Serangan Siber 'Lumpuhkan' Bandara Internasional Ukraina

 

Serangan siber 'BadRabbit' sempat melumpuhkan bandara internasional Ukraina, dan turut menyerang tiga media Rusia lainnya pada Selasa (24/10). (Foto: REUTERS/Kacper Pempel)

Jakarta, CB -- Serangan siber menghantam bandara internasional Ukraina dan tiga media Rusia lainnya pada Selasa (24/10). Serangan bernama 'BadRabbit' itu diungkap ahli IT di Jerman dan dua negara Eropa lainnya, seperti dilansir dari AFP.

Malware kali ini ditengarai yang terbesar sejak 'NotPetya' yang juga pernah dialami kedua negara sebelum menjalar ke negara lainnya di seluruh dunia pada Juli lalu.

Ahli pengamanan siber AS dan Rusia mengatakan virus komputer itu juga menjangkau Turki dan Bulgaria, di samping Jerman dan beberapa negara lainnya, tapi masih dalam skala kecil.

Bandara Internasional Odessa, Ukraina lewat laman Facebooknya mengungkapkan 'sistem informasi' mereka berhenti beroperasi pada siang hari.

Kantor berita Rusia, Interfax mengirimkan data terakhir pada pukul 14:13 siang waktu setempat sebelum ia berhenti. Tak ada layanan yang terekam hingga pukul 23:00 dan situs internet juga masih tak bisa diakses.



Pakar pengamanan siber Rusia pada AFP mengatakan portal berita Fontanka di kota kedua terbesar Rusia, Saint Petersburg dan media lain yang tidak bisa diungkap juga mengalami hal serupa, tak bisa diakses.

Yevgeny Gukov, dari perusahaan pengamanan Group-IB IT mengatakan malware yang terjadi menggunakan skema enkripsi yang menghambat analis dalam memecah kodenya.

Kasperksy Lab mengatakan 'infeksi dari virus ini melalui sejumlah peretasan situs media Rusia.'

"Berdasarkan investigasi kami, virus tersebut ditujukan untuk menyerang jaringan perusahaan, dengan menggunakan metode yang sama dengan serangan NotPetya," ungkap Kaspersky Lab dalam pernyataan resminya.



Grup pengamanan siber AS, EST menambahkan, mereka mendeteksi 'jenis baru dari virus yang dikenal juga dengan sebutan Petya."

Merunut kembali ke belakang, serangan 'NotPetya' pada Juli lalu, merupakan modifikasi dari virus 'Petya' yang menyerang tahun sebelumnya. Saat itu, para pelaku meminta uang dari korban sebagai pertukaran data mereka.




Credit  cnnindonesia.com

Rusia Veto Penyelidikan Penggunaan Senjata Kimia di Suriah

 

Ilustrasi Dewan Keamanan PBB. (Reuters/Mike Segar)

Jakarta, CB -- Rusia memveto mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperpanjang misi penyelidikan penggunaan senjata kimia di Suriah.

Sebagaimana dilansir Reuters, penyelidikan ini digagas oleh PBB bersama Organisasi Pencegahan Penggunaan Senjata Kimia (OPCW) di bawah payung Mekanisme Investigasi Gabungan (JIM).

JIM dibentuk oleh 15 negara anggota DK PBB pada 2015. Masa tugas mereka kemudian diperpanjang pada 2016 dan mandat JIM akan berakhir pada 26 Oktober.



Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan bahwa negaranya tidak akan memperpanjang misi ini hingga JIM melaporkan hasil penyelidikannya.

"Jangan mencoba membuat kesan bahwa JIM akan mati jika kita tidak mengadopsi resolusi ini sekarang. Kami siap memperpanjang JIM setelah publikasi laporan dan kita mendiskusikannya setelah 26 Oktober," ujar Nebenzia, Selasa (24/10).

Pada pemaparan 26 Oktober nanti, JIM akan membeberkan hasil penyelidikan mereka mengenai pihak yang bertanggung jawab atas serangan kimia pada 4 April lalu di Khan Sheikhoun, kota kekuasaan oposisi pemerintah Suriah.

Pada Juni lalu, tim pencari fakta OPCW sudah menyatakan bahwa dalang di balik serangan yang menewaskan puluhan orang itu menggunakan gas sarin.



OPCW juga sudah memverifikasi bahwa dari 27 serangan kimia yang terjadi di Suriah, 25 di antaranya dilakukan oleh pemerintah setempat.

Namun menurut Rusia sebagai sekutu rezim Presiden Bashar al-Assad, mengatakan bahwa kini sudah hampir tidak ada penggunaan senjata kimia di Suriah.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, pun mengecam keputusan Rusia ini dengan menyatakan, "Rusia sekali lagi menunjukkan mereka bisa melakukan apa pun untuk memastikan rezim barbar Assad tak mendapatkan ganjaran atas penggunaan senjata kimia berkelanjutan mereka."




Credit  cnnindonesia.com

Qatar Akan Biayai Pembangunan Markas Pemerintah Palestina

 

Utusan Qatar untuk Gaza, Mohammed al-Amadi, mengatakan bahwa Qatar akan membangun markas pemerintah Palestina atas permintaan dari Presiden Mahmoud Abbas. (AFP Photo/Mahmud Hams)

Jakarta, CB -- Qatar akan membiayai pembangunan markas baru untuk Pemerintah Palestina di Gaza sebagai bentuk dukungan rekonsiliasi Hamas dan Fatah, atas permintaan Presiden Mahmoud Abbas.

"Qatar sudah sepakat untuk membantun markas kepresidenan dan markas pemerintah Palestina di Gaza setelah konsensus pemerintah menunjukkan bahwa mereka sudah memenuhi tugasnya," ujar utusan Qatar untuk Gaza, Mohammed al-Amadi.

Saat Hamas dan Fatah masih berseteru, markas pemerintahan Palestina yang didukung Fatah, selalu menjadi sasaran bom Israel pada perang 2008-2009 juga 2012, hingga hancur.

Qatar sebagai pendukung Hamas pun membiayai pembangunan kembali Jalur Gaza setelah perang dengan Israel pada 2014.

Hamas sendiri sudah berkuasa di Jalur Gaza selama satu dekade belakangan, setelah merebutnya dari Abbas yang akhirnya tersingkir ke Tepi Barat.



Pemerintah Palestina baru akan secara resmi mengambil alih Jalur Gaza dari Hamas 1 Desember, sesaui dengan hasil rekonsiliasi yang ditandatangani di Kairo bulan ini.

Untuk mengakhiri perselisihan ini, perjanjian itu juga mengatur pembentukan pemerintahan baru Palestina dengan jajaran kabinet yang mencakup menteri dukungan Hamas.

Seorang pejabat anonim mengatakan kepada AFP, tujuan dari pembentukan pemerintah baru ini adalah agar ada ada "pemerintahan yang terpadu."

"Sangat penting Hamas masuk ke dalam pemerintahan ini," katanya.



Namun, Israel diperkirakan akan menentang pembentukan pemerintahan ini. Selama ini, Israel selalu mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima pemerintahan dengan unsur Hamas di dalamnya.

Israel akan mengakui pemerintahan itu jika Hamas sudah mengakui keberadaan negaranya dan melucuti persenjataan mereka.

AS sebagai sekutu Israel pun menuntut hal yang sama. Keduanya juga menganggap Hamas sebagai kelompok teror.

Selama ini, pemerintahan Palestina memang sudah mengakui keberadaan Israel, tapi tidak demikian dengan Hamas.

Pengakuan Israel ini juga menjadi masalah utama yang membuat upaya rekonsiliasi Hamas dan Fatah sangat sulit tercapai.





Credit  cnnindonesia.com

Qatar Dituding Bantu Selundupkan Militan ISIS ke Libya

 

Ilustrasi ISIS (CNN Indonesia/Laudy Gracivia)

Jakarta, CNN Indonesia -- Surat kabar Uni Emirat Arab, Alittihad, melaporkan Qatar telah membantu mengirimkan ratusan militan ISIS dari Suriah ke selatan Libya.

Sebagaimana dikutip Al Arabiya, sejumlah sumber militer UEA mengatakan kepada Alittihad bahwa langkah tersebut dilakukan untuk membantu ISIS membentuk sarang teroris baru di di selatan Libya.

Para sumber tersebut menganggap Qatar ingin membantu membangkitkan pengaruh ISIS di utara Afrika menyusul kejatuhan kelompok pimpinan Abu Bakr al-Baghdadi tersebut di Timur Tengah.

Setelah kehilangan Mosul di Irak, ISIS baru-baru ini juga terdepak dari Raqqa di Suriah, ibu kota de facto kekhalifahan gadungan yang mereka dirikan. Meski begitu, sejumlah pihak khawatir kekalahan hanya akan membuat kelompok teroris itu membentuk basis baru di kawasan lain.

Beberapa pejabat militer yang berbicara kepada Alittihad menuturkan sejumlah pasukan ISIS juga mulai meninggalkan Irak dan Suriah menuju Libya melalui Turki.

Koran itu menuding Qatar merupakan dalang di balik migrasi para militan ke Libya, yang saat ini tengah mengalami perpecahan politik, meski tanpa bukti dan penyelidikan yang jelas.


Sejak lama, UEA dan sejumlah negara lainnya di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Mesir telah menganggap Qatar sebagai pendukung terorisme di kawasan.

Kecurigaan terhadap Qatar pun terus memuncak hingga keempat negara memutuskan hubungan diplomatik dengan Doha pada Juni lalu.

Hingga kini, Qatar berkeras membantah segala tudingan tersebut dengan menganggap bahwa negaranya telah menjadi korban berita palsu yang tak berdasar.




Credit  cnnindonesia.com

Pasukan Israel Tangkap 19 Warga Palestina

Polisi Israel ketika beraksi.

CB, RAMALLAH -- Pasukan Israel menangkap dan menahan 19 warga Palestina di Tepi Barat dalam sebuah operasi yang dilakukan pada Selasa (24/10) dini hari waktu setempat. Otoritas Israel tidak memberi keterangan terperinci terkait alasan penangkapan tersebut.

Palestinian Prisoner's Society (PPS) mengonfirmasi penangkapan warga Palestina di Tepi Barat tersebut. Setidaknya mereka telah mengidentifikasi 16 warga Palestina yang digelandang oleh pasukan keamanan Israel.

"Pasukan Israel menahan lima warga Palestina di Qabatiya, dekat Jenin, lima lainnya di Betlehem, dua warga masing-masing dari Hebron dab Qalqilia, dab satu lagi berasal dari Ramallah," ungkap PPS seperti dikutip kantor berita Palestina WAFA.

Berdasarkan keterangan penduduk Palestina di desa Hebron, Beit Awwa, Tepi Barat, pasukan keamanan Israel tidak hanya menangkap warga Palestina di sana. Mereka juga menyita uang senilai 80 ribu shekel atau sekitar 23 ribu dolar AS dari salah satu rumah warga yang menjadi target operasi penangkapan.

Adapun alasan penyitaan karena pasukan keamanan Israel meyakini uang tersebut akan digunakan untuk mendukung kelompok Palestina yang ilegal. Tidak dijelaskan siapa dan apa yang dimaksud kelompok ilegal itu.

Seorang juru bicara militer Israel telah mengonfirmasi adanya penangkapan terhadap 19 warga Palestina. Namun dia tidak memberi penjelasan lebih detail perihal motif dan alasan penangkapan tersebut.

Penggerebekan dan penangkapan warga Palestina oleh otoritas keamanan Israel rutin terjadi di Tepi Barat. Menurut dokumentasi PBB, antara 26 September hingga 9 Oktober 2017, pasukan Israel telah melakukan operasi pemburuan dan penangkapan di Tepi Barat. Dalam operasi itu, 205 warga Palestina telah ditahan, termasuk di dalamnya sembilan anak-anak.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Kurdi Bekukan Hasil Referendum Kemerdekaan

Seorang pria Kurdi menaiki kuda dan membawa bendera mendukung referendum di Erbil, Irak.

CB, BAGHDAD -- Kurdi Irak membekukan hasil referendum kemerdekaan yang baru dipersengketakan, dengan menawarkan gencatan senjata dan dialog dengan Baghdad.

Dalam sebuah pernyataan, pemerintah daerah Kurdistan mengatakan berkewajiban bertindak secara bertanggung jawab mencegah kekerasan dan bentrokan yang terus berlanjut. Pernyataan tersebut mengusulkan diakhirinya semua operasi militer di wilayah tersebut.

Hal tersebut terjadi setelah pungutan suara yang menyatakan merdeka pada September lalu dari Baghdad.

"Pertempuran terus berlanjut tidak mengarah pada kemenangan, tapi akan membawa negara ini pada kekacauan," pemerintah Kurdistan menambahkan seperti dilansir dari BBC News, Rabu (25/10).

Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi menuntut pemerintah daerah Kurdistan membatalkan hasil referendun kemerdekaan pada bulan lalu. Ia mengatakan, pungutan suara merupakan ancaman bahaya bagi wilayah tersebut. Dan ia akan memberlakukan peraturan Irak di wilayah tersebut.

Masyarakat yang tinggal di Irak Utara, memilih mendukung kemerdekaan untuk wilayah Kurdistan dalam referendum yang kontroversial tersebut. Komisi pemilihan mengatakan 92 persen dari 3,3 juta masyarakat Kurdi dan non-Kurdi yang memberikan suara, mendukung pemisahan diri.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Menlu AS melawat ke Irak

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson. (REUTERS/Lintao Zhang)

Baghdad (CB) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson pada Senin terbang ke Baghdad dalam kunjungan mendadak untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Haider al-Abadi dan Presiden Fuad Massum.

Kunjungan yang mencakup pertemuan kedua Tillerson dan Abadi itu dilakukan setelah sang menteri meminta milisi Iran meninggalkan Irak, memicu respons tajam dari kabinet Irak.

"Sudah pasti milisi Iran yang ada di Irak, sekarang setelah pertempuran (melawan ISIS) akan berakhir, milisi itu harus pulang," kata Tillerson pada Minggu dalam konferensi pers di Riyadh.

Namun kabinet Irak pada Senin menegaskan bahwa pasukan paramiliter yang membantu mengalahkan ISIS seluruhnya warga Irak.

Mereka menyatakan bahwa petempur unit paramiliter Hashed al Shaabi adalah warga Irak yang peduli pada negara mereka dan telah berkoban demi pertahanan dan rakyatnya.

Kabinet menambahkan bahwa "tidak ada yang berhak mengintervensi urusan Irak".

Abadi dan Tillerson menghadiri pertemuan bersejarah antara pemimpin Arab Saudi dan Irak di Riyadh pada Minggu, yang ditujukan untuk meningkatkan hubungan strategis antara kedua negara dan melawan pengaruh regional Iran.

Sebelum terbang ke Baghdad, Tillerson pada awal Senin juga mengumumkan rencana perjalanan ke Afghanistan menyusul kunjungan ke Arab Saudi dan Qatar, demikian menurut warta kantor berita AFP.

Credit  antaranews.com

Pentagon sibuk jelaskan tewasnya 4 prajurit Baret Hijau di Niger

Pasukan khusus angkatan darat Amerika Serikat, Baret Hijau. (Reuters)

Washington (CB) - Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon sibuk menjawab kritik dari para wakil rakyat mengenai kematian empat prajurit pasukan khusus angkatan darat AS atau Baret Hijau dalam sebuah penyergapan di Niger bulan ini.

Jenderal Joseph Dunford, panglima angkatan bersenjata AS, mengungkapkan bahwa seorang perwira dari Komando Afrika Militer AS tengah menyelidiki insiden di mana awalnya ada sangkaan bahwa para prajurit ini sebenarnya tak menghadapi risiko berarti.

Ketua Komisi Angkatan Bersenjata Senat, John McCain, menyatakan akan memanggil pemerintah karena Gedung Putih tidak bisa menjelaskan secara rinci serangan dari sebuah kelompok militan lokal yang berafiliasi ke ISIS.

Di negara Afrika barat itu AS menempatkan 800 tentara dalam misi kontraterorisme, khususnya membantu Niger memerangi para ekstremis.

Senator Republik Lindsey Graham dan Senator Demokrat Chuck Schumer mengaku khawatir atas besarnya kehadiran tentara AS di negara itu.

Pentagon menyatakan tiga tentara dari pasukan khusus itu tewas akibat penyergapan kelompok militan. Lalu jenazah keempat tentara khusus AS, Sersan La David T. Johnson, baru bisa ditemukan sehari kemudian.

Dunford mengungkapkan kepada pers bahwa pada 3 Oktober lalu selusin pasukan AS mendampingi 30 tentara Niger dalam misi pengamatan di desa Tongo Tongo.

Keesokan harinya, ketika pasukan kembali ke pangkalannya, mereka diserang oleh sekitar 50 petempur yang berasal dari kelompok afiliasi ISIS. Para militan menyerang dengan senapan laras pendek dan peluncur granat, kata Dunford seperti dikutip Reuters.

Credit  antaranews.com

Inggris berikan bangkai kapal ekspedisi Arktik ke Kanada

Lukisan HMS Erebus dan HMS Terror di Selandia Baru pada Agustus 1841 oleh John Wilson Carmichael atau James Wilson Carmichael. (James Wilson Carmichael - [1]/Public Domain Picture di Wikimedia Commons)

London (CB) - Inggris akan menghadiahi Kanada dua bangkai kapal ekspedisi Arktik penjelajah Sir John Franklin menurut Kementerian Pertahanan Inggris.
   
Kementerian Pertahanan Inggris pada Senin waktu setempat menyatakan kepemilikan bangkai kapal malang HMS Erebus dan HMS Terror, yang pada masanya dianggap sebagai harta Angkatan Laut Kerajaan Inggris, akan diserahkan secara resmi ke dinas taman nasional Kanada dalam beberapa pekan ke depan.

Namun Inggris akan menahan "sampel kecil artefak" yang ditemukan dari bangkai kedua kapal untuk dipamerkan di museum menurut kementerian.

"Pengaturan luar biasa ini akan menjadi pengakuan nilai sejarah ekspedisi Franklin bagi rakyat Kanada, dan menjamin bangkai kapal dan artefak-artefak dilestarikan untuk generasi mendatang," kata Menteri Pertahanan Michael Fallon sebagaimana dikutip AFP.

HMS Erebus dan HMS Terror berlayar dari Inggris pada 19 Mei 1845 di bawah komando Franklin dalam misi untuk menemukan Jalur Barat Laut yang menghubungkan Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik.

