Rabu, 18 Oktober 2017

Raja Saudi Perintahkan Pendirian 'Kompleks Raja Salman' untuk Hadis Nabi

RIYADH - Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud darii Arab Saudi mengeluarkan sebuah Keputusan Kerajaan berupa perintah untuk mendirikan ”Kompleks Raja Salman” untuk Majelis Hadis Nabi Muhammad.

Menurut tatanan kerajaan, kompleks tersebut akan berlokasi di Kota Al-Madinah.

Majelis itu akan memiliki dewan ilmuwan elite dari seluruh dunia, presiden dan anggotanya yang ditunjuk oleh keputusan Kerajaan Arab Saudi.

Sheikh Mohammed bin Hassan Al-Sheikh telah ditunjuk sebagai anggota Dewan Agung dan Ketua Dewan Ilmiah Majelis.
Perintah Raja Salman itu dikeluarkan pada hari Selasa. Mengutip Al Arabiya, Rabu (18/10/2017), berikut Surat Keputusan Kerajaan tersebut;

Atas Nama Allah Yang Maha Penyayang

Nomor: A / 35

Tanggal: 27/1 / 1439H

Dengan pertolongan Allah,

Kami, Salman bin Abdul Aziz Al Saud

Raja Arab Saudi

Setelah mempertimbangkan Undang-Undang Dasar Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri No. (A / 90) tertanggal 27/8/1412 AH.

Setelah mempertimbangkan Peraturan Dewan Menteri yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri No. (M / 13) tertanggal 3/3/1414 AH.

Dan setelah mempertimbangkan peraturan, perintah, keputusan kerajaan, resolusi dan instruksi terkait. Mengingat postur besar Sunnah Nabi di kalangan umat Islam, sebagai sumber kedua perundang-undangan Islam setelah Alquran, dan kelanjutan pelayanan negara ini terhadap hukum Islam dan sumber-sumbernya; serta pentingnya eksistensi suatu badan yang berkaitan dengan pelayanan Hadis Nabi, ilmu pengetahuannya, menggabungkan dan mengklasifikasi, menyelidiki dan mempelajari. Kami memerintahkan untuk yang akan datang:

Pertama: Pembentukan kompleks yang disebut (kompleks Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud untuk Hadis Nabi) yang akan berbasis di Madinah.

Kedua: Kompleks ini harus memiliki dewan ilmiah yang mencakup elite para ilmuwan Hadis di dunia. Presiden dan anggotanya akan ditunjuk oleh sebuah keputusan kerajaan.

Ketiga: Yang Mulia Sheikh Mohammed Bin Hassan Al-Sheikh, anggota Dewan Cendekiawan Senior, ditunjuk sebagai Ketua Dewan Ilmiah Kompleks.

Keempat: Kami akan menginformasikan pihak yang berwenang untuk mengadopsi dan melaksanakan perintah kami.

Salman bin Abdul Aziz al-Saud

Credit sindonews.com

Jet UEA Jatuh saat Tempur di Yaman, Dua Pilot Tewas

ABU DHABI - Pesawat jet tempur Uni Emirat Arab (UEA) jatuh di wilayah Yaman pada hari Selasa waktu setempat saat menjalankan operasi tempur. Dua pilot jet tempur dinyatakan tewas.

Komando Angkatan Bersenjata UEA mengumumkan Pilot Ali Saeed Saif Al Mesmari dan Bader Yahiya Mohammad Al Marashdeh menjadi martir setelah pesawat tempur jatuh karena kegagalan teknis di Yaman.

Kecelalaan tragis ini terjadi saat kedua pilot menjalankan tugas mereka sebagai bagian dari “Operation Restoring Hope” koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi di Yaman. Komando Angkatan Bersenjata UEA menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para martir.

Mengutip laporan Gulf News, Rabu (18/10/2017), Mayor Pilot Ali Saeed Saif Al Mesmari, 34, dari Fujairah telah menikah dan memiliki tiga anak.

”Kita semua ingin kematiannya sebagai martir dan satu-satunya harapannya adalah untuk mencapai kemartiran,” kata seorang kerabat korban. ”Bagi kami tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada mencapai kesyahidan di garis tugas. Kita semua hidup untuk kehormatan ini,” imbuh pihak keluarga korban.

Sementara itu, Letnan Satu Pilot Bader Yahiya Mohammad Al Marashdeh, dari Kalba di Sharjah, bertugas di Angkatan Udara UEA di Yaman selama empat bulan. Al Marashdeh, berusia 20-an tahun, sudah menikah dan memiliki satu anak.

UEA merupakan bagian dari koalisi Arab yang memerangi milisi Houthi yang berusaha menggulingkan pemerintah Yaman yang dipimpin Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi.

Credit sindonews.com

AI: Tentara Myanmar Bunuh Ratusan Orang Rohingya

LONDON - Pasukan keamanan Myanmar membunuh ratusan pria, wanita dan anak-anak dalam sebuah kampanye sistematis untuk mengusir Muslim Rohingya. Hal itu dikatakan oleh Amnesty International (AI) dalam sebuah laporan terbaru. Lembaga HAM internasional ini pun menyerukan embargo senjata terhadap Myanamr dan pengadilan pidana terhadap para pelaku.

Lebih dari 580.000 pengungsi tiba di Bangladesh sejak 25 Agustus, ketika pasukan keamanan Myanmar memulai kampanye bumi hangus terhadap desa Rohingya. Pemerintah Myanmar telah mengatakan bahwa mereka menanggapi serangan oleh gerilyawan Muslim, namun PBB dan negara-negara lain mengatakan bahwa tanggapan tersebut tidak proporsional.

Eksodus yang terus berlanjut dari Muslim Rohingya telah menjadi krisis kemanusiaan yang besar. Hal ini memicu kecaman internasional terhadap Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, yang masih menyangkal kekejaman sedang terjadi.

Berdasarkan wawancara dengan lebih dari 120 orang yang melarikan diri dari Rohingya, AI mengatakan setidaknya ratusan orang tewas oleh pasukan keamanan yang mengepung desa, menembak penduduk yang melarikan diri dan kemudian membakar rumah-rumah, membakar mati orang tua, orang sakit dan orang cacat yang tidak dapat melarikan diri.

"Di beberapa desa, perempuan dan anak perempuan diperkosa atau mengalami kekerasan seksual lainnya," menurut laporan tersebut seperti dikutip dari ABC News, Rabu (18/10/2017).

AI mengatakan para saksi berulang kali menggambarkan sebuah lencana pada seragam penyerang mereka sesuai dengan yang dikenakan oleh pasukan dari Komando Barat Myanmar.

"Ketika ditunjukkan berbagai lencana yang digunakan oleh tentara Myanmar, para saksi secara konsisten memilih kotak Komando Barat," katanya.

Light Infantry Division ke-33 dan polisi perbatasan, yang mengenakan seragam penyamaran biru khas, juga sering dilibatkan dalam serangan ke desa-desa, bersamaan dengan kerumunan orang-orang biksu Budha, kata saksi mata.

Matthew Wells, seorang peneliti krisis AI yang menghabiskan beberapa minggu di perbatasan Bangladesh-Myanmar, mengatakan bahwa kelompok hak asasi manusia tersebut berencana untuk mengeluarkan laporan lain dalam beberapa bulan mendatang untuk memeriksa tanggung jawab pidana individual, termasuk komandan tertentu dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam pelanggaran.

Dia mengatakan ratusan orang Rohingya telah dirawat karena luka tembak dan dokter mengatakan bahwa luka-luka tersebut konsisten dengan orang-orang yang tertembak dari belakang saat mereka melarikan diri.

Ada indikasi yang kredibel bahwa total beberapa ratus orang terbunuh di lima desa yang menjadi fokus pelaporan Amnesty. Wells mengatakan bahwa mengingat puluhan desa di wilayah Rakhine utara telah ditargetkan dengan cara yang sama, jumlah korban tewas bisa jauh lebih tinggi.

Dia mengatakan citra satelit, yang diperkuat oleh catatan pengakuan saksi, menunjukkan bahwa rumah dan masjid telah dibakar seluruhnya di desa-desa Rohingya, sementara wilayah non-Rohingya hanya berjarak satu atau dua ratus meter tak tersentuh.

