Rabu, 11 Oktober 2017

Pentagon Pastikan Militer Siap Hadapi Korea Utara

CB, Jakarta - Pentagon memastikan militer selalu siap setiap saat jika dibutuhkan menghadapi ancaman perang Korea Utara dan menghentikan program nuklir negara itu.
"Korea Utara ada di benak kita, dan Anda tahu ada alasannya," kata James Mattis, Menteri Pertahanan Amerika Serikat. "Apa masa depan? Baik Anda maupun saya tidak bisa mengatakannya," ujarnya lagi.

Mattis menambahkan Dewan Keamanan PBB dua kali berturut-turut memilih dengan suara bulat untuk memberlakukan sanksi yang lebih kuat terhadap Pyongyang mengenai peluncuran rudal balistik dan nuklirnya.

"Komunitas internasional telah berbicara, itu berarti Angkatan Darat AS harus siap siaga," kata Mattisi seperti yang dilansir Sputnik pada 9 Oktober 2017.
Pernyataan Mattis muncul setelah tweet Presiden Donald Trump yang mengatakan Washington mungkin mempertimbangkan opsi militer mengenai Korea Utara. Trump mengatakan "hanya satu hal yang akan berhasil" sehubungan dengan Pyongyang.

Sebelumnya, Trump mengejek upaya negosisasi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson dengan Kim Jong, pemimpin Korea Utara sebagai sia-sia.
Awal pekan ini seorang anggota parlemen Rusia yang baru saja kembali dari Korea Utara, mengatakan, Pyongyang siap untuk menguji rudal yang mampu mencapai pantai barat AS.
Uji coba nuklir dan rudal Korea Utara telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Yang paling baru dilakukan pada tanggal 15 September, ketika Korea Utara meluncurkan rudal balistik, yang terbang di atas Jepang sebelum jatuh ke Pasifik utara sekitar 20 menit setelah peluncuran.

Itu terjadi hanya empat hari setelah Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengadopsi resolusi terberatnya terhadap Korea Utara. Langkah tersebut mendorong kritik keras dari Pyongyang yang kemudian bersumpah untuk menggunakan cara apapun untuk melakukan pembalasan terhadap Amerika Serikat.

Credit tempo.co

Peretas Korut Dituding Curi Rencana Perang Korsel

Ilustrasi peretas. (Reuters/Kacper Pempel)

Jakarta, CB -- Peretas Korea Utara disebut telah mencuri ratusan dokumen rahasia militer milik Korea Selatan, termasuk rencana operasional perang yang melibatkan sekutu seperti Amerika Serikat.

Menurut laporan surat kabar Chosun Ilbo yang dikutip AFP, seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat yang berkuasa di Korsel mengatakan para peretas tersebut membobol jaringan militer sekitar akhir September lalu dan berhasil memperoleh akses ke ratusan dokumen sensitif berkukuran 235 gigabyte.

Menurut pejabat bernama Rhee Cheol-hee itu dokumen yang bocor termasuk strategi Korsel jika berperang dengan Korut dan rencana eksekusi Kim Jong-un.

"Dan di antara ratusan dokumen yang bocor itu adalah Rencana Operasional 5015 yang digunakan jika mesti berperang dengan Korut, termasuk serangan 'pemenggalan' bagi pemimpin Korut, Kim Jong-un," bunyi laporan koran tersebut mengutip Rhee, Selasa (10/10).

Selain itu, Anggota komite pertahanan itu menuturkan para peretas turut mencuri dokumen berisikan sejumlah rincian mengenai latihan gabungan tahunan AS-Korsel dan informasi mengenai fasilitas utama militer serta pembangkit listrik.

Meski begitu, mengutip kementerian pertahanan, Rhee mengatakan 80 persen dari dokumen yang bocor itu sampai saat ini belum sepenuhnya teridentifikasi.

Rhee tidak bisa segera dikonfirmasi mengenai pernyataannya dalam artikel tersebut. Namun, kantor Rhee mengatakan pernyataan pria tersebut telah dikutip dengan benar.

Sementara itu, kementerian pertahanan menolak mengonfirmasi laporan tersebut dengan alasan keamanan intelijen.

Laporan peretasan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea yang dipicu oleh memanasnya hubungan AS dan Korut terkait ambisi senjata nuklir Pyongyang yang dinilai kian mengkhawatirkan.

Dalam sebulan terakhir, Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un bahkan saling melontarkan ancaman perang terhadap satu sama lain di tengah dorongan dunia internasional untuk mengutamakan jalur dialog dalam penyelesaian konflik.

Melalui retorika terbarunya, Trump bahkan menekankan bahwa upaya diplomatik dengan Korut selama puluhan tahun ini gagal membuahkan hasil dan mengisyaratkan opsi militer atau perang menjadi satu-satunya jalan keluar.

Ini bukan pertama kalinya Korut diduga meluncurkan serangan siber terhadap Korsel. Pada Mei lalu, kemhan Korsel mengatakan Pyongyang telah meretas jaringan intranet militer Seoul meski tak menjelaskan dokumen-dokumen yang bocor.

Selama ini, Korut selalu dikaitkan dengan serangkaian serangan siber yang kebanyakan menyerang sistem keuangan di belasan negara termasuk peretasan Sony Pictures pada 2014 lalu. Korsel menyebut Pyongyang memiliki sebuah unit perang siber yang terdiri dari 6.800 spesialis terlatih.

Credit cnnindonesia.com

Korea Utara Ungkap Niat CIA Bunuh Kim Jong Un Pakai Racun

CB, Jakarta - Korea Utara ungkap CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat berusaha membunuh Kim Jong Un pertengahan tahun ini. CIA menggunakan racun kimia atau biologi untuk membunuh pemimpin Korea Utara itu.
"Dugaan upaya pembunuhan tersebut menunjukkan Amerika adalah pelaku utama di balik terorisme", kata KCNA, media pemerintah Korea Utara pada 9 Oktober 2017.

KCNA menjelaskan, sekelompok orang menyusup ke Korea Utara atas perintah CIA dan Dinas Intelijen Korea Selatan dengan tujuan melakukan terorisme yang disponsori Amerika dan Korea Selatan. Namun, upayanya gagal dan pelakunya ditangkap.

"Ini jelas menunjukkan sifat sejati AS sebagai pelaku utama dibalik terorisme," tulis KCNA dalam laporannya.
Mei Lalu, pemerintah Korea Utara mengumumkan kegagalan rencana Amerika dan Korea Selatan untuk membunuh Kim Jong Un. Seorang pria bernama Kim dibayar untuk melakukan serangan dengan zat biologis. CIA menolak berkomentar mengenai laporan tersebut.

Korea Utara memiliki sejarah membuat pernyataan perdebatan yang tidak bisa diverifikasi. Sebelumnya negara ini mengklaim AS dan Korea Selatan telah merancang plot yang diberi nama "Plan Jupiter", untuk membunuh Kim Jong Un.
KCNA juga menuduh Washington menggunakan perang melawan terorisme untuk membenarkan intervensi di Afghanistan, Irak dan Libya.
Uji coba rudal Korea Utara yang terus berlanjut telah memperdalam ketegangan dengan Amerika dan menyebabkan Donald Trump mengancam untuk menghancurkan negara komunis tersebut secara total dan Kim Jong Un membalasnya dengan ancaman menghancurkan Amerika.

Credit TEMPO.CO

Korut Tuduh CIA Coba Bunuh Kim Jong-un dengan Senjata Kimia

Korut menuding CIA dan Korea Selatan mencoba membunuh pemimpin tertinggi mereka, Kim Jong-un, dengan racun kimia sekitar awal tahun ini. (KCNA via Reuters)

Jakarta, CNN Indonesia -- Korea Utara menuding Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) dan Korea Selatan mencoba membunuh pemimpin tertinggi mereka, Kim Jong-un, dengan racun kimia sekitar awal tahun ini.

Kementerian Keamanan mengklaim pemerintah berhasil menggagalkan rencana AS dan Korsel itu dengan menangkap seorang pria bernama "Kim" yang diduga dibayar "untuk melakukan serangan zat biologis."

"Mei lalu, teroris kejam berhasil ditangkap karena menyusup ke negara kami atas perintah CIA dan intelijen negara boneka Korea Selatan dengan tujuan melakukan terorisme yang disponsori negara mereka ke markas pemimpin tertinggi kami menggunakan bahan kimia," tulis kantor berita Korut, KCNA, Selasa (10/10).

Pyongyang juga menganggap AS kerap memanfaatkan kampanye perang melawan terorisme untuk membenarkan intervensinya yang ingin menggulingkan pemerintahan negara lain seperti Afghanistan, Irak, dan Libya.

"Ini dengan jelas menunjukkan sifat asli AS sebagai pelaku utama di balik terorisme. AS layaknya bunglon yang bisa mengubah warnanya untuk membenarkan tindakannya untuk menggulingkan pemerintah negara lain," tulis KCNA seperti dikutip The Independent.

Ini bukan pertama kalinya Pyongyang menuding AS berupaya menggulingkan rezim Jong-un. Sebelumnya, Pyongyang menuduh Washington dan Seoul merencanakan plot yang dikenal dengan sebutan "Plan Jupiter" untuk membunuh diktaktor muda tersebut.

Tudingan ini muncul di tengah ketegangan antara AS dan Korut dalam beberapa bulan terakhir akibat ambisi Pyongyang yang terus menggencarkan pengembangan senjata rudal dan nuklirnya.

Silih ancam perang antara Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump dalam beberapa waktu belakangan ini pun memperkeruh ketegangan di Semenanjung Korea.

Dalam retorika terbarunya, Trump bahkan mengisyaratkan ingin menggunakan opsi militer untuk menyerang Korut.

“Para presiden dan pemerintahnya sudah berunding dengan Korea Utara selama 25 tahun, kesepakatan dicapai dan dana besar pun dibayar,” kicau Trump.

“Tidak berhasil, kesepakatan dilanggar sebelum tinta kering, menipu para juru runding AS. Maaf, tapi hanya ada satu jalan yang akan berhasil!”

Credit cnnindonesia.com

12 gerilyawan, lima personel keamanan tewas dalam bentrokan Afghanistan

Dokumentasi ledakan di dekat Gedung Parlemen Afghanistan, di Kabul, Senin (22/6/15). Anggota Taliban melalukan aksi bom bunuh diri dan sejumlah pria bersenjata menyerang parlemen Afghan hari ini, menghancurkan jendela dan memaksa anggota parlemen keluar ruangan, sementara kota kedua jatuh ke tangan kelompok Islam di utara di hari kedua. (REUTERS/Mohammad Ismail)

Kunduz, Afghanistan (CB) - Sebanyak 12 gerilyawan dan lima personel keamanan telah tewas saat bentrokan berkecamuk di Regensi Imam Sahib, Provinsi Kunduz, Afghanistan Utara, pada Selasa, kata polisi.

"Bentrokan berkecamuk di Daerah Qurqan Tipa, Kabupaten Imam Sahib, pagi hari ini dan sejauh ini 12 anggota Taliban dan lima personel keamanan telah tewas," kata Kepala Polisi Provinsi Kunduz, Abdul Hamidi, kepada wartawan di Kunduz.

Ia juga menambahkan, delapan petempur Taliban dan empat personel keamanan cedera.

Sementara itu, Zabihullah Majahid --yang mengaku berbicara untuk Taliban-- menghubungi media dan mengkonfirmasi pertempuran yang berkecamuk di Kabupaten Imam Sahib pada Selasa pagi.

Ia mengklaim gerilyawan, selain menewaskan lima prajurit dan melukai tujuh lagi, juga menghancurkan tiga tank tempur.

Regensi Imam Sahib telah menjadi ajang pertempuran antara pasukan keamanan dan anggota Taliban selama hampir dua pekan belakangan dan menurut pejabat itu, lebih dari 100 gerilyawan termasuk beberapa warga negara asing telah tewas.

Credit antaranews.com

PBB cemas arus pengungsi Rohingya membesar lagi

Arus Pengungsi Masih Terus Terjadi Pengungsi rohingya berjalan melintasi sungai usai melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh di Teknaf, Cox Bazar, Bangladesh, Jumat (29/9/2017). Setiap hari ribuan pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Bangladesh. (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay) ()

Jakarta (CB) - Paling sedikit 11.000 pengungsi baru Rohingya tiba di Bangladesh hanya dalam jangka satu hari dari Rakhine di Myanmar, Senin lalu. Situasi terakhir ini mendorong PBB mengeluarkan maklumat bahwa lembaga supranasional itu kembali ke situasi waspada penuh untuk mengantisipasi gelombang besar baru pengungsi Rohingya.

Sekitar setengah juta pengungsi Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh sejak akhir Agustus lalu. Dan Selasa kemarin terjadi gelombang pengungsi memasuki daerah tenggara Bangladesh, kata pejabat Bangladesh kepada Radio Free Asia. Para pejabat Bangladesh bahkan menyatakan puluhan ribu lainnya sudah menunggu menyeberang ke Bangladesh.

"Mereka yang baru tiba di sini berkata kepada kami bahwa masih banyak yang sedang menanti diseberangkan ke Bangladesh," kata Md Ali Hossain, wakil komisioner distrik Cox’s Bazar.

Zafar Alam, pemimpin Rohingya di Kamp Kutupalong yang merupakan kamp pengungsi terbesar Rohingya, mengungkapkan kesebelas ribu pengungsi baru itu berasal dari sembilan desa di Buthidaung dan Rathedaung yang berada di pedalaman Rakhine.

"Mereka menyeberangi Sungai Naf bersama anak-anak mereka. Mereka dibawa ke berbagai penampungan di berbagai tempat di Teknaf. Hampir 50.000 orang lainnya masih menunggu diseberangkan ke perbatasan Bangladesh," kata Zafar Alam.

Di Jenewa, badan urusan pengungsi PBB (UNHCR) menyatakan tengah bersiap memasok secara besar-besaran bantuan ke Bangladesh demi menjawab arus besar baru pengungsi Rohingya ke negeri ini.

Credit antaranews.com

Puluhan Ribu Warga Lintas Agama Myanmar Serukan Perdamaian

Ilustrasi pengungsi Rohingya. (Reuters/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Puluhan ribu warga lintas agama memenuhi stadion sepak bola di Yangon, Myanmar, pada Selasa (10/10) dan menggelar doa bersama sebagai bentuk persatuan bangsa yang selama ini diliputi konflik komunal antara masyarakat mayoritas Buddha dan minoritas, terutama Muslim Rohingya.

Biksu Buddha, biarawati, umat Kristiani, Muslim, hingga Hindu dilaporkan ikut serta dalam acara yang ditujukan untuk memohon perdamaian di Myanmar, terlebih di negara bagian Rakhine yang selama ini menjadi pusat krisis kemanusiaan.

Diberitakan AFP, sebagian orang di antara kerumunan berjumlah 30 ribu orang itu turut membawa potret pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang kini terus mendapat kecaman dari dunia internasional lantaran dianggap gagal menghentikan kekerasan dan melindungi warganya sendiri.

Kekecewaan memuncak karena selama ini peraih Nobel itu menjadi wajah demokrasi dan perdamaian bagi negara di Asia Tenggara itu.

"Ini adalah upacara yang menunjukkan kepada dunia bahwa seluruh warga dari berbagai penganut agama saling bersahabat dan saling mencintai," ucap Win Maung, anggota parlemen regional partai berkuasa, Liga Demokrasi Nasional (NLD).

Acara solidaritas itu digelar setelah Rakhine yang kembali bergejolak menyusul bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar di wilayah itu pada akhir Agustus lalu.Insiden yang dilaporkan menewaskan 1.000 orang itu pun turut memaksa ratusan ribu warga lainnya mengungsi ke luar Myanmar.

Rohingya telah lama menjadi target diskriminsi dan penindasan di Myanmar setelah etnis minoritas itu tidak dianggap sebagai salah satu suku resmi dalam hukum kewarganegaran 1983.

Tindakan diskriminatif secara sistematis terhadap Muslim Rohingya ini dinilai semakin memperdalam sentimen negatif warga mayoritas terhadap etnis tersebut.

Selama ini, sebagian besar warga Myanmar menganggap Rohingya sebagai Bengali atau imigiran gelap asal Bangladesh yang berniat mengklaim tanah umat Buddha di Myanmar.

Sebagian besar dari Muslim Rohingya pun tidak diakui status kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar, meski tercatat telah tinggal selama beberapa generasi di Rakhine.

Credit cnnindonesia.com

Dianggap biang eksodus Rohingya, Barat hukum jenderal-jenderal Myanmar

Selain dianggap Barat sebagai arsitek di balik pengusiran paksa lebih dari setengah juta warga Rohingya, panglima angkatan bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing juga disebut oleh banyak pengungsi Rohingya di Bangladesh sebagai operator utama dan pemimpin bayangan di Myanmar (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Yangon/Washington (CB) - Uni Eropa dan Amerika Serikat tengah mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi kepada para pemimpin militer Myanmar karena telah memerintahkan ofensif militer yang memaksa lebih dari setengah juta warga Rohingya melarikan diri dari negaranya.