Namun setelah berpapasan dengan dua kapal penangkapan paus di Teluk Baffin pada Agustus tahun yang sama, kedua kapal menghilang. Peristiwa itu menjadi tragedi terburuk dalam sejarah eksplorasi Arktik.

Erebus akhirnya ditemukan di Selat Victoria pada 2014 sementara Terror ditemukan dalam kondisi cukup baik dua tahun kemudian di kedalaman 24 meter sebuah teluk dekat Pulau Raja William.

Kedua bangkai kapal akan dijadikan sebagai situs bersejarah di Kanada, dan Parks Canada merencanakan ekskavasi besar Erebus musim panas mendatang.

Setelah kedua kapal terjebak dalam es, para pelaut akhirnya kehabisan pasokan setahun setengah kemudian. Satu pesan mengungkapkan bahwa Franklin dan 23 awak kapalnya meninggal dunia pada 11 Juni 1847.

Pada 22 April 1848, sebanyak 105 penyintas meninggalkan kapal dalam upaya mencapai daratan dengan berjalan kaki namun tidak ada yang selamat.

Para peneliti Kanada pada 1980an menyatakan sisa-sisa jasad anggota ekspedisi yang ditemukan di Pulau Beechey mengindikasikan mereka tewas akibat kedinginan, kelaparan dan keracunan timah dari makanan kaleng.

Credit  antaranews.com

Diabadikan Konstitusi, Xi Jinping Bisa Berkuasa Seumur Hidup

 

Setelah ide politik dan namanya diabadikan dalam konstitusi, Xi Jinping dinilai bisa berkuasa seumur hidup di China. (Reuters/Jason Lee)

Jakarta, CB -- Presiden Xi Jinping disebut bisa berkuasa seumur hidup setelah nama dan ide politiknya diabadikan dalam konstitusi oleh Partai Komunis China.

"Xi Jinping kini mempunyai jaminan dukungan institusional. Dia bisa menjadi kaisar seumur hidup," kata Willy Lam, profesor tambahan Pusat Studi China di Chinese University of Hong Kong, Selasa (24/8).

Willy mengatakan Xi bisa terus berkuasa selama mungkin selama kesehatannya memungkinkan. Sementara itu, sejumlah analis lain  juga berspekulasi Xi bakal berniat untuk terus berkuasa hingga setelah 2022.

Saat itu, masa jabatannya akan berakhir. Jika ia terus menjabat, ia sekaligus melanggar tradisi yang diikuti dua pendahulunya dan mengikuti jejak Presiden Rusia Vladimir Putin.

Hal tersebut dimungkinkan menyusul keputusan Partai Komunis dalam rangkaian kongres lima tahunan yang berlangsung sejak 18 Oktober kemarin.

Partai penguasa itu menyetujui amandemen konstitusi yang secara langsung mengabadikan nama Xi dan gagasan politiknya dalam dasar negara.


Selama ini, tidak ada pemimpin China yang nama dan ideologinya dimasukkan ke dalam konstitusi selagi masih menjabat, selain Mao Zedong yang merupakan . Nama dan gagasan Deng Ziaoping, pendahulu Xi, baru masuk setelah kematiannya pada 1997 silam.

Kepada CNN, Lam mengatakan Xi bakal mendapatkan lebih banyak kekuasaan dalam semua aspek kehidupan di China.

Ia juga mengatakan Xi telah "benar-benar menolak" tradisi kepemimpinan kolektif yang dibangun oleh Deng Xiaoping, pemimpin yang membawa China membuka diri ke masyarakat internasional.

Sementara untuk di kancah dunia, Lam mengatakan filosofi "era baru" Xi bakal membawa China sebagai salah satu kekuatan besar yang "memainkan peran penting dalam persoalan global."


Ide Xi yang dimasukkan ke dalam konstitusi adalah "Pikiran soal Sosialisme dengan Karakteristik China untuk Era Baru. Para delegasi partai dengan mutlak menyepakati konsep itu sebagai haluan.

Hal itulah yang membuat Xi jadi sosok lebih kuat, baik secara domestik maupun internasional.

Di dalam negeri, ia telah menjatuhkan para pejabat senior lewat operasi antikorupsi dan pembatasan kebebasan berbicara. Selain itu, dia juga merobak Tentara Pembebasan Rakyat yang diperkuat dua juta orang, pasukan militer terkuat di dunia.

Besok, Xi diperkirakan bakal secara formal diberikan masa jabatan kedua sepanjang lima tahun sebagai sekretaris jenderal partai dan mengungkap anggota baru Komite Politburo, badan pengambil kebijakan tertinggi di sistem satu partai China.


Credit  cnnindonesia.com

Setara Mao Zedong, Xi Jinping Abadi dalam Konstitusi China

 

Nama Xi Jinping diabadikan dalam konstitusi China, menyamai Mao Zedong yang merupakan pendiri negari tirai bambu. (Reuters/Jason Lee)

Jakarta, CB -- Partai Komunis China mengabadikan ide politik Presiden Xi Jinping dalam konstitusi pada Selasa (24/10), membuatnya setara dengan Mao Zedong sekaligus memperkuat pengaruhnya menjelang masa jabatan kedua lima tahun ke depan.

Selama ini, tidak ada pemimpin China yang nama dan ideologinya dimasukkan ke dalam konstitusi selagi masih menjabat, selain Mao yang merupakan pendiri negara China modern. Nama dan gagasan Deng Ziaoping, pendahulu Xi, baru masuk setelah kematiannya pada 1997 silam.

Dalam rangkaian Kongres lima tahunan yang berlangsung sejak 18 Oktober kemarin, Partai Komunis menyetujui amandemen konstitusi yang secara langsung mengabadikan nama Xi dan gagasan politiknya dalam dasar negara.

Gagasan Xi yang diabadikan dalam konstitusi itu disebut "Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme dengan Karakteristik Masyarakat Tionghoa di Era Baru."

Perubahan dasar negara itu juga sekaligus menegaskan kelanjutan sejumlah program prioritas Xi, seperti perang melawan korupsi yang selama ini telah menjerat lebih dari 1,3 juta pejabat pemerintah.

Inisiatif Xi dalam sektor pembangunan dan ekonomi yang dikenal dengan One Belt One Road juga ikut masuk dalam amandemen. Program ambisius itu bertujuan untuk mengintegrasikan China dan negara di sekitarnya dalam hal ekonomi dan perdagangan.


Sejumlah gagasan lain seperti reformasi industri, percepatan modernisasi pertahanan, perluasan peran pasar dalam alokasi sumber daya turut dimasukan dalam perubahan tersebut.

"Partai berupaya menjalankan kepemimpinan di seluruh bidang dan di setiap bagian negara," bunyi pernyataan yang dikutip Reuters.

Partai berkuasa tersebut dijadwalkan akan mengumumkan Komite Tetap baru yang dipimpin oleh Xi pada Rabu (25/10), sebagai puncak dari perombakan kabinet pemerintah yang dilakukan setiap dua dekade.

Sejumlah pihak menganggap amandemen ini dilakukan sebagai strategi Xi memperkuat kekuasaan menjelang berakhirnya periode pertama masa jabatan yang telah didudukinya sejak 2013 lalu.


"Ini soal  bagaimana menghapus perbedaan antara Xi dan partai. Di sisi lain, dengan menambah sejumlah gagasan seperti One Belt One Road dalam konstitusi, menjadikan siapa saja yang meragukan inisiatif itu sama dengan berkhianat kepada partai," kata Jude Blanchette, analis Pusat Ekonomi dan Bisnis China yang berbasis di Beijing.



Credit  cnnindonesia.com

Xi Jinping Diabadikan, China Persiapkan Jajaran Pemimpin Baru

 

Jajaran anggota Komisi Tetap Politbiro ini akan diumumkan oleh Presiden Xi Jinping dalam rapat pleno Partai Komunis China pada Rabu (25/10) siang. (Reuters/Jason Lee)

Jakarta, CB -- Partai Komunis China akan mengumumkan jajaran pemimpin baru di bawah Presiden Xi Jinping, yang baru saja diabadikan dalam konsitusi negara hingga bisa berkuasa seumur hidup.

Sebagaimana dilansir Reuters, jajaran anggota Komisi Tetap Politbiro ini akan diumumkan oleh Xi dalam rapat pleno partai berkuasa itu pada Rabu (25/10) siang.

Besarnya pengaruh Xi dalam negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu akan ditentukan dari seberapa banyak sekutu dalam komisi tetap yang terdiri dari tujuh orang tersebut.

Pada 2017, lima dari tujuh orang tersebut akan pensiun, sesuai aturan tak tertulis yang membatasi masa jabatan lima tahun bagi pejabat berusia di bawah 68 tahun.



Nama para anggota baru komite itu tidak akan bocor sebelum pleno berlangsung karena sangat dirahasiakan.

Namun, sejumlah nama sudah disebut-sebut masuk dalam bursa calon anggota, termasuk wakil pemimpin tertinggi Wang Yang; penasihat Xi, Li Zhanshu; ketua partai Shanghai, Han Zheng; bos partai provinsi Guangdong, Hu Chunhua dan Zhao Leji.

