Senin, 16 Oktober 2017

5 Tahapan Begitu Trump Perintahkan Serang Korea Utara

CB, Jakarta -Presiden Donald Trump tampaknya semakin menipis kesabarannya menghadapi Korea Utara yang tak mau ditundukkan soal program senjata nuklirnya sekalipun dikenai sanksi internasional.
Situasi ini mengkhawatirkan dunia jika perang akhirnya terjadi dan diperkirakan akan memicu terjadinya perang dunia III. Menurut Joe Cirincione, Presiden Ploughshares Fund, Presiden Trump bisa memerintahkan serangan nuklir secepat ia menulis cuitan di Twitter. Ploughshares Fund merupakan yayasan yang menggerakkan inisiatif-inisiatif damai dan mencegah perang.

Berikut 5 tahapan yang penting dilakukan Trump begitu memerintahkan militernya menuklir Korea Utara:

1. Presiden Trump mendapat ucapan ada serangan masuk dan membuka koper Football.
Perang dengan Korea Utara hanya akan dimulai jika Trump menerima ucapan atas serangan yang akan terjadi, entah dari Amerika Serikat atau dari sekutu. Pihak militer yang selalu berada di sisi presiden akan membuka koper nuklir yang dikenal dengan football. Koper hitam itu berisi rancangan nuklir komando presiden dan perintah untuk menghubungi para komandan militernya di seluruh dunia.
2. Presiden Trump mendiskusikan rencananya dengan 2 petinggi militer.
Presiden adalah satu-satunya pengambil keputusan namun ia tetap harus berkonsultasi dengan dua orang, yaitu wakil direktur operasi Pentagon yang bertugas di Pusat Komando Militer Nasional dan petugas komando strategis Amerika.

3. Presiden Trump mengambil keputusan dan perintah siap dijalankan.
Memverifikasi perintah, petugas menyebutkan kode rahasia dan presiden harus menjawab dengan kode yang tercetak di atas kartu yang disebut biscuit.
4. Kru Peluncuran Bersiap untuk Menyerang.
Kru peluncuran akan menerima rencana yang diverifikasi dan bersiap untuk menyerang. Para petugas akan membuka brangkas, memasukkan serangkaian kode, dan membuka kunci untuk meluncurkan rudal.
5. Rudal Diluncurkan
Hanya butuh waktu sekitar lima menit untuk peluncuran peluru kendali balistik antarbenua setelah Presiden Donald Trump memberi perintah. Rudal diluncurkan dari bawah laut yang hanya butuh waktu 15 menit. Keseluruhan proses harus cepat mengingat rudal yang ditembakkan bisa sampai dalam waktu 30 menit. Jika presiden mau, Amerika bisa saja meluncurkan rudal sebelum musuh melakukannya. Namun, sepertinya Presiden Trump masih menahan diri untuk tidak memulai Perang Dunia III.

Credit tempo.co

Korea Utara: Kami Siap Perang Besar-Besaran Lawan AS

Infografis cara menghentikan misil Korea Utara. Cnn.com

CB, Pyongyang – Menjelang latihan gabungan militer Amerika Serikat dan Korea Selatan pada Senin, 16 Oktober 2017, rezim Korea Utara meningkatkan serangan psikologis kepada musuhnya.

Rezim Korea Utara menyebut Presiden AS, Donald Trump, sebagai “pedagang perang dan pencekik perdamaian.”

“Kami sudah peringatkan beberapa kali bahwa kami akan melakukan serangan balik untuk bertahan termasuk melakukan tembakan salvo menggunakan rudal ke perairan dekat Pulau Guam milik AS,” kata Kim Kwang Hak, seorang peneliti di Institut Studi Amerika milik Kementerian Luar Negeri Korea Utara.

Kim menambahkan,”Tindakan militer AS mengeraskan determinasi kami bahwa AS harus dijinakkan dengan api dan biarkan tangan kami semakin dekat ke pemicu untuk melakukan serangan balasan paling keras.”

image: https://images.tempo.co/?id=655276&width=720

Kapal selam rudal kelas menengah Ohio USS Michigan. US Navy

Lewat media resmi Rodong Sinmun, seperti dipublikasikan Korean Central News Agency, pemerintah AS disebut menjual berbagai senjata canggih kepada Korea Selatan dan Jepang.
Ini dilakukan untuk meningkatkan laba perusahaan senjata canggih AS sambil menciptakan suasana sangat tegang (a hair trigger situation) di Semenanjung Korea.
Pada 5 September lalu, sepekan setelah Pyongyang melakukan uji coba rudal balistik melewati Jepang, Trump mencuit di akun pribadinya @realdonaldtrump. Dia mengatakan,”Saya izinkan Jepang dan Korea Selatan untuk membeli lebih banyak senjata canggih dan peralatan militer dari Amerika Serikat.”
Menurut catatan Stockholm International Peace Research Institute, Korea Selatan merupakan pembeli senjata terbesar nomor empat dari AS sejak 2011 – 2015.
Jepang dan Korea Selatan juga peserta dalam program F-35 Joint Strike Fighter, yang merupkan program pengembangan senjata termahal dalam sejarah dunia.
Korea Selatan bakal menggelar latihan perang dengan AS selama sepuluh hari mulai Senin besok. Sejumlah kapal induk dan kapal penghancur AS telah tiba di pelabuhan Busan, Korea Selatan.
Dalam sebuah wawancara dengan media, Trump mengatakan,”Kita punya banyak rudal yang bisa menjatuhkan rudal lawan di udara dengan akurasi 97 persen,” kata dia saat ditanya cara menaklukkan rudal Korea Utara.

Credit tempo.co

Amerika Kirim Jet Tempur Terbaik ke Korea Selatan Pekan Ini

CB, Jakarta - Amerika Serikat akan mengirimkan jet perang tipe pengebom strategis B-1B Lancer, jet tempur siluman F-22 Raptor dan beberapa jenis aset pertahanan inti lainnya ke pameran dirgantara dan pertahanan internasional di Seoul, Korea Selatan yang akan diadakan pekan ini.
"Sekitar 200 personil Amerika Serikat akan berpartisipasi dalam Pameran Dirgantara dan Pertahanan Internasional Seoul (ADEX) 2017, yang dijadwalkan pada 17-22 Oktober di bandara K-16 Seoul," kata Angkatan Udara ke-7 dalam sebuah pernyataan pada Jumat, 13 Oktober 2017.

Angkatan Udara Amerika merinci bahwa pesawat militer yang bergabung dalam acara 2 tahunan tersebut adalah F-22 Raptor, Lancer B-1B, A-10 Thunderbolt II, C-17 Globemaster III, Hercules C-130J, Stratotanker KC-135, E-3 Sentry, U -2 Dragon Lady dan RQ-4 Global Hawk.
Selain itu dalam daftar juga terdapat J pesawat tempur generasi kelima Angkatan Udara Amerika Serikat, F-35A Lightning II, P-8A Poseidon Angkatan Laut dan Chinook CH-47F.
"Pertunjukan udara tahun ini akan menampilkan demonstrasi dari jet Angkatan Udara Amerika, F-22 Raptors yang ditugaskan di Wing ke-3, Pangkalan Bersama Elmendorf-Richardson, Alaska," kata Angkatan Udara ke-7 seperti dikutip dari Yonhap, 14 Oktober 2017.

Letnan Jenderal Thomas Bergeson, Komandan Angkatan Udara ke-7 dan Komandan komando Pasukan Korea Selatan mengatakan, ADEX 2017 di Seoul merupakan kesempatan unik bagi warga Korea Selatan untuk melihat secara dekat aset yang dibawa militer Amerika ke aliansi kuat Amerika Serikat- Korea Selatan.
Dalam pameran dirgantara dan pertahanan internasional, ada lebih dari 400 perusahaan pertahanan dari 33 negara berencana ikut serta.

Credit tempo.co

Pemimpin Abu Sayyaf, Hapilon dan Milisi Maute Tewas di Marawi

CB, Jakarta -Pemimpin Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon dan pemimpin milisi Maute, Omar Maute tewas dalam operasi pengepungan oleh militer Filipina di Marawi, pagi hari ini, 16 Oktober 2017.
Hapilon dan Omar Maute tewas saat berlangsung tembakan intensif pasukan militer Filipina yang bertujuan memaksa mereka kleuar dari Marawi.
"Mereka dinyatakan tewas," kata Delfin Lorenzana, Menteri Pertahanan Filipina seperti dilansir Straits Times.

Serangan bertubi-tubi militer Filipina ke arah markas Maute di Marawi berlangsung sehari setelah pemerintah memberikan batas waktu untuk membebaskan kota Marawi dari kelompok milisi yang telah berafiliasi dengan ISIS.
Hapilon merupakan pemimpin ultra nasionalis ISIS dan menjadi pemimpin tertinggi ISIS wilayah Asia Tenggara saat ini.
Adapun Omar dan saudaranya bernama Abdullah membentuk milisi Maute yang mengerahkan miilisinya untuk menyerang kota Marawi pada 23 Mei 2017.
Militer Filipina lebih awal melaporkan bahwa 3 saudara Omar telah tewas yakni Abdullah, Maddie dan Otto dalam serangan tanpa disebut kapan mereka tewas.

