Kamis, 11 April 2019

Uni Eropa Kembali Undur Tenggat Brexit


Uni Eropa Kembali Undur Tenggat Brexit
Ilustrasi unjuk rasa warga Inggris terkait Brexit. (REUTERS/Alkis Konstantinidis)



Jakarta, CB -- Sejumlah pemimpin negara anggota Uni Eropa (UE) menyatakan mengabulkan permohonan Inggris untuk meminta perpanjangan waktu tenggat keputusan untuk keluar dari blok itu (Brexit). Mereka memberikan waktu selama enam bulan supaya pemerintah dan parlemen Inggris bisa mengambil keputusan apakah akan keluar dengan atau tanpa kesepakatan (deal or no deal), atau malah batal sama sekali.

Seperti dilansir AFP, Kamis (11/4), keputusan itu diambil dalam rapat Uni Eropa di Brussels, Belgia. Dalam rapat yang digelar sampai tengah malam itu, Presiden Majelis Eropa Donald Tusk memutuskan memberi perpanjangan waktu hingga 31 Oktober.

"Perpanjangan sampai 31 Oktober ini sifatnya fleksibel. Ini masih cukup supaya mereka bisa mencari jalan yang terbaik. Tolong jangan buang waktu," kata Tusk.


Dalam rapat itu mereka memutuskan jika Inggris masih tetap menjadi anggota sampai 22 Mei mendatang, maka mereka harus mengikuti pemilu Eropa. Atau jika tidak, maka mereka harus segera keluar dari keanggotaan UE pada 1 Juni.


Tusk mulanya mengusulkan perpanjangan waktu keputusan Brexit hingga satu tahun. Dia menyatakan Perdana Menteri Inggris, Theresa May, saat ini mempunyai waktu untuk meneken kesepakatan dengan pemimpin UE pada November. Dia juga menyatakan May masih punya waktu untuk memutuskan mengubah usulannya soal persyaratan Brexit, atau justru membatalkannya.

Atas keputusan UE, May menyatakan akan berusaha supaya kesepakatan Brexit yang diajukannya disetujui parlemen, guna menjamin mereka mundur dari Uni Eropa secara tertib. Dia juga menyatakan tujuannya adalah meninggalkan UE secepatnya.

Inggris saat ini sudah memulai persiapan untuk mengikuti pemilu Eropa. Namun, May berharap dia dan parlemen bisa mencapai kesepakatan Brexit pada 22 Mei mendatang.

Prancis Keberatan

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang hadir dalam rapat itu sebenarnya menolak usul memperpanjang tenggat Brexit hingga enam bulan. Dia menyarankan penambahan waktu itu sebaiknya hanya diberikan beberapa pekan saja.

Akan tetapi, Kanselir Jerman, Angela Merkel, menyatakan setuju dengan usul Tusk. Sejumlah negara seperti Austria, Belgia, dan beberapa negara anggota UE jug mendukung ide Merkel.

"Ini jalan terbaik yang dihasilkan untuk persatuan," kata Macron.

Jika UE tidak mengabulkan permohonan May, maka Inggris terpaksa keluar dari UE pada Jumat (12/4) besok tanpa kesepakatan. Jika hal itu terjadi, mereka mengakhiri keanggotaan selama 46 tahun tetapi berdampak negatif bagi perekonomian kedua belah pihak.



Credit  cnnindonesia.com



Turki-Qatar Kritik Langkah AS Tetapkan IRGC sebagai Teroris



Turki-Qatar Kritik Langkah AS Tetapkan IRGC sebagai Teroris
Turki dan Qatar kompak dalam melemparkan kritikan keras terhadap keputusan AS untuk memasukan Garda Revolusi Iran atau IRGC dalam daftar hitam teroris. Foto/Istimewa


ANKARA - Turki dan Qatar kompak dalam melemparkan kritikan keras terhadap keputusan Amerika Serikat (AS) untuk memasukan Garda Revolusi Iran atau IRGC dalam daftar hitam teroris. Keputusan itu diumumkan oleh Presiden AS, Donald Trump awal pekan ini.

Kritikan itu disampaikan pasca pertemuan antara Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu dengan Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.

Cavusoglu menuturan, Turki tidak senang dengan apa yang telah dilakukan oleh IRGC. Namun, dia menegaskan tidak ada satupun negara di dunia yang berhak menganggap militer negara lain sebagai teroris.

"AS mengeluarkan keputusan sepihak ini dalam konteks sanksi dan tekanan terhadap Iran," kata Cavusoglu dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Arab News pada Kamis (11/4).

"Kami tidak mendukung IRGC di Suriah, tetapi tidak ada negara yang dapat menyatakan pasukan bersenjata negara lain sebagai organisasi teroris. Kami juga tidak mendukung keputusan sepihak. "Tindakan semacam itu akan menyebabkan ketidakstabilan di kawasan ini," Sambungnya.

Pada kesempatanya, Al-Thani mengatakan ketidaksepakatan atas perilaku tentara Iran, atau perilaku tentara lainnya. Namun, dia juga tidak sependapat dengan keputusan AS, dengan menegaskan bahwa ini tidak boleh diselesaikan dengan menjatuhkan sanksi. 




Credit  sindonews.com



Taliban Klaim Tembak Jatuh Bomber B-52 AS di Afghanistan



Taliban Klaim Tembak Jatuh Bomber B-52 AS di Afghanistan
Pesawat pembom B-52 AS. Foto/Istimewa


KABUL - Gerilyawan Taliban mengklaim telah menembak jatuh sebuah pesawat pembom B-52 Amerika Serikat. Klaim ini muncul setelah serangan yang terjadi beberapa hari setelah Taliban menargetkan konvoi AS di Afghanistan timur laut, menewaskan tiga tentara.

Insiden itu konon terjadi ketika pesawat itu terbang dari pangkalan udara Shawrab Airbase di Afghanistan selatan pada Rabu dini hari.

"Mujahidin (pejuang milisi) dari Emirat Islam menargetkan sebuah pesawat pembom B-52 AS dengan senjata berat hari ini dini hari di daerah Lar di distrik Washir, provinsi Helmand," kata seorang juru bicara Taliban seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (11/4/2019).

Pesawat pembom B-52 itu dikatakan jatuh setelah serangan, menewaskan semua krunya. Baik otoritas Afghanistan dan AS belum mengomentari klaim ini.

Sebelumnya pada 8 April lalu, tiga tentara AS tewas dalam serangan bom mobil terhadap konvoi di dekat Pangkalan Angkatan Udara Bagram di Afghanistan timur laut. Kelompok Taliban mengaku bertanggung jawab atas pemboman itu.

Taliban muncul pada 1994 saat puncak perang saudara di Afghanistan. Kelompok ini memegang tampuk kekuasaan di sebagian besar negara antara tahun 1996 dan 2001. Selama periode ini, Taliban menerapkan hukum Syariah Islam.

Taliban digulingkan dari kekuasaan oleh koalisi pimpinan AS pada 2001 dan sejak itu melancarkan perang gerilya melawan pemerintah yang berbasis di Kabul, dan pasukan NATO di Afghanistan serta Pakistan yang bertetangga.

Dubes Rusia untuk Afghanistan mengatakan pada Februari lalu bahwa gerilyawan menguasai setidaknya 50 persen wilayah Afghanistan dan jumlah mereka termasuk dari 3.500 hingga 10.000 pejuang ISIS, yang secara teratur melakukan serangan teror di seluruh negeri. 