Selain itu, sejumlah nama yang dekat dengan Xi juga masih hilir mudik di bursa calon pengganti anggota komite, di antaranya kepala partai Kota Chongqing, Chen Miner; bos partai Beijing, Cai Qi; ketua partai Jiangsu, Li Qiang.



Sementara itu, dua posisi sisa dalam komite itu masih akan diisi oleh Xi dan Perdana Menteri China, Li Keqiang.

Komite ini dikepalai oleh Xi, yang kini juga memegang jabatan ketua partai berkuasa dan kepala militer China.

Kongres partai sebelumnya mendorong pergantian kekuasaan dalam tubuh partai karena Xi dan Li sudah memegang jabatannya sejak 2007.

Meski demikian, sejumlah spekulasi mengatakan bahwa Xi kemungkinan besar tidak akan menunjuk penerusnya.


Credit  cnnindonesia.com

Kongres PKC: Tiongkok tidak tolerir pemisahan wilayah

Bendera China. (Wikimedia Commons)

Beijing (CB) - Kongres Nasional ke-19 Partai Komunis China yang berakhir di Beijing, Selasa siang, menegaskan kembali sikap negara itu yang tak akan menolerir pihak manapun yang mencoba memisahkan wilayah manapun dari teritorial Tiongkok.

Sikap tegas itu terungkap dalam Resolusi Kongres Nasional ke-19 PKC tentang Laporan Komite Sentral ke-18 yang menjadi salah satu dari tiga resolusi yang dihasilkan kongres yang berlangsung sejak 18 Oktober dan diikuti 2.280 delegasi dari seluruh Tiongkok itu.

Kongres partai berkuasa Tiongkok tersebut menegaskan pihaknya senantiasa memegang teguh apa yang disebutnya "reunifikasi damai" dan "satu negara, dua sistem" serta mendukung peningkatan kerja sama ekonomi dan pertukaran budaya dengan Taiwan.

PKC juga menekankan bahwa Hong Kong dan Macao dipimpin oleh rakyat dari kedua wilayah otonom ini namun, keduanya harus berjalan sesuai dengan kebijakan "satu negara, dua sistem" serta bertindak sesuai dengan UUD Tiongkok dan hukum-hukum dasar keduanya.

Dalam bagian lain resolusi sepanjang tujuh halaman itu, kongres yang diliput lebih dari 700 wartawan Tiongkok, Hongkong, Macau dan Taiwan serta 1.818 wartawan asing dari 134 negara itu juga menyoroti prinsip Tiongkok dalam membangun hubungan internasionalnya.

Tiongkok berjanji senantiasa berada di jalur pembangunan yang damai serta memegang teguh perdamaian, pembangunan, kerja sama, keuntungan bersama, dan tujuan fundamental politik luar negeri yang memelihara perdamaian dunia dan mendukung pembangunan bersama.

Komitmen Tiongkok untuk memperkuat persahabatan dan kerja sama dengan negara-negara lain dilaksanakan di atas "Lima Prinsip Hidup Berdampingan", tegas resolusi kongres yang berlangsung selama sepekan di Wisma Agung Rakyat Kota Beijing itu.

Kongres juga menyetujui barbagai rencana negara untuk memperkuat pembangunan ekonomi, politik, budaya, sosial dan ekologi berdasarkan sistem sosial berwatak Tiongkok serta rencana pembangunan dua tahap (2020 - 2050) untuk mewujudkan mimpi besar negara.

Karenanya, kongres meminta seluruh anggota dan organ partai serta seluruh rakyat Tiongkok dari semua kelompok etnis untuk berjalan bersama partai dengan Xi Jinping sebagai sosok sentral partai menuju era baru Tiongkok yang kuat, besar, dan modern.

Kongres Nasional ke-19 PKC yang berlangsung sejak 18 Oktober itu juga menghasilkan susunan anggota baru Komite Sentral ke-19 partai dan anggota baru Komisi Sentral Pengawasan Disiplin (CCDI) ke-19 partai.

Keanggotaan terpilih Komite Sentral ke-19 PKC itu terdiri atas 204 orang anggota penuh dan 172 orang anggota alternatif, sedangkan jumlah anggota CCDI ke-19 PKC yang baru mencapai 133 orang.

Para anggota Komite Sentral ke-19 PKC hasil kongres yang diikuti 2.280 delegasi yang mewakili lebih dari 89 juta anggota dan 4,5 juta organ partai dari seluruh Tiongkok itu akan bertemu pada Rabu (25/10) memilih sekretaris jenderal baru PKC.

Sejumlah warga Tiongkok dan jurnalis asing yang meliput perlehatan akbar lima tahunan PKC ini optimistis bahwa Xi Jinping akan terpilih kembali sebagai sekjen partai yang membukakan jalan baginya untuk tetap menjadi presiden Tiongkok hingga 2022.

Philip Zhou, warga Kota Beijing yang bekerja di Peoples Daily, misalnya, mengatakan dia optimistis bahwa Xi Jinping yang baru satu periode memimpin dengan pencapaian yang baik akan terpilih kembali untuk periode kedua.

Keyakinan yang sama juga disampaikan Torn Chanritheara, jurnalis portal berita ThmeyThmey Kamboja, kepada Antara saat ditanya pandangannya tentang hasil kongres PKC tersebut.

"Tak ada kejutan besar. Melihat sejarah presiden-presiden Tiongkok sebelum Xi Jinping yang berkuasa dua periode, kemungkinan besar beliau akan dipilih kembali sebagai sekjen PKC besok (25/10)," katanya di sela kesibukannya meliput sesi penutupan kongres yang diliput lebih dari 700 wartawan Tiongkok, Hongkong, Macau dan Taiwan serta 1.818 wartawan asing dari 134 negara itu.

Credit  antaranews.com

Kongres Partai Komunis China berakhir, hasilkan formasi baru Komite Sentral

Presiden China Xi Jinping memberikan pidato saat pembukaan sidang Kongres Nasional Partai Komunis China ke 19 di Balai Agung Rakyat di Beijing, China, Rabu (18/10/2017). (REUTERS/Jason Lee)

Beijing (CB) - Kongres Nasional ke-19 Partai Komunis China yang berlangsung sejak 18 Oktober ditutup Selasa siang dengan menghasilkan susunan anggota baru Komite Sentral ke-19 partai dan anggota baru Komisi Sentral Pengawasan Disiplin partai (CCDI) ke-19 partai.

Antara dari Beijing, Selasa siang, melaporkan bahwa sesi penutupan kongres yang berlangsung di aula utama Wisma Agung Rakyat Kota Beijing itu juga menghasilkan resolusi tentang laporan Komite Sentral ke-18 PKC, hasil revisi konstitusi PKC dan laporan kerja CCDI ke-18.

Para anggota Komite Sentral ke-19 PKC hasil kongres yang diikuti 2.280 anggota delegasi yang mewakili lebih dari 89 juta anggota dan 4,5 juta organ partai dari seluruh China ini akan memilih sekretaris jenderal baru partai berkuasa di negeri ini.

Sejumlah warga China dan jurnalis asing yang meliput perhelatan akbar lima tahunan PKC ini optimistis  Xi Jinping akan terpilih kembali sebagai sekreatis jenderal partai yang membukakan jalan baginya untuk tetap menjadi presiden China hingga 2022.

Philip Zhou, warga Beijing yang bekerja pada Peoples Daily, misalnya, mengaku optimistis Xi Jinping yang menggerakkan satu periode kepemimpinannya dengan pencapaian yang baik akan terpilih kembali untuk periode kedua.

Kemudian, Torn Chanritheara, jurnalis portal berita ThmeyThmey Kamboja, juga menyampaikan pandangan yang sama.

"Tak Ada kejutan besar. Melihat sejarah presiden-presiden China sebelum Xi Jinping yang berkuasa dua periode, kemungkinan besar beliau akan dipilih kembali sebagai sekjen PKC besok," kata Torn.

Teka-teki siapa Sekjen PKC hasil kongres Nasional ke-19 ini akan terjawab Rabu setelah para anggota Komite Sentral partai yang baru melakukan pemilihan.

Kongres yang diliput lebih dari 700 wartawan China, Hong Kong, Macau dan Taiwan serta 1.818 wartawan asing dari 134 negara itu membuka jalan rakyat China untuk mewujudkan mimpi mereka menjadi bangsa dan negara maju, besar, dan modern pada 2050.

Credit  antaranews.com

Arab Saudi Tolak Permintaan AS Soal Qatar

Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson

CB, DOHA -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson mengakhiri kunjungan kerja ke Arab Saudi dan Qatar pada Ahad (22/10) waktu setempat atau Senin (23/10) WIB. Kunjungan yang diharapkan dapat menghadirkan solusi atas krisis di kawasan Teluk akibat blokade negara-negara pimpinan Arab Saudi terhadap Qatar menemui jalan buntu.

Dalam keterangan pers di Doha, ibu kota Qatar, Tillerson mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Sabtu (21/10) waktu setempat. Saat itu, dia meminta Pangeran Salman untuk memulai dialog demi mengakhiri krisis yang terjadi sejak 5 Juni 2017.

Akan tetapi, menurut Tillerson, tidak ada indikasi kuat bahwa Arab Saudi siap untuk berbicara dengan Qatar. "Jadi, kita tidak bisa memaksakan pembicaraan pada orang-orang yang belum siap berdialog," ujarnya, seperti dilansir Bloomberg, Senin (23/10).

