Taiwan akan tingkatkan anggaran pertahanan

Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, melambaikan tangannya saat ia menaiki kapal selam kelas Hai Lung (SS-794) dalam kunjungannya ke pangkalan Angkatan Laut Taiwan, di Kaohsiung, Taiwan, Selasa (21/3/2017). (REUTERS/Tyrone Siu)

... senang melihat janji-janji Amerika Serikat pada perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik...

Taipei, Taiwan (CB) - Taiwan memahami kebutuhan pengeluaran lebih banyak untuk pertahanannya dan akan terus meningkatkan anggaran militernya, kata Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, dalam kunjungannya ke Hawaii, yang memicu kemarahan Beijing.

Tsai mengunjungi Hawaii pada akhir pekan lalu dalam perjalanannya ke tiga sekutu diplomatik Taiwan di Pasifik, meskipun China, yang menganggap Taiwan provinsi membangkang, meminta Amerika Serikat menghentikan perjalanan Tsai itu.

Perjalanan itu dilakukan kurang dari dua minggu sebelum Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berkunjung ke Beijing.

China meningkatkan tekanan terhadap Taiwan sejak Tsai berkuasa pada tahun lalu, mencurigai dia ingin mendorong kemerdekaan resmi dengan melakukan lebih banyak pelatihan militer di sekitar pulau itu, dan perlahan melepas sekutu diplomatiknya, yang sedikit dan masih tersisa.

Tsai menjelaskan hubungan Taiwan-Amerika Serikat sebagai bentuk keramahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam komentar yang dikeluarkan oleh Kantor Presiden Taiwan, Senin.

"Kami senang melihat janji-janji Amerika Serikat pada perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik, dan dari pertemuan dengan Amerika Serikat, kami memahami pentingnya meningkatkan investasi di bidang pertahanan," katanya mengutip pernyataan itu.

Taiwan telah meningkatkan pengeluaran untuk bidang pertahanan tahun ini dan akan terus melakukannya, ujar Tsai saat bertemu dengan dua anggota wadah pemikir Amerika Serikat.

Amerika Serikat dan Taiwan belum memiliki hubungan diplomatik formal sejak Washington menjalin hubungan dengan Beijing pada 1979, namun Amerika Serikat terikat oleh undang-undang untuk memberi Taiwan sarana untuk mempertahankan negaranya.

Taiwan dipersenjatai dengan baik dengan sebagian besar senjata buatan AS, namun telah mendorong penjualan peralatan yang lebih canggih, seperti jet tempur, untuk menangani ancaman yang berkembang dari China dan angkatan bersenjatanya yang termodernisasi dengan cepat.

China tidak pernah membantah penggunaan kekuatan agar membawa Taiwan di bawah kendalinya. China sering menyebut Taiwan sebagai isu paling sensitif dan penting antara China dan Amerika Serikat, serta telah kecewa dengan langkah AS untuk memperluas pertukaran militer dengan Taiwan dan melanjutkan penjualan senjata AS ke pulau tersebut.

Kunjungan Tsai di Hawaii termasuk dalam lawatan peringatan Pearl Harbor, perjamuan dengan masyarakat Taiwan di luar negeri, dan pidato bersama dengan Duta Besar James F. Moriarty, kepala perwakilan diplomatik AS di Taiwan, yang juga dikenal sebagai Lembaga Amerika di Taiwan.

Credit  antaranews.com

Israel dan Palestina Gelar Pertemuan Tingkat Menteri

Salah satu sudut wilayah di Tepi Barat. Otoritas Palestina dan Israel menggelar petemuan awal pekan ini di Ramallah, Tepi Barat. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Palestina dan Israel melakuan pertemuan tingkat tinggi di Ramallah, sebaagai upaya merundingkan perjanjian perdamaian.

Seperti dikutip dari AFP, pertemuan itu berlangsung pada awal pekan ini di Ramallah, Tepi Barat. Disebutkan itu merupakan bagian dari upaya perundingan damai yang didorong pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepresidenan Donald Trump.




Utusan khusus Donald Trump untuk negosiasi itu, Jason Greenblatt, menulis di Twitter bahwa pertemuan yang berlangsung di Ramallah itu dihadiri Perdana Menteri Palestia Rami Hamdallah, Menteri Keuangan Israel Moshe Kahlon, dan pejabat tinggi kementerian pertahanan Israel, Upav Mordechai.

“Langkah maju yang begitu bermakna pada persoalan-persoalan kunci ekonomi — pendapatan, cukai, dan investasi — yang membantu untuk mendorong mencarikan perdamaian,” kata Greenblatt.

Sementara itu, kantor berita Palestina (WAFA) menyatakan menteri keuangan Palestina, Shukri Bishara juga ada dalam pertemuan tersebut, termasuk kepala intelijen Majid Faraj.

WAFA memberitakan pertemuan tersebut berlangsng di sebuah gedung yang berada di wilayah Tepi Barat yang dicaplok Israel. WAFA memberitakan salah satu yang paling hangat dibicarakan adalah tentang pengangkatan blokade atas Jalur Gaza serta proyek ekonomi bersama.




Sementara itu, surat kabar Israel, Haaretz, memberitakan pertemuan itu adalah yang kedua setelah pertemuan yang juga dihadiri partisipan sama enam bulan lalu. Adapun proyek ekonomi gabungan adalah zona industri di desa Tarkumia, Tepi Barat, yang akan mempekerjakan pemukim Israel juga warga Palestina.

Pada saat yang hampir bersamaan, di awal pekan ini, otoritas Israel menghancurkan terowongan bawah tanah di perbatasan jalur Gaza. Itu merupakan salah satu tindakan preventif Israel terhadap ancaman kelompok pejuang Palestina yang berupaya menggali terowongan bawah tanah di perbatasan.



Credit  cnnindonesia.com

Warga Palestina Tewas dalam Pengeboman Israel atas Terowongan

Ilustrasi terowongan bawah tanah. (REUTERS/Zohra Bensemra)

Jakarta, CB -- Israel meledakkan terowongan bawah tanah yang dibangun pejuang Palestina di perbatasan Jalur Gaza, Senin (30/10).

Seperti dilansir AFP mengutip dari rilis Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas tersebut, setidaknya tiga warga Palestina tewas dan lainnya luka-luka akibat serangan itu. Juru Bicara Kemenkes, Ashraf al-Qudra, menyatakan tiga warga Palestina yang tewas itu adalah Ahmed Abu Armanah, Omar al-Faleet, dan Misbah Shubir.




Shubir diketahui bagian dari pejuang sayap kanan Hamas, sementara dua lainnya dari kelompok sekutunya.

Terkait peledakan terowongan bawah tanah tersebut, Israel memberikan peringatan kepada Hamas untuk tak melakukan aksi balas dendam, dan mengancam untuk merespon balik andai mereka diserang.

Juru bicara militer Israel, Letkol Jonathan Conricus, mengatakan terowongan yang dihancurkan pada Senin (30/10) itu sedang dalam proses penggalian dari kota Gaza di Khan Younis untuk menyeberangi perbatasan.




Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji teknologi militernya dalam menemukan terowongan-terowongan bawah tanah tersebut. Tak ada keterangan mendetail lagi yang diberikan Netanyahu perihal teknologi tersebut, namun dilansir dari Reuters, Israel telah membangun sensor antiterowongan bawah tanah sepanjang 60 km di perbatasan Gaza. Proyek senilai US$1,1 miliar itu ditargetkan selesai pada pertengahan 2019.

“Kami menilai Hamas bertanggung jawab atas segalanya [keributan] yang berasal dari perbatasan, dan membawa orang-orang di bawah otoritasnya, untuk menubruk kedaulatan kita,” ujar Netanyahu dalam pertemuan dengan anggota parlemen dari Partai Likud.




Credit  cnnindonesia.com

Israel Tahan 23 Warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem

Warga Palestina bentrok dengan polisi Israel

CB, YERUSALEM -- Pasukan keamanan Israel menangkap dan menahan 23 warga Palestina, termasuk di dalamnya wanita dan mahasiswa di Tepi Barat dan Yerusalem, Senin (30/10) dini hari waktu setempat. Penangkapan ini menjadi operasi penangkapan yang kesekian kali yang dilakukan Israel di daerah tersebut.

Palestinian Prisoners Society (PPS) yang mengonfirmasi penangkapan tersebut mengungkapkan pasukan Israel menahan sembilan warga Palestina dari distrik Tulkarm. Empat mahasiswa Palestina asal Hebron, masing-masing dari Ramallah, Jenin, Betlehem, dan Salfit.

Tentara (Israel) juga menahan anak di bawah umur di wilayah Nablus, ungkap PPS, dikutip laman kantor berita Palestina WAFA News Agency. Di Yerusalem Timur, polisi Israel menahan seorang warga Palestina bernama Amal Abu Sneineh.

Polisi juga menahan dua warga Palestina dari Kota Tua Yerusalem. Tidak ada alasan yang diberikan untuk penangkapan ini.

Pekan lalu, Israel juga menangkap dan menahan 19 warga Palestina di Tepi Barat. Sama seperti kasus terbaru, Israel tidak memberi alasan terkait penangkapan tersebut.

Menurut dokumentasi PBB, antara 26 September hingga 9 Oktober 2017, pasukan Israel telah melakukan operasi pemburuan dan penangkapan di Tepi Barat. Dalam operasi itu, 205 warga Palestina telah ditahan, termasuk di dalamnya sembilan anak-anak.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

WFP: makanan jadi "senjata perang" di Yaman

Sejumlah perempuan mengambil air minum dari keran umum saat terjadi wabah kolera di Sanaa, Yaman, Jumat (13/10/2017). (REUTERS/Mohamed al-Sayaghi/djo/17)

Riyadh, Arab Saudi (CB) - Di luar serangan udara, baku tembak dan blokade pelabuhan, makanan kini menjadi bagian dari "senjata perang" di Yaman, kata Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP), karena jutaan orang menghadapi bencana kelaparan yang akan datang.

"Yaman di ambang kelaparan. Kolera memperparah krisis pangan dramatis. Makanan digunakan sebagai senjata perang," kata pejabat WFP Elisabeth Rasmussen dalam konferensi mengenai bantuan untuk Yaman yang diselenggarakan oleh Arab Saudi pada Minggu.

Konflik Yaman sudah merenggut lebih dari 8.650 korban jiwa sejak 2015, saat koalisi militer pimpinan Arab Saudi bergabung dalam perang pemerintah melawan pemberontak Houthi yang didukung Iran dan sekutu mereka, mantan presiden Ali Abdullah Saleh.

Lama menjadi negara termiskin di dunia Arab, konflik di Yaman menyebabkan tujuh juta orang berisiko kelaparan dan sekitar 17 juta orang -- 60 persen dari keseluruhan populasi -- menghadapi kerawanan pangan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebanyak 2.100 orang sudah meninggal karena kolera sejak April karena rumah sakit kesulitan mendapatkan pasokan kebutuhan pokok di tengah blokade di pelabuhan-pelabuhan dan bandara internasional utama negara tersebut.

Kedua pihak dalam konflik itu dituduh gagal melindungi warga sipil dalam situasi yang disebut PBB sebagai "krisis kemanusiaan terbesar di dunia".

Koalisi pimpinan Saudi, yang menguasai wilayah udara Yaman dan beberapa pelabuhan, bulan ini dimasukkan ke dalam daftar hitam PBB karena "pembunuhan dan membuat anak-anak cacat".

Sementara jalanan di dalam ibu kota Yaman dikendalikan oleh Houthi dan bekas presiden Saleh, perjalanan menuju bandara Sanaa berada di bawah kendali koalisi dan membatasi pemilihan penerbangan untuk bantuan.

Kelompok-kelompok bantuan sudah memperingatkan bahwa penutupan bandara internasional Sanaa menghambat pengiriman pasokan barang-barang yang sangat dibutuhkan, yang sekarang harus diangkut melalui pelabuhan Laut Merah, Hodeida.

"Semua pihak yang berkonflik harus memberikan akses kemanusiaan yang aman, tanpa hambatan, dan berlanjut bagi orang-orang yang membutuhkan, melalui semua pelabuhan, bandara khususnya melalui pelabuhan Hodeida dan bandara Sanaa serta lewat darat," kata Mark Lowcock, wakil sekretaris jenderal PBB urusan kemanusiaan.

"Orang-orang yang memiliki kewenangan di Sanaa  biasanya menolak memberi akses ke personel badan-badan kemanusiaan untuk masuk ke negara itu," kata Lowcock sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Credit  antaranews.com

Kamp ditutup, Australia harus bertanggung jawab atas ratusan pencari suaka

Ilustrasi kamp pengungsi. (REUTERS/Pascal Rossignol)

Sydney (CB) - Australia tidak diizinkan meninggalkan tanggung jawab hukum, keuangan dan moral bagi hampir 800 orang ketika menutup pusat penahanan pencari suaka di Papua Nugini pada Selasa, kata menteri imigrasi Papua Nugini.

Pembela hak asasi manusia memperingatkan akan bencana kemanusiaan, yang tampak, saat pusat penampungan pulau Manus ditutup jika kelompok tersebut tidak dimukimkan dengan baik, dengan ratusan tahanan menolak meninggalkan tempat itu karena takut menjadi sasaran penduduk setempat.

Menteri Imigrasi Papua Nugini Petrus Thomas mengatakan pada Minggu malam bahwa Australia akan tetap bertanggung jawab atas kesejahteraan kelompok itu, yang ditahan di pusat didanai Australia tersebut lebih dari empat tahun.

Australia menolak mengizinkan pencari suaka tiba dengan kapal untuk mencapai pantai negaranya, menahan mereka di kamp di Papua Nugini dan Nauru di Pasifik Selatan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi manusia telah bertahun-tahun menyebutkan pelanggaran hak asasi manusia di antara para tahanan yang terjadi di pusat-pusat penahanan tersebut.

"Ini adalah keadaan Papua Nugini bahwa selama ada satu individu dari pengaturan ini yang tetap berada di Papua Nugini, Australia akan terus memberikan dukungan finansial dan dukungan lainnya kepada Papua Nugini untuk mengelola orang-orang yang dipindahkan di bawah pengaturan, sampai orang terakhir pergi atau dimukimkan secara mandiri di Papua Nugini," kata Thomas dalam pernyataan dalam surat elektronik.

Australia telah mengatakan akan menghabiskan hingga 250 juta dolar Australia untuk menampung hampir 800 pengungsi dan para pencari suaka di Papua Nugini selama 12 bulan berikutnya, setelah menutup pusat penahanan kontroversialnya.

Pusat penahanan Manus dijadwalkan ditutup pada Selasa, setelah dinyatakan ilegal oleh pengadilan Papua Nugini, dengan 600 pria yang telah ditetapkan untuk pindah ke tiga kamp transit baru. Namun hanya di bawah 200 pria yang telah dipindahkan.

Meskipun ada ancaman bahwa layanan dasar seperti listrik dan air akan terputus, tahanan yang tersisa menolak untuk pindah, dengan alasan kekhawatiran akan keselamatan mereka. Kekhawatiran akan kekerasan semakin parah setelah Papua Nugini mengirim pasukan keamanan ekstra ke kamp tersebut.

Pemindahan pria di tahanan tersebut dirancang sebagai tindakan sementara, yang memungkinkan Amerika Serikat untuk menyelesaikan pemeriksaan pengungsi sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran pengungsi.

Australia mengatakan bahwa tahanan yang tidak dimukimkan kembali di Amerika Serikat akan diizinkan tinggal di Papua Nugini atau pulau kecil Nauru di Pasifik. Tapi, hampir semua pencari suaka menolak undangan menetap di kedua tempat itu. 

Credit  antaranews.com

Pencari Suaka Tolak Penutupan Pusat Detensi Papua Nugini

Ilustrasi pencari suaka di Manus Island Center. (AAP/Eoin Blackwell/via REUTERS)

Jakarta, CB -- Ratusan pengungsi dan pencari suaka membarikade sebuah pusat detensi di Papua Nugini pada Selasa (31/10) untuk menolak upaya otoritas setempat dan Australia menutup fasilitas tersebut.

Para pemerhati hak asasi manusia memperingatkan risiko krisis kemanusiaan yang kemungkinan besar terjadi antara para penghuni pusat detensi Manus Island Centre dan pihak berwenang, sementara waktu tenggat penutupan kamp yang didanai Australia itu tiba hari ini.

Menyoroti kekhawatiran soal penolakan masyarakat lokal, pengacara sekitar 600 orang yang menolak direlokasi ke tiga fasilitas lain di Papua Nugini itu mengajukan gugatan di menit-menit terakhir untuk mencegah penutupan kamp dan relokasi para penghuninya ke negara ketiga.

Pusat detensi Manus selama ini menjadi titik kunci dalam kebijakan imigrasi kontroversial "Perbatasan Berdaulat" Australia. Negara tersebut menolak pencari suaka yang tiba menggunakan kapal, menahan mereka di sejumlah kamp Papua Nugini, Nauru dan Pasifik Selatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pegiat HAM sudah bertahun-tahun menyoroti masalah pelanggaran hak yang menimpa para penghuni tempat itu.

Nick McKim, senator Partai Hijau Australia yang berada di Manus, mengatakan otoritas berulang kali mematikan listrik di gedung tersebut semalam untuk membujuk para penghuninya agar mau pergi.

Para pejabat Papua Nugini juga memberi pemberi tahuan di kamp pada Selasa, memperingatkan bahwa listrik dan pasokan air akan dimatikan pada 17.00 waktu setempat, sementara makanan pun tak dikirim lagi ke lokasi tersebut.


Papua Nugini juga mengerahkan pasukan paramiliter untuk memantau proses penutupan.

"Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia," kata McKim kepada radio Australian Broadcasting Corp sebagaimana dikutip Reuters. "Mereka masih menjadi tanggung jawab Australia dan PBB telah berulang kali mengonfirmasinya."

Mahkamah Agung Papua Nugini pada tahun lalu memutuskan bahwa pusat Detensi Manus yang pertama kali dibuka pada 2001 silam beroperasi secara ilegal. Ditutup antara 2008 hingga 2011, fasilitas ini dibuka pada 2012 menyusul peningkatan jumlah pengungsi yang pada puncaknya mencapai lebih dari 20.500 orang di 2013. Dua tahun kemudian, pemerintah Australia menyatakan sudah tidak ada lagi kapal yang masuk.

Menteri Imigrasi Papua Nugini Petrus Thomas memeringatkan bahwa pihak Australia tidak bisa begitu saja mengabaikan tanggung jawab hukum, finansial dan moral atas para pengungsi.


Australia telah menyatakan akan menganggarkan lebih dari A$250 juta untuk memberi mereka tempat tinggal hingga setahun ke depan. Tidak sampai 200 orang yang sudah dipindahkan hingga saat ini.

Relokasi para pengungsi yang seluruhnya laki-laki itu merupaka langkah sementara untuk memberi Amerika Serikat waktu mengolah proses penerimaanpara pengungsi di bawah perjanjian pertukaran dengan Australia.

AS telah menyatakan akan membawa hingga 1.250 pengungsi dari dua pusat detensi yang berada di Pasifik, tapi sejauh ini hanya 25 orang yang telah diberi tempat pemukiman kembali. Sebagai imbalannya, Australia menyatakan akan menerima para pengungsi dari Amerika Tengah.

Sementara itu, Australia menyatakan para pengungsi yang tidak direlokasi ke AS akan diperbolehkan untuk tinggal di Papua Nugini atau Nauru. Namun, hampir semuanya menolak undangan untuk menetap secara permanen di kedua lokasi. Thomas mengatakan Papua Nugini tidak akan memaksa siapapun untuk tetap tinggal.

Aliran pengungsi tersebut selama ini berasal dari negara-negara yang dilanda perang seperti Suriah dan Afghanistan, juga Pakistan, Iran, Sri Lanka dan Myanmar.






Credit  cnnindonesia.com

Bisa Dijangkau Rudal Korut, Anggota NATO di Eropa dalam Bahaya

Para warga Korea Utara saat menyasikan peluncuran peluru kendali (rudal) militer rezim Kim Jong-un dari layar besar. Foto/REUTERS

BRUSSELS - Sekretaris Jenderal (Sekjen) North Atlantic Treaty Organization (NATO) Jens Stoltenberg memperingatkan bahwa anggota NATO di Eropa dalam bahaya. Musababnya, rudal Korea Utara (Korut) sekarang bisa menjangkau Eropa.