Sekarang, kata Lorenzana, aparat keamanan memburu Mahmud Ahmad, warga Malaysia, mantan dosen di satu universitas yang mendanai sejumlah serangan di Marawi.
"Dia bersembunyi di salah satu bangunan di sana," kata Lorenzana.
Dengan tewasnya para pemimpin top Maute, kata Lorenzana, maka gencatan senjata akan diumumkan dalam minggu ini.
Namun Undang Undang Darurate akan tetap diberlakukan di wilayah selatan Filipina. Alasannya, kata Lorenzana, teroris masih memiliki sel di sekitar Mindanao. "Kami harus mencermatinya," ujarnya.

FBI telah menyediakan dana US$ 6.7 juta untuk siapa saja yang menemukan Hapilon. Adapun pemerintah Filipina menyediakan $264.022 untuk penemu Hapilon. Sedangkan kepala Omar dihargai sekitar US$ 132 ribu.
Hapilon lahir tahun 1966 dan terlibat dalam penculikan 20 orang dari provinsi Palawan tahun 2011. Dia bergabung dengan milisi Abu Sayyaf dan menempati posisi nomor dua dalam struktur komandonya.
Omar mengambil studi di Univeristas Al-Azhar di Kairo. Dia menikahi wanita Indonesia, anak seorang ulama konservatif Islam. Tahun 2013, Omar dan Abdullah mendirikan Dalwa Islamiya yang kemudian berganti nama menjadi Maute dan berafiliasi ke ISIS tahun 2016.

Credit TEMPO.CO

Terus Ditekan, Myanmar Bakal Investigasi Kekerasan Atas Rohingya

CB, Yangoon – Militer Myanmar enggan menanggapi kabar bahwa keputusannya untuk melakukan investigasi internal terkait dengan pembumihangusan desa-desa warga etnis Rohingya dipicu pemutusan hubungan kerja sama militer oleh Uni Eropa.
Militer Myanmar mengumumkan rencana pembentukan tim investigasi internal ini sehari setelah Uni Eropa mengumumkan penghentian semua bentuk kerja sama militer.

“Pejabat Komite Informasi Tatmadaw menolak berkomentar apakah keputusan militer ini sebagai respons atas keputusan Uni Eropa,” begitu tulisan dalam media Frontier Myanmar, Jumat, 13 Oktober 2017. Tatmadaw adalah nama resmi untuk penyebutan militer Myanmar.

Seperti diberitakan militer Myanmar mengumumkan akan memulai penyelidikan internal atas tindakan anggotanya selama serangan militer terhadap desa Rohingya, yang menyebabkan lebih dari setengah juta warga Rohingya menyelamatkan diri ke Bangladesh.

Panglima militer Myanmar, Min Aung Hlaing, mengatakan panel itu akan memeriksa kemungkinan pelanggaran prosedur oleh anggota militer.
"Apakah mereka mengikuti kode etik militer? Apakah mereka benar-benar mengikuti perintah selama operasi? Setelah itu (panitia) akan merilis informasi lengkap," kata Min seperti yang dilansir Independent pada 13 Oktober 2017.
Penyataan itu menambahkan, tim investigasi akan dipimpin Letnan Jenderal Aye Win dan segera memulai penyelidikan atas tindakan personel militer. Namun Min bersikeras penyelidikan internal itu harus sesuai dengan konstitusi negara itu.
Pengumuman ini datang tepat sebelum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dijadwalkan mendapat penjelasan dari mantan Sekretaris Jenderal Kofi Annan mengenai situasi Rohingya. Sanksi dari masyarakat internasional juga diyakini sudah dekat.
Sebelumnya, Myanmar telah menolak kedatangan tim investigasi PBB ke negara itu untuk menyelidiki dugaan tindakan pembumihangusan oleh militer Myanmar terhadap desa warga Rohingya. Selain itu, wartawan dilarang memasuki wilayah yang paling parah terkena dampak serangan militer di negara bagian Rakhine.
Serangan serentak oleh pemberontak Rohingya di 30 pos keamanan pada 25 Agustus 2017, dijadikan alasan oleh militer Myanmar untuk menyerang rumah warga desa etnis Rohingya di negara bagian Rakhine.
PBB menyebut tindakan militer Myanmar, yang didukung milisi Buddha garis keras sebagai pembersihan etnis. Banyak saksi mengatakan militer Myanmar melakukan pembunuhan brutal, pemerkosaan, dan pembakaran rumah warga desa.
Namun, pemerintah Myanmar malah menyebut tindakan brutal militer sebagai tindakan sah terhadap warga minoritas Rohingya, yang telah bermukim selama ratusan tahun di Myanmar tapi dituding sebagai imigran gelap dari Bangladesh.

Credit tempo.co

AS Minta Israel Tidak Sabotase Rekonsiliasi Palestina

CB, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menerima pesan tegas dari pemerintah Amerika Serikat dan pemimpin Mesir untuk tidak menerima kesepakatan rekonsiliasi Palestina.
Seorang sumber di Tel Aviv mengungkapkan Netanyahu telah diminta untuk menerima agar kesepakatan bisa sukses.

Ads by

Kedua negara mencatat bahwa sekilas, tampak bahwa reaksi Netanyahu terhadap rekonsiliasi itu negatif karena dia telah menuntut agar Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Dia juga telah menuntut agar Hamas dilucuti senjatanya dan memutuskan hubungan dengan Iran.

Sumber itu mengatakan tanggapan ini sebenarnya bersifat "moderat".

Dalam reaksi pertamanya, Netanyahu mengatakan bahwa "kita tidak akan menerima rekonsiliasi palsu di mana orang-orang Palestina akan mencapai kesepakatan dengan mengorbankan eksistensi kita."
Setelah ada tekanan dari kedua negara itu, dia kemudian mengatakan:"Israel akan mempelajari perkembangan di lapangan dan bekerja sesuai dengan itu."
Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Israel menggarisbawahi retorika diplomatik yang "luar biasa". Sementara sumber-sumber politik menghubungkan posisinya dengan keinginannya untuk tidak menyakiti hubungan dengan Presiden Mesir, Abdul Fattah al-Sisi.
Netanyahu juga menyadari pemerintahan Presiden Donald Trump menyambut baik penyatuan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah di Kairo.
Selanjutnya, Netanyahu menyadari dengan kembalinya Otorita Palestina ke Gaza, akan melayani kepentingan keamanan Israel.
Pengamat percaya bahwa Netanyahu dipaksa untuk mengambil sikap yang lebih lunak, namun dia masih "tidak yakin" mengenai rekonsiliasi antarfaksi Palestina itu.
Pejabat utama dan pejabat lainnya di pemerintahannya merasa prihatin dengan kemungkinan jangka panjang rekonsiliasi karena perpecahan Palestina telah sangat menguntungkan Israel.
Menteri Pendidikan Israel, Naftali Bennett, melangkah lebih jauh untuk menggambarkan pemerintah yang akan dibentuk melalui kesepakatan itu sebagai "kabinet kesatuan terorisme."
Pengamat lain mengatakan rekonsiliasi akan berlangsung singkat karena perbedaan Palestina dan Arab, yang terus berlanjut.
Pada Jumat, 13 Oktober 2017, Hamas dan Fatah resmi melakukan rekonsiliasi Palestina guna mencapai kesepakatan damai setelah sekitar sebelas tahun keduanya sempat berseteru. Kedua partai ini memiliki basis pergerakan di wilayah yang berbeda, Hamas di Gaza sedangkan Fatah di Yerussalem.
Hamas dan Fatah resmi melakukan rekonsiliasi yang dimediasi Pemerintah Mesir di Kairo.
Setelah rekonsiliasi terbentuk secara resmi Hamas mengakui kepemimpinan Mahmud Abbas dari fraksi Fatah untuk terbentuknya negara bersatu .

Credit tempo.co

85 Orang Tewas Diterjang Bom, Somalia Berkabung 3 Hari

CB, Jakarta -Sedikitnya 85 orang tewas dan sedikitnya 60 orang terluka dalam 2 serangan bom yang mengguncang Somalia pada Sabtu, 14 Oktober 2017. Bom pertama ditaruh di dalam truk dan meledak di luar Hotel Safari di persimpangan K5, Mogadishu, ibukota Somalia.
Lokasi bom meledak merupakan kompleks perkantoran pemerintah, restoran dan kios. Bangunan di dekat lokasi ledakan dilaporkan rusak berat dan beberapa kendaraan terbakar. Ledakan kedua terjadi di distrik Madinah 2 jam kemudian.

Sirene ambulans bergema di seluruh kota setelah ledakan. Warga dan anggota keluarga korban bingung mencari sanak keluarganya di reruntuhan bangunan.

Petugas penyelamat masih terus mencari korban yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan Hotel Safari, yang sebagian besar hancur. Hotel ini dekat dengan Kementerian luar negeri Somalia. Kekuatan ledakan pada Sabtu tersebut cukup besar sehingga mampu menerbangkan gerbang logam dan dinding.

Presiden Mohamed Abdullahi Mohamed mengumumkan tiga hari berkabung dan bergabung dengan ribuan orang untuk mendonorkan darah bagi korban luka-luka. "Saya meminta semua orang Somalia untuk maju dan mendonorkan darah," katanya.
Pejabat Somalia khawatir korban tewas akan terus bertambah mengingat banyak korban yang menderita luka serius.
"Banyak korban meninggal di rumah sakit akibat luka-luka mereka," kata Kapten Polisi Mohamed Hussein, seperti yang dilansir Washinton Post pada 15 Oktober 2017.

