bahwa ada ancaman terhadap nyawa Maduro. Dia menuturkan, bahwa AS akan bertanggung jawab atas kemungkinan pembunuhan Maduro.

Menurut pemimpin Bolivia, satu-satunya tujuan AS adalah merebut sumber daya alam Venezuela. AS, lanjut Morales, bisa melakukan apapun untuk mencapai tujuanya, termasuk melenyapkan Maduro.

"Apa yang Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo katakan sekarang setelah kegagalan (AS dan sekutunya)? Dia mengatakan bahwa hari-hari Maduro telah dinomori. Semalam, seorang senator AS mengatakan bahwa Maduro harus dibunuh. Jika terjadi sesuatu dengan Maduro, AS, Pompeo dan senator ini Rubio akan bertanggung jawab untuk itu," ucap Morales.

Credit sindonews.com

Brazil Tolak Jadi Basis AS untuk Serang Venezuela

BRASILIA - Wakil Presiden Brazil, Hamilton Mourao mengatakan, negaranya tidak akan mengizinkan Amerika Serikat (AS) melakukan intervensi militer di Venezuela dari wilayah Brazil.

Berbicara saat pertemuan Kelompok Lima di Bogota, Kolombia untuk membahas situasi di Venezuela, Mourao menuturkan bahwa pihaknya menentang intervensi militer apa pun oleh AS di Venezuela.

Mourao, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (26/2), mengatakan negaranya bekerja untuk memastikan bahwa krisis di Venezuela tidak berubah menjadi konflik bersenjata di wilayah tersebut.

Terkait pertemuan Kelompok Lima di Bogota, dalam pernyataan bersama, mereka meminta Mahkamah Pidana Internasional untuk mempertimbangkan penolakan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kelompok itu mengecam Maduro karena merampas makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar orang. "Negara-negara yang masih bekerja sama dengan Venezuela akan dipanggil untuk membantu menyelesaikan krisis politik di negara itu," bunyi pernyataan Kelompok Lima.

Menekankan bahwa Juan Guaido akan didukung secara permanen, kelompok itu menyerukan kepada pengadilan dan Angkatan Bersenjata Venezuela untuk mengakui Guaido.

"Transisi menuju demokrasi harus dilakukan secara damai oleh Venezuela dalam kerangka konstitusi dan hukum internasional, didukung oleh langkah-langkah politik dan diplomatik, tanpa menggunakan kekuatan," tukasnya.

Credit sindonews.com

Utusan Oposisi Venezuela Temui Trump

Warga Venezuela memasuki Kolombia dengan menyeberangi jembatan internasional Simon Bolivar dari San Antonio del Tachira, Venezuela, Kamis (21/2). Rakyat Venezuela mengalami kelangkaan makanan dan obat-obatan.

Foto: AP Photo/Rodrigo Abd

Vecchio meminta presiden AS meningkatkan tekanan kepada Maduro.

CB, JAKARTA -- Utusan pihak oposisi Venezuela untuk Amerika Serikat (AS), Carlos Vecchio mengatakan dirinya telah bertemu dengan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini dan memintanya untuk meningkatkan tekanan pada Presiden sosialis Venezuela, Nicolas Maduro.

Vecchio berkicau melalui akun twitternya, mengatakan bahwa ia bertemu dengan Trump ketika presiden AS itu berpidato di Florida. Trump, pada pidatonya Senin (18/2) memperingatkan memperingatkan anggota militer Venezuela yang tetap loyal kepada Maduro bahwa mereka telah mempertaruhkan masa depan dan kehidupan mereka dan mendesak mereka untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan ke negara itu.

Amerika Serikat adalah salah satu negara pertama yang mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela setelah ia bersumpah sebagai presiden bulan lalu, dengan alasan pemilihan kembali Maduro pada Mei 2018 adalah bohong.

Pernyataan dari utusan oposisi itu datang sehari setelah AS menargetkan pemerintah Venezuela dengan sanksi baru dan meminta sekutu untuk membekukan aset perusahaan minyak milik negara PDVSA setelah kekerasan mematikan memblokir bantuan kemanusiaan dari negara itu pada akhir pekan.

Sementara itu, Maduro membantah negaranya yang kaya minyak membutuhkan bantuan kemanusiaan dan menuduh Guaido sebagai boneka kudeta bagi Trump.

