Selasa, 14 November 2017

Peluang Perang Dunia III Sudah 51 Persen, Terjadi di Musim Panas

CB, Jakarta - Perang Dunia III yang dipicu permusuhan Korea Utara dengan Amerika Serikat diperkirakan pecah sebelum memasuki musim panas tahun depan. Peluang pecahnya perang itu sudah mencapai 51 persen.
Pernyataan ini dikeluarkan oleh pensiunan jenderal bintang empat Amerika Serikat Richard Engel saat diwawancarai MSNBC dan kemudian dikutip EXpress.co.uk, 11 November 2017.

Tiga pesawat F/A-18E Super Hornets terbang di atas kapal induk USS Ronald Reagan (CVN 76), USS Theodore Roosevelt (CVN 71), USS Nimitz (CVN 68) bersama dengan kapal-kapal dari Angkatan Laut Korea Selatan di Pasifik Barat, 12 November 2017. Courtesy Aaron B. Hicks/U.S. Navy/Handout via REUTERS
"Peluang perang yang melibatkan Korea Utara pecah 51 persen sebelum musim panas. Kita sedang membahas tentang kemungkinan perang nuklir di sepanjang hidup kita, atau sedikitnya perang konvensional yang akan meluas di seluruh Asia," kata Engel.

Seorang pensiunan jenderal bintang empat lainnya, Barry McCaffrey menambahkan bahwa potensi pecah perang musim panas mendatang akan menimbulkan dampak jutaan orang mengungsi, ratusan ribu orang tewas terbunuh dan terluka.
B
Menurutnya, ada beberapa opsi militer untuk menghadapi Korea Utara termasuk konsekwensi yang akan diterima Amerika Serikat.
"Ada beberapa opsi militer, namun itu semua buruk. Jika kita dulu melakukan dengan masif, serangan konvensional udara dan laut, dengan cara kapasitas nuklir kita, kita akan meraih 95 persen dalam waktu 72 jam pertama," ujar McCaffrey.
Namun, ujarnya, dia tidak yakin Amerika akan menggapai itu semua mengingat perang dalam intensitas tinggi di Semenanjung Korea.
"Konsekwensi kita yang menyerang Korea Utara pertama kali, sangat mengerikan," ujarnya.

Korea Utara telah beberapa kali mengancam menembakkan rudal balistik antarbenuanya (ICBM) ke wilayah Amerika Serikat. Korea Utara memusuhi negara itu karena dianggap berkeinginan menginvasi Korea Utara dan menjatuhkan kekuasaan Kim Jong Un. Permusuhan kedua negara sudah beberapa kali memunculkan kekhawatiran pecahnya Perang Dunia III.

Credit TEMPO.CO

Korea Utara Murka terhadap Australia, Ancam Timbulkan Bencana

CB, Jakarta - Korea Utara mengeluarkan ancaman terbaru kepada Australia setelah negara itu bergabung dengan Amerika Serikat dan sekutunya memusuhi Kim Jong Un, dengan menyatakan akan terjadi bencana bagi negara Kangguru itu.
Pyongyang pada Sabtu, 14 Oktober 2017 mengecam kebijakan Australia sebagai tindakan berbahaya.

"Akhir-akhir ini, Australia menunjukkan langkah-langkah berbahaya dengan bergabung melakukan provokasi politik dan militer dengan Amerika Serikat yang menghina Korea Utara sementara provokasi ini memperburuk situasi Semenanjung Korea yang terus berlanjut," demikian pernyataan Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA).

Korea Utara juga mengecam langkah Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dan Menteri Pertahanan Marise Payne yang mengunjungi zona demiliterisasi pada Kamis, sehari sebelum mengadakan dua pertemuan dengan rekan-rekan Korea Selatan mereka di Seoul.
"Menteri luar negeri Australia secara pribadi menyatakan dukungannya untuk Amerika dan mempertimbangkan semua opsi termasuk penggunaan kekuatan bersenjata terhadap Korea Utara, dan muncul di Panmunjom ... bersama dengan menteri pertahanan Australia untuk mengecam Pyongyang selama kunjungannya ke Korea Selatan," ujar KCNA.

Selama kunjungan tersebut, keduanya menekankan perlunya "tekanan diplomatik maksimum" untuk mengendalikan ambisi nuklir Korea Utara.
Setelah pertemuan di Seoul, keduanya juga mengeluarkan pernyataan bersama yang menentukan semua tindakan yang diperlukan untuk Korea Utara guna memenuhi kewajiban internasionalnya dan meminta Pyongyang untuk menahan diri dari perilaku provokatif dan meniadakan semua senjata nuklir dan programnya.
KCNA mengatakan bahwa ada beberapa laporan media bahwa Australia sedang mempersiapkan perang di Semenanjung Korea dengan alasan latihan militer bersama dengan Amerika.

"Jika Australia terus mengikuti Amerika Serikat dalam memberlakukan tekanan militer, ekonomi dan diplomatik terhadap Korea Utara meskipun kami berulang kali memperingatkan, mereka tidak akan dapat menghindari bencana," tegas laporan tersebut, seperti yang dilansir Yonhap pada 15 Oktober 2017.

Credit TEMPO.CO

Sebut Penjahat, PM Australia Ajak Pemimpin Dunia Menindak Korut

HONG KONG - Perdana Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull mengajak para pemimpin dunia menindak tegas Korea Utara (Korut). Turnbull menyebut rezim yang dipimpin Kim Jong-un itu sebagai “penjahat”.

Seruan PM Turbull itu disampaikan saat berada di Hong Kong dalam rangkaian lawatan Asia-nya. Kunjungan ke Hong Kong merupakan yang pertama kali oleh pemimpin Australia dalam lebih dari 30 tahun terakhir.

Lawatan PM Australia itu berlanjut dengan menghadiri konferensi di Vietnam dan Filipina. Saat bertemu dengan regulator keuangan senior Hong Kong, Turnbul menekankan pentingnya menghentikan Pyongyang si “penjahat licik dan canggih” dalam memanfaatkan pelabuhan dan pasarnya.

Turnbull mendesak regulator tersebut untuk memastikan bahwa “organisasi teroris, rezim kriminal seperti Korea Utara” tidak dapat menyalahgunakan kota Hong Kong guna mendanai program rudal Pyongyang.

”Apakah itu senjata, apakah itu kejahatan siber, apakah itu obat terlarang, mereka terus mencari dana untuk membiayai program nuklirnya,” kata Turnbull kepada wartawan sebelum pertemuan tersebut, seperti dikutip news.com.au, Senin (13/11/2017).

”Sangat penting bahwa semua sanksi finansial, sanksi ekonomi, yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB diberlakukan,” ujar PM Turnbull.

Turnbull pernah mengangkat isu kekhawatiran Australia tentang “erosi otonomi” Hong Kong selama beberapa kali dalam kunjungan singkat ke wilayah China. Hong Kong sempat jadi sorotan dunia setelah terjadi tindakan keras aparat terhadap politisi dan aktivis pro-demokrasi.

Dia kembali mengangkat masalah itu ketika bertemu regulator keuangan dan pemimpin Hong Kong Carrie Lam.

”Saya berbicara pagi ini tentang 'satu negara-dua sistem', peraturan hukum, peradilan yang independen dan peraturan transparan yang kuat di Hong Kong,” katanya.

”Itu adalah salah satu alasan utama mengapa Hong Kong terus menjadi salah satu pusat keuangan terpenting di dunia.”

Turnbull akan mendorong Beijing untuk membiarkan otonomi ini berlanjut saat bertemu dengan Perdana Menteri China Li Keqiang awal pekan ini.

Credit sindonews.com

Tentara Korea Utara Ditembaki Saat Membelot ke Korea Selatan

Prajurit Korea Selatan patroli di dekat perbatasan desa Panmunjom yang memisahkan Korea sejak Perang Korea, di Paju, sebelah utara Seoul, Korea Selatan, Minggu (14/6). AP Photo/Lee Jin-man

CB, Militer Korea Utara menembaki seorang anggotanya di desa yang menjadi wilayah gencatan senjata usai Perang Korea di Panmunjom setelah berusaha membelot ke Korea Selatan.
Insiden yang berlangsung pada Senin sore, 13 November 2017 itu, mengakibatkan tentara berpangkat rendah itu mengalami luka di bahu dan sikunya. Menurut tentara Korea Selatan, dia berlumuran darah saat melintas wilayah perbatasan yang dikenal sebagai Area Keamanan Bersama. Ini peristiwa yang jarang terjadi di kawasan Panmunjom.

"Militer kami telah menyelamatkan seorang tentara Korea Utara setelah dia menyeberang dari pos Korea Utara menuju Rumah Kebebasan kami," kata Kepala Staf Gabungan Seoul atau JCS, seperti yang dilansir Channel News Asia pada 14 November 2017.
Menurut seorang pejabat JCS, tentara Korea Selatan mendengar sebuah tembakan dan kemudian menyelamatkan tentara yang tidak bersenjata tersebut. Tentara Korea Utara yang terluka itu kemudian dievakuasi ke rumah sakit swasta oleh helikopter PBB.

Hye Sook Kim, orang yang selamat dari Kamp Tahanan Politik Gwalliso, memaparkan pengalamannya di Seminar "Jalan Panjang Penegakan dan Penghormatan HAM di Korea Utara" di Jakarta (29/4). TEMPO/Natalia Santi

Identitas tentara Korea Utara yang membelot itu belum diketahui. Satu-satunya identitasnya adalah seragam militer yang dipakainya yang menunjukkan pangkatnya.
Pejabat militer dari Utara dan Selatan sering menggunakan Panmunjom di masa lalu untuk melakukan pembicaraan. Tidak seperti daerah perbatasan lainnya, Panmunjom tidak diperkuat dengan ladang ranjau dan kawat berduri dan perbatasannya ditandai hanya dengan pembatas beton rendah.

Wilayah itu sering dijadikan sebagai tempat penyeberangan bagi puluhan tentara Korea Utara yang selama ini melarikan diri ke Selatan dalam beberapa dekade. Pada Juni lalu, dua tentara Korea Utara melintasi perbatasan dan lari ke Korea Selatan.
Lebih dari 30.000 warga sipil Korea Utara juga telah meninggalkan tanah air mereka sejak kedua negara terbentuk pada tahun 1948. Sebagian besar mereka melarikan diri melintasi perbatasan Korea Utara dengan Cina dan pindah ke negara ketiga untuk mencari jalan ke Korea Selatan.

Credit TEMPO.CO

Mencoba Membelot, Tentara Korut Ditembak Dekat Perbatasan Korsel

SEOUL - Militer Korea Selatan (Korsel) menuturkan seorang, tentara Korea Utara (Korut) ditembak oleh temannya sendiri di dekat perbatasan Korsel dan Korut. Tentara Korut tersebut ditembak saat hendak membelot ke Korsel.

Menurut keterangan militer Korsel, insiden tersebut terjadi di desa Panmunjom yang berada di dekat zona demiliterisasi kedua negara. Meski terluka, tentara Korut tersebut tetap berhasil menyeberang ke wilayah Korsel.

"Militer kami telah mengevakuasi seorang tentara Korut, setelah dia menyeberang dari sebuah pos Korut menuju Freedom House kami," kata militer Korsel dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin (13/11).

"Pembelot itu dibawa ke rumah sakit setelah ditembak oleh seorang tentara Korut lainnya," sambungnya, tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.

Pembelotan personel militer di seluruh DMZ yang membelah kedua Korea sempat beberapa kali terjadi, namun hal itu jarang terjadi di Panmunjom. Sebelumnya, dua tentara Korut membelot ke Selatan pada bulan Juni, setelah melintasi perbatasan di lokasi lain.

Selama beberapa dekade sejak Korea terbagi, puluhan tentara Korut telah melarikan diri ke Selatan melalui DMZ, yang membentang sepanjang dua kilometer dari sisi batas sebenarnya.

Credit sindonews.com

Mayoritas Warga Spanyol Ingin Pemilu Dipercepat

MADRID - Lebih dari setengah pemilih Spanyol mendukung pemilu nasional dipercepat. Hasil survei yang dirilis kemarin itu juga menunjukkan dukungan terhadap pemerintah pusat kian memudar seiring krisis Catalonia.

Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy memberlakukan pemerintahan langsung di Catalonia setelah wilayah itu menggelar referendum kemerdekaan 1 Oktober. Pengadilan Spanyol menyatakan referendum itu ilegal.

Pemerintahan minoritas yang dipimpin Rajoy dan Partai Rakyat (PP) berakhir pada 2020. Meski demikian 55% responden dalam survei kemarin ingin pemilu segera digelar sebelum 2020. Data ini sama dengan survei serupa pada Oktober yang menunjukkan 49% responden mendukung pemilu dipercepat.

Survei ini digelar oleh lembaga Metroscopia untuk surat kabar El Pais antara 6 dan 8 November, saat mantan Presiden Catalan Carles Puigdemont mengkampanyekan kemerdekaan Catalonia dari tempat pengasingan di Belgia. Otoritas di Madrid menyerukan pemilu di Catalonia pada 21 Desember 2017.

Rajoy telah menjabat periode kedua pada Oktober 2016 saat PP menang banyak suara tapi gagal meraih mayoritas di parlemen. PP yang lemah di parlemen membuat pemerintah kesulitan mengesahkan legislasi, termasuk anggaran 2018.

Dukungan untuk PP, jika pemilu digelar sekarang, turun menjadi 26,1% pada November, dari 26,9% pada Juli. Dukungan untuk Partai Ciudadanos (Warganegara) yang pro-persatuan Spanyol dari Catalonia, naik menjadi 22,7% dari 18,5%, sehingga partai itu hampir seimbang dengan Partai Sosialis.

Survei itu mencerminkan survei resmi yang digelar pada awal Oktober yang menunjukkan dukungan pada Ciudadanos menguat selama krisis Catalan. ”Sayap kiri Podemos yang mendukung negosiasi referendum untuk kemerdekaan Catalan mengalami penurunan menjadi 14,7% dari 18,7% sebelumnya,” ungkap hasil survei Metroscopia tersebut.

Sementara, PM Rajoy mendorong warga Catalonia mengikuti pemilu Desember untuk memulihkan kondisi normal di wilayah tersebut. Saat kunjungan pertama ke Barcelona sejak Madrid menerapkan pemerintahan langsung di Catalonia, Rajoy mengatakan pemilu 21 Desember akan menjaga kondisi ekonomi dan menghentikan perusahaan-perusahaan keluar dari wilayah itu.

“Kami menginginkan partisipasi pemilih yang besar untuk memulai era politik baru yang normal, berdampingan dan menghargai,” kata Rajoy pada para pendukung PP.

Dia menambahkan, “Kita harus mengembalikan kondisi normal di Catalonia untuk mengurangi ketegangan sosial dan menghentikan kerusakan ekonomi.”

Partai yang dipimpin mantan Presiden Catalonia Carles Puigdemont, PDeCAT dan ERC yang mendukung kemerdekaan, menyatakan mereka akan mengikuti pemilu regional. Meski demikian, kedua partai itu tidak maju bersama sehingga dapat merusak peluang para pendukung kemerdekaan untuk meraih suara mayoritas di parlemen.

Credit sindonews.com

Spanyol lihat indikasi campur tangan Rusia di Catalonia

Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Spanyol dan berteriak di depan balai kota dalam sebuah demonstrasi mendukung persatuan Spanyol sehari sebelum referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Catalunya, di Madrid, Spanyol, Sabtu (30/9/2017). (REUTERS)

Brussels (CB) - Madrid percaya bahwa kelompok-kelompok yang bermarkas di Rusia menggunakan media sosial memromosikan referendum kemerdekaan Catalonia bulan lalu dalam upaya mengacaukan Spanyol, kata menteri Spanyol, Senin.

Menteri pertahanan dan menteri luar negeri Spanyol mengatakan, mereka memiliki bukti bahwa kelompok-kelompok dari sektor pemerintah dan swasta Rusia, serta kelompok di Venezuela, menggunakan Twitter, Facebook dan situs Internet lain untuk menyiarkan alasan pemberontakan tersebut secara masif dan mengarahkan pendapat umum di baliknya menjelang referendum 1 Oktober.

Pemimpin pemberontak Catalonia membantah bahwa campur tangan Rusia membantu mereka dalam pemungutan suara tersebut.

"Yang kami ketahui saat ini adalah bahwa yang terjadi itu sebagian besar berasal dari wilayah Rusia," kata Menteri Pertahanan Spanyol Maria Dolores de Cospedal tentang dukungan Internet berpangkalan di Rusia.

"Ini adalah kelompok-kelompok publik dan swasta, yang mencoba mempengaruhi situasi dan menciptakan ketidakstabilan di Eropa," katanya kepada wartawan pada pertemuan menteri luar negeri dan menteri pertahanan Uni Eropa di Brussels.

Ketika ditanya apakah Madrid yakin mengenai tuduhan tersebut, Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis, juga pada pertemuan tersebut, mengatakan: "Ya, kami memiliki bukti."

Dastis mengatakan Spanyol telah mendeteksi akun-akun palsu di media sosial, setengahnya ditelusuri kembali ke Rusia dan 30 persen lagi ke Venezuela, dibuat untuk memperkuat keuntungan separatis dengan menerbitkan kembali pesan dan kiriman.

Ramon Tremosa, anggota parlemen Uni Eropa untuk partai PDeCat pemimpin separatis Catalan Carles Puigdemont, mengulangi pada Senin bahwa campur tangan Rusia tidak berperan dalam referendum tersebut.

"Mereka yang mengatakan bahwa Rusia membantu Catalonia adalah mereka yang telah membantu armada Rusia dalam beberapa tahun terakhir, terlepas dari boikot UE," demikian cuitan Tremosa, merujuk laporan media Spanyol bahwa Spanyol mengizinkan kapal perang Rusia untuk melakukan pengisian bahan bakar di pelabuhannya.

Mereka yang mengikuti pemungutan suara dalam referendum memilih kemerdekaan. Namun jumlah pemilih hanya sekitar 43 persen, karena orang-orang Catalan yang mendukung bagian Spanyol yang tersisa kebanyakan memboikot pemungutan suara tersebut.

Pemungutan suara separatis telah menjerumuskan Spanyol, ekonomi terbesar keempat zona euro, ke dalam krisis konstitusional terburuk sejak kembali ke demokrasi pada 1970-an.

Dastis mengatakan bahwa dia telah membahas masalah ini dengan Kremlin.

Moskow telah berulang kali membantah adanya gangguan tersebut dan menuduh Barat melakukan kampanye untuk mendiskreditkan Rusia.

NATO percaya bahwa Moskow terlibat dalam strategi perang informasi dan disinformasi, yang sengaja dibuat mendua untuk memecah Barat dan merusak persatuannya berkenaan dengan sanksi ekonomi, yang diberlakukan pada Rusia, setelah pencaplokan Krimea pada 2014, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.