Belum ada pihak manapun yang mengklaim bertanggung jawab terhadap salah satu serangan paling mematikan di negara ini sejak milisi teroris melancarkan pemberontakan pada tahun 2007.
Namun pemerintah Somalia menyalahkan kelompok ekstremis al-Shabaab yang terafiliasi dengan al-Qaida atas serangan yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional tersebut.
Petugas penyelamat Somalia masih terus mencari korban yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan Hotel Safari, yang sebagian besar hancur. Hotel ini dekat dengan Kementerian luar negeri Somalia. Kekuatan ledakan pada Sabtu tersebut cukup besar sehingga mampu menerbangkan gerbang logam dan dinding.

Credit TEMPO.CO

Netanyahu Puji Keputusan Trump Terhadap Perjanjian Nuklir Iran

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memuji keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk tidak mendisertifikasi kesepakatan nuklir Iran. Menurutnya Trump cukup berani dan telah melakukan keputusan yang tepat bagi dunia.

"Saya pikir presiden sangat berani mengatakan, 'Saya tidak akan menendang ini ke jalan. Saya tidak akan mengatakan. Nah, ini akan membuat orang lain memperhatikannya. Saya akan menghentikan ini terjadi," kata Netanyahu seperti dikutip dari CBS News, Senin (16/10/2017).

Menurut Netanyahu dengan menyerahkan nasib kesepakatan nuklir Iran kepada Kongres dengan sejumlah perbaikan, hal ini telah menciptakan ruang agar kesepakatan yang lebih baik dibuat.

"Jika mereka ingin menyelamatkan kesepakatan, maka sekutu Eropa harus mulai bekerja dengan Amerika Serikat untuk benar-benar memperbaiki kekurangannya, dan jumlahnya banyak, sangat jelas, dan harus diubah. Dan ini adalah kesempatan bahwa Presiden Trump telah menciptakan bagi mereka untuk memperbaiki kesepakatan yang sangat buruk ini, yang berbahaya bagi mereka tidak kurang dari pada yang lain," tutur Netanyahu.

Netanyahu memberi selamat kepada Trump atas keputusannya tersebut. Dengan tidak mengesahkan kesepakatan tersebut, katanya, Trump telah dengan berani menghadapi rezim teroris Iran.

"Presiden Trump baru saja menciptakan sebuah kesempatan untuk memperbaiki kesepakatan buruk ini, untuk menggulingkan agresi Iran dan untuk menghadapi dukungan kriminalnya terhadap terorisme. Karena itulah, Israel merangkul kesempatan ini," ujar Netanyahu.

Dalam momen sentimen, Netanyahu mengatakan didukung oleh negara-negara utama Arab seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

"Ketika Israel dan negara-negara utama Arab menyetujui sesuatu, Anda tahu, Anda harus memperhatikannya. Kami dekatkan telinga kami ke tanah. Kami tinggal di sini di sebelah Iran. Kami melihat apa yang dilakukannya. Dan saya berpikir bahwa Presiden Trump telah membuat ruang sekarang untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang sangat buruk dan mewujudkannya. Semua orang harus bergabung dalam melakukan hal itu," tambahnya.

Ketika ditanya apakah mengubah kesepakatan tersebut akan menyebabkan kesepakatan tersebut bubar, Netanyahu mengatakan: "Jika Anda tidak mengubahnya, Anda berisiko menghancurkannya."

"Jika mereka tidak mencegah Iran secara otomatis masuk selama satu dekade ke dalam gudang senjata nuklir, maka dia akan mengubahnya. Dia akan membatalkan kesepakatan tersebut," sambungnya.

"Saya pikir begitu mereka menyadari bahwa ini adalah posisi Amerika, mereka harus bergabung dengan Amerika Serikat dan dengan presiden serta bekerja untuk mengubah ini," imbuhnya.

Sementara itu, Netanyahu mengatakan bahwa dia fokus pada hasilnya, dengan mengatakan bahwa masalahnya bukan apakah Iran melanggar kesepakatan pada saat ini, namun, bagaimana mereka mengubah kebijakan yang ada untuk masa depan.

"Dalam kesepakatan tersebut, dalam waktu beberapa tahun, Iran dijamin memiliki sebanyak 100 bom nuklir. Itu adalah kebodohan, dan menendang kaleng yang ada di jalan bukanlah kebijakan yang bijak," kata perdana menteri.

"Mereka memiliki jalan sekarang, dengan asumsi mereka mempertahankan kesepakatan, untuk mencapai titik di mana mereka menjadi rezim nakal teroris dengan senjata nuklir yang luas. Jadi benar-benar harus dihentikan. Dan saya tidak berpikir masalahnya sekarang apakah mereka menyimpannya atau apakah melanggarnya. Masalahnya sekarang adalah kita harus mengubah tujuan yang akan mereka tempuh," tambahnya.

Netanyahu mengatakan Iran sekarang menghadapi ancaman sanksi yang melumpuhkan yang dipaksakan oleh AS.

"AS, Anda tahu, ini adalah ekonomi yang sangat kuat. Ekonominya hampir USD 20 triliun. Ekonomi Iran adalah 2 persen dari itu. Jadi, Anda berpikir ketika negara harus memilih antara ekonomi AS dan ekonomi Iran, apa yang akan mereka pilih? Itu sesuatu yang sangat mudah," kata Netanyahu, menambahkan, "Saya pikir mereka akan berpikir dua kali."

Credit sindonews.com

Dubes AS untuk PBB: Washington Ingin Hentikan Iran Jadi Seperti Korut

NEW YORK - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley mengatakan, Washington akan tetap berada dalam kesepakatan nuklir untuk sementara waktu. Menurut Haley pemerintahan Trump ingin menimbang respons proporsional terhadap tindakan Teheran di panggung dunia.

"Saya pikir sekarang, Anda akan melihat kami bertahan dalam kesepakatan ini. Karena apa harapan kita adalah kita bisa memperbaiki situasi. Dan itulah tujuannya," kata Haley merujuk pada kekhawatiran atas uji coba rudal balistik Iran, penjualan senjata internasional dan terorisme yang disponsori negara Mullah itu.

Haley juga mengatakan alasan AS melihat secara dekat kesepakatan nuklir Iran karena meningkatnya ketegangan mengenai pengembangan senjata nuklir Korea Utara (Korut).

"Apa yang kita katakan sekarang dengan Iran adalah jangan biarkan Teheran menjadi seperti Korea Utara," terangnya seperti dikutip dari Reuters, Minggu (15/10/2017).

Pada hari Jumat, Trump menolak untuk secara formal menyatakan bahwa Iran memenuhi persyaratan kesepakatan internasional 2015 yang ditujukan untuk memantau dan mengendalikan program nuklir negara tersebut.

Kongres AS sekarang memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah akan mengajukan sanksi ekonomi kepada Teheran yang dicabut berdasarkan kesepakatan tersebut.

"Kami tidak mengatakan bahwa mereka melanggar kesepakatan," tegas Haley.

"Kami harus meminta pertanggungjawaban mereka. Mereka tidak dapat terus mendukung terorisme di seluruh dunia seperti yang kita lihat. Mereka tidak bisa terus menguji rudal balistik, yang akan mengarah ke nuklir. Mereka tidak bisa terus melakukan penyelundupan senjata," ucap Haley.

Haley mengatakan bahwa negara-negara lain menutup mata terhadap kegiatan oleh Iran ini untuk melindungi perjanjian nuklir tersebut.

Credit sindonews.com

Donald Trump 'Asli' Kembali Demi Janji Kampanye

Keputusan Donald Trump membatalkan kesepakatan nuklir Iran diambil tanpa menunggu langkah dari Kongres. (Reutersfarsnews.com/Handout)

Jakarta, CB -- Pada saat ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bergerak sendirian.

Setelah selama beberapa minggu agendanya dibantai akibat perpecahan Partai Republik dan perseteruan di antara pembantu dekatnya, Trump mulai bergerak pada minggu ini.

Dia memasukkan kembali janji-janji kampanye dan mencoba menarik kembali para pendukung fanatik yang belakangan merasa kecewa.

Trump mengambil langkah dramatis untuk melemahkan sistem kesehatan Obamacare, mengirim pemberitahuan bahwa dia berseida untuk membatalkan kesepakatan nuklir dengan Iran, mengubah pembatasan pada pembangkit listrik tenaga batu bara, dan kembali menuntut pembangunan tembok di perbatasan Meksiko.

Di media sosial Presiden dari Partai Republik ini menikmati pertikaian dengan media, anggota senior Partai Republik di Kongres, dan para pemain sepakbola Amerika yang memprotesnya ketika lagu kebangsaan dinyanyikan.

Inilah Donald Trump yang dulu yang penuh kebebasan: melempar daging ke pendukung fanatik, mendengarkan pendapat sendiri dan mengganggu para pengkritik.

Tetapi di akhir minggu, dia mencapai satu kemajuan dalam membatalkan kebijakan politik pendahulunya, Barack Obama.

“Trump sadar dia harus mewujudkan sejumlah janji kampanyenya,” kata Ford O’Connel, pembuat strategi kebijakan Partai Republik. “Waktu terus berputar, Kongres tidak berguna dan sebagian pendukung fanatiknya merasa kecewa.”

Pada saat bersamaan, Gedung putih masih berantakan dan tidak pasti sehingga Kepala Staf Kepresidenan John Kelly terpaksa mengeluarkan pernyataan kepada wartawan bahwa dia tidak mengundurkan diri.

Seementara itu, posisi Menteri Luar Negeri Rex Tillerson masih terancam.

Pemilihan waktu dari sejumlah keputusan Trump minggu ini dipicu oleh tenggat waktu eksterlan, terutama dalam kasus Iran.