Dari wawancara dengan selusinan diplomat dan pejabat pemerintah di Washington, Yangon dan Eropa, kantor berita Reuters mengungkapkan bahwa sanksi yang secara khusus ditujukan kepada jenderal-jenderal top Myanmar itu adalah salah satu dari berbagai opsi yang dibahas Barat dalam mengatasi krisis pengungsi Rohingya.

Belum ada yang diputuskan. Washington dan Brussels untuk sementara menunda opsi ini, kata beberapa sumber. Barat juga membahas peningkatan bantuan kepada negara bagian Rakhine.

Perkembangan terakhir ini menunjukkan bahwa eksodus besar-besaran muslim Rohingya ke Bangladesh telah mendorong para pengambil kebijakan di Barat untuk mengambil langkah.

Barat mengesampingkan pemerintahan di luar Aung San Suu Kyi karena wanita pemimpin Myanmar ini sendiri dianggap Barat tak bisa mengendalikan militer dan disandera oleh konstitusi yang dibuat militer.

Dewan Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa akan membahas Myanmar 16 Oktober nanti, namun tak ingin cepat-cepat menjatuhkan sanksi.

Menteri Pembangunan Denmark Ulla Tornaes berkata kepada Reuters bahwa Denmark akan membawa krisis Rohingya dalam agenda bahasan Uni Eropa. Tujuan utama Denmark adalah menekan sekeras mungkin militer Myanmar.

Dua orang pejabat AS mengungkapkan sanksi akan secara khusus ditujukan kepada panglima angkatan bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing dan beberapa jenderal lainnya, termasuk para pemimpin milisi etnis Rakhine-Budha yang dituduh telah membakar kampung-kampung Rohingya.

Bentuk sanksi adalah pembekuan asset mereka di AS, melarang mereka pergi ke AS, melarang warga AS berbisnis dengan mereka dan berbagai penalti lainnya.

AS kini tengah berkonsultasi dengan Eropa, Jepang dan Asia Tenggara (ASEAN) mengenai sanksi ini, kata para pejabat AS.

Sementara itu seorang diplomat senior Eropa di Yangon menyatakan negara-negara Barat tengah berkoordinasi mengenai langkah mereka terhadap krisis Rohingya dan sudah sepakat menyangkut tindakan kepada militer Myanmar, khususnya panglima angkatan bersenjatanya, yang sudah pasti menjadi target utama sanksi.

Sang panglima militer Myanmar akan dilarang mengunjungi Eropa padahal tahun lalu sang jenderal pernah pergi ke Brussels, Berlin dan Wina, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Hari Pertama Kampanye, Shinzo Abe Langsung Diserang

PM petahana Shinzo Abe langsung dihadapkan pada serangan oposisi di hari pertama kampanye pemilu sela Jepang. (Reuters/Toru Hanai)

Jakarta, CB -- Baru saja memasuki hari pertama kampanye pemilihan umum Jepang, Perdana Menteri petahana Shinzo Abe langsung menghadapi persaingan ketat yang tak terduga dari partai oposisi.

Gubernur Tokyo Yuriko Koike bersama partai barunya, Kibo no To atau Partai Harapan, mulai meluncurkan sejumlah serangan terhadap pemerintah, jelang pemilu sela yang diharapkan Abe bisa memperkuat mandatnya dalam menghadapi ancaman Korea Utara ini.

Partai Harapan menjadi salah satu partai oposisi utama yang mencoba menjegal partai Abe, Partai Demokrasi Liberal (LDP), dalam upaya untuk kembali mendapatkan mayoritas kursi di kamar bawah parlemen.

Berkampanye di sebuah stasiun di Tokyo pada Selasa (10/10), Koike meminta para pendukungnya "mengkahiri politik Abe" yang telah berkuasa sejak 2012 lalu. "Politik status quo terus berlanjut di Jepang sementara politik itu sendiri sudah kehilangan kepercayaan publik."

Kampanye yang akan berlangsung selama 12 hari ke depan ini diperkirakan akan terfokus pada isu pembangunan ekonomi hingga keamanan menyusul krisis nuklir Korut yang dinilai kian mengkhawatirkan.

Sejauh ini, Koike dianggap cerdas mengambil sorotan publik, menyusul keberhasilan partainya mengalahkan LDP dalam pemilu lokal di Tokyo pada Juli lalu.

Selain itu, sejumlah pengamat menganggap mantan penyiar berita berusia 65 tahun itu bisa membawa partainya menjadi wajah utama oposisi pemerintah hanya dalam sepekan, mengubah lanskap politik Jepang yang selama ini didominasi partai berkuasa.

Di sisi lain, beberapa pihak masih menganggap belum ada partai oposisi yang bisa disandingkan dengan LDP. Meski telah dihadapkan sejumlah skandal, Abe dan partainya itu masih meraup cukup banyak suara.

Diberitakan AFP, jajak pendapat terbaru dari surat kabar Yomiuri menunjukkan bahwa 32 persen responden masih memilih LDP, sementara 13 persen lainnya berencana memilih Partai Harapan.

Sementara itu, lebih dari 1.000 kandidat diperkirakan akan mencalonkan diri untuk berebut 465 kursi kamar bawah parlemen dalam pemilu yang rencananya digelar 22 Oktober mendatang.

Abe dan LDP berencana mempertahankan dominasi mayoritasnya dengan berupaya mengamankan 233 kursi dalam pemilu sela nanti.

Saat ini, LDP memegang 287 kursi ditambah 35 kursi yang diduduki partai koalisinya, Komeito. Melalui pemilu sela, Abe berharap dapat memanfaatkan dukungan publik yang belakangan meningkat untuk memperkuat kekuasaan partai di parlemen.

Credit cnnindonesia.com

Prayuth: Thailand Gelar Pemilu November 2018

PM Prayuth Chan-ocha menyatakan Thailand akan menggelar pemilu November 2018. (REUTERS/Jorge Silva)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha menyatakan Thailand akan menggelar pemilihan umum pada November 2018. Pernyataan ini jadi pertama kalinya pemerintahan junta menyebut waktu spesifik untuk menggelar pemilu sejak kudeta 2014 lalu.

Prayuth, pemimpin pemerintahan junta atau Dewan Nasional Keamanan dan Ketertiban, mengatakan tanggal pasti pemungutan suara akan diumumkan pada Juni 2018. Pihaknya telah berulang kali menunda pemilihan karena kekhawatiran terkait perubahan konstitusi dan isu keamanan.

"Sekitar Juni kami akan umumkan tanggal pemilu berikutnya," kata Prayuth di Bangkok, sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (10/10).

"Pada November kita akan menggelar pemilu."

Tahun lalu, Prayuth menyatakan akan menggelar pemilu 2017 ini. Pernyataan ini terlontar di tengah kekhawatiran penundaan pemilu akibat peresmian rancangan konstitusi yang diajukan militer dan disetujui warga lewat referendum.

"Tahun 2017, 2017, 2017," kata Prayuth tampak kesal karena diberondong pertanyaan oleh para wartawan soal kapan pemilu akan digelar, kala itu.

Mantan jenderal itu mengepalai pemerintahan junta militer Thailand setelah memimpin kudeta Mei 2014 yang melengserkan Yingluck Shinawatra, adik dari pemimpin Thailand sebelumnya, Thaksin Shinawatra.

Saat itu, pamor Yingluck terus menurun karena terganjal tuduhan korupsi skema subsidi beras yang dinilai membuat Thailand tak lagi menjadi eksportir gandum nomor satu ke India pada 2014.

Namun, pendukung Yingluck menilai tuduhan ini merupakan taktik pemerintah junta militer untuk membatasi pengaruh dirinya dan keluarga Shinawatra.

Saat ini, dia telah dijatuhi hukuman penjara lima tahun karena kasus tersebut. Namun, Yingluck terlebih dulu kabur ke luar negeri sehingga tidak bisa dieksekusi.

Credit cnnindonesia.com

Peringati Kemerdekaan, Presiden Taiwan Janji Bebas dari China

Dalam pidato peringatan hari kemerdekaan, Presiden Tsai Ing-wen menegaskan Taiwan tidak akan tunduk pada China. (Reuters//Damir Sagolj)

Jakarta, CB -- Presiden Tsai Ing-wen berjanji akan memperjuangkan kebebasan serta demokrasi Taiwan dan menegaskan wilayahnya tidak akan tunduk pada tekanan dari siapapun.

Dalam pidato peringatan hari kemerdekaan Taiwan, Tsai mengatakan pemerintahannya masih berjuang mencari terobosan terkait hubungan Taipei dengan Beijing yang selama ini tidak mengakui kedaulatan negaranya.

"Kita semua harus ingat bahwa demokrasi dan kebebasan adalah hak yang diperoleh bagi seluruh rakyat Taiwan yang tak terhitung jumlahnya," kata Tsai, Selasa (10/10). "Karena itu, kita semua harus menggunakan semua kekuatan untuk mempertahankan nila-nilai demokrasi dan kebebasan Taiwan."

Pernyataan itu dilontarkan menjelang kongres Partai Komunis China yang rencananya digelar pada 18 Oktober mendatang. Dalam kongres lima tahunan itu, nasib Taiwan dan kepemimpinan Tsai diperkirakan ikut dipertaruhkan.

Hubungan antar Taipei dan Beijing kian merenggang sejak Tsai menjabat pada Mei 2016. Sejak itu, Taiwan secara agresif terus berupaya mendapat pengakuan negara lain sebagai negara merdeka. Sementara itu, China berkeras menganggapnya sebagai wilayah pembangkang yang memisahkan diri.

September lalu, Tsai mengumumkan pembentukan kabinet baru yang dipimpin oleh William Lai, eks wali kota Tainan. Dalam pidato pelantikannya, William menganggap Taiwan adalah negara "independen" yang selama ini telah membuat geger Beijing.

Demi membungkam ambisi Taiwan, China memutus hubungan resmi dengan Taiwan agar wilayah tersebut tetap mengakui prinsip 'Satu China'. Beijing bahkan menyatakan tidak segan menggunakan cara paksa seperti opsi militer jika provinsi itu berkeras ingin merdeka.

Sebagai jalan tengah, Tsai telah memberi sejumlah pilihan bagi Beijing dengan tetap mencari peluang agar wilayahnya bisa meraih lebih banyak otonomi.

"Kami telah menawarkan niat baik kami. Saya telah berulang kali mengatakan: niat baik dan janji kami tidak akan pernah berubah. Kami tidak akan menggunakan konfrontasi lama, tapi kami pun tidak akan tunduk pada tekanan," ujar Tsai seperti dikutip Reuters.

Lebih lanjut, Tsai mengatakan dirinya akan berfokus melakukan reformasi domestik demi meningkatkan pelayanan publik seperti perumahan sosial, layanan kesehatan bagi lansia, hingga reformasi peradilan.

Pada Juli lalu, parlemen Taiwan telah menyetujui rencana percepatan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan permintaan domestik bersamaan dengan penyeimbangan ekonomi yang selama ini bergantung besar pada ekspor.

Credit cnnindonesia.com

Polisi Turki Buru 70 Tentara Diduga Pendukung Gulen

Turki sudah menangkap ratusan ribu orang yang diduga mendukung Fethullah Gulen, tokoh yang dituding berada di balik upaya kudeta 2016. (Olcay Duzgun/Dogan News Agency/via Reuters)

Jakarta, CB -- Polisi Turki meluncurkan operasi perburuan untuk menangkap 70 tentara yang dituduh berhubungan dengan Fethullah Gulen, tokoh yang selama ini dituding sebagai dalang upaya kudeta Juli 2016.

Sebagaimana dikutip Reuters pada Selasa (10/10), kantor berita Dogan melaporkan operasi terfokus di kota Konya dan sejumlah lokasi lain di tujuh provinsi lain secara serentak. Di antara para tentara yang dicari adalah dua kolonel, tujuh kapten, dan 36 letnan.

Dari 70 orang, sedikitnya 62 tentara yang diburu itu adalah anggota angkatan udara Turki dan beberapa di antara mereka berspesialisasi sebagai pilot. Saat ini, polisi dilaporkan masih melakukan penelusuran untuk mencari tempat tinggal dan kantor para anggota militer itu.

Operasi penangkapan yang mengincar pendukung Gulen masih berlangsung setelah 15 bulan sejak upaya kudeta digagalkan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Pekan lalu, sekitar 800 orang yang dituduh memiliki hubungan dengan Gulen dan organisasinya telah diciduk oleh polisi.

Sejauh ini, sekitar 500 ribu orang telah dipenjara atas dugaan keterkaitan dengan ulama yang tinggal mengasing di Amerika Serikat itu. Sebagian besar dari mereka masih menunggu waktu persidangan tanpa kejelasan.

Sedikitnya 150 ribu orang juga dilaporkan telah dipecat dari pekerjaan mereka sejak upaya kudeta yang menewaskan 250 orang itu terjadi. Sebagian besar di antara ratusan ribu orang itu adalah pegawai sipil seperti guru.

Sejumlah negara Barat dan kelompok pegiat HAM telah lama khawatir pemerintahan Erdogan menjadikan penyelidikan upaya kudeta sebagai dalih untuk membungkam pemberontak dan pembangkang.

Ankara membantah tudingan tersebut dan menganggap "operasi pembersihan" seperti itu menjadi satu-satunya cara untuk meredam ancaman jaringan Gulen yang dianggap Turki telah memengaruhi sejumlah institusi negara seperti militer, pengadilan, dan sekolah.

Baru-baru ini, hubungan Turki dengan Amerika juga merenggang setelah Ankara menangkap seorang pegawai kantor konsulat Washington di Istanbul atas dugaan keterkaitannya dengan Gulen.

Credit cnnindonesia.com

Rusia tuding AS berpura-pura perangi ISIS di Suriah, Irak

Dokumen foto pasukan tank Rusia bertugas di Suriah dengan target utama memerangi kelompok teroris ISIS. (twitter.com)

Moskow (CB) - Rusia, Selasa, menuding Amerika Serikat berpura-pura memerangi ISIS di Suriah dan Irak.

Rusia menuduh AS secara sengaja mengurangi serangan udara di Irak agar para milisi ISIS bisa memasuki Suriah, dengan niat untuk memperlambat pergerakan tentara Suriah dukungan Rusia.

Pentagon membantah keras tuduhan-tuduhan itu dengan mengatakan bahwa koalisi pimpinan AS yang memerangi ISIS selalu mengumumkan data kepada publik setiap hari soal jumlah dan hasil serangan yang dilancarkan.

Dalam tanda-tanda terbaru peningkatan ketegangan antara Moskow dan Washington, Kementerian Pertahanan Rusia menyuarakan dalam suatu pernyataan bahwa koalisi pimpinan AS telah secara drastis mengurangi serangan udara ke Irak pada September ketika pasukan Suriah, yang didukung kekuatan udara Rusia, mulai merebut kembali kendali Provinsi Deir al-Zor.

"Semua tahu bahwa koalisi pimpinan AS berpura-pura memerangi ISIS, terutama di Irak, tapi diduga terus memerangi ISIS di Suriah secara aktif dengan beberapa alasan," kata Mayor Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara kementerian pertahanan Rusia.

Sebagai akibatnya, kata Konashenkov, milisi ISIS dalam jumlah besar telah berpindah dari daerah-daerah perbatasan Irak ke Deir al-Zor. Di situ, para milisi berupaya masuk ke tepi kiri Sungai Eufrat.

"Aksi-aksi Pentagon dan koalisi itu harus dijelaskan. Apakah perubahan taktik mereka itu merupakan niat untuk separah mungkin menyulitkan operasi tentara Suriah, yang didukung oleh angkatan udara Rusia, untuk merebut kembali wilayah Suriah hingga ke wilayah timur Eufrat?," tanya Konashenkov.

"Atau apakah ini merupakan langkah licik (koalisi, red) untuk mendorong para teroris ISIS keluar dari Irak dengan memaksa mereka bergerak menuju Suriah dan ke jalur pengeboman yang diincar oleh angkatan udara Rusia?"

Di Washington, juru bicara Pentagon Kolonel Robert Manning menggambarkan tuduhan Rusia itu sebagai pernyataan yang "tentu tidak benar".

"Kami tetap bertekad untuk membunuhi ISIS dan mencegah mereka mendapatkan tempat berlindung yang aman ataupun kemampuan untuk melakukan serangan di kawasan maupun secara global," kata Manning.

Konashenkov menambahkan bahwa pasukan Suriah sedang berupaya mendorong ISIS keluar dari kota al-Mayadin di tenggara Deir al-Zor tapi bahwa ISIS setiap hari berusaha memperkuat kemampuannya di sana dengan banyaknya "tentara asing bayaran" yang berdatangan dari Irak, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Jet Sukhoi Rusia Jatuh di Suriah, Awak Pesawat Tewas

Ilustrasi jet tempur Sukhoi SU-24. (REUTERS/US Navy)

Jakarta, CB -- Sebuah jet tempur Sukhoi jenis SU-24 milik Rusia dilaporkan jatuh saat mencoba lepas landas dari markas militer Hmeimim di Suriah pada Selasa (10/10). Insiden itu dikabarkan menewaskan seluruh awak kapal.

Dikutip kantor berita Rusia sebagaimana dilansir AFP, seorang juru bicara militer yang mengonfirmasi kejadian ini tidak menjelaskan berapa banyak korban dalam insiden. Namun, biasanya SU-24 membawa dua orang awak yang terdiri dari pilot dan kopilot.

"Pesawat Su-24 jatuh dan hancur ketika berakselerasi saat hendak lepas landas dari landasan pacu. Awak pesawat tidak sempat keluar dari jet dan meninggal," ujarnya.

Menurut laporan dari tempat kejadian, militer Rusia menyebutkan kecelakaan pesawat disebabkan kesalahan teknis.

Sejak 2015 lalu, Rusia mengerahkan sejumlah pasukan militernya ke Suriah demi membantu rezim Presiden Bashar al-Assad menghadapi pemberontak dan kelompok teroris ISIS.

Kementerian pertahanan mengatakan jet-jet Rusia meluncurkan 150 serangan udara setiap harinya di bagian timur negara itu "untuk melawan para teroris ISIS." Dalam operasi terbarunya, serangan udara Suriah dilaporkan menewaskan 37 orang.

September lalu, seorang jenderal Rusia tewas dalam operasi militer di bagian timur kota Deir Ezzor, di mana pasukan khusus Negeri Beruang Merah itu membantu angkatan darat Suriah melawan militan ISIS.

Credit cnnindonesia.com

Faksi Hamas dan Fatah memulai pembicaraan persatuan di Kairo

Gaza dan Tepi Barat - (Wikimedia Commons)

Kairo (CB) - Pembicaraan persatuan antara dua faksi Palestina yang saling bermusuhan yakni Hamas dan Fatah di Kairo mulai berlangsung pada Selasa dengan seorang tokoh Hamas mengatakan ia sangat berharap kedua pihak menyepakati peta jalan menuju rekonsiliasi.

Partai Fatah yang didukung Barat kehilangan kendali atas Gaza setelah Hamas, yang dipandang kelompok teroris oleh Barat dan Israel, menguasainya dalam pertempuran tahun 2007. Tetapi bulan lalu Hamas setuju menyerahkan kekuasaan di Gaza kepada pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas yang didukung Fatah dalam sebuah persetujuan yang dimediasi oleh Mesir, lapor Reuters.

Kairo menindaklanjutinya dengan menyelenggarakan pembicaraan tiga hari pekan ini mengenai implementasi dari langkah-langkah lebih lanjut menuju persatuan.

"Kami bertemu di Kairo dengan penuh harapan membahas sebuah peta jalan menuju rekonsiliasi nasional," kata Izzat Reshiq, delegasi senior Hamas dalam kicauannya di Twitter.

Azzam Ahmad, salah seorang pemimpin delegasi Fatah, mengatakan perundingan-perundingan juga akan mencakup tugas kementerian-kementerian di Gaza. Kepala Intelejen Palestina yang sekutu dekat Abbas, Majed Faraj, juga ikut dalam delegasi itu.

Isu ketiga yang akan dibahas ialah nasib 40.000 hingga 50.000 pegawai Hamas yang dipekerjakan sejak tahun 2007. Tokoh yang memimpin delegasi Hamas ialah Saleh Arouri, wakil ketua kelompok itu.

Keamanan akan menjadi fokus utama dalam perundingan tersebut, termasuk kemungkinan pengerahan 3.000 perwira Fatah yang akan bergabung dalam pasukan kepolisian Gaza nanti, memulihkan banyak pengaruh Abbas di Gaza dan mengurangi cengkeraman Hamas di kawasan tersebut.

Ahmad dari Fatah mengatakan Rafah, satu-satunya perbatasan Gaza dengan Mesir dan pernah menjadi pintu utama ke dunia bagi 2 juta orang, sebaiknya dikelola para pengawal kepresidenan Abbas dengan supervisi dari lembaga perbatasan Uni Eropa menggantikan para pegawai yang terkait Hamas.

Dia mengatakan pemerintah akan bekerja merampungkan pengaturan dalam satu atau dua pekan ke depan untuk perlintasan Erez dan Kerem shalom.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memperingatkan pihak Palestina terhadap "rekonsiliasi palsu", dengan mengulangi pernyataan tuntutan Israel bagi pembubaran faksi militer Hamas. Hamas mengatakan faksi itu tidak masuk dalam pembahasan.

Kabinet pemerintah Palestina dukungan Fatah yang berkedudukan di Tepi Barat juga mengatakan Selasa, pihaknya berharap pembicaraan Kairo akan berhasil.

"Kabinet berharap sesi dialog nasional di Kairo akan berhasil mencapai rekonsiliasi dan menyatukan kembali tanah air. Kabinet menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas-tugas dengan penuh di Jalur Gaza segera faksi-faksi itu mencapai persetujuan."

Penyerahan kekuasaan administratif merupakan perubahan besar yang dialami Hamas, yang sebagian disebabkan oleh ketakukan potensi isolasi politik dan finansial kelompok itu setelah pendonor utamanya Qatar mengalami krisis diplomatik besar dengan para sekutu kuncinya.

Credit antaranews.com

Rekonsiliasi Palestina, Fatah dan Hamas Sepakati Ini

CB, Jakarta - Delegasi Fatah dan Hamas menggelar rekonsiliasi Palestina di Kairo, Mesir. Kedua partai ini akan membahas upaya penghentian kekerasan dan upaya Israel memecah beberapa wilayah.
Salah seorang anggota delegasi dari Hamas, yang diwawancara Al Jazeera, Khalil Haya, mengatakan diskusi itu juga akan membahas persiapan pembentukan negara demokrasi dengan penyusunan sistem legislatif, presidensial, serta persiapan pemilihan umum, yang akan diikuti seluruh rakyat Palestina.

Pertemuan ini juga akan membicarakan implementasi The 2011 Cairo Agreement, yang berisi mengenai wacana penghentian konflik di antara kedua partai.

Negosiasi ini dimulai setelah otoritas tertinggi Palestina, Perdana Menteri Rami Hamdalah, berkunjung ke Jalur Gaza sebagai wujud pencatatan administrasi jika wilayah Jalur Gaza menjadi bagian pemerintahan Palestina.
Dalam pertemuan ini, pihak Hamas dipimpin Kepala Deputi Bidang Politik Saleh Al Arouri. Sedangkan Perwakilan Fatah dipimpin anggota Komite Pusat Fatah, Azzam Al Ahmad.
Dilansir dari Al Jazeera, menurut salah seorang anggota delegasi dari kubu Hamas, Hassan Yousef, pihaknya sempat dihadang tentara Israel saat akan berangkat ke Kairo untuk melaksanakan dialog rekonsiliasi Palestina itu.

Credit TEMPO.CO

Ketakutan akan vampir sebabkan staf PBB ditarik dari Malawi Selatan

(Facebook Presidential Monsters)

Lilongwe (CB) - Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pada Senin (9/10) telah menarik staf dari dua distrik di Malawi selatan, di mana ketakutan akan vampir memicu kekerasan massa dan menyebabkan setidaknya lima orang tewas.

Kepercayaan akan ilmu sihir tersebar luas di pedesaan Malawi, yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia, di mana banyak lembaga bantuan dan lembaga swadaya masyarakat berkegiatan. Serentetan kekerasan main hakim sendiri terkait dengan rumor vampir juga meletus di Malawi pada 2002.

"Distrik-distrik ini sangat terpengaruh oleh cerita tentang pengisapan darah dan kemungkinan adanya vampir," demikian Departemen Keselamatan dan Keamanan PBB (UNDSS) dalam sebuah laporan keamanan di distrik Phalombe dan Mulanje, seperti dilansir Reuters.

Koordinator PBB, Florence Rolle, mengatakan dalam sebuah tanggapan surat elektronik atas pertanyaan yang berdasarkan laporan yang menyatakan bahwa beberapa staf PBB telah pindah, sementara yang lain masih berada di distrik-distrik tergantung pada lokasi kegiatan mereka.

"UNDSS terus memantau situasi ini dengan ketat untuk memastikan semua staf PBB yang terkena dampak kembali ke lapangan sesegera mungkin," demikian Rolle.

Rolle tidak mengatakan berapa banyak pekerja yang direlokasi.

Laporan UNDSS mengatakan setidaknya lima orang telah tewas di daerah tersebut sejak pertengahan September oleh massa yang menuduh mereka terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan vampir. Dikatakan bahwa kelompok massa yang mencari vampir telah memasang blokade jalan di distrik tersebut, sehingga meningkatkan masalah keamanan.

Presiden Malawi Peter Mutharika mengatakan bahwa laporan tersebut mengkhawatirkan dan membuat orang menderita.

"Perkembangan ini sangat memprihatinkan Presiden dan seluruh pemerintah," demikian pernyataan dari kantornya.

Laporan UNDSS mengatakan bahwa rumor vampir tampaknya berasal dari negara tetangga Mozambik, meskipun tidak jelas apa yang menjadi pemicunya. Hal tersebut menyebabkan "penghentian sementara aktivitas PBB di daerah tersebut hingga situasinya telah dinormalisasikan".

Dikatakan bahwa beberapa LSM telah menarik personil dari distrik tersebut dan untuk sementara menangguhkan program mereka, namun tidak menyebutkan nama organisasi tersebut.

Credit antaranews.com

Pemimpin Catalunya proklamasikan kemerdekaan

Peta Spanyol, dengan Catalonia digambarkan pada arena berwarna merah bata. Ibukota Catalonia adalah Barcelona dan penduduknya memakai bahasa Catalan. (google.com)

Barcelona (CB) - Pemimpin Catalunya Carles Puigdemont pada Selasa memproklamasikan kemerdekaan wilayah itu dari Spanyol namun mengatakan pemberlakuan kemerdekaan akan ditunda sambil menunggu pembicaraan dengan pemerintahan Madrid.

"Saya menerima mandat bahwa Catalunya harus menjadi negara merdeka dalam bentuk republik ... Saya mengajukan penundaan pemberlakuan pernyataan kemerdekaan untuk melakukan pembicaraan guna mencapai penyelesaian yang disepakati," kata Puigdemont di parlemen wilayah di Barcelona.

Puigdemont tidak mengatakan mencari dukungan terbuka dari parlemen bagi kemerdekaan dalam pemungutan suara, langkah yang bisa menutup peluang bagi penyelesaian apa pun. Namun, pernyataan kemerdekaan itu membuat Spanyol berada dalam ketidakpastian.

Pemerintah Spanyol telah menyatakan bahwa pendeklarasian kemerdekaan secara sepihak merupakan tindakan ilegal. Madrid berjanji "akan menegakkan hukum dan demokrasi" jika parlemen wilayah otonomi itu meneruskan langkahnya menuju kemerdekaan.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy bisa mengambil tindakan, yang tidak pernah terjadi sebelumnya, untuk membubarkan parlemen Catalunya dan menggelar pemilihan wilayah baru, yang disebut dengan "opsi nuklir".

Pemerintahan Madrid juga bisa meminta pengadilan untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan sebagai tindakan yang melanggar undang-undang dasar.

Kendati ada desakan untuk melakukan dialog dengan Madrid, pernyataan kemerdekaan membuat penyelesaian semakin sulit untuk dicapai karena Rajoy sendiri telah menyatakan bahwa ia tidak akan berbicara dengan para pemimpin Catalunya sampai mereka membatalkan rencana menuju kemerdekaan, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Catalonia Batal Merdeka, Pilih Dialog dengan Spanyol

CB, Jakarta -Pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont membatalkan deklarasi kemerdekaan Catalonia dari Spanyol dan menyerukan agar segera dilakukan pembicaraan dengan Madrid mengenai masa depan wilayah tersebut.
Puigdemont hanya menandatangani sebuah deklarasi kemerdekaan di parlemen daerah Catalan di Barcelona, Spanyol kemarin, 9 Oktober 2017.

Dalam pidatonya yang dikelilingi oleh ribuan pemrotes dan ratusan polisi bersenjata di luar gedung parlemen, Puigdemont hanya membuat deklarasi simbolis. Dia mengklaim mandat untuk memulai pemisahan diri namun menangguhkan langkah-langkah formal untuk mencapai tujuan tersebut.

"Saya mengusulkan untuk menunda deklarasi kemerdekaan guna melakukan pembicaraan dalam beberapa minggu mendatang, tanpa itu tidak mungkin mencapai solusi yang telah disepakati," kata Puigdemont, seperti yang dilansir Reuters pada 11 Oktober 2017.
Sejumlah pendukung kemerdekaan Catalonia berpendapat, usulan perundingan Puigdemont dianggap sia-sia karena Madrid tidak akan menanggapinya.

Pemerintah Spanyol membuat aturan main dalam dialog dengan Catalonia, yakni harus sesuai dengan konstitusi dan undang undang. Aturan ini ditafsirkan banyak pihak sebagai mengesampingkan kemerdekaan sebagai sebuah pilihan bagi Catalonia.
Wakil Perdana Menteri Spanyok, Soraya Saenz de Santamaria juga menolak usulan pemimpin Catalonia itu untuk melakukan perundingan yang akan dilakukan oleh seorang mediator internasional. "Baik Puigdemont maupun orang lain tidak dapat mengklaim ... untuk memaksakan mediasi," katanya.
Pemerintah Spanyol akan bertemu hari ini , 11 Oktober 2017 untuk memutuskan tanggapannya terhadap deklarasi kemerdekaan Catalonia oleh Charles Puigdemont.Ketegangan telah meningkat di Catalonia sejak berlangsungnya referendum pada 1 Oktober 2017 yang dianggap tidak masuk akal oleh Madrid.

Credit TEMPO.CO

Referendum Catalonia Spanyol, Kelompok Pro dan Kontra Tawuran

CB, Jakarta - Kekerasan berdarah pecah setelah terjadi aksi tawur antara ekstrimis sayap kanan dengan kelompok pro-kemerdekaan Catalonia di Valencia, Spanyol, Senin, 9 Oktober 2017.
Media Mirror dalam laporannya, Selasa, 10 Oktober 2017, mengatakan, kedua kelompok menggunakan tongkat, pentungan dan saling pukul serta tendang di jalan-jalan Valencia.
"Seorang pria membawa bendera Spanyol terekam kamera sedang menendang seorang perempuan hingga tersungkur ke tanah," tulis Mirror.

Sementara itu, pria lainnya kabur setelah menyerang tetapi lawannya sempat mendaratkan pukulan beberapa kali ke wajahnya sebelum dihentikan polisi.
Dalam aksi tawuran ini, sejumlah orang dilaporkan cedera termasuk seorang jurnalis, yang sedang meliput kejadian. Dia menderita luka-luka setelah mukanya disiram teh panas.
Menurut laporan media setempat, La Sexta, bentrok fisik itu pecah antara pendukung Spanyol 2000, kelompok sayap kanan, melawan pendukung kemerdekaan Catalonia.
Tawuran itu bermula dari aksi ekstrimis sayap kanan yang meneriakkan hinaan kepada kaum pro-kemerdekaan dan memberikan penghormatan terhadap Nazi. Mereka memaksa kelompok pro-kemerdakaan yang sedang turun ke jalan agar pindah ke tempat lain. Aksi saling serang itu memaksa polisi turun tangan.
Baku pukul itu, tulis Mirror, berlangsung menjelang deklarasi kemerdekaan oleh Presiden Catalan, Carles Puigdemont, meskipun deklarasi itu masih menunggu waktu tepat setelah parlemen Catalonia bersidang.

Pada pekan lalu, 1 Oktober 2017, warga Catalonia menggelar referendum untuk merdeka dari Spanyol. Hasil pemungutan suara yang diikuti kurang dari 50 persen warga pemilik hak suara itu dimenangkan kelompok pro kemerdekaan dengan 92 persen suara. Pemerintah Spanyol menganggap referendum ini ilegal karena bertentangan dengan konstitusi.
Hingga saat ini, deklarasi kemerdekaan yang sedianya diumumkan pada Senin, 9 Oktober 2017, belum disampaikan kepada publik oleh pemimpin Catalonia, Puigdemont.

Credit TEMPO.CO

NASA Akan Mengubah DNA Astronot untuk Misi ke Mars

CB, Washington DC - NASA sedang mencari cara untuk mengubah DNA astronot Mars untuk melindungi mereka dari radiasi.
Badan antariksa AS teresebut merencanakan misi berawak pertamanya di tahun 2030-an, namun ada risiko kanker dan demensia dari partikel yang memisahkan DNA.

Bos teknologi NASA Douglas Terrier mengatakan awak kapal dapat dilindungi dengan medan listrik atau medan elektromagnetik, namun hal itu terasa tidak praktis.

"Kami melihat berbagai hal dari terapi obat hingga modifikasi genetik yang lebih ekstrem. Hal ini memiliki konsekuensi etis sehingga masih dalam tahap pemikiran eksperimental," ujarnya.
NASA juga berharap untuk menjaga agar astronot tetap aman dengan menyelubungi bagian pesawat ruang angkasa di air dan menggunakan bio-engineering untuk menambal sel tubuh pesawat.
Dr Terrier mengatakan pengoperasian pesawat ruang angkasa sehari-hari akan diserahkan ke kecerdasan buatan (AI) yang mampu mendiagnosis penyakit dan mengarahkan operasi robotik.

Gagasan lain untuk mendongkrak sebuah misi Mars NASA, yang merupakan tema dari film hit The Martian yang dibintangi Matt Damon, memasukkan sebuah koloni di Bulan untuk memuat pesawat ruang angkasa dengan bahan bakar untuk perjalanan sejauh 100 juta mil.

Credit TEMPO.CO

Kenapa NASA Bikin Rencana Antisipasi Jatuhnya Asteroid?

CB., California - Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) akan mengadakan latihan antisipasi jika asteroid meluncur ke arah bumi. Latihan simulasi ini tak ubahnya latihan kebarakan. "Bedanya, ini adalah asteroid," kata Michael Kelly, peneliti ilmu planet NASA, seperti dikutip dari laman The Inverse, Jumat, 6 Oktober 2017.
Latihan yang akan dilaksanakan selama 17 jam dibuat atas dasar protokol darurat setelah asteroid sebesar rumah yang akan melintasi bumi pada 12 Oktober mendatang aman. "Latihan ini buat jaga-jaga dan menimbulkan aware masyarakat. Butuh bertahun-tahun untuk membentuk masyarakat yang sadar bencana," ujarnya.
Melacak dan menganalisis asteroid bukanlah hal yang baru bagi NASA. Pada Januari 2016, NASA membentuk sebuah divisi baru yang ditugaskan untuk mengikuti benda-benda di dekat bumi ini: Divisi Pertahanan Planet. Butuh waktu dua tahun untuk merencanakan cara terbaik menghadapi ancaman potensial dari antariksa dan merumuskan tanggap darurat yang melibatkan sejumlah agen federal seperti Federal Emergency Management Agency (FEMA) dan juga Gedung Putih.

Namun, ini akan menjadi pertama kalinya NASA bisa mengeksekusi sistem "front end". NASA akan menguji keampuhan komunikasinya dengan jaringan agen dan fasilitas di seluruh dunia melalui serangkaian komando sampai ke Gedung Putih. Meskipun ada banyak pemain yang terlibat di seluruh jaringan, Kelley mengatakan bahwa agensi telah menerima bantuan dalam mensimulasikan situasi real-time.

Ilmuwan memiliki teknologi yang mencakup teleskop jarak jauh, radar inframerah, dan gambar satelit, untuk mendapatkan gambaran sebaik mungkin tentang asteroid seperti apa dan di mana ia menuju jauh sebelum hal itu membuat bumi berada dalam bahaya.
Latihan yang akan datang ini melibatkan komponen yang nyata. Asteroid yang dijuluki TC4 2012 diperkirakan berukuran 30 sampai 100 kaki menyamai meteor yang melanda Chelyabinsk, Rusia pada 2013, yang meledak di udara sehingga menyebabkan kerusakan properti dan luka ringan.
Asteroid minggu depan bisa berada paling dekat 4.200 mil (6.749 kilometer) dari permukaan bumi. Lebih dekat dengan jarak bumi ke bulan sepanjang 239 ribu mil (385 ribu kiloeter.
Peneliti NASA, Lindley Johnson, telah membuat tiga strategi yang mungkin jika NASA harus secara paksa menghentikan asteroid bertabrakan dengan bumi. Namun, agensi tersebut tidak mendekati perkembangan serius atau membangun teknik ini. "Karena bagaimanapun ini hanyalah sebuah 'kampanye pengamatan'," ujarnya.

Credit TEMPO.CO

NASA Siapkan Sistem Pertahanan Menyambut Asteroid 12 Oktober

CB - San Francisco - Kedatangan asteroid 2012 TC4 yang akan mendekati bumi pada 12 Oktober nanti akan dimanfaatkan NASA sebagai kesempatan untuk menguji sistem pertahanan Bumi.

Asteroid itu berukuran sekitar 30 sampai 100 kaki (9 sampai 30 meter) atau sebesar rumah dan melaju dengan kecepatan sekitar 30.000 mph (14 kilometer per detik).
Jika sebuah asteroid dengan ukuran ini memasuki atmosfer kita, efeknya akan serupa dengan meteor Chelyabinsk, yang meledak dalam ledakan udara di Oblast Chelyabinsk, Rusia, pada bulan Februari 2013.

Menurut laporan The Mirror, ilmuwan NASA berencana untuk menggunakan kedatangan asteroid 2012 TC4 sebagai kesempatan untuk menguji sistem pertahanan planet mereka, dan ini berkaitan untuk persiapan ancaman asteroid yang sebenarnya.

“Para ilmuwan selalu menghargai pemahaman kapan sebuah asteroid akan mendekati Bumi. Ini karena mereka dapat melakukan persiapan mengumpulkan data untuk mengkarakterisasikan dan mempelajarinya sebanyak mungkin,” kata ilmuwan program NASA, Michael Kelley.
Kelley juga mengatakan bahwa untuk kesempatan kali ini para ilmuwan menggunakan kedatangan asteroid ini untuk menguji jaringan deteksi dan pelacakan asteroid di seluruh dunia. "Para ilmuwan berupaya menilai kemampuan mereka untuk bekerja sama dalam menanggapi temuan ancaman asteroid potensial yang sesungguhnya," tambahnya.
Sementara tujuan utama Kantor Koordinasi Pertahanan Planet NASA adalah untuk melacak asteroid dan komet yang berpotensi berbahaya. Badan Antariksa AS itu juga menerapkan langkah-langkah untuk menangkis batuan ruang angkasa yang ditemukan berada dalam jalur tumbukan dengan Bumi.
Lembaga ini mengembangkan jenis pesawat ruang angkasa khusus yang disebut DART (Double Asteroid Redirection Test), seukuran lemari es dan dapat dilepaskan ke sebuah asteroid dengan kekuatan yang cukup untuk mengubah lintasannya.
NASA telah berencana untuk menguji DART pada sepasang asteroid bernama Didymos A dan B, yang dijadwalkan akan mendekati bumi pada Oktober 2022.

Dengan menggunakan sistem penargetan on-board, DART akan terbang sendiri ke Didymos B dan menghancurkannya pada kecepatan 3,7 mil per detik atau (21.436 kilometer per jam). Secara teoritis, dampaknya akan mengubah kecepatan dan arah asteroid bergeser jauh dari bumi.

Credit Tempo.co

Selasa, 10 Oktober 2017

Fatah-Hamas Bahas Keamanan di Jalur Gaza

GAZA - Negosiator dari Fatah dan Hamas dilaporkan akan membahas keamanan di Jalur Gaza. Pembahasan mengenai keamanan di Gaza akan digelar keduanya dalam pembicaraan damai di Mesir, esok hari.

Rencananya adalah 3.000 petugas keamanan Fatah akan bergabung dengan petuas kepolisian di Gaza selama satu tahun. Recana ini sejatinya adalah bagian dari kesepakatan persatuan yang dimediasi oleh Mesir pada tahun 2011, yang akan mengembalikan banyak pengaruh pemimpin Fatah Presiden Mahmoud Abbas di Gaza dan selanjutnya melonggarkan pegangan Hamas di wilayah itu.

Namun, sayangnya saat itu rencana tersebut tidak pernah terealisasi. Rencana ini akan coba dihidupkan kembali dalam putaran terbaru pembicaraan damai yang kembali ditengahi Mesir.

"Kedua sisi akan membahas masalah keamanan, terutama di Gaza, dengan cara yang sesuai dengan front tuan rumah, menerapkan peraturan hukum secara profesional, dan nasional dan tidak bersifat faksi," kata juru bicara Hamas Fawzi Barhoum, seperti dilansir Reuters pada Senin (9/10).

Sementara itu, menurut pejabat Hamas lainnya yakni Sami Abu Zuhri, pembicaraan masalah keamanan hanya akan terbatas pada pengerahan petugas keamanan pemerintah Palestina ke Gaza, dan tidak membahas masalah senjata Hamas. "Masalah senjata perlawanan tidak akan dibahas," ungkapnya.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebelumnya telah meminta Hamas menyerahkan semua senjata yang mereka miliki, sebagai bagian dari rekonsiliasi Palestina.

Abbas menuturkan, jika Hamas memutuskan untuk bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), maka Hamas harus mematuhi semua peraturan yang ada. Salah satu peraturan tersebut adalah selain institusi hukum, tidak ada pihak atau kelompok lain yang memegang senjata.

Namun, Hamas menegaskan tidak akan menyerahkan semua senjata yang mereka miliki kepada pemerintah Palestina. Hamas menyatakan, mereka akan terus memegang senjata selama Israel melakukan penjajahan di tanah Palestina.

Meski demikian, pemimpin Hamas, Ismel Haniyeh menyatakan pihaknya siap untuk mendiskusikan semua pilihan rekonsiliasi dengan Fatah, khususnya mengenai upaya perlawanan terhadap Israel.

Credit sindonews.com

Jenderal AS: Perang Korea Akan Mengerikan, Tak Diragukan

WASHINGTON - Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) Jenderal Mark Milley memastikan bahwa tidak ada opsi yang bebas risiko untuk mengatasi program rudal dan nuklir Korea Utara (Korut). Dia meyakinkan bahwa perang di Semenanjung Korea akan mengerikan.

”Sebuah perang yang penuh sesak di Semenanjung Korea akan mengerikan oleh imajinasi apapun. Tidak ada yang meragukannya,” kata Milley kepada wartawan saat sebuah konferensi pers di sela-sela pertemuan tahunan Asosiasi Amerika Serikat di Washington.

Selain memperingatkan dampak dari konflik militer skala penuh di Semenanjung Korea, jenderal AS ini menyampaikan pesan khusus kepada rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut bahwa memperoleh rudal balistik antarbenua (ICBM) yang mampu menyerang daratan AS juga tidak dapat diterima.

”Ini akan mengerikan, tidak ada pertanyaan tentang hal itu, tapi begitu juga rudal balistik antarbenua menyerang Los Angeles atau New York City, itu sama mengerikannya,” ujarnya, seperti dikutip dari CNN, Selasa (10/10/2017).

Milley menegaskan bahwa militer Washington siap untuk bertindak. ”Tidak ada pilihan yang baik, mudah, Anda tahu, bebas risiko di sini sangat sulit, sangat berbahaya, tidak ada yang harus meremehkannya,” ujarnya.

”Keputusan itu akan dibuat oleh perwakilan Amerika Serikat yang terpilih,” paparnya mengacu pada keputusan politik yang akan diambil pemerintah Presiden Donald Trump.

Komentarnya muncul beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mengeluarkan sebuah tweet yang mengecam usaha pemerintahan pendahulunya yang gagal mengatasi Korut melalui perundingan.

”Negara kami telah gagal menangani Korea Utara selama 25 tahun, memberikan miliaran dolar dan tidak mendapatkan apapun. Kebijakan tidak berjalan baik!” tulis Trump.

Credit sindonews.com

Rusia Bilang Eskalasi Ketegangan Semenanjung Korea Tak Bisa Diterima

MOSKOW - Pemerintah Rusia menyatakan, setiap eskalasi atau peningkatan ketegangan di semenanjung Korea tidak dapat diterima. Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson melalui telepon.

Reaksi Moskow ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump memberi isyarat bahwa opsi militer sudah dia pikirkan.

Trump berujar; ”Hanya satu hal yang akan berhasil dalam menangani Pyongyang”. Ujaran yang tak dijelaskan pemimpin Gedung Putih ini memicu teka-teki terkait langkah AS terhadap rezim Kim Jong-un.

”Lavrov menggarisbawahi kemungkinan adanya eskalasi ketegangan di semenanjung Korea, yang mana ada persiapan militer yang dipimpin Amerika Serikat, dan menyerukan agar kontradiksi diselesaikan dengan cara diplomatik saja,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Reuters, Selasa (10/10/2017).

Dalam pembicaraan telepon, Lavrov juga menuntut dikembalikannya properti diplomatik Moskow yang disita oleh Amerika Serikat pada 2016 ketika mantan presiden AS Barack Obama mengusir 35 diplomat Moskow.

Pemerintahan Obama kala itu berdalih bahwa pengusiran 35 diplomat Moskow dan penyitaan asetnya sebagai pembalasan atas campur tangan Kremlin dalam pemilihan presiden AS.

Pada bulan Juli, Moskow menanggapi dengan memerintahkan AS untuk mengurangi jumlah staf diplomatik hingga 60 persen atau hanya menjadi 455 personel.

”Rusia berhak pergi ke pengadilan dan melakukan tindakan balasan,” kata Lavrov kepada Tillerson.

Credit sindonews.com

Libur 10 Oktober, Korut Diprediksi Luncurkan Rudal yang Bisa Picu Perang

SEOUL - Libur 10 Oktober 2017 di Korea Utara (Korut) membuat aktivitas militer rezim Kim Jong-un dalam pengawasan ketat oleh Amerika Serikat (AS) dan para sekutunya. Libur untuk memperingati berdirinya Partai Buruh (partai komunis) ini diprediksi akan dimanfaatkan Korut untuk meluncurkan rudal atau bahkan tes nuklir yang bisa memicu perang.

Prediksi sudah jauh hari disampaikan oleh pejabat CIA. Terlepas prediksi ini terbukti atau tidak, armada tempur kapal induk Pentagon USS Ronald Reagan sudah begerak mendekati perairan Korea. Armada tempur itu sudah siap bereaksi untuk setiap provokasi dari Pyongyang.

Peringatan berdirinya partai berkuasa di negara komunis itu biasanya juga diramaikan dengan parade militer dan pidato seru dari pemimpinnya.

”Rezim Kim biasanya menggunakan berbagai kesempatan untuk menunjukkan beberapa kekuatan—dalam iklim saat ini, sebuah tes rudal adalah hasil yang mungkin terjadi,” kata Dr Genevieve Hohnen, dosen bidang politik dan hubungan internasional di Edith Cowan University, seperti dikutip New Zealand Herald, Selasa (10/10/2017).

Menurutnya, yang kurang bisa diprediksi justru Presiden AS Donald Trump. Pemimpin Gedung Putih ini beberapa kali memberi sinyal untuk melakukan penghancuran terhadap Korea Utara. Dalam tweet terbarunya, Trump menyalahkan para pendahulunya yang selama 25 tahun gagal mengatasi Korea Utara.

“Negara kita telah gagal menangani Korea Utara selama 25 tahun, memberikan miliaran dolar dan tidak mendapatkan apapun. Kebijakan tidak berhasil!,” tulis Trump.

Kali ini, Trump leluasa memainkan kekuatan militer yang signifikan di ujung jarinya. Pasukan AS telah diposisikan dan siap untuk melawan kemungkinan provokasi Korea Utara selama beberapa hari mendatang.

Para analis militer dan diplomatik sepakat bahwa semua yang bisa dilakukan untuk menyalakan perang adalah satu kesalahan bodoh dari kedua pemain tersebut, yakni Trump dan Kim Jong-un.

Hohnen percaya momen 10 Oktober telah memperbarui relevansi dalam pikiran Kim Jong-un.

”Ini juga penting bahwa Kim Jong-un telah menghidupkan kembali pentingnya dan kekuatan Partai Buruh Korea dibandingkan dengan pendekatan yang lebih terfokus militer. Kim Jong-un telah benar-benar menggunakan Partai Buruh untuk menanamkan kekuatannya sehingga kemungkinan dia akan memprioritaskan mengirim pesan kekuatan ke dunia pada hari pendirian (partai) mereka,” papar Hohnen.

Prediksi bahwa Korut akan melakukan provokasi berbahaya pada hari sudah disampaikan jauh hari oleh Yong Suk Lee, Wakil Direktur Direktur Pusat Misi Korea CIA.

Dia memprediksi, tes rudal rezim Kim Jong-un akan bertepatan tak hanya dengan ulang tahun berdirinya Partai Buruh Korea, tapi juga dengan bertepatan dengan kampanye pemilihan majelis rendah Jepang dan libur Columbus Day di AS.

Tak hanya pejabat CIA, delegasi Rusia yang baru pulang dari kunjungan resmi ke Pyongyang juga diberi tahu oleh para pejabat rezim Korut bahwa militer negara itu bersiap untuk menguji coba peluru kendali (rudal) balistik antarbenua (ICBM) baru yang mampu menghantam daratan Amerika Serikat (AS).

Anggota parlemen Rusia, Anton Morozov, salah satu dari rombongan delegasi Moskow membocorkan informasi itu. “Mereka sedang mempersiapkan sebuah tes baru untuk rudal jarak jauh,” kata Morozov.

”Mereka bahkan memberi kami perhitungan matematis yang mereka yakini sebagai bukti bahwa rudal mereka bisa melanda pantai barat Amerika Serikat,” ujar Morozov.

Credit sindonews.com