Credit antaranews.com

Perdana Menteri Spanyol Mulai Berkampanye di Catalonia

BARCELONA - Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy mulai menggelar kampanye di Catalonia. Hal itu merupakan kunjungan pertama sejak dia memberlakukan kekuasaan langsung terhadap wilayah yang mendeklarasikan kemerdekaan pada Oktober lalu.

Di Catalonia, Rajoy mempersiapkan Partai Populer (PP) untuk memenangkan pemilu regionaldiCatalonia. Dia juga bertemu dengan para pejabat partai beraliran tengah-kanan tersebut. Konsolidasi itu diperlukan untuk membendung semangat dan gelora kemerdekaan yang masih menguat di Catalonia. "Saya akan menggelar rapat dengan para pengurus lokal Partai Populer," ungkap Rajoy.

Dia menegaskan, dirinya ingin bersiap-siap menghadapi pemilu regional bulan depan. Rapat dengan para petinggi PP itu dilaksanakan di sebuah hotel di Barcelona. Namun demikian, Rajoy diperkirakan tidak akan tampil di publik. Itu karena faktor keamanan sebab banyak pihak yang tidak menyukai kebijakan Rajoy yang menolak kemerdekaan Catalonia. Apalagi ketegangan masih terjadi Catalonia karena banyak warga yang menunjukkan sentimen dan antipati terhadap pemerintah pusat Spanyol.

Pemilu regional tahun lalu, PP bukanlah partai besar. Mereka hanya meraih 8,5% suara. Sementara itu, sebanyak 750.000 warga Catalonia yang mendukung kemerdekaan menggelar demonstrasi pada Sabtu (11/11/2017). Mereka menuntut para pemimpin Catalonia prokemerdekaan dibebaskan dari penjara.

Mereka mengenakan pita kuning sebagai simbol mendukung kemerdekaan. Para demonstran membanjiri Avenue Marina yang merupakan jalan menuju ikon Barcelona Gereja Sagrada Familia karena para keluarga para politikus Catalonia berpidato. Slogan yang digaungkan dalam demonstrasi itu adalah kebebasan bagi tahanan politik.

Mereka tidak rela kalau pemimpin mereka tetap berada di tahanan atas tuduhan pembelotan serta pembangkangan pada bulan lalu. Demonstrasi itu sebagai ujian persatuan gerakan pendukung kemerdekaan, setelah pemerintah otonomi Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan pada 27 Oktober lalu.

Namun, PM Rajoy langsung membubarkan pemerintahan otonomi Catalonia dan menyerukan pemilu selam pada Desember mendatang. Jajak pendapat pada pekan ini, partai-partai prokemerdekaan akan memenangkan suara besar pada pemilu mendatang. "Lihatlah! Semua rakyat di sini," ujar Pep Morales,63, pendukung kemerdekaan Catalonia yang ikut dalam demonstrasi. "Gerakan kemerdekaan masih kuat," paparnya dilansir Reuters.

Kemudian Pepita Sole,61, pensiunan dalam demonstrasi itu mengungkapkan, dia mengetahui 27 Oktober merupakan deklarasi kemerdekaan secara simbolis. Namun, dia menginginkan sesuatu yang pasti. "Mereka (Spanyol) lebih baik memahami bahwa kita tidak berbohong (untuk merdeka)," ujarnya.

Polisi Barcelona mengungkapkan sedikitnya 750.000 orang menghadiri demonstrasi tersebut. Mereka berasal dari berbagai penjuru Catalonia. Mereka juga membawa foto wajah para politikus yang ditahan Pemerintah Spanyol.

Pengadilan Tinggi Spanyol memenjarakan delapan mantan pemimpin pemerintahan Catalonia bersama dengan pemimpin Dewan Nasional Catalonia (ANC) dan Omnium Cultural. Pekan lalu, Pengadilan Tinggi juga mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Carles Puigdemont atas tuduhan pembelotan. Puigdemont saat ini berada di Brussles dan empat anggota mantan pejabat pemerintahannya.

"Cahayamu (para demonstran) mencapai kita di Brussels dan menggambarkan perjuangan harus kita tetap lanjutkan," ucap Puigdemont berkomentar mengenai demonstrasi para pendukung prokemerdekaan.

Sementara itu, Wali Kota Barcelona Ada Colau mengutuk para pemimpin prokemerdekaan. Colau mengungkapkan, para pemimpin prokemerdekaan hanya ingin memanfaatkan rakyat Catalonia untuk kepentingan mereka sendiri. "Mereka memprovokasi ketegangan dan melaksanakan deklarasi kemerdekaan sepihak di mana mayoritas warga tidak menginginkannya," ujarColau.

Credit sindonews.com

Serangan Udara di Aleppo Tewaskan 43 Orang

Warga berkumpul untuk berbuka puasa di antara reruntuhan gedung di kawasan Damaskus, Suriah yang dikuasai milisi.

CB, ALEPPO -- Sekitar 43 warga sipil meninggal akibat serangan udara pada sebuah pasar di al-Atarib, Aleppo Barat, Suriah. Jumlah korban diperkirakan terus bertambah menyusul masih banyak warga yang mengaku kehilangan anggota keluarga mereka.

Seperti diwartakan Aljazeera, Selasa (14/11) observatorium Hak Asasi Manusia Inggris yang berbasis di Suriah menyebut serangan itu dilakukan pesawat udara milik Suriah atau Rusia. Serangan tersebut menimbulkan kerusakan besar di kawasan tersebut.

Serangan udara tersebut diluncurkan dua pekan setelah perundingan damai di Astana antara Rsia, Turki dan Iran. Negosiasi tersebut menghasilkan aturan larangan terbang di empat zona seperti Idlib, Homs, Latakia, Aleppo dan Hama.

Rusia, Turki dan Iran sepakat untuk mengentian operasi militer termasuk serangan udara selama enam bulan. Namun, perjanjian tersebut tidak mengikutsertakan ekstrimis ISIS dan kelompok Hay''et Tahrir al-Sham.

Hay''et Tahrir al-Sham merupakan kelompok yang mendominasi kawasan Idlib dan merupakan aliansi anti pemerintah yang dibentuk pada Januari lalu. Sementara, lebih dari 2,5 juta warga dipercaya tinggal di keempat zona tersebut.

Konflik Suriah bermula dari demonstrasi terhadap pemerintah pada 2011 lalu dan berovolusi menjadi perang yang menyeret dunia internasional. Rusia hingga koalisi internasional yang dipimpin AS turut serta dalam perang tersebut. Menurut PBB, ratusan ribu orang terbunuh dan lebih dari 10 juta orang mengungsi akibat konflik.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Netanyahu Sebut Militer Israel akan Terus Gempur Suriah

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

CB, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan telah memberitahu Amerika Serikat dan Rusia ia akan terus melakukan tindakan militer di wilayah perbatasan Suriah. Tindakan ini tetap dilakukan Israel sekalipun dua negara tersebut berupaya membangun gencatan senjata di sana.

"Kami yang mengendalikan perbatasan. Kami melindungi negara, dan akan terus melakukannya," kata Netanyahu dalam sambutannya kepada anggota Partai Likud sayap kanan di parlemen, Senin (13/11).

Netanyahu menambahkan, ia telah menyampaikan informasi kepada AS dan Rusia bahwa Israel akan terus melakukan tindakan militer sampai ke Suriah selatan. Tindakan militer tersebut, lanjut dia, tentu sesuai dengan kebutuhan keamanan negaranya.

"Saya juga telah menginformasikan kepada teman-teman kami, pertama di Washington dan juga teman-teman kami di Moskow, bahwa Israel akan bertindak di Suriah, termasuk di Suriah selatan, sesuai dengan pemahaman kami dan sesuai dengan kebutuhan keamanan kami," katanya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu (11/11) kemarin waktu setempat menegaskan upaya bersama untuk menstabilkan Suriah karena perang sipilnya berkurang. Upaya ini termasuk perluasan gencatan senjata 7 Juli di segitiga barat daya yang berbatasan dengan Israel dan Yordania.

Namun Israel telah melobi kedua pemimpin tersebut untuk menolak Iran, militan Hizbullah Lebanon dan milisi Syiah lainnya, yang mempunyai basis permanen di Suriah. Lobi itu juga dimaksudkan untuk menjauhkan semua kelompok itu dari perbatasan Golan Heights.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rusia Bantu Turki Bangun Reaktor Nuklir

Putin menyampaikan bahwa negaranya akan membantu Turki membangun reaktor nuklir yang akan beroperasi pada 2023 (dok. REUTERS/Jorge Silva)

Jakarta, CB -- Rusia berencana untuk membangun reaktor nuklir pertama Turki. Reaktor Nuklir Akkuyu itu rencananya akan beroperasi pada 2023. Hal ini disampaikan Presiden Rusia, Vladimir Putin, Senin (13/11), seperti diberitakan Reuters.

Rencana ini disampaikan Putin saat berdiri bersebelahan dengan Presiden Turki, Tayyip Erdogan. Putin menegaskan bahwa badan nuklir Rusia akan mulai bekerja di Akkuyu dalam waktu dekat.

Hal ini disampaikan setelah keduanya melakukan pertemuan di sebuah resort di Sochi, Laut Hitam. Ini adalah pertemuan keempat antara kedua pimpinan tahun ini.

Pertemuan-pertemuan ini merupakan bagian dari menghangatkan lagi hubungan kedua negara. Hubungan keduanya sempat menegang setelah pesawat Rusia turun dan beroperasi dari sebuah pangkalan udara di Suriah pada 2015.

Dalam pertemuan ini, kedua negara juga sepakat soal solusi politik mengenai masalah yang membeli Suriah.