Pemerintahnya sendiri disibuki dengan serangkaian bencana badai topan dan aksi penembakan di Las Vegas yang menjadi penghalang untuk menggerakkan agenda kebijakan.

Donald Trump Tinggalkan Kongres Demi Janji Kampanye

Presiden Donald Trump kini kembali memprioritaskan kebijakan yang juga janji kampanye seperti pendirian tembok di perbatasan dan masalah imigran. (AFP Photo/Alfredo Estrella)

Tetapi aksi Trump minggu ini juga berisi pesan: dia berencana akan mengambil keputusan tanpa menunggu Kongres.

“Presiden menjalankan agenda-agenda keras, dan kelambanan Kongros tidak akan menghentikan upaya pemerintah mendorong perekonomian, memperbaikai layanan keshatan dan melindungi rakyat Amerika,” kata Raj Shah, pejabat media Gedung Putih.

Ketika berkuasa, Obama dengan lantang mengatakan akan menghindari Kongres yang keras dengan mempergunakan “pena dan telepon”, dan mengeluakan keputusan presiden di setiap kesempatan.

Dalam kampanye tahun lalu, Trump sering mengatakan dia “sendiri” yang akan memperbaiki masalah nasinal.

Tetapi setelah dilantik, Trump berupaya mengikuti langkah anggota partai Republik di Kongres, dan dia mengamati dengan kecewa betapa lambat kemajuan di sektor yang menjadi prioritas seperti jaminan kesehatan, imigrasi dan keamanan nasional.

Credit cnnindonesia.com

Eropa Siap Jatuhkan Sanksi Lebih Ketat kepada Korut

LONDON - Para menteri Eropa berharap dapat meningkatkan tekanan pada rezim Korea Utara (Korut) setelah menyetujui sanksi baru terhadap negara tersebut. Begitu pernyataan yang dikeluarkan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson.

Pada sebuah pertemuan di Luksemburg, para menteri luar negeri akan kembali merencanakan untuk memotong sumber uang tunai yang membantu menopang program rudal nuklir Kim Jong-un. Ada rencana ekspansi investasi Uni Eropa (UE) di negara nakal itu dan minyak Eropa tidak akan lagi diekspor ke Korut.

Lebih banyak nama akan ditambahkan ke daftar pejabat rezim dan perusahaan yang terkena pembekuan aset dan larangan bepergian. Transaksi pribadi ke Korut akan dibatasi sampai 5.000 euro, padahal sebelumnya dimungkinkan untuk mengirim hingga 15.000 euro.

Pembatasan terhadap pekerja Korut di UE juga akan diperkuat sebagai bagian dari rencana untuk mengekang uang yang membuat jalannya kembali ke rezim tersebut, walaupun tidak ada yang berbasis di Inggris.

Johnson mengatakan bahwa tekanan ekonomi yang meningkat pada Pyongyang adalah cara terbaik untuk mengekang program rudal ilegal.

"Korea Utara terus menimbulkan ancaman yang tidak dapat diterima masyarakat internasional, itulah sebabnya Inggris, bekerja sama dengan sekutu Eropa kami, telah mendapatkan satu set sanksi baru yang ketat terhadap rezim tersebut," ujar Johnson seperti dikutip dari ITV, Senin (16/10/2017).

"Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, rezim Korut harus bertanggung jawab penuh atas tindakan yang telah diberlakukan oleh masyarakat internasional terhadapnya, termasuk sanksi-sanksi ini," sambungnya.

"Memaksimalkan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Korea Utara adalah cara paling efektif untuk menekan Pyongyang untuk menghentikan tindakan ilegal dan agresifnya," tukasnya.

Credit sindonews.com

Legislator Korut: Nuklir Dibutuhkan karena Ancaman AS

ST PETERSBURG - Seorang pejabat tinggi Korea Utara (Korut) mengatakan bahwa pengembangan nuklir negara tersebut diperlukan karena ancaman yang diajukan oleh Amerika Serikat (AS). Ia juga berpendapat bahwa program nuklir tersebut untuk pencegahan.

Wakil ketua parlemen Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), nama resmi Korut, Ahn Dong Chun memberikan komentar tersebut di sebuah majelis Inter-Parliamentary Union di St. Petersburg, Rusia.

"Negara kita terancam, keberadaan DPRK sudah dipertaruhkan," katanya, mengacu pada pernyataan Presiden Donald Trump di Majelis Umum PBB.

"Program nuklir kami adalah program pencegahan nuklir yang bertujuan untuk melindungi kemerdekaan kami, kami tidak punya pilihan selain mengembangkan program nuklir kita," tegasnya seperti dikutip dari ABC News, Senin (16/10/2017).

Uji coba nuklir Korut dan peluncuran rudal telah menimbulkan ketegangan global dan mendorong beberapa putaran sanksi internasional di Dewan Keamanan PBB.

Sebuah rencana de-eskalasi, yang didukung oleh Rusia dan China, akan meminta Korut menunda program rudal balistiknya dan Amerika Serikat serta Korsel secara bersamaan menyerukan moratorium latihan perang skala besar. Kedua gerakan tersebut bertujuan untuk membuka jalan bagi pembicaraan multilateral.

credit sindonews.com

Eks Jenderal Pentagon: AS Perang dengan Korut Musim Panas Mendatang

WASHINGTON - Mantan Jenderal Pentagon mengklaim, Amerika Serikat (AS) akan perang dengan Korea Utara (Korut) pada musim panas mendatang. Dia menolak kemungkinan pemerintah Presiden Donald Trump mampu membawa kembali rezim Kim Jong-un ke meja perundingan terkait krisis nuklir Pyongyang.

Komentar pensiunan jenderal Barry McCaffrey ini disampaikan dalam sebuah wawancara di stasiun televisi MSNBC. Komentarnya muncul di saat rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut terus meningkatkan retorika ancamannya terhadap Washington dan sekutu-sekutunya, serta situasi di semenanjung Korea yang semakin memanas.

“Masalahnya adalah kita mengalami begitu banyak krisis yang terjadi sekarang, sebuah potensi, bahwa dia (Trump) terlalu banyak melakukan usaha diplomatik, dan kemampuan angkatan bersenjata AS akan mengatasinya,” kata McCaffrey.

”Saya tidak ingin kita mengalihkan perhatian kami dari Korea Utara,” lanjut pensiunan jenderal Angkatan Darat Pentagon ini.

”Bahasa saat ini keluar dari pemerintahan, bahwa kurangnya peran strategi diplomatik dan serius, menurut pandangan saya, kami meluncur menuju perang pada musim panas mendatang,” papar McCaffrey. ”Perang ini sesuai jadwal di bawah pemerintahan ini.”

Penyiar berita MSNBC, Brian Williams, mencatat bahwa Jenderal McCaffrey tidak memiliki reputasi untuk retorika inflamasi, yang membuat peringatannya semakin mengerikan.

“Saya sudah mengenal jenderal selama bertahun-tahun, saya mengenalnya sebagai seorang pria berkepala dingin yang tidak memberi hiperbola,” katanya, yang dikutip Senin (16/10/2017).

Korea Utara baru saja mengancam akan menargetkan Australia jika negara tersebut terus mengikuti jalur kebijakan AS. ”Australia menunjukkan langkah berbahaya dengan tekun bergabung dalam provokasi politik dan militer yang hiruk-pikuk di AS,” bunyi pernyataan pemerintah Korut yang disiarkan KCNA.

Gambar satelit mata-mata AS juga menunjukkan rudal-rudal Korea Utara yang dipasang pada peluncur telah bergerak, diangkut keluar dari hanggar di dekat Pyongyang.

Para pejabat AS dan Korea Selatan menduga diktator Korea Utara berencana meluncurkan rudal yang mampu mencapai wilayah AS.

Credit sindonews.com

Tillerson: Diplomasi dengan Korut Berlanjut Sampai Bom Pertama Dijatuhkan

WASHINGTON - Sekretaris Negara Amerika Serikat (AS), Rex Tillerson mengatakan, Presiden Donald Trump telah menginstruksikannya untuk melanjutkan usaha diplomatik untuk menenangkan ketegangan dengan Korea Utara (Korut). Tillerson mengatakan bahwa upaya diplomatik akan berlanjut sampai bom pertama dijatuhkan.

Berbicara di acara "State of the Union" CNN, Tillerson mengecilkan pesan yang sebelumnya diposkan oleh Presiden Trump di Twitter. Trump mengatakan Tillerson telah menyia-nyiakan waktunya untuk mencoba bernegosiasi dengan 'Little Rocket Man,' julukan penghinaan yang dicetuskan Trump terhadap pemimpin Korut Kim Jong-un.

"Trump telah menjelaskan kepada saya untuk melanjutkan usaha diplomatik saya," kata Tillerson seperti dikutip dari Reuters, Minggu (15/10/2017).

Komentar Tillerson datang di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Korut menyusul serangkaian tes senjata oleh Pyongyang. Situasi diperkeruh dengan perang kata-kata antara kedua pemimpin negara tersebut.

Korut telah melakukan serangkaian uji coba nuklir dalam beberapa pekan terakhir dan lalu dan meluncurkan dua rudal di Jepang.

Tillerson telah melakukan pembicaraan dengan China untuk meminta bantuannya agar Korut meredam proyek nuklir dan senjata rudalnya.

Namun, pesan Twitter Trump baru-baru ini tampaknya melemahkan usaha Tillerson. Hal ini mendorong Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Bob Corker, mengeluh karena Trump secara terbuka mengebiri Tillerson dan melukai pembicaraan diplomatik.

Tillerson pun tidak ambil pusing dengan cuitan tersebut dengan mengatakan kepada CNN bahwa Trump dan Presiden China Xi Jinping memiliki hubungan yang sangat dekat dan China memahami posisi AS.

"Yakinlah bahwa orang China tidak bingung dengan cara apapun tentang kebijakan Amerika terhadap Korea Utara," tambahnya.

Credit sindonews.com

Setelah Guam, Korut Ancam Serang Australia dengan 'Bencana'

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) telah mengkritik dan mengancam Australia karena menyelaraskan dirinya dengan Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) dan atas sikapnya terhadap rezim Pyongyang. Ancaman itu dikeluarkan oleh media Korut yang dikelola negara, KCNA.

"Akhir-akhir ini, Australia menunjukkan langkah-langkah berbahaya dengan giat bergabung dengan provokasi politik dan militer yang menghina AS terhadap DPRK," kata kantor berita KCNA mengatakan dalam sebuah pernyataan menggunakan akronim untuk Korut.

"Menteri luar negeri Australia secara pribadi menyatakan dukungannya untuk pendirian AS guna mempertimbangkan semua opsi termasuk penggunaan kekuatan terhadap DPRK, dan tiba di Panmunjom pada tanggal 11 Oktober bersama dengan menteri pertahanan Australia untuk mengecam DPRK selama kunjungannya ke Korea Selatan," tambah pernyataan itu.

"Jika Australia terus mengikuti Amerika Serikat dalam menjatuhkan tekanan militer, ekonomi dan diplomatik kepada DPRK meskipun kami berulang kali memperingatkan, mereka tidak akan dapat menghindari bencana," KCNA memperingatkan seperti dikutip dari Sky News, Minggu (15/10/2017).

Peringatan terakhir Korut terhadap Australia ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Julie Bishop dan menteri pertahanan Marise Payne berkunjung ke zona demiliterisasi yang berada di antara Korsel dan Korut minggu lalu.

Bishop dan Payne menghadiri pertemuan di desa gencatan senjata Panmunjom dengan rekan-rekan mereka di Korsel, yang memperkuat dukungan Australia untuk sekutu historisnya.

Sebelumnya Korut juga kembali mengeluarkan ancaman menyerang Guam, bagian negara AS di wilayah Pasifik. Pyongyang menyatakan, perilaku Washington di Semenanjung Korea telah mendekatkan militernya pada “pelatuk”.

Credit sindonews.com

Australia Tidak Takut dengan Ancaman Korut

CANBERRA - Korea Utara (Korut) telah mengeluarkan ancaman terakhirnya terhadap Australia karena hubungannya dengan Korea Selatan (Korsel) dan sekutu pentingnya, Amerika Serikat (AS). Menanggapi hal itu, seorang menteri Australia menyatakan negaranya tidak akan takut dengan perilaku buruk negara nakal tersebut.

Sebelumnya, Korut memperingatkan Australia tidak akan dapat menghindari bencana jika terus dengan tekun mendukung pendirian AS melawan Pyongyang.

"Jika Australia terus mengikuti Amerika Serikat dalam memberlakukan tekanan militer, ekonomi dan diplomatik terhadap DPRK meskipun ada peringatan berulang kali, mereka tidak akan dapat menghindari bencana," kata kantor berita negara KCNA dalam sebuah pernyataan menggunakan akronim Korut.

Peringatan terakhir Korut terhadap Australia ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Julie Bishop dan menteri pertahanan Marise Payne berkunjung ke zona demiliterisasi yang berada di antara Korsel dan Korut minggu lalu.

Bishop dan Payne menghadiri pertemuan di desa gencatan senjata Panmunjom dengan rekan-rekan mereka di Korsel, yang memperkuat dukungan Australia untuk sekutu historisnya.

Menteri Pertahanan, Dan Tehan, mengatakan Australia tidak akan diganggu oleh Korut.

"Kami tidak takut dengan Korea Utara, kami akan terus melakukan semua yang kami bisa untuk melindungi dan membantu serta mendukung sekutu kami," katanya seperti dikutip dari The Guardian, Minggu (15/10/2017).

"Korea Utara harus melakukan apa yang masyarakat internasional minta mereka lakukan - mematuhi semua resolusi dewan keamanan yang telah disahkan, mengutuk aktivitas rudal mereka, mengutuk upaya mereka untuk membangun senjata nuklir," sambungnya.

"Jika mereka melakukan itu, masyarakat internasional akan terlihat bekerja dengan mereka. Jika tidak, maka kita akan terus mendukung sekutu kita, warga Korea Selatan, Jepang dan semua orang yang terancam oleh perilaku tidak menyenangkan dari orang Korea Utara ini," tegasnya.

Ini bukan kali pertama Pyongyang membidik Australia. Pada bulan April, KCNA mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa Australia mempertaruhkan "tindakan bunuh diri" jika terus mendukung AS dalam resolusi dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perdana Menteri, Malcolm Turnbull, telah berulang kali mengkonfirmasi bahwa Australia akan membantu AS jika perjanjian Anzah diundangkan, sementara juga meminta China untuk berbuat lebih banyak untuk menggunakan pengaruhnya untuk membawa Korut kembali jalurnya.

Jajak pendapat terbaru Guardian Essential menemukan 55% warga Australia khawatir bahwa kebuntuan terkait permasalahan Korut akan memicu perang.

Credit sindonews.com

Balas Manuver AS-Korsel, Korut Bersiap Luncurkan Rudal Balistik

SEOUL - Korea Utara (Korut) diyakini sedang bersiap untuk meluncurkan rudal balistik. Peluncuran itu sebagai pembalasan atas latihan angkatan laut gabungan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) yang akan datang.

Harian Donga Ilbo mengutip sumber pemerintah melaporkan bahwa citra satelit menunjukkan rudal balistika yang dipasang pada peluncur telah dibawa keluar dari hanggar dekat Pyongyang dan di Provinsi Pyongan Utara.

Sumber tersebut mengatakan bahwa pejabat militer AS percaya bahwa gerakan tersebut dapat mengindikasikan persiapan untuk peluncuran uji coba rudal yang setara dengan rudal balistik antar benua Hwasong-14 atau rudal balistik jarak jauh Hwasong-12 (IRBM).

Kemungkinan lain bisa menjadi pengujian ICBM Hwasong-13 (bermesin padat) baru yang memiliki jangkauan maksimal lebih panjang dari pada Hwasong-14.

Awalnya diperkirakan Korut akan melakukan uji coba provokatif pada Selasa lalu, untuk memperingati ulang tahun pendirian partai komunis.

Namun, spekulasi sekarang meningkat bahwa pengerahan kelompok kapal induk AS dan kapal selam bertenaga nuklir ke Semenanjung Korea dapat memberikan pemicu aksi baru.

"Korut dapat melakukan peluncuran ICBM dan IRBM secara simultan dalam beberapa hari ke depan, untuk memprotes pertunjukan militer AS," kata seorang sumber kepada Donga Ilbo seperti dikutip dari Independent, Sabtu (14/10/2017).

USS Ronald Reagan akan melakukan latihan bersama selama sepuluh hari di perairan timur dan barat Korsel. Mulai Senin, latihan tersebut akan memeriksa interoperabilitas komunikasi dan kemitraan, armada 7 Angkatan Laut AS mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Sebanyak 40 kapal angkatan laut, termasuk perusak Aegis dan helikopter serang akan dikerahkan.

Sementara itu USS Michigan, sebuah kapal selam seberat 18.000 metrik ton, yang tiba di pelabuhan Busan, Korea Selatan, Jumat, juga diharapkan dapat mengikuti latihan tersebut.

Meskipun Washington dan Seoul bersikeras bahwa latihan bersama secara defensif bersifat defensif, Korea Utara menganggap mereka sebagai latihan untuk invasi dan telah mengecam dengan tes senjata di masa lalu.

Penyebaran ini terjadi pada saat ketegangan antara AS dan Korut, dengan Presiden Trump dan Kim Jong-un melakukan penghinaan reguler.

"Aksi militer AS memperkuat tekad kita bahwa AS harus dijinakkan dengan api dan membiarkan kita mendekatkan diri ke pemicu untuk melakukan tindakan balasan terberat," kata seorang pejabat kementerian luar negeri Korut, yang dilaporkan oleh kantor berita pemerintah KCNA.

Credit sindonews.com

AS-Korsel Berkeras Latihan Militer, Korut Kembali Ancam Guam

Ilustrasi rudal Korea Utara. (Defense Ministry/Yonhap via REUTERS)

Jakarta, CB -- Media pemerintah Korea Utara kembali melontarkan ancaman untuk meluncurkan peluru kendali ke wilayah Amerika Serikat di Pasifik, Guam. Korut memperingatkan pihaknya bisa terpaksa bertindak menanggapi "langkah sembrono" dari AS.

"Kami telah berulang kali memperingatkan bahwa kami akan mengambil tindakan balasan untuk mempertahankan diri, termasuk salvo rudal ke perairan di dekat wilayah AS, Guam," kata Kim Kwang-hak, peneliti Institut Studi Amerika di Kementerian Luar Negeri Korea Utara, dalam artikel KCNA, Minggu (15/10).

Pyongyang pertama kali mengancam akan menyerang Guam pada Agustus lalu, setelah Presiden AS Donald Trump mengancam negara terisolasi itu bakal menghadapi "api dan kemarahan yang belum pernah disaksikan dunia" karena memproduksi miniatur hulu ledak nuklir.

