CUPUMA

Rabu, 27 Maret 2019

Indonesia Kecam AS Soal Klaim Golan Wilayah Israel

Ilustrasi gedung Kementerian Luar Negeri Indonesia. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia turut mengecam langkah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Kementerian Luar Negeri menyatakan langkah Trump tidak kondusif bagi upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.

"Indonesia menolak secara tegas adanya pengakuan kepada Daratan Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel. Pengakuan ini tidak kondusif bagi upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas kawasan," bunyi pernyataan Kemlu RI melalui situsnya pada Selasa (26/3).

Indonesia menyatakan tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Suriah, dan saat ini masih dicaplok Israel sejak Perang Enam Hari pada 1967.

Kemlu RI mengatakan posisi Indonesia tersebut berdasarkan prinsip yang tertuang dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara.

Status Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari wilayah Suriah juga tertuang dalam sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB seperti Resolusi 242 (1967), 338 (1973) dan 497 (1981).

Sejumlah resolusi itu mencakup penolakan terhadap perolehan suatu wilayah yang dilakukan secara paksa, penarikan mundur pasukan Israel dari Dataran Tinggi Golan, penolakan terhadap yurisdiksi hukum Israel atas Dataran Tinggi Golan, penegasan bahwa langkah Israel untuk menduduki Dataran Tinggi Golan adalah tidak sah dan tidak memiliki dampak hukum internasional.

"Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk terus menghormati hukum internasional dan piagam PBB serta tetap berpedoman kepada Resolusi PBB terkait dalam mendorong proses perdamaian di kawasan Timur Tengah."

Pernyataan itu diutarakan Indonesia menyusul langkah Trump yang secara sepihak mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Pengakuan itu disampaikan Trump saat bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington pada Senin (25/3) kemarin.

Dengan tersenyum, Netanyahu menyaksikan langsung saat Trump menandatangani dokumen deklarasi tersebut di Gedung Putih.

"Keputusan Anda untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan sangat bersejarah," ujar Netanyahu kepada Trump.

Israel memang mencaplok Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Enam Hari pada 1967 silam. Mereka menganeksