Sebuah bangunan miring berbahaya setelah
pondasinya ambruk dalam gempa berkekuatan 6,4 yang mengguncang Taiwan
bagian timur pada 6 Februari 2018. (Foto Istimewa/Paul Yang / AFP /
Getty Images)
Taiwan berada di persimpangan dua lempengan tektonik sehingga rentan terhadap gempa.
Taipei
(CB) - Gempa dengan magnitudo 5,6 pada skala Richter mengguncang
Kota Taitung, wilayah tenggara Taiwan, Rabu, demikian informasi BMKG
setempat.
Tidak ada laporan mengenai korban maupun kerusakan yang ditimbulkan.
Wartawan Reuters melaporkan gempa dengan kedalaman 10 kilometer
tersebut, menggetarkan sejumlah bangunan di Ibu Kota Taiwan di Taipei.
Belum ada penjelasan rinci terkait gempa tersebut.
Taiwan berada di persimpangan dua lempengan tektonik sehingga rentan terhadap gempa.
Lebih dari 100 orang meninggal akibat gempa di Taiwan selatan pada 2016.
Sejumlah warga Taiwan masih trauma akan gempa dengan magnitudo 7,6 SR
ang merenggut lebih dari 2.000 jiwa pada 1999.
PM Jepang, Shinzo Abe, menjelaksan makna
Reiwa, nama era baru kekaisaran setelah abdikasi Kaisar Akihito akhir
bulan ini. (Franck Robichon/Pool via Reuters)
Jakarta, CB -- Setelah penantian panjang, rakyat Jepang akhirnya mengetahui nama era baru kekaisaran di negara mereka setelah Kaisar Akihito menyerahkan takhta Krisantemum kepada putranya, Pangeran Naruhito, pada 1 Mei mendatang.
Reiwa,
demikian tulisan di papan putih yang diangkat oleh Sekretaris Kabinet
Jepang, Yoshihide Suga, ketika mengumumkan nama era baru kekaisaran
tersebut pada Senin (1/4).
Nama ini tidak asal dipilih. Perdana
Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengungkap bahwa sejumlah harapan tersimpan
dalam nama tersebut.
Menurut Shinzo, nama tersebut diambil
dari Manyoshu, sebuah antologi puisi berusia 1.200 tahun yang "menjadi
simbol kebudayaan dan tradisi lama bangsa."
"Layaknya bunga indah yang mekar, ini menjadi simbol kedatangan musim
semi setelah musim dingin yang pahit. Setiap warga Jepang dapat berharap
pada masa depan dan membuat bunga mereka sendiri bersemi," ucap Shinzo.
Pemerintah memiliki alasan tersendiri memilih Manyoshu menjadi inspirasi nama era baru kekaisaran tersebut.
"Manyoshu
adalah satu koleksi yang mengekspresikan kekayaan budaya bangsa, yang
harus kami banggakan, sama seperti alam indah negara ini," tutur Shinzo.
Secara
etimologi, Reiwa sendiri terdiri dari dua huruf kanji. Pertama, "Rei"
yang mengandung makna ganda, yaitu "perintah" dan "peruntungan baik."
Sementara itu, "wa" biasanya diterjemahkan menjadi "damai" atau
"harmoni".
"Dengan pemilihan nama era baru ini, saya memperbarui
komitmen saya untuk memulai era baru yang akan dipenuhi harapan," ucap
Shinzo sebagaimana dikutip Reuters.
Pengumuman nama era baru kekaisaran ini sangat dinanti oleh rakyat
Jepang. Di hari pengumuman, para warga terlihat berkumpul untuk
bersama-sama mendengarkan nama era baru kekaisaran.
Rakyat kian
penasaran karena proses pemilihan nama tersebut sangat dirahasiakan.
Begitu spesial, pemerintah sampai-sampai membentuk satu tim berisi
sembilan orang, termasuk seorang pemenang Nobel, untuk membuat nama era
baru kekaisaran ini.
Tak asal terdengar bagus, nama era kekaisaran pimpinan Naruhito ini juga harus sesuai dengan karakteristik yang ketat.
Sejak dulu, nama era kekaisaran Jepang harus terdiri dari dua huruf kanji, mudah dibaca dan ditulis, juga tak terdengar umum.
Huruf depan nama era kekaisaran itu juga tidak boleh sama dengan era sebelumnya, yaitu Hesei, Showa, Taisho, dan Meiji.
Keempat
nama era kekaisaran tersebut diambil dari literatur China. Nama era
kali ini pun dianggap spesial karena berakar pada kumpulan puisi
literatur Jepang.
"Interpretasi Abe menggaungkan seruannya agar
Jepang bangga akan akar dan tradisinya. Dia ingin Jepang bangga akan
negaranya," ujar profesor ilmu politik di Sophia University, Koichi
Nakano.
Jepang mengumumkan nama era baru kekaisaran di
negara mereka yang akan dimulai bulan depan, setelah Kaisar Akihito
turun takhta pada akhir April mendatang. (Franck Robichon/Pool via
Reuters)
Jakarta, CB -- Jepang mengumumkan nama era baru kekaisaran di negara mereka yang akan dimulai bulan depan, setelah Kaisar Akihito turun takhta pada akhir April mendatang.
"Beberapa
saat lalu, pemerintah memutuskan dalam rapat kabinet mengenai nama era
baru dan cara mengucapkannya," ujar Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide
Suga.
Ia kemudian mengangkat papan putih dengan guratan kaligrafi tradisional bertuliskan "Reiwa" di atasnya.
Sebagaimana dilansir AFP,
kata tersebut terdiri dari dua karakter. Pertama, "Rei" yang memiliki
makna ganda, yaitu "perintah" dan "peruntungan baik." Sementara itu,
"wa" biasanya diterjemahkan menjadi "damai" atau "harmoni".
Pemerintahan Jepang nantinya akan menjelaskan makna resmi dari kata tersebut, juga cara pelafalannya dalam bahasa Inggris.
Reiwa
akan menggantikan era kekaisaran Akihito yang dikenal dengan sebutan
Heisei. Nama era kekaisaran Heisei itu berarti "perdamaian di mana pun."
Abdikasi Akihito menorehkan sejarah di Jepang karena ini merupakan kali pertama seorang kaisar turun takhta dalam dua abad.
Akihito
sendiri selama ini sebenarnya tidak pernah terlalu tampil di hadapan
publik. Selama berpuluh tahun, ia bekerja dari dalam rumah atau luar
negeri, sembari menyembuhkan luka akibat Perang Dunia II.
Saat
menginjak usia 83 tahun, Akihito akhirnya tampil di hadapan publik dan
mengatakan bahwa ia takut tak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik
karena kondisi kesehatannya setelah menjalani perawatan kanker prostat
dan operasi jantung.
Jepang akhirnya mengumumkan bahwa Akihito
akan turun takhta pada akhir April mendatang. Pusara kekaisaran akan
diserahkan kepada putranya, Pangeran Naruhito.
Naruhito diperkirakan bakal langsung dilantik pada 1 Mei. Ketika Naruhito menerima pusaka kekaisaran, era Reiwa akan dimulai.