"Tindakan militer AS memperkuat tekad kami bahwa AS mesti dijinakan dengan api dan membawa tangan kami semakin dekat kepada 'pelatuk' untuk mengambil langkah balasan yang paling keras," kata Kim dalam artikel yang dikutip CNN itu.

Ancaman terbaru Pyongyang menyusul berminggu-minggu peningkatan ketegangan antara kedua negara. Keadaan ini kemungkinan besar diperparah oleh latihan bersama angkatan laut AS dan Korea Selatan, Senin ini.

Latihan militer bersama adalah salah satu hal utama yang memicu kemarahan Pyongyang. Pemerintahan Korea Utara memandang hal tersebut sebagai persiapan invasi--meski AS sudah berkeras melaksanakannya untuk tujuan pertahanan.

Artikel KCNA berakhir dengan peringatan yang kerap disampaikan pemerintahan Kim Jong-un: bahwa AS adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab karena "mendesak situasi di semenanjung hingga meledak."

Kim tidak pernah menepikan kemungkinan penembakan rudal ke perairan dekat Guam. Saat menginspeksi Pasukan Strategis Angkatan Bersenjata Korea Utara pada 14 Agustus lalu, pemimpin tertinggi negara itu mengatakan dirinya akan terlebih dulu melihat sikap "sembrono" AS sebelum mengambil keputusan terkait hal tersebut.

Sejak saat itu, ketegangan terus meningkat.

Dalam pernyataannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan lalu, Trump mengancam akan "menghancurkan habis-habisan" Korea Utara dan memberi nama panggilan untuk Kim: Si Manusia Roket.

Korut yang menempatkan Kim lebih dari apapun langsung murka. Menlu Ri Yong-ho merespons pernyataan itu dengan menyebut Trump sebagai "Presiden Jahat" yang mengalami "gangguan mental."

Credit cnnindonesia.com

Ancam Guam Lagi, Korut: Ulah AS Dekatkan Kami pada 'Pelatuk'

PYONGYANG - Rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korea Utara (Korut) kembali mengancam membidikkan peluru kendali (rudal)-nya ke wilayah Guam, pulau yang jadi pangkalan militer Amerika Serikat (AS). Pyongyang menyatakan, perilaku Washington di Semenanjung Korea telah mendekatkan militernya pada “pelatuk”.

Ancaman terbaru dari rezim Kim Jong-un ini disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan media pemerintah Pyongyang. CNN pada Jumat (13/10/2017), mengutip pernyataan ancaman tersebut.

”Kami telah memperingatkan beberapa kali bahwa kami akan melakukan serangan balasan untuk pertahanan diri termasuk sebuah rudal ke perairan di dekat wilayah Guam, sebuah basis untuk menyerang DPRK, di mana basis-basis utama AS berada, seperti yang telah dilakukan AS atas tindakan militernya di daerah sensitif, yang membuat perairan di semenanjung Korea dan Pasifik gelisah,” bunyi pernyataan tersebut.

"Aksi militer AS memperkuat tekad kita bahwa AS harus dijinakkan dengan api dan mendekatkan kami pada 'pelatuk' untuk melakukan tindakan balasan terberat,” lanjut ancaman Pyongyang.

Beberapa bulan lalu, militer negara komunis ini mengancam meluncurkan empat rudal balistik jarak menengah ke perairan di dekat wilayah Guam. Rencana serangan itu dibatalkan pemimpin Korut Kim Jong-un dengan penegasan bahwa Pyongyang akan terus memantau perilaku militer Washington di Semenanjung Korea.

Ancaman terbaru ini keluar setelah AS, Jepang dan Korea Selatan dianggap telah meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea dengan manuver-manuver militernya.

Pada Selasa malam lalu, dua pesawat pembom B-1B AS terbang di atas pantai zona demiliterisasi kedua Korea untuk unjuk kekuatan bersama beberapa jet tempur. Keesokan harinya, pada Rabu, kapal induk bertenaga nuklir AS, USS Ronald Reagan, melakukan latihan militer bersama Angkatan Laut Jepang di dekat perairan Semenanjung Korea.

Washington dan sekutunya telah memantau Pyongyang sejak tanggal 10 Oktober, di mana negara itu merayakan berdirinya Partai Buruh. Perayaan itu sempat memicu kekhawatiran bahwa rezim Kim Jong-un akan meluncurkan rudal, namun kekhawatiran tersebut tidak terbukti.

Meski demikian, Korea Selatan masih khawatir Pyongyang akan meluncurkan rudal pada pekan depan bersamaan dengan digelarnya konferensi ke-19 Partai Komunis oleh China.

Credit sindonews.com

Pertemuan delegasi Korea Utara dan Selatan belum bisa terwujud di Rusia

Warga melihat pameran foto memperingati 20 tahun pemilihan Kim Jong Il menjadi sekretaris jenderal Partai Pekerja Korea di Istana Budaya Rakyat dalam foto yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) di Pyonyang, Selasa (3/10/2017). Foto pemimpin Korea Utara Kim Jong Un terlihat di sebelah kanan. (KCNA/via REUTERS/djo/17)

Moskow (CB) - Para politisi dari Korea Utara dan Selatan tidak akan melakukan pembicaraan langsung di Rusia pada Senin mengenai program nuklir dan rudal Pyongyang meski mereka menghadiri acara yang sama menurut kantor-kantor berita Rusia pada Minggu.

Valentina Matviyenko, juru bicara majelis tinggi Senat Rusia, dijadwalkan membahas masalah itu secara terpisah dengan wakil kepala badan legislatif Korea Utara dan ketua parlemen Korea Selatan di sela kongres parlemen di St Petersburg pada Senin menurut kantor berita TASS mengutip pernyataan seorang anggota senior parlemen Rusia pada Sabtu.

TASS menyebutkan seorang anggota parlemen Rusia mengatakan Moskow akan meminta kedua negara menggunakan kesempatan dalam pertemuan parlemen itu untuk melakukan pembicaraan guna mempersempit perbedaan di antara mereka.

Namun kantor berita RIA pada Minggu mengutip Piotr Tolstoi, wakil ketua majelis rendah Rusia, dan seorang anggota delegasi Korea Utara yang tidak disebut namanya mengatakan bahwa tidak akan ada pembicaraan langsung.

Anggota delegasi Rusia yang namanya tak disebut itu dikutip mengatakan bahwa tekanan Amerika Serikat terhadap Pyongyang dan latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan menunjukkan prasyarat untuk pembicaraan semacam itu belum terpenuhi.

Uji nuklir dan rudal Korea Utara telah menyebabkan ketegangan global dan memicu beberapa putaran sanksi internasional di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Satu rencana de-eskalasi ketegangan yang didukung oleh Rusia dan China akan melihat Korea Utara menangguhkan program rudal balistiknya dan Amerika Serikat dan Korea Selatan secara simultan melakukan moratorium latihan militer skala besar, keduanya ditujukan untuk membuka jalan bagi perundingan multilateral, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.

Credit antaranews.com

Waspada Serangan Korut, China Minta Warga Korsel Evakuasi

Jembatan persahabatan di Sungai Yalu, perairan yang membatasi wilayah China dan Korea Utara. (AFP Photo/Nicolas Asfouri)

Jakarta, CB -- Kepolisian China meminta warga Korea Selatan di dekat perbatasan Korea Utara-China untuk segera mengikuti evakuasi demi menghindari risiko serangan Pyongyang.

"Kami mengetahui bahwa otoritas China meminta warga negara Korsel di sana untuk dievakuasi karena kemungkinan serangan oleh Korut," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Korsel, Kamis (12/10).

Imbauan China ini pertama kali diketahui pada Selasa (10/10), ketika sejumlah media lokal melaporkan, polisi Beijing memperingatkan sekitar 10 pebisnis dan pemuka agama Korsel di sekitar perbatasan untuk segera mengungsi karena ada kemungkinan serangan dari Korut.

Mereka menerima notifikasi itu pada hari raya Chuseok, di tengah meningkatnya ketegangan militer di Semenanjung Korea menjelang Kongres Partai Komunis China.

Setelah menerima peringatan itu, setidaknya lima orang sudah mengikuti evakuasi pada Rabu (11/10) sekitar pukul 07.00, sementara yang lain memilih mencari tempat bersembunyi sementara atau pulang ke Korsel.

Konsul Jenderal Korsel di Shenyang, Shin Bong-sup, mengaku terkejut dengan peringatan China tersebut karena sebelumnya, pihak berwenang Beijing tak pernah berkomunikasi langsung dengan warga Korsel terkait hal semacam ini.

"Sebelumnya, konsulat sudah menentukan langkah keamanan jika ada tanda serangan dari Korut. Ini merupakan kali pertama otoritas China mengambil langkah langsung," katanya, sebagaimana dikutip AsiaOne.

Seorang pejabat konsulat mengatakan bahwa sikap China ini dipicu oleh laporan intelijen yang mengindikasikan kemungkinan operasi rahasia Korut.

Dugaan ini muncul setelah seorang pembelot Korut dilaporkan hilang di Kota Yanji, China di dekat perbatasan dengan Korut.

Sebelumnya, pada 2016, seorang etnis Korea bernama Han Chung-ryeol diduga dibunuh oleh agen Korut. Han adalah seorang pastor Kristen yang selalu mendampingi pembangkan Korut di China.

Merujuk pada data pemerintah Korsel, ada sekitar 500 warga yang diculik oleh Korut sejak Perang Korea berakhir.

Namun selama satu dekade belakangan, agen Korut lebih membidik para pembelot dari negaranya, bukan orang yang lahir dan besar di Korsel.

Credit cnnindonesia.com

18 negara bagian gugat Trump karena tarik subsidi Obamacare

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (REUTERS/Yuri Gripas)

Washington/San Francisco (CB) - Delapan belas negara bagian di Amerika Serikat menggugat pemerintahan Presiden Donald Trump, Jumat waktu AS, demi menghentikan Trump dalam memangkas komponen penting Obamacare, yakni subsidi untuk perusahaan asuransi yang membantu jutaan penduduk penghasilan rendah dalam membayar tanggungan kesehatan.

Gugatan ini bahkan diajukan sekalipun Trump mengundang para tokoh Demokrat untuk merundingkan kesepakatan ini.

Sehari setelah pemerintahannya berencana mengakhiri pembayaran Obamacare pekan depan, Trump menyatakan akan melucuti Obamacare secara bertahap.

Tindakannya ini memunculkan kekhawatiran bakal kacaunya pasar asuransi. Subsidi Obamacare tahun ini mencapai 7 miliar dolar AS dan diperkirakan naik menjadi 10 miliar dolar AS pada 2018.

"Sepanjang kekhawatiran atas subsidi ini, saya tidak akan membuat kaya perusahaan-perusahaan asuransi," kata Trump. "Mereka mangail keuntungan dari cara seperti itu".

Atas tindakannya mencabut subsidi Obamacare, Demokrat menuduh Trump sedang menyabotase hukum.

Untuk itu para pengacara Partai Demokrat di 18 negara bagian, termasuk Washington, D.C., mengajukan gugatan ke mahkamah federal di California, Jumat waktu AS.

Kedelapanbelas negara bagian itu adalah California, Connecticut, Delaware, Kentucky, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia dan Washington.

Kedelapan belas negara bagian akan meminta pengadilan memaksa Trump membayar subsisi asuransi berikutnya.

"Tindakannya mencabut subsidi tanpa peringatan atau bahkan tanpa rencana mencegah kejatuhan adalah sembrono sekali. Ini semata upaya menghancurkan sistem," kata Jaksa Agung New York Eric Schneiderman seperti dikutip Reuters.

Credit antaranews.com

Jaksa AS Tuntut Trump karena Cabut Obamacare

NEW YORK - Jaksa Agung New York, Eric Schneiderman menyatakan, sebuah kelompok yang berisikan jaksa-jaksa di Amerika Serikat (AS) akan mengajukan tuntutan hukum kepada pemerintahan Donald Trump. Rencana ini datang setelah Trump memutuskan untuk mencabut Obamacare.

"Langkah yang diambil Trump tidak dapat diterima, kejam, dan tidak sah," kata Schneiderman, mengacu pada pengumuman Trump bahwa pemerintah AS tidak akan lagi mensubsidi layanan asuransai kesehatan di bawah nama Obamacare.

"Tuntutan hukum tersebut dimaksudkan untuk melindungi akses terhadap perawatan kesehatan berkualitas yang terjangkau," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (15/10).

Seperti diketahui, pada Jumat lalu Trump, menandatangani sebuah perintah eksekutif yang membuat warga Amerika lebih mudah untuk membeli asuransi kesehatan. Perintah eksekutif ini ditandatangani setelah kegagalan Republik mencabut Undang Undang Layanan Kesehatan atau Obamacare di Kongres.

Ini adalah langkah Trump yang paling konkret untuk membatalkan Obamacare sejak dia menjabat pada bulan Januari. Selama kampanye, Trump berjanji untuk membongkar kebijakan domestik mantan presiden Barack Obama.

"Biaya untuk sebuah Obamacare sangat keterlaluan, ini benar-benar menghancurkan segalanya," kata Trump pada sebuah upacara penandatanganan di Gedung Putih.

Dia mengatakan bahwa perintah tersebut "hanya permulaan" dan bahwa pemerintahannya akan melakukan tindakan tambahan. Dia mengatakan bahwa dia akan menekan Kongres dengan sangat kuat untuk menyelesaikan pencabutan dan penggantian Obamacare untuk selamanya.

Perintah Trump ditujukan untuk memudahkan usaha kecil bergabung bersama sebagai asosiasi lintas negara bagian untuk membeli rencana kesehatan yang lebih murah dan kurang resmi, namun mungkin menghadapi tantangan hukum.

Perintah tersebut juga berusaha mengubah batas era Obamacare pada rentang waktu orang dapat menggunakan rencana asuransi kesehatan jangka pendek, yang lebih murah namun hanya sedikit manfaat medisnya. Rencana tersebut saat ini terbatas pada tiga bulan.

Credit sindonews.com

Tenggat bagi pemimpin Catalunya makin dekat

Presiden Catalunya Carles Puigdemont saat berbicara dalam reli mendesak pendukung untuk memberikan suara "ya" dalam referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Sant Cugat, Spanyol, Jumat (22/9/2017). (REUTERS/Albert Gea/cfo/17)

Madrid (CB) - Pemimpin Catalunya Carles Puigdemont punya waktu sampai Senin pukul 10.00 pagi waktu setempat untuk mengklarifikasi apakah dia telah mendeklarasikan kemerdekaan daerah itu dari Spanyol, sementara Madrid mengancam mengembalikan daerah itu di bawah pemerintahan Spanyol langsung jika posisinya tetap ambigu.

Daerah kaya itu mengancam memisahkan diri dari Spanyol setelah referendum yang menurut Mahkamah Konstitusi Spanyol ilegal menjatuhkan Spanyol ke krisis politik paling buruk sejak upaya kudeta militer tahun 1981, enam tahun setelah kematian diktator Francisco Franco.

Puigdemont menyampaikan deklarasi kemerdekaan simbolis Selasa pekan lalu, namun menangguhkannya tak lama kemudian dan menyeru perundingan dengan Madrid mengenai masa depan daerah.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy kemudian memberi dia tenggat sampai Senin untuk mengklarifikasi posisinya-- dan sampai Kamis untuk mengubah pikiran jika dia berkeras untuk memisahkan diri-- dan menyatakan bahwa Madrid akan menangguhkan otonomi Catalunya kalau dia memilih kemerdekaan.

Pemerintah Spanyol menyatakan Puigdemont mestinya menjawab permintaan formal itu hanya dengan "Ya" atau "Tidak" dan bahwa respons ambigu akan dianggap sebagai konfirmasi bahwa deklarasi kemerdekaan telah dilakukan.

Ini akan memicu penerapan Pasal 155 konstitusi 1978 di mana pamerintah di Madrid bisa menerapkan langsung aturannya kalau ada dari 17 komunitas otonom yang melanggar hukum.

Pemerintah pusat kemudian bisa membubarkan pemerintah daerah dan membentuk tim pemerintahan baru, mengambil alih kebijakan dan keuangannya, dan menyeru pemilihan cepat.

Sumber-sumber yang dekat dengan pemerintah Catalunya mengatakan Puigdemont akan mengirim surat ke Rajoy sebelum tenggat berakhir, meski mereka menolak mengatakan apa jawabannya.

Media lokal seperti TV-3 dan koran La Vanguardia yang berbasis di Barcelona pada Minggu mewartakan Puigdemont tidak mungkin dengan jelas akan menyatakan apakah dia sudah mendeklarasikan kemerdekaan dan mengirim respons yang lebih rumit.

Puigdemont, yang berkonsultasi dengan partai-partai lokal untuk menyiapkan jawabannya, menghadapi dilema.

Kalau dia mengatakan dia sudah memproklamasikan kemerdekaan, pemerintah pusat akan masuk. Kalau dia bilang tidak, partai sayap kiri Catalunya CUP mungkin akan menarik dukungannya terhadap pemerintahan minoritasnya.

Pemerintah Catalunya menyatakan 90 persen warganya memilih untuk berpisah dari Spanyol dalam referendum 1 Oktober yang dianggap ilegal oleh pemerintah pusat di Madrid.

Puigdemont mengatakan pada Minggu bahwa jawabannya akan diinspirasi oleh demokrasi, sesuatu yang menurut kebanyakan pengamat politik di Spanyol merupakan tanda bahwa dia akan melanjutkan rencana suksesinya.

Kalau itu yang terjadi, Pasal 155 akan diterapkan, Rajoy akan mengganti pemerintahan Catalunya dengan yang baru dan pemilihan parlemen Catalunya akan dilakukan dalam tiga bulan, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.

Credit antaranews.com

S&P peringatkan potensi resesi di Catalunya pascareferendum kemerdekaan

Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Spanyol dan berteriak di depan balai kota dalam sebuah demonstrasi mendukung persatuan Spanyol sehari sebelum referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Catalunya, di Madrid, Spanyol, Sabtu (30/9/2017). (REUTERS/Sergio Perez/cfo/17)

Madrid (CB) - Badan pemeringkat Standard and Poor’s, Kamis (12/10), memperingatkan bahwa krisis mengenai kemerdekaan Catalunya dari Spanyol dapat menjerumuskan wilayah itu ke dalam resesi.

"Kami tidak yakin bahwa kemerdekaan Catalunya akan terwujud," ujar kepala pejabat pemeringkat S&P Moritz Kramer dalam sebuah pernyataan saat badan itu menggarisbawahi potensi dampak akibat ketidakpastian berkepanjangan atas nasib salah satu wilayah paling makmur di Spanyol itu.

"Ketegangan antara Catalunya dan pemerintah pusat dapat menyebabkan turunnya kepercayaan bisnis dan potensi gangguan bisnis yang berkelanjutan," ungkap analis kredit S&P, Elena Iparraguirre.

Spanyol sedang didera darurat politik paling serius dalam satu dekade setelah pemimpin Catalunya Carles Puigdemont mengatakan wilayah itu telah mendeklarasikan kemerdekaan setelah melaksanakan referendum pemisahan diri pada 1 Oktober.

Namun, dia dengan segera menangguhkan deklarasi itu, menyerukan tambahan waktu untuk berunding dengan Madrid.

Pemerintah berjanji akan menghalangi upaya pemisahan diri Catalunya dan negara itu tengah menghadapi masa ketidakpastian politik dan hukum yang cukup sulit jika Puigdemont melanjutkan upayanya untuk memisahkan wilayah Catalunya dari Spanyol.

"Kami yakin bahwa di tengah skenario politik dan ekonomi yang cukup merugikan, Catalunya hampir pasti akan menanggung dampak terberatnya, yang kemungkinan menyebabkan perlambatan cukup tajam dan bahkan mungkin resesi," ungkap S&P, sebagaimana dilaporkan AFP.

Credit antaranews.com

Spanyol kemungkinan akan ambil alih kendali Catalonia

Demonstran mengibarkan bendera Spanyol dan berteriak di depan balai kota dalam demonstrasi mendukung persatuan Spanyol sehari sebelum referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Catalunya, di Madrid, Spanyol, Sabtu (30/9/2017). (REUTERS/Sergio Perez)

... tidak boleh bermakna ganda. Dia (Puigdemont) harus mengatakan 'ya' atau 'tidak'...

Madrid (CB) - Pemerintah Spanyol akan mengambil alih kendali Catalonia jika pemimpin wilayah itu, Carles Puigdemont, memberikan jawaban tidak jelas atas pertanyaan Madrid soal apakah ia telah mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol, kata Menteri Dalam Negeri Spanyol, Juan Ignacio Zoido, Sabtu.

Puigdemont, Selasa malam, secara simbolis menyatakan kemerdekaan, namun beberapa saat kemudian menangguhkan pemberlakuan kemerdekaan dan meminta Madrid untuk berunding bagi masa depan wilayah itu.

Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, telah memberi Puigdemont waktu hingga Senin untuk menjelaskan sikapnya. Pemimpin Catalonia itu juga diberi waktu hingga Kamis untuk mengubah pendiriannya jika ia bersikeras untuk memisahkan Catalonia dari Spanyol.

Dengan ultimatum itu, Rajoy mengancam untuk menangguhkan otonomi Catalonia jika Puigdemont memilih kemerdekaan.

"Jawabannya tidak boleh bermakna ganda. Dia (Puigdemont) harus mengatakan 'ya' atau 'tidak'," kata Zoido, kepada radio Cope.

"Kalau dia menjawab secara tidak jelas, itu berarti dia tidak mau berdialog dan karena itu pemerintah Spanyol harus mengambil tindakan," tegasnya.

Puigdemont, yang melakukan konsultasi dengan partai-partai di wilayahnya guna menyiapkan jawaban, menghadapi dilema yang berat.

Jika ia mengatakan, dia memang memproklamasikan kemerdekaan, pemerintah pusat akan turun tangan. Jika ia mengatakan dia tidak melakukannya, partai kiri-jauh Catalunya CUP kemungkinan akan menarik dukungan dari pemerintahan minoritasnya.

CUP pada Jumat mendesak Puigdemont untuk secara tegas menyatakan merdeka, yang berarti merupakan pembangkangan terhadap tenggat yang ditentukan pemerintah Madrid. Sikap keras seperti itu juga didukung kelompok sipil berpengaruh pro-kemerdekaan Majelis Nasional Catalunya.

Pemerintah Catalunya mengatakan 90 persen warga Catalunya telah memilih untuk berpisah dari Spanyol. Pilihan itu muncul setelah Catalunya menggelar referendum pada 1 Oktober, yang dianggap pihak-pihak berwenang di Madrid sebagai tindakan ilegal. Akan tetapi, angka 90 persen itu diperoleh hanya oleh 42 persen pemilih yang punya hak suara.

Berdasarkan Bab 155 Konstitusi Spanyol, pemerintah pusat di Madrid boleh menangguhkan otonomi politik suatu wilayah jika wilayah yang bersangkutan melanggar hukum.

Credit antaranews.com

Iran Tutup Perbatasan dengan Wilayah Kurdi Irak

BAGHDAD - Iran telah menutup gerbang perbatasannya dengan pemerintah Irak utara atas permintaan Baghdad. Penutupan itu dilakukan beberapa minggu setelah Kurdi Irak melakukan referendum kemerdekaan.

"Iran telah menutup gerbang perbatasannya dengan Pemerintah Daerah Kurdi (KRG) atas permintaan pemerintah pusat Irak," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Irak, Ahmad Mahcub, disitat dari Anadolu, Senin (16/10/2017).

Mahcub mengutip persatuan dan kedaulatan Irak, di samping kontrol wilayah udara, sebagai alasan untuk langkah tersebut.

Sebelumnya Minggu, Iran membantah laporan bahwa pihaknya telah menutup persimpangan perbatasan utama dengan wilayah Kurdi Irak utara.

"Seperti yang telah kami umumkan sebelumnya, Iran menutup wilayah udaranya dengan wilayah Kurdi atas permintaan pemerintah Irak," kata kantor berita Iran ISNA mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Bahram Qassemi.

Dia mengatakan Teheran tidak mengambil langkah lain.

Ali Tawfiq, direktur fasilitas tersebut, mengatakan bahwa Iran telah menutup persimpangan perbatasan utama dengan wilayah Kurdi.

"Pihak berwenang Iran telah menutup persimpangan dekat provinsi al-Sulaymaniyah. Penutupan telah menghentikan pergerakan barang dan orang ke dan dari wilayah Kurdi," tegasnya.

Iran memiliki tiga penyeberangan utama dengan wilayah Kurdi: Haji Omaran (di provinsi Erbil), Parwezkhan, dan Bashmaq.

Ketegangan meningkat antara Erbil dan Baghdad sejak bulan lalu ketika KRG mengadakan referendum tidak sah untuk kemerdekaan dari Irak.

Jajak pendapat ilegal tanggal 25 September itu sangat ditentang oleh sebagian besar aktor regional dan internasional - termasuk AS, Turki, dan Iran - yang memperingatkan bahwa hal itu akan mengalihkan perhatian dari perang Irak melawan terorisme dan selanjutnya membuat kawasan ini tidak stabil.

Segera setelah referendum tidak sah tersebut, Baghdad melarang penerbangan internasional memasuki wilayah yang dikuasai KRG dan menutup semua misi diplomatik asing yang berbasis di wilayah Kurdi.

Bulan lalu, pihak berwenang Iran mengumumkan penutupan wilayah udaranya dengan wilayah Kurdi atas permintaan pemerintah Irak.

Credit sindonews.com

Situasi Kirkuk Panas Menyusul Referendum Kurdi

Pasukan Peshmerga Kurdi menolak untuk meninggalkan Kirkuk menyusul referendum kemerdekaan Kurdistan. (Reuters/Ako Rasheed)

Jakarta, CB -- Pasukan Peshmerga Kurdi menolak peringatan pasukan paramiliter Irak untuk meninggalkan persimpangan strategis di selatan Kirkuk. Mereka berkukuh menduduki wilayah yang dikenal sebagai salah satu ladang minyak terbesar itu hingga Minggu dini hari, waktu setempat.

Dikutip dari Reuters, Minggu (15/10), seorang pejabat Dewan Keamanan Regional Kurdistan mengatakan pasukan paramiliter Syiah binaan Iran yang disebut Mobilisasi Populer itu telah memberi waktu hingga tengah malam bagi pasukan Peshmerga untuk meninggalkan titik persimpangan.

Hanya saja, sampai sekitar satu setengah jam dari batas waktu, pasukan Peshmerga Kurdi tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut.

Justru, sejak peringatan diberikan, puluhan pemuda Peshmerga Kurdi langsung berjaga di persimpangan Kirkuk dengan dilengkapi senapan mesin. Walau demikian, dipastikan tidak ada bentrokan dalam aksi penolakan tersebut.

Paramiliter Irak ingin pasukan Kurdi Peshmerga meninggalkan persimpangan Kirkuk lantaran titik tersebut merupakan akses ke pangkalan udara dan beberapa ladang minyak penting.

Sejak Kurdistan menyuarakan referendum kemerdekaan dari kekuasaan Irak pada bulan lalu, akses Kirkuk lepas dari jangkauan pemerintah pusat. Bahkan, sejak Jumat lalu, Dewan Keamanan Regional Kurdi telah mengirimkan ribuan tentara ke wilayah tersebut.

Hal ini kemudian memicu perselisihan paham antara Dewan Keamanan Regional Kurdi dengan pemerintah pusat Syiah di Baghdad.

Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi telah berulang kali menolak rencana menyerang pasukan Kurdi Peshmerga. Namun, pasukan Mobilisasi Populer yang merupakan kekuatan terpisah dari tentara reguler dan secara resmi melapor langsung ke Abadi tetap bergerak dan memberikan peringatan.

Di sisi lain, Baghdad telah mengambil serangkaian langkah untuk mengisolasi wilayah Kurdi sejak menyuarakan referendum kemerdekaan, termasuk melarang penerbangan internasional untuk pergi ke Kurdistan.

Credit cnnindonesia.com