Senin, 23 Oktober 2017

WHO batal tunjuk Presiden Zimbabwe Mugabe sebagai duta

Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe (ANTARA FOTO/AACC2015/Wahyu Putro A)

Jenewa (CB) - Presiden Zimbabwe Robert Mugabe dibatalkan menjadi duta, demikian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pada Minggu menyusul kemarahan di kalangan pendonor Barat dan kelompok hak asasi manusia atas penunjukkan Mugabe.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menunjuk Mugabe untuk jabatan seremonial itu pada pertemuan tingkat tinggi WHO mengenai penyakit kronis, yang dihadiri oleh kedua pria tersebut, di Uruguay pada Rabu, lapor Reuters.

Pada saat itu, Tedros memuji Zimbabwe sebagai "negara yang menempatkan cakupan kesehatan universal dan promosi kesehatan di pusat kebijakannya untuk memberikan perawatan kesehatan bagi semua orang".

Namun Tedros mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia telah mendengarkan orang-orang yang mengungkapkan keprihatinan mereka dan mendengar "isu yang berbeda" akhir-akhir ini dan semakin meningkat.

"Selama beberapa hari terakhir, saya telah merenungkan penunjukkan saya kepada Presiden Robert Mugabe sebagai Duta WHO untuk penyakit tidak menular di Afrika. Akibatnya, saya memutuskan untuk membatalkan penunjukan tersebut," kata Tedros.

"Saya juga telah berkonsultasi dengan Pemerintah Zimbabwe dan kami telah menyimpulkan bahwa keputusan ini untuk kepentingan terbaik Organisasi Kesehatan Dunia," tambahnya.

Beberapa mantan staf WHO saat ini mengatakan secara pribadi bahwa mereka terkejut dengan "penilaian yang buruk" tersebut dan "salah perhitungan" yang dilakukan Tedros, yang terpilih sebagai orang Afrika pertama yang mengepalai WHO pada Mei.

Mugabe adalah kepala Uni Afrika (AU) ketika blok tersebut mendukung Tedros, mantan menteri kesehatan dan menteri luar negeri Ethiopia, atas kandidat Afrika lainnya untuk menduduki jabatan teratas itu, tanpa kontes regional nyata maupun perdebatan, kata mereka.

Mugabe, 93, dipersalahkan oleh Barat karena menghancurkan ekonomi Zimbabwe dan melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia selama 37 tahun memimpin sebagai presiden atau perdana menteri negara tersebut.

Inggris mengatakan bahwa penunjukan Mugabe sebagai duta persahabatan untuk penyakit tidak menular di Afrika "mengejutkan dan mengecewakan," dan hal itu berisiko membayangi pekerjaan global WHO.

Amerika Serikat, yang telah memberlakukan sanksi kepada Mugabe atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mengatakan bahwa pihaknya "kecewa" atas penunjukkan Mugabe.

Credit antaranews.com

Menlu Inggris: Bicara dengan Kim Jong-un atau Hadapi 'Musim Dingin Nuklir'

LONDON - Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Boris Johnson mengatakan, diplomasi dan dialog adalah kunci untuk memecahkan krisis Pyongyang. Dia menyerukan Amerika Serikat (AS) bicara atau berunding dengan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un atau akan menghadapi “musim dingin nuklir”.

Ketegangan antara Washington dan Pyongyang telah menjadi-jadi setelah rezim Kim Jong-un mengancam akan meledakkan bom nuklir di atas kawasan Pasifik sebagai uji coba.

Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengungkapkan bahwa AS melakukan kontak langsung dengan Pyongyang—yang oleh Presiden Donald Trump diancam akan dihancurkan total.

Seruan berunding dengan Kim Jong-un itu akan disampaikan Menlu Johnson dalam pidato di Chatham House besok. ”Benar bahwa Rex Tillerson telah membuka pintu dialog,” katanya.

”Ini adalah saat bagi rezim Korut untuk mengubah arah, dan jika mereka melakukannya, dunia dapat menunjukkan bahwa sekali lagi mampu melakukan imajinasi diplomatik yang menghasilkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir,” lanjut Johnson, yang dikutip Daily Mirror, Senin (23/10/2017).

Di hadapan para pakar keamanan global dalam konferensi yang digelar di London, Johnson akan memperingatkan konsekuensi jika gagal mencapai solusi diplomatik dengan Kim Jong-un.

Dia menceritakan soal perjanjian tahun 1970 yang dijadikan film “Reservoir Dogs” tahun 1992 di mana adegan berakhir dengan baku tembak. ”Sebuah generasi telah tumbuh tanpa ingatan tentang ancaman musim dingin nuklir dan sedikit pendidikan dalam logika mengerikan dari penghancuran yang saling meyakinkan,” katanya.

”Traktat (perjanjian) tersebut merupakan salah satu pencapaian diplomatik yang hebat pada abad terakhir,” ujarnya.

”Ini adalah tugas generasi kita untuk mempertahankan kesepakatan tersebut dan diplomasi Inggris akan berada di garis depan upaya tersebut,” imbuh Johnson.

Tapi dia akan menambahkan bahwa seorang Presiden AS memiliki tugas mutlak untuk mempersiapkan pilihan agar tetap aman. “Tidak hanya orang-orang Amerika tapi juga semua yang telah berlindung di bawah payung nuklir Amerika,” papar Johnson.

Johnson juga akan mendesak Trump untuk tidak mundur dari kesepakatan nuklir Iran karena akan menggambarkan "imajinasi diplomatik" yang dapat memecahkan krisis Korea Utara.

Credit sindonews.com

Donald Trump Nyatakan AS Siap Perang dengan Korut

WASHINGTON - Presiden Donald Trump bicara lebih banyak tentang rencana militer yang dimiliki Amerika Serikat (AS) terhadap Korea Utara (Korut). Dia menyatakan, Washington siap perang dengan Pyongyang.

”Kami sangat siap seperti Anda tidak akan percaya,” kata Trump kepada dalam program Sunday Morning Futures, Fox News, saat membahas ketegangan dengan Korea Utara, yang memanas karena dipicu program senjata nuklir Pyongyang.

”Anda akan terkejut melihat betapa benar-benar siapnya kita jika perlu,” lanjut Trump yang dalam beberapa bulan ini terlibat perang kata-kata dengan diktator muda Korut Kim Jong-un.

”Apakah lebih baik tidak melakukan itu? Jawabannya adalah ya,” kata Trump yang melanjutkannya dengan penjelasan soal potensi konflik.

”Apakah itu akan terjadi? Siapa tahu,” ucap pemimpin Gedung Putih ini, yang dilansir Senin (23/10/2017).

Dalam acara itu, Trump ditanya perihal kebijakan AS terhadap China—sekutu lama Korut. Presiden AS itu memuji Beijing karena ”membantu” Washington dengan memberlakukan sanksi terhadap Pyongyang.

”Dia (Presiden Xi Jinping) untuk China. Dan saya untuk AS,” papar Trump. ”Tapi kami sangat bagus, saya akan mengatakan hubungan yang luar biasa. Dan China benar-benar membantu kita. Sehubungan dengan Korea Utara.”

”China adalah ‘barang besar’,” imbuh dia. ”Xi telah mendapat kekuatan untuk melakukan sesuatu yang sangat signifikan sehubungan dengan Korea Utara.”

Komentar Presiden Amerika ini muncul hampir bersamaan dengan pihak Angkatan Udara AS yang sedang mempersiapkan diri untuk menempatkan kembali pesawat pembom nuklir dalam kondisi siaga 24 jam. Persiapan pemberlakukan kondisi ini baru pertama kali sejak Perang Dingin.

Pesawat B-52 yang sarat dengan senjata nuklir akan diposisikan untuk lepas landas kapanpun, dengan awak yang siaga di sebuah pangkalan di Louisiana.

Kepala Staf Angkatan Udara AS, Jenderal David Goldfein, mengatakan kepada Defense One soal persiapan itu. Dia membenarkan kondisi itu diberlakukan pertama kalinya sejak Perang Dingin berakhir pada tahun 1991.

“Ini satu langkah lagi dalam memastikan bahwa kita siap,” katanya. ”Saya melihatnya lebih tidak merencanakan kejadian tertentu, tapi lebih untuk realitas (terhadap) situasi global yang kita hadapi dan bagaimana kita memastikan bahwa kita siap maju,” ujarnya.

Jenderal Goldfein, yang juga anggota Kepala Staf Gabungan yang bertugas sebagai penasihat Trump, menambahkan bahwa perintah siaga 24 jam itu belum diberikan. Namun, kata dia, Angkatan Udara AS sedang mempersiapkannya.

Credit sindonews.com

Tegang dengan Korut, AS Bersiap Siagakan Pembom Nuklir 24 Jam

WASHINGTON - Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) sedang mempersiapkan diri untuk menempatkan kembali pesawat pembom nuklir dalam kondisi siaga 24 jam. Persiapan pemberlakukan kondisi ini baru pertama kali sejak Perang Dingin.

Pesawat B-52 yang sarat dengan senjata nuklir akan diposisikan untuk lepas landas kapanpun, dengan awak yang siaga di sebuah pangkalan di Louisiana.

Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Korea Utara (Korut), di mana Presiden Donald Trump telah menegaskan bahwa Washington ”siap untuk apapun” ketika menyangkut rezim Kim Jong-un.

Ketegangan kedua negara itu telah memicu kekhawatiran pecahnya peran baru, terlebih Pyongyang terus mengembangkan hulu ledak nuklir agar mampu mencapai daratan AS.

Kepala Staf Angkatan Udara AS, Jenderal David Goldfein, mengatakan kepada Defense One bahwa pihaknya sedang mempersiapkan untuk menempatkan kembali pesawat pembom B-52 pada kondisi siaga 24 jam. Dia membenarkan kondisi itu diberlakukan pertama kalinya sejak Perang Dingin berakhir pada tahun 1991.

“Ini satu langkah lagi dalam memastikan bahwa kita siap,” katanya. ”Saya melihatnya lebih tidak merencanakan kejadian tertentu, tapi lebih untuk realitas (terhadap) situasi global yang kita hadapi dan bagaimana kita memastikan bahwa kita siap maju,” ujarnya, yang dikutip Senin (23/10/2017).

Jenderal Goldfein, yang juga anggota Kepala Staf Gabungan yang bertugas sebagai penasihat Trump, menambahkan bahwa perintah siaga 24 jam itu belum diberikan. Namun, kata dia, Angkatan Udara AS sedang mempersiapkannya.

Editor Defense One, Marcus Weisgerber, melaporkan, ada upaya-upaya untuk mempersiapkan Pangkalan Angkatan Udara Barksdale, di luar Shreveport, Louisiana, dalam status baru. Dia melaporkan hal itu setelah berkeliling ke lokasi tersebut.
Salah satu yang terpantau adalah sebuah bangunan yang diperbarui untuk menampung lebih dari 100 awak kapal.

Pesawat pembom nuklir Boeing B-52 Stratofortress diperkenalkan pada tahun 1955. Pesawat ini berfungsi sebagai penghalang selama Perang Dingin.

Pesawat pembom strategis jarak jauh dapat membawa 70.000 ton senjata nuklir dan konvensional, termasuk bom, “senjata pintar”, ranjau dan rudal.

Dengan delapan mesin turbojet, pesawat ini memiliki kecepatan tertinggi 650mph dan jarak 8.800 mil.

Pesawat tersebut telah dipuji oleh produsen Boeing sebagai ”pembom tempur paling mampu” di gudang senjata pasukan AS.

Sementara itu, pihak Korea Utara telah memperingatkan Trump bahwa pemimpin Gedung Putih itu bisa membawa AS ke dalam kehancuran. The Pyongyang Times, tabloid mingguan milik pemerintah Kim Jong-un, melansir laporan kritis untuk menanggapi AS yang memindahkan kapal induk USS Ronald Reagan ke Korea Selatan.

Credit sindonews.com

Teka-teki Koksan, Senjata Super Korut yang Jadi Momok bagi Seoul

M1978 Koksan, senapan super yang pernah dimiliki Korea Utara. Jika masih ada, senjata ini berpotensi merusak Seoul sebagai target terdekat. Foto/Mirror

SEOUL - Stok rudal balistik dan hulu ledak nuklir yang tak jelas adalah senjata yang paling ditakuti musuh Korea Utara (Korut) selama ini. Namun, negara komunis ini dilaporkan pernah memiliki senjata super bernama Koksan yang diklaim bisa menghantam Seoul dengan kekuatan dahsyat.

Koksan berwujud “senapan besar” self-propelled 170 milimeter yang bisa menjangkau target sejauh 37 mil.

Seoul, Ibu Kota Korea Selatan, merupakan wilayah terdekat yang bisa mengalami kerusakan masif jika senjata super itu ditembakkan dari perbatasan kedua negara.

Namun, asal-usul M1978 Koksan dan riwayatnya tetap menjadi misteri. Korut yang menjadi negara tertutup mustahil untuk mengungkap keberadaan senjata rahasianya itu.

Mengutip laporan The National Interest, Minggu (22/10/2017), Koksan adalah senjata jarak jauh dari paruh pertama abad ke-20. Senjata misterius ini pernah dimiliki sejumlah negara, namun telah dilenyapkan termasuk oleh Amerika Serikat karena “revolusi senjata” mulai tahun 1950-an.

M1978 Koksan pertama kali ditemukan oleh intelijen Barat pada tahun 1978. Senapan super ini pernah dipasang di tank tempur Type-59 China. Senjata itu diduga berasal dari produk senjata Jepang atau pecahan dari pengembangan artileri Jerman yang digunakan selama Perang Dunia Kedua.

Menurut laporan The Nastional Interest, Pyongyang pernah menjual beberapa senjata Koksan ke Iran selama Perang Iran-Irak. Senjata itu kerap terlihat dalam parade militer di Teheran.

Credit sindonews.com

Sepak Terjang Jenderal Gatot: Marah pada Militer Australia, Sentil Pasukan AS....

JAKARTA - Sosok Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo yang ditolak masuk ke Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan media-media internasional, khususnya media Australia. Jenderal Gatot pernah marah pada militer Australia soal penghinaan Pancasila dan pernah menyentil rotasi pasukan AS di Darwin yang dekat dengan Papua Barat.

Pada desember lalu Panglima TNI marah dan menangguhkan sementara program pertukaran militer. Pemicunya adalah soal materi ajar di Campbell Barracks, Perth, yang dianggap menghina Pancasila, dasar negara Indonesia. Dalam materi itu, Pancasila dipelesetkan menjadi “pantat sila”.

Selain itu, Panglima TNI juga curiga militer negara tetangga itu merekrut para perwira terbaik Indonesia. Kecurigaan itu disangkal militer Canberra.

Kerja sama militer dipulihkan lagi pada akhir Februari ketika kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Australia. Pemulihan itu juga menyusul permintaan maaf Panglima Militer Australia Angus Campbell kepada Jenderal Gatot.

Panglima TNI juga pernah menyentil rotasi pasukan AS di Darwin, khususnya yang berdekatan dengan Papua Barat. Reaksi itu wajar, terlebih isu Papua Barat masih sensitif.

Jenderal Gatot pernah berkomentar bahwa dia sempat menghabiskan 90 menit di pelabuhan untuk melihat fasilitas marinir AS di Darwin. Dia mengkritik Australia yang menjadi tuan rumah bagi marinir AS. Dia juga mempertanyakan perlunya pengerahan marinir negeri Paman Sam secara massal ke dekat wilayah Indonesia.

Seperti diketahui AS belum lama ini mengerahkan sekitar 200 marinir di Darwin. Namun, militer Washington mengklaim pengerahan ratusan marinir itu bukan untuk mengancam Indonesia.

Seorang komandan militer AS, Letnan Kolonel Brian S Middleton mengatakan Indonesia tidak perlu takut dengan penyebaran marinir AS tersebut. Kehadiran 200 marinir itu merupakan gelombang pertama dari total 1.250 marinir AS yang akan dikerahkan di Darwin.

”Saya menyadari komentarnya (Jenderal Gatot). Indonesia tidak perlu takut atas penyebaran (pasukan) angkatan laut AS ke Darwin,” katanya.

”Aliansi AS dengan Australia tetap kuat dan kami tahu mengapa kami di sini. Itu untuk Marinir AS dan Diggers Aussie berlatih dan beroperasi bersama satu sama lain,” lanjut Middleton.

Terkait penolakan masuk Jenderal Gatot ke Washington, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, dalam sebuah pernyataan di situsnya, mengaku sudah menghubungi staf Panglima TNI. Namun, kedutaan masih merahasiakan alasan penolakan masuk Panglima TNI ke negeri Paman Sam itu oleh US Customs and Border Protection.

“Kedutaan tetap siap untuk memfasilitasi perjalanan Jenderal (Gatot) ke Amerika Serikat,” bunyi pernyataan Kedutaan.”Hanya saja, dia tidak dapat melakukan perjalanan seperti yang direncanakan.”

Gatot Nurmantyo diundang oleh Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph Dunford Jr untuk menghadiri Konferensi Pemimpin Pertahanan tentang Perlawanan terhadap Kekerasan Ekstremisme pada 23-24 Oktober di Washington. Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia tidak dimasukkan dalam daftar larangan perjalanan yang diperintahkan oleh Presiden Donald Trump.

Duta Besar AS Joseph Donovan meminta maaf atas insiden tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir mengatakan wakil duta besar AS akan dipanggil hari ini (23/10/2017) untuk dimintai penjelasan soal masalah ini. Wakil duta besar AS yang dipanggil karena Duta Besar Donovan sedang tidak berada di Indonesia.

Credit sindonews.com

Mengenal Dunford, Jenderal AS Pengundang Panglima Gatot

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Wuryanto telah mengonfirmasi bahwa pengundang Panglima TNI Jenderal Gatot ke Amerika Serikat (AS) yang berakhir dengan penolakan masuk adalah Jenderal Joseph Francis Dunford, Jr.

Dia adalah Ketua ke-19 The Joint Chiefs of Staff (JCS) atau Kepala Staf Gabungan, sebuah badan pimpinan perwira militer senior di Departemen Pertahanan AS.

Dunford menjabat Ketua ke-19 JCS sejak 1 Oktober 2015. Jabatan itu menempatkannya sebagai penasihat militer utama Presiden, Menteri Pertahanan, dan Dewan Keamanan Nasional AS.

SINDOnews pada Senin (23/10/2017) mengutip biodata Dunford dari situs resmi Kementerian Pertahanan AS, defense.gov.
Sebelum menjadi Ketua ke-19 JCS, Jenderal Dunford menjabat sebagai Komandan Korps Marinir ke-36. Dia sebelumnya menjabat sebagai Asisten Komando Korps Marinir dari tahun 2010 sampai 2012 dan merupakan Panglima Pasukan Bantuan Keamanan Internasional dan Pasukan Amerika Serikat-Afghanistan mulai Februari 2013 sampai Agustus 2014.

Dia merupakan warga Boston, Massachusetts. Jenderal Dunford lulus dari Saint Michael's College dan ditugaskan pada tahun 1977. Dia telah bertugas sebagai perwira infanteri di semua tingkat.