Credit republika.co.id

Jadi Mata-mata Iran, Eks Menteri Israel Divonis 11 Tahun Bui

Ilustrasi pengadilan. (Pixabay/Succo)

Jakarta, CB -- Pengadilan di Yerusalem, Israel, pada Selasa (26/2) menjatuhkan vonis 11 tahun penjara kepada mantan Menteri Energi dan Infrastruktur, Gonen Segev. Dia terbukti menjadi mata-mata untuk Iran, salah satu musuh utama negaranya.

Menteri yang menjabat pada 1995-1996 itu divonis meski telah mengajukan pembelaan dan banding dalam kasus ini.

Kepada wartawan di Yerusalem, jaksa penuntut, Geula Cohen, mengatakan hakim telah menerima pembelaan Segev tapi tetap menjatuhkan vonis tersebut.

Segev terbukti melakukan aksi mata-mata terhadap negara dan memberikan informasi rahasia kepada musuh, dalam hal ini Iran.

Sergev dituduh memberikan Iran informasi soal pasar energi dan situs-situs keamanan di Israel. Dia diekstradisi dari Guinea Khatulistiwa dan ditahan sejak Mei 2018 lalu di Israel.

Segev menjabat sebagai menteri di era Perdana Menteri Yitzhak Rabin yang mendukung Perjanjian Oslo II dengan Palestina.

Sebelum dijatuhi vonis, Segev telah menjalani hukuman penjara dalam perkara lain.

Kasus Segev bermula ketika pada 2004 lalu dia dituduh menyelundupkan 30 ribu pil ekstasi ke Israel dari Belanda menggunakan paspor diplomatik dengan tanggal masa berlaku yang dipalsukan.

Selain itu, dikutip AFP, Segev juga dihukum karena percobaan penipuan kartu kredit.

Credit cnnindonesia.com

Presiden Iran Menolak Pengunduran Diri Menteri Luar Negeri

Presiden Iran, Hassan Rouhani. (REUTERS/Alessandro Bianchi)

Jakarta, CB -- Presiden Iran, Hassan Rouhani, menolak pengunduran diri Mohammad Javad Zarif dari posisi Menteri Luar Negeri. Namun, Juru Bicara Kepresidenan, Bahram Qasemi, tidak memaparkan alasan penolakan itu.

"Kantor kepresidenan menyatakan pengunduran diri itu tidak diterima," kata Bahram, seperti dilansir CNN, Rabu (27/2).

Zarif mengundurkan diri secara tiba-tiba melalui Instagram pada Senin (25/2). Dalam wawancara dengan kantor berita ISNA, dia berharap sikap itu bisa mengembalikan posisi lembaga yang dipimpinnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban secara menyeluruh.

Pengumuman Zarif tersebut muncul beberapa jam setelah Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, mengunjungi Teheran. Sejumlah petinggi parlemen Iran segera mendesak Rouhani untuk tidak menerima pengunduran diri Zarif.

Zarif telah menjabat sebagai menteri luar negeri sejak Agustus 2013. Dia adalah salah satu tokoh kunci dalam perjanjian nuklir dengan Amerika Serikat pada 2015 lalu, yang dibatalkan sepihak oleh Presiden Donald Trump pada tahun lalu.

Zarif pergi ke AS sejak 1977 untuk belajar. Dia kuliah di Universitas Negeri San Francisco dan lulus empat tahun kemudian. Lantas dia melanjutkan studi untuk meraih gelar master dan doktor dalam ilmu hubungan internasional di Universitas Denver pada 1984 dan 1988.

Kedua anak Zarif lahir di AS. Dia juga dikenal dekat dengan kalangan diplomat dan negara Barat, serta fasih berbahasa Inggris.

Menurut informasi yang dihimpun, pengunduran diri Zarif adalah karena perselisihan di tubuh pemerintah Iran antara kelompok moderat yang dipimpin Rouhani, dan kelompok garis keras yang diwakili oleh Garda Revolusi dan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei.

Kaum ultra-konservatif menyalahkan Zarif karena dianggap menegosiasikan kesepakatan yang buruk. Mereka menganggap perjanjian nuklir itu tak membawa keuntungan bagi Iran secara singifikan.

Zarif sempat mengakui bahwa tantangan paling besar selama menegosiasikan perjanjian nuklir tersebut adalah tekanan dari dalam negeri.

Rouhani sempat mencoba membujuk Zarif dalam pidatonya saat menyambut Assad. Namun, belum ada reaksi dari Zarif.

Credit cnnindonesia.com