Peringatan itu disampaikan menjelang kunjungannya ke Jepang dan Korea Selatan. Namun, dia optimistis bahwa aliansi militer NATO memiliki kemampuan untuk menanggapi ancaman apapun, termasuk rudal Pyongyang.

”Kami menyadari bahwa Eropa juga telah masuk jangkauan rudal (Korea Utara), dan negara-negara anggota NATO sudah dalam bahaya,” kata Stoltenberg kepada surat kabar Yomiuri Shimbun pada hari Minggu.

”NATO telah melindungi negara-negara anggotanya dari ancaman rudal balistik melalui pencegahan, namun diperlukan upaya diplomatik untuk menemukan solusi damai terkait konflik tersebut,” ujar dia.

”NATO memiliki kemampuan dan tekad untuk menanggapi ancaman dan agresor apapun,” papar Stoltenberg dalam sebuah wawancara terpisah dengan Jiji Press. ”Tidak ada sekutu NATO dan tentu saja NATO tidak menginginkan perang. Itu akan menjadi bencana.”

Pemimpin Pakta Pertahanan Atlantik Utara ini akan mengunjungi Jepang pada hari Senin (30/10/2017) dan Selasa besok di mana dia akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Menteri Pertahanan Itsunori Onodera. Kepala NATO juga akan mengunjungi pangkalan angkatan laut Jepang di Yokosuka sebelum melakukan perjalanan ke Korea Selatan.

Aliansi militer itu memang tidak terlibat langsung dalam upaya menyelesaikan krisis Korea Utara yang sedang berlangsung, namun sepenuhnya mendukung sekutunya di wilayah tersebut, dan Amerika Serikat telah berjanji untuk melindungi sekutunya.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis, dalam sebuah kunjungan ke Korea Selatan pada hari Sabtu, telah bersikap tegas atas responsnya terhadap ancaman serangan Pyongyang.

”Jangan salah, serangan ke Amerika Serikat, atau sekutunya, akan dikalahkan. Dan penggunaan senjata nuklir apapun akan disambut dengan respons militer besar yang efektif dan luar biasa,” kata Mattis.

CIA telah memperingatkan bahwa Korea Utara butuh beberapa bulan lagi untuk mampu meluncurkan serangan nuklir ke wilayah daratan AS. Tapi, pemerintah Presiden Donald Trump berjanji untuk mencegah hal itu terjadi. 

Credit  sindonews.com

Korut Jatuhkan Selebaran Berbunyi 'Trump Sakit Mental' di Seoul

Salah satu selebaran berisi pesan penghinaan untuk Presiden AS Donald Trump yang dijatuhkan Korut di atas Seoul, Korsel, pada Minggu (29/10/2017). Foto/Twitter@pearswick

SEOUL - Otoritas Korea Utara (Korut) menjatuhkan selebaran berisi tulisan yang menghina Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di atas Ibu Kota Korea Selatan (Korsel), Seoul. Tulisan di selebaran itu menyebut Trump “sakit mental” dan “dotard”.

Istilah “dotard” pernah digunakan diktator muda Korut Kim Jong-un yang berarti seseorang yang lemah atau pikun.

Selebaran-selebaran dari Pyongyang itu dimasukkan ke dalam balon dan dijatuhkan di atas wilayah Seoul.

Penghinaan tersebut diduga sebagai respons Kim Jong-un terhadap komentar yang disampaikan oleh Trump di hadapan Majelis Umum PBB bulan lalu di mana presiden AS tersebut meledek sang pemimpin Korea Utara dengan sebutan “manusia roket”.

Gambar-gambar selebaran tersebut dipublikasikan di Twitter pada hari Minggu oleh James Pearson, koresponden Korea Utara untuk Reuters.
“’Sakit mental’, ‘Trump Dotard’—ditemukan di lebih banyak selebaran propaganda dari Korea Utara di Seoul tengah,” tulis Pearson via akun @pearswick, yang dikutip Senin (30/10/2017).

Pesan penghinaan itu muncul setelah beberapa pekan lalu, poster-poster yang memuat gambar hantu Trump dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dikirim Korut melalui zona demiliterisasi (DMZ).

Ketegangan di semenanjung Korea terus meningkat ketika Pyongyang bertekad untuk terus melakukan uji coba senjata nuklir dan rudal untuk menanggapi latihan militer gabungan reguler AS dan Korea Selatan.

Dalam sebuah kunjungan ke Korea Selatan pada hari Sabtu, Menteri Pertahanan AS James Mattis mengatakan bahwa dia tidak dapat membayangkan AS bisa menerima Korea Utara sebagai negara nuklir. Setelah bertemu dengan Meteri Pertahanan Korea Selatan Song Young-moo, Mattis mengatakan bahwa Washington tidak akan mengurangi tekanan pada Pyongyang.

”Jangan salah, serangan ke Amerika Serikat atau sekutunya, akan dikalahkan. Dan penggunaan senjata nuklir apapun akan disambut dengan respons militer besar-besaran yang efektif dan luar biasa,” kata Mattis. 

Credit  sindonews.com

Bos Pentagon: Diplomasi dengan Dukungan Militer Solusi Krisis Korut

Menteri Pertahanan AS Jim Mattis. Foto/Istimewa

SEOUL - Pejabat tinggi pertahanan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) melakukan pertemuan di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea. Keduanya mengadakan pembicaraan mengenai penyelesaian krisis program nuklir Korea Utara (Korut).

Menteri Pertahanan AS Jim Mattis menyatakan bahwa Washington tidak akan pernah menerima nuklir Korut. Ia menambahkan bahwa Pyongyang mempercepat ancaman yang ditimbulkannya kepada tetangganya di dunia melalui program rudal dan nuklir yang tidak disengaja dan tidak perlu.

"Diplomasi tetap merupakan tindakan pilihan kami. Seperti yang telah berulang kali saya tekankan, para diplomat kami paling efektif saat didukung oleh kekuatan militer yang kredibel dalam situasi seperti ini," kata Mattis setelah mengadakan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Korsel Song Young-moo, sebagaimana dikutip dari Sputnik, Minggu (29/10/2017).

Setelah pertemuan tersebut, Pentagon mengeluarkan sebuah pernyataan tertulis yang mengatakan bahwa pemerintah AS dan Korsel telah memutuskan untuk memperluas kerja sama, termasuk penyelidikan bersama untuk memperbaiki pelaksanaan pencegahan terhadap Pyongyang, untuk penyelesaian konflik secara damai.

Keduanya juga akan terus mendukung dua upaya diplomatik kedua negara tersebut yang bertujuan untuk melakukan denuklirisasi Korut.

Korut telah melakukan enam uji coba nuklir tahun ini dan terus memperbaiki teknologi rudal balistiknya melalui serangkaian peluncuran rudal.

Uji coba nuklir dan rudal terakhir seolah menunjukkan kemampun nuklir dan rudal negara komunis itu. Uji coba nuklir terakhir disebut sebagai uji coba nuklir terbesar. Korut mengklaim bahwa mereka berhasil melakukan uji coba bom hidrogen yang akan dimuat ke dalam rudal balistik antar benua.

Sementara itu, dua uji coba rudal terakhir Korut berhasil terbang di atas wilayah Jepang sebelum jatuh ke Samudera Pasifik. 

Credit  sindonews.com

AS ancam balas habis-habisan Korea Utara jika berani menyerang

Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis. (Reuters)

Camkan, setiap serangan ke Amerika Serikat atau sekutu-sekutu kami akan kami patahkan

Jakarta (CB) - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis hari ini memperingatkan Korea Utara untuk mengambil "balasan militer besar-besaran" terhadap siapa pun yang menggunakan senjata nuklir. Ancaman ini disampaikan menjelang kunjungan Presiden Donald Trump ke Korea Selatan.

Bulan-bulan belakangan ini Pyongyang memang telah membuat dunia tegang dengan enam kali uji coba senjata nuklir dan peluru kencali yang bisa mencapai daratan AS. Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sendiri terlibat perang kata-kata dan saling menyerang secara pribadi.

Mattis, dalam lawatan ke Seoul untuk pertemuan pertahanan tahunan, berusaha tetap memilih diplomasi, namun belakangan menyatakan "diplomat-diplomat kami akan sangat efektif jika didukung oleh pasukan militer yang kredibel."

"Camkan, setiap serangan ke Amerika Serikat atau sekutu-sekutu kami akan kami patahkan," kata Mattis dalam jumpa pers bersama dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan Song Young-Moo.

"Setiap penggunaan senjata nuklir oleh Korea Utara akan dihadapi dengan balasan militer besar-besaran, efektif dan menyeluruh," kata Mattis seraya menyatakan Washington tidak akan menoleransi sebuah Korea Utara yang bernuklir.

"Saya tak bisa membayangkan kondisi di mana Amerika Serikat bersedia menerima Korea Utara sebagai kekuatan nuklir," sambung dia seperti dikutip AFP.

Mattis tidak menjelaskan aktivitas senjata nuklir mana yang bisa memicu balasan militer dari AS. Tapi bulan lalu Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-Ho berkata di Majelis Umum PBB bahwa negaranya dapat menggelar uji coba senjata nuklir di Pasifik.

Mattis minta Korea Utara tidak berilusi karena negara terisolir itu bukan lawan sepadan untuk AS dan Korea Selatan yang merupakan sekutu utama AS di mana 28.500 tentara AS berpangkalan. 

Credit  antaranews.com

Pesawat Bomber B-2 AS Tiba di Wilayah yang Dirahasiakan

Pentagon kirim pesawat pembom B-2 siluman ke Asia jelang kunjungan Presiden Donald Trump. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Pentagon telah mengerahkan pembom siluman B-2 yang bisa membawa senjata nuklir ke wilayah yang dirahasiakan di Pasifik barat. Pengerahan pesawat pembom ini dilakukan jelang kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke wilayah itu minggu depan.

Rencana penerbangan pesawat pembom itu belum diumumkan oleh Komando Strategis AS (STRATCOM) atau pun Gedung Putih, meskipun berbagai pangkalan AS berada di kawasan ini termasuk di Korea Selatan (Korsel) dan Jepang. Kesemuanya masuk ke dalam daftar penerbangan jarak jauh untuk memasok logistik.