Dalam konferensi pers setelah pertemuan dilakukan, Erdogan menyampaikan kelegaannya bisa kembali mengirimkan hasil pertanian ke Rusia.

Pihaknya juga menginginkan dicabutnya pembatasan perdagangan bilateral yang sempat diterapkan sebelumnya, demikian dilaporkan Euro News.

Credit cnnindonesia.com

Prancis: Kebijakan Non-Interfensi Iran di Libanon Penting bagi Kawasan

PARIS - Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan, faktor penting bagi terciptanya stabilitas di kawasan adalah Iran tidak mencampuri urusan dalam negeri Libanon. Iran, melalui Hizbullah dituding telah turut campur dalam pemerintahan Libanon.

"Kami berharap agar semua pihak yang memiliki pengaruh di Libanon mengizinkan semua aktor politik di negara ini melaksanakan sepenuhnya tanggung jawab mereka," kata juru bicara Kemlu Prancis, Agnes Romatet-Espagne.

"Saad al-Hariri meminta Iran untuk tidak ikut campur dalam urusan Libanon dan tetangganya. Kami percaya bahwa ini adalah kondisi penting bagi stabilitas kawasan ini," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Senin (13/11).

Iran sendiri sebelumnya telah menegaskan, mereka tidak pernah melakukan intervensi terhadap kebijakan dalam negeri Libanon. Teheran kemudian menyambut recana Hariri untuk kembali ke Beirut dalam waktu dekat.

"Ucapan Hariri pada hari Minggu memberi harapan kecil kemungkinan kembalinya dia ke Libanon. Iran tidak ikut campur dalam urusan Libanon," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi.

Credit sindonews.com

Iran Tegaskan Tidak Lakukan Intervensi di Libanon

TEHERAN - Iran menegaskan, mereka tidak pernah melakukan intervensi terhadap kebijakan dalam negeri Libanon. Teheran kemudian menyambut recana mantan Perdana Menteri Libanon Said Hariri untuk kembali ke Beirut dalam waktu dekat.

"Ucapan Hariri pada hari Minggu memberi harapan kecil kemungkinan kembalinya dia ke Libanon. Iran tidak ikut campur dalam urusan Libanon," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi, seperti dilansir Reuters pada Minggu (13/11).

Seperti diketahui, salah satu alasan Hariri mundur dari jabatannya saat ini adalah karena dia merasa Iran, melalui Hizbullah, telah terlalu turut campur tangan dalam pemerintahan Libanon. Selain itu, Hariri juga menyebut ada rencana pembunuhan terhadap dirinya.

Terkait dengan kondisinya di Saudi, Hariri membantah kabar yang menyebut dia ditahan pihak berwenang di Arab Saudi. Dia berjanji untuk segera pulang ke Beirut untuk menegaskan keputusan pengunduran dirinya.

”Di sini, di Kerajaan Arab Saudi, saya bebas, saya memiliki kebebasan penuh. Tapi, saya juga ingin menjaga keluarga saya. Saya tidak berbicara tentang bulan, saya hanya berbicara tentang hari dan saya akan kembali ke Libanon," ucap Hariri.

Sementara itu, Presiden Lebanon Michel Aoun telah menolak untuk menerima pengunduran diri Hariri, kecuali jika Hariri menyatakan pengunduran diri tersebut secara langsung kepada dirinya.

Credit sindonews.com

Uni Eropa Desak Hariri Kembali ke Lebanon

Mantan Perdana Menteri Lebanon, Saad Hariri.

CB, BRUSSELS -- Uni Eropa mendesak mantan perdana menteri Lebanon Saad Al-Hariri kembali ke tanah airnya. Mereka menyerukan kepada semua kekuatan politik di dalam negeri untuk fokus pada agenda domestik dan memperingatkan Arab Saudi tidak turut campur dalam persoalan dalam negeri Lebanon.

Diplomat Utama Uni Eropa, Federica Mogherini menuturkan mengajukan banding pertama-tama kepada kekuatan politik, untuk fokus pada Lebanon.

"Dan juga apa yang dapat mereka berikan kepada warganya, kembali ke Libanon, dan pemerintah persatuan, dan fokus pada pencapaian domestik," kata dia seperti dilansir dari Reuters, Selasa (14/11).

Federica mengungkapkan, pihaknya tidak mengharapkan adanya campur tangan dari luar terhadap persoalan agenda nasional. "Kami percaya penting tidak masuk ke dalam konflik regional Lebanon," ujarnya.

Pengunduran diri Hariri diumumkan dari Riyadh, dan akibatnya membuat Lebanon berada di garis depan persaingan regional antara Iran yang dipimpin Syiah dan Arab Saudi Sunni dalam beberapa hari ini.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian yang berbicara di sela-sela pertemuan menteri di Brussels, juga meminta negara-negara lain untuk tidak ikut campur di Lebanon. "Kami disibukkan oleh situasi di Lebanon. Kami khawatir dengan stabilitasnya, kami khawatir dengan integritasnya, kami khawatir akan ada gangguan," katanya.

"Untuk mencapai solusi politik di Lebanon, semua tokoh politik harus memiliki kebebasan bergerak sepenuhnya," katanya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Gempa Iran-Irak Telan 348 Nyawa, KBRI Imbau WNI Waspada

Gedung yang runtuh di wilayah Sarpol-e Zahab, Provinsi Kermansyah, Iran, Senin (13/11) (AFP PHOTO / ISNA / POURIA PAKIZEH)

Jakarta, CB -- Kedutaan Besar RI di Teheran menghimbau seluruh warga Indonesia yang tengah berada di Iran-Irak dan sekitarnya untuk waspada menyusul gempa yang mengguncang perbatasan negara itu dengan Irak pada Minggu (12/11) waktu setempat. Gempa berkekuatan 7,3 skala richter itu telah menewaskan sedikitnya 348 orang.

“Seluruh masyarakat dan diaspora Indonesia diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya menghadapi kemungkinan terjadinya gempa susulan, dan berhati-hati jika akan melakukan perjalanan ke daerah yang terkena dampak gempa,” bunyi imbauan KBRI Teheran yang diterima CNNIndonesia.com pada Senin (13/11).

KBRI Teheran juga mengimbau WNI untuk selalu menjaga komunikasi antara sesama diaspora RI di Iran khususnya dalam situasi genting seperti ini. WNI juga diminta selalu membawa identitas diri seperti paspor atau identitas lainnya setiap melakukan perjalan di negara itu khususnya ke daerah terdampak gempa Iran-Irak.

Guncangan dilaporkan terasa di beberapa provinsi di Iran dan Irak. KBRI Teheran mengatakan gempa berusat di Penjwin , Provinsi Sulaimansyah, Irak, dan berbatasan langsung dengan Iran khususnya Provinsi Kermansyah dan Khuzestan.

Di Iran, saluran televisi pemerintah melaporkan sekitar 336 orang tewas dan 3.950 lainnya terluka akibat gempa. Aparat setempat mengatakan jumlah korban tewas masih mungkin bertambah seiring dengan proses pencarian dan penyelamatan masih berjalan terutama di wilayah terpencil.

Sementara itu pejabat Kurdi menuturkan enam orang tewas dan 68 lainnya terluka di wilayahnya yang terletak di Irak. Distrik Darbandikham, yang berdekatan dengan perbatasan Iran, menjadi wilayah yang paling terdampak gempa.

Kementerian Luar Negeri RI menuturkan sejauh ini tidak ada laporan WNI yang menjadi korban dalam bencan alam ini. Berdasarkan data Kemlu, sekitar 295 WNI berada di Iran dan sedikitnya 700 WNI berada di Irak yang sebagian besar menetap di wilayah otonomi Kurdistan.

“Konsentrasi WNI terdekat berada di Sulaymaniah, wilayah otonomi Kurdistan, Irak, sekitar 100 kilometer dari lokasi utama gempa di Halabja. Sebagian besar WNI adalah tenaga kerja Indonesia, pekerja rumah tangga. sekitar 11 WNI bekerja sebagai tenaga paramedis,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal, Senin (13/11).

Credit cnnindonesia.com

Gempa Telan 450 Korban Jiwa, Iran Umumkan Hari Duka Nasional

Gempa Telan 450 Korban Jiwa, Iran Umumkan Hari Duka Nasional

Dua hari setelah gempa 7,3 skala Richter mengguncang Iran hingga merenggut lebih dari 450 nyawa, pemerintah mengumumkan hari duka nasional pada Selasa (14/11). (AFP Photo/ISNA/Pouria Pakizeh)

Jakarta, CB -- Dua hari setelah gempa 7,3 skala Richter mengguncang Iran hingga merenggut lebih dari 450 nyawa, pemerintah mengumumkan bahwa operasi penyelamatan di daerah paling terkena dampak sudah rampung dan hari duka nasional akan diselenggarakan pada Selasa (14/11).

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, mendeklarasikan hari duka nasional ini setelah menyampaikan rasa belasungkawa mendalam kepada para korban dan keluarga melalui pernyataan di kantor berita pemerintah.

Meski Kepala Badan Medis Darurat Iran, Pir-Hossein Kolivand mengumumkan bahwa operasi penyelamatan di Provinsi Kermanshah sudah rampung, bukan berarti warga sudah dapat hidup tenang.

Setelah gempa, puluhan warga dilaporkan terpaksa menghabiskan malam kedua mereka di tengah udara dingin, sementara otoritas setempat mulai kehabisan pasokan kebutuhan sehari-hari.

"Kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah tenda, air, dan makanan. Bangunan baru memang masih berdiri, tapi rumah-rumah tua benar-benar rata dengan tanah," ujar Kepala Garda Revolusi Iran, Mohammad Ali Jafari.

Kini, pemerintah sedang berupaya membangun kamp penampungan darurat meski tanah longsor masih melanda desa-desa di sekitar pusat gempa.

Sejumlah pejabat mengatakan kepada AFP, pemerintah baru dapat menyediakan 22 ribu tenda, 52 ribu selimut, dan beberapa ton makanan juga minuman.

Kantor berita IRNA melaporkan, 30 tim Palang Merah juga sudah dikerahkan ke zona paling terdampak gempa, terutama Kota Sar-e Pol-e Zahab, di mana 280 orang dilaporkan tewas.

Sementara itu, di Irak para warga juga berduka setelah Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa tujuh orang tewas akibat gempa yang mengguncang daerah perbatasan dengan Iran itu.

Daerah Irak yang terkena dampak paling parah adalah Sulaimaniyah, di mana banyak bangunan hancur bahkan rata dengan tanah.

Saat seperti ini, para warga saling membantu dan memberikan tumpangan bagi tetangganya yang kehilangan rumah.

Di salah satu rumah yang setengah hancur, delapan warga terlihat berlindung bersama di tengah-tengah reruntuhan.

Nizar Abdullah, salah satu orang yang menumpang di rumah itu, mengatakan bahwa keluarga pemilik rumah sedang sangat berduka.

Menurutnya, sejumlah anggota keluarga pemilik rumah itu memang dapat selamat dari gempa. Namun, mereka harus menerima kenyataan bahwa ibu dan seorang anaknya ditemukan tewas.

"Tetangga dan tim penyelamat baru saja menarik jasad ibu dan salah satu anaknya yang tewas di tengah puing," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Militer Myanmar ganti jenderal penanggung jawab Rakhine

Foto udara sebuah desa Rohingya yang terbakar dekat Maungdaw, utara Rakhine, Myanmar, 27 September 2017. (REUTERS)

Yangon (CB) - Militer Myanmar mengganti jenderal penanggung jawab negara bagian Rakhine setelah tindakan keras tentara memaksa lebih dari 600 ribu Muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh di tengah laporan mengenai pemerkosaan massal, penyiksaan dan kejahatan kemanusiaan lain.

Tidak ada alasan yang disampaikan kepada Mayor Jenderal Maung Maung Soe mengenai pemindahan dia dari jabatan Kepala Komando Barat di Rakhine, tempat militer Myanmar yang dikenal sebagai Tatmadaw melancarkan penumpasan pemberontak pada Agustus.

"Saya tidak tahu alasan mengapa ia dipindahkan," kata Mayor Jenderal Aye Lwin, wakil direktur perang psikologis dan departemen hubungan masyarakat di Kementerian Pertahanan, "Dia tidak dipindahkan ke jabatan apa pun saat ini. Dia telah disiapkan."

Perpindahan Maung Soe Tint Naing diperintahkan pada Jumat lalu, dan Jenderal Brigadir Jenderal Soe Tint Naing ditunjuk sebagai kepala baru Komando Barat.

Komando Barat, yang terdiri dari tiga divisi, diawasi oleh Biro Operasi Khusus, yang melapor ke kantor Panglima Angkatan Darat, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Penggantian Kepala Komando Barat di Rakhine dilakukan menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson, Rabu, yang diperkirakan menyampaikan pesan tegas kepada jenderal Myanmar, di samping pemimpin negara Aung San Suu Kyi, yang dikecam Barat karena gagal menghentikan kekejaman dan hanya memiliki sedikit kekuasaan.

Para senator di Washington mendesak penerbitan undang-undang, yang memberlakukan sanksi ekonomi dan sanksi perjalanan dengan target militer serta kepentingan usahanya.

Pemerintah Myanmar, yang sebagian besar penduduknya umat Buddha, menganggap Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.

Para pemimpin negara Asia, yang bertemu di Manila pada Senin, menghindari pembicaraan tentang arus besar Rohingya, mengecewakan harapan kelompok hak asasi manusia, yang menginginkan keberpihakan kuat.

Pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan tindakan tentara di Rakhine sebagai contoh pembersihan etnis dalam buku bacaan.

Myanmar mengatakan tindakan itu diperlukan untuk keamanan negara setelah petempur Rohingya menyerang 30 pos keamanan dan satu pangkalan militer di negara bagian tersebut pada 25 Agustus.

Credit antaranews.com

Aneh, Rekomendasi KTT ASEAN Tak Mau Pakai Kata Rohingya

KTT ASEAN ke-31 di Manila, Filipina

CB – Pernyataan dan rekomendasi bersama hasil KTT ASEAN ke-31 di Manila, Filipina disebutkan tidak menyinggung secara gamblang penderitaan warga Rohingya di Myanmar. Sekalipun pembakaran desa warga muslim Rohingya di Rakhine telah menyebabkan lebih dari 500 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh selain adanya korban tewas termasuk perempuan dan anak.
Padahal PBB sebelumnya sudah menyatakan ada indikasi pembersihan etnis yang terjadi di Rakhine, Myanmar.

Menurut Reuters dari hasil draf kesepakatan bersama hasil KTT ASEAN ke-31 itu, diterakan soal perlunya bantuan kemanusiaan terhadap korban bencana di Vietnam. Selain itu perlu pula bantuan kemanusiaan dan pemulihan kembali terhadap korban di wilayah operasi militer Filipina yang memerangi ISIS.
Memang ada kalimat, perlunya perhatian terhadap "komunitas terdampak" di bagian utara Rakhine. Istilah itu secara tak langsung tidak ingin menegaskan adanya krisis Rohingya merujuk pada etnis yang termarginalkan dan tertindas.

Diketahui bahwa dalam KTT ASEAN tersebut juga hadir pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi yang memang meminta kepada kepala negara yang hadir agar tak menggunakan istilah Rohingya dan persekusi terhadap etnis tersebut.
Padahal pada September 2017 lalu, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa situasi di Rakhine sudah menunjukkan adanya pembersihan etnis.

Indonesia dan Malaysia, dua negara ASEAN yang berpenduduk mayoritas muslim juga merupakan negara yang selama ini menyoroti konflik Rohingya dan mengirimkan bantuan kepada para pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh.

Credit viva.co.id

KTT ASEAN Hindari Kata Rohingya dalam Pernyataan Bersama

KTT ASEAN Hindari Kata Rohingya dalam Pernyataan Bersama

Para pemimpin negara-negara Asia Tenggara di KTT ASEAN ke-31 di Manila, Filipina, Senin (13/11) (REUTERS/Aaron Favila/Pool)

Jakarta, CB -- Kata ‘Rohingya’ tidak tercantum dalam rancangan pernyataan bersama yang bakal disepakati para pemimpin dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (KTT ASEAN) di Manila, Filipina, Selasa (14/11).

Menurut kabar yang dilansir Reuters, draf pernyataan resmi yang dihasilkan KTT ASEAN, tak menyinggung krisis gelombang eksodus ratusan ribu pengungsi Rohingya yang terjadi sejak bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar di Rakhine pada akhir Agustus lalu.

Dokumen yang rencananya akan dirilis setelah gelaran KTT ASEAN ke-31 itu hanya akan membahas pentingnya bantuan kemanusiaan bagi “komunitas terdampak konflik” di Rakhine Utara. Namun, komunike bersama itu tak menjelaskan secara detail situasi di pusat konflik yang telah menewaskan sedikitnya 1.000 orang, terutama Rohingya itu.

“Rancangan itu tidak menyebut detail situasi di Rakhine Utara atau menggunakan istilah Rohingya bagi minoritas muslim yang mengalami persekusi, sesuai permintaan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi kepada para pemimpin agar dihindari,” tulis Reuters, Senin (13/11).

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, pun tak menyinggung krisis yang tengah menimpa negaranya itu dalam pidato kedatangannya dalam rangka menghadiri KTT ASEAN di Manila kemarin.

Sementara itu, Robert Romulo, mantan Menteri Luar Negeri Filipina, memprediksi bahwa isu Rohingya tidak akan didiskusikan secara khusus dalam KTT ASEAN yang sedang berlangsung saat ini.

“Mereka memperlakukan dengan sangat hormat pemenang hadiah Nobel Perdamaian seperti Aung San Suu Kyi,” kata Romulo.

Paragraf pertama komunike itu berisikan urgensi penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di Vietnam yang baru-baru ini dilanda banjir bandang hingga mamakan belasan korban jiwa.

Selain itu, draf dokumen yang didapat Reuters itu juga menyinggung pentingnya pemberian bantuan bagi pemulihan kota Marawi, Filipina, yang belakangan berhasil lepas dari cengkraman pemberontak yang berbaiat kepada ISIS.

Sedikitnya 610 ribu Rohingya terpaksa mengungsi ke perbatasan, terutama Bangladesh, sejak krisis memburuk di Rakhine dalam 10 minggu terakhir. Situasi itu pun memicu desakan dunia internasional yang menutut gelar Nobel Perdamaian yang didapat Suu Kyi, dilucuti karena dianggap gagal melindungi warga negaranya sendiri.

September lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres bahkan menganggap situasi di Rakhine sebagai contoh upaya pembersihan etnis.

Sejumlah negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia dan Malaysia juga rutin menyuarakan keprihatinannya terkait masalah yang dikhawatirkan bisa mempengaruhi stabilitas di kawasan tersebut.

Namun, sesuai dengan prinsip non-intervesi ASEAN, negara di kawasan tidak bisa banyak berbuat banyak membantu penyelesaian konflik selain mendorong dan mendesak Myanmar, serta menyalurkan bantuan bagi pengungsi Rohingya.

Jauh sebelum dirinya menjadi Penasihat Negara Myanmar, pada 1999, Suu Kyi pernah mengkritik prinsip ASEAN tersebut. Saat itu Myanmar masih dikuasai pemerintahan junta militer.

“Prinsip non-intervensi itu hanya sebuah alasan untuk tidak membantu sesama. DI jaman seperti ini, kita tidak bisa mengindari intervensi asing terkait masalah dalam suatu negara,” kata Suu Kyi dalam opininya pada kolom media Thailand, The Nation kala itu.

Credit cnnindonesia.com

ASEAN-China sepakat mulai perundingan CoC LCS

Kapal induk China Liaoning disertai armada mengadakan latihan di sebuah wilayah di Laut Cina Selatan dalam foto tidak bertanggal yang diambil pada bulan Desember 2016.

Manila, Filipina (CB) - Para pemimpin negara anggota ASEAN dan China pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-China ke-20 sepakat untuk memulai proses perundingan untuk pembuatan Tata Perilaku (Code of Conduct/CoC) untuk penanganan kasus sengketa wilayah di Laut China Selatan (LCS).

"KTT ASEAN-China baru saja selesai. Para pemimpin ASEAN dan China sepakat untuk memulai pembicaraan mengenai CoC. Pernyataan Ketua KTT ASEAN-China untuk mencerminkan kesepakatan ini akan segera diterbitkan," kata Plt. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Filipina, Robespierre Bolivar di Manila, Senin.

Namun, Bolivar mengatakan bahwa negara anggota ASEAN dan China sejauh ini belum menentukan batas waktu untuk memulai perundingan pembentukan CoC tentang sengketa wilayah di Laut China Selatan itu.

"Tidak ada batas waktu yang ditentukan. Kami akan mengumumkan rincian ini pada waktunya,"ujar dia.

Perundingan mengenai Tata Perilaku di Laut China Selatan (CoC LCS) adalah langkah yang selanjutnya perlu diambil oleh ASEAN dan China menyusul diadopsinya Kerangka Kerja CoC oleh Menteri Luar Negeri ASEAN dan China pada Agustus 2017 lalu di Manila.

Pada pertemuan menlu ASEAN ke-50 yang berakhir awal Agustus 2017, negara-negara ASEAN dan China telah mencapai kesepakatan mengenai Kerangka Kerja tentang pembentukan tata perilaku dalam penanganan sengketa wilayah di Laut China Selatan (CoC Framework on South China Sea dispute).

"Kerangka kerja itu merupakan hasil dari banyak upaya yang sudah dilakukan Filipina bersama negara ASEAN lainnya untuk menyelesaikan pembentukan CoC tentang penanganan sengketa wilayah di Laut China Selatan," ucap Bolivar.

Dia mengatakan bahwa pemerintah Filipina pun terus berupaya untuk mendorong pembahasan tentang peningkatan hubungan antara negara-negara ASEAN dengan China pada KTT ASEAN-China ke-20 tersebut.

Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte memimpin KTT ASEAN-China ke-20 yang juga dihadiri oleh para pemimpin negara anggota ASEAN lainnya dan Perdana Menteri China Li Keqiang. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN dan China membahas keadaan terkini dan masa depan arah Kemitraan Dialog ASEAN-China.

Segera memulaiPada Pertemuan Puncak itu, Presiden Joko Widodo meminta negara-negara ASEAN dan China bekerja sama untuk segera memulai dan menyelesaikan proses negosiasi CoC tentang Laut China Selatan itu.

Perundingan untuk CoC itu, menurut Jokowi, sangat penting untuk segera dilakukan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ASEAN dan China memiliki komitmen yang tinggi untuk menangani bersama sengketa wilayah di Laut China Selatan secara damai.

"Kita semua menginginkan agar Laut China Selatan menjadi laut yang stabil, damai, menopang kegiatan ekonomi, serta merekatkan kawasan bahkan dunia," ujar Presiden Jokowi saat menghadiri pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-20 ASEAN-RRT, yang digelar pada Senin, 13 November 2017, di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina.

Di samping itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya upaya meningkatkan kerja sama ekonomi antara negara ASEAN dan China, yakni kerja sama yang bersifat menguntungkan kedua pihak.

Menurut Presiden RI, kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan itu sangat diperlukan mengingat ASEAN saat ini mengalami defisit perdagangan yang cukup besar. Dia menilai defisit perdagangan itu perlu ditekan dan sejumlah hambatan perdagangan juga harus dikurangi.

"Perdagangan harus saling menguntungkan dan harus dapat ditingkatkan dari angka 368 miliar dolar AS pada tahun lalu," ucap Jokowi.

Selanjutnya, Presiden Jokowi pun berharap agar sinergi kerja sama infrastruktur dan konektivitas antara inisiatif "One Belt and One Road" (OBOR) China dan Masterplan ASEAN untuk konektivitas dapat segera dilanjutkan.

"Saya yakin hubungan baik antara ASEAN dan China akan dapat diperkuat dan membawa manfaat bagi kedua pihak," ucap Presiden Jokowi.

Pemerintah Indonesia selama ini terus menjalankan komitmennya untuk mendorong percepatan proses pembahasan dan penyelesaian CoC tentang sengketa Laut China Selatan.

Pemerintah Indonesia menilai untuk mencapai percepatan penyelesaian CoC, negara-negara ASEAN dan China harus terus menjaga momentum kondusif dalam meningkatkan rasa saling percaya dan menjaga stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan.

Negara-negara anggota ASEAN dan China telah lama menandatangani dokumen "Declaration on the Conduct of Parties in the South Cina Sea" (DOC) pada November 2002 di Kamboja.

Dokumen tersebut telah menjadi batu loncatan antara hubungan ASEAN dan China dalam upaya penanganan sengketa wilayah di Laut China Selatan.

DOC sekarang ini terbukti cukup berhasil memenuhi misinya untuk membangun rasa saling percaya di antara negara-negara yang terlibat di dalam konflik Laut China Selatan dan untuk mencegah konflik Laut China Selatan berkembang lebih jauh.

Bagaimanapun, tidak dapat dipungkiri bahwa DOC setidaknya telah berperan sebagai referensi ketika muncul masalah atau terjadi ketegangan di LCS.

DOC juga berperan sebagai dasar untuk negosiasi mengenai penyusunan dokumen "code of conduct" (COC). Selama ini dokumen DOC hanya berfungsi untuk memberi batasan-batasan moral bagi para pihak yang terkait dengan sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Namun, sekarang ini ASEAN dan China mengalami kemajuan dalam upaya penanganan sengketa wilayah Laut China Selatan dengan adanya kesepakatan diantara kedua pihak untuk memulai perundingan pembentukan CoC.

Perundingan CoC antara ASEAN dan China itu diharapkan dapat berjalan lancar sehingga Dokumen Tata Perilaku untuk Penanganan Kasus Sengketa Wilayah di Laut China Selatan dapat segera diselesaikan guna menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa secara damai.

Credit antaranews.com

Trump Mau Mediasi Krisis Laut China Selatan, Tapi Ditolak

Kapal Penjaga Pantai China di wilayah Laut China Selatan yang menjadi sengketa.

CB – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menawarkan diri untuk menjadi penengah perselisihan teritorial antar-negara di Laut China Selatan. Kawasan yang kaya sumber daya alam itu tengah jadi sumber ketegangan setelah bertahun-tahun China menguasai secara sepihak di sebagian perairan sengketa tersebut.
Penawaran Trump terbilang mengejutkan dan dinilai bisa memicu reaksi balasan dari China. Diketahui, berulang kali China menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak boleh mengintervensi sengketa tersebut.

"Jika saya dapat membantu menengahi atau melakukan arbitrase, tolong beritahu saya. Saya adalah seorang mediator yang sangat baik," kata Trump kepada Presiden Vietnam, Tran Dai Quang di Hanoi, Vietnam.
Diberitakan Channel News Asia, Senin, 13 November 2017, beberapa jam kemudian, pemimpin China dan Vietnam mengatakan bahwa mereka telah mencapai konsensus untuk menangani perairan yang menjadi perselisihan tersebut, yang dinilai sebagai respons negatif atas tawaran Trump.

Dilaporkan kantor berita Xinhua, kedua negara telah mencapai konsensus melalui pemimpin masing-masing untuk mengelola maritim secara tepat dengan memajukan semua bentuk kerja sama maritim termasuk pembangunan bersama dan berusaha menegakkan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.
Seperti diketahui, China mengklaim hampir semua wilayah laut strategis tersebut yang mana nilai perdagangan di kawasan itu ditaksir hingga US$5 triliun melintas setiap tahunnya. Oleh karena itu AS juga berkepentingan di dalamnya dalam hal lalu lintas perdagangan.
Wilayah Laut China Selatan (LCS) juga diyakini menyimpan endapan minyak dan cadangan gas alam yang besar.

Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei dan Taiwan termasuk negara mengklaim wilayah Laut China Selatan. Perselisihan wilayah tersebut sejak lama dipandang akan bisa menjadi pemicu konflik di wilayah Asia. Sementara negara-negara yang tersangkut sengketa dan merupakan anggota ASEAN lebih memilih konflik itu diselesaikan melalui ASEAN dan China. Meski penyelesaian melalui ASEAN itu sayangnya tak terlalu disukai China yang bersyahwat menguasai LCS.