"Ini berbicara tentang bagaimana terorganisir, bagaimana kampanye mengguncang bumi yang terencana dengan baik ini oleh militer Myanmar dan betapa upaya tersebut untuk mendorong populasi Rohingya ke luar negeri," tutur Wells.

Di antara hampir dua lusin rekomendasi, kelompok hak asasi manusia meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk memberlakukan embargo senjata komprehensif terhadap Myanmar. AI juga meminta sanksi keuangan terhadap pejabat senior yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang menurut Amnesty memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dikatakan DK PBB harus mencari opsi untuk membawa pelaku ke pengadilan berdasarkan hukum internasional jika otoritas Myanmar tidak bertindak cepat.

"Sudah saatnya masyarakat internasional bergerak melampaui kemarahan publik dan mengambil tindakan untuk mengakhiri kampanye kekerasan yang telah mendorong lebih dari setengah populasi Rohingya keluar dari Myanmar," kata AI.

Pada 25 Agustus, sebuah kelompok gerilyawan Rohingya yang dikenal sebagai Arakan Rohingya Salvation Army menyerang setidaknya 30 pos keamanan pada 25 Agustus, menyebabkan puluhan korban tewas, menurut pihak berwenang Myanmar. Serangan brutal terhadap Rohingya yang diikuti telah dijelaskan oleh PBB sebagai "pembersihan etnis teks book."

Eksodus Rohingya ke Bangladesh berlanjut, dengan beberapa jeda kecil, selama delapan minggu terakhir.

Pendatang baru, hampir semua ketakutan dan kelaparan, telah menggambarkan adegan kekerasan luar biasa dengan tentara dan gerilyawan Budha yang menyerang rumah etnis Rohingya.

Myanmar yang beragama Buddha telah menolak kewarganegaraan untuk Rohingya sejak 1982. Pemerintah Myanmar mengecualikan mereka dari 135 kelompok etnis yang secara resmi diakui, yang secara efektif membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Mereka telah lama menghadapi diskriminasi dan penganiayaan dengan banyak umat Budha di Myanmar yang menyebut mereka "orang Bengali" dan mengatakan bahwa mereka bermigrasi secara ilegal dari Bangladesh, meskipun mereka telah tinggal di negara ini dari generasi ke generasi.

Credit sindonews.com

Laporan tentang Rohingya Kelaparan "Hilang" dari Situs WFP

NAYPYIDAW - Laporan badan bantuan pangan PBB, WFP, tentang kelaparan etnis Rohingya dicabut dari situs badan internasional tersebut. Dokumen tersebut diturunkan dari situs WFP atas permintaan Myanmar.

Dokumen setebal enam halaman itu diganti dengan pernyataan bahwa Myanmar dan WFP berkolaborasi dalam versi yang telah direvisi.

"Proses itu akan melibatkan perwakilan dari berbagai kementerian, dan akan menanggapi kebutuhan akan pendekatan bersama yang sejalan dengan kerja sama masa depan WFP dengan pemerintah," bunyi pernyataan itu.

"Laporan tersebut tidak boleh dikutip dengan cara apapun," pernyataan tersebut menambahkan seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (17/10/2017).

Pada laporan bulan Juli lalu, WFP memperingatkan bahwa lebih dari 80 ribu anak di bawah usia lima tahun yang tinggal di wilayah mayoritas Muslim kekurangan gizi, dengan kondisi penurunan berat badan yang sangat fatal.

Pengungkapan laporan tersebut akan menambah serangkaian kritik terhadap PBB yang dianggap tidak bertindak tegas untuk hak-hak 1,1 juta Rohingya di Myanmar atau menyebunyikan peringatan atas penindasan mereka.

Ketika ditanya mengapa laporan bulan Juli di negara Rakhine dihapus, WFP mengatakan bahwa mereka ditarik dari situs mengikuti permintaan pemerintah untuk melakukan review bersama.

"WFP berdiri berdasarkan penilaian awalnya, yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah di negara bagian Rakhine. Namun WFP menyadari bahwa dalam situasi yang dinamis dan terus berlanjut, penting untuk berkoordinasi erat dengan semua mitra, termasuk pemerintah," terang agensi tersebut dalam pernyataan yang dikirimkan lewat email.

"Kekerasan di bulan Agustus, bagaimanapun, menghentikan peninjauan bersama," sambung pernyataan itu.

Seorang konsultan yang telah bekerja dengan kantor PBB di PBB termasuk WFP mengatakan tim in-country lembaga tersebut sudah sangat gugup dengan laporan tersebut sehingga mendapat banyak perhatian.

Menurut konsultan itu, penilaian tersebut mengindikasikan bahwa pemotongan bantuan pangan WFP yang kontroversial terhadap pengungsi di dalam negeri selama dua tahun sebelumnya telah membuat orang-orang sangat membutuhkan.

"Itu adalah diskusi yang terjadi di balik layar dan di tingkat senior," kata sumber tersebut yang meminta dalam kondisi anonim.

"Mereka tahu itu berpotensi merusak. Itu semua berkaitan dengan fakta bahwa secara internal, ada keyakinan bahwa keputusan yang dibuat untuk menghentikan pemberian makan pada beberapa orang (pengungsi internal) sebenarnya menyebabkan orang-orang benar-benar berbahaya, dalam hal ketahanan pangan, kelaparan dan bahkan kelaparan," sambungnya.

"Ada perasaan nyata bahwa mereka memiliki banyak hal untuk disembunyikan dalam pekerjaan mereka di Myanmar. Hal-hal yang tidak direncanakan di sana," tambah sumber tersebut.

Dikatakan oleh sumber tersebut bahwa kantor negara WFP juga telah memprioritaskan hubungannya dengan pemerintah di atas kebutuhan kemanusiaan. Itu dilakukan dalam upaya untuk menarik jutaan dana donor dengan menunjukkan bahwa mereka memiliki akses yang disetujui pemerintah untuk bekerja di bagian lain negara tersebut.

"Ini hal yang lucu di PBB. Ini semua tentang berapa banyak uang yang bisa Anda tingkatkan," kata sumber tersebut. Namun akses tersebut dilakukan dengan mengorbankan minoritas Myanmar yang paling dibenci, Rohingya, topik yang tidak dapat dibicarakan dengan pemerintah, yang menyebabkannya berlapis sisi.

Lebih jauh sumber itu mengatakan WFP tahu jika pemerintah Myanmar tidak akan senang dengan laporan tersebut. Pasalnya, laporan tersebut menemukan bahwa di satu distrik, Maungdaw, sepertiga dari semua rumah mengalami kekurangan pangan yang ekstrem.

Laporan tersebut meminta bantuan kemanusiaan lebih lanjut untuk lebih dari 225.000 orang, sebuah langkah yang sejak saat itu mau tidak mau pemerintah memblokir bantuan kepada Rakhine.

Dan yang mengkhawatirkan, penilaian tersebut menunjuk pada laporan yang meluas tentang pasukan keamanan yang mencegah Rohingya dari mencapai pasar dan hasil panen mereka.

"Pembatasan gerak merupakan salah satu kendala utama bagi penduduk untuk mengakses makanan," katanya. "Warga masih belum memiliki akses penuh ke hutan, lahan pertanian dan tempat memancing karena kehadiran militer yang terus-menerus," imbuhnya

The Guardian telah menghubungi pemerintah Myanmar untuk memberikan komentar.

WFP tidak menanggapi secara langsung pertanyaan tentang apakah pemotongan bantuan pangan telah membuat orang-orang yang rentan atau apakah lembaga tersebut telah memprioritaskan hubungan baik dengan pemerintah Myanmar mengenai kebutuhan kemanusiaan Rohingya segera.

"Tujuan WFP di Myanmar adalah dan selalu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat yang rentan," tegas lembaga itu.

Credit sindonews.com

Israel Ogah Berunding Damai jika Pemerintahan Palestina Ada Hamas

TEL AVIV - Pemerintah Israel menyatakan bahwa mereka tidak akan mengadakan perundingan damai dengan pemerintah Palestina jika kelompok Hamas berada di dalamnya. Pernyataan Tel Aviv ini sebagai respons atas kesepakatan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas.

Faksi Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza dan faksi Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Tepi Barat mencapai kesepakatan rekonsiliasi pada pekan lalu di Kairo, Mesir. Dalam kesepakatan itu, Hamas setuju untuk menyerahkan kontrol administratif atas wilayah Gaza, termasuk perbatasan utama Rafah kepada pemerintah Abbas.

Berdasarkan kesepakatan yang diperantarai Mesir, pemerintah Perdana Menteri Rami al-Hamdallah yang didukung Fatah akan menjalankan wilayah Gaza dan Tepi Barat. Para pejabat Palestina mengatakan bahwa tidak ada rencana untuk menambahkan menteri Hamas ke kabinet pemerintah.

Perundingan damai Israel-Palestina terakhir runtuh pada tahun 2014, yang salah satu sebabanya sikap Israel yang menentang upaya awal bersatunya dua faksi di Palestina tersebut. Selain itu, Israel juga nekat membangun permukiman di tanah-tanah Palestina yang mereka duduki.

Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan menteri senior Israel yang dikenal sebagai “Kabinet Keamanan”, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan kembali tuntutan Israel bahwa Hamas harus meninggalkan militansi.

”Berdasarkan keputusan sebelumnya, (Israel) tidak akan melakukan negosiasi diplomatik dengan pemerintah Palestina yang bergantung pada Hamas, sebuah organisasi teroris yang menyerukan penghancuran Israel,” bunyi pernyataan Netanyahu, seperti dikutip Reuters, Rabu (18/10/2017).

Israel juga mengajukan berbagai syarat, di antaraya; Hamas mengakui Israel, melucuti senjatanya, memutuskan hubungannya dengan Iran, mengembalikan jasad tentara Israel dan warga sipil yang diyakini Israel masih hidup dan ditahan di Gaza, dan Otoritas Palestina menjamin keamanan penuh atas daerah kantong pantai.

Berdasarkan kesepakatan rekonsiliasi, sekitar 3.000 petugas keamanan Fatah akan bergabung dengan pasukan polisi Gaza, namun Hamas akan tetap menjadi faksi bersenjata Palestina yang paling kuat di wilayah tersebut, dengan sekitar 25.000 militan memiliki peralatan lengkap.

Hamas merebut Gaza dari pasukan Fatah dalam sebuah “perang saudara” Palestina yang singkat pada 2007. Mesir sebelumnya menjadi mediator untuk mendamaikan kedua faksi itu namun gagal. Keberhasilan Mesir dalam menengahi rekonsiliasi Palestina pekan lalu telah mendapat pujian dari berbagai negara, termasuk Arab Saudi.

Credit sindonews.com

Netanyahu: Kami Tidak akan Biarkan Iran Bangun Basis Militer di Suriah

TEHERAN - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan, pihaknya tidak akan membiarkan Iran membangun pangkalan militer di Suriah. Hal itu dismapaikan Netanyahu pasca melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu.

Berbicara kepada wartawan pasca pertemuan itu, Netanyahu menyatakan agenda utama pertemuan dengan Shoigu adalah membahas rencana Iran untuk membangun pangkalan militer di Suriah. Netanyahu menuturkan, dalam pertemuan itu ia menegaskan akan melakukan segala cara untuk menghalau kemungkina Iran memiliki pangkalan militer di Suriah.

"Israel akan bertindak untuk mencegah Iran membangun pangkalan militer permanen di Suriah, baik itu pangkalan untuk kekuatan udara, laut, dan darat mereka," ucap Netanyahu, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (17/10).

Netanyahu menambahkan, selain membahas mengenai kemungkinan Iran membangun pangkalan militer di Suriah, ia dan Shoigu juga membahas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk tidak meratifikasi ulang kesepakatan nuklir Iran.

Netanyahu dalam pertemuan itu menegaskan kembali bahwa Tel Aviv menolak kesepakatan itu dan memperingatkan Iran berpotensi mengakuisisi senjata nuklir jika kesepakatan tersebut tidak diubah.

Credit sindonews.com

Trump: AS Akan Netral Dalam Konflik Irak-Kurdi

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, pihaknya akan bersikap netral dalam konflik antara pemerintah Irak dan Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) Irak.

Dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (17/10), Trump menututkan AS memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang Kurdi, namun juga berada di pihak Irak selama bertahun-tahun.

"Sudah bertahun-tahun kita memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang Kurdi dan kita juga berada di pihak Irak, meskipun kita seharusnya tidak pernah berada di sana sejak awal. Kita seharusnya tidak pernah ke sana. Tapi, kami tidak berpihak pada pertempuran itu," kata Trump.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri AS mendesak pemerintah Irak dan pemerintah daerah Kudistan Irak atau KRG untuk menghentikan konfrontasi langsung. Kemlu AS meminta pihak berwenang Irak dan Kurdistan Irak untuk menghindari provokasi di sekitar provinsi Kirkuk dan mengkoordinasikan kegiatan militer mereka.

"Kami sangat mendesak semua pihak untuk menghindari provokasi yang dapat dieksploitasi oleh musuh-musuh Irak yang tertarik untuk memicu konflik etnis dan sektarian," kata kemlu AS.

Ketegangan terus meningkat antara Baghdad dan KRG sejak 25 September, atau sejak referendum Kurdi digelar. Referendum tersebut mendapat tentangan keras dari sebagian besar aktor regional dan internasional, termasuk AS Turki dan Iran, yang memperingatkan bahwa jajak pendapat tersebut akan mengalihkan perhatian dari perang Irak melawan terorisme, dan selanjutnya membuat kawasan tersebut tidak stabil.

Credit sindonews.com

Erdogan Desak Uni Eropa Blakblakan Terima Turki atau Tidak

WARSAWA - Presiden Recep Tayyip Erdogan mendesak para pemimpin Uni Eropa (UE) untuk blakblakan terkait diterima atau tidaknya keanggotaan Turki di blok Eropa tersebut. Desakan Erdogan disampaikan saat berkunjung ke Polandia hari Selasa.

”Saya ingin mendengar sebuah deklarasi yang jelas,” kata Erdogan. ”Jika Anda ingin menerima Turki, lakukan saja. Jika Anda tidak mau, katakan saja,” katanya lagi, seperti dikutip ABC News, Rabu (18/10/2017).

Upaya Turki untuk bergabung dengan 28 anggota UE terhalang oleh reaksi keras pemerintah Erdogan terhadap usaha kudeta yang gagal pada tahun lalu. Puluhan ribu orang telah ditangkap atau pun dipecat dari pekerjaan mereka di Turki atas tuduhan terlibat upaya kudeta 15 Juli 2016.

Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan, negaranya mendukung usaha Turki untuk bergabung dengan UE.

”Polandia telah mendukung dan mendukung upaya Turki saat ini untuk bergabung dengan Uni Eropa,” kata Duda saat berdiri di samping Erdogan. ”Turki adalah mitra UE yang sangat penting di bidang keamanan,” ujarnya.

Erdogan mengingatkan kritiknya bahwa lebih dari tiga juta pengungsi dari Suriah dan Irak berada di kamp-kamp pengungsi di negaranya. Menurutnya, Ankara telah menghabiskan sekitar 30 miliar euro untuk menolong jutaan pengungsi.

Turki dan beberapa negara anggota UE kerap berseteru sejak pemerintah Erdogan dianggap melakukan “pembersihan” terhadap orang-orang Turki yang dituduh terlibat upaya kudeta. Ankara bahkan pernah mengancam akan membanjiri Eropa dengan pengungsi Suriah dan Irak.

Credit sindonews.com

Jet Tempur F-18 Spanyol Jatuh Dekat Madrid, Pilot Tewas

MADRID - Sebuah jet tempur F-18 milik Angkatan Udara Spanyol dilaporkan jatuh di dekat kota Madrid. Pilot jet tempur tersebut dilaporkan tewas seketika, karena tidak sempat melontarkan diri.

"Ada kecelakaan terhadap F-18 yang melakukan manuver lepas landas di pangkalan udara Torrejon de Ardoz. Pilot pesawat meninggal akibat kecelakaan yang terjadi saat take-off," kata Kementerian Pertahanan Spanyol dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, menurut laporan kantor berita Europa Press, yang mengutip sejumlah saksi mata, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (17/10), kecelakaan itu terjadi pada pukul 11 pagi waktu setempat.

Sebelumnya pada hari itu, kantor regional Palang Merah Spanyol mengatakan dalam akun Twitter mereka bahwa asap tebal terlihat di wilayah tersebut, dengan layanan darurat hadir di tempat kejadian.

Ini adalah kali kedua sebuah jet Spanyol jatuh dalam kurun waktu satu pekan terakhir. Kementerian Pertahaan Spanyol mengatakan, pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan atas kecelakaan tersebut.