Credit  sindonews.com




Mahathir Bersitegang dengan Pangeran Johor, Kenapa?



Pangeran Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim.[The Star]
Pangeran Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim.[The Star]

CB, Jakarta -  Perseteruan antara Perdana Menteri Mahathir Mohamad dengan putra mahkota kesultanan Johor semakin kuat setelah Menteri Utama Johor, Osman Sapian mengundurkan diri dari jabatannya. Mahathir kemudian mengeluarkan pernyataan tegas bahwa Sultan Johor tidak memilihi peran untuk menunjuk pengganti Osman.
"Ini keputusan politik. Sultan tidak punya peran. Peran ada pada partai yang menang pemilu untuk menentukan siapa yang memimpin," kata Mahathir kepada wartawan setelah membuka 15th Kuala Lumpur Islamic Finance, Rabu 10 April 2019, mengutip The Star.

Mahathir menjelaskan, diperlukan waktu untuk menunjuk menteri pengganti untuk Johor. Mahathir mengatakan secepatnya seseorang akan ditunjuk sebagai pengganti Osman.
"Kami memiliki beberapa kandidat yang harus kami jajaki, sangat cepat, kami akan menemukannya," kata Mahathir.
Nama Sahruddin Jamal dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia merupakan salah satu kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Osama. Nmaun Mahahthir berujar singkat:"Tdak tahu."

Sahruddin merupakan Ketua Komisi Agrikultur, Kesehatan, dan Lingkungan yang secara luas dijagokan menggantikan Osman. Namun partai Pakatan Harapan, juga mengajukan kandidatnya dari anggota majelsinya untuk berada di posisi top tersebut.
Putra Mahkota Kesultanan Johor, Ismail Ibnu Sultan Ibrahim melalui akun Twitternya yang mengutarakan bahwa sultan memiliki hak absolut sebagai penguasa di Johor. Sehingga sultan berkuasa untuk menunjuk pengganti Osman. Media lokal menyebut Osman terlalu tunduk pada Putrajaya sebagai alasan dia mengundurkan diri.

"Yang Mulai telah mengkaji pergantian menteri besar beberapa bulan lalu," kata pangeran Ismail. "Kemakmuran rayat dan kesejahteraab negara harus selalu menjadi prioritas."
Menurutnya, Sultan Johor yang memerintahkan pengunduran diri Osman dari kabinet Mahathir. Meski ada orang lain yang mengklaim.




Credit  tempo.co


Mahathir Akui Menteri Utama Johor Mundur, Pangeran Angkat Bicara



Menteri utama Johor Osman Sapian {UTUSAN]
Menteri utama Johor Osman Sapian {UTUSAN]

CB, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, Menteri utama Johor, Osman Sapian telah mengundurkan diri pada Senin malam, 8 April 2019.
Mahathir kepada wartawan sehari setelah pengunduran diri Osman menjelaskan, dirinya menerima dua surat mengenai pengunduran diri saat keduanya bertemu di Putrajaya. Satu di antara dua surat itu dialamatkan ke Sultan Johor, Ibrahim Iskandar.

Osman menjadi menteri pertama di kabinet Mahathir yang mengundurkan diri. Osman pun menjadi menteri yang paling singkat menjabat.
"Johor sementara tanpa menteri utama," kata Mahathir, seperti dikutip dari Channel News Asia.
Meski begitu, menurut Mahathir dirinya sudah mengantongi 3 hingga 4 nama untuk menggantikan Osman.

Putra mahkota Johor, Pangeran Ismail Sultan Ibrahim melalui Twitter mengungkapkan, ayahnya Sultan Johor yang meminta Osman mundur dari jabatannya.
"Yang Mulai telah berusaha mengganti menteri utama sejak berbulan-bulan lalu. Jangan lupa, kekuasaan untuk menunjuk menteri utama adalah hak mutlak sultan," kata Pangeran Islam.

Dia kemudian menyampaikan harapan agar menteri utama yang baru nanti tidak menjadi "yes-man" ke Putrajaya. Dia menegaskan, kemakmuran dan kebaikan negara bagian menjadi prioritas kerja menteri utama.
Osman merupakan menteri di kabinet Mahathir yang mendapat banyak sorotan di media antara lain dengan kualifikasi akademik.



Credit  tempo.co



Pengadilan Malaysia Tolak Banding Najib Razak Terkait TPPU


Pengadilan Malaysia Tolak Banding Najib Razak Terkait TPPU
Mantan perdana menteri Malaysia, Najib Razak, saat menghadiri persidangan kasus dugaan pencucian uang. (REUTERS/Lai Seng Sin)




Jakarta, CB -- Pengadilan Federal Malaysia hari ini, Selasa (10/4), menolak ketiga permintaan banding mantan Perdana Menteri Najib Razak, terkait kasus dugaan pencucian uang SRC International. SRC merupakan bekas anak perusahaan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Tujuh hakim anggota panel yang dipimpin Richard Malanjum mendukung Jaksa Agung Thommy Thomas dengan menolak banding Najib, terhadap perintah pengadilan untuk menunjukkan surat penunjukan Jaksa Penuntut Fiat Sulaiman Abdullah.

Pengadilan menolak tiga banding terkait pernyataan saksi, yang mempertanyakan penarikan surat transfer Tommy untuk memindahkan proses persidangan ke pengadilan tinggi, dan permintaan agar media dan publik tidak membahas kasus kriminal Najib.


Najib menyatakan tidak bersalah atas tujuh dakwaan kepadanya pada 3 April lalu, terkait dugaan penggunaan dana negara 1MDB.

Dia dituduh menerima RM42 juta untuk memberikan jaminan kepada pemerintah atas pinjaman RM4 miliar yang diambil SRC International, sebuah perusahaan yang didirikan sebagai pemasok batubara. Najib tetap membantah telah melakukan kesalahan dan menyatakan semua tuduhan kepadanya bermotif politik.

Najib juga diduga melakukan pencucian uang dengan menerima tiga kali transfer terpisah dalam jumlah besar. Masing-masing satu kali sebesar Rp94 miliar dan dua kali senilai Rp34 miliar.

Aliran dana dari SRC ke rekening Najib dikirim melalui rekening dua perusahaan berbeda yakni Gandingan Mentari Sdn., Bhd., yang merupakan anak perusahaan SRC dan Ihsan Perdana Sdn. Bhd.

Najib kemudian mengirim lagi uang itu ke rekening pribadi lainnya di AmPrivate Banking, yang merupakan bagian dari AmIslamic Bank Bhd.

Istri Didakwa Lagi

Kejaksaan Malaysia juga kembali mendakwa istri Najib, Rosmah Mansor (68), dalam kasus dugaan korupsi pengadaan panel listrik tenaga surya untuk sekolah di pedesaan Negara Bagian Sarawak. Dia diduga menerima suap sebesar Rp17 miliar terkait proyek itu dari Direktur Pelaksana Jepak Holdings, Saidi Abang Samsudin, melalui orang dekatnya, Rizal Mansor.

Suap itu diduga kuat untuk memenangkan Jepak Holdings dalam pengadaan panel tenaga surya dan perawatan generator diesel untuk 369 sekolah. Nilai kontraknya mencapai Rp4,3 triliun.

Rosmah menyatakan tidak bersalah. Kuasa hukumnya, Akberdin Abdul Kader, menyatakan keberatan atas dakwaan itu. Dia juga merasa nilai jaminan sebesar Rp3,4 miliar yang ditetapkan hakim terlampau tinggi.

Sidang Rosmah akan dilanjutkan pada 10 Mei mendatang.




Credit  cnnindonesia.com




Menang Pemilu, Benjamin Netanyahu Jadi Pemimpin Israel Terlama


Benjamin Netanyahu bersama istri, Sara melambaikan tangan ke arah pendukungnya yang gembira atas kemenangan partai Likud dalam pemilu 2019. [CNN]]
Benjamin Netanyahu bersama istri, Sara melambaikan tangan ke arah pendukungnya yang gembira atas kemenangan partai Likud dalam pemilu 2019. [CNN]]

CB, Jakarta - Partai koalisi yang mendukung Benjamin Netanyahu memenangkan pemilu Israel dengan meraih 65 kursi dari 120 kursi di parlemen, Knesset. Dengan kemenangan ini, Netanyahu untuk kelima kali menjabat sebagai perdana menteri yang itu berarti dirinya memecahkan rekor pemimpin Israel terlama.

"Blok sayap-kanan yang dipimpin Likud menang. Saya berterima kasih kepada warga Israel atas kepercayaan ini. Saya akan memulai membentuk pemerintahan sayap-kanan dengan mitra kami secepatnya malam ini," kata Netanyahu seperti dikutip dari CNN, Rabu, 10 April2 2019.
Selama proses penghitungan suara yang masuk, persaingan ketat terjadi antara partai sayap-kanan pendukung Netanyahu, Likud dan dan partai pesaing yang mendukung Benny Gantz, Partai Biru dan Putih.

Mengutip Reuters, Netanyahu dan Gantz sempat mengklaim memenangkan pemilu. Namun setelah 97 persen suara masuk, Gantz menerima kekalahannya.
"Kita semua demokratis. Kami semua menerima keputusan negara," kata Gantz seperti dikutip dari CNN. Partai tengah-kiri pendukung Gantz meraih 55 kursi.
Para pendukung Likud menyambut kemenangan partai mereka dengan membawa spanduk dan yel-yel kemenangan di depan kantor partai Likud di Tel Aviv.
Kemenangan partai Likud dibayang-bayangi kasus dugaan suap dan mencederai kepercayaan rakyat Israel kepada Benjamin Netanyahu. 



Credit  tempo.co



Cegah Perampokan, Albania Sebar Tentara untuk Jaga Bandara


Cegah Perampokan, Albania Sebar Tentara untuk Jaga Bandara
Pemerintah Albania memerintahkan pasukan untuk menjaga bandara internasional negara itu setelah insiden perampokan. Foto/Istimewa

TIRANA - Pemerintah Albania memerintahkan pasukan untuk menjaga bandara internasional negara itu dan mengkritik perusahaan China yang mengoperasikan fasilitas itu. Tindakan itu dilakukan sehari setelah perampok bersenjata menggasak tas uang yang akan dimuat ke dalam pesawat.

"Pemerintah tidak akan lagi membiarkan keamanan warga dan citra negara menderita," kata Menteri Pertahanan Olta Xhacka menanggapi peristiwa perampokan yang terjadi pada hari Selasa lalu, yang merupakan kedua kalinya dalam tiga tahun terakhir di bandara Tirana.

Dia bergabung dengan Menteri Dalam Negeri Sander Lleshaj dengan menyalahkan Bandara Internasional Tirana (TIA), yang dijalankan oleh perusahaan keuangan China Everbright Limited (CEL), karena tidak bertanggung jawab terus-menerus.

"Saya telah memerintahkan anggota polisi militer dan pasukan unit pasukan khusus untuk ditempatkan di sepanjang pagar keamanan bandara 'Mother Teresa'," kata Xhacka seperti dikutip dari Reuters, Kamis (11/4/2019).

CEL menolak dugaan kelalaian seperti yang dituduhkan Lleshaj, termasuk bahwa mereka gagal memberi tahu polisi tentang pembobolan. Perusahaan itu mengatakan telah meningkatkan langkah-langkah keamanan sejak insiden perampokan serupa di bandara pada Juni 2016.

“Bandara itu bukan milik orang China, itu milik semua orang Albania. Itu adalah bagian dari wilayah Albania dan dilindungi oleh hukum oleh Polisi Negara, seperti halnya setiap inci dari negara ini,” kata CEL dalam sebuah pernyataan.

Direktur kepolisian nasional, Ardi Veliu mengumumkan bahwa polisi mengambil alih lebih banyak tugas di bandara.

Dalam perampokan yang terjadi pada Selasa, sekelompok perampok yang terdiri dari empat orang menabrak gerbang kawat dan besi denga sebuah van, gambar menunjukkan. Mereka pergi dengan apa yang media lokal katakan adalah tujuh kantong uang berisi $11,27 juta milik empat bank. Uang tunai itu akan dimuat ke dalam pesawat Austrian Airlines untuk diterbangkan ke Wina.

Lufthansa's Austrian Airlines, sebuah unit dari Deutsche Lufthansa, tidak mengatakan berapa banyak uang yang dicuri, tetapi mengatakan bahwa mereka menghentikan pengangkutan barang-barang berharga dari Tirana.

"Sebagai tindakan segera, mulai sekarang tidak ada nilai pengiriman yang akan diangkut pada rute ini," kata maskapai itu.

Raiffeisen Bank International mengatakan pihaknya menjadi korban perampokan itu, tetapi juga tidak memberikan perincian tentang jumlah tersebut.

Polisi mengatakan salah satu perampok tewas dalam baku tembak ketika kelompok itu mengganti mobil dan polisi sedang mengejarnya. Kawanan perampok lainnya melarikan diri dan masih bebas. Tidak ada orang lain yang terluka dalam insiden itu.

Pelaku yang tewas, diidentifikasi sebagai Admir Murataj, adalah dalang dari setidaknya empat perampokan transportasi uang bank sejak 2015 dan merupakan pemimpin perampokan pada Selasa lalu, kata para pejabat.

Polisi mengatakan dia adalah seorang terpidana yang melarikan diri dari penjara di Yunani pada 2013 dan terus melakukan perampokan bank bersenjata di sana sebelum mulai merampok bank-bank di Albania. 



Credit  sindonews.com




Kawanan Bersenjata Rampok Jutaan Euro dari Maskapai Austria


Kawanan Bersenjata Rampok Jutaan Euro dari Maskapai Austria
Ilustrasi perampokan bersenjata. (Istockphoto/thawornnurak)



Jakarta, CB -- Polisi Albania menangkap empat orang dan menginterogasi 40 lainnya terkait aksi perampokan jutaan Euro dari pesawat maskapai Austria Airlines. Aksi itu dilakukan sekelompok orang bersenjata.

Berdasarkan laporan polisi yang dilansir The Guardian, Rabu (10/4), sejumlah pria bersenjata menerobos masuk landasan pacu Bandara Tirana pada Selasa (9/4), dan mencuri uang yang akan diangkut ke bandara di Wina. Bank-bank asing di Albania mengirim uang tunai ke Wina karena bank sentral Albania tidak menerima setoran itu.

Para perampok memasuki landasan pacu Bandara Internasional Bunda Teresa melalui jalur yang biasa digunakan pemadam kebakaran.