Tillerson, yang juga bertemu dengan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad al-Thani, kembali mengungkapkan kekhawatiran terkait dampak krisis terhadap stabilitas di Timur Tengah. Oleh karena itu, dia meminta Dewan Kerja Sama Teluk (the Gulf Cooperation Council/GCC) terus mendorong persatuan.

GCC merupakan sebuah blok yang mencakup Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, dan Oman. "Ini akan sangat efektif jika disatukan. Tidak ada satu pun dari kita yang dapat membiarkan perselisihan ini berlangsung lama," ujar Tillerson.

Sebelumnya, dalam sebuah wawancara pada 19 Oktober lalu, Tillerson pun telah menyampaikan hal serupa. Mantan bos Exxonmobil ini menilai krisis di kawasan Teluk merupakan tanggung jawab negara-negara yang dipimpin Arab Saudi dan beranggotakan Mesir, UEA, dan Bahrain.

Keempat negara tersebut berulang kali menolak berbicara dengan Qatar. Tillerson lantas meminta semua pihak untuk menahan diri dari retorika yang berpotensi membuat situasi memanas. Dia pun berpendapat bahwa kebuntuan ini merugikan kepentingan kawasan Teluk secara umum dan AS secara khusus.

Pada September lalu, Presiden AS Donald Trump mengaku bersedia menjadi mediator untuk menuntaskan krisis ini. Hanya saja, dia mengajukan syarat, yaitu dialog dilaksanakan di Gedung Putih.

Saat ditanya mengapa langkah Trump belum ada tindak lanjut, Tillerson memberikan alasan. "Tidak ada undangan ke Gedung Putih karena para pihak tidak siap untuk terlibat dalam pembicaraan. Namun, kita akan terus bekerja menuju dialog dan kesepakatan semua pihak," katanya.

Sebelumnya, pada Sabtu (21/10) waktu setempat, Tillerson berpartisipasi dalam pertemuan Komite Koordinasi Arab Saudi-Irak di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Turut hadir Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz dan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi. Komite tersebut bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara Arab Saudi dan Irak yang telah lama berseteru di kawasan Teluk.

Pada 5 Juni 2017, Arab Saudi, UEA, Mesir, dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Langkah ini diikuti dengan blokade darat, udara, dan laut. Pemutusan hubungan diplomatik didasari tudingan Qatar membiayai terorisme dan memiliki kedekatan khusus dengan Iran, saingan Arab Saudi dan kawan-kawan di kawasan.

Qatar berulang kali membantah tuduhan yang dilayangkan. Qatar justru menuduh tetangganya di Teluk berusaha untuk menempatkan mereka di bawah perwalian. Eskalasi ini cenderung memiliki konsekuensi yang luas. Bukan hanya untuk Qatar dan warganya, melainkan juga di sekitar Timur Tengah.

Ketika itu, AS juga menyatakan akan mencoba meredakan ketegangan antara Qatar dan Arab Saudi. Menurut negara adidaya itu, krisis diplomatik yang terjadi dapat membahayakan kepentingan banyak pihak. Salah satunya adalah kepentingan militer dan diplomatik bagi Negeri Paman Sam. Selama ini, Qatar menjalin kerja sama dengan AS dalam banyak bidang, termasuk keamanan. Negara itu menjadi tuan rumah pangkalan udara terbesar AS di Timur Tengah yang tepatnya berlokasi di al-Udeid.

Kritikan Qatar
Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman mengkritik ketidaksiapan negara-negara yang dipimpin Arab Saudi untuk berdialog. Hal itu mengakibatkan krisis di kawasan Teluk tak kunjung berakhir. "Negara-negara ini menggunakan taktik diplomatik yang tidak ada dalam diplomasi modern. Ini tentu tidak baik," ujar Abdulrahman kepada wartawan di Doha, Qatar.

Kendati demikian, dia memastikan, Qatar selalu siap untuk berdialog. Abdulrahman pun menyatakan, krisis harus segera diatasi. GCC, menurut dia, memiliki peranan penting untuk mewujudkan keamanan di kawasan Teluk. "Kami merasa iba karena GCC akan menjadi korban krisis. Hal ini telah memengaruhi keamanan secara langsung karena perilaku negara-negara yang melakukan blokade," kata Abdulrahman.

Perihal perkembangan krisis Teluk, analis politik senior Aljazirah Marwan Bishara mengapresiasi langkah-langkah Tillerson. Namun, Bishara menilai langkah Tillerson tidak agresif meski sudah tegas. "Saya belum pernah mendengar pernyataan Tillerson lebih jelas dari yang disampaikan sekarang. Namun, terkait akar masalah dari krisis dan bagaimana mengatasinya serta siapa yang bersalah, belum ada kemajuan yang dilakukan Tillerson," kata Bishara.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Tillerson: Saudi Belum Siap Berdialog dengan Qatar

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson.

CB, DOHA--- Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan, Arab Saudi tidak bersedia memulai perundingan langsung untuk menyelesaikan krisis diplomatik Teluk. Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani pun frustrasi atas perilaku keempat negara yang memblokade Qatar. 

Dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Mohammed bin Abdulrahman di ibukota Qatar, Doha, Tillerson pesimistis Arab Saudi bersedia berdiskusi untuk menyelesaikan krisis tersebut.

"Dalam pertemuan saya dengan Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman, saya memintanya untuk ikut terlibat dalam dialog, namun tidak ada indikasi kuat bahwa mereka siap untuk berbicara. Kita tidak bisa memaksa pembicaraan pada orang-orang yang belum siap untuk berbicara," kata Tillerson seperti dilansir dari Aljazirah, Senin (23/10).

Tillerson, yang juga bertemu dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, mengungkapkan kekhawatirannya tentang dampak krisis terhadap stabilitas kawasan ini.

Ia mengatakan sangat penting bagi Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) untuk terus menjaga persatuan. Sehingga perselisihan seharusnya tidak berlangsung lama. Untuk itu, ia meminta agar diadakannya dialog guna menyelesaikan perselisihan tersebut.

"Kami meminta semua orang meminimalkan retorika dan mengurangi ketegangan dan mengambil langkah untuk melakukannya,"tambahnya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

12 Gerilyawan Taliban Tewas dalam Serangan Udara

Tentara Taliban sedang berjaga-jaga di Bamiyan, Afghanistan.

CB, MAIMANA -- Sedikitnya 12 gerilyawan yang setia kepada faksi Taliban telah tewas dan dua lagi cedera dalam serangan udara di Provinsi Faryab, Afghanistan Utara, kata seorang pada Senin (23/10).

"Angkatan Udara di negeri ini melancarkan dua operasi udara berturut-turut pada Ahad malam (22/10), sehingga 12 petempur Taliban tewas dan dua lagi cedera di Kabupaten Pashtunkot dan Shirin Tagab di provinsi ini," kata Nasratullah Jamshidi, Juru Bicara Korps Shaheen 209.

Anggota Taliban, yang telah meningkatkan operasi mereka selama dua pekan belakangan, belum berkomentar. Pada Sabtu pagi, dua roket ditembakkan ke dalam kabupaten diplomatik di bagian tengah Ibu Kota Irak, Kabul, kata seorang saksi mata.

"Serangan itu terjadi sekitar pukul 06.10 waktu setempat, dan roket tersebut menghantam permukiman di Distrik 10 Kepolisian dan Distrik 9 Kepolisian di kota itu," kata saksi mata Mohammad Mansoor.

Beberapa gedung apartemen dan kedutaan besar asing berada di daerah yang diserang. Ia menyatakan suara tanda bahaya kedutaan besar asing terdengar tak lama setelah beberapa roket mendarat dan suara keras ledakan juga warga setempat panik.

Pada Jumat malam (20/10) seorang pengebom bunuh diri menewaskan sedikitnya 30 orang di dalam tempat ibadah Syiah di Kabul, yang terakhir dari serangkaian serangan terhadap kaum Syiah di negeri itu, kata seorang pejabat keamanan.

Serangan tersebut terjadi di Masjid Imam Saman di Bagian Dasht-e-Barchi di Kabul Barat, saat pemeluk Syiah sedang beribadah. Seorang pejabat senior keamanan mengatakan jumlah pasti korban jiwa tak diketahui tapi pasukan keamanan di lokasi telah memindahkan tak kurang dari 30 mayat.

Penduduk Syiah di Afghanistan telah menghadapi serangan keras tahun ini, dan sedikitnya 84 orang tewas serta 194 orang lagi cedera dalam berbagai serangan terhadap mereka, kata satu laporan yang disiarkan PBB pada pertengahan bulan ini. Di antara semua itu ada dua serangan terhadap tempat ibadah di Kabul pada Agustus dan September.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Pasukan Kurdi Ledakkan Jembatan untuk Setop Tentara Irak

Relawan dan pasukan Peshmerga Kurdi.

CB, BAGHDAD -- Pasukan Peshmerga Kurdi meledakkan sebuah jembatan kecil yang menghubungkan Zammar, sebelah barat laut Mosul, dengan distrik Zakho di Provinsi Dohuk di utara untuk menghentikan pasukan militer Irak.

Seperti dilansir dari Middle East Monitor, Senin (23/10), Kapten Sajid Hamid dari Divisi Angkatan Darat ke-15 Irak mengatakan jembatan kecil itu terbentang sepanjang jalur pipa Ceyhan.

 

Menurut kapten polisi setempat, Hussain Salem Babkir, unit Polisi Federal dan Rapid Response telah ditempatkan di daerah tersebut. "Kami belum menerima perintah untuk bergerak di daerah tersebut," katanya.

 

Sebelumnya pada hari itu sebuah sumber militer Irak mengatakan pasukan Peshmerga memotong jalan utama yang menghubungkan distrik Sinjar dengan provinsi Dohuk di utara.

 

Seorang perwira Peshmerga mengatakan penutupan jalan itu terjadi setelah informasi bahwa pasukan federal berniat untuk menguasai perbatasan Faysh Khabur.

 

Pasukan federal Irak telah maju sejak Senin lalu untuk mengendalikan daerah-daerah yang disengketakan yang berada di bawah kendali pasukan Peshmerga sejak 2014 setelah referendum kemerdekaan Kurdi. Daerah yang disengketakan termasuk provinsi Kirkuk, bagian dari provinsi Niniwe, Salahuddin dan Diyala.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Maaf AS dan 4 Kejanggalan Penolakan Masuk Jenderal Gatot

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo (tengah). Foto/SINDOphoto/Eko Purwanto

JAKARTA - Wakil Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) Erin Elizabeth McKee minta maaf terkait larangan masuk AS untuk Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo. Pemerintah Washington resmi mencabut larangan masuk untuk petinggi militer Indonesia ini.

McKee telah menemui Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi pagi tadi.  ”Kami sangat menyesalkan ketidaknyamanan yang ditimbulkan (dalam) insiden ini dan kami mohon maaf,” kata McKee kepada wartawan.

”Sama sekali tidak ada masalah dengan kemampuannya (Jenderal Gatot) untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Kami menyambutnya. Kedubes bekerja sangat keras untuk memahami apa yang terjadi,” katanya.

Maaf diplomat Washington tetap menyisakan misteri alasan penolakan masuk Panglima TNI, meski larangan itu sudah dicabut.

Menlu Retno sendiri masih belum bisa menjelaskan alasan tersebut, karena Kedutaan Besar AS di Jakarta juga terkesan masih bingung.

”Kami sampaikan bahwa kami masih menunggu klarifikasi, penjelasan mengapa hal ini terjadi,” kata Retno kepada wartawan di Jakarta.

”Ada perasaan yang mendesak untuk hal ini yang telah kami sampaikan kepada mereka,” ujarnya.”Pejabat AS mencoba berkoordinasi dengan pihak berwenang di AS untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.”

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Wuryanto, memastikan bahwa Panglima TNI dan rombongan delegasi hendak terbang ke Wasington DC untuk memenuhi undangan Ketua Joint Chiefs of Staff (JCS) atau Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Joseph Francis Dunford, Jr.  Panglima TNI diundang untuk menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang diselenggarakan Center for Strategic & International Studies.

Saat hendak terbang dengan pesawat Emirates dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, staf maskapai memberitahu bahwa Panglima TNI dan delegasi tidak diizinkan masuk AS oleh US Customs and Border Protection.

Ada sederet kejanggalan dalam penolakan masuk AS terhadap Panglima TNI. Berikut 4 kejanggalannya;

1. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo diundang secara resmi oleh Jenderal AS dan sudah mendapatkan visa secara sah. Hal ini aneh bila petinggi militer sebuah negara diundang, tapi tiba-tiba diberitahu tak boleh masuk. 

2. Pemberitahuan larangan masuk justru melalui staf maskapai Emirates. Jika larangan masuk itu resmi, mengapa otoritas AS tidak menyampaikan langsung kepada pihak TNI atau pun kepada pemerintah Indonesia?  Terlebih, AS memiliki kedutaan besar di Jakarta.

3. Bingungnya Kedutaan Besar AS di Jakarta. Dubes Joseph Donovan meminta maaf, tapi tak bisa menjelaskan alasan mengapa Panglima TNI tiba-tiba dilarang masuk AS, meski diundang secara resmi.

4. Jenderal Gatot tercatat “bersih” dari kritik Washington. Dia tak masuk “daftar hitam” petinggi militer yang “haram” masuk AS. Pada umumnya,Washington melarang masuk para petinggi militer sebuah negara karena tuduhan melakukan pelanggaran HAM. Namun, tuduhan itu tidak pernah ada untuk Jenderal Gatot.

Aaron Connolly dari Lowy Institute mencurigai adanya masalah birokratis.

”Sejumlah perwira militer Indonesia yang telah diberitahu bahwa mereka tidak akan diizinkan masuk ke AS, dan telah ditolak visanya, namun belum pernah ada yang sepengetahuan saya di mana seorang perwira militer Indonesia diberi visa yang sah untuk memasuki AS. Negara itu dan kemudian  menolak masuk sebelum naik pesawat,” katanya.

”Ini sangat tidak wajar dan menurut saya penjelasan yang paling mungkin adalah ada snafu (kekacauan) administratif yang harus diberitahukan oleh US Customs and Border Protection kepada maskapai Emirates, dan mereka tidak melakukannya,” ujarnya, seperti dikutip ABC.net.au.


Credit  sindonews.com

Jenderal AS akan Berkomunikasi dengan Panglima Gatot

Kepala Staf Gabungan Jenderal Joseph Dunford (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Pertahanan AS James Mattis.

CB, JAKARTA -- Panglima TNI Gatot Nurmantyo sempat ditolak masuk ke Amerika Serikat. Padahal Gatot dijadwalkan mengunjungi AS untuk memenuhi undangan dari Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F Durford, Jr.  dalam acara konferensi Chiefs of Defence conference on country violent extremist organizations (VEOs) di Washington pada 23-24 Oktober ini.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun memanggil Wakil Duta Besar AS untuk Jakarta pagi ini guna meminta klarifikasi dan penjelasan terkait larangan tersebut. Dalam pembicaraan tersebut, kata Retno, Wakil Dubes AS juga menyampaikan keinginan Jenderal Durford untuk berkomunikasi dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Komunikasi itu punsaat ini tengah diatur.

"Jadi mereka bilang, kami sangat menyambut baik kunjungan dan tidak ada pembatasan dalam bentuk apapun dan terdapat keinginan dari Jenderal Durford untuk berkomunikasi dengan Panglima dan mereka saat ini sedang mengatur komunikasi tersebut," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/10).

Retno mengatakan, pihak kedutaan AS juga menyampaikan pentingnya Indonesia bagi Amerika Serikat. Ia menambahkan, hubungan kedua negara pun dalam kondisi yangbaik. Kendati demikian, Menlu Retno menegaskan, Pemerintah Indonesia masih menunggu klarifikasi ataupun penjelasan dari Pemerintah AS.

"Saya menganggap Indonesia adalah mitra baik. Kita memiliki strategic partnership.Indonesia dinilai sebagai negara penting tetapi ada kejadian seperti ini yangmemang memerlukan klarifikasi," ujarnya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Trump Isyaratkan Batal Kunjungi DMZ Dekat Posisi Tentara Korut

Seorang tentara Korea Selatan melakukan pengintaian di sebuah pos di dekat DMZ. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kemungkinan batal mengunjungi zona demiliterisasi (DMZ) antara Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel). Wilayah yang memisahkan dua Korea ini merupakan tempat berbahaya yang banyak ranjau darat dan dekat dengan posisi tentara Pyongyang.

Isyarat Trump tak akan sambangi DMZ disampaikan seorang pejabat senior Administrasi Trump. Padahal, tim pejabat Washington beberapa pekan lalu sudah menyurvei DMZ sebagai sinyal bahwa area berbahaya itu kemungkinan jadi lokasi kunjungan Trump saat lawatan ke Korea Selatan bulan depan.

Sebagian besar presiden AS, kecuali George H.W. Bush, sebelumnya telah mengunjungi tempat berbahaya tersebut. ”Ada unsur-unsur tertentu dari jadwal yang masih dikerjakan,” kata seorang pejabat senior Administrasi AS.

Sebaliknya, Trump malah diundang oleh pemerintah di Seoul untuk mengunjungi Camp Humphreys, selatan Ibu Kota Korea Selatan dan jauh dari DMZ.

”Keamanan tidak menjadi sebuah perhatian. Presiden kemungkinan besar akan mengunjungi Camp Humphreys, akan sangat sulit baginya untuk sempat mengunjungi keduanya,” lanjut pejabat yang berbicara dalam kondisi anonim tersebut, seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (24/10/2017).

Kawasan DMZ dijaga oleh pasukan Korea Utara dan Komando PBB yang dipimpin AS sejak Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953. Lokasi tersebut selain dipenuhi ranjau darat, juga banyak berdiri menara pengawas.

Pada bulan April, Wakil Presiden Mike Pence berkunjung ke Korea Selatan dan menegaskan bahwa pasukan AS berdiri bersama dengan pasukan Republik Korea atau Korea Selatan.

Trump akan tiba di Jepang pada tanggal 5 November kemudian menuju Korea Selatan, China, Vietnam dan Filipina. Kunjungannya berlangsung saat para pemimpin di Jepang dan China mengkonsolidasikan kekuatan mereka.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang partainya memenangkan pemilu kemungkinan akan mengubah konstitusi pasifis Jepang, sebuah langkah yang dapat mengubah keseimbangan kekuasaan di wilayah tersebut.

Sedangkan Presiden China Xi Jinping mendeklarasikan ”era baru” untuk negerinya, di mana Beijing bertekad akan menjadi pemimpin dunia dalam beberapa tahun mendatang. 

Credit  sindonews.com

Korea Utara Dapat Proyek Jutaan Dolar dari Negara Afrika

Ilustrasi proyek pembangunan di Pyongyang, Korea Utara. AP Photo

CB, Jakarta - Korea Utara mendapatkan uang jutaan dolar dari sejumlah proyek konstruksi di berbagai negara di Afrika yang menjadi anggota PBB, Salah satunya Namibia.
Hugh Griffiths dari PBB yang juga ahli tentang Korea Utara mengatakan kepada CNN bahwa Pyongyang telah mendapatkan pemasukan uang yang luar biasa besar dari proyek tersebut.

Menurutnya, proyek tersebut diperoleh melalui perusahaan milik Korea Utara, Mansudae. Berbagai proyek itu diperoleh dari Namibia, Botswana, Angola, Zimbabwe dan Senegal.

"Kami melihat ada sedikitnya 14 negara Afrika yang memberikan proyeknya kepada Mansudae. Di antara proyek yang dikerjakan itu antara lain pembangunan pabrik amunisi, Istana Presiden hingga pembangunan apartemen," kata Griffiths.
Dia menambahkan, "Dari proyek tersebut, Korea Utara mendapatkan uang."
Di Namibia, Mansudae membangun Istana Presiden dan sebuah patung Sam Nujoma, aktivis anti-apartheid di depan Museum Nasional di Ibu Kota Windhoek.

Wakil Perdana Menteri Namibia mengakui Korea Utara mendapatkan berbagai proyek pembangunan dari negaranya. Namun saat ini Korea Utara telah menghentikan proyek tersebut dan menarik seluruh pekerjanya pulang menyusul sanksi yang diterapkan PBB.

Credit  TEMPO.CO

Terkena Sanksi Ekonomi, Pembelot: Korea Utara Segera Bangkrut!

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un, melihat sepatu-sepatu yang dihasilkan dari Pabrik Sepatu Ryuwon di Pyongyang, 19 Oktober 2017. KCNA/via REUTERS

CB, Pyongyang - Seorang pembelot mengatakan perekonomian Korea Utara kemungkinan akan segera hancur dalam waktu dekat. Ini terjadi karena perekonomian menjadi sangat lemah akibat sanksi berat ekonomi terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Mantan pejabat senior bidang ekonomi Korea Utara, Ri Jong-ho, mengatakan ini menyusul ancaman perang nuklir, yang disampaikan utusan Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.


"Saya tidak tahu apakah Korea Utara akan bertahan dalam satu tahun di bawah sanksi ini. Banyak orang akan mati," kata Ri Jong-ho ini.

"Tidak cukup persediaan makanan di sana dan sanksi ini benar-benar menghalangi perdagangan, memaksa pemerintah mengirim puluhan ribu buruh ke luar negeri. Rumah tangga umumnya Korea Utara tidak memiliki listrik," tambahnya.


Ri Sebelum membelot, ditempatkan di Dalian, Cina, di mana dia membantu menjalankan Office 39, sebuah organisasi rahasia yang bertanggung jawab untuk mendapatkan uang tunai bagi keluarga Kim Jong Un yang berkuasa.
Ri juga memenangkan penghargaan kehormatan sipil tertinggi dari rezim diktator itu. Namun setelah terjadi serangkaian pembersihan internal, Ri memutuskan membelot bersama keluarganya pada akhir 2014 dan sekarang tinggal di wilayah Washington, Amerika Serikat.

Presiden AS, Donald Trump berbincang dengan Presiden China, Xi Jinping saat menyambut kadatangannya di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, 6 April 2017. REUTERS/Carlos Barria

Pembelot itu menggambarkan negara kelahirannya sedang mengalami kesulitan. Dimana Cina, mitra dagang terbesar Korea Utara, sangat kecewa dengan kelakuan rezim Kim Jong Un itu karena tidak mereformasi ekonominya dan malah "mengemis" tetangganya untuk makanan.
Di sisi lain, kata Ri, pemimpin Korea Utara telah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin namun diplomasi tidak semudah yang diperkirakan.
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, juga dikabarkan tersinggung karena belum pernah bertemu dengan Presiden Cina, Xi Jinping. Xi juga disebut memilih untuk mengunjungi bagian selatan semenanjung Korea sebelu mke utara.

Credit  TEMPO.CO

Soal Nuklir Korea Utara, Jepang Pilih Jalan Diplomatik

Sebuah poster yang menunjukkan wajah Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, yang juga memimpin pemimpin Partai Demokrat Liberal, dipajang di Kota Erimo, di pulau utara Hokkaido, Jepang, 12 Oktober 2017. REUTERS/Malcolm Foster

CB, Jakarta - Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, menyatakan, dia memilih jalan diplomatik guna menekan Korea Utara dalam persoalan senjata nuklir.
Abe yang meraih kemenangan besar dalam pemilihan umum, Ahad, 22 Oktober 2017, mengatakan di depan wartawan bahwa dia akan melakukan tekanan terus menerus terhadap Pyongyang guna menghentikan program senjata nuklir Korea Utara.

Selain itu, pada acara jumpa pers atas kemenangannya tersebut, Abe berjanji akan menemukan warga negara Jepang yang diculik dan diyakini ditahan di Korea Utara.

"Saya akan menempuh jalur diplomasi untuk menghentikan misil dan senjat nuklir Korea Utara serta menyelesaikan masalah penculikan warga negara kami," ucapnya.

Partai Demokrat Liberal pimpinan Abe didukung partai koalisi lainnya menang luar biasa dalam pemilihan umum Ahad kemarin setelah meraih 312 kursi dari 465 kursi di parlemen Jepang. Kemenangan ini sangat memadai sebagai modal melanjutkan program pemerintahan Abe.

Credit  TEMPO.CO

Frankenmissile, Rudal Monster Dua Ton dengan Target Korea Utara

Rudal balistik Hyunmoo 2 merupakan rudal satu tingkat berbahan bakar padat dan panduan GPS/INS, yang memungkinkannya mencapai target dengan akurasi beberapa puluh meter. Untuk mengimbangi akurasi yang relatif rendah, rudal yang yang panjangnya 6 m ini menggunakan hulu ledak cluster. twitter.com

CB, Seoul - Militer Korea Selatan memastikan sedang mengembangkan rudal berdaya ledak tinggi berjuluk Frankenmissile.
Rudal itu dirancang untuk melawan kemampuan rudal dan nuklir milik militer Korea Utara, yang terus meningkat. Rudal ini diharapkan mampu menaklukkan semua target miilter  di Korea Utara pada  fase awal jika perang terjadi.

Dalam laporan tahunan ke parlemen Korea Selatan, Komite Pertahanan Majelis Nasional mengatakan militer akan mengembangkan rudal darat-ke-darat Hyunmoo IV, yang dinilai cukup kuat untuk menghancurkan semua fasilitas dan komando militer Korea Utara.

Rudal itu akan dikombinasikan dengan rudal surface-to-surface taktis darat dan rudal balistik jarak menengah dari seri Hyunmoo.

Kantor berita KCNA melaporkan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong un memerintahkan peluncuran rudal Hwasong 14, yang dilakukan pada sudut yang curam, untuk menunjukkan jangkauan maksimum dan mengirim peringatan ke Amerika Serikat. KCNA/via REUTERS

"Kami akan menggunakan ketiga jenis rudal itu sebagai serangan rudal pertama dan memusatkan pada tahap awal perang untuk menghancurkan unit artileri jarak jauh dan rudal Korea Utara yang terletak di wilayah operasi rudal balistik," kata sumber militer Korea Selatan.
Korea Selatan ditengarai sedang bekerja meningkatkan kemampuan rudal balistiknya dengan membuat kesepakatan dengan militer AS. Kesepakatan itu menghapuskan batas maksimal muatan rudal.
Sebelumnya, Seoul dilarang memasang hulu ledak yang beratnya lebih dari 500 kg pada rudal balistiknya dengan jarak tempuh lebih dari 800 km.
Korea Selatan sudah memiliki kemampuan untuk menembakkan rudal balistik dengan jarak tempuh hingga 800km, yang memungkinkannya mencapai wilayah manapun di Korea Utara.
Rencana baru Seoul untuk mengembangkan rudal baru yang mampu membawa 2 ton bom akan memungkinkannya menyerang fasilitas bunker militer Korea Utara, yang luas itu. Ini berarti Korsel tidak perlu bergantung pada bom Bunker Buster Amerika.
Yang disebut "Frankenmissile" hanyalah salah satu dari beberapa taktik baru yang dimaksudkan militer Korea Selatan untuk membangun kekuatan militernya saat diktator Korea Utara Kim Jong Un mempercepat program rudal dan nuklirnya.

Seoul juga berlomba menuju tenggat waktu 1 Desember untuk membentuk sebuah brigade khusus elit yang ditugaskan untuk menyingkirkan kepemimpinan Korut, termasuk Kim Jong-un, jika terjadi perang.
Perkembangan pembuatan rudal balistik canggih Korea Selatan itu dan pengembangan kemampuan tentara merupakan bagian dari upaya tentara untuk membentuk konsep operasional baru, yang dirancang untuk meminimalkan korban sipil dan mengakhiri perang sesegera mungkin.