Lulusan Sekolah Ranger Angkatan Darat AS, Marine Corps Amphibious Warfare School dan The US Army War College, Jenderal Dunford memperoleh gelar master di bidang Pemerintahan dari Universitas Georgetown. Dia juga mendapat gelar serupa di bidang Hubungan Internasional dari Fletcher School of Law and Diplomacy.

Seperti diberitakan sebelumnya, Panglima TNI sedianya akan menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 Oktober 2017 di Washington DC. Saat akan terbang dengan pesawat Emirates Sabtu (21/10/2017), staf maskapai memberitahu bahwa Jenderal Gatot dan rombongan tak bisa terbang karena pihak US Customs and Border Protection menolak masuk.

Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto menjelaskan, Panglima TNI mendapat undangan secara resmi yang dikirim Jenderal Joseph F Dunford Jr dan kemudian Jenderal Gatot membalas surat tersebut. Panglima TNI mengonfimasi kehadirannya sebagai bentuk penghargaan dan perhatian.

”Panglima TNI mengirim surat balasan tersebut karena menghormati Jenderal Joseph F Dunford Jr yang merupakan sahabat sekaligus senior Jenderal TNI Gatot Nurmantyo,” ujar Wuryanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Minggu.

Credit sindonews.com

Visa Sah, Sikap AS Tolak Masuk Jenderal Gatot Sangat Tidak Wajar

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) hingga kini tidak menjelaskan detail alasan ditolaknya Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke negara tersebut. Penolakan itu dinilai sangat tidak wajar, sebab Jenderal Gatot sudah diberi visa sah dan atas undangan resmi militer Washington.

Kedutaan Besar (kedubes) AS di Jakarta mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa Panglima TNI “tidak dapat melakukan perjalanan sesuai rencana”.

”Duta Besar AS Joseph Donovan telah meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas ketidaknyamanannya terhadap Jenderal Gatot,” kata pihak Kedutaan.

”Kedutaan Besar berhubungan dengan staf Jenderal mengenai masalah ini sepanjang akhir pekan, dan bekerja untuk memfasilitasi perjalanannya,” lanjut Kedutaan.

”Kedubes AS tetap bersedia dan siap untuk memfasilitasi perjalanan Jenderal (Gatot) ke Amerika Serikat. Kami tetap berkomitmen untuk (memperkuat) kemitraan strategis kami dengan Indonesia sebagai cara untuk memberikan keamanan dan kemakmuran bagi bangsa dan masyarakat kita,” lanjut pihak Kedutaaan.

Tidak seperti beberapa pemimpin militer Indonesia lainnya, Jenderal Gatot tidak dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga tidak ada alasan yang jelas untuk melarangnya pergi ke AS.

Aaron Connolly dari Lowy Institute mencurigai adanya masalah birokratis.

”Sejumlah perwira militer Indonesia yang telah diberitahu bahwa mereka tidak akan diizinkan masuk ke AS, dan telah ditolak visanya, namun belum pernah ada yang sepengetahuan saya di mana seorang perwira militer Indonesia diberi visa yang sah untuk memasuki AS. Negara itu dan kemudian menolak masuk sebelum naik pesawat,” katanya.

”Ini sangat tidak wajar dan menurut saya penjelasan yang paling mungkin adalah ada snafu (kekacauan) administratif yang harus diberitahukan oleh US Customs and Border Protection kepada maskapai Emirates, dan mereka tidak melakukannya,” ujarnya, seperti dikutip ABC.net.au, Senin (23/10/2017).

Panglima TNI sedianya akan menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 Oktober 2017 di Washington DC, namun penolakan masuk itu mengacaukan jadwal tersebut.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto menjelaskan, bahwa Panglima TNI mendapat undangan secara resmi yang dikirim oleh Pangab Amerika Serikat Jenderal Joseph F Dunford Jr dan kemudian Jenderal TNI Gatot Nurmantyo membalas surat tersebut dan mengonfimasi kehadirannya sebagai bentuk penghargaan dan perhatian.

"Panglima TNI mengirim surat balasan tersebut karena menghormati Jenderal Joseph F Dunford Jr yang merupakan sahabat sekaligus senior Jenderal TNI Gatot Nurmantyo,” ujar Wuryanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Minggu.

Menurutnya, Panglima TNI beserta istri dan delegasi telah mengurus visa dan administrasi lainnya untuk persiapan keberangkatan. Pada Sabtu 21 Oktober, Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai Emirates. Namun, beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS oleh pihak US Custom and Border Protection.

Credit sindonews.com

Kedubes AS Tak Bisa Jelaskan Alasan Pencekalan Panglima TNI

JAKARTA - Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta akhirnya angkat bicara mengenai pencekalan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo ke AS. Kedubes AS menuturkan, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Joseph Donovan telah melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengenai hal ini.

Dalam sebuah pernyataan, kedubes AS di Jakarta membenarkan bahwa Gatot akan datang ke AS atas undangan Kepala Staf Gabungan militer AS, Joseph Dunford. Namun, sayangnya kedubes AS dalam pernyatannya tidak menjabarkan alasan pencekalan tersebut.

"Kepala Staf Gabungan militer AS, Joseph Dunford mengundang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menghadiri Konferensi Pertahanan tentang Perlawanan Ekstrimisme Kekerasan yang diadakan pada 23-24 Oktober di Washington, D.C. Jenderal Gatot tidak dapat melakukan perjalanan sesuai rencana," kata kedubes AS pada Minggu (22/10).

"Kedutaan telah berhubungan dengan staf Jenderal mengenai masalah ini sepanjang akhir pekan, bekerja untuk memfasilitasi perjalanannya. Duta Besar AS Joseph Donovan telah meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas ketidaknyamanannya terhadap Jenderal Gatot," sambungnya.

Kedubes AS menambahkan, pihaknya tetap siap untuk memfasilitasi perjalanan Gatot ke AS. "Kami tetap berkomitmen untuk Kemitraan Strategis dengan Indonesia sebagai cara untuk memberikan keamanan, dan kemakmuran bagi bangsa dan masyarakat kita," imbuhnya.

Credit sindonews.com

RI Kirim Nota Diplomatik ke AS Soal Penolakan Masuk Panglima TNI

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menuturkan, Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Washington DC, Amerika Serikat (AS) telah mengirimkan nota diplomatik kepada Kemlu AS terkait dengan ditolaknya Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memasuki wilayah AS.

Kemlu RI melalui pesan singkat kepada awak media menuturkan, pihaknya juga akan memanggil pewakilan AS di Jakarta pada esok hari. Namun, Kemlu RI tidak memberikan rincian waktu pemanggilan perwakilan AS tersebut.

"KBRI Washington DC telah mengirim nota diplomatik kepada Kemlu AS untuk meminta klarifikasi terkait kejadian kemarin," kata kemlu dalam pesan singkat tersebut pada Minggu (22/10).

"Mengingat Duta Besar AS sedang tidak di Jakarta, Wakil Dubes AS juga telah dipanggil untuk ke Kemlu besok guna memberikan keterangan," sambungya.

Gatot Nurmantyo dikabarkan seharusnya terbang ke AS pada tanggal 21 Oktober kemarin, dengan menggunakan maskapai penerbangan Emirtes. Gatot mengetahui ditolak masuk AS beberapa saat sebelum terbang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng.

Pemberitahuan penolakan disampaikan pihak maskapai Emirates atas permintaan otoritas keamanan dalam negeri AS. Gatot sendiri terbang ke AS untuk memenuhi undangan Jenderal Joseph F Durford, Jr, yang merupakan kepala marinir AS.

Durford mengundang Gatot untuk berbicara di Chiefs of Defence conference on country violent Extremist organizations (VEOs) yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 24 Oktober di Washington DC.

Credit sindonews.com

Soal Jenderal Gatot, Wakil Dubes AS: Kami Menyesal, Mohon Maaf

JAKARTA - Wakil Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) Erin McKee memenuhi panggilan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Senin (23/10/2017). Dia diminta untuk menjelaskan masalah larangan masuk AS terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Diplomat Amerika ini tetap enggan menjelaskan alasan penolakan terhadap Panglima TNI. Kepada wartawan, dia hanya berujar bahwa masalah tersebut telah diselesaikan.

McKee bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi dan meminta maaf. Sebelumnya, Dubes AS Joseph Donovan dalam pernyataan yang dirilis di situs Kedutaan Besar AS di Jakarta juga meminta maaf.

”Kami sangat menyesalkan ketidaknyamanan yang ditimbulkan (dalam) insiden ini dan kami mohon maaf,” kata McKee kepada wartawan.

”Sama sekali tidak ada masalah dengan kemampuannya untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Kami menyambutnya. Kedubes bekerja sangat keras untuk memahami apa yang terjadi,” katanya.

Aaron Connolly dari Lowy Institute mencurigai adanya masalah birokratis.

”Sejumlah perwira militer Indonesia yang telah diberitahu bahwa mereka tidak akan diizinkan masuk ke AS, dan telah ditolak visanya, namun belum pernah ada yang sepengetahuan saya di mana seorang perwira militer Indonesia diberi visa yang sah untuk memasuki AS. Negara itu dan kemudian menolak masuk sebelum naik pesawat,” katanya.

”Ini sangat tidak wajar dan menurut saya penjelasan yang paling mungkin adalah ada snafu (kekacauan) administratif yang harus diberitahukan oleh US Customs and Border Protection kepada maskapai Emirates, dan mereka tidak melakukannya,” ujarnya, seperti dikutip ABC.net.au, Senin (23/10/2017).

Panglima TNI sedianya akan menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 Oktober 2017 di Washington DC, namun penolakan masuk itu mengacaukan jadwal tersebut.