Credit sindonews.com

Inggris butuh 1.200 petugas pencatatan WN EU pasca-Brexit

Arsip: Pesawat penumpang. dengan latar bulan purnama, melakukan persiapan pendaratan menuju Bandara Heathrow di London, Inggris, Kamis (5/10/2017). (REUTERS/Toby Melville )

London (CB) - Inggris akan membutuhkan 1.200 petugas pemerintahan untuk membantu pencatatan data warga negara-negara anggota Uni Eropa yang tinggal di Inggris setelah negara itu memisahkan diri dari EU pada 2019 nanti, ungkap menteri dalam negeri, Selasa.

Pemerintah sejauh ini telah merekrut 700 petugas dan akan menambah jumlah tersebut sebanyak 500 orang lagi. Mereka akan dikerahkan untuk menjalankan sistem mulai akhir tahun depan, kata Menteri Dalam Negeri Amber Rudd kepada sebuah komite parlemen.

Kementerian keuangan telah menyediakan dana sebesar 50 juta pound (sekitar Rp793 miliar) untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan program tersebut, kata Rudd.

"Kami akan melakukan uji coba serta menjalankan (sistem) ini secara bertahap untuk memastikan (sistem) berjalan dengan baik," kata Rudd.

Status hukum dan hak-hak yang dimiliki warga negara-negara Uni Eropa merupakan salah satu masalah yang semakin mengganjal dalam pemisahan Inggris yang pelik dari kelompok Uni Eropa.

Ada sekitar tiga juta warga negara-negara anggota Uni Eropa yang saat ini tinggal di Kerajaan Inggris, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Catalonia Bersikukuh Tolak Konfirmasi Kemerdekaan

Pemerintah Catalonia memutuskan menolak klarifikasi kemerdekaan setelah sebelumnya memberikan jawaban yang ambigu atas status wilayah tersebut. (REUTERS/Ivan Alvarado)

Jakarta, CB -- Pemerintah Catalonia, pada Selasa (17/10), memutuskan menolak mengikuti keinginan Pemerintah Spanyol soal klarifikasi status kemerdekaan wilayah tersebut.

Sebelumnya, Madrid mengancam Catalonia untuk mengambil alih wilayah tersebut bila tetap meneruskan kemerdekaan. Madrid menetapkan Kamis (19/10) sebagai tenggat waktu konfirmasi kemerdekaan Catalonia selanjutnya.

Namun Pemerintah Catalonia menolak tenggat waktu yang telah ditetapkan Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy tersebut.

“Menyerah dalam kondisi ini adalah bukan dari skenario pemerintahan ini,” kata Jordi Turull, juru bicara Pemerintah Catalonia, seperti diberitakan Reuters.

“Pada Kamis nanti, kami tidak akan memberikan apa pun yang berbeda dari yang telah kami berikan pada Senin lalu,” lanjutnya.

Sebelumnya, klarifikasi akan kemerdekaan Catalan dari Spanyol masih menimbulkan pertanyaan. Madrid memaksa kejelasan akan status Catalan untuk “Ya” atau “Tidak” untuk merdeka dari Spanyol.

Perdana Menteri Mariano Rajoy memberikan Presiden Catalonia Carles Puigdemont tenggat waktu hingga Senin (16/10) pukul 10 waktu setempat guna mengklarifikasi hal itu.

Pada Senin (16/10), Puigdemont memberikan jawaban yang membingungkan terkait status kemerdekaan Catalonia.

"Tawaran kami untuk berdialog tulus dan jujur. Dalam dua bulan ke depan, tujuan utama kami adalah berdialog dan semua pihak internasional, institusi Catalonia dan Spanyol dapat mengekspresikan kemauan membuka dialog," kata Puidgemont dalam suratnya.

Atas jawaban Puidgemont, Wakil Perdana Menteri Spanyol Saenz de Santamaria mengaku kecewa lantaran klarifikasi tak sesuai dengan yang diharapkan.

Hal ini seharusnya tidak menjadi sulit untuk dijawab [Puigdemont]. Dengan isu sepenting ini, kami hanya meminta kejelasan. Memperpanjang ketidakpastian melalui kebingungan yang disengaja hanya memberi kesempatan mereka yang ingin memecah harmoni masyarakat," ujar Santamaria.

"Tidak ada yang menolak untuk berdialog dengannya [Puigdemont]. Tapi dialog harus dilaksanakan sesuai hukum dalam kongres di mana seluruh orang Spanyol merasa terwakili," ucapnya menambahkan.

Pemerintah pusat menganggap bila jawaban Barcelona masih ambigu, maka Madrid akan menganggap sebagai konfirmasi Catalonia menyatakan kemerdekaan.

Konfirmasi kemerdekaan ini dapat berarti Madrid akan menerapkan Pasal 155 Konstitusi Spanyol yang memberikan kewenangan kepada perdana menteri untuk mencabut hak otonomi Catalonia dan mengambil daerah tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Catalonia: Penahanan Dua Pemimpin Separatis Aksi Provokasi

Ilustrasi tindakan tegas polisi Spanyol atas referendum Catalonia. (Reuters/Juan Medina)

Jakarta, CB -- Juru bicara pemerintahan separatis Catalonia mengecam penahanan dua tokoh berpengaruh pemimpin pro-kemerdekaan sebagai aksi provokasi pemerintah pusat Spanyol.

"Negara bermain provokasi ... tapi orang-orang tidak akan terpengaruh provokasi," kata Jordi Turull kepada TV3 sebagaimana dikutip AFP, Selasa (17/10).

Pernyataan itu mengomentari keputusan Mahkamah Agung Spanyol yang untuk pertama kalinya memenjarakan tokoh pro-kemerdekaan sejak referendum 1 Oktober lalu.

Pengadilan memerintahkan kepala Dewan Nasional Catalan (ANC) dan Omnium ditahan tanpa kesempatan penangguhan sementara penyelidikan terkait kasus penghasutan yang menjerat mereka berjalan.

Jaksa menyatakan Jordi Sanchez dari ANC dan Jordi Cuixart dari Omnium memainkan peran sentral dalam menggerakkan protes pro-kemerdekaan di mana polisi nasional diperangkap di dalam sebuah bangunan dan kendaraannya dihancurkan, bulan lalu.

Mahkamah Agung juga melarang kepala polisi Catalan, Josep Lluis Trapero, bepergian ke luar negeri dan menyita paspornya karena sedang diselidiki terkait insiden yang sama. Walau demikian, dia tidak ditahan.

Pada Selasa lalu, Puigdemont tidak jadi meminta parlemen Catalan untuk melakukan pemungutan suara soal kemerdekaan. Ia hanya membuat deklarasi simbolis dan meminta negosiasi soal masa depan daerahnya.

Dalam konfrontasi yang dipandang memicu kepanikan pasar Eropa, Puigdemont juga tidak menjawab ultimatum Madrid untuk mengklarifikasi apakah dirinya mendeklarasikan kemerdekaan secara unilateral melalui pidato pekan lalu.

Kini, ia mempunyai waktu hingga Kamis untuk memastikannya.

Dalam surat kepada Perdana Menteri Mariano Rajoy, Puigdemont tidak memberi jawaban langsung mengenai masalah kemerdekaan. Alih-alih, ia menawarkan dialog selama dua bulan ke depan.

Rajoy membalas dengan menyebut sikan Puigdemont membuat Madrid semakin dekat pada pasal 155 konstitusi, di mana kewenangan sebuah daerah otonomi seperti Catalonia bisa dicabut jika melanggar hukum.

Credit cnnindonesia.com

Bandar Udara Tripoli, Libya, ditutup akibat bentrokan baru

Peta Libya - ilustrasi. (ANTARANEWS/Ardika)

Tripoli, Libya (CB) - Bentrokan baru terjadi di pusat Ibu Kota Libya, Tripoli, pada Selasa (17/10), sehingga mengakibatkan ditutupnya Bandar Udara Internasional di dekatnya untuk ketiga kali dalam waktu kurang dari dua hari.

"Bentrokan meletus lagi di permukiman di Daerah Ghararat setelah pasukan keamanan mengambil-alih kekuasaan. Patroli Pasukan Penangkal Khusus menghadapi serangan gencar," kata satu sumber keamanan kepada Xinhua.

"Bentrokan masih berlanjut. Penerbangan di Bandar Udara Internasional Tripoli telah dihentikan karena bentrokan terlalu dekat dengan bandar udara, dan amunisi bisa mengenai pesawat yang terbang di atas wilayah itu," tambah sumber tersebut.

Penutupan itu adalah yang ketiga dalam waktu kurang dari dua hari, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Bandar udara tersebut ditutup pada Selasa pagi selama beberapa jam, sebelum penerbangan dilanjutkan.

Pasukan Penangkal Khusus Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mengumumkan Pasukan tersebut mengambil-alih kendali atas daerah itu dan menganggapnya sebagai "zona militer".

"Banyak penjahat telah ditangkap di Daerah Ghararat. Daerah tersebut sekarang sepenuhnya diamankan," kata Pasukan itu sebelumnya.

Bentrokan Selasa menewaskan tiga orang dan melukai empat orang lagi, termasuk seorang perwira Pasukan Penangkal, kata beberapa sumbre keamanan dan medis.

Pasukan tersebut memperingatkan warga agar "tidak berkeliaran di tempat bentrokan demi keselamatan mereka".

Libya menderita kevakuman keamanan dan kerusuhan sejak aksi perlawanan yang menggulingkan pemerintah Muammar Gaddafi pada 2011. Negeri itu dirongrong oleh kerusuhan dan perpecahan politik.

Credit antaranews.com

Israel lanjutkan pembangunan 1.292 rumah di Tepi Barat

Polisi Israel bentrok dengan sejumlah warga Palestina saat berusaha menahan mereka di kota Hebron, Tepi Barat, Rabu (26/7/2017). (REUTERS/Wisam Hashlamoun/djo/17)

Jerusalem (CB) - Komite Israel pada Selasa (17/10) menyetujui pembangunan 1.292 rumah baru buat pemukim Yahudi dalam dorongan baru oleh Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu guna memperluas permukiman di wilayah pendudukan Tepi Barat Sungai Jordan.

Peace Now, satu organisasi pemantau permukiman Israel, melaporkan persetujuan tersebut diberikan oleh Komite Tinggi Perencanaan Pemerintah Sipil, badan resmi yang mengatur pembangunan permukiman.

Peace Now, yang wakilnya hadir dalam pertemuan itu, menyiarkan daftar rumah yang direncanakan dibangun, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Daftar tersebut memperlihatkan rumah akan dibangun di seluruh Tepi Barat, termasuk 146 rumah di Nokdim, permukiman di bagian selatan Tepi Barat --tempat Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman tinggal.

Komite itu direncanakan bertemu lagi pada Rabu, dengan persetujuan sebanyak 2.000 unit rumah menjadi agendanya, kata Peace Now.

Persetujuan tersebut diberikan setelah Pemerintah Israel berikrar akan meningkatkan perluasan permukiman pada 2017, setelah Donald Trump terpilih sebagai presiden AS. Trump memperlihatkan lebih sedikit pendekatan kritis mengenai masalah tersebut dibandingkan dengan pendahulunya.

Tindakan itu dilakukan hanya sehari setelah komite tersebut menyetujui pembangunan 31 rumah baru buat pemukim Yahudi di Kota Al-Khalil (Hebron) --yang menjadi tempat bentrokan-- untuk pertama kali dalam 15 tahun.

Saat ini, beberapa ratus pemukim Yahudi tinggal di daerah kantung yang dijaga ketat di antara sebanyak 200.000 orang Palestina.

Israel menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza dalam Perang Timur Tengah 1967 dan sejak itu telah mendudukinya, meskipun mendapat kecaman luas. Permukiman Yahudi tidak sah berdasarkan hukum internasional.

Credit antaranews.com

Turki tahan lebih dari 1.200 orang selama sepekan terakhir

Dokumentasi - Seorang tentara yang dituduh mencoba membunuh Presiden Turki Tayyip Erdogan pada malam kudeta yang gagal, 15 Juli 2016, dibawa oleh polisi ke pengadilan di Mugla, Turki, Jumat (14/7/2017). (REUTERS/Kenan Gurbuz)

Ankara (CB) - Pasukan keamanan Turki menahan 1.210 orang selama sepekan terakhir atas dugaan keterlibatan mereka dengan kelompok pemberontak atau percobaan kudeta gagal tahun lalu, kata kementerian dalam negeri pada Senin.

Sebanyak 947 diantaranya ditahan karena dicurigai memiliki hubungan dengan jaringan Fethullah Gulen, seorang ulama yang Ankara tuduh bertanggung jawab atas kudeta gagal pada Juli tahun lalu. Gulen membantah terlibat dalam peristiwa itu.

Sebanyak 205 lagi ditahan atas dugaan memiliki hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang telah melakukan pemberontakan terhadap Turki selama tiga dasawarsa. Lebih dari 40.000 orang tewas dalam perang tersebut.

Empat puluh sembilan orang ditahan karena dugaan keterlibatannya dengan jaringan kelompok ISIS dan sembilan lainnya lagi ditahan karena dicurigai memiliki hubungan dengan "kelompok teroris kiri", kata kementerian tersebut.

Setelah kudeta Juli 2016, Turki telah menangkap lebih dari 50.000 orang dan memecat atau mencopot lebih dari 150.000 pekerja di sektor militer, pegawai negeri sipil dan sektor swasta, sebut Reuters.

Credit antaranews.com

Puluhan Militan ISIS Tewas dalam Serbuan Pertama AS di Yaman

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Laudy Gracivia)

Jakarta, CB -- Puluhan militan ISIS dilaporkan tewas dalam serbuan militer pertama Amerika Serikat di Yaman ke dua kamp pelatihan kelompok teror itu pada pekan lalu.

"Pasukan AS berhasil menewaskan puluhan anggota ISIS dalam sebuah serangan ke dua kamp pelatihan di AL-Bayda, menghancurkan rencana kelompok itu untuk melatih pejuang teroris baru," bunyi pernyataan Komando Pusat AS (CENTCOM), Selasa (17/10).

Militer menyatakan kedua kamp bernama Abu Bilal al-Harbi dan Abu Mohamed al-Adnani itu digunakan ISIS untuk melatih para gerilyawan untuk menembak dengan senapan mesin, AK-47, hingga granat berpeluncur roket.

"Serangan terhadap situs ISIS ini menghancurkan upaya dan rencana serangan teror kelompok itu hingga mempersempit keleluasaan ISIS untuk bermanuver di Yaman," bunyi pernyataan CENTCOM seperti dikutip AFP.

Melanjutkan pernyataannya, CENTCOM menulis, "ISIS telah lama memanfaatkan ruang kosong di Yaman untuk merencanakan, mengarahkan, menghasut, hingga merekrut sumber daya untuk menyerang AS dan sekutunya di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, Yaman jadi pusat perekrutan dan pelatihan ISIS."

Penyerangan ini adalah operasi pertama AS terhadap ISIS di Yaman. Selama ini, AS hanya mengoperasikan pesawat nirawaknya di Yaman untuk memberangus kompetitor ISIS, yakni Al Qaidah.

ISIS dan Al Qaidah kerap memanfaatkan perang sipil antara pemerintah Presiden Abd Rabbuh Mansour Hadi dan pemberontak Houthi untuk memperkuat kehadiran mereka di sebagian besar wilayah di selatan Yaman.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perang Yaman dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 8.673 orang dan melukai 58.636 lainnya yang sebagian besar merupakan warga sipil.

Sementara itu, kehadiran ISIS mulai menjamur di Yaman sejak 2015 lalu yang ditandai dengan serangkaian serangan bom terhadap masjid-masjid Syiah di ibu kota, hingga menewaskan 140 orang.

ISIS pun memperkeruh situasi keamanan di Yaman dengan terus meluncurkan propaganda terornya yang menyasar aparat pemerintah dan orang-orang Syiah.

Serangan besar terbaru ISIS terjadi saat bom menghantam kota Aden yang dikuasai pemerintah pada Desember lalu hingga menewaskan 48 tentara.

Di sisi lain, Al Qaidah mulai mengurangi pertempurannya melawan ISIS dengan mengklaim bahwa kelompok itu menghindari pertumpahan darah "antara sesama Muslim" agar bisa berfokus untuk berperang melawan "Amerika dan sekutu-sekutunya."

Credit cnnindonesia.com

ISIS tamat sudah, ibu kotanya di Raqa jatuh ke koalisi Arab-Kurdi

Dokumen foto pasukan Demokratik Suriah (SDF) dukungan Amerika Serikat, yang terdiri dari petempur Kurdi dan Arab. (Reuters)

Raqa, Suriah (CB) - Koalisi Arab-Kurdi dukungan Amerika Serikat, Pasukan Demokratik Suriah (SDF), telah sepenuhnya merebut "ibu kota" ISIS, Raqa di Suriah, kata Observatorium HAM Suriah seperti dilansir Reuters, Selasa.

Jatuhnya Raqa yang pada 2014 menjadi tempat ISIS menggelar parade kemenangan di berbagai tempat di Irak dan Suriah, menandai ambruknya organisasi militan jihadis itu. Dari kota ini pula, ISIS merancang berbagai serangan teror ke seluruh dunia.

SDF sudah memerangi ISIS di dalam kota Raqa sejak Juni lalu.

Reuters melaporkan, senapan para pejuang SDF memuntahkan peluru ke udara demi merayakan ambruknya ISIS di benteng utamanya itu sembari meneriakkan berbagai slogan dari kendaraan dan lalu mengibarkan bendera di dalam sebuah stadion di Raqa.

Juru bicara SDF menyebutkan mereka telah menduduki kantong terakhir ISIS di Raqa lewat pertempuran selama berjam-jam. Stadion dan rumah sakit di Raqa itu, menurut SDF, adalah dua basis terakhir yang sempat dipertahankan mati-matian oleh ISIS.

Namun seorang komandan SDF menyebutkan tidak ada seorang pun petempur ISIS yang tersisa di dalam stadion dan rumah sakit itu yang selama ini menjadi dua titik utama di mana ISIS diperangi habis-habisan SDF pada Senin malam dan Selasa.

Credit antaranews.com

ISIS Didepak dari Raqqa, 'Ibu Kota' Mereka di Suriah

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Fajrian)

Jakarta, CB -- Milisi yang didukung Amerika Serikat, Pasukan Demokratik Suriah (SDF), mengibarkan bendera di stadion Raqqa sebagai simbol keberhasilan mereka mendepan ISIS dari ibu kota kelompok militan itu di Suriah setelah empat bulan bertempur.

"Semuanya telah selesai di Raqqa. Pasukan kami telah mengontrol penuh Raqqa," ucap juru bicara milisi tersebut, Talal Sello, kepada AFP.

Diberitakan Reuters, meski berhasil mendepak ISIS dari Raqqa, pasukan SDF dilaporkan masih meluncurkan operasi untuk membersihkan kota dari ranjau dan beberapa militan yang tersisa di wilayah itu.

"Kami sadar masih ada ranjau-ranjau dan jebakan lainnya di sejumlah tempat yang pernah dikuasai ISIS di kota ini. SDF akan terus mensterilkan wilayah di Raqqa," ucap juru bicara SDF lainnya, Ryan Dillon.

Pada dini hari ini, SDF bersama kelompok aliansi Kurdi lainnya dilaporkan berhasil merebut sejumlah objek vital kota seperti rumah sakit nasional dan sebuah stadion dari ISIS.

Kedua bangunan itu dilaporkan menjadi objek terakhir yang dikuasai ISIS sebelum akhirnya terdepak dari Raqqa.

Seorang komandan lapangan SDF, Ager Ozalp, mengatakan tiga pasukannya gugur dalam gempuran tersebut akibat ranjau yang ditanam ISIS.

SDF meluncurkan operasi perebutan Raqqa sejak Juni lalu. Dibantu koalisi Amerika Serikat, SDF berupaya merebut kembali kota pertama yang diduduki ISIS di awal kemunculannya pada 2014 lalu.

Dari Raqqa, kelompok pimpinan Abu Bakr al-Baghdadi itu merencanakan serangan mereka di Timur Tengah dan kawasan lainnya.

Credit cnnindonesia.com

Duterte Deklarasikan Marawi Bebas dari ISIS

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mendeklarasikan bahwa Kota Marawi sudah bebas dari ISIS, meski juru bicara militer mengatakan ada 20-30 militan yang masih menyandera 20 warga. (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mendeklarasikan bahwa Kota Marawi sudah bebas dari cengkeraman ISIS, meski juru bicara militer mengatakan ada 20-30 militan yang masih melakukan perlawanan dan menyandera 20 warga.

"Dengan ini, saya mendeklarasikan Kota Marawi terbebas dari pengaruh teroris yang menandai dimulainya rehabilitasi," ujar Duterte kepada para tentara di Marawi, sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (17/10).

Pernyataan ini dilontarkan Duterte sehari setelah militer menewaskan tokoh yang disebut-sebut sebagai "emir" ISIS di Asia Tenggara, Isnilon Hapilon.

Dalam operasi tersebut, militer juga berhasil menewaskan Omarkhayam Maute, pemimpin kelompok militan Maute yang berafiliasi dengan ISIS.

Kematian kedua petinggi teroris itu menjadi tonggak berakhirnya perjuangan militer yang selama 148 hari menggempur ISIS di Marawi, memicu krisis dalam negeri terlama di Filipina selama beberapa tahun belakangan.

Juru bicara militer Filipina, Restituto Padilla, mengatakan bahwa meski pertempuran belum benar-benar berakhir, tapi sisa militan yang masih berusaha di Marawi sebenarnya sudah tidak memiliki kekuatan.

"Tak mungkin mereka bisa keluar lagi. Tak ada jalan juga bagi pihak lain untuk masuk," ujar Padilla.

Melanjutkan pernyataannya, Padilla berkata, "Jadi, membunuh mereka saat ini merupakan kunci bagi pasukan kami karena daerah ini sekarang sudah benar-benar kami kuasai."

Meski demikian, Padilla mengakui bahwa masih ada seorang petinggi ISIS asal Malaysia yang berkeliaran di Marawi, yaitu Mahmud Ahmad. Ia adalah orang yang disebut-sebut berpotensi menggantikan Hapilon.

Sejumlah ahli mengatakan, Mahmud adalah seorang pererut andal dan penggalang dana yang pernah dilatih di kamp Al Qaidah di Afghanistan.

Namun menurut Padilla, Mahmud hanyalah seorang akademisi yang tak dapat bertempur sehingga bukan ancaman bagi Filipina.

"Mahmud adalah seorang akademisi, bukan militan. Kami tidak merasa dia sebagai masalah," katanya.

Credit cnnindonesia.com

15.000 pengungsi baru Rohingya terjebak, PBB minta Bangladesh bertindak

Seorang perempuan tersenyum, melihat dari dalam gubuknya di sebuah kamp pengungsi Rohingya dekat Cox's Bazar, Bangladesh, Minggu (8/10/2017). (REUTERS/Damir Sagolj )

Jenewa (CB) - Badan urusan pengungsi PBB UNHCR mendesak Bangladesh mempercepat pemindahan sekitar 15.000 pengungsi Rohingya yang terjebak di dekat perbatasan setelah menyeberangi negara itu dari Myanmar, untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan lebih baik.

Sekitar 582.000 warga Rohingya kini telah meninggalkan kampung halamannya sejak kekerasan meletup di Myanmar pada 25 Agustus di bagian utara negara bagian Rakhine di mana akses mereka ke makanan dan kesehatan ditutup Myanmar, kata PBB.

"Kami prihatin sekali atas kondisi kemanusiaan di Bangladesh di mana ribuan pengungsi baru terjebak di dekat perbatasan," kata juru bicara UNHCR Andrej Mahecic dalam briefing pers di Jenewa.

Menurut dia, sekitar 10.000 sampai 15.000 pengungsi baru Rohingya memasuki Bangladesh melalui pos pemeriksaan perbatasan Anjuman Para sejak Minggu malam lalu yang banyak di antaranya terlebih dahulu harus berjalan selama seminggu untuk mencapai perbatasan.

Mahecic mengatakan terjadi penundanaan akibat pemeriksaan oleh pasukan perbatasan Bangladesh yang disebutnya sebagai hak pemerintah mana pun.

Lembaga-lembaga bantuan PBB tidak diberi akses ke penduduk Rohingya yang jumlahnya sudah menyusut di Rakhine sejak serangan pemberontak Rohingnya 25 Agustus ke berbagai pos polisi yang memicu pembalasan besar-besaran militer Myanmar yang disebut PBB sebagai "pembersihan etnis".

Jens Laerke, juru bicara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), menyatakan Rohingya di Rakhine kini menghadapi "pilihan yang putus asa antara harus bertahan atau pergi", bukan hanya karena kekerasan tetapi juga kepentingan kemanusiaan.

"Kekurangan makanan, kekurangan layanan kesehatan dan sebangsanya. Jadi itu sudah pasti faktor yang sangat berperan saat ini," kata dia.

Hampir 60 persen dari 582.000 pengungsi yang meninggalkan Myanmar sejak 25 Agustus itu adalah anak-anak dan ribuan pengungsi baru yang menyeberang ke Bagladesh setiap pekan, kata juru bicara UNICEF Marixie Mercado.

UNICEF, yang menyediakan air bersih setiap hari kepada 40.000 orang di Cox's Bazar, Bangladesh, dan telah membangun ribuan toilet, mungkin harus menghentikan operasinya akhir November kecuali bantuan diperbanyak, kata dia seperti dikutip Reuters.

Credit antaranews.com

Taliban Serang Markas Polisi Afghanistan, 40 Orang Tewas

Taliban menyerang markas besar kepolisian Afghanistan di Provinsi Paktia pada Selasa (17/10), menewaskan sedikitnya 47 orang dan melukai 200 lainnya. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Kelompok Taliban menyerang dan melakukan bom bunuh diri di markas besar kepolisian Afghanistan di Provinsi Paktia pada Selasa (17/10), menewaskan sedikitnya 47 orang dan melukai 200 lainnya.

Serangan tersebut menargetkan pusat pelatihan yang menyatu dengan markas besar kepolisian daerah di Gardez, ibu kota Provinsi Paktia. Tak lama setelah kejadian, kelompok Taliban mengklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Diberitakan AFP, Kementerian Dalam Negeri Afghanistan melaporkan bahwa kejadian bermula saat mobil berisikan bom meledak di dekat pusat pelatihan polisi.

Tak lama setelah itu, sekelompok orang bersenjata masuk ke markas polisi dan mulai menyerang orang-orang di gedung tersebut. Pertarungan antara kelompok bersenjata dan pasukan keamanan di dalam markas pun tak terelakkan.

Seorang pejabat setempat melaporkan, dua bom susulan juga meledak di dekat kompleks kepolisian regional yang turut menampung sejumlah pasukan tentara nasional Afghanistan itu.

"Kini daerah itu ditutup oleh unit respons krisis kepolisian dan tindakan lebih lanjut untuk memberantas para pelaku teroris sedang berlangsung," bunyi pernyataan Kementerian Dalam Negeri Afghanistan, seperti dikutip Reuters.

Tiga pejabat berwenang melaporkan bahwa kepala kepolisian provinsi Paktia menjadi salah satu dari belasan korban tewas tersebut. Namun, belum ada konfirmasi lebih lanjut.

Sementara itu, wakil direktur departemen kesehatan wilayah Gardez, Hedayatullah Hameedi, mengatakan sejumlah aparat kepolisian dan warga sipil, termasuk pelajar dan perempuan, juga menjadi korban tewas mau pun terluka.

Kementerian dalam negeri juga mengatakan dua pelaku penyerangan tewas dalam insiden tersebut.

Pengaruh serta kehadiran Taliban telah lama menjadi ancaman bagi pemerintah Afghanistan. Kelompok militan itu berulang kali melakukan serangan yang menargetkan tentara Afghanistan dan militer asing.

Sekitar awal Mei lalu, bom bunuh diri juga menyasar kompleks kedutaan besar Amerika Serikat di Kabul, menewaskan empat orang dan melukai 22 lainnya.

Pihak berwenang melaporkan, serangan itu mengincar konvoi kendaraan lapis baja pasukan misi Resolute Support NATO.

Taliban kembali meluncurkan serangkaian serangannya di Afghanistan setelah AS berencana mengerahkan pasukan tambahan ke negara di Asia Selatan itu demi membantu pemerintahan Presiden Ashraf Ghani memberangus kelompok tersebut.

Credit cnnindonesia.com

India-Rusia gelar latihan militer tiga matra

Jet tempur Sukhoi Su-30MKI milik Angkatan Udara India menembakkan peluru kendali udara-ke-udara dalam latihan di Pokhran wilayah Rajasthan, India, Jumat (18/3/16). (REUTERS/Amit Dave)

New Delhi (CB) - India dan Rusia pada 19-29 Oktober 2017 akan menggelar latihan militer berskala besar yang melibatkan angkatan darat, laut dan udara mereka untuk pertama kalinya, kata Kementerian Pertahanan di New Delhi, Senin (16/10).

Kedua negara sudah menggelar latihan militer angkatan laut tahunan sejak 2003, namun ini kesempatan pertama keduanya akan menggabungkan semua angkatan militer.

Latihan tersebut dilakukan menyusul ketegangan regional, dengan New Delhi dan Tiongkok mengakhiri bentrokan militer selama berbulan-bulan di sebuah wilayah sengketa strategis di Himalaya pada Agustus.

India terlibat sengketa teritorial dengan negara tetangganya di sebelah utara, yang juga meningkatkan kehadiran angkatan lautnya.

Latihan militer gabungan tersebut akan dimulai di distrik militer di Rusia timur, kata kementerian dalam sebuah pernyataan.

"2017 menandai tonggak sejarah besar karena latihan militer ini ditingkatkan untuk melibatkan semua tiga angkatan bersenjata (Angkatan Darat, Laut dan Udara)," menurut pernyataan tersebut.

Latihan perang itu "akan memberikan kesempatan kepada angkatan bersenjata kedua negara untuk berlatih dalam operasi kontraterorisme dalam skenario multinasional di lingkungan gabungan tiga angkatan bersenjata."

India akan mengirimkan 350 personel dari angkatan darat dan 80 dari angkatan udara serta perangkat keras militer termasuk dua pesawat dan sebuah fregat. Sementara itu Rusia akan melibatkan sekitar 1.000 tentara, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Rusia Buka Kembali Rute Feri ke Korut

Ilustrasi. (Reuters/Sergei Karpukhin)

Jakarta, CB -- Rusia membuka kembali rute kapal feri untuk pengiriman kargo ke Korea Utara setelah dua bulan menutup jalur tersebut.

Kantor berita Rusia, RIA, melaporkan bahwa pembukaan kembali jalur ini ditandai dengan berlayarnya kapal Mangyonbong dari Rusia menuju Pelabuhan Rajin di Korut.

Direktur jenderal perusahaan pengendali jalur pelayaran tersebut, Vladimir Baranov, pelayaran ini hanya membawa kargo, tanpa penumpang.

Sebagaimana dilansir Reuters, jalur pelyaran ini awalnya dibuka pada Mei lalu untuk membawa kargo dan penumpang, terutama turis China.

Namun, jalur ini ditutup pada Agustus karena pihak perusahaan tak membayar biaya operasional ke pihak pelabuhan di Vladivostok.

Kini, Baranov sedang melakukan perundingan dengan pihak pelabuhan untuk melanjutkan kembali pelayaran pembawa penumpang.

Pembukaan kembali jalur ini dilakukan di tengah seruan dunia, terutama Amerika Serikat, untuk membatasi hubungan dengan Korut sebagai bentuk protes atas program rudal dan nuklirnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri sudah menjatuhkan resolusi baru yang berisi seruan agar seluruh negara anggota memangkas hubungan ekonomi dan diplomatik dengan Korut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Katina Adams, pun meminta semua negara mematuhi resolusi itu dengan "mengambil langkah lanjutan untuk menimbulkan tekanan maksimal terhadap Korut, memangkas hubungan ekonomi dan diplomatik."

Presiden Rusia, Vladimir Putin, sendiri sudah menandatangani dekrit yang memerintahkan pembatasan hubungan dengan Korut, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Credit cnnindonesia.com

Putin izinkan penggunaan mata uang digital

Mata uang virtual Bitcoin. (REUTERS/Benoit Tessier)

Jakarta (CB) - Presiden Rusia, Vladimir Putin, dilaporkan telah mengeluarkan mata uang digital nasional; cryptoruble.

Menteri Komunikasi dan Media Massa Rusia, Nikolay Nikiforov, mengatakan pada pertemuan tertutup dengan anggota Moscow Capital Club, Putin telah memerintahkan dikeluarkannya uang kripto di negara itu sendiri, sebagaimana dilaporkan AFP.

Keputusan ini mengikuti pertemuan yang telah dilakukan Putin dengan kepala regulator Rusia minggu lalu di mana dia menginstruksikan bank sentral untuk tidak menciptakan "hambatan yang tidak perlu" terhadap kripto. Mengacu pada teks keputusan pemerintah mengenai penerbitan cryptoruble, Nikiforov mengatakan:

“Saya dengan begitu percaya diri menyatakan bahwa kita akan segera meluncurkan sebuah kripto untuk satu alasan sederhana: Jika tidak, maka dalam dua bulan, tetangga kita dalam Komunitas Ekonomi Eurasia yang akan melakukannya.”

Rincian Awal Cryptoruble
Nikiforov percaya bahwa cryptoruble akan segera diterbitkan," publikasi itu mencatat. Pejabat tersebut juga mengatakan bahwa efisiensi kripto yang baru akan "menyederhanakan pembayaran pajak penghasilan pribadi," yang akan membuat tender hukum mata uang baru di Rusia.

Nikiforov percaya bahwa cryptoruble akan segera dikabarkan," publikasi tersebut mencatat. Pejabat itu juga mengatakan bahwa efisiensi kripto yang baru akan "menyederhanakan pembayaran pajak penghasilan pribadi," yang akan membuat hukum mata uang baru di Rusia.

Negara ini saat ini memiliki tarif pajak penghasilan rata-rata 13 persen. Namun, Putin telah meminta reformasi sistem perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia memerintahkan agar kode pajak disesuaikan pada 2018 dan diimplementasikan pada 2019, menurut The Moscow Times.

Sementara Nikiforov mengatakan bahwa rincian cryptoruble belum dibahas, AIF melaporkan kepadanya untuk menjelaskan:

“Ketika membeli dan menjual cryptoruble, jumlahnya akan menjadi 13% dari selisih yang diperoleh... Jika pemiliknya tidak dapat menjelaskan alasan munculnya cryptorubles, saat mengubahnya menjadi rubel Rusia, pajak untuknya akan menjadi 13 persen dari jumlah total.”

Lebih jauh lagi, cryptoruble tidak dapat ditambang, menteri mencatat, menambahkan "kemungkinan besar, ini akan menjadi model tertutup dengan volume tertentu dari emisi yang diatur."

Bank Sentral Rusia menganjurkan kripto nasional pada awal bulan ini. Deputi Gubernur, Olga Skorobogatova, mengatakan di forum Finopolis mengenai teknologi keuangan inovatif bahwa bank tersebut melihat banyak manfaat dalam kripto yang dijalankan negara. Juga di antara pendukung kripto nasional adalah Wakil Perdana Menteri Pertama Rusia, Igor Shuvalov, yang mengatakan pada Agustus bahwa kriptografis harus ada.

“Penciptaan yang terkompresi tidak akan sama dengan legalisasi bitcoin dan kripto lainnya. Cryptocurrency Rusia harus menggunakan kriptografi Rusia.”

Setelah pertemuan dengan Putin minggu lalu, regulator memutuskan bahwa Rusia akan mengatur kripto-kripto. Kementerian keuangan bekerja sama dengan bank sentral untuk merancang RUU yang diharapkan pada akhir tahun, menurut Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov.

Credit antaranews.com

Puluhan orang masih hilang dalam kebakaran hutan di California

Pemadam kebakaran berjuang memadamkan api pada kebakaran yang terjadi di Santa Rosa, California, Amerika Serikat, Sabtu (14/10/2017). (REUTERS/Jim Urquhart )

Santa Rosa, California (CB) - Tim-tim penyelamat di Northern California, Amerika Serikat, akan terus menyisir rumah-rumah yang hangus karena puluhan orang masih hilang dalam kebakaran paling maut di negara bagian itu.

Kebakaran telah menewaskan setidaknya 41 orang dan menghancurkan ribuan rumah.

Penjalaran api juga telah menghanguskan lebih dari 86.200 hektar lahan di Califoria, termasuk daerah perkebunan anggur Napa dan Sonoma, sepekan lalu.

Kekuatan angin diperkirakan akan menurun. Kondisi itu akan membantu sekitar 11.000 petugas pemadam kebakaran dalam mengendalikan api.

Puluhan ribu warga yang mengungsingkan diri dari kebakaran di Sonoma County dan kecamatan-kecamatan lainnya telah diperbolehkan untuk kembali ke rumah-rumah mereka. Namun, masih 34.000 orang yang kehilangan tempat tinggal.

Pada Selasa, lebih banyak warga diperkirakan akan kembali ke rumah.

Sementara itu, beberapa pejabat mengatakan jumlah korban tewas kemungkinan akan meningkat karena, di Sonoma County saja, masih ada 88 orang yang belum tercatat.

Para pejabat dinas pemadam kebakaran, yang mengerahkan lebih dari 960 mesin pemadam api, 30 tanki air serta 73 helikopter, berharap pada Jumat api sudah bisa dipadamkan secara penuh.

Rumah Sakit Sutter Santa Rosa Regional, yang pekan lalu diperintahkan untuk dikosongkan, sudah dibuka kembali pada Selasa pagi, kata Sheriff Sonoma.

Setidaknya 5.700 rumah dan tempat bisnis musnah karena jaringan api yang muncul satu pekan lalu dan telah melalap wilayah lebih luas dibandingkan Kota New York. Seluruh daerah perumahan di kota Santa Rosa telah berubah menjadi abu.

Kebakaran hutan kali ini merupakan kebakaran di California yang paling banyak memakan korban jiwa, melebihi kebakaran Taman Griffith di Los Angels pada 1933, yang menewaskan 29 orang.

Sebagian besar dari 1.863 orang, yang tercatat dalam daftar orang hilang, sudah menampakkan diri dalam keadaan selamat, termasuk para warga yang tidak berhasil memberi tahu para petugas setelah mereka mengungsi dari rumah-rumah mereka, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Kebakaran hutan tewaskan 39 orang di Portugal dan Spanyol

Arsip - Seorang pemadam kebakaran mengendarai sepeda motor menjauh dari kebakaran hutan di samping desa Macao, dekat Castelo Branco, Portugal, Rabu (26/7/2017). (REUTERS/Rafael Marchante)

Lisabon/Madrid (CB) - Sedikitnya 39 orang tewas akibat kebakaran yang melanda lahan pertanian dan hutan di Portugal dan Spanyol, sejak Minggu (15/10).

Sebanyak 36 korban tewas terjadi di Portugal, sedangkan tiga korban tewas lainnya di Spanyol.

Petugas pemadam kebakaran tengah berjuang mengatasi 50 titik kebakaran di Portugal dan sejumlah titik di Spanyol. Pemerintah Portugal meminta bantuan internasional dan mengumumkan keadaan darurat di wilayah utara Sungai Tagus, sekira separuh luas wilayah daratannya.

Amukan api melanda pedesaan Iberia yang tengah mengalami musim panas luar biasa dan awal musim gugur, diperbesar oleh angin kencang yang ditinggalkan hembusan Badai Ophelia yang menyapu daerah pesisir.

Tayangan televisi menunjukkan keadaan desa yang terlantar dengan beberapa rumah dan kendaraan dalam keadaan hangus terbakar.

Partai oposisi Portugal dan sejumlah media mengkritik keras pemerintah yang dinilai gagal mencegah gelombang kebakaran mematikan tersebut, setelah pada Juni lalu kebakaran hutan terburuk juga melanda negara tersebut dan menewaskan 64 orang.

Perdana Menteri Antonio Costa menolak untuk memecat menteri dalam negeri dan membela usaha pemerintahannya untuk melakukan reformasi sistem manajemen kehutanan yang bermasalah.

"Ini adalah masalah struktural yang kita hadapi ...tidak ada waktu untuk pengunduran diri, tapi solusi yang harus dicari. Semuanya harus berubah menjadi reformasi, untuk memberikan tanggapan terhadap kebutuhan negara agar tidak terjadi lagi bencana serupa di tahun yang akan datang," katanya kepada wartawan setelah memberikan pidato di televisi setempat.

"Kami sadar bahwa negara menginginkan hasil terbaik dari kami dan kita berlari melawan waktu setelah lalai selama puluhan tahun," kata Costa kepada wartawan setelah pidatonya.

Credit antaranews.com