Credit  TEMPO.CO

5 Langkah Dunia Stop Pelanggaran HAM Atas Minoritas Rohingya

Petugas keamanan berjaga-jaga saat menangkap sejumlah muslim Rohingnya ditangkap setelah melintas secara ilegal ke perbatasa Bangladesh di Cox's Bazar, Bangladesh, 21 November 2016. Para warga Rohingnya melarikan diri karena kekerasan yang terjadi di Mnyanmar. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

CB, Yangon - Perhatian dunia internasional atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Rohingya oleh militer Myanmar masih berlangsung. Sejumlah pihak telah mendesak kekerasan, yang oleh PBB disebut sebagai pembersihan etnis itu, harus segera diakhiri.
Senior Legislative Counsel dari American Civil Liberties Union, Joanne Lin, mengatakan penganiayaan terhadap warga minoritas Rohingya masih berlangsung. Ini menyebabkan hampir 600 ribu orang mengungsi ke Bangladesh.


Lin menuliskan pandangan tentang ini dalam artikel di media USA Today berjudul "Halting Myanmar ethnic cleansing: 5 critical steps". "Kita sekarang tahu siapa  pelakunya dan bagaimana menghentikannya," kata Lin, Ahad, 22 Oktober 2017, waktu setempat.

Ratu Yordania, Rania menyapa sejumlah anak Muslim Rohingya yang mengungsi dari Myanmar ke Bangladesh, dalam kunjungannya di kamp pengungsi di Bangladesh, 23 Oktober 2017. AP Photo

Lin mengatakan perlu ada langkah-langkah strategis untuk segera menghentikan kekejaman kemanusiaan terhadap etnis Rohingya, yang tidak diakui status kewarganegaraannya oleh pemerintah Mynamar. Padahal, etnis itu telah menghuni negeri mayoritas Budha itu selama beberapa generasi.
Berikut 5 Langkah ampuh yang bisa diambil pemerintah Amerika Serikat dan negara lain untuk menghentikan kekerasan tesebut:
1. Masyarakat internasional harus memutuskan semua kerja sama militer dengan militer Myanmar dengan segera serta menangguhkan penjualan semua senjata, amunisi dan pemberian bantuan keamanan lainnya.
2. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberlakukan embargo senjata komprehensif serta sanksi finansial yang ditargetkan terhadap pejabat senior Myanmar, yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia.
3. Amerika harus menekan pihak berwenang Myanmar untuk segera memberikan akses tidak terbatas ke negara bagian Rakhine utara untuk misi pencarian fakta PBB dan lembaga bantuan untuk menyelidiki secara independen pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran yang dilakukan semua pihak.
4. Amerika harus menuntut agar Myanmar menghentikan pembatasan yang dikenakan pada organisasi bantuan internasional dan lokal. Pembatasan ini telah menambah penderitaan dengan merampas makanan dan kebutuhan hidup warga Rohingya. Warga minoritas Rohingya sekarang menyeberang ke Bangladesh, salah satu negara termiskin dan terpadat di dunia, karena ancaman kelaparan.
5. Masyarakat Amerika Serikat dan internasional harus menekan pemerintah sipil Myanmar untuk mengakhiri diskriminasi sistematis yang terus-menerus terhadap Rohingya.

Joanne Lin. aclu.org

Joanne Lin berpendapat selama hampir dua bulan dunia telah menyaksikan eksekusi pembersihan etnis Rohingya dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar. Jika masyarakat internasional tidak bersatu maka pelanggaran hak asasi manusia itu akan terus berlanjut.

Credit  TEMPO.CO

Israel Pasok Senjata ke Myanmar untuk Habisi Rohingya

Kendaraan militer Myanmar berparade dalam acara Hari Angkatan Bersenjata ke-70 di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2015. Acara ini memperingati hari pahlawan kemerdekaan Jenderal Aung San memberikan perintah memulai perlawanan terhadap Jepang. REUTERS/Soe Zeya Tun

CB, Jakarta - Kelompok hak asasi manusia menuding Israel memasok senjata dan memberikan pelatihan militer kepada rezim Myanmar yang digunakan untuk melakukan pembunuhan massal dan pembersihan etnis Rohingya.
Tudingan tersebut belum mendapatkan tanggapan dari Israel. Menurut data yang dimiliki Eitay Mack, dari kelompok hak asasi manusia, sejumlah firma di Israel telah menjadi calo penjualan senjata selain ke Myanmar juga untuk milisi di Sudan Selatan dan Sudan dalam perang saudara yang menewaskan lebih dari 300 ribu orang.

Myanmar yang sebelumnya bernama Burma itu mendapatkan kecaman keras dari PBB karena dianggap telah melakukan pembersihan etnis terhadap warga minoritas muslim Rohingya.

Sejumlah bocah pengungsi Rohingya menangis saat berdesakan demi mendapatkan makanan yang didistribusikan oleh sebuah agen bantuan Turki di kamp pengungsi Thaingkhali, Bangladesh, 21 Oktober 2017. AP Photo

Ratusan ribu Rohingya dilaporkan telah melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh, setelah desa mereka dibakar, terjadi pembunuhan massal dan perkosaan.
Hingga saat ini, Israel belum membeberkan rincian hubungannya dengan pemerintah Myanmar, namun ada catatan publik menunjukkan bahwa Israel telah menjual peralatan militer ke Myanmar.
"Selain persenjataan, pasukan khusus Israel juga memberikan pelatihan militer kepada Myanmar," tulis Al Jazeera.

Untuk itu, kelompok hak asasi manusia melakukan protes kepada parlemen Israel yang disampaikan pada 30 Oktober 2017, seraya mendesak agar penjualan senjata ke Myanmar segera dihentikan.

Credit  TEMPO.CO

Kelompok Budha Garis Keras Tolak Pemulangan Rohingya, Kenapa?

Sejumlah bocah Rohingya berdesakan untuk mendapatkan makanan yang didistribusikan oleh sebuah agen bantuan Turki di kamp pengungsi Thaingkhali, Bangladesh, 21 Oktober 2017. AP Photo

CB, Yangon - Ratusan anggota kelompok Budha garis keras, termasuk biksu, memprotes rencana pemerintah Myanmar untuk memulangkan ratusan ribu warga etnis minoritas Rohingya ke negara itu dari tempat pengungsian di Bangladesh.
Lebih dari 580.000 orang dari komunitas Muslim minoritas dan sekitar 30.000 orang non-Muslim telah menyelamatkan diri ke Bangladesh sejak Agustus. Ini terjadi karena militer Myanmar dan milisi Budha garis keras melakukan bumi hangus terhadap rumah dan desa tempat warga Rohingya tinggal di negara bagian Rakhine.

Min Aung Hlaing dan Aung Suu Kyi. REUTERS

Pengungsi Rohingya mengatakan sejumlah keluarga dan tetangga desa mereka telah dibunuh dan diperkosa. PBB menggambarkan tindakan militer Myanmar dan milisi Budha ini sebagai contoh jelas tentang pembersihan etnis.

Kekerasan itu menyusul serangan gerilyawan Muslim terhadap pos polisi Myanmar, yang mayoritas beragama Buddha dan dulu dikenal sebagai Birma.
Pemimpin negara Aung San Suu Kyi mengatakan  pemerintahnya sedang mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Bangladesh untuk repatriasi pengungsi warga minoritas Rohingya.
Mereka perlu membuktikan mereka adalah warga Myanmar, namun hanya sedikit yang dianggap memiliki dokumen yang relevan.
Protes oleh umat Budha terjadi di ibukota negara bagian, Sittwe, di mana banyak orang Rohingya tinggal sebelum mereka terpaksa melarikan diri dari kekerasan militer Myanmar. Para aktivis  itu mendesak pemerintah untuk tidak memulangkan warga minoritas Rohingya.
Aung Htay, penyelenggara demonstrasi, mengatakan: "Jika orang-orang ini tidak memiliki hak untuk menjadi warga negara, rencana pemerintah untuk membuat zona bebas konflik tidak akan pernah terlaksana."
Pejabat lokal mengatakan warga Rohingya tidak mungkin bisa kembali ke tanah mereka, dan mungkin mendapati pertanian mereka telah dipanen dan dijual oleh pemerintah.
Myanmar tidak mengakui etnis minoritas Rohingya sebagai kelompok etnis dan menegaskan bahwa mereka adalah migran Bengali dari Bangladesh yang hidup secara ilegal. Padahal banyak keluargaRohingya  telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi.
Rohingya dikeluarkan dari 135 kelompok etnis resmi di negara itudan pemerintah Myanmar telah menolak memberi mereka kewarganegaraan.
Sementara itu, ribuan orang berkumpul pada Minggu, 22 Oktober 2017 di ibukota Myanmar, untuk menunjukkan dukungan bagi Suu Kyi dan penanganan pemerintah atas krisis Rohingya.
Banyak orang mengenakan kaos dengan foto Suu Kyi dan beberapa bingkai foto Suu Kyi dan bendera partai Liga Nasional untuk Demokrasi, ikut dalam demonstrasi tersebut.
Citra global Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian, telah dirusak oleh tindak kekerasan militer Myanmar terhaap warga minoritas etnis Rohingya di Rakhine, yang telah memicu krisis pengungsi terbesar di Asia dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Credit   TEMPO.CO