Polisi mengatakan tiga perampok bersenjata ini muncul dengan seragam ala tentara dan mengancam karyawan yang membawa uang tersebut, kemudian mencurinya. Salah satu pria bersenjata tewas dalam baku tembak dengan polisi.


Menurut laporan awal, jumlah uang yang dicuri sekitar US$2,8 juta atau sekitar Rp39,634 miliar. Namun, media lokal mengklaim angka itu bisa lima kali lebih tinggi.

Juru Bicara Austrian Airlines, Tanja Ruber, mengatakan jutaan uang tunai itu sedang dimuat ke dalam pesawat ketika perampokan terjadi. Keberangkatan pesawat tertunda tiga jam.

"Baru saja lepas landas. Tidak ada bahaya bagi awak dan penumpang," ucap Ruber.

Setelah kejadian ini, sebagai langkah pengamanan, transfer uang tunai dari Tirana ke Wina sementara waktu tidak dilakukan. Perampokan semacam ini setidaknya dua kali terjadi dalam tiga tahun terakhir.

Peristiwa ini mirip dengan kejadian perampokan terhadap muatan maskapai Lufthansa, di Bandara John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat pada 11 Desember 1978. Dalangnya diduga adalah Jimmy Burke, dibantu oleh anggota mafia klan Lucchese.

Saat itu para pelaku membawa kabur uang dan perhiasan senilai sekitar US$22 juta. Peristiwa itu dikenal sebagai perampokan dengan jumlah terbesar di AS.

Penyelidikan kasus itu memakan waktu lama. Bahkan, salah satu pelakunya baru bisa dibekuk pada lima tahun silam. Peristiwa itu diabadikan dalam salah satu bagian dalam buku yang kemudian diadaptasi ke dalam film yang berjudul sama, Goodfellas.

Akan tetapi, sampai saat ini Burke tidak pernah didakwa terlibat dalam kasus itu.


Credit  cnnindonesia.com


Selandia Baru Sahkan Amandemen UU Senjata Pasca Serangan Christchurch


Selandia Baru Sahkan Amandemen UU Senjata Pasca Serangan Christchurch
Parlemen Selandia Baru mensahkan amandemen undang-undang senjata negara itu pasca serangan Christchurch. Foto/Ilustrasi/Istimewa

WELLINGTON - Parlemen Selandia Baru mensahkan amandemen undang-undang senjata setelah pembahasan ketiga atau terakhir pada Rabu malam. Keputusan ini diambil kurang dari sebulan setelah serangan masjid Christchurch yang menewaskan 50 orang.

UU senjata baru yang diusulkan, diberi nama Amandemen UU Senjata (Senjata Api Terlarang, Magazine dan bagiannya), memenangkan dukung mayoritas di parlemen. Amandemen UU Senjata itu disahkan dengan suara 119 berbanding 1 seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (11/4/2019).

Amandemen itu diperkirakan akan menerima Persetujuan Kerajaan dari gubernur pada hari Jumat sebelum menjadi undang-undang, ketika senjata semi otomatis gaya militer (MSSA) dan senapan serbu serta bagian-bagian terkaitnya akan ilegal.

Menurut undang-undang tersebut, kepemilikan senjata api yang dilarang bisa menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun.

Dapat dipahami bahwa kompensasi akan diberikan untuk senjata api dan bagian-bagian berdasarkan merek, model dan kondisi, tetapi hanya untuk barang-barang yang diperoleh secara sah.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern adalah orang pertama yang berbicara selama pembacaan amandemen undang-undang tersebut. Ia berkata bahwa dia bangga dengan pekerjaan yang telah dilakukan untuk meloloskan regulasi tersebut.

Pemerintah Selandia Baru telah berjanji untuk melarang MSSA segera setelah serangan teroris Christchurch, yang juga melukai puluhan orang pada 15 Maret. 





Credit  sindonews.com



Kaisar Akihito Rayakan HUT Pernikahan Terakhir di Istana


Kaisar Akihito Rayakan HUT Pernikahan Terakhir di Istana
Kaisar Jepang, Akihito, dan Permaisuri Michiko. (REUTERS/Kimimasa Mayama)




Jakarta, CB -- Kaisar Jepang Aikihito akan turun tahta pada akhir April mendatang. Dia dan Permaisuri Michiko memperingati hari jadi pernikahan mereka yang terakhir di istana hari ini, Rabu (10/4).

Kaisar Akihito akan turun tahta pada 30 April dan digantikan anak sulungnya, Putra Mahkota Naruhito, pada 1 Mei.

"Enam puluh tahun bersinar saling mendukung," tulis harian bisnis Nikkei seperti dilansir Reuters, Rabu (10/4).


Kisah romansa keduanya yang bertahan hingga 60 tahun dimulai dari pertandingan di lapangan tenis. Hal itu kemudian membuat Michiko gugup karena dirinya merupakan rakyat biasa pertama yang memiliki hubungan spesial dan menikahi pewaris takhta Kekaisaran Jepang.

"Untuk memutuskan tradisi di Jepang sangat sulit," kata Kazuo Oda, rekan sekaligus saksi ketika Akihito dan Michiko bertemu dalam pertandingan tenis pada Agustus 1957 dan menikah dua tahun kemudian.

Pernikahan itu memperbesar harapan kepada Michiko, seorang anak dari pengusaha kaya, bisa mengubah tradisi.

Dalam banyak hal, Michiko melakukan hal itu. Salah satunya adalah dengan terlibat langsung dalam membesarkan kedua putra dan putrinya. Ia bahkan mengemas makan siang mereka.

Dalam tradisi, biasanya anak-anak kerajaan dirawat dan dibesarkan perawat dan pembantu kerajaan.

Michiko juga memimpin pendekatan kepada masyarakat terutama para lansia berkebutuhan khusus, serta para korban bencana. Ia sering menunduk untuk berbicara dengan masyarakat, sebuah gestur yang mengejutkan pihak konservatif tetapi disayangi masyarakat umum.
Kaisar Akihito Rayakan HUT Pernikahan Terakhir di Istana
(CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)
Kendati demikian, Michiko sering diberitakan memiliki kesehatan buruk, yang kemudian menurut orang dalam istana dikaitkan dengan perlakuan kasar para abdi dalem kerajaan serta ibu mertuanya. Michiko kerap mengaku sedih dan cemas.

"Hidup sebagai putri mahkota dan menjadi permaisuri bukan proses mudah bagi saya dengan cara apa pun," ucap Michiko saat ulang tahunnya ke-84 pada Oktober lalu.

Di sisi lain, Akihito sering mengungkapkan rasa terima kasih kepada istrinya itu. Pada peringatan hari jadi ke-50 pernikahan mereka, dia menyatakan tidak selalu cukup perhatian karena latar belakang mereka berbeda.

"Sang permaisuri menderita berbagai masa sulit. Hal itu wajar mengingat posisinya. Banyak waktu telah berlalu, tetapi kurasa kaisar bertanya-tanya apa yang seharusnya dia lakukan pada saat itu," kata seorang kenalan. 

Pasangan kekaisaran ini menandai ulang tahun pernikahan mereka dengan serangkaian upacara sederhana termasuk ucapan selamat resmi oleh keluarga dan pejabat, serta makan malam di Istana Kekaisaran.