Para pegiat menentang hasil pemilihan umum di Bangkok, Thailand, 31/3/2019. (REUTERS/SOE ZEYA TUN)
Bangkok (CB) - Lebih 100 pegiat oposisi melakukan aksi protes di
bagian tengah Bangkok pada Ahad (31/3), menuduh komisi pemilihan
menunda-nunda dan memanipulasi hasil pemungutan suara pertama sejak
kudeta tahun 2014.
Sepekan setelah pemilihan umum pada 24 Maret, hasil pemungutan suara
belum diketahui dengan jelas sampai komisi itu mengumumkan hasil-hasil
resmi, yang dijadwalkan pada 9 Mei.
Komisi tersebut sudah menyiarkan sebagian hasil pemungutan suara pada
malam setelah pemilihan dan membutuhkan empat hari lagi untuk dapat
menyiarkan hasil penghitungan.
Hasil penghitungan sementara menunjukkan satu partai pendukung junta
militer yang berkuasa menang dalam pemilu tetapi partai Pheu Thai yang
beroposisi dalam penghitungan suara sementara meraih suara lebih banyak
di DPR.
Baik partai Palang Pracharat - yang berusaha mempertahankan pemimpin
junta Prayuth Chan-ocha tetap berkuasa - maupun "Barisan Demokratik"
beranggota tujuh partai antijunta, telah mengklaim memiliki mandat untuk
membentuk pemerintahan mendatang.
"Enyahlah! Hentikan penipuan! Hormati rakyat!" teriak para pengunjuk rasa di dekat Monumen Kemenangan di Bangkok.
Mereka mengajak para pejalan kaki membubuhi tanda tangan pada petisi
daring untuk memakzulkan komisi itu. Komisi tersebut menolak untuk
berkomentar mengenai kecaman terhadap penanganannya atas hasil-hasil
pemilu.
Keadaan yang tak menentu terkait pemilu itu bisa menaikkan ketegangan
pada saat negara Asia Tenggara tersebut sedang menyiapkan upacara
penobatan Raja Maha Vajiralongkorn pada Mei.
Pada Sabtu, Raja Thailand mengeluarkan perintah pencabutan gelar
kerajaan yang dianugerahkan kepada mantan Perdana Menteri Thaksin
Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta militer awal tahun 2006 dan
memiliki hubungan dengan partai Phue Thai.
Pesawat jet tempur F-16 buatan Lockheed Martin Amerika Serikat. Foto/Bloomberg/Chris Ratcliffe
SINGAPURA
- Amerika Serikat (AS) diam-diam setuju memenuhi permintaan Taiwan yang
ingin membeli 60 unit pesawat jet tempur F-16 Lockheed Martin. Pakar
hubungan internasional menilai langkah Washington itu akan membuat
Beijing shock atau terkejut karena AS selama ini tak peduli dengan apa yang dirasakan China.
Persetujuan
Washington untuk menjual 60 unit jet tempur F-16 ke Taipei ini
merupakan yang pertama sejak 1992. Langkah itu akan menandakan kesediaan
Amerika untuk mendukung pulau yang diperintah sendiri secara demokratis
tersebut karena beberapa lusin jet tempurnya tidak akan mampu
mengimbangi kekuatan militer China.
"Untuk Beijing, itu akan
sangat mengejutkan," kata Wu Shang-su, seorang peneliti di S. Rajaratnam
School of International Studies di Singapura.
"Tapi
itu akan lebih merupakan kejutan politik daripada kejutan militer. Itu
akan, ‘Oh, AS tidak peduli dengan apa yang kita rasakan'. Itu akan lebih
merupakan masalah simbolis atau emosional," ujarnya, seperti dikutip Bloomberg, Senin (1/4/2019).
Penjualan
senjata adalah di antara beberapa isyarat dukungan AS untuk Taiwan
dalam beberapa bulan terakhir, bahkan ketika Presiden Donald Trump dan
Presiden China Xi Jinping mendekati kesepakatan untuk mengakhiri perang
dagang yang mahal.
AS juga mengirim kapal perang melewati Selat
Taiwan dan mengakomodasi persinggahan Presiden Tsai Ing-wen di Hawaii
pekan lalu. Berbagai tindakan AS itu telah menuai protes dari China yang
menganggapnya sebagai langkah "sangat berbahaya".
Minat
baru AS di Taiwan menyusul seruan yang meningkat di Washington untuk
upaya mencegah China melampaui dominasi militer dan industri Amerika.
China
telah mengarahkan kekuatan industrinya ke arah investasi besar-besaran
dalam perangkat keras militer selama dua dekade terakhir. Salah satunya
membangun kekuatan angkatan lautnya menjadi berkelas dunia dan mengisi
garis pantainya dengan rudal yang mampu mengenai sasaran di Taiwan.
Negara ini menghabiskan 23 kali lebih banyak dari Taiwan untuk
pertahanan pada 2017 atau naik dua kali lipat dari 1997.
TAIPEI - Taipei marah setelah dua pesawat jet tempur J-11 China melintasi "median line
(garis tengah)" Selat Taiwan yang memisahkan kedua wilayah. Taipei
menyebut tindakan militer China sudah sembrono dan provokatif.
Aksi
kedua jet tempur Beijing itu berlangsung pada hari Minggu pagi.
Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan Taipei mengerahkan
pesawat-pesawat tempurnya sendiri dan menyiarkan peringatan setelah dua
jet tempur J-11 melintasi "median line" Selat Taiwan.
"Pada
pukul 11 pagi, 31 Maret, dua jet PLAAF J-11 melanggar perjanjian
secara diam-diam yang telah lama diadakan dengan melintasi median line
Selat Taiwan," kata Kementerian Luar Negeri setempat di Twitter, seperti
dikutip South China Morning Post, Senin (1/4/2019).
“Itu
adalah tindakan yang disengaja, sembrono dan provokatif. Kami telah
memberi tahu mitra regional dan mengutuk China atas perilaku seperti
itu," lanjut kementerian tersebut.
Beijing telah meningkatkan
jumlah penyeberangan jet tempur dan kapal perang di dekat Taiwan atau
pun melewati Selat Taiwan dalam beberapa tahun terakhir. Langkah itu
telah meningkatkan ketegangan di kawasan setempat pada saat hubungan
kedua pihak berada pada titik rendah.
Aksi pesawat-pesawat tempur China ini tidak biasa. Media Taiwan melaporkan terakhir kali jet tempur China melewati median line itu pada 2011.
Taipei
menggambarkan "serangan" terbaru China sebagai tindakan yang disengaja.
Juru bicara Kantor Kepresidenan Alex Huang menyebut penerbangan itu
provokatif dan merusak status quo lintas-selat. Pemerintah maupun
militer Beijing belum berkomentar atas aksi kedua jet tempurnya yang
mendekati Taipei.
Penerbangan kedua jet tempur itu terjadi
seminggu setelah AS mengerahkan kapal perang dan kapal penjaga pantai
melintasi Selat Taiwan, yang membuat Beijing marah.
Meskipun
Selat Taiwan adalah jalur perairan internasional, namun China sering
kali tersingkir ketika AS atau kapal-kapal angkatan laut Barat lainnya
melewatinya.
Identitas Multikultur Taiwan Dibentuk Seiring Globalisasi
Siapakah negara Taiwan? Pertanyaan ini bisa sekilas terasa aneh karena
faktanya masyarakat negara tersebut tidak berbeda dengan saudara tuanya
di China daratan (mainland), dalam hal ini Suku Hakka yang merupakan
mayoritas di negeri itu. Tapi, untuk beberapa dekade ke depan, bisa jadi
persepsi ini akan berubah.
Negeri kepulauan itu bisa menjadi
negara multikultur akibat banyak perkawinan antarnegara (cross-national
marriages) yang dilakukan antarwarga Taiwan dengan warga negara lainnya.
Selain itu, Taiwan juga semakin terbuka dengan pendatang atau imigran
dari negara lain, di luar dari China, Hong Kong, dan Makao (new
imigrant).
Dengan demikian, Taiwan benar-benar mempunyai
identitas berbeda dengan China daratan. Identitas baru Taiwan terbangun
seiring globalisasi, juga kebijakan yang lebih mendekatkan diri dengan
negara-negara the New Soutbound Policy dan strategi Indo Pafisik yang
berujung semakin dekatnya negara tersebut dengan negara di kawasan
selatan, bukan hanya dengan China daratan atau negara-negara di Asia
Utara.
“Taiwan
saat ini bisa disebut menuju negara multikultur. Taiwan sangat terbuka
terhadap warga negara lain,” ujar Wakil Dirjen National Imigration
Agency Bill C Chang saat menyambut kunjungan sejumlah wartawan dari
negara-negara The New Southbound Policy di Taipei, beberapa waktu lalu.
Jeremy
Chiang dan Alan Hao Yang dalam sebuan artikel bertajuk ‘A Nation
Reborn? Taiwan Belated Recognition of its Souetheast Asian Heritage’
yang dirilis jurnal The Diplomat menyebut, sejak President Tsai Ing-wen
dan Partai Demokratic Progessive memimpin sejak 2016, negeri itu
mengakui adanya hubungan daerah dengan negara-negara Asia Tenggara.
Di
sisi lain, mengambil survei Taiwan Nation Security dan analisisi
terkait lainnya, hanya 3% warga negara Taiwan mengidentifikasi diri
mereka secara eksklusif sebagai “Chinese” pada 2014 dan lebih dari 60%
warganya mengklaim Taiwan sebagai identitas tunggal mereka. Hal ini
diakui sebagai dampak proses Taiwanisasi yang dilakukan sejak
kepemimpinan Presiden Lee Teng-hui pada era 90-an sering dengan mulai
meningkatkan tekanan China terhadap Taiwan.
Jeremy dan Alan
menyebut, ketika sebagian besar diskusi tentang identitas Taiwan selama
era otoriterian dan awal pascaautoriterian berfokus pada upaya
menggambarkan perbedaan budaya antara Taiwan dan China daratan,
nilai-nilai multikulturalisme dan demokratik liberal berkembang mewarnai
diskursus identitas Taiwan.
Di
sisi lain, setelah munculnya demokratisasi pada masa 1990, gagasan
Taiwan sebagai sebuah masyarakat mono-etnik China secara cepat
kehilangan popularitasnya. “Masyarakat Taiwan dengan cepat menunjukkan
dirinya sebagai anggota masyarakat imigran multikultur yang terdiri dari
suku asli Taiwan, Suku Hoklo, Suku Hakka, dan warga negara China yang
datang ke Taiwan setelah 1949,” ujar mereka.
Multikultur
masyarakat Taiwan semakin berwarna pada 1990 seiring dengan kian
membesarnya kelompok new imigran di luar empat kelompok penduduk
sebelumnya dan mereka mulai menanam benih identitas Taiwan baru.
Sebagian besar penduduk baru itu berasal dari Asia Tenggara dan China
datang ke Taiwan akibat perkawinan antarnegara dengan warga negara
Taiwan.
Kini keturunan hasil perkawinan antarnegara dan new imigran semakin
mewarnai sekolah dasar dan sekolah menengah sehingga kehadiran mereka
secara signifikan memengaruhi lanskap demografi Taiwan. Gagasan “South
East Asia-Taiwanese” menjadi bagian penting masyarakat
Taiwan
semakin diperkuat Pemerintah Taiwan pada era 2.000-an. Terutama setelah
Presiden Tsai Ing-wn yang saat itu masih menjadi kandidat presiden
mengumumkan kebijakan The New Soutbound Policy pada 2015. Sejak itulah
warga masyarakat dari kawasan Asia Tenggara semakin mewarnai wajah baru
Taiwan. Perkawinan Antarnegara dan New Imigran
Banyaknya
perkawinan antarnegara yang terjadi di Taiwan selama ini tidak banyak
diketahui. Padahal faktanya sangat banyak. Perkawinan terutama terjadi
antara warga negara tersebut dengan China daratan, Vietnam, dan
Indonesia. Lebih dari itu, pemerintah setempat memberikan ruang gerak
dan hak terbilang sangat besar untuk mereka serta keturunan mereka agar
sebenar-benarnya menjadi orang Taiwan.
Berdasar data National
Immigration Agency, perkawinan antarnegara di negerinya relatif tinggi.
Pada 2018 lalu, misalnya, perkawinan antarwarga negara Taiwan dengan
warga China, Hong Kong, atau Makau mencapai 8.216 kasus, sedangkan
antarwarga negara Taiwan dengan negara lain mencapai 12.392 kasus.
Besarnya
perkawinan antarwarga negara Taiwan dengan warga di luar Suku Hakka,
termasuk pada tahun sebelumnya, menarik karena hal tersebut keluar dari
“tradisi” yang telah berlangsung lama sebelumnya. Jumlah imigran yang
datang ke negeri tersebut juga terbilang besar, walaupun mayoritas masih
berasa dari China daratan yang mencapai 342.000 orang.
Kendati
demikian, jumlah imigran dari non-China juga lumayan besar di antara
paling besar berasal dari Vietnam sebesar 105.596 orang, Indonesia
(30.016), Thailand (8.916), dan Filipina (9.681). Para imigran beserta
keluarganya tinggal tersebar di hampir semua provinsi di Taiwan.
Sebagian besar memilih hidup di New Taipei sebesar 104.692 orang beserta
30.888 orang anak.
Selain New Taipei, wilayah lain yang menjadi
sasaran imigran adalah Taipei, Kaohsiung, Taoyuan, Taichung, dan
Tainan. Berdasar data per 2017 lalu, dari ratusan ribu anak imigran,
sebagian besar merupakan keturunan warga China daratan berjumlah 73.540
orang, diikuti keturunan warga Vietnam (72.508), Indonesia (16.350),
Filipina (3.796), Kamboja (3.563), dan Thailand (3.263).
Hebatnya,
Taiwan bukan hanya terbuka dengan kehadiran mereka, tapi juga menyambut
sepenuhnya dengan menjadikan mereka sebagai warga Taiwan seutuhnya
dalam membentuk wajah baru Taiwan. Hal ini dibuktikan dengan upaya
pemerintahannya yang selalu meningkatkan pelayanan terhadap mereka, baik
dari sisi hak hidup (life), pelayanan kesehatan (medical), serta
pelatihan diberikan (course).
Pada
2003, Taiwan hanya memberikan hak hidup berupa hak tinggal dan adaptasi
hidup di negeri itu. Namun pada 2008, para imigran juga mendapatkan
bimbingan hidup (living assistance) dan pendidikan untuk anak-anak
mereka. Selanjutnya pada 2013, para imigran mendapatkan bimbingan
adaptasi untuk hidup dan bimbingan hidup serta adanya service center
untuk pelayanan mereka.
Pelayanan kesehatan dan pelatihan untuk
imigran juga terus ditingkatkan. Untuk pelayanan, misalnya, mereka saat
ini mendapatkan bimbingan kesehatan, asuransi kesehatan, serta
pengetahuan untuk merawat anak balita dan perempuan hamil. Sedangkan
untuk pelatihan, para imigran saat ini mendapatkan pelatihan bahasa,
pendidikan untuk orang tua dan pengetahuan untuk perawatan balita, serta
pelatihan pengobatan dan perawatan.
Untuk mendukung kelancaran berbagai program dimaksud menyediakan
berbagai fasilitas dan kegiatan, seperti counseling hotline, pendidikan
untuk keluarga dan kampanye hukum, mendirikan care and service network,
kendaraan untuk pelayanan bergerak, new imigrant development funds, dan
lainnya.
Khusus untuk imigran yang berasal dari negara-negara
Then New Soutbound, Taiwan juga melakukan sejumlah kegiatan di antaranya
membantu imigran dan anak-anak mereka mewujudkan mimpi atau “Make
Dreams Comes True”, proyek pelatihan untuk pemberdayaan generasi kedua
imigran, summer camp untuk new imigran, serta beasiswa untuk imigran dan
anak-anak mereka.
Warga Vietnam Doan Thi Huong, tersangka
dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam yang adalah saudara tiri pemimpin
Korea Utara Kim Jong Un, saat meninggalkan Pengadilan Tinggi Shah Alam
di pinggiran Kuala Lumpur, Lumpur, Malaysia, 14/3/2019. (REUTERS/LAI
SENG SIN)
Kuala Lumpur (CB) - Jaksa penuntut Malaysia membatalkan dakwaan
terhadap wanita Vietnam, yang dituduh membunuh kakak tiri Pemimpin Korea
Utara Kim Jong Un, setelah ia mengaku bersalah atas tuduhan baru yang
lebih ringan, yaitu mencelakakan dengan cara berbahaya.
Jaksa mengatakan kepada pengadilan bahwa mereka memberikan dakwaan yang
lebih ringan setelah menerima perwakilan dari Kedutaan Besar Vietnam dan
pengacaranya.
Doan Thi Huong, yang berusia 30 tahun, mengaku bersalah atas dakwaan
baru, yang membawanya mendekam di penjara hingga 10 tahun, denda atau
cambuk.
Hudong dituduh mengusapkan racun VX, senjata bahan kimia yang mematikan,
ke wajah Kim Jong Nam di bandara Kuala Lumpur pada Februari 2017.
Jika dinyatakan bersalah dalam pembunuhan tersebut, ia akan menghadapi hukuman mati.
Huong didakwa bersama warga Indonesia, Siti Aisyah.
Bulan lalu jaksa secara mengejutkan membatalkan dakwaan pembunuhan atas
Siti Aisyah, namun menolak untuk melakukan hal yang sama terhadap Huong,
meskipun ada banding dari pemerintah Vietnam. Tidak ada alasan yang
diberikan untuk keputusan tersebut.
Tahun lalu, seorang hakim meminta Huong dan Siti Aisyah untuk memasuki
tahap pembelaan mereka. Hakim mengatakan ada bukti bahwa kedua wanita
tersebut dan empat pria asal Korea Utara merupakan bagian dari
"konspirasi yang disusun rapih" untuk menghabisi kakak tiri Kim Jong Un.
Keempat pria itu masih buron.
Tim pengacara kedua wanita tersebut mengungkapkan bahwa klien-klien
mereka berpikir bahwa mereka sedang dilibatkan dalam acara lelucon dan
tidak tahu bahwa mereka sedang meracuni Kim.
Penanaman pohon persahabatan inin dilakukan bersama pejabat tinggi Rusia.
CB,
LONDON— Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus,
M Wahid Supriyadi melakukan penanam pohon persahabatan di kompleks
proyek pembangunan masjid di Dagestan yang dinamakan dengan Muhammad
SAW. Sedangkan Pusat Studi Islam dinamakan sesuai nama Nabi Isa AS yang
diharapkan akan menjadi terbesar di kawasan Eropa.
Penanaman
pohon persahabatan dilakukan bersama Menteri Kebijakan Nasional dan
Agama Muslimov dan anggota Komite Hubungan Luar Negeri Federasi Rusia,
Gadjimurad Omarov. Demikian Kepala Fungsi Pensosbud KBRI Moskow, Adiguna
Wijaya kepada Antara London, Ahad (31/3).
Kompleks yang terdiri dari masjid, pusat studi dan museum
perkembangan Islam menempati lahan seluas 35 hektaer diproyeksikan akan
dapat menampung 22 ribu orang, dengan luas bangunan 30 ribu meter
persegi. Pendanaan pembangunan kompleks masjid ini sepenuhnya atas dana
swadaya masyarakat.
“Semoga pohon persahabatan ini dapat menjadi penanda kedekatan perasaan dan keakraban warga kedua bangsa”, kata Wahid.
Sebelumnya
Dubes RI bertemu dan berdialog dengan Mufti Republik Dagestan, Akhmad
Abdulaev, di Kompleks Masjid Juma Makhachkala yang merupakan masjid yang
tidak hanya terbesar di Rusia tetapi juga di Eropa, dengan kapasitas
daya tampung hingga 17 ribu orang.
Abdulaev yang
telah menjabat selama 20 tahun ini menyambut dengan penuh haru dan suka
cita atas kunjungan Dubes Wahid karena baru pertama kalinya Dubes
Indonesia datang ke masjid ini.
Dubes didampingi
Minister Counsellor Ekonomi Indonesia, Edi Suharto, Minister Counsellor
Pensosbud, Adiguna Wijaya dan Sekretaris I, Bustan Jufri.
“Satu
kali melihat langsung jauh lebih baik dan bermakna dari pada seribu
kali mendengar”, demikian disampaikan Mufti Abdulaev yang menekankan
betapa bermaknanya kunjungan Dubes Wahid bagi masyarakat Muslim
Dagestan.
Masjid Agung di Makhachkala, Dagestan.
Blusukan ke pasar
Dalam
kunjungan ke Dagestan, Dubes Wahid sempat melakukan blusukan ke pasar
tradisional, guna melihat kehidupan langsung sehari-hari masyarakat
Dagestan karena selama ini negara bagian ini sering dikonotasikan
sebagai daerah rawan.
Kunjungan dubes menarik
perhatian para pedagang dan tanpa diduga, setelah mengetahui yang datang
dari Indonesia, banyak dari pedagang memberikan oleh-oleh untuk dibawa
ke Moskow, seperti madu, buah lokal, bumbu dari kacang-kacangan.
“Wah
saya terpaksa harus menambah tas untuk membawa oleh-oleh ini”, ujar
Dubes Wahid kepada Kepala Badan Investasi dan Bisnis Republik Dagestan,
Gadji Gasanov, yang turut mendampingi Wahid.
Dubes
dan delegasi berkesempatan pula mengunjungi museum sejarah dan
arsitektur Dagestan serta melakukan audiensi di Universitas Negeri
Dagestan dengan rektor, dosen dan perwakilan mahasiswa.
Rektor
Murtazali Rabadanov menyambut antusias kunjungan Dubes Wahid dan
menyatakan keinginan pihaknya untuk menjalin kerja sama pendidikan
tinggi dengan Indonesia.
Universitas yang didirikan
pada 1931 ini memiliki lima fakultas dan 17 jurusan serta 10 kampus.
Terdapat sekitar 15 ribu mahasiswa menuntut ilmu di sini, 2.000 di
antaranya adalah mahasiswa asing. Saat ini universitas tersebut telah
menjalin kerja sama dengan 50 universitas di seluruh dunia.
Dubes
Wahid mengapresiasi penerimaan yang sangat baik dan penuh keramahan
serta berharap kunjungan ini dapat menjadi momen pembuka kesempatan
kerja sama pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan selanjutnya.
Makhachkala
adalah ibu kota Republik Dagestan merupakan salah satu negara bagian.
Federasi Rusia di kawasan Kaukasia Utara. Federasi Rusia memiliki 85
subyek federal (negara bagian) dan 22 di antaranya diberi nama Republik
karena mayoritas penduduknya bukan dari etnis Rusia.
Populasi
Dagestan sekitar 3 juta jiwa dengan 95 persen penduduknya beragama
Islam, sementara sekitar 727 ribu orang menetap di Makhachkala.
Wilayah
Dagestan memiliki 70 kilometer bagian pesisir di Laut Kaspia dan
berbatasan dengan Georgia serta Azerbaijan dan berseberangan dengan
Kazakhstan.
Republik Dagestan merupakan salah satu
wilayah di Federasi Rusia dengan tingkat keberagaman etnis dan budaya
yang sangat tinggi.
Jurnalis Matloob Musawi dibawa OTK bersenjata secara paksa.
CB, KARACHI
— Keluarga dari jurnalis asal Pakistan, Matloob Musavi, melaporkan
penculikan menimpa Matloob oleh orang tak dikenal (OTK). Saudara
laki-laki Matloob, Minhaj Musavi, mengatakan insiden ini berlangsung di
kediaman mereka di Karachi pada Sabtu (30/3) kemarin.
Minhaj
menuturkan bahwa rumah mereka didatangi sekelompok pria bersenjata dan
mengenakan topeng di wajah. Seketika, Matloob secara paksa dibawa pergi
dalam kendaraan yang dibawa penculik.
Menurut
Minhaj, kendaraan yang digunakan penculik tersebut termasuk kendaraan
polisi. Hingga saat ini, belum ada kabar apapun mengenai keadaan
Matloob.
Mengutip Foxnews, Perhimpunan
Jurnalis Karachi mengecam insiden tersebut. Mereka telah menuntut
pembebasan Matloob yang diyakini dibawa oleh pasukan keamanan negara.
Beberapa
petinggi perhimpunan jurnalis Karachi, Imtiaz Faran dan Atman Sabir
mengatakan pasukan keamanan yang memasuki rumah tanpa menyebut identitas
mereka adalah suatu tindakan yang tercela. Sebelumnya, sejumlah
jurnalis dan blogger juga mengakui adanya ancaman atas artikel yang
dibuat.
Bahkan, di antara jurnalis dan blogger di
Karachi tersebut juga pernah ditahan dan diancam. Hal itu terjadi
beberapa bulan lalu, setelah mereka menulis secara kritis artikel
mengenai badan keamanan Pakistan.
Para personel pasukan khusus militer Pakistan saat mengikuti parade. Foto/REUTERS
ISLAMABAD
- Seorang mantan jenderal India mengakui bahwa Islamabad telah
mengalahkan New Delhi dalam perang hibrida atau dia sebut sebagai
"perang generasi kelima". Dia menyarankan militer negaranya untuk
belajar dari militer Pakistan.
Mantan jenderal bernama Syed Ata Hasnain pernah menjadi komandan militer India. "Mereka (India) harus belajar dari Inter-Services Public Relations (ISPR—sayap media militer Pakistan), bagaimana cara berperang dalam perang generasi kelima," kata Hasnain kepada sebuah think tank Inggris, seperti dikutip Sputnik, Sabtu (30/3/2019).
Menurutnya,
ISPR telah membuktikan bahwa media tetap menjadi alat yang sangat
efektif dalam perang hibrida, termasuk konflik informasi. "Pakistan
menunjukkan keterampilan profesional yang hebat," katanya.
Hasnain
mengklaim bahwa tidak mungkin memenangkan perang tradisional di medan
perang di zaman modern. Bahkan, kata dia, Amerika Serikat pun memerlukan
waktu 18 tahun untuk menyadari kenyataan seperti itu.
Komentar
Hasnain muncul beberapa hari setelah Kementerian Luar Negeri Pakistan
menyatakan bahwa mereka telah menyelidiki secara menyeluruh dokumen
India terkait dengan serangan teror di Pulwama 14 Februari. Menurut
kementerian tersebut tidak menemukan bukti adanya kamp teror di lokasi
yang disebutkan oleh New Delhi, atau dari siapa pun yang disebutkan
dalam dokumen yang dapat dikaitkan dengan serangan itu.
"Sementara
54 orang yang ditahan sedang diselidiki, sejauh ini tidak ada rincian
yang menghubungkan mereka dengan (serangan di) Pulwama. Demikian pula,
22 lokasi pin yang digunakan bersama oleh India telah diperiksa. Tidak
ada kamp seperti itu. Pakistan bersedia mengizinkan kunjungan, atas
permintaan, ke lokasi-lokasi ini," lanjut kementerian tersebut.
Kementerian
itu menegaskan kembali bahwa informasi dan dokumen tambahan dari India
akan sangat penting untuk melanjutkan proses penyelidikan dan bahwa
Pakistan tetap berkomitmen untuk membawa proses ini ke kesimpulan logis.
Pekan
lalu, Presiden Pakistan Arif Alvi menuduh India memiliki sikap "tidak
bertanggung jawab" dan memuji tanggapan langsung dan efektif Islamabad
atas apa yang ia sebut sebagai "agresi India".
“Setelah serangan
(di) Pulwama, India menyalahkan Pakistan tanpa bukti. India tidak
mematuhi hukum internasional dan melanggar wilayah udara Pakistan," kata
Alvi, merujuk pada serangan 14 Februari terhadap konvoi keamanan India
di wilayah Kashmir dikuasai India oleh militan Islam yang berbasis di
Pakistan, yang menewaskan lebih dari 40 polisi paramiliter India.
Jaish-e-Mohammed (JeM), sebuah kelompok teror yang berbasis di Pakistan,
mengaku bertanggung jawab atas serangan itu dan Angkatan Udara India
melakukan serangan udara di sebuah kamp JeM di Pakistan pada 26
Februari. Namun, Islamabad bahwa pesawat-pesawat jet tempur India tdak
pernah menargetkan kamp-kamp yang dimaksud.
Kebuntuan pun meningkat, yang mengakibatkan pertempuran udara pada 27 Februari antara pesawat tempur kedua negara.