Credit sindonews.com

Australia Risaukan Rencana Jalur Sutra Baru Cina

Diagram Rencana Cina untuk 'Jalur Sutra Baru'

CB, MELBOURNE -- Upaya triliunan dolar oleh Cina untuk mendominasi perdagangan global ditolak oleh figur keamanan nasional senior Australia yang mengkhawatirkan konsekuensi strategis serius jika Australia terlibat secara formal.

ABC telah mengonfirmasi kepala departemen imigrasi dan pertahanan adalah yang termasuk menentang inisiatif ambisius "Satu Jalur Satu Jalan" dari Beijing, dengan tegas menyarankan pemerintahan Turnbull awal tahun ini untuk tidak bergabung.
Sejumlah sumber pemerintah mengatakan kepada ABC rencana Cina itu juga telah memicu perpecahan di dalam Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT), dimana birokrat perdagaan umumnya mengarah untuk bergabung sementara korps diplomatik tidak berminat.
Sejauh ini, 68 negara termasuk Selandia Baru telah bergabung dengan proyek Presiden Cina Xi Jinping yang ingin mendanai rencana negaranya untuk memperbesar kekuatannya di regional dan lebih luas lagi. "Pertimbangan ekonomi bagi Australia untuk bergabung secara formal jelas tidak menguntungkan," seorang figur senior di pemerintahan mengatakan kepada ABC.
"Kami melihat sangat kecil tambahan manfaat ekonomi jika bergabung, tapi banyak konsekuensi negatif jika kita menerima tawaran Beijing."
Di bawah rencana besar yang pertama kali dibuka pada 2013, Cina ingin ingin menghidupkan kembali jaringan kuno daratan dan lautan jalur perdagangan sutra dan telah menghabiskan miliaran dolar untuk proyek infrastruktur baru seperti jalan, jalur kereta api, pelabuhan dan koridor maritim.

Kereta pembawa barang di beberapa jalur paralel

Kota Chongqing, selatan Cina mengirimkan barang ke Asia Tengah, Rusia dan Eropa dengan kereta sepanjang 2 kilometer.

ABC News: Matthew Carney

Proyek yang berbasis di daratan adalah "jalur (belt)" sementara "jalan (road)" adalah rute maritim yang akan menghubungkan provinsi selatan Cina ke Asia Tenggara dan pantai timur Afrika dengan pelabuhan dan jalur kereta.
Saat Kongres Partai Komunis ke-19 pekan lalu Presiden Cina lagi menekankan inisiatif ini dan mennyatakan harapannya semakin banyak negara untuk bergabung segera. "Ekonomi yang terbuka akan membaik sementara yang tertutup akan ketinggalan di belakang," kata Xi dalam pidato di Gedung Besar Rakyat Beijing dalam pembukaan Kongres.

Credit REPUBLIKA.CO.ID/australiaplus.com

Setelah Catalonia, Dua Kota Kaya Italia Gelar Referendum

CB, Milan - Dua wilayah terkaya di utara Italia telah mengadakan jajak pendapat atau referendum untuk meminta otonomi lebih besar dari pemerintah pusat di Roma menyusul referendum kemerdekaan Catalonia pada awal Oktober lalu.
Sekitar 11 juta pemilih di Lombardy dan Veneto, hampir seperempat populasi Italia, memberikan surat suara mereka pada Minggu, 22 Oktober 2017, dalam sebuah referendum yang tidak mengikat dan disetujui Mahkamah Konstitusi.

Presiden kedua wilayah itu mengatakan lebih dari 95 persen pemilih telah memberikan suara seperti yang diharapkan. Mereka mendukung otonomi yang lebih besar.

Jajak suara ini tidak mengikat namun ini memberi pemimpin sayap kanan kedua wilayah itu sebuah mandat politik yang kuat saat mereka memulai perundingan dengan pemerintah pusat. Ada beberapa isu yang akan dibahas yaitu soal pembagian kekuasaan, pajak, urusan imigrasi dan pendidikan di wilayah yang kekuasaannya berpusat di kota Venesia dan Milan itu.

Presiden Veneto, Luca Zaia, memuji hasil jajak pendapat, yang sedikit tertunda oleh serangan hacker, sebagai "big bang" institusional.
Namun dia mengulangi bahwa aspirasi di kawasan itu tidak sebanding dengan agenda separatis yang telah memicu krisis konstitusional di Spanyol.
Pemimpin Lombardy, Roberto Maroni mengatakan dia akan mencari cara untuk menyajikan proposal rinci sebelum pemilihan nasional yang dijadwalkan Mei tahun depan.
"Saya akan pergi ke Roma dan meminta lebih banyak kekuatan dan sumber daya dalam kerangka persatuan nasional," katanya, seperti yang dilansir SBS News pada 23 Oktober 2017.
Kedua wilayah ini menyumbang 30 persen dari GDP Italia, namun banyak pembayar pajak di wilayah utara membenci daerah selatan Italia, yang relatif miskin.
Referendum kembar Italia datang setelah referendum kemerdekaan di Catalonia, Spanyol. Ketegangan meningkat di negara tetangga itu setelah referendum menghasilkan 90 persen suara yang mendukung pemisahan diri.
Analis mengatakan antusiasme daerah utara Italia untuk otonomi tidak mewakili ancaman terhadap kesatuan Italia dalam jangka pendek. Tapi mereka menganggapnya sebagai kekuatan yang mengganggu selama beberapa dekade mendatang, terutama karena pemerintah pusat yang tidak mampu melepaskan kontribusi pendapatan dari daerah paling dinamis di negara itu.
Daerah Catalonia Spanyol juga mengangkat isu soal kontribusi pajak terkait referendum yang digelar.

Credit TEMPO.CO

Raungan Pengebom B-1B Lancer AS Getarkan Semenanjung Korea

Pesawat pembom Angkatan Udara Amerika Serikat, B-1B Lancer. South Korea Defense Ministry via AP

CB, Jakarta - Dua pesawat pengebom Amerika Serikat terbang mendekati wilayah Korea Utara hari ini sebagai bentuk unjuk kekuatan untuk mengintimidasi rezim Kim Jong Un.

Pesawat supersonic pengebom strategis B-1B melintasi wilayah udara Korea Selatan sebagai bagian dari pameran senjata dan latihan gabungan militer AS dan Korea Selatan.

Sejak Senin lalu, latihan gabungan ini digelar dan beberapa hari kemudian pameran Aerospace and Defence Exhibition 2017 juga dimulai.

“Kedua pesawat pengebom terbang sangat rendah sehingga bisa terlihat jelas oleh para pengunjung pameran. Raungan mesin pesawat dan getarannya begitu terasa membuat para penonton merasa tercekam,” kata seorang pejabat kementerian Korsel, Minggu, 22 Oktober 2017.

image: https://images.tempo.co/?id=630779&width=720

Sebuah pesawat pembom Lancer B-1B dari Angkatan Udara AS melakukan isi bahan bakar saat melakukan misi terbang selama 10 jam, untuk terbang di sekitar Kyushu, Jepang, Laut Cina Timur, dan semenanjung Korea, dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen, Guam, 8 Agustus 2017. U.S. Air Force/Tech. Sgt. Richard P. Ebensberger/Handout via REUTERS

Kedua pesawat pengebom itu terbang dari pangkalan udara Anderson Air Base di Pulau Guam sebelum memasuki langit Korsel.
Penerbangan kali ini terjadi hanya sebelas hari setelah pesawat yang sama melakukan manuver malam di pesisir pantai timur dan barat Korsel sebagai unjuk kemampuan terhadap militer Korut.
Menurut kantor berita AS, Foreign Policy, militer persiapan untuk menyerang Korut berjalan terus. Sebuah kapal penghancur telah menyiapkan serangan rudal Tomahawk terhadap Korut.

Alarm untuk mengaktifkan serangan ini diberi kode WARNO, yang berarti kru kapal segera bersiap untuk langsung menyerang.
Kepada media Foreign Policy, Seorang mantan pejabat Kementerian Pertahanan AS mengatakan,”Saya kira cukup signifikan kemungkinan serangan akan menggunakan rudal Tomahawk.”
Namun dia mengatakan alarm WARNO bukan hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Sehingga ini bukan berarti ada persiapan penyerangan terhadap rezim Kim Jong Un.
Menurut mantan komandan angkatan laut AS, Ted Johnson, kepada FP,”Faktanya, bakal ada serangan Tomahawk kepada Korea Utara memang terasa mengancam. Tapi saya kira memang ada persiapan untuk serangan kilat jika ‘Rocket Man’ membuat keputusan irasional dan melakukan provokasi berlebihan.”

Credit TEMPO.CO

Rudal Korea Utara Diklaim Bisa Serang Kapal Induk AS

Kapal induk terbaru Inggris, HMS Queen Elizabeth tiba di Portsmouth, 16 Agustus 2017. Porthsmouth adalah pangkalan angkatan laut Inggris. Gareth Fuller/PA via AP

CB, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan kemampuan nuklir negara komunis itu nyaris setara dengan Amerika Serikat.

“Tujuan utama kami adalah mencapai keseimbangan dengan Amerika Serikat. Jadi mereka tidak berani bicara soal serangan militer terhadap DPRK (Democratic People's Republic of Korea),” kata Choe Sonhui, Direktur Kementerian Luar Negeri Korea Utara untuk Departemen Amerika Utara, dalam sebuah konferensi non-proliferasi nuklir di Moskow, Jumat, 22 Oktober 2017.
Madame Choe menegaskan urusan nuklir ini dianggap sebagai urusan hidup dan mati negara itu. Sehingga, rezim Kim Jong Un tidak berencana mendiskusikan ini dengan Amerika Serikat.
Menurut peneliti senior di Akademi Rusia untuk Ilmu Pengetahuan tentang Pusat Studi Korea, Evgeny Kim, klaim Choe itu berlebihan. Saat ini, Korea Utara tidak memiliki kemampuan memproduksi massal senjata nuklir dan rudal pengangkutnya.

Dalam foto yang dirilis oleh Kantor Berita KCNA pada 5 Juli 2017 menunjukkan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bersama sejumlah ilmuwan dan teknisi dari Akademi Pertahanan DPRK mengecek rudal balistik antarbenua Hwasong-14 sebalum diuji, di barat laut Korea Utara. KCNA via REUTERS
Tapi, Kim melanjutkan, Korut memiliki kemampuan untuk menyerang kekuatan militer AS. “Contohnya, kapal induk USS Ronald Reagan yang memimpin rombongan kapal induk berada di Laut Jepang. Korea Utara bisa menggunakan semua kemampuan teknologi rudalnya untuk menghancurkan kapal induk ini. Dalam konteks ini, ada benarnya klaim Pyongyang bahwa mereka mampu menyerang dengan kuat militer AS,” kata Kim.
Konfrontasi Korea Utara dan Amerika Serikat meningkat drastis sejak awal pekan ini. Ini terjadi setelah AS dan Korea Selatan menggelar latihan perang bersama di Semenanjung Korea. Latihan ini melibatkan tidak kurang empat kapal induk AS dan ribuan tentara.
Ini termasuk 40 kapal perang kedua negara, yang didukung pesawat pengebom strategis supersonic B1-B. Mesin-mesin perang supercanggih ini bertebaran dari Laut Kuning hingga Laut Jepang.
Tekanan AS terhadap Korut juga meningkat dengan pernyataan Direktur CIA, Mike Pompeo, yang mengatakan pemimpin Korut bisa saja raib tiba-tiba.

image: https://images.tempo.co/?id=656748&width=720

Mike Pompeo dan Kim Jong-un. politics.com.ph
“Dengan hormat ke.. Jika Kim Jong Un menghilang, melihat rekam jejak CIA, maka saya tidak akan bicara apa-apa soal itu,” kata Pompeo ketika ditanya dalam sebuah Forum Diskusi Keamanan Nasional jika Kim Jong Un menghilang, Jumat, 22 Oktober 2017. Forum ini digelar oleh lembaga Foundation for Defence of Democracies.
Ditanya soal pernyataan ini, analis politik Asia Pasifik, Vladimir Terekhov, mengatakan retorika ini bagian dari strategi Washington untuk menekan Cina.
“Saya kira hal serius belum akan terjadi sebelum kedatangan Donald Trump ke Beijing pada 8 Nopember 2017. Ini karena semua retorika AS dan tindakannya di Semenanjung Korea ditujukan tidak hanya ke Korut tapi justru kepada Cina, yang menjadi musuh geopolitis utama AS di kawasan ini,” kata Terekhov.
Namun, Terekhov melanjutkan ada kemungkinan AS dan sekutunya menggelar serangan militer jika penanganan senjata nuklir Korea Utara tidak menunjukkan hasil.
Cina dan Rusia telah merekomendasikan Pyongyang untuk mendeklarasikan moratorium tes nuklir baru dan peluncuran misil baru. Kedua negara juga meminta Seoul dan Washington menghentikan kegiatan latihan perang bersama di kawasan ini.

Credit TEMPO.CO

Era Perang Jarak Jauh: Korea Selatan Siapkan Serangan Masif Rudal

Peta Fasilitas Nuklir Korea Utara dan pangkalan angkatan udara dan angkatan laut AS. Telegraph.co.uk

CB, Seoul – Militer Korea Selatan mempersiapkan serangan besar-besaran menggunakan rudal dari darat ke darat untuk menyapu bersih kekuatan pasukan artileri Korea Utara.

Dalam laporan ke National Assembly, militer Korsel memaparkan rencana serangan rudal tiga tahap untuk menghancurkan kekuatan artileri Korut.

Pimpinan militer Korsel mengatakan ini akan dilakukan menggunakan rudal darat ke darat bernama KTSSM yang dijuluki ‘pembunuh artileri’. “Sasarannya adalah perlengkapan artileri yang ditutupi kamuflase di sepanjang perbatasan demiliterisasi serta di pantai-pantai dari pulau perbatasan kedua negara,” tulis Telegraph, Friday, 20 Oktober 2017.

image: https://images.tempo.co/?id=651165&width=720

Pasukan khusus tentara Korea Selatan memberi hormat di depan stasiun peluncuran PAC-2 untuk memperingati Hari Jadi Angkatan Bersenjata ke-69 pada 1 Oktober di Pangkalan Angkatan Laut ke-2 di Pyeongtaek, Korea Selatan, 25 September 2017. AP
“KTSSM-I akan menyerang terowongan musuh menggunakan howitzer 170-mm self propelled dan 240-mm multiple rocket launch system,” begitu tertulis di laporan itu.

Laporan ini juga menuliskan rudal yang sama akan digunakan untuk menyerang fasilitas rudal SCUD dan peluncur roket 30-mm.
Militer Korsel juga berencana menembakkan rudal balistik Hyunmoo-II, yang memiliki jangkauan hingga 800 kilometer untuk menghancurkan fasilitas nuklir dan sistem senjata pemusnah massal Korut.
Latihan militer untuk perang laut AS dan Korsel berlangsung sejak awal pekan ini. Kedua militer melakukan unjuk kekuatan dalam pameran senjata ADEX yang juga berlangsung selama pekan lalu.
Dalam reaksinya terhadap latihan perang kedua negara ini, media resmis Korut KCNA menyebut AS sebagai pasukan agresor dan Korsel sebagai bonekanya.

image: https://images.tempo.co/?id=449121&width=720

Pesawat tempur F/A 18 di dek kapal induk USS Theodore Roosevelt di Changi Navy Base, Singapura, 24 Oktober 2015. Kapal Induk Angkatan Laut Armada VII Amerika Serikat ini ditarik dari Teluk Arab setelah tujuh bulan ditempatkan diperaian tersebut. REUTERS/Edgar Su
“Pasukan Imperialis AS dan boneka Korea Selatan dilaporkan semakin ngotot melakukan manuver perang terhadap DPRK (Democratic People's Republic of Korea),” begitu pernyataan yang dilansir media resmi Korea Utara KCNA seperti dilansir media Express, Ahad, 22 Oktober 2017.
Media KCNA juga dilaporkan menyatakan,”Para penyuka perang dari boneka angkatan laut Korea Selatan mengumumkan dalam acara Komite Pertahanan “National Assembly” pada 19 Oktober bahwa mereka akan menggunakan helikopter Apache dari Divisi 2 pasukan imperialis agresor AS dalam latihan operasional gabungan.”
KCNA dilaporkan juga menulis,”Sementara itu pasukan darat AS dilaporkan semakin serius melakukan latihan untuk perang darat di dalam terowongan di bagian utara dan bersiap untuk perang jalanan serta melengkapi pasukan mereka dengan peralatan baru.”
Respon KCNA ini muncul setelah pesawat pengebom supersonic B-1B Lancer mempertontonkan kekuatannya pada acara pameran senjata ADEX Korea Selatan, yang ditutup pada Sabtu lalu.

Credit TEMPO.CO

Perang Dunia III: Korea Utara Sebut AS Agresor dan Korsel Boneka

CB, Jakarta - Rezim Kim Jong-un Korea Utara telah berulang kali merespons operasi militer Amerika Serikat di Semenanjung Korea dengan peluncuran rudal balistik.
Kali ini, rezim komunis ini mengecam tentara Amerika, yang berlatih perang dengan militer Korea Selatan di perairan sekitar Semenanjung Korea.

“Pasukan imperialis Amerika dan boneka Korea Selatan dilaporkan semakin ngotot melakukan manuver perang terhadap DPRK (Democratic People's Republic of Korea),” demikian pernyataan yang dilansir media resmi Korea Utara, KCNA, seperti dilansir media Express, Ahad, 22 Oktober 2017.

image: https://images.tempo.co/?id=656749&width=720

Donald Trump dan Kim Jong-un. trofire.com
KCNA juga dilaporkan menyatakan, ”Para penyuka perang dari boneka angkatan laut Korea Selatan mengumumkan dalam acara Komite Pertahanan 'National Assembly' pada 19 Oktober bahwa mereka akan menggunakan helikopter Apache dari Divisi 2 pasukan imperialis agresor Amerika dalam latihan operasional gabungan.”

KCNA dilaporkan juga menulis, ”Adapun pasukan darat Amerika dilaporkan semakin serius melakukan latihan untuk perang darat di dalam terowongan di bagian utara dan bersiap untuk perang jalanan serta melengkapi pasukan mereka dengan peralatan baru.”
Respons KCNA ini muncul setelah pesawat pengebom supersonik B-1B Lancer mempertontonkan kekuatan dalam acara pameran senjata ADEX Korea Selatan, yang ditutup pada Sabtu lalu.
Pesawat supersonik pengebom strategis B-1B melintasi wilayah udara Korea Selatan sebagai bagian dari kegiatan pameran senjata dan latihan gabungan militer Amerika dengan Korea Selatan.
Sejak Senin lalu, latihan gabungan ini digelar. Beberapa hari kemudian, pameran Aerospace and Defence Exhibition 2017 pun dimulai.
“Kedua pesawat pengebom terbang sangat rendah sehingga bisa terlihat jelas oleh para pengunjung pameran. Raungan mesin pesawat dan getarannya begitu terasa sehingga membuat para penonton merasa tercekam,” kata seorang pejabat kementerian Korea Selatan.
Kedua pesawat pengebom itu terbang dari Pangkalan Udara Anderson Air Base di Pulau Guam sebelum memasuki langit Korea Selatan.
Penerbangan kali ini terjadi hanya sebelas hari setelah pesawat yang sama melakukan manuver malam di pesisir pantai timur dan barat Korea Selatan sebagai unjuk kemampuan terhadap militer Korea Utara.