Credit  cnnindonesia.com



Tokoh agama Irak peringatkan AS agar tak ciptakan krisis baru


Tokoh agama Irak peringatkan AS agar tak ciptakan krisis baru

Pembom bunuh diri di Iran ditunjukan ke bus IRGC (Antaranews)



Baghdad (CB) - Pemimpin Gerakan Kebijakan Nasional Irak, dalam reaksi terhadap tindakan Amerika Serikat membidik Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai organisasi teroris, memperingatkan AS agar tidak menciptakan krisis baru dengan tindakan tanpa berpikir.

Ammar Hakim mendesak semua pihak agar menempuh jalan yang beradab untuk menyelesaikan masalah melalui perundingan.

Ia memperingatkan AS agar tidak menciptakan krisis baru yang membahayakan kestabilan dan keamanan semua negara di wilayah tersebut.

Tokoh agama Irak itu menyampaikan penentangan terhadap tindakan untuk mengubah Irak menjadi pangkalan untuk melancarkan agresi ke negara lain di wilayah tersebut, demikian laporan Kantor Berita Iran, IRNA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.

"IRGC adalah alat utama Pemerintah Iran dalam mengarahkan dan melaksanakan kegiatan teroris globalnya," kata Presiden AS Donald Trump di dalam satu pernyataan pada Senin (8/4).

"Kami akan terus meningkatkan tekanan keuangan dan menaikkan tebusan atas rejim Iran karena dukungannya buat kegiatan teroris sampai negara itu meninggalkan prilaku jahat yang melanggar hukum," kata Trump.

Sebagai reaksi terhadap tindakan AS tersebut, Duta Besar Iran untuk London Hamid Baeedinejad mengatakan tindakan AS itu terhadap IRGC pada saat badan militer Iran tersebut membantu rakyat yang dilanda banjir dengan seluruh daya adalah hadiah buat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu guna mendongkrak dia dalam pemilihan umum.

Tindakan anti-Iran yang paling akhir tersebut oleh Trump juga disambut dengan reaksi keras dari para pejabat Iran.

Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif menyarankan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) mesti menambahkan pasukan Amerika di Asia Barat, yang dikenal dengan nama United States Central Command (CENTCOM), ke dalam daftar kelompok terorisnya.



Credit  antaranews.com


Berpidato di DK PBB, Wapres AS 'Usir' Dubes Venezuela


Berpidato di DK PBB, Wapres AS Usir Dubes Venezuela
Wakil Presiden AS Mike Pence berpidato di DK PBB terkait krisis politik di Venezuela. Foto/Istimewa

NEW YORK - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Mike Pence, memanggil Duta Besar (Dubes) Venezuela untuk melihat wajahnya saat berpidato di depan Dewan Keamanan PBB. Pence, dalam pidatonya, menyatakan sudah waktunya diktator Venezuela Nicolas Maduro untuk mundur.

"Dengan segala hormat, Tuan Duta Besar, Anda seharusnya tidak berada di sini," katanya, menatap langsung ke Dubes Venezuela, Samuel Moncada, yang ada di ruangan itu.

"Anda harus kembali ke Venezuela dan memberi tahu Nicolas Maduro bahwa waktunya sudah habis. Sudah waktunya baginya untuk pergi," imbuhnya seperti dikutip dari Fox News, Kamis (11/4/2019).

Moncada mendongak dari teleponnya dan menggelengkan kepalanya menanggapi pernyataan Pence.

Pence mendesak Dewan Keamanan untuk bertindak untuk mengakhiri rezim Maduro dan mengakui Presiden sementara Juan Guaido. Ia juga mengatakan sudah waktunya bagi PBB untuk mendudukkan perwakilan Guaido di lembaga itu dan mengusir perwakilan saat ini.

"Sekarang saatnya bagi PBB untuk bertindak, dan bagi dunia untuk berdiri bersama rakyat Venezuela saat mereka berbaris untuk kebebasan," ujar Pence.

Ia juga mengumumkan AS akan menyediakan hampir USD61 juta dalam bantuan kemanusiaan, di samping USD213 juta Departemen Luar Negeri mengatakan telah memberikan kepada pengungsi Venezuela yang tinggal di negara-negara terdekat serta USD43 juta dalam bantuan pembangunan dan ekonomi.

AS juga telah meningkatkan sanksi terhadap negara untuk menekan pemerintah agar menyerahkan kekuasaan kepada para pemimpin oposisi, yang sebagian besar didukung oleh penduduk negara itu.

Namun ia menghadapi tentangan langsung dari duta besar Rusia Vassily Nebenzia, yang mengatakan Amerika Serikat secara artifisial memprovokasi krisis di negara ini untuk menggulingkan pemimpin yang terpilih secara sah dan menggantikannya dengan pion mereka sendiri.

Rusia, Iran, China, dan Kuba adalah di antara negara-negara yang mendukung Maduro, sementara sebagian besar negara Amerika Latin mengakui Guaido.

Kepala kemanusiaan PBB Mark Lowcock mengatakan krisis telah memburuk dan bahwa 25 persen dari populasi membutuhkan bantuan kemanusiaan. Ia mendesak AS untuk membuat perbedaan antara pertanyaan politik dan kemanusiaan, dan meningkatkan upaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

Setelah pertemuan Dewan Keamanan, Pence mengatakan kepada wartawan bahwa ia yakin momentum itu ada di pihak AS.

"Kami benar-benar percaya bahwa kebebasan memiliki momentum tetapi sekarang saatnya bagi badan ini, lembaga bersejarah ini untuk melangkah maju dan memberikan suara kepada momentum itu dan kami akan menjangkau negara-negara di seluruh dunia untuk bergabung dengan kami," ujarnya.




Credit  sindonews.com






AS Serukan PBB Cabut Kredensial Pemerintah Maduro



AS Serukan PBB Cabut Kredensial Pemerintah Maduro
AS menyerukan PBB untuk mencabut kredensial pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. Foto/Istimewa


NEW YORK - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence menyerukan PBB untuk mencabut kredensial pemerintahan Presiden Nicolas Maduro dan mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai pemimpin sah negara tersebut.

Ia mengatakan Amerika Serikat telah menyusun resolusi PBB dan meminta semua negara untuk mendukungnya. Tidak segera jelas apakah Pence mengusulkan resolusi di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara atau Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang.

"Sudah tiba waktunya bagi PBB untuk mengakui presiden sementara Juan Guaido sebagai presiden Venezuela yang sah dan mendudukkan wakilnya dalam badan ini," kata Pence kepada Dewan Keamanan PBB seperti dikutip dari Reuters, Kamis (11/4/2019).

Para diplomat mengatakan, kecil kemungkinan Washington akan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengadopsi tindakan seperti itu di Dewan Keamanan atau Majelis Umum. AS dan Rusia keduanya gagal dalam dua tawaran yang bersaing untuk mendapatkan dukungan Dewan Keamanan untuk mengadopsi resolusi tentang Venezuela pada bulan Februari lalu.

Lebih dari 50 negara telah mengakui Guaido sebagai pemimpin Venezuela. Ketika ditanya apakah AS berpikir bahwa mereka memiliki cukup dukungan untuk menggulingkan pemerintahan Maduro di PBB, Pence mengatakan: "Saya pikir momentumnya ada di pihak kebebasan."

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menuduh AS memprovokasi krisis buatan untuk menggulingkan Maduro dan menggantikannya "dengan pion mereka sendiri." Nebenzia menggambarkan tindakan itu sebagai pelanggaran tanpa hukum, pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

"Kami menyerukan Amerika Serikat untuk sekali lagi mengakui bahwa rakyat Venezuela dan masyarakat lain memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri," kata Nebenzia.

"Jika Anda ingin membuat Amerika hebat lagi, dan kita semua dengan tulus tertarik melihatnya, berhenti mencampuri urusan negara lain," imbuhnya.

AS sebelumnya harus menangani klaim yang bersaing dari negara lain untuk perwakilan di badan dunia.

Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, mengatakan ia mengharapkan langkah seperti itu dari Amerika Serikat dan Venezuela telah berkampanye selama berbulan-bulan untuk memastikan dukungan bagi Maduro.

"Saya membunyikan bel peringatan ada langkah yang jelas di sini lagi untuk merusak hak kami dan jika mereka dapat merusak hak kami, mereka dapat merusak hak semua anggota organisasi ini," katanya kepada Dewan Keamanan PBB.

AS menyerukan pertemuan Dewan Keamanan pada hari Rabu untuk membahas situasi kemanusiaan di Venezuela. Kepala bantuan PBB Mark Lowcock mengatakan kepada dewan bahwa ada masalah kemanusiaan yang sangat nyata di negara itu.

"Skala kebutuhannya signifikan dan terus berkembang," kata Lowcock.

"Kita bisa berbuat lebih banyak untuk meringankan penderitaan rakyat Venezuela, jika kita mendapat lebih banyak bantuan dan dukungan dari semua pemangku kepentingan," imbuhnya.

Ia memberikan penerangan kepada dewan tentang laporan baru-baru ini terkait situasi yang memperkirakan sekitar seperempat penduduk Venezuela membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan melukiskan gambaran mengerikan tentang jutaan orang yang kekurangan makanan dan layanan dasar.

Sekitar 3,4 juta rakyat Venezuela telah meninggalkan negara itu dan PBB memperkirakan bahwa akan meningkat menjadi sekitar 5 juta pada akhir tahun ini.

Pada bulan Februari, pasukan Venezuela memblokir konvoi bantuan yang didukung oleh AS yang mencoba masuk dari Kolombia dan Brazil. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan tidak ada krisis dan menyalahkan sanksi AS untuk masalah ekonomi negara itu. Maduro telah menerima bantuan dari sekutunya Rusia.

“Di Venezuela, ada kebutuhan untuk memisahkan tujuan politik dan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan harus diberikan berdasarkan kebutuhan saja,” kata Lowcock.

"Kami mencari dukungan dewan untuk menjaga sifat aksi kemanusiaan yang netral dan tidak memihak," tukasnya. 



Credit  sindonews.com



Banjir Masuk Kota Minyak, Iran Desak Evakuasi 60 Ribu Warga


Banjir Masuk Kota Minyak, Iran Desak Evakuasi 60 Ribu Warga
Otoritas Iran memerintahkan evakuasi 60 ribu warga di Ahvaz, Khuzestan, pada Rabu (10/4), ketika banjir mulai masuk ke kota yang kaya minyak itu. (Tasnim News Agency/via Reuters)



Jakarta, CB -- Otoritas Iran memerintahkan evakuasi 60 ribu warga di Ahvaz, Khuzestan, pada Rabu (10/4), ketika banjir mulai masuk ke kota yang kaya minyak itu.

Gubernur Khuzestan, Gholamreza Shariati, mengatakan bahwa ia memerintahkan evakuasi di lima distrik sebagai "langkah pencegahan untuk menghindari bahaya."

Namun, sejumlah penduduk mengaku enggan pergi dan lebih memilih untuk tetap di rumah dan menghadapi sendiri bahayanya jika air benar-benar menggenangi wilayah mereka.


"Kami tidak dapat dievakuasi dari rumah. Setiap rumah setidaknya punya tiga anak dan kami punya banyak ternak, kerbau, furnitur," ujar seorang warga kepada AFP.

Warga yang enggan diungkap identitasnya itu kemudian mengatakan bahwa jika banjir benar-benar datang, keluarganya bisa menyelamatkan diri di lantai atas atau loteng.

Di belakang pria tersebut, sejumlah warga terlihat sibuk mempersiapkan rumah mereka menjelang banjir. Mereka mengangkut lumpur dan kantong-kantong tanah dan menaruhnya di balik pintu untuk mencegah air masuk.

Melihat banyak warga menolak perintah evakuasi, Shariati mengajak penduduk saling bantu membangun bendungan dan "setidaknya dapat mengevakuasi perempuan, anak-anak, dan manula."

Khuzestan memang biasa diterjang banjir besar karena hujan lebat dan limpahan air dari utara negara tersebut.

Secara keseluruhan, banjir yang sudah menerjang Iran sejak 19 Maret itu sudah menewaskan 70 orang di 20 dari 31 provinsi di Iran.



Credit  cnnindonesia.com


Pejabat China Belajar dari Film Hollywood Sembunyikan Suap


Pejabat China Belajar dari Film Hollywood Sembunyikan Suap
Ilustrasi pengadilan. (Pixabay/Succo)



Jakarta, CB -- Seorang pejabat China, Yang Guowen, diseret ke pengadilan karena dugaan korupsi. Uniknya, dalam persidangan terungkap ternyata dia meniru trik yang dipelajari dari film Hollywood untuk menyembunyikan duit hasil rasuah sebesar lebih dari Rp316 miliar.

Seperti dilansir Asiaone, Rabu (10/4), Pengadilan Rakyat Menengah Tongliao mendakwa mantan sekretaris Partai Komunis China di distrik Jining itu karena menerima suap, dan tidak bisa menjelaskan asal-usul harta kekayaannya.

Yang menerima banyak suap sehingga kebingungan untuk menyembunyikannya. Terinspirasi dari film mata-mata Hollywood, Yang lantas menyimpan uang rasuah itu di sejumlah lokasi yakni kandang ayam, gudang batu bara, hingga tangki air bekas.

Penyelidik memperkirakan total nilai barang-barang hasil suap seperti uang tunai, emas, dan jam mahal mencapai CNY20 juta atau Rp42,163 miliar. Yang juga memiliki delapan properti yang tidak dilaporkan kepada pihak berwenang.


Tak hanya itu, pria berumur 58 tahun juga menyembunyikan uang hasil korupsi sebesar CNY80 juta di rekening tabungan sejumlah temannya.

Yang terbukti menerima suap lebih dari seratus pengusaha dan pejabat selama 14 tahun, sebagai imbalan atas persetujuan promosi dan pemberian kontrak pemerintah. 

Padahal, dia sempat disebut bersih karena menolak suap lebih dari CNY1 juta ketika masih menjadi pegawai biasa.

Ia memulai kariernya sebagai pegawai di Biro Keuangan Kabupaten Liangcheng pada 1981. Setelah bekerja di sana 20 tahun, Yang akhirnya dipromosikan sebagai sekretaris partai dan pada 1998 ia menjabat Wakil Wali Kota Fengzhen.

Setelah kasus ini terungkap, istri Yang menyatakan mereka sebenarnya juga tak menggunakan uang hasil suap tersebut.

"Apa gunanya menerima begitu banyak suap? Kami tidak bisa menghabiskan uang itu karena kami takut tertangkap. Pada akhirnya kami hanya menjadi penjaga sementara uang itu," tuturnya. 


Korupsi telah menjadi rahasia umum di China yang kaya sumber daya. Dalam dua tahun terakhir, sejumlah pejabat senior di wilayah itu diperiksa karena korupsi dan pelanggaran disiplin. Antara lain mantan Sekretaris Komisi Politik dan Hukum di kota Chifeng Meng Fanyou, mantan sekretaris partai kota Wuhai Hou Fengqi, dan mantan sekretaris partai kota Bayannur, He Yonglin.



Credit  cnnindonesia.com



Sudah tujuh hari pertempuran berkecamuk di dekat ibu kota Libya


Sudah tujuh hari pertempuran berkecamuk di dekat ibu kota Libya
Komandan pasukan Libya Timur Jenderal Khalifa Haftar. (Anadolu Agency)



Tripoli, Libya (CB) - Serangan militer yang dilancarkan oleh pasukan yang berafiliasi kepada komandan Libya Timur Jenderal Khalifa Haftar memasuki hari ketujuh pada Rabu (10/4).

Pada Kamis lalu (4/4), pasukan Haftar melancarkan serangan tiga-arah terhadap Ibu Kota Libya, Tripoli. Pasukannya bergerak maju ke Kota Kecil Al-Ajaylat di dekat Kota Sabratha, yang berada sekitar 70 kilometer di sebelah barat Tripoli.

Mereka kemudian bergerak menuju Kota Sorman, yang berada 60 kilometer dari ibu kota Libya.

Pasukan Hafat memasuki Al-Ajaylat dan Sorman tanpa melepaskan tembakan, kata Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi. Namun besoknya, mereka menghadapi perlawanan di Kota Az-Zawiya --45 kilometer di sebelah barat Tripoli.

Pada sore hari yang sama, mereka merebut Kota Geryan setelah bentrokan terbatas, sebelum bergerak maju ke Wilayah Versefane, tempat mereka merebut kendali atas Kabupaten Al-Aziziye.

Di sana, bentrokan sengit meletus antara pasukan Haftar dan pasukan yang setia kepada Pemerintah Kesepaktan Nasional (GNA) Libya, yang berpusat di Tripoli dan dipimpin oleh Mayor Jenderal Osama Guweili.

Meskipun pertempuran berkecamuk, pasukan Haftar terus maju ke arah bandar udara internasional Tripoli, yang berada 25 kilometer di sebelah selatan ibu kota Libya.

Pasukan pro-Haftar merebut bandar udara tersebut pada Jumat lalu, tapi pada Senin, pasukan GNA merebut kendali atas bandar udara itu setelah dua hari pertempuran sengit.

Pasukan Haftar kemudian mundur dari Kota Az-Zawiya di dekat Tripoli, sebelum dipaksa mundur dari bandar udara tersebut, di tengah pemboman gencar.

Pasukan Haftar kemudian menderita kekalahan menyakitkan setelah kedatangan bala-bantuan dari Tripoli.

Pada Selasa (9/4), pasukan GNA menguasai Al-Aziziye, sebelah barat-daya Tripoli, dan Wilayah Versefane, sehingga pasukan Haftar mundur makin jauh.

Setelah dipaksa mundur dari dua front, pasukan Haftar membuka poros ketiga, dan berusaha bergerak maju menuju Ayn Zara, kata Anadolu.

-Tak lama setelah itu, Brigade Ke-9 Haftar mengumumkan perebutan Al-Yarmouk, pangkalan militer terbesar di Wilayah Ayn Zara.

Namun GNA belakangan merebut kembali Pangkalan Al-Yarmouk pada Senin, dan menguasai seluruh pangkalan tersebut di sepanjang Front Salahaddin.

Sementara itu, bentrokan berlanjut di Wilayah Hillet Al-Furjan, sementara Brigade Ke-9 Haftar berusaha mencapai Front Salahaddin, yang berada di dekat Tripoli.

GNA dan pasukan Haftar terus saling melancarkan serangan di bagian selatan ibu kota Libya, kata Anadolu. Pasukan Haftar, yang berusaha menyusup ke Tripoli Tengah dan bergerak maju di Wilayah Ayn Zara, pada Rabu menguasai Masjid Al-Jamili.

Pasukan Haftar juga merebut markas Brigade Ke-4 GNA di Wilayah Al-Aziziye.

Meskipun pasukan Haftar masih terpusat di Wilayah Sorman dan Sabratha Barat, bentrokan terus berkecamuk di sekitar Qasr bin Fhashir.




Credit  antaranews.com



Rusia siap berpartisipasi dalam mediasi selesaikan krisis Venezuela

Rusia siap berpartisipasi dalam mediasi selesaikan krisis Venezuela
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva membahas beberapa isu terkini dalam penjelasan kepada pers di rumah dinasnya di Jakarta, Rabu (10/4/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)



Jakarta (CB) - Pemerintah Rusia menyatakan siap untuk berpartisipasi dalam upaya mediasi penyelesaian krisis di Venezuela.

“Kami berdialog dengan otoritas Venezuela untuk mengirimkan pesan yang sama bahwa kita membutuhkan dialog yang damai,” kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva dalam penjelasan kepada pers di rumah dinasnya di Jakarta, Rabu.

Januari lalu, pemimpin oposisi yang didukung Amerika Serikat, Juan Guaido, secara ilegal menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela, setelah membantah kemenangan pemilihan kembali Nicolas Maduro pada Mei.

Washington mendukung Guaido dan meminta Maduro mundur. Sejumlah negara Amerika Latin termasuk Kolombia dan Brasil mengikuti langkah AS dan mengakui Guaido sebagai presiden Venezuela.

Di sisi lain, Maduro menuding AS berusaha mengatur kudeta untuk “memasang” Guaido sebagai boneka AS.

Rusia, China, Kuba, Bolivia, Turki, dan sejumlah negara lain telah menyuarakan dukungan mereka untuk Maduro sebagai satu-satunya presiden sah Venezuela.

Rusia juga mengecam sanksi sepihak AS terhadap Venezuela, ataupun tindak kekerasan yang ditujukan untuk mengganggu kestabilan situasi sosial-ekonomi di negara tersebut.

Vorobieva menegaskan posisi Rusia untuk membantu menyelesaikan krisis Venezuela tanpa kekerasan, dan menyeru seluruh pasukan negara yang dikerahkan di Venezuela untuk ikut duduk di meja perundingan demi masa depan yang damai bagi rakyat dan negara tersebut.

“Dibutuhkan dialog agar situasi krisis dapat diselesaikan, karena telah jelas bahwa sanksi dan tekanan ekonomi yang dikenakan terhadap Venezuela tidak membantu menyelesaikan krisis. Rusia juga sudah menyampaikan pandangan ini dalam forum internasional di Dewan Keamanan PBB,” tutur dia.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro baru-baru ini kembali meminta Meksiko, Uruguay, Bolivia, dan Komunitas Negara-negara Karibia (CARICOM) untuk berkontribusi dalam dialog nasional di negara itu.

Para pemimpin negara-negara tersebut pada Februari lalu telah mengusulkan mekanisme Montevideo untuk menyelesaikan krisis Venezuela.

Mekanisme Montevideo mencakup empat fase, yakni menciptakan kondisi untuk dialog langsung antara pihak-pihak yang bertikai di Venezuela, proses negosiasi, penyusunan perjanjian, dan implementasi kesepakatan.





Credit  antaranews.com



Rabu, 10 April 2019

Buka Masjid Votanikos, Athena Tidak Lagi Jadi Ibu Kota Eropa Tanpa Masjid



Buka Masjid Votanikos, Athena Tidak Lagi Jadi Ibu Kota Eropa Tanpa Masjid
Konstruksi Masjid Votanikos Athena, Yunani. Foto/Istimewa


ATHENA - Masjid Votanikos di Athena akan dibuka untuk umum dalam beberapa minggu mendatang. Ini terjadi setelah bertahun-tahun mendapat reaksi dari Gereja Ortodoks dan protes dari penduduk setempat.

Wakil Menteri Luar Negeri Yunani, Marcos Bolaris, mengkonfirmasi jika masjid yang dibiayai oleh negara dengan nilai hampir USD1 juta itu akan membuka pintunya dalam beberapa minggu mendatang. Berbagai aplikasi untuk membangun masjid telah diperdebatkan dan dihentikan sejak tahun 2000, dan konstruksi bangunan saat ini akhirnya dimulai pada akhir 2016, meskipun setelah polisi membersihkan para pengunjuk rasa dari situs tersebut seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (10/4/2019).

Sampai sekarang, Athena tetap menjadi satu-satunya ibu kota di Eropa tanpa masjid. Sementara beberapa masjid era Ottoman masih berdiri di kota, mereka berfungsi sebagai monumen arkeologis, bukan rumah ibadah. Setelah hampir 400 tahun pendudukan Ottoman yang brutal, pemerintah Yunani belum menyetujui pembangunan satu masjid baru sejak Yunani mengamankan kemerdekaannya pada tahun 1830.

Perkiraan populasi Muslim Athena berkisar antara kurang dari 100 ribu hingga 500 ribu, ketika imigran ilegal dan pengungsi turut dihitung. Sampai sekarang, para Muslim ini dipaksa untuk berdoa di ruang keluarga yang dikonversi dan ruang bawah tanah yang tersebar di sekitar kota.

Oposisi terhadap masjid itu sangat kaku. Nikolaos Michaloliakos, pemimpin partai sayap kanan Golden Dawn, menggagalkan proposal di parlemen pada 2016. Menyebut masjid sebagai "tempat suci untuk perbudakan," Michaloliakos bertanya, "Apakah kita kembali ke pendudukan Turki?"

Sementara Golden Dawn menduduki posisi politik kanan terjauh di Yunani, banyak orang Yunani biasa masih mengaitkan Islam dengan penaklukan dan pendudukan. Sebuah survei 2017 menemukan bahwa hanya sepertiga dari populasi negara itu yang melihat istilah 'Muslim' secara positif. 28 persen memandang istilah 'Turki' secara positif, menunjukkan bahwa bagi banyak orang, Islam adalah sebuah konsep yang tidak dapat dipisahkan dari masa-masa kelam Kekaisaran Ottoman.

Gereja Ortodoks di negara itu, yang dianut 98 persen penduduknya, juga menentang masjid itu. Uskup Agung Ieronymos II dari Athena, pemimpin gereja di Yunani, memperingatkan bahwa pembangunan masjid adalah bagian dari rencana untuk menghilangkan kekuatan Hellenisasi dan meng-Kristenkan bangsa itu. Ia juga menyebut masjid sebagai tempat berkembang biaknya radikalisasi.

“Apakah orang-orang ini akan sholat di sana atau akankah masjid menjadi sekolah untuk jihadisme dan fundamentalisme? Siapa yang akan memonitor ini?” Tanyanya di TV Yunani pada tahun 2016.

Dengan masjid yang akhirnya dibuka, beberapa Muslim Yunani mengeluh bahwa bangunan yang sudah selesai terlalu kecil.

"Apakah ini masjid yang telah mereka ceritakan kepada kita selama bertahun-tahun?" Naim Elghandour, presiden Asosiasi Muslim Yunani, bertanya pada radio Thema 104.6 bulan lalu.

Ia mengeluh bahwa bangunan itu hanya akan menampung 300 pria dan 50 wanita ketika di buka.

Elghandour mengklaim bahwa Masjid Votanikos, yang tidak memiliki menara atau pengeras suara, hampir tidak lebih besar dari masjid-masjid sementara yang didatangi Muslim di kota itu. 





Credit  sindonews.com




Boyong Jet Tempur Su-35S Rusia, AS Ancam Sanksi Mesir



Boyong Jet Tempur Su-35S Rusia, AS Ancam Sanksi Mesir
AS mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Mesir jika membeli jet tempur Su-35S Rusia. Foto/Istimewa


WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, mengatakan bahwa Mesir akan menghadapi sanksi jika membeli jet tempur Su-35S Rusia. Hal itu dikatakan Pompeo saat berpidato di Senat AS.

Ia juga menyatakan bahwa Mesir telah meyakinkan AS akan mempertimbangkan kemungkinan sanksi AS dan menyatakan harapannya dapat menarik diri dari kesepakatan itu.

"Kami telah memperjelas sistem terhadap mereka yang memiliki pesawat itu (Su-35S) ... mengharuskan sanksi terhadap rezim," kata Pompeo kepada Komite Senat tentang Alokasi Anggaran Departemen Luar Negeri 2020. 

"Kami telah menerima jaminan dari mereka, mereka mengerti itu, dan saya sangat berharap mereka akan memutuskan untuk tidak melanjutkan akuisisi itu," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (10/4/2019).

Sebelumnya pada hari itu, menjelang kunjungan Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi ke Washington, seorang pejabat senior pemerintah Trump mengatakan AS mendorong Mesir untuk berbalik ke Barat dan menjauh dari Rusia.

"Dalam hal pengaruh Rusia yang berkembang di kawasan itu, itu jelas sesuatu yang kami sangat prihatin. Kami tidak melihat banyak manfaat material untuk keterlibatan dengan Rusia," kata pejabat itu.

"Kami hanya akan mendorong orang-orang Mesir untuk berbalik lebih ke Barat, ke Amerika Serikat," imbuhnya.

Pejabat itu mendesak Mesir dan negara-negara lain yang ingin mempertahankan hubungan militer dengan AS agar tidak membeli senjata Rusia karena mereka berisiko terkena sanksi di bawah Undang-Undang CAATSA.

Pada pertengahan Maret, Rusia dan Mesir dilaporkan menandatangani kontrak senilai USD2 miliar dolar untuk pembelian lebih dari 20 pesawat tempur multi-role Su-35S Rusia dan senjata yang diluncurkan melalui udara.

Menurut surat kabar Kommersant, perjanjian untuk membeli lebih dari 20 pesawat dan senjata senilai sekitar USD2 miliar mulai berlaku pada akhir 2018, dan pengiriman dapat dimulai pada 2020 atau 2021.

Namun, Dinas Federal Rusia untuk Kerja Sama Teknis-Militer (FSMTC) mengatakan bahwa tidak ada kontrak untuk pasokan pesawat yang ditandatangani pada paruh kedua 2018.

Pada hari Selasa, Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden Mesir al-Sisi. Gedung Putih mengatakan dalam pernyataan sebelumnya bahwa kedua pemimpin akan fokus pada kerja sama militer dan kontraterorisme selama pertemuan mereka. 




Credit  sindonews.com