Pesawat jet tempur F-35 Amerika Serikat (kiri) dan pesawat jet tempur Su-35 Rusia. Foto/REUTERS/Amir Cohen/ Wikipedia/Rulexip
MOSKOW
- Washington berisiko kehilangan pasar senjata di Turki sama sekali
jika terus menunda pengiriman jet tempur siluman F-35 yang disepakati
dengan Ankara. Negara yang dipimpin Presiden Tayyip Erdogan itu bisa
melirik jet tempur Su-35 Rusia sebagai pengganti.
Peringatan itu disampaikan analis militer untuk kantor berita TASS, Viktor Litovkin, kepada Russia Today.
"Jika AS gagal mengirimkan jet (F-35) ke Turki, Ankara tentu dapat
membeli Su-35 dari Rusia sebagai gantinya," katanya, Jumat (29/3/2019)
malam.
Menurut pakar tersebut, kedua jet tempur memiliki
karakteristik yang sebanding. Moskow, kata dia, tidak akan mengambil
risiko dengan membocorkan teknologi militer yang sensitif di luar
negeri, karena perangkat lunak jet Su-35 sulit untuk dipecahkan.
Menurut
Litovkin, tidak akan membutuhkan banyak upaya untuk mengintegrasikan
pesawat tempur Rusia dengan mulus ke dalam militer Turki.
Para
politisi di Washington telah berusaha menekan sekutu pentingnya di NATO,
Turki, untuk membatalkan kesepakatan pembelian sistem pertahanan rudal
anti-udara S-400 Moskow. Pekan ini, para Senator AS mengajukan draf RUU
yang berisi seruan larangan mengirim 100 unit jet tempur F-35.
Larangan
dalam RUU itu bisa dicabut jika Ankara menjamin tidak akan mendapatkan
senjata dari Rusia. Pengiriman pesawat tempur siluman buatan Lockheed
Martin AS ke Turki sudah diblokir secara efektif oleh Senat pada tahun
lalu.
Sementara itu, para pemimpin Turki tetap mempertahankan
haknya untuk membeli senjata dari siapa pun yang diinginkannya. Ankara
berulang kali menegaskan bahwa Turki tetap berpegang pada kontrak
pembelian sistem rudal S-400 Rusia.
Litovkin
mengatakan upaya-upaya untuk menekan Ankara adalah tanda persaingan
tidak sehat yang digunakan AS untuk mengendalikan penjualan sistem
pertahanan rudal anti-udaranya, MIM-104 Patriot Pac 3.
Dia
percaya bahwa Washington kemungkinan akan terus memeras sekutunya selama
mungkin, tetapi pada titik tertentu akan dipaksa untuk menyerah dan
mengirim jet F-35 yang dijanjikan kepada Turki.
Petugas ekskavasi di situs arkeologi di daerah ed-Dur di Umm Al Quwain, Uni Emirat Arab. The International
CB, Dubai – Otoritas Arkeologi dari Uni Emirat Arab menemukan 15 makam kuno berusia ribuan tahun.
Makam ini ditemukan di situs penggalian arkeologi ed-Dur di Umm Al Quwain.
Direktur
Jenderal Departemen Pariwisata dan Benda Antik, Alia al-Ghafli,
mengatakan petugas menemukan sejumlah patung dari perunggu, keramik,
perhiasan, yang berusia dari tahun 1 sebelum masehi.
“Petugas juga menemukan koin kuno dari abad 4 masehi dari era Kaisar Iskandar Agung,” kata Alia seperti dilansir Khaleej Times pada Ahad, 31 Maret 2019.
Koin
uang ini mulai bereda di Semenanjung Arab pada sekitar awal mulai orang
Kristen masuk ke kawasan ini. Sebagian koin yang ditemukan, berdasarkan
temuan beberapa tahun lalu, ternyata juga dibuat di kawasan padang
pasir ini.
Ini terlhat dari temuan alat cetak uang, yang terbuat dari batu di daerah Meiha, Sharjah.
“Ekskavasi
ini selaras dengan strategi pemerintahan daerah Umm AL Quwains untuk
mendorong eksplorasi di kawasan ini,” kata Al Ghafli. Dia mengatakan
petugas akan menggali lebih banyak titik situs arkeologi termasuk di makam kuno di negara itu.
Petunjuk di bagian luar Kedubes AS di Jerusalem (Flash90) (Flash90/)
Ramallah (CB) - Kementerian Palestina Urusan Luar Negeri dan
Ekspatriat mengutuk, dengan sekeras-kerasnya, sikap Kementerian Luar
Negeri Brazil dan pernyataan resmi Brazil berkaitan dengan pembukaan
kantor perdagangan dengan status diplomatik di Al-Quds (Jerusalem), yang
diduduki.
Kementerian memandang posisi itu sebagai pelanggaran nyata terhadap
keabsahan dan resolusi internasional serta agresi langsung terhadap
rakyat Palestina dan hak-hak mereka.
Kemlu Palestina juga memandang pembukaan kantor dagang di kota tersebut
sebagai persetujuan bagi tekanan Amerika dan Israel untuk melanggengkan
pendudukan dan kegiatan permukiman, me-Yahudi-kan dan mencaplok Al-Quds,
yang diduduki, serta pemberlakuan paksa hukum Israel atasnya.
Kementerian itu menekankan akan mengontak duta besar Brazil untuk
konsultasi agar kementerian tersebut bisa mengambil keputusan yang
sesuai guna menghadapi situasi semacam itu.
Kementerian tersebut kembali menekankan bahwa Al-Quds adalah bagian tak
terpisahkan wilayah Palestina, yang diduduki pada 1967. Kementerian juga
menegaskan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah Amerika serta
pendudukan Israel, serta negara-negara yang mengikuti langkah AS dan
tindakan Israel itu, takkan memberi penguasa pendudukan hak atas Al-Quds
Timur dan daerah sekitarnya.
Jakarta, CB -- Brazil mengatakan telah membuka kantor diplomatik baru di Yerusalem,
Minggu (31/3). Kantor tersebut diproklamirkan bakal berfungsi sebagai
bagian dari kedutaan besarnya untuk Israel, yang berlokasi di Tel Aviv.
"Brasil
memutuskan untuk membuat kantor di Yerusalem untuk mempromosikan
perdagangan, investasi, teknologi, dan inovasi sebagai bagian dari
kedutaan besarnya di Israel," kata Kementerian Luar Negeri di Brasilia
dalam sebuah pernyataan, dikutip Reuters, Minggu (31/3).
Langkah diplomatik Brazil merupakan jawaban dari sikap pemerintah Brazil yang selama ini berupaya mendekatkan diri ke Israel.
Presiden Brazil, Jair Bolsonaro yang dilantik pada awal tahun ini
memang mewacanakan untuk membuat negaranya mendekat ke Amerika Serikat
dan Israel, termasuk memindahkan kedutaan besar Brasil ke Yerusalem.
Bolsonaro
berencana menyesuaikan lagi hubungan Brazil secara internasional,
menjauhi sekutu-sekutu dari negara berkembang serta mendekat ke
kebijakan para pemimpin Barat, terutama Presiden Amerika Serikat Donald
Trump. Trump mengirim Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo untuk
menghadiri upacara pengukuhan Bolsonaro sebagai presiden.
Jair Bolsonaro. (REUTERS/Adriano Machado)
Langkah Brazil boleh jadi mengikuti jejak Honduras. Sebelumnya,
Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez pada 24 Maret lalu telah
mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan berencana membuka kantor
dagang Honduras di sana. Kedutaan Besar Honduras untuk Israel akan tetap
berada di Tel Aviv.
"Hari ini, saya mengumumkan sebuah langkah
untuk membuka sebuah kantor dagang di Yerusalem, ibu kota Israel. Kantor
dagang ini akan menjadi perpanjangan kantor kedutaan besar kami di Tel
Aviv," kata Hernandez.
Jakarta, CB -- Para pemimpin negara Arab
mengeluarkan pernyataan untuk mendorong Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) melawan aksi Amerika Serikat yang memberikan
pengakuan Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel.
Para
pemimpin negara Arab juga memperingatkan negara-negara lain untuk tidak
mengikuti langkah tersebut. Negara-negara Arab akan mengajukan
rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB dan meminta pendapat dari
Mahkamah Internasional.
"Tentang ilegalitas dan ketidakabsahan
pengakuan Amerika," kata mereka dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan
setelah pertemuan puncak KTT Liga Arab di Tunisia, Minggu (31/3),
dikutip Reuters.
Sebelumnya diketahui, didampingi
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Presiden Donald Trump
mendeklarasikan bahwa Amerika Serikat mengakui Dataran Tinggi Golan
sebagai wilayah kedaulatan Israel.
"Hari ini, saya merasa
terhormat dapat menyambut Perdana Menteri Netanyahu dari Israel di
Gedung Putih, di mana saya menandatangani Proklamasi Presiden mengakui
kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan," kata Trump melalui Twitter
pada 26 Maret 2019.
Dengan tersenyum, Netanyahu menyaksikan langsung saat Trump
menandatangani dokumen deklarasi tersebut di Gedung Putih pada Senin
(25/3).
"Keputusan Anda untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan sangat bersejarah," ujar Netanyahu kepada Trump.
Israel
memang mencaplok Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Enam
Hari pada 1967 silam. Mereka menganeksasi Dataran Tinggi Golan secara
efektif pada 1981, tapi tak pernah diakui oleh komunitas internasional.
Kerajaan Arab Saudi sebelumnya telah menentang keras klaim atas Dataran Tinggi Golan baik oleh Israel maupun AS.
"Arab
Saudi menyatakan menolak keras dan mengecam pemerintah AS yang mengakui
kedaulatan Israel wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan," demikian
pernyataan Kerajaan Arab Saudi yang disampaikan Kantor Berita SPA,
seperti dilansir AFP, Selasa (26/3).
Kerajaan Arab Saudi sampai saat ini masih mengakui Dataran Tinggi
Golan adalah wilayah Suriah yang dicaplok Israel. Menurut mereka klaim
AS atas kedaulatan Israel terhadap wilayah itu sama saja melanggar
piagam dan resolusi PBB.
Senada, Pemerintah Iran juga menyatakan
akan melawan keputusan Amerika Serikat tersebut. Iran menuduh AS
mempermainkan hukum internasional dengan mengambil langkah itu.
"Dia
(Presiden AS Donald Trump) mempermainkan hukum internasional terkait
Golan," kata Presiden Iran, Hassan Rouhani, seperti dilansir Associated Press, Jumat (29/3).
Rouhani juga menyarankan rakyat Iran untuk menentang keputusan Trump itu untuk menumbangkan kekuatan AS dan Israel.
Keputusan
Presiden AS, Donald Trump untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai
milik Israel dilaporkan berdampak langsung terhadap kedaulatan Lebanon.
Foto/Istimewa
BEIRUT
- Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk mengakui
Dataran Tinggi Golan sebagai milik Israel dilaporkan berdampak langsung
terhadap kedaulatan Lebanon.
Para pejabat Lebanon menyebut
keputusan itu dapat berdampak pada status Perkebunan Shebaa. Perkebunan
Shebaa adalah sebidang tanah kecil yang terletak di persimpangan
perbatasan Lebanon-Suriah dan Dataran Tinggi Golan.
Melansir
Sputnik pada Minggu (31/3), Israel menganggap Perkebunan Shebaa bagian
dari wilayah Golan yang diduduki, sementara Damaskus dan Beirut
bersikeras bahwa daerah itu adalah milik Lebanon.
Sementara
itu, terkait dengan situasi Golan, pemerintah Arab Saudi kembali
menolak keputusan yang dibuat Trump tersebut. Penolakan itu disampaikan
Menteri Luar Negeri Ibrahim al-Assaf dalam pidato pembukaan selama
sidang tingkat menteri menjelang KTT Liga Arab yang digelar di Tunisia.
"Kerajaan
menolak tindakan apa pun yang memengaruhi status historis Yerusalem.
Kami (Saudi) mendukung integritas wilayah Suriah dan solusi politik
berdasarkan dialog antara oposisi dan rezim," kata Assaf.
Penolakan
Saudi atas status baru Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel itu
sebelumnya telah disampaikan pemerintah Kerajaan.
Raja
Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Kerajaan Arab Saudi (tengah) saat
menghadiri KTT Liga Arab di Tunis, Tunisia, Minggu (31/3/2019).
Foto/Arab News
TUNIS
- Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, membela kedaulatan
Suriah atas Dataran Tinggi Golan. Dia menolak pengakuan sepihak Presiden
Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui wilayah itu sebagai
wilayah kedaulatan Israel.
Dalam pidatonya di KTT Liga Arab di
Tunis pada hari Minggu, Raja Salman mengatakan setiap langkah untuk
merusak kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan harus ditolak. Meski
Saudi membela Suriah dalam sengketa wilayah Golan, negara itu selama
ini membela oposisi atau pemberontak dalam konflik Suriah.
Presiden
Trump menandatangani dekrit pengakuan Dataran Tinggi Golan milik Israel
pada 25 Maret lalu atau kurang dari empat bulan setelah dia secara
sepihak mengakui Yerusalem adalah Ibu Kota Israel.
"Kami
menegaskan kembali penolakan absolut kami atas segala tindakan yang
melanggar kedaulatan Suriah atas Golan, dan kami menekankan pentingnya
mencapai solusi politik untuk krisis Suriah yang akan menjamin keamanan,
persatuan dan kedaulatan Suriah dan mencegah intervensi asing,"
katanya, seperti dikutip Arab News, Senin (1/4/2019).
Dia
juga menegaskan kembali posisi Arab Saudi yang mendukung pendirian
negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur
sebagai ibukotanya. Dia mengatakan masalah Palestina adalah prioritas
utama bagi Arab Saudi.
Sementara itu, Presiden Tunisia Beji Caid
Essebsi mengatakan bahwa Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel
adalah tanah Arab. Dia menolak keputusan AS atas status wilayah itu.
Sekretaris
Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan bahwa keputusan AS
bertentangan dengan seluruh konvensi internasional.
Dalam
pernyataan terakhir setelah KTT Liga Arab, para pemimpin Liga Arab
menegaskan bahwa Golan, sebuah dataran tinggi strategis yang pernah
digunakan untuk membom Israel utara, adalah wilayah Suriah yang diduduki
Israel.
Dataran Tinggi Golan sejatinya memang wilayah Suriah.
Namun, wilayah itu diduduki Israel selama Perang Enam Hari 1967. Wilayah
itu resmi dianeksasi oleh pemerintah Israel pada tahun 1981, secara
resmi menjadikannya bagian dari Israel dan berfungsi sebagai pos militer
dan pertanian yang strategis.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad
al-Maliki (ki), Menteri Luar Negeri Irak Mohammed al-Hakim (tengah) dan
Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin Alawi bin Abdullah (ka) menghadiri
pertemuan gabungan Uni Eropa dan menteri luar negeri Liga Arab di
Brussels, Belgia, Senin (4/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Francois
Lenoir/cfo
Tunis (CB) - Para pemimpin Arab, yang sudah terpecah akibat
persaingan di kawasan mereka, pada Ahad mengutuk keputusan Amerika
Serikat untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan dan
mengatakan stabilitas Timur Tengah bergantung pada pembentukan negara
Palestina.
Para pemimpin Arab, yang bertemu di Tunis, mendapat tekanan agar menolak
tindakan Washington, sementara mereka juga masih harus mengatasi
perbedaan-perbedaan di kawasannya, termasuk perselisihan Teluk Arab,
perbedaan sikap mengenai pengaruh regional Iran, perang di Yaman dan
pergolakan di Sudan dan Aljazair.
Kepulangan tiba-tiba Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, yang
berselisih dengan Arab Saudi dan para sekutu lainnya dari Arab,
menegaskan bahwa perbedaan sikap di kawasan tak mudah dikubur. Belum ada
keterangan mengapa Amir Qatar itu kembali ke negaranya secara
tiba-tiba.
Raja Salman bin Abdulaziz dari Arab Saudi mengatakan kepada kalangan
kerajaan, presiden, dan perdana menteri Arab pada pertemuan tersebut
bahwa negaranya "sama sekali menolak" langkah yang memengaruhi
kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan.
Pernyataan Presiden AS Donald Trump yang ditandatangani pekan lalu
mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian Israel, yang mencaplok
kawasan itu tahun 1981 setelah merebutnya dari Suriah tahun 1967.
Kutukan raja Saudi itu bergema di kalangan pejabat-pejabat Arab sebelum
pertemuan puncak Liga Arab Ahad, yang biasanya berakhir dengan deklarasi
final yang disepakati 22 negara anggotanya.
Keputusan Trump mengenai Golan muncul setelah AS kurang dari empat bulan
sebelumnya menyatakan Jerusalem sebagai ibu kota Israel, sebuah
keputusan yang juga mengundang kutukan dari dunia Arab. Pihak Palestina
menginginkan Jerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya pada masa depan.
Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi mengatakan para pemimpin Arab juga
perlu menjamin komunitas internasional memahami pentingnya masalah
Palestina bagi negara-negara Arab.
Stabilitas kawasan dan internasional harus datang melalui "penyelesaian
komprehensif dan adil yang mencakup hak-hak rakyat Palestina dan
mengarah kepada pembentukan negara Palestina dengan Jerusalem sebagai
ibu kotanya," kata Essebsi.
Sekjen PBB Antonio Guterres, yang berpidato di pertemuan itu di
Tunis, mengatakan resolusi atas konflik Suriah harus menjamin integritas
teritorial Suriah "termasuk Dataran Tinggi Golan".
Perselisihan
Pertemuan puncak di Tunis mendatangkan para penguasa dari Arab Saudi dan
Qatar untuk pertama kali pada acara yang sama sejak tahun 2007 ketika
Riyadh dan para sekutunya memberlakukan boikot ekonomi dan politik atas
Doha.
Namun sang amir Qatar meninggalkan pertemuan itu segera setelah Sekjen
Liga Arab Ahmed Abuoul Gheit memuji cara Arab Saudi dalam menangani
kepemimpinan bergilir Liga Arab tahun lalu, demikian siaran langsung
televisi.
Kantor berita Qatar tidak menyebut mengapa Tamim meninggalkan pertemuan
itu, tetapi kantor berita Tunisia TAP melaporkan sebagian delegasi Qatar
masih mengikuti pertemuan.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir menuding Qatar mendukung
terorisme dan mengatakan negara itu menjalin hubungan nyaman dengan
Iran. Doha membantah tuduhan tersebut.
Perselisihan itu dimediasi oleh Kuwait dan Amerika Serikat, yang
mengimbau negara-negara Arab bersatu menentang pengaruh Iran di kawasan.
Raja Salman, yang negaranya telah lama berseteru dengan Iran untuk
berebut pengaruh, menyerukan perlawanan dilakukan atas apa yang
disebutnya sebagai "kebijakan agresif rezim Iran". Dia mengatakan Iran
mencampuri urusan Arab, tudingan yang Teheran bantah.
Negara-negara Arab masih terbelah terkait berbagai isu, termasuk
bagaimana mengatasi protes-protes prodemokrasi yang telah pecah di
kawasan sejak tahun 2011.
Para pemimpin Sudan dan Aljazair tak menghadiri pertemuan Ahad itu
karena kedua negara sedang dilanda protes-protes antipemerintah.
Kursi Suriah tampak kosong di pertemuan puncak itu. Damaskus telah
ditangguhkan dari keanggotaan Liga Arab sejak tahun 2011 akibat tindakan
keras yang dilakukannya pada permulaan perang saudara di negara itu.
Liga Arab belum membuat keputusan untuk mengikutsertakan Suriah ke dalam
organisasi tersebut.
U.S. President Donald Trump and Israel's
Prime Minister Benjamin Netanyahu hold up a proclamation recognizing
Israel's sovereignty over the Golan Heights as Netanyahu exits the White
House from the West Wing in Washington, U.S. March 25, 2019.
REUTERS/Leah Millis (REUTERS/LEAH MILLIS)
Damaskus, Suriah (CB) - Protes pada Ahad (31/3) terus
berlangsung di beberapa provinsi di Suriah terhadap pengakuan Presiden
AS Donald Trump bahwa Dataran Tinggi Golan-Suriah merupakan bagian dari
wilayah Israel.
Masyarakat dan pejabat Suriah di Quneitra menyelenggarakan protes di
kota kecil dan permukiman Jdeidet Al-Fadel, Ad-Dahadeel, Naher Aishar,
Qudsiya, Mafraq Hejeira di Damaskus serta daerah-daerah pedesaan di sana
untuk mengutuk pengakuan Trump tersebut. Mereka menganggap pengumuman
Trump itu batal dan tak berarti.
Mereka menyatakan Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, adalah
wilayah Arab Suriah dan itu akan kembali ke tanah air cepat atau lambat.
Di Sweida, Perhimpunan Wartawan cabang Selatan memprotes pengumuman
Trump. Para anggota perhimpunan itu berkumpul di luar kantor cabang
--tempat mereka membawa spanduk yang mencela pengumuman tersebut. Mereka
juga memuji sesama warga negara Suriah yang tinggal di Dataran Tinggi
Golan.
Di Deir Ez-Zor, rakyat berkumpul di Bundaran As-Saiyed Ar-Raees untuk
mencela keputusan Trump mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah
Israel. Mereka menegaskan bahwa keputusan itu melanggar hukum
internasional dan mengabdi pada penguasa Israel.