Credit viva.co.id

Senin, 13 November 2017

AS Nyatakan Ruang Angkasa sebagai Domain Perang Baru

WASHINGTON - Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) menyatakan ruang angkasa sebagai “domain perang” baru mereka untuk meningkatkan dominasi global. Domain baru itu untuk untuk menjamin kebebasan dalam menyerang dan bermanuver.

”Kami bergerak maju dengan modernisasi di luar angkasa, jadi kami meningkatkan tingkat kematian di semua bidang usaha kami,” kata Sekretaris Angkatan Udara AS Heather A Wilson kepada wartawan. “Dan kami beralih ke ruang angkasa sebagai domain perang.”

Pada tahun 1967, Amerika Serikat dan Uni Soviet menandatangani Perjanjian Luar Ruang Angkasa (Outer Space Treaty) yang melarang penempatan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya di luar angkasa. Namun, perjanjian itu berubah dan berhenti membatasi penggunaan senjata konvensional.

Wilson mengatakan bahwa Kongres telah mengusulkan untuk meningkatkan pendanaan program militer yang berkaitan dengan luar angkasa untuk Angkatan Udara. Pasal 1605 dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) untuk Tahun Anggaran 2018 juga mengklasifikasikan ruang angkasa sebagai ”domain tempur potensial”.

”Ini adalah kebijakan Amerika Serikat untuk mengembangkan, memproduksi, dan memelihara sistem aset yang terintegrasi untuk menanggapi sifat domain operasi yang telah diperebutkan untuk menghalangi atau menolak serangan terhadap kemampuan di setiap tingkat orbit di ruang angkasa, dan juga mempertahankan wilayah AS, sekutu-sekutunya, dan pasukannya yang dikerahkan di semua wilayah operasi,” bunyi pasal 1605.

”Semua orang setuju bahwa ruang (angkasa) perlu diintegrasikan, dinormalisasi sebagai bagian dari usaha perang bersama. Anggaran tahun ini, proposal anggaran FY18 meningkatkan apa yang Angkatan Udara usulkan untuk menghabiskan sebesar 20 persen,” imbuh Wilson.

Menteri Pertahanan James Mattis telah membuat modernisasi kemampuan Amerika di luar angkasa sebagai salah satu prioritasnya dalam upayanya untuk membuat Angkatan Udara AS lebih mematikan setiap hari. Dia sebelumnya meminta Kongres untuk meneruskan NDAA sehingga Pentagon dapat berinvestasi dalam kemampuan tempur yang penting, termasuk di luar angkasa.

”Menteri Mattis sangat jelas dalam panduannya untuk semua layanan yang harus kita lihat bagaimana kita meningkatkan tingkat kematian dan kesiapan,” kata Kepala Staf Angkatan Udara Jenderal David L Goldfein, yang duduk di sebelah Wilson, kepada wartawan.

”Bangsa ini mengharapkan Angkatan Udara untuk memiliki medan yang tinggi, dataran tertinggi dan mencapai superioritas luar angkasa, kebebasan untuk menyerang dan kebebasan bermanuver,” papar Goldfein, seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (11/11/2017).

Credit sindonews.com

Eks Jenderal Pentagon: AS Bisa Kalah Perang Lawan Korut

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) diperingatkan bisa kalah jika perang darat melawan Korea Utara (Korut). Salah satu penyebabnya adalah, jumlah pasukan Washington yang kalah jauh dibandingkan dengan jumlah pasukan Pyongyang.

Peringatan ini disampaikan mantan wakil komandan tertinggi Pentagon untuk wilayah Korea, pensiunan Letnan Jenderal Jan-Marc Jouas.

“Pasukan Amerika sangat kalah jumlah dengan pasukan Korea Utara, begitu pun pasukan (sekutu) yang akan melakukan banyak pertempuran,” kata Jouas.

Selain perbandingan jumlah pasukan, AS juga akan mengalami masalah besar dalam hal mendapatkan bala bantuan atau pasokan yang baru.”Pasukan baru mungkin akan menemukan bahwa basis mereka diserang oleh senjata konvensional atau senjata kimia, yang selanjutnya akan menunda masuknya mereka ke dalam perang,” ujar Jouas.

Dalam sebuah surat kepada anggota Kongres, yang diperoleh Newsweek, Jouas mengatakan bahwa tindakan militer yang terbatas terhadap rezim Kim Jong-un kemungkinan akan memicu perang skala penuh. Hanya saja, kata dia, itu tidak akan menghancurkan kemampuan nuklir Pyongyang secara total.

“Sebuah korban yang luar biasa dan krisis pengungsi akan mengembang dan mencakup lebih dari 100.000 orang Amerika yang tidak berperang, banyak yang akan mengalihkan perhatian ke pasukan AS untuk membawa mereka keluar dari semenanjung (Korea),” tulis Jouas.

Menurutnya, penggunaan senjata nuklir oleh Pyongyang tidak bisa dikesampingkan. Jouas adalah wakil komandan Pasukan AS-Korea dari Januari 2012 hingga pensiun pada awal 2017.

Dia mengatakan, personel militer AS di Korea Selatan berjumlah sekitar 28.500 orang, meski laporan media menyebut angka baru yang lebih tinggi.

Menurut Dewan Hubungan Luar Negeri (CFR), sebuah kelompok think tank AS, Pyongyang memiliki 1,1 juta personel di angkatan bersenjatanya.

“Meskipun Pyongyang kalah oleh negara-negara tetangga dan lawannya dalam perbandingan dolar-ke-dolar, para ahli pertahanan mengatakan bahwa operasinya beroperasi dengan peralatan dan teknologi penuaan, posisi militer dan rudal yang dikerahkan dari rezim yang ditujukan ke Seoul memastikan bahwa kemampuan konvensional Pyongyang tetap merupakan ancaman konstan bagi tetangga selatannya,” bunyi laporan CFR, yang dikutip Sabtu (11/11/2017).

Sebelumnya, Pentagon menyatakan bahwa satu-satunya cara mengamankan senjata nuklir Korea Utara adalah dengan invasi darat. Namun, opsi itu dipertanyakan para legislator AS karena jumlah korban termasuk dari pihak AS akan sangat besar.

Surat Jouas muncul pada saat ketegangan antara AS dan Korea Utara sedang memanas dan bersamaan pula dengan lawatan panjang Presiden Donald Trump di Asia.

Trump saat kunjungan ke Soul, berharap rezim Kim Jong-un bersedia duduk di meja perundingan.”Masuk akal bagi Korea Utara untuk datang ke meja dan membuat kesepakatan yang baik untuk rakyat Korea Utara dan dunia,” katanya.

Credit sindonews.com

Mantan Direktur Intelijen AS Sebut Trump Dipermainkan Putin

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump di KTT APEC di Hanoi, Vietnam, (11/11).

CB, WASHINGTON -- Dua mantan kepala intelijen Amerika Serikat (AS) mengatakan, Donald Trump menimbulkan sinyal bahaya bagi AS. Sebab, Trump dinilai rentan dipermainkan Rusia, pascapernyataanya meyakini penyangkalan Valdimir Putin mengenai campur tangan Rusia dalam pemilu 2016.

Mantan direktur intelijen nasional James Clapper dan mantan direktur CIA John Brennan pun mengeluarkan teguran keras kepada Trump atas pernyataan tersebut. "Dan saya pikir ini menunjukkan kepada Putin, bahwa Donald Trump dapat dimainkan oleh pemimpin asing yang akan menarik egonya dan mencoba mengatasi ketidakamanannya, yang sangat, sangat mengkhawatirkan dari sudut pandang keamanan nasional," kata Brennan dilansir dari Guardian, Senin (13/11).

Penasihat khusus Robert Mueller, mantan direktur FBI, baru-baru ini juga mengeluarkan dakwaan pertama dalam penyelidikan kemungkinan kolusi antara pembantu Trump dan Rusia. Trump telah berulang kali menolak kolusi.

Hingga akhirnya, pada Sabtu, Trump mengatakan kepada wartawan di Air Force One saat terbang ke Hanoi bahwa Mueller memimpin sebuah 'pemogokan yang dibuat-buat' yang bisa menghabiskan biaya "jutaan dan jutaan nyawa" dengan mencampuri usaha diplomatik dengan Rusia.

Trump ditanya apakah dia telah mengangkat masalah gangguan Rusia saat melakukan percakapan sampingan dengan Putin di puncak Apec di Da Nang. Ia menegaskan, dia sangat percaya bahwa Rusia tidak terlibat dalam pemilu 2019.

Setelah itu, Trump juga kemudian mentweet kritik terhadap "pembenci dan orang bodoh" dan bersikeras bahwa "memiliki hubungan baik dengan Rusia adalah hal yang baik, bukan hal yang buruk" karena dia ingin "menyelesaikan Korea Utara, Suriah, Ukraina, terorisme, dan Rusia dapat sangat membantu!"

Meski begitu, Sekretaris keuangan Trump menyangkal ucapan mantan kepala intelijen tersebut "pernyataan konyol". Sebab Presiden Trump tidak dimainkan oleh siapa pun. "Presiden Trump berfokus pada beberapa isu yang sangat penting di Korea Utara dan Suriah dan itu adalah wilayah di mana kita perlu bekerja sama dengan Rusia dan membawa mereka ke dalam strategi kita," kata Steven Mnuchin kepada CNN, dilansir Guardian.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Beli Sistem Rudal dari Rusia, Turki Dianggap Menghina NATO

Ilustrasi S-400. (UMNICK via WIkimedia Commons)

Jakarta, CB -- Turki merampungkan proses pembelian sistem peluru kendali S-400 dari Rusia, satu langkah yang dianggap sebagai penghinaan bagi aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Sudah selesai. Rudal S-400 sudah dibeli. Sekarang, kami tinggal mengurus rincian lainnya," ujar Menteri Pertahanan Turkim Nurettin Canikli, sebagaimana dikutip Reuters, Minggu (12/11).

Setelah proses pembelian rampung, belum ada komentar dari NATO. Namun sebelumnya, sejumlah pejabat NATO mengatakan bahwa keputusan Turki untuk membeli sistem rudal ini merupakan penghinaan bagi NATO.

Salah satu alasan blok tersebut menolak pembelian ini adalah karena S-400 tidak dapat diintegrasikan dengan semua sistem pertahanan NATO.

Pekan lalu, seorang komandan senior NATO pun menyatakan bahwa NATO akan terus menekan Turki untuk membeli senjata yang bisa diintegrasikan dengan sistem NATO.

Meski demikian, kini Turki mengatakan bahwa S-400 ini tidak akan berdiri sendiri. Mereka mengklaim bakal mengembangkan teknologi S-400 dalam kerangka konsorsium EUROSAM bersama Italia dan Perancis.

"Kami membuat kesepakatan awal dengan konsorsioum EUROSAM untuk mengembakan teknologi ini untuk memproduski dan menggunakan sumber daya kami sendiri untuk membuat sistem pertahanan," kata Canikli.

Canikli memang sudah menandatangani perjanjian bersama dengan Perancis dan Italia di Brusselss pada pekan lalu untuk memperkuat kerja sama proyek pertahanan, termasuk rudal.

Sebagai langkah awal, EUROSAM dan sejumlah perusahaan Turki akan mempelajari sebuah mekanisme berbasis sistem rudal SAMP-T yang diproduksi oleh EUROSAM.

Credit cnnindonesia.com

Cegah Perang, Duterte Minta Sengketa LCS Dibiarkan

Presiden Filipina Rodrigo Duterte memiliki pemikiran tersendiri agar isu Laut China Selatan tak menimbulkan bentrokan yang lebih serius di antara negara-negara Asia Tenggara dan China. (AFP PHOTO / Ted ALJIBE)

Jakarta, CB -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan sengketa Laut China Selatan lebih baik "dibiarkan tak tersentuh" guna mencegah bentrok di antara negara berkonflik seperti China dan beberapa negara di Asia Tenggara.

"Kita semua harus bersahabat. Sejumlah pihak menginginkan kita untuk melawan China dan seluruh dunia dalam berbagai isu. Laut China Selatan lebih baik dibiarkan, tidak ada pihak yang mampu berperang," kata Duterte dalam suatu perayaan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dan Asia Timur di Manila, pada Minggu (12/11).

Hubungan antara China dan negara-negara ASEAN kerap memanas karena masalah Laut Cina Selatan. Beijing mengklaim 90 persen wilayah di LCS, yang tumpang tindih dengan beberapa teritorial negara anggota ASEAN seperti Filipina, Brunei, Vietnam, dan Malaysia.

Setelah bertahun-tahun negosiasi, ASEAN dan China pun menyepakati kerangka kode etik atau Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan pada Agustus lalu. Kode etik itu dibentuk sebagai pedoman negara bersikap terkait perairan itu.

Di satu sisi, meski wilayahnya tak bersinggungan dengan LCS, Amerika Serikat telah lama khawatir akan sikap China di perairan yang menjadi jalur perdagangan utama mencapai 5 miliar dolar AS per tahun itu.

Selama ini Washington mengecam pembangunan pulau dan instalasi militer China di LCS. Gedung Putih terus menekankan pentingnya seluruh negara menerapkan kebebasan bernavigasi di perairan internasinal itu.

Di sela konferensi tingkat tinggi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Da Nang, Vietnam, kemarin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan menuturkan bersedia menjadi mediator penyelesaian sengketa LCS.

"Jika saya bisa menolong memediasi dan mengadili [sengketa LCS], beri tahu saya. Saya merupakan mediator yang sangat baik," kata Trump di Da Nang, Vietnam, sebagaimana dikutip Reuters.

Selanjutnya, dalam pertemuan bilateral Trump bersama Presiden Vietnam, Tran Dai Quang mengumumkan pernyataan bersama yang menekankan pentingnya kebebasan navigasi dan akses di LCS. Dua pimpinan itu pun meminta implementasi total dan efektif atas deklarasi CoC untuk LCS.

Credit cnnindonesia.com

Filipina Selamatkan Tiga Sandera Abu Sayyaf Asal Vietnam

Ilustrasi militer Filipina. (Reuters/Ritchie B. Tongo)

Jakarta, CB -- Militer Filipina berhasil membebaskan tiga nelayan Vietnam yang menjadi sandera kelompok Abu Sayyaff selama delapan bulan terakhir.

Komandan militer regional Filipina, Letnan Jenderal Carlito Galvez, mengatakan ketiganya ditemukan di kepulauan Tawi-Tawi bersama satu jasad nelayan yang tewas akibat terjangkit penyakit selama penyanderaan.

"Dia [sandera yang meninggal] tewas saat pasukan militer menemukan para sandera," kata Galvez kepada AFP pada Minggu (12/11).

Para nelayan itu termasuk dari puluhan anak buah kapal (ABK) asing yang masih diculik Abu Sayyaf. Lima di antaranya merupakan ABK asal Indonesia.

Galez juga menuturkan seorang turis asal Belanda, Ewold Horn masih disandera kelompok itu sejak 2012.

Kelompok pimpinan Isnilon Hapnilon yang tewas dalam pertempuran Marawi itu telah lama menjadi ancaman keamanan bagi Filipina. Kelompok yang berbaiat kepada ISIS itu terbentuk sekitar 1990-an dengan sokongan dana dari jaringan Al Qaidah.

Abu Sayyaf dikenal karena aktivitas penyanderaan serta pembajakan kapal asing dengan tuntutan tebusan. Kelompok itu tak segan membunuh para sanderanya jika tebusan yang mereka minta tak dibayarkan.

Salah satunya yakni sandera Abu Sayyaf asal Jerman, Jurgen Kantner, 70, yang telah dieksekusi pada Februari lalu setelah tuntutan tebusan US$600 ribu mereka tak diberikan.

Pada 2016 lalu, Abu Sayyaf juga memenggal dua sandera yang berasal dari Kanada karena alasan yang sama.

Kelompok militan ini juga turut serta membantu pemberontak Maute menguasai Marawi selama lima bulan sejak akhir Mei lalu sebelum berhasil ditaklukkan oleh militer Filipina pada pertengahan Oktober.

Credit cnnindonesia.com

Militer Mesir hancurkan 10 kendaraan berisi senjata

Bendera Mesir

Kairo, Mesir (ANTARA News) - Angkatan Udara Mesir menghancurkan 10 kendaraan yang berisi senjata dan berusaha menyusup ke dalam wilayah Mesir melalui perbatasan barat dengan Libya Timur, kata juru bicara militer dalam satu pernyataan pada Sabtu (11/11).
"Pasukan militer mendeteksi dan memburu 10 kendaraan 4x4 yang diisi sejumlah senjata, amunisi dan barang selundupan di perbatasan barat," kata Juru Bicara Militer Mesir Tamer Ar-Refaay, sebagaimana dikutip Xinhua.

Ia menambahkan, "Angkatan Udara menangani mereka, menghancurkan semuanya dan menewaskan anasir teror di sana."

Sejak Mei, Angkatan Udara Mesir telah menghancurkan sedikitnya 100 kendaraan yang berisi senjata saat kendaraan itu berusaha menyeberangi perbatasan Libya menuju Mesir.

Presiden Mesir Abdel Fattah As-Sisi belum lama ini mengatakan Mesir menghancurkan 1.200 kendaraan yang membawa senjata, amunisi dan petempur di perbatasan dengan Libya selama 30 bulan belakangan.

Bentrokan dua hari belum lama ini antara pasukan keamanan dan pelaku teror yang meletus pada 20 Oktober menewaskan 16 polisi dan melukai 13 orang di Gurun Wilayah Barat di dekat jalan raya Al-Wahat di pinggir kota Giza, sebelah barat Ibu Kota Mesir, Kairo.

Belakangan, serangan udara militer terhadap satu lokasi di dekatnya, daerah pegunungan di Provinsi Fayoum di bagian barat Mesir di sebelah selatan Kairo, menewaskan banyak pelaku teror yang terlibat dalam serangan anti-polisi. As-Sisi pada Rabu mengungkapkan hanya satu dari mereka ditangkap hidup-hidup dan ia bukan warga negara Mesir, dan menyatakan semua 13 gerilyawan tewas.

Gurun Barat Mesir juga menyaksikan serangan teror yang menewaskan tak kurang dari 21 prajurit pada Juli 2014. Pada Februari 2015, gerilayawan ISIS menyiarkan rekaman video yang memperlihatkan 20 orang Mesir yang dipenggal di dekat Kota Sirte, yang kacau di Libya.

Negeri tersebut telah bekerja sama dengan negara tetangga Libya untuk mencapai penyelesaian politik di Libya, yang dicabik petang saudara dan dikelola oleh dua pemerintah yang bertikai. Satu kelompok memerintah Ibu Kota Libya, Tripoli, di bagian barat-laut negeri tersebut, dan satu lagi memerintah di Kota Tobruk di bagian timur-laut negeri itu.

Mesir memandang kestabilan Libya perlu untuk memelihara keamana nasionalnya sendiri, dan mengamankan perbatasan baratnya seta mengusir pelaku teror lintas perbatasan.

Credit antaranews.com