Credit TEMPO.CO

Catalonia Kecam 'Kudeta' Spanyol

Warga Catalonia berkeras tolak kendali langsung Spanyol atas wilayahnya. (Reuters/Ivan Alvarado)

Jakarta, CB -- Para pemimpin Catalan berkeras akan menolak upaya apapun yang dilakukan Madrid untuk memberlakukan kendali langsung atas wilayah otonomnya, sementara krisis politik terus meningkat menyusul ancaman Catalonia untuk merdeka dari Spanyol.

Pada Minggu waktu setempat (22/10), hampir setengah juta warga menggelar protes di Barcelona, kota terbesar di Catalonia.

Pada demonstran berteriak "Merdeka! Merdeka! Merdeka! dan "Rajoy, Rajoy, asal kau tahu saja kami akan pergi."

Presiden Catalan Carles Puigdemont ada di antara kerumunan orang tersebut. Namun, dia tetap tidak menyatakan kemerdekaan meski telah mengancam akan melontarkan deklarasi kontroversial tersebut.

"Institusi Catalan dan warga Catalonia tidak bisa menerima serangan ini," ujarnya setelah demonstrasi dalam pernyataan yang disiarkan melalui televisi. Ia juga menuding Madrid mencoba untuk "mempermalukan" warga Catalan.

"Apa yang dilakukan terhadap Catalonia adalah serangan langsung terhadap demokrasi yang membuka pintu untuk penindasan serupa di manapun, tidak hanya di Catalonia."

Selain itu, para politikus Catalan lainnya pun sama-sama berkukuh. Pemimpin parlemen Catalan Carme Forcadell menuding Rajoy telah melakukan "ketidakbertanggungjawaban politik besar" yang "melempaui semua batas."

"Dia mengumumkan kudeta de facto yang bertujuan untuk mengambil alih institusi Catalan," kata Forcadell sebagaimana dikutip CNN

."Kami tidak akan mundur. Kami dipilih oleh warga negara ini sebagai perwakilan yang sah, dan sebagai pelayan publik kami berhutang kepada mereka.

Pernyataan itu menanggapi langkah Perdana Menteri Mariano Rajoy untuk membubarkan parlemen Catalan di bawah pasal konstitusi yang belum pernah digunakan sebelumnya, bersumpah akan memecat pemimpin wilayah tersebut sesegera mungkin dan menggelar pemilihan umum kembali.

Rajoy menyatakan akan menggunakan pasal 155 konstitusi Spanyol yang memungkinkan pemerintah nasional untuk menunda otonomi pemerintah regional Catalan. Langkah itu akan diajukan ke Senat Spanyol pekan ini.

Pemilihan umum kemudian akan digelar dalam waktu enam bulan, kata Rajoy, dan ia menyatakan hal tersebut bakal digelar sesegera mungkin.

Di bawah langkah itu, Puigdemont, wakil presiden dan para menterinya akan diberhentikan dan diganti oleh pemerintahan Madrid saat dibutuhkan.

"Pemerintah mesti memberlakukan pasal 155. Ini bukan keinginan kami, bukan niat kami, tidak pernah," kata Rajoy. "Namun dalam situasi ini, tidak ada pemerintah negara demokratis manapun yang bisa menerima hukumnya dilanggar.

Dalam memberlakukan langkah itu, pemerintah mempunyai empat tujuan, kata Rajoy, yakni kembali kepada legalitas, mengembalikan normalitas dan koeksistensi di Catalonia, melanjutkan pemulihan ekonomi wilayah dan menggelar pemilu dalam kondisi normal.

Ini merupakan ancaman paling serius yang dilontarkan Rajoy sejak Catalonia menggelar referendum kemerdekaan pada 1 Oktober lalu, memicu krisis politik terburuk Spanyol dalam beberapa dekade terakhir.

Presiden Catalan Carles Puigdemont. (REUTERS/Albert Gea)

Madrid tak mengakui pemungutan suara itu karena dinilai ilegal, tapi para pemimpin Catalan memandangnya sebagai mandat untuk mengumumkan pemisahan dari negara yang selama ini menaunginya.

Pada Minggu, Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis sedikit memberikan gambaran bagaimana Catalonia di bawah kendali langsung Madrid.

"Kami akan membentuk otoritas yang akan mengatur masalah hari ke hari Catalonia berdasarkan hukum dan norma Catalan," ujarnya.

Dia meminta warga Catalan untuk tidak mengacuhkan otoritas regional yang ada saat ini, termasuk polisi, setelah Madrid mendeklarasikan pengendalian langsung dan menyatakan akan memilih pemimpin baru untuk wilayah tersebut melalui pemilu.

"Mereka tidak akan mempunyai otoritas legal, jadi mereka sama saja dengan sekelompok pemberontak berupaya untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga Catalonia," ujarnya.

Dia mengatakan polisi regional bisa kembali menjalankan tugas setelah ditempatkan di bawah otoritas Madrid atau pemimpin Catalan yang baru.

Dastis menampik Madrid perlu mengirimkan polisi atau militer dalam jumlah besar untuk menerapkan peraturan baru tersebut.

"Kami berharap polisi regional, setelah dikendalikan warga yang menghormati dan menegakkan hukum Catalan dan hukum Spanyol, akan sepenuhnya baik-baik saja."

Credit cnnindonesia.com

Presiden Catalonia Tegas Menolak Dikontrol Pemerintah Spanyol

Presiden Catalonia Carles Puigdemont mendeklarasikan kemerdekaan secara simbolis. (REUTERS/Albert Gea)

Jakarta, CB -- Pemimpin Catalonia menegaskan mereka tidak akan menerima aturan yang dipaksakan oleh pemerintah Spanyol di tengah krisis politik yang terjadi.

Presiden Catalonia Carles Puigdemont mengatakan, pengumuman Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy pada Sabtu (21/10) merupakan “langkah terburuk untuk menyerang masyarakayt Catalonia” selama masa pemerintahan militer di Spanyol.

Sebelumnya, Rajoy mengumumkan bahwa pihaknya akan mengambil kembali kekuasaan otonomi yang diberikan ke Catalonia. Bukan hanya itu, ia juga memaksanakan dilaksanakannya pemilihan umum untuk menangkal gerakan daerah itu menuju merdeka.

Ini merupakan kali pertama pemerintah pusat menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol daerah, sejak Spanyol berdemokrasi. Namun Rajoy menganggap itu diperlukan untuk menghentikan krisis yang sudah memecah-belah negara itu.

Puigdemont sudah membuat deklarasi simbolis untuk kemerdekaan Catalonia 10 Oktober lalu.

Ia kemudian turut ambil bagian dalam aksi damai untuk mengekspresikan penolakannya terhadap permintaan pemerintah Spanyol. Namun ia berhenti mengatakan akan mengancam untuk memaksakan kemerdekaan sebelum aturan dari pemerintah berefek besar.

“Saya minta parlemen Catalonia untuk bertemu di sesi pleno di mana kami, para perwakilan dari kedaulatan rakyat, akan bisa menentukan [keputusan] soal usaha melikuidasi pemerintahan dan demokrasi kami ini, dan bertindak sesuai konsekuensi,” katanya.

Sementara itu, Rajoy masih membutuhkan parlemen tinggi dari Spanyol untuk memberlakukan aturannya. Ia sendiri sudah didukung oleh partai oposisi utama di Madrid dan Raja Felipe dari Spanyol.

“Tujuan kami adalah untuk memulihkan hukum dan keharmonisan hidup di antara masyarakat, yang selama ini sudah sangat memburuk, dilanjutkan dengan pemulihan ekonomi, yang sedang terancam di Catalonia, dan merayakan pemilihan di situasi yang normal,” katanya.

Senat sudah memberikan suara bahwa mereka akan memberi Madrid atau pemerintah pusat Spanyol untuk mengontrol penuh Catalonia, baik dari segi keuangan, keamanan, bahkan media. Sementara itu, kekuasaan pemerintan setempat akan dikontrol.

Keputusan itu, mengutip Reuters, akan diberlakukan pada Jumat (27/10) pekan depan.

Credit cnnindonesia.com/

Pemimpin Katalan Terus Maju dengan Deklarasi Kemerdekaan

Warga Katalunya berkumpul di luar Gedung Palau Generalitat di Barcelona,

CB, BARCELONA -- Parlemen Katalan akan bertemu dalam beberapa hari mendatang untuk menyetujui tanggapannya terhadap keputusan Pemerintah Spanyol yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni menerapkan peraturan langsung terhdapa Katalunya.

Pemimpin Katalan Carles Puigdemont, berencana maju terus dengan sebuah deklarasi kemerdekaan sepihak. Ia juga menggambarkan langkah Madrid sebagai serangan terburuk terhadap institusi Katalunya sejak era diktator Jenderal Franco. Dia menuduh Pemerintah Spanyol menutup pintu atas permintaannya untuk dialog guna menyelesaikan krisis politik terburuk di negara itu.
Pemerintah Katalan mengatakan, akan melawan dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan institusi Katalunya yang terpilih secara demokratis dan sesuai mandat yang telah diberikan melalui referendum kemerdekaan unilateral yang diadakan pada 1 Oktober. Juru Bicara Katalan Jordi Turull mengatakan kepada stasiun radio Catalan RAC1 bahwa pekan depan akan keputusan akan diambil.
"Tidak melakukan apa-apa tidak sesuai dengan rencana kita," katanya.Seperti dilansir Guardian, Ahad (22/10).
Turull menolak tuntutan diadakannya pemilihan baru sebagai cara untuk memecahkan kebuntuan. Puigdemont menandatangani sebuah deklarasi kemerdekaan pada 10 Oktober, namun mengusulkan agar pengaruhnya ditangguhkan selama dua bulan untuk memungkinkan dialog.
Meskipun Puigdemont telah menolak tekanan politik internal untuk secara resmi mengumumkan kemerdekaan Katalan. Ia khawatir jika kemerdekaan diumumkan akan meningkatkan ketegangan lebih lanjut dan dapat menimbulkan bentrok antara polisi regional, Mossos d'Esquadra melawan ribuan Spanish Guardia Civil dan petugas kepolisian nasional yang dikerahkan di Katalunya.
Bahkan jika dia menarik kembali sebuah deklarasi, banyak orang Katalan termasuk Mossos dan pegawai negeri dapat memutuskan untuk tidak mematuhi perintah dari Madrid, dan puluhan ribu orang bisa turun ke jalan untuk melindungi institusi pemerintah daerah.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Spanyol akan Bubarkan Pemerintah & Gelar Pemilu Catalonia

Pemerintah Spanyol menolak kemerdekaan Catalonia, mengancam akan membubarkan parlemen. (AFP PHOTO / JORGE GUERRERO)

Jakarta, CB -- Pemerintah Spanyol berencana membubarkan pemerintah regional Catalonia dengan segera menggelar pemilihan umum daerah. Langkah ini dilakukan pemerintah Madrid demi membungkam keinginan Barcelona yang berkeras untuk merdeka.

Usai menggelar rapat kabinet darurat, Perdana Menteri Mariano Rajoy mengatakan Spanyol tidak memiliki opsi selain membubarkan pemerintahan Catalonia.

Itu karena sang pemimpin, Carles Puigdemont, telah bertindak "sepihak dan bertentangan hukum hingga memicu konfrontasi" dengan menggelar referendum ilegal.

Rajoy menuturkan dirinya tengah meminta Senat untuk mengizinkannya membubarkan parlemen Catalan dan segera menggelar pemilu sela "dalam waktu maksimal enam bulan ke depan."

Pembubaran parlemen ini dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat yang tercantum dalam Pasal 155 Konstitusi Spanyol 1978.

Menurut pasal tersebut, pemerintah pusat berhak menggunakan "opsi nuklir" yakni membubarkan parlemen daerah yang memberontak dan mengontrol sementara wilayah itu sampai pemerintah regional baru dibentuk.

Pasal tersebut berlaku pada seluruh 17 daerah otonom di Spanyol.

Selain itu, Rajoy juga meminta seluruh anggota pemerintahan Catalonia di bawah Puigdemont dilucuti peran dan fungsinya.

“Pada prinsipnya, untuk sementara [pemerintah Catalonia] dikontrol oleh pemerintah pusat selama situasi luar biasa ini," tutur Rajoy, Minggu (22/10), seperti dikutip AFP.

Usulan Rajoy diprediksi masih akan memakan waktu sepekan ke depan, dan masih menunggu persetujuan Senat yang didesak untuk segera melakukannya.

Diperkirakan Senat memang akan menyetujui usulan Rajoy tersebut karena partai konservatifnya, Partai Rakyat, menguasai mayoritas kursi di parlemen.

Jika Senat memberi lampu hijau terhadap usulan Rajoy, parlemen Catalonia akan bertugas sampai benar-benar dibubarkan oleh pemerintah pusat. Selama itu pula, Catalonia dilarang memilih kepala pemerintahan baru atau menggelar voting yang ditujukan untuk menentang konstitusi Spanyol.

Langkah ekstrem tersebut terpaksa dilakukan Spanyol lantaran pemerintahan Catalonia tak kunjung mengklarifikasi niatnya untuk merdeka.

Credit cnnindonesia.com

Begini Kronologi Jenderal Gatot Nurmantyo Ditolak Masuk AS

CB, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto membenarkan kabar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang ditolak masuk Amerika Serikat. Wuryanto mengatakan sedianya Panglima Gatot bakal menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan tanggal 23-24 Oktober 2017 di Washington DC.
Wuryanto menjelaskan kronologi mulai dari undangan yang diterima Gatot hingga kabar penolakan Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat. Menurut Wuryanto, Panglima TNI mendapat undangan resmi dari Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph F Durford, Jr.

"Undangan itu dikirim oleh Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph Dunford Jr. yang merupakan sahabat sekaligus senior Jenderal Gatot Nurmantyo," kata Wuryanto di kantor Panglima TNI Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Ahad 22 Oktober 2017.
Kemudian Jenderal TNI Gatot Nutmantyo membalas surat tersebut dan mengkonfimasi kehadirannya sebagai bentuk penghargaan dan perhatian.
“Panglima TNI mengirim surat balasan tersebut, karena menghormati Jenderal Joseph F. Durford, Jr. yang merupakan sahabat sekaligus senior Jenderal TNI Gatot Nurmantyo,” kata Wuryanto.
Setelah itu Jenderal Gatot Nurmantyo beserta istri dan delegasi telah mengurus visa dan administrasi lainnya untuk persiapan keberangkatan.
"Kemudian pada Sabtu 21 Oktober 2017, Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates, namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection,” kata Wuryanto.

Wuryanto mengatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah melaporkan hal ini kepada Presiden Joko Widodo melalui ajudannya, Kementerian Luar Negeri, dan Menkopolhukan Wiranto. Gatot juga telah berkirim surat ke koleganya Jenderal Josep F Durfort Jr. Dan saat ini, kata Wuryanto, mereka masih menunggu penjelasan atas insiden ini.
“Kepergian ke Amerika atas undangan Pangab dan atas hubungan baik dua negara serta hubungan baik antara Pangab Amerika dan Panglima TNI, oleh sebab itu Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beserta isteri dan delegasi memutuskan tidak akan menghadiri undangan Pangab Amerika Serikat sampai ada penjelasan resmi dari pihak Amerika,” kata Wuryanto.

Credit TEMPO.CO

Kronologi Panglima TNI Ditolak Masuk Amerika Serikat

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. (REUTERS/Beawiharta)

Jakarta, CB -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sedianya terbang ke Amerika Serikat untuk menghadiri acara Chiefs of Defence conference on country violent Extremist organizations (VEOs).

Namun rencana itu urung terlaksana karena Gatot mendapat pemberitahuan dirinya ditolak masuk ke negeri Paman Sam.

Gatot dijadwalkan terbang menggunakan maskapai penerbangan Emirates EK 0357, Sabtu (21/10). Dia telah mengurus visa keberangkatan bersama istri dan rombongan delegasi jauh hari.

Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, beberapa saat sebelum terbang, Gatot diberitahu oleh pihak maskapai Emirates bahwa dirinya ditolak berangkat ke AS.

Pemberitahuan dari maskapai penerbangan menyatakan bahwa Gatot bersama rombongan tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom n Border Protection.

"Penolakan ini datangnya dari maskapai Emirates. Kami sekarang sedang penjelasan kepada pihak AS," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI, Wuryanto kepada wartawan di Mabes TNI, Jalan Medan Merdeka Barat, Minggu (22/10).

Atas kejadian ini, Gatot beserta rombongan memutuskan tidak akan menghadiri undangan tersebut sampai ada penjelasan resmi dari Pemerintah AS.

Selain itu, Gatot telah melapor kepada Presiden Joko Widodo melalui ajudan, Menteri Luar Negeri dan Menkopolhukam tentang masalah tersebut serta berkirim surat kpd Panglima Angkatan Bersenjata AS Jendral Joseph. F. Durfort Jr.

Credit cnnindonesia.com

Panglima Gatot Ditolak Masuk AS, Kemenlu Panggil Dubes Amerika

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo

CB, JAKARTA -- Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir akan memanggil Kedutaan Besar Amerika di Indonesia. Pemanggilan tersebut berkenaan dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang ditolak masuk ke Amerika Serikat pada Sabtu (21/10) kemarin.

"Kedutaan besar AS telah dipanggil untuk ke Kementrian Luar Negeri besok guna memberikan keterangan," kata Arrmanatha Nasir, Ahad (22/10).

Arrmanatha mengatakan, Menteri Luar NegeriRetno Lestari Priansari Marsudi sudah berbicara dengan Duta Besar Amerika di Jakarta hari ini untuk meminta klarifikasi sesegera. Namun, Duta Besar Amerika untuk Indonesia sedang tidak berada di Jakarta.

Dia mengatakan, Kemenlu RI pagi ini juga kirim nota diplomatik ke Kedubes AS di Jakarta untuk meminta penjelasan terkait kejadian kemarin. Begitu juga KBRI Washington DC yang telah mengirim nota diplomatik kepada Kentrian Luar Negeri Amerika untuk meminta klarifikasi kejadian.

Seperti diketahui,Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak masuk ke Amerika Serikat. Kabar penolakan ini sebelumnya telah disampaikan Emirates, maskapai penerbangan yang sedianya akan membawa Gatot bersama Istrinya ke Amerika Serikat. Gatot seharusnya menumpang pesawat Emirates EK 0357 dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Gatot bersama istrinya dijadwalkan pergi ke AS demi memenuhi undangan dari Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F Durford, Jr. untuk menghadiri acara konferensi bernama Chiefs of Defence conference on country violent Extremist organizations ( VEOs) di Washington pada 23-24 Oktober mendatang.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Dubes AS Minta Maaf Atas Penolakan terhadap Panglima TNI

Duta Besar AS Joseph Donovan meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri RI Retno marsudi terkait penolakan terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat melalu kedutaan besarnya di Jakarta mengungkapkan permintaan maaf kepada Indonesia setelah insiden penolakan terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke Negeri Paman Sam, Sabtu (21/10).

Kedubes AS mengatakan kantornya terus berupaya memfasilitasi perjalanan Gatot bersama istri dan sejumlah delegasi ke Washington demi memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS, Jospeh Dunford, dalam konferensi Defence conference on country violent Extremist organizations (VEOs) pada 23-24 Oktober mendatang.

"Duta Besar AS Joseph Donovan telah meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri RI Retno marsudi atas ketidaknyamanan yang diterima Jenderal Gatot," bunyi keterangan yang dirilis situs resmi Kedubes AS pada Minggu (22/10).

"Kedubes AS telah dan akan terus mempersiapkan fasilitas kepergian Jenderal Gatot ke AS. Langkah ini sebagai komitmen AS menjaga kemitraan strategis antara kedua negara," kata kedutaan tersebut menambahkan.

Hingga kini, kedubes AS berusaha menjalin komunikasi dengan sejumlah ajudan Gatot demi menyelesaikan permasalahan ini. Meski begitu, Kedubes AS tidak menjelaskan alasan Gatot tidak diberi izin masuk ke negaranya.

Semula, Gatot bersama istri dan sejumlah delegasinya dijadwalkan bertolak ke Washington DC pada Sabtu (21/10) pukul 17.00 WIB menggunakan maskapai Emirates.

Namun, setibanya di bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, pihak Emirtaes memberitahukan bahwa Gatot bersama rombongannya tidak boleh memasuki wilayah AS oleh Badan Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai AS.

Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI di Washington DC telah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah AS untuk meminta penjelasan.

Dia juga mengatakan, pihaknya akan memanggil Wakil dubes AS besok untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut.
Saat dikonfirmasi, juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapat klarifikasi dari AS.

"Sampai saat ini, nota diplomatik yang kita kirimkan ke AS belum dibalas, masih kita tunggu," tutur Arrmanatha saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com

Meski begitu, Arrmanatha menyebutkan Menlu Retno telah menghubungi Dubes Donovan untuk meminta penjelasan.

"Mengigat Dubes AS sedang tidak berada di Jakarta, wakil Dubes AS akan kami panggil besok ke Kemlu RI demi memberikan keterangan," kata Arrmanatha.

Credit cnnindonesia.com

Trump Akan Buka Dokumen Rahasia Pembunuhan John F Kennedy

Presiden AS Donald Trump berencana membuka dokumen rahasia tentang pembunuhan John F Kennedy. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Sabtu (22/10) bahwa dirinya akan mengizinkan otoritas terkait untuk membuka dokumen rahasia tentang kasus pembunuhan Presiden ke-35 AS John F Kennedy, yang telah lama diblokir.

Kennedy tewas setelah ditembak pada 1963 silam.

Pembunuhan Kennedy yang terjadi tanggal 22 November saat itu merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah modern AS.

Beragam teori dan narasi muncul menantang versi resmi dari pemerintah AS mengenai pembunuhan Kennedy. Versi pemerintah, Kennedy tewas setelah ditembak oleh seorang pria bersenjata bernama Lee Harvey Oswald.

Rencana Trump membuka semua dokumen rahasia itu bakal dinanti-nantikan oleh para sejarawan termasuk orang-orang yang menggeluti teori konspirasi terkait peristiwa tersebut.

"Sebagai Presiden, saya akan mengizinkan File JFK yang telah lama diblokir dan diklasifikasikan, untuk dibuka," kata Trump di akun Twitter miliknya, seperti dilansir dari AFP.

Jika Trump tak berubah pikiran, dokumen rahasia itu akan dibuka ke publik pada Kamis mendatang atau 54 tahun setelah pembunuhan Kennedy.

Sebelumnya, jutaan file dokumen pembunuhan Kennedy telah dibuka ke publik berdasarkan Undang-undang Tahun 1992, sebagai respons terhadap publik yang menuntut diungkapnya dokumen itu.

Tuntutan publik saat itu diduga dipicu oleh film tentang Kennedy berjudul JFK yang disutradarai oleh Oliver Stone dan dirilis pada 1991.

Meski telah banyak dokumen yang dibuka oleh pemerintah AS pada 1992 lalu, masih ada file-file lain dalam dokumen itu yang ditangguhkan untuk dibuka ke publik hingga 25 tahun ke depan. Beberapa laporan menyebut file-file yang ditangguhkan itu berjumlah 3.100 file.

John F Kennedy ditembak pada 22 November 1963 ketika berada di Dallas, Texas. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Kennedy wafat pada usia 46 tahun.

Credit cnnindonesia.com

Jimmy Carter bersedia ke Korea Utara wakili Trump

Mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter. (REUTERS/John Amis)

New York (CB) - Mantan presiden Amerika Serikat Jimmy Carter menyatakan bersedia pergi ke Korea Utara atas nama pemerintahan Presiden Donald Trump demi mengurangi ketegangan, lapor New York Times dalam lamannya, Minggu.

"Saya akan bilang ya," kata Carter (93) kepada The Times ketika ditanya di rumahnya di Plains, Georgia, apakah dia siap untuk misi diplomatik dan apakah bersedia menjalankan misi itu demi Presiden Trump.

Carter, Demokrat yang menjadi presiden AS dari 1977 sampai 1981, mengaku telah berbicara dengan Penasihat Keamanan Nasional Letjen H.R. McMaster yang juga temannya, namun sejauh ini jawaban dia negatif.

"Saya telah bilang kepada dia bahwa saya bersedia jika mereka memerlukan saya," kata Carter.

Dia mengaku takut kepada situasi ketika Washingtong dibuat gugup oleh manuver Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

"Mereka ingin menyelamatkan rezim mereka. Dan kita sangat overestimate terhadap pengaruh China kepada Korea Utara, khususnya Kim, yang sepanjang saya tahu tidak pernah pergi ke China," kata Carter.

"Mereka tak punya hubungan. Kim Jong-il (ayahanda Kim Jong-un) pernah pergi ke China dan oleh karena itu hubungan mereka dekat sekali."

Carter khawatir Kim Jong-un nekad menyerang sekutu-sekutu AS dan bahkan daratan AS karena pendekatan Trump yang agresif.

Pada pertengahan 1990-an, Carter mengunjungi Pyongyang di bawah mandat Presiden Bill Clinton. Carter juga pernah membuat kesepakatan dengan Kim Il Sung, kakek Kim Jong-un, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

China Sebut Intervensi Dunia Gagal Selesaikan Krisis Rohingya

Pemerintah China menyebut, campur tangan dunia internasional tidak berpengaruh dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. (REUTERS/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Wakil kepala departemen internasional Partai Komunis China Guo Yezhou mengatakan, campur tangan dunia internasional tidak berpengaruh dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar.

Oleh karena itu, sebagai sekutu terdekat Myanmar, Guo mengatakan China tidak akan mencampuri urusan Naypyidaw dalam penyelesaian krisis yang telah memicu eksodus ratusan ribu Muslim Rohingya sejak akhir Agustus lalu tersebut.

"Berdasarkan pengalaman, Anda saat ini bisa melihat konsekuensinya ketika suatu negara mencampuri urusan negara lainnya. Kami tidak akan melakukannya (intervensi)," kata Gou tanpa menjelaskan lebih lanjut kesalahan yang ia maksud, Minggu (22/10).

Diberitakan Reuters, Guo menuturkan Beijing mendukung sepenuhnya upaya pemerintah Myanmar dalam menjaga stabilitas keamanan di Rakhine. Dia memaparkan, pemerintahnya merasa yakin bahwa Myanmar mampu menyelesaikan sendiri masalah internalnya tersebut.

Padahal, di satu sisi banyak laporan yang menuding bahwa kekerasan hingga penyiksaan yang dilakukan militer terhadap Muslim Rohingya menjadi pemicu memburuknya krisis di wilayah itu.

Selain itu, intervensi bisa memicu ketidakstabilan terjadi di Myanmar yang dikhawatirkan dapat turut mempengaruhi China, yang berbatasan langsung dengan negara di Asia Tenggara itu.

Pendekatan Beijing ini berbeda jauh dengan sikap komunitas internasional selama ini yang menganggap Myanmar telah gagal menghentikan kekerasan yang telah lama menyasar etnis minoritas Rohingya tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menggambarkan tragedi di Rakhine sebagai bentuk upaya 'pemusnahan etnis' secara sistematis oleh pemerintah Myanmar.

Selama ini, dunia internasional mendesak pemerintah Myanmar membuka akses media dan kemanusiaan seluas-luasnya ke Rakhine.

Akses kemanusiaan dianggap menjadi yang terpenting agar sejumlah negara dan organisasi internasional mampu menyalurkan bantuan dan membantu meredam konflik wilayah tersebut.

Hingga kini, sekitar 1.000 orang terutama Rohingya dilaporkan telah tewas sejak bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar pecah di Rakhine pada 25 Agustus lalu.

Bentrokan itu pun memicu ratusan ribu Rohingya melarikan diri dan mengungsi ke luar Myanmar.

Meski mendukung pemerintah Myanmar, Guo menuturkan China tetap mengecam segala bentuk kekerasan yang terjadi beberapa waktu lalu di negara tersebut.

"Kami mengecam segala bentuk kekerasan dan tindakan teroris (di Myanmar)," kata Guo menambahkan.

Credit cnnindonesia.com