Seperti dilansir Sputnik dari Japan Times, Senin (30/10/2017), dokumentasi terakhir menyebutkan sebuah pesawat B-2 mengunjungi daerah itu selama tur unjuk kekuatan Pentagon pada 2013 lalu di Semenanjung Korea.

Terbang ke wilayah Pasifik dari home base-nya di Pangkalan Angkatan Udara Whiteman, Missouri, selama akhir pekan, pesawat B-2 akan menempuh jarak lebih dari 6.000 mil. Pesawat ini punya kemampuan untuk mengisi bahan bakar di tengah penerbangan, sehingga memungkinkan pesawat tersebut untuk mengirimkan senjata nuklir dimanapun di planet ini

STRATCOM meremehkan overflight pengebom tersebut, yang menyatakan bahwa misi keliling dunia tersebut rutin dilakukan. STRATCOM mengatakan tengah melakukan pengenalan pesawat dengan basis udara dan operasi dalam perintah kombatan geografis yang berbeda, yang memungkinkan mereka mempertahankan tingkat kesiapan yang kemampuan yang tinggi.

Pernyataan STRATCOM tersebut juga termasuk ucapan yang dimaksudkan untuk menghilangkan ketakutan sekutu regional AS, Jepang dan Korsel, jelang kunjungan Trump. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa kunjungan B-2 harus dianggap sebagai demonstrasi nyata yang menunjukkan komitmen terhadap sekutu AS dan meningkatkan keamanan regional.

Selama akhir pekan, Menteri Pertahanan AS James Mattis menuduh Korea Utara (Korut) terlibat dalam kegiatan "penjahat". Ia pun berjanji bahwa Washington dan sekutunya tidak akan pernah menerima Pyongyang sebagai negara yang memiliki kemampuan senjata nuklir.

"Saya tidak bisa membayangkan sebuah kondisi di mana Amerika Serikat akan menerima Korea Utara sebagai negara yang memiliki tenaga nuklir," kata Mattis.

"Korea Utara telah mempercepat ancaman yang ditimbulkannya kepada negara-negara tetangganya dan dunia melalui program rudal dan nuklirnya yang tidak sah dan tidak perlu," ujarnya, menambahkan bahwa perkembangan terakhir - termasuk klaim ledakan bom hidrogen pada bulan September - telah menciptakan "urgensi baru" untuk kawasan ini. 

Credit  sindonews.com

AS-Korsel Sepakat Perluas Penyebaran Aset Militer Strategis

Menteri Pertahanan Korsel Song Young-moo dan Menteri Pertahanan AS James Mattis

SEOUL - Kepala pertahanan Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) setuju untuk memperluas penyebaran rotasi aset militer strategis AS ke Semenanjung Korea. Itu dilakukan untuk melawan ancaman dari tetangga Korsel, Korea Utara (Korut).

Menteri Pertahanan Korsel Song Young-moo dan Menteri Pertahanan AS James Mattis mengadakan Rapat Konsultasi Keamanan ke-49 (SCM), sebuah dialog keamanan tahunan antara menteri pertahanan kedua sekutu, di Seoul.

Menteri Song mengatakan pada sebuah konferensi pers setelah pertemuan tersebut bahwa mereka sepakat untuk memperluas penyebaran rotasional aset strategis AS. Hal itu untuk meningkatkan komitmen AS terhadap pencegahan yang terus berlanjut sambil menyetujui untuk memperkuat kerja sama dalam tindakan pencegahan lainnya.

Aset militer strategis AS mencakup kapal induk bertenaga nuklir, kapal selam serangan nuklir, jet tempur siluman dan pembom strategis, yang oleh militer AS baru-baru ini dikirim ke semenanjung lebih sering seperti dilansir dari Xinhua, Minggu (29/10/2017).

Menurut pernyataan bersama berisi 18 poin tersebut, kedua sekutu sepakat untuk tidak mentoleransi jenis provokasi Korut, berjanji untuk menjalin kerja sama yang erat untuk secara efektif melawan provokasi apapun.

Mattis mengatakan dalam pernyataannya bahwa penggunaan persenjataan nuklir akan dipenuhi dengan tanggapan militer yang efektif dan luar biasa, mengkonfirmasikan kembali tawaran AS untuk semua kategori kemampuan militer, termasuk payung nuklir, kemampuan menyerang dan kemampuan pertahanan rudal yang konvensional, untuk pencegahan yang jauh di Korsel.

Kesepakatan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea, yang disebabkan oleh uji coba nuklir Korut dan peluncuran rudal balistik.

China telah mengusulkan untuk mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea saat membangun mekanisme perdamaian. China meminta Korut menghentikan kegiatan nuklir dan misilnya dengan imbalan penghentian latihan militer Korsel-AS.

Pyongyang melakukan uji coba nuklir keenam dan paling kuat pada awal September lalu, meledakkan apa yang diklaimnya sebagai bom hidrogen yang dapat dimuat ke rudal balistik antar benua (ICBM).

Negara Asia tersebut melakukan uji coba dua rudal balistik dengan kemampuan antar benua pada bulan Juli. Tidak ada provokasi yang dilakukan sejak DPRK menerbangkan rudal balistik jarak menengah (IRBM) ke Jepang pada 15 September.

Pernyataan bersama tersebut mengatakan kedua menteri tersebut menyatakan dukungannya atas upaya diplomatik untuk membuat Korut melakukan denuklirisasi dan menghentikan provokasi. 

Ditanya tentang klaim untuk menyebarkan kembali senjata nuklir taktis AS ke Korsel, Mattis mengatakan bahwa dia negatif tentang penerapan kembali saat masyarakat internasional menuju denuklirisasi.

Kepala pertahanan Korsel juga mengatakan bahwa penempatan kembali tidak akan memenuhi kepentingan nasional Seoul.

Senjata nuklir taktis AS, yang telah dimiliki oleh pasukan AS Korea (USFK), ditarik dari Korea Selatan pada tahun 1991.

Sementara itu, kedua pemimpin pertahanan tersebut sepakat untuk melakukan upaya bersama untuk secara cepat memungkinkan pengalihan kendali operasional militer Korsel dari Washington ke Seoul yang memungkinkan berdasarkan kondisi.

Korea Selatan menyerahkan perintah operasionalnya kepada pasukan AS setelah Perang Korea tiga tahun pecah pada tahun 1950. Negara tersebut memenangkan kendali operasional masa damai pada tahun 1994.




Credit  sindonews.com

Presiden Iran Menolak Bertemu Trump

Presiden Iran Hassan Rouhani menolak bertemu dengan Presiden AS Donald Trump saat menghadiri Majelis Umum PBB pada September lalu. Foto/Istimewa

TEHERAN - Kementerian luar negeri Iran mengatakan bahwa Presiden Iran Hassan Rouhani menolak pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal itu terjadi dalam kunjungannya ke New York untuk menghadiri Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September lalu.

"Sebuah niat bertemu diungkapkan oleh pihak Amerika yang tidak disetujui oleh Presiden Rouhani," kata juru bicata Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Ghasemi, merujuk pada dugaan permintaan pertemuan seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (30/10/2017).

Pada tahun 2013, Presiden AS Barack Obama dan Rouhani berbicara melalui telepon. Ini merupakan kontak tingkat tertinggi antara kedua negara dalam beberapa dasawarsa. Kendati begitu, kontak ini memicu protes keras dari kalangan garis keras Iran.

Sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Teheran dan Washington, yang secara resmi memutuskan hubungan diplomatik pada tahun 1979.

Sebelumnya, Trump mengundang kemarahan Teheran dengan menolak untuk mengakui secara formal jika Iran telah memenuhi kesepakat nuklir internasional. Trump menyerahkan keputusan itu kepada Senat AS dan bahkan mengancam akan membatalkannya.

Menurut Trump, Teheran telah melanggar kesepakatan tersebut dengan mengembangkan rudal balistik.

Terkait hal tersebut, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan Teheran akan tetap berpegang pada kesepakatan tersebut selama para penandatangan lainnya melakukannya. Namun Iran akan "menghancurkan" kesepakatan tersebut jika Washington menarik diri. 

Credit  sindonews.com

Tentara Suriah Tingkatkan Serangan ke Benteng Terakhir ISIS

Tentara Suriah meningkatkan serangan ke basis ISIS di Deir al-Zor. Foto/Ilustrasi/Istimewa

DAMASKUS - Tentara Suriah meningkatkan pemboman ke daerah-daerah di kota Deir Zor yang masih dikuasai oleh ISIS, Minggu (29/10/2017). Tentara Suriah mendapat dukungan dari jet-jet Rusia dan milisi yang didukung Iran.

Mantan penduduk dan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan ada serangan udara berat di kota terbesar di Suriah timur saat pasukan tersebut menuju area Hay al Umal. Kota ini melingkupi beberapa wilayah yang tersisa yang dikuasai militan dimana diperkirakan 1.500 warga sipil terjebak didalamnya.

Tentara Suriah secara bertahap memperketat jerat di sekitar militan setelah membuka rute darat ke kota tersebut pada bulan September dengan bantuan serangan udara Rusia dan milisi yang didukung oleh Iran. Mereka memecah pengepungan yang telah berlangsung hampir tiga tahun.

"Situasi ini sangat memprihatinkan, ada keluarga di bawah reruntuhan dan yang lainnya yang melarikan diri tidak memiliki tempat berlindung," kata Sheikh Awad al Hajr, seorang pemimpin suku seperti dikutip dari Reuters, Senin (30/10/2017).

Ia mengacu pada penderitaan orang-orang yang tersisa di dalam kota dan di kota-kota, kota dan peternakan di jalur subur sepanjang sungai Efrat yang berbatasan dengan Irak.

Pertempuran dan serangan udara tanpa henti di provinsi Deir al-Zor, kubu terakhir ISIS, telah mendorong puluhan ribu warga sipil untuk melarikan diri, kata mantan penduduk dan pekerja bantuan.

Kerabat beberapa warga sipil dan tokoh oposisi Suriah menuduh tentara Rusia mengebom kapal dan perahu kecil yang membawa keluarga-keluarga yang melarikan diri dari tepi barat Sungai Eufrat. Namun Moskow membantah menargetkan warga sipil dalam operasi militernya di Suriah dan mengatakan bahwa pihaknya hanya menyentuh tempat persembunyian dan fasilitas militan.

Rusia telah menempatkan militernya di belakang kampanye tentara Suriah untuk mendapatkan kembali provinsi kaya minyak yang strategis yang telah menjadi fokus perang saudara Suriah yang lebih dari enam tahun. Mereka berlomba dengan pasukan yang didukung Amerika Serikat (AS) untuk merebut wilayah dari ISIS.

Sementara tentara Suriah tampaknya menghasilkan lebih banyak keuntungan di dalam kota Deir al-Zor, para militan melakukan serangan mendadak dalam 24 jam terakhir yang mendorong mundur milisi pro-pemerintah dan milisi yang didukung Iran dari Albu Kamal, pos perbatasan terakhir di Irak Suriah perbatasan masih di tangan militan.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia dan mantan penduduk mengatakan para militan merebut kembali kota-kota strategis al Qwaira dan Makhan pada hari Sabtu lalu dalam beberapa penyergapan mematikan yang menimbulkan korban berat pada milisi pro-pemerintah dan milisi Syiah Iran.

Serangan terakhir mendorong tentara ke kota Mayadeen, lebih jauh ke utara menyusuri sungai Efrat. 

"Negara Islam mampu mendorong kembali rezim tersebut dan milisi yang didukung Iran ke jantung kota Mayadeen," kata Amer Huweidi, seorang aktivis dari kota tersebut yang berhubungan dengan penduduk lokal dan penduduk.

Mayadeen adalah kota strategis yang menjadi basis militan setelah mereka diusir dari ibukota de facto Suriah mereka di kota Raqqa.

Koalisi yang dipimpin AS melawan ISIS sedang melakukan kampanye terpisah melawan kelompok tersebut di Deir al-Zor. Kampanye ini berfokus pada daerah-daerah di sebelah timur Sungai Eufrat yang membagi-bagi provinsi tersebut.

Koalisi tersebut mengamankan ladang minyak Omar, ladang minyak terbesar Suriah, pada bulan ini.



Credit  sindonews.com

Kanada Tangguhkan Bantuan Militer untuk Pasukan Irak

Tentara Irak.

CB,OTTAWA -- Pasukan khusus Kanada telah menangguhkan bantuan militer kepada pasukan Irak. Kementerian Pertahanan Kanada mengatakan penangguhan ini dilakukan karena semakin meningkatnya ketegangan antara militer Irak dan pasukan Kurdi di Timur Tengah.

"Kerja sama akan dilanjutkan setelah ada kejelasan mengenai hubungan dengan pasukan keamanan Irak, prioritas utama, dan tugas ke depan," kata Dan Le Bouthillier, juru bicara Menteri Pertahanan Kanada Harjit Sajjan, dikutip Arab News.

Kanada, yang merupakan bagian dari koalisi internasional yang memerangi kelompok ISIS di Irak. Negara ini mengatakan, meskipun pasukan khususnya menangguhkan misi militer di Irak, mereka masih memberikan bantuan di bidang lain.

Bidang-bidang yang dibantu Kanada termasuk mendukung pasukan koalisi dalam penerbangan taktis, intelijen, penargetan, komando dan kontrol, serta memberikan fasilitas medis. Kanada meningkatkan jumlah pasukan khusus empat kali lipat di Irak pada Februari 2016, menjadi 210 tentara.

Pada Jumat (27/10), pasukan Irak telah menghentikan operasi militer sementara terhadap Kurdi. Penghentian ini dilakukan untuk mengizinkan perundingan setelah kedua belah pihak terlibat pertempuran yang dipicu referendum kemerdekaan Kurdi bulan lalu.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Pasukan Irak, Peshmerga Kurdi sepakati gencatan senjata

Baghdad (CB) - Pasukan Irak dan para pejuang Peshmerga Kurdi mencapai kesepakatan pada Jumat untuk menghentikan pertempuran di bagian utara Irak, kantor media koalisi anti ISIS pimpinan Amerika Serikat melaporkan.

Seorang juru bicara koalisi itu di Baghdad mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa perjanjian gencatan senjata tersebut mencakup semua front.

Pasukan pemerintah Irak Mobilisasi Rakyat yang didukung Iran melancarkan serangan mengejutkan pada 16 Oktober sebagai balasan atas referendum 25 September mengenai kemerdekaan yang diselenggarakan Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) di bagian utara Irak.

Serangan tersebut bertujuan untuk merebut wilayah-wilayah yang dipersengeketakan, yang diklaim oleh KRG dan pemerintah pusat Irak, dan juga perlintasan perbatasan dan fasilitas-fasilitas minyak.

Kota Kirkuk yang kaya minyak jatuh ke tangan passukan Irak tanpa banyak perlawanan pada 16 Oktober tetapi Peshmerga mulai menyerang balik dengan kekuatan penuh sementara mereka mundur ke wilayah yang lebih dekat ke kawasan inti KRG.

Bentrokan-bentrokan paling sengit terjadi di sudut bagian baratlaut tempat Peshmerga mempertahankan perlintasan-perlintasan darat ke Turki dan Suriah dan sebuah pusat minyak yang mengendalikan ekspor-ekspor minyak mentah KRG.


Warga Kurdi Mengungsi

Hampir 30.000 orang Kurdi telah mengungsi dari Kirkuk, kota multi etnis di bagian selatan Irak, tempat ketegangan yang berlatar etnis merebak setelah pasukan Irak menguasainya, kata organisasi-organisasi kemanusiaan pada Rabu (25/10.

Sebagian besar di antara mereka yang mengungsi dari Tuz Khurmato sangat memerlukan bantuan dan tinggal di tempat-tempat penampungan terbuka, kata sejumlah pejabat dari dua organisasi kemanusiaan internasional kepada Reuters.

Amnesty International, organisasi ketiga, mengatakan pada Selasa, citra-citra satelit, video, foto dan puluhan kesaksian mengindikasikan bahwa ratusan properti dijarah, dibakar dan dihancurkan dalam suatu peristiwa yang tampaknya serangan dengan sasaran kawasan-kawasan yang mayoritas dihuni etnis Kurdi di kota itu yang berpenduduk 100.000 orang.

Orang-orang Kurdi menyelamatkan diri setelah pejuang Peshmerga Kurdi mundur dari kota itu pada 16 Oktober, sementara pasukan pemerintah dan Mobilisasi Rakyat yang menganut faham Syiah dukungan Iran bergerak masuk sebagai balasan atas penyelenggaraan referendum yang diadakan otoritas kawasan Kurdistan bulan lalu.

Tuz, yang berlokasi antara Kirkuk yang kaya minyak dan Baghdad, juga dihuni oleh warga Arab dan Turkmen yang Syiah.

"Banyak orang yang mengungsi tinggal di tempat-tempat umum dan ruang terbuka di sekolah-sekolah, masjid atau gedung-gedung yang belum selesai dibangun," kata Jennifer Connet, manajer program Oxfam.

"Mereka memerlukan bantuan darurat dan juga dukungan psikologis sementara banyak yang kehilangan kontak dengan anak-anak dan sanak saudara atau menyaksikan insiden-insiden traumatik ketika mereka menyelamatkan diri."

Pejabat dari organisasi lain membenarkan laporan itu tetapi hanya memberikan informasi latar belakang supaya tidak dapat mengkompromikan aksesnya kepada orang-orang yang mengungsi itu.

Sedikitnya 11 warga sipil tewas, kata Amnesty, menyebut kesaksian orang-orang yang meloloskan diri dari kota tersebut yang mengatakan mereka diserang oleh paramiliter Turkmen.

Mobilisasi Rakyat, pasukan paramiliter yang dilatih di Iran dan mendukung pemerintah Irak di kawasan itu, tidak terlibat dalam kekerasan tersebut yang terjadi di kota itu, kata Karim Nuri, juru bicara kepada Reuters di Baghdad.

"Ini bukan pengusiran paksa, saudara-sauadara kami orang Kurdi melarikan diri takut akan aksi balasan," kata dia, menyerukan keamanan pemerintah menghentiksan kekerasan itu.

Credit  antaranews.com

AS Desak Israel Tunda Undang-undang Yerusalem Raya

AS dessak Israel untuk menunda legalisasi RUU Yerusalem Raya. Foto/Ilustrasi/Istimewa

TEL AVIV - Amerika Serikat (AS) mendesak parlemen Israel untuk menunda melakukan voting sebuah keputusan menteri Israel mengenai sebuah rancangan undang-undang (RUU) Yerusalem Raya. Washington khawatir hal itu akan memerlukan aneksasi permukiman Yahudi di dekat Yerusalem.

RUU Yerusalem Raya akan menempatkan beberapa permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang dibangun di atas tanah Palestina untuk negara masa depan dan dianggap ilegal oleh kebanyakan negara, di bawah yurisdiksi kotamadya Yerusalem.

RUU tersebut, yang diajukan oleh anggota partai Likud Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah diajukan untuk disetujui pada hari Minggu ke sebuah komite menteri mengenai undang-undang. Ini adalah sebuah langkah pertama sebelum serangkaian ratifikasi suara di parlemen.

Namun anggota parlemen Likud David Bitan, ketua koalisi Netanyahu di parlemen, mengatakan bahwa sebuah pemungutan suara oleh komite kabinet akan tertunda. Pasalnya Washington mengatakan kepada Israel bahwa undang-undang tersebut dapat menghalangi usaha AS untuk menghidupkan kembali perundingan perdamaian yang runtuh pada tahun 2014.

"Ada tekanan Amerika yang mengklaim ini tentang aneksasi dan ini bisa mengganggu proses perdamaian," kata Bitan seperti dinukil dari Reuters, Senin (30/10/2017).

"Perdana menteri tidak menganggap ini tentang aneksasi. Saya juga tidak berpikir begitu. Kita harus meluangkan waktu untuk mengklarifikasi masalah ini kepada orang Amerika. Karena itu, jika RUU-nya lewat dalam seminggu, atau dalam sebulan, itu kurang bermasalah," katanya.

Para pendukung undang-undang tersebut mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah sebuah aneksasi tanah formal ke Israel namun akan memungkinkan sekitar 150 ribu pemukim untuk memilih dalam pemilihan kota Yerusalem. Menteri Intelijen Israel Katz, seorang pendukung undang-undang tersebut, mengatakan bahwa RUU ini akan memastikan mayoritas Yahudi di Yerusalem bersatu.

Klaim Israel atas seluruh Yerusalem sebagai ibukotanya, termasuk sektor timur yang dikuasainya bersama dengan Tepi Barat dan Jalur Gaza dalam perang Timur Tengah 1967, belum mendapat pengakuan internasional. Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota sebuah negara yang ingin mereka bangun di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Laporan media Israel mengatakan duta besar AS untuk Israel, David Friedman, telah menyampaikan keraguan tentang undang-undang tersebut, di mana permukiman Maale Adumim dan Beitar Illit yang besar akan menjadi bagian dari kota Yerusalem Raya yang lebih besar.

Surat kabar Israel Haaretz mengutip Netanyahu mengatakan kepada menteri kabinet pada hari Minggu: "Amerika berpaling kepada kami dan menanyakan apa RUU-nya. Karena kita telah berkoordinasi dengan mereka sampai sekarang, perlu terus berbicara dan berkoordinasi dengan mereka."

Seorang juru bicara kedutaan AS menolak berkomentar segera. 

Sekitar 500 ribu orang Israel tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, daerah-daerah yang menampung lebih dari 2,6 juta orang Palestina. Israel membantah bahwa permukimannya ilegal, dengan alasan hubungan historis, kitab suci dan politik ke wilayah tersebut, serta pertimbangan keamanan.



Credit  sindonews.com

Ditekan AS, Israel Batalkan UU Permukiman di Yerusalem

CB, TEL AVIV -- Israel menunda ratifikasi undang-undang (UU) pembangunan permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem setelah mendapat tekanan dari Amerika Serikat (AS). AS menganggap proyek pembangunan di wilayah yang diduduki berpotensi menggugurkan proses perdamaian antara Palestina dengan Israel.

Rancangan undang-undang yang dikenal dengan sebutan "Greater Jerusalem" tersebut diajukan oleh Partai Likud, yang juga partai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pada Ahad (29/10), rancangan undang-undang tersebut telah diserahkan ke sebuah komite menteri mengenai undang-undang untuk disetujui. Ini merupakan langkah awal sebelum serangkaian ratifikasi suara di parlemen.

Namun, anggota Partai Likud sekaligus ketua koalisi Netanyahu di parlemen, David Blitan, mengatakan, proses pemungutan suara oleh komite kabinet akan tertunda. Penundaan dilakukan setelah AS mengatakan, kepada Pemerintah Israel bahwa undang-undang tersebut dapat menghalangi upayanya menghidupkan kembali upaya damai antara Israel dan Palestina.

"Ada tekanan dari Amerika yang mengklaim ini tentang aneksasi dan ini bisa mengganggu proses perdamaian," ungkap Blitan.

Kendati demikian, Blitan mengklaim, bahwa Netanyahu tidak menganggap proyek pembangunan di Tepi Barat dan Yerusalem merupakan suatu bentuk aneksasi atas Palestina. "Saya juga tidak berpikir begitu. Kita harus meluangkan waktu untuk mengklarifikasi masalah ini kepada AS," ujarnya.

Rancangan undang-undang Greater Jerusalem akan mengatur tentang pembangunan beberapa permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Proyek Israel di sana telah menuai banyak kecaman dan protes karena dianggap ilegal oleh masyarakat internasional.

Kendati demikian, saat ini, Israel terus menggarap proyek pembanguannya di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Hingga saat ini setidaknya terdapat 500 ribu warga Israel yang tinggal di permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. 

Credit  republika.co.id

Belgia Ogah Beri Suaka kepada Pemimpin Catalan

Pemimpin Catalonia Carles Puigdemont. Foto/Istimewa

BRUSSELS - Pemberian suaka politik kepada pemimpin Catalan Carles Puigdemont akan tidak realistis jika dia memintanya. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Migrasi Belgia, menggarisbawahi posis negaranya sebagai oposisi dalam kebuntuan politik di Spanyol.

Pemerintah Madrid telah memecat pemimpin Catalan dan membubarkan parlemen di wilayah tersebut pada hari Jumat, beberapa jam setelah mendeklarasikan dirinya sebagai negara merdeka.

Mahkamah Agung Spanyol juga telah memulai peninjauan kembali pemilihan independen Catalonia untuk jaksa penuntut guna memutuskan apakah hal tersebut merupakan pemberontakan.

Meskipun tidak ada indikasi, Puigdemont berharap bisa datang ke Belgia, negara ini adalah satu dari sedikit anggota Uni Eropa (UE) dimana warga UE dapat meminta suaka politik.

"Tidaklah realistis jika Anda melihat situasinya," kata Menteri Migrasi Belgia, Theo Francken, disitir dari Reuters, Senin (30/10/2017).

"Mereka sudah membicarakan hukuman penjara. Pertanyaannya adalah sejauh mana dia akan mendapatkan pengadilan yang adil," sambung Francken, anggota partai nasionalis Flemish N-VA.

Ia pun mengungkapkan akan sulit bagi Spanyol untuk mengekstradisi Puigdemont dalam kasus seperti itu.

Sementara sebagian besar pemimpin Eropa menahan diri untuk tidak mengomentari krisis Spanyol tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu adalah masalah internal dan konstitusi negara harus menang, Perdana Menteri Belgia Charles Michel menyerukan adanya dialog antara Madrid dan Barcelona.

Michel, yang berasal dari daerah pusat Wallonia berbahasa Prancis, telah memerintah dalam koalisi dengan N-VA sejak tahun 2014, sebuah periode di mana partai tersebut membatalkan seruannya untuk lebih merdeka bagi warga Belgia Belanda yang berbahasa Belanda di belahan utara negara itu.

Hubungan antara Belgia dan Spanyol memburuk karena isu serupa di tahun 1990an dan 2000an, ketika negara tersebut menolak untuk mengekstradisi pasangan Spanyol yang menjadi tersangka karena telibat dengan kelompok militan Basque, ETA. 

Credit  sindonews.com

Parlemen Eropa: Tak Ada yang Mengakui Katalunya Merdeka

Presiden Katalunya Carles Puigdemont bertepuktangan usai voting pendeklarasian kemerdekaan Katalunya.

CB, BARCELONA -- Presiden Parlemen Eropa Antonio Tajani mengatakan tidak ada yang akan mengeakui Katalunya sebagai negara merdeka. Menurutnya, referendum kemerdekaan Katalunya ilegal dan hukum negara harus dipulihkan.

"Posisi Eropa sangat jelas, tidak ada yang akan mengakui Katalunya sebagai negara merdeka. Referendum itu ilegal", katanya, seperti dikutip The Washington Post, Ahad (29/10).

Dia juga menentang mediasi Uni Eropa, dengan mengatakan krisis tersebut merupakan masalah internal Spanyol. Sementara pemimpin separatis Katalunya pada Sabtu (28/10) meminta warga Katalan secara damai menentang pengambilalihan Spanyol.

Berbicara kepada wartawan usai menghadiri sebuah forum yang membahas masa depan Eropa di Vatikan pada Sabtu (28/10), Tajani mengatakan keputusan Spanyol mengadakan pemilihan baru di Katalunya setelah deklarasi kemerdekaan sepihak di kawasan itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan.

Tajani mengatakan pemilihan itu akan memungkinkan warga Katalan memutuskan jenis pemerintahan apa yang mereka inginkan. "Semua harus terjadi sesuai dengan Konstitusi Spanyol," ujarnya.

Tajani menambahkan Eropa berharap dialog dapat membantu menyelesaikan situasi sulit tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Turki tak Akui Kemerdekaan Katalunya

Sebuah buku berisi Konstitusi Spanyol ditinggalkan anggota oposisi parlemen lokal Katalunya yang menolak pemisahan diri dari Spanyol.

CB, ANKARA -- Menteri Uni Eropa Turki Omer Celik menilai deklarasi kemerdekaan Katalunya dari Spanyol adalah sesuatu yang keliru. Ia menyatakan Turki akan tetap mendukung integritas teritorial Spanyol. 

"Kami tidak menemukan sahnya deklarasi kemerdekaan Katalunya. Turki akan terus mendukung integritas teritorial, konstitusi, dan kesatuan politik Spanyol," kata Celik, dikutip laman Anadolu Agency, Sabtu (28/10).

Ia menilai, apa yang dilakukan Katalunya telah menciptakan kesulitan dalam sistem yang berjalan baik. "Hal ini dapat menyebabkan krisis serius bagi masa depan Eropa dan harus ditangani dengan hati-hati," ujarnya.

Dalam sebuah pernyataan tertulis yang dirilis Jumat (27/10), tak lama setelah parlemen Katalunya mendeklarasikan kemerdekaan, Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan deklarasi tersebut bukan langkah tepat.

"Kami menghormati integritas teritorial dan konstitusi Spanyol dan kehendak rakyatnya," kata Kementerian Luar Negeri Turki dengan menekankan deklarasi kemerdekaan Katalunya tak sejalan dengan konstitusi dan undang-undangSpanyol.

Pascadeklarasi kemerdekaan dikumandangkan Katalunya, pemerintah pusat Spanyol segera mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol. Dengan aktifnya pasal tersebut, Madrid memiliki wewenang  mengambil alih dan mengontrol langsung pemerintahan otonom Katalunya.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy juga telah memecat Presiden Katalunya Carles Puigdemont beserta wakil dan semua menteri regionalnya. Ia mengatakan pemilihan akan digelar pada 21 Desember untuk menyusun kembali pemerintahan di sana. Untuk sementara ini, Katalunya dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria. 

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Friksi kian hebat, Spanyol dalam bahaya

Sebuah unjuk rasa pro-persatuan yang diadakan oleh organisasi Catalan Civil Society berjalan menuju jalan-jalan Barcelona, Spanyol, Minggu (8/10/2017). (REUTERS/Rafael Marchante )

Jakarta (CB) - Spanyol terjerembab dalam krisis besar ketika Jumat kemarin pemerintah pusat di Madrid mengambilalih kekuasaan dari Catalonia yang berusaha memerdekakan diri. Ini adalah krisis paling dalam menyangkut otonomi Catalonia sejak kediktatoran brutal Francisco Franco puluhan tahun silam.

Setelah DPRD Catalonia mendeklarasikan "Republik" Catalan, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy bergerak cepat melucuti pemerintah dan parlemen Catalonia. Dia menyatakan Pemilu 21 Desember akan menggantikan mereka.

Dalam krisis yang mendapatkan perhatian penuh Eropa yang sangat khawatir ini, Rajoy memecat pemimpin prokemerdekaan Carles Puigdemont dan seluruh anggota kabinetnya, selain juga direktur jenderal polisi daerah, serta utusan Catalan untuk Madrid dan Brussels, untuk menangkal apa yang disebut "meluasnya pembangkangan."

Para anggota parlemen propemisahan diri menang suara 70 melawan 10 dalam parlemen daerah total beranggotakan 135 orang, Jumat, untuk memproklamasikan Catalonia sebagai "republik dalam bentuk negara merdeka dan berdaulat."

Mereka mendapatkan mandat dari hasil suara "Ya" untuk referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dicap pemerintah pusat sebagai ilegal. Jumlah suara "Ya" ini lebih dari separuh jumlah anggota parlemen.

Para pengamat memperkirakan keadaan bahaya dalam beberapa hari ke depan setelah para pejabat dan PNS Catalan kemungkinan akan mengabaikan perintah dari wakil pemerintah yang dikirimkan pemerintah pusat.

"Ketegangan sepertinya akan naik drastis dalam beberapa hari ke depan," kata Teneo Intelligence, sebuah kelompok penganalisis risiko, seperti dikutip AFP. "Para pengunjukrasa akan berusaha mencegah polisi mengusir para menteri Catalan dari kantor mereka. Ini meningkatkan risiko terjadinya bentrok kekerasan."

Credit  antaranews.com

Presiden Catalonia yang dipecat serukan oposisi kepada Madrid

Demonstran pro-kemerdekaan Catalonia dari Spanyol (Reuters)

... Madrid memecat pemerintah Catalonia...

Madrid (CB) - Presiden Katalan yang dipecat, Carles Puigdemont, Sabtu, menyerukan "oposisi demokratis" atas aksi pengambilalihan Madrid pada wilayah tersebut menyusul deklarasi kemerdekaannya.

"Sangat jelas bahwa bentuk terbaik untuk mempertahankan keberhasilan yang dicapai sampai sekarang adalah oposisi demokratis terhadap pasal 155," kata Puigdemont, dalam pernyataan singkat.

Spanyol jatuh ke dalam kemelut pada 1 Oktober ketika Catalonia, wilayah otonom bagian di wilayah timur laut, yang menyumbangkan sekitar 20 persen dari produk domestik bruto Spanyol, mengadakan referendum kemerdekaan, meskipun pengadilan telah menyatakan bahwa penyelenggaraan tersebut melanggar hukum.

Catalonia menyatakan kemenangan meski tingkat partisipasinya hanya 43 persen.

Gejolak politik di Spanyol meningkat pada Jumat (27/10) setelah pemerintah Madrid menolak presiden dan parlemen Catalonia beberapa jam setelah wilayah tersebut mengumumkan kemerdekaan.

Spanyol kemudian memecat kepala kepolisian daerah Catalonia, Josep Lluis Trapero, sebagai bagian dari tindakan pemerintah di Madrid, yang menguasai daerah mandiri tersebut, untuk menghentikan dorongan terhadap terwujudnya kemerdekaan.

Madrid memecat pemerintah Catalonia, dengan mengambil alih jalannya pemerintahan dan menyebut akan melakukan pemilihan baru setelah parlemen wilayah tersebut mengumumkan kemerdekaannya.

Terdapat keraguan tentang bagaimana Mossos d'Esquadra, sebutan untuk kepolisian daerah Catalonia, akan menanggapi jika diperintahkan untuk mengusir pemimpin Carles Puigdemont dan pemerintahannya yang telah dipecat.

Dalam upaya meredakan ketegangan, kepolisian daerah tersebut mendesak anggotanya untuk bersikap netral dan tidak memihak.

Trapero menjadi pahlawan bagi kelompok pro kemerdekaan setelah pasukannya mengambil sikap yang lebih lembut daripada kepolisian nasional dalam menegakkan sebuah larangan pemerintah untuk melakukan referendum kemerdekaan pada 1 Oktober.

Pasukannya terbelah oleh ketidakpercayaan di antara mereka untuk mendukung dan melawan kemerdekaan, terpecah dari pasukan polisi nasional Spanyol, kata Mossos dan petugas kepolisian nasional.

"Mengingat bahwa ada kemungkinan akan meningkatnya pertemuan dan unjuk rasa warga di seluruh wilayah dan terdapat sejumlah orang yang memiliki pemikiran berbeda, kita harus ingat itu adalah tanggung jawab kita untuk menjamin keamanan semua pihak dan membantu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," menurut catatan tersebut.

Pemecatan Trapero ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Spanyol, Juan Ignacio Zoido.

Pengadilan Tinggi Spanyol pada pekan lalu melarang Trapero untuk pergi meninggalkan Spanyol dan menyita paspornya sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan penghasutan, meski tidak memerintahkan untuk penangkapannya.

Jaksa mengatakan bahwa yang bersangkutan gagal memberi perintah untuk menyelamatkan anggota polisi nasional yang terjebak di dalam gedung di Barcelona, selama terjadi aksi unjuk rasa pro-kemerdekaan pada bulan lalu.

Credit  antaranews.com

Ambil Alih Kekuasaan, Spanyol Pecat Kepala Polisi Catalonia

Ilustrasi polisi Spanyol. (Reuters/Ivan Alvarado)

Jakarta, CB -- Spanyol memecat kepala polisi regional Catalonia, Jose Lluis Trapero, sementara pemerintah di Madrid mengambil alih kendali atas wilayah otonom tersebut untuk menghentikan upaya kemerdekaan.

Madrid telah membubarkan pemerintahan Catalan, mengambil alih kekuasaan dan memutuskan untuk menggelar pemilihan umum sela setelah parlemen daerah tersebut mendeklarasikan kemerdekaan.

Selama ini ada keraguan soal bagaimana Mossos d'Esquadra, begitu polisi Catalan disebut, akan merespons jika diperintahkan untuk menindak Presiden Carles Puigdemont dan pemerintahannya.

Dalam rangka meredakan ketegangan, polisi regional mengimbah anggotanya untuk bertindak netral dan tidak berpihak, menurut memo internal yang dikutip Reuters pada Sabtu (28/10).

Trapero menjadi pahlawan bagi pihak pro-kemerdekaan setelah pasukannya mengambil sikap lebih lembut dibandingkan kepolisian nasional yang menggunakan kekerasan saat melarang referendum kemerdekaan pada 1 Oktober lalu.

Pasukan polisi terpecah oleh rasa tidak percaya antara mereka yang mendukung dan menentang kemerdekaan dan terkucil dari kepolisian nasional, kata Mossos dan polisi nasional kepada Reuters.


"Mengingat kemungkinan bakal ada peningkatan perkumpulan warga di semua wilayah dan ada orang-orang yang mempunyai pemikiran berbeda, kita harus mengingat bahwa tanggung jawab kita untuk menjamin keamanan semua pihak dan membantu menghindari insiden," bunyi memo tersebut.

Pemecatan Trapero ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Spanyol Juan Ignacio Zoido.

Mahkamah Agung Spanyol pekan lalu melarang Trapero meninggalkan Spanyol dan menyita paspornya dalam investigasi terkait penghasutan masyarakat, meski tidak melakukan penahanan.

Jaksa menyatakan ia tidak memerintahkan pertintah untuk menyelamatkan polisi nasional yang terjebak di dalam sebuah bangunan dalam protes pro-kemerdekaan bulan lalu.



Credit  cnnindonesia.com

UNESCO bersama Kang Cecep buka klub pencak silat di Paris

Logo UNESCO (Wikimedia Commons)

London (CB) - Kantor Delegasi Tetap RI untuk UNESCO mengadakan acara Pembukaan Klub Pencak Silat UNESCO yang dihadiri beberapa Dubes negara sahabat, anggota delegasi tetap pada UNESCO, serta komunitas pencak silat di Paris dan sekitarnya diadakan di Kantor Delegasi UNESCO Paris.

Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, T. A. Fauzi Soelaiman kepada Antara London, Senin menyampaikan kekhasan Pencak Silat yang mencakup seni bela diri, musik, dan tarian yang berasal dari Indonesia. Saat ini pencak silat sudah masuk dalam Daftar Warisan Budaya Tak Benda Nasional di beberapa provinsi di Indonesia, dan kini tengah diajukan untuk masuk dalam Daftar Warisan Budaya Tak Benda di UNESCO, ujarnya.

Hasil nominasi Pencak Silat di UNESCO ini diharapkan dapat diumumkan pada Sidang Komite Intangible Cultural Heritage UNESCO di akhir tahun 2019 mendatang. Pada acara ini, Indonesia menampilkan demo pencak silat oleh anggota klub Pencak Silat KBRI Paris dan KWRI UNESCO di Paris beranggotakan diaspora Indonesia, serta anggota klub Pencak Silat Prancis.

Peserta demo terdiri dari laki-laki dan perempuan, baik dari anak-anak, maupun dewasa. Demo menampilkan juga atraksi khusus dari salah satu maestro Pencak Silat Indonesia, Cecep Arif Rahman yang populer dengan sebutan Kang Cecep yang didatangkan langsung dari Indonesia khusus untuk acara ini.

Kang Cecep sudah dua kali mendapat kehormatan tampil dalam film laga produksi Hollywood, yaitu "The Raid 2" dan "Star Wars: The Force Awakens". Cuplikan film The Raid 2 diputar sebelum acara dimulai untuk menarik perhatian pengunjung.

Klub Pencak Silat di UNESCO terbuka bagi peminat dari berbagai kalangan yang ada di Prancis, dimana pelatihan rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu di gedung UNESCO. Pelatihan pertama pada akhir pekan dilakukan langsung oleh Kang Cecep kepada lebih dari 20 peserta. Beberapa teknik baru diperkenalkan kepada peserta untuk dapat dipelajari dan diterapkan. Para peserta terlihat sangat senang mempelajari teknik baru langsung dari salah satu master pencak silat di Indonesia. Pelatihan pertama dibuka Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap Indonesia untuk UNESCO, T. A. Fauzi Soelaiman.

Selain pelatihan pencak silat ini, bersama guru klub pencak silat di Prancis juga diadakan diskusi pengembangan pencak silat dengan mengadakan pertandingan dan festival pencak silat dengan peserta dari Prancis dan Eropa. Diharapkan akan dibuat film dokumentasi mengenai pencak silat di Indonesia untuk lebih memperkenalkan pencak silat kepada dunia.

Pada acara pembukaan dan pelatihan ini, diadakan promosi kuliner Indonesia dengan menampilkan beberapa makanan khas Indonesia yang disajikan kepada pengunjung dan peserta pelatihan, yang dalam waktu singkat habis dilahap pengunjung dan peserta.

Credit  antaranews.com

Bahrain ingin keluarkan Qatar dari GCC

Peta sejumlah negara kawasan Jazirah Arab. (Repro: World Atlas)

Kairo (CB) - Bahrain tidak akan menghadiri KTT Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) jika Qatar tidak mengubah pendiriannya dan menyatakan langkah yang tepat dilakukan GCC adalah membekukan keanggotaan Qatar, kata Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al Khalifa via Twitter seperti dikutip Reuters.

Dalam akun Twitternya, Khalid bin Ahmed Al Khalifa juga berkata, "Jika Qatar menganggap saatnya memainkan waktu sampai KTT GCC mendatang, maka mereka keliru. Jika situasi tetap tak berubah maka kami tidak akan menghadiri KTT."

Dia menambahkan "langkah yang tepat untuk melindungi GCC adalah membekukan keanggotaan Qatar di dewan ini. Jika tidak kita baik-baik saja dengan keluarnya mereka dari dewan ini."

Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir telah memutuskan hubungan diplomatik, transportasi dan perdagangan dengan Qatar.

Negara produsen utama gas alam cari ini dituduh oleh Saudi cs telah mendanai terorisme. Qatar membantah tudingan ini.

Credit  antaranews.com

Bahrain Minta Keanggotaan Qatar di GCC Dibekukan

Kota Doha, Qatar.

CB, MANAMA -- Bahrain menyatakan tidak akan menghadiri KTT Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), jika Qatar tak mengubah pendiriannya. Bahrain juga meminta GCC agar segera membekukan keanggotaan Qatar.

"Jika Qatar berpikir saat ini mereka hanya bermain dengan waktu dan menghindar sampai KTT GCC yang akan datang, maka itu salah. Jika situasinya tetap seperti ini, kami tidak akan menghadiri pertemuan puncak tersebut," ujar Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al Khalifa, di akun Twitter pribadinya, Ahad (29/10).

 

"Langkah yang tepat untuk melestarikan GCC adalah dengan membekukan keanggotaan Qatar di dewan tersebut. Jika tidak, kami setuju Qatar keluar dari dewan," tambah dia.

 

Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), dan Mesir telah memutuskan hubungan diplomatik, transportasi, dan perdagangan dengan Qatar. Mereka menuduh Qatar telah membiayai terorisme, yang tentu saja telah dibantah oleh Doha. Qatar juga dianggap menjalin hubungan dengan Iran.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Negara-Negara Arab Tolak Tawaran Dialog Damai Qatar

Warga Qatar menikmati berjalan-jalan di pinggir laut di Doha.

CB,DOHA -- Emir Qatar Sheikh Tamin bin Hamad Al Thani mengaku siap untuk berdialog dengan empat negara Teluk Arab guna menyelesaikan krisis diplomatik yang telah berlangsung sejak Juni lalu. Kendati demikian, menurutnya, empat negara itu belum menunjukkan iktikad yang sama.

Hal tersebut disampaikan Al Thani setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah pertemuan Qatar dengan Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Tujuannya tak lain agar negara-negara tersebut terlibat dialog guna menyelesaikan krisis diplomatiknya.

"Presiden (Trump) menunjukkan bahwa dia berkomitmen untuk mengakhiri krisis ini," ungkap Al Thani, seperti dikutip laman Al Araby, Sabtu (28/10).

Emir Qatar pun segera menyatakan kesanggupan dan kesediaannya untuk menghadiri pertemuan yang digagas Trump tersebut. Al Thani menegaskan pula kepada Trump bahwa dia telah meminta diadakannya dialog sejak lama. "Seharusnya pertemuan (yang digagas Trump) ini segera berlangsung, tapi saya tidak mendapat respons dari negara lain," ujar Al Thani.

Hal ini membuat Al Thani berspekulasi bahwa empat negara Teluk Arab yang memblokade dan mengembargo negaranya memang berupaya merongrong kedaulatan Qatar. "Kita ingin kebebasan berbicara untuk wilayah ini. Tapi mereka berpikir bahwa ini adalah ancaman bagi mereka," ucapnya.

Salah satu penyebab perselisihan diplonatik Qatar dengan empat negara Teluk Arab adalah karena hubungan Doha dengan Iran. Namun Al Thani mengatakan bahwa Iran adalah tetangga Qatar.

"Ketika negara-negara itu (Arab Saudi dan lainnya), saudara kita, memblokir segalanya, obat-obatan, makanan, satu-satunya cara bagi kita untuk menyediakan makanan dan obat-obatan untuk rakyat kita adalah melalui Iran," ujar Al Thani.

Pada 5 Juni lalu, Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan memblokade seluruh akses dari dan menuju negara tersebut. Hal itu dilakukan karena keempat negara menuduh Qatar menjadi pendukung dan penyokong kelompok ekstremis dan teroris di Teluk. Tuduhan tersebut segera dibantah oleh Doha.

Belakangan negara-negara Teluk mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar. Tuntutan tersebut harus dipenuhi bila Qatar ingin terbebas dari blokade dan embargo. Namun Qatar telah menyatakan bahwa poin-poin dalam tuntutan tersebut tidak realistis dan mustahil dipenuhi.

Adapun tuntutan tersebut antara lain meminta Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, menghentikan pendanaan terhadap kelompok teroris, dan menutup media penyiaran Aljazirah.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Trump Tawarkan Pertemuan untuk Mengakhiri Krisis Teluk

Donald Trump

CB, DOHA -- Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, mengatakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menawarkan pertemuan di Camp David untuk mengakhiri krisis diplomatik Teluk.

Berbicara kepada program televisi AS 60 Minutes, penguasa Qatar tersebut mengatakan Trump berencana untuk membawa negara Teluk bersama-sama dalam upaya menengahi perselisihan tersebut.

"Benar, Trump menyarankan agar kami datang. Saya langsung memberitahunya, Presiden kita sangat siap, saya sudah meminta dialog sejak hari pertama," ujar Sheikh Tamim seperti dilaansir Aljazirah, Sabtu (28/10).

Ia mengatakan seharusnya pertemuan tersebut segera berlangsung, namun ia tidak ingin mengomentari terkait alasan belum terlaksananya pertemuan tersebut.

Trump sebelumnya mengatakan bahwa dia mendukung upaya mediasi Kuwait. Namun, jika hal itu tidak berhasil menyelesaikan krisis Teluk, Trump bersedia menjadi mediator.

Dalam wawancaranya, Emir Qatar juga mengatakan bahwa dia khawatir dengan kekacauan di Timur Tengah jika krisis diplomatik Teluk terus meningkat. "Saya takut jika terjadi sesuatu, setiap tindakan militer terjadi, wilayah ini akan kacau balau," kata Sheikh Tamim

Emir Qatar dan Presiden Trump sempat bertemu di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-72 di New York baru-baru ini. Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan mereka pada 19 September, Trump menyebut Sheikh Tamim sebagai teman lama dan mengatakan bahwa ia yakin krisis Teluk akan segera diselesaikan dengan cepat.

Sementara itu, Sheikh Tamim mengatakan Doha dan Washington memiliki hubungan yang sangat kuat. Qatar adalah rumah bagi pangkalan militer AS terbesar di Timur Tengah. Dia juga percaya campur tangan Trump akan banyak membantu dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni lalu dan memberlakukan embargo darat, laut dan udara. Mereka menuduh Qatar mendukung terorisme.

Doha membantah keras tuduhan tersebut dan telah berulang kali meminta dialog tanpa syarat yang didasarkan pada rasa saling menghormati kedaulatan.

Credit  republika.co.id

Emir Qatar Peringatkan Teluk Arab akan Kacau Jika ada Konfrontasi Militer

Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani

CB,DOHA -- Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani memperingatkan bahaya bila terjadi konfrontasi militer di Teluk Arab. Konfrontasi militer bisa terjadi akibat perselisihan diplomatik yang sedang berlangsung antara Qatar dengan empat negara Arab lainnya yang bisa membawa wilayah Teluk Arab ke dalam kekacauan.

Sheikh Tamimmengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump telah menawarkan untuk menjadi tuan rumah pertemuan antara Qatar dan lawan-lawannya yaitu Bahrain, Mesir, ArabSaudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Pertemuan itu diupayakan untuk mengakhirikrisis antara sekutu AS tersebut.

Berbicara kepada jaringan berita televisi CBS 60 Minutes, Sheikh Tamim mengatakan sejauh ini tidak ada tanggapan dari negara-negara yang memboikot. Seharusnya segera terjadi pertemuan ini, katanya, seperti dikutip the Washington Post, Ahad (29/10).

Dalam wawancara pada program televisi yang akan disiarkan pada Ahad (29/10) malam waktu setempat tersebut, Sheikh Tamim mengakui dugaan ancaman militer itu. "Saya takut jika terjadi sesuatu, jika ada tindakan militer yang terjadi, wilayah ini akan kacau balau," katanya.

Ancaman konfrontasi militer tersebut tampak pada awal setelah dimulainya pemboikotan pada 5 Juni. Media berbahasa Arab di negara-negara pemboikot menyarankan perlunya sebuah operasi Peninsula Shield, yang merupakan tentara militer dari Dewan Kerjasama Teluk. Namun pejabat pemerintah mengabaikan saran tersebut pada saat itu.

Saat bertemu dengan Trump di Washington pada September, Emir Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah mengatakan bahwa mediasi oleh Presiden AS akan membantu menghindari jenis kekerasan apapun. "Alhamdulillah, yang penting adalah kita telah menghentikan tindakan militer," kata Sheikh Sabah yang juga telah berusaha menengahi perselisihan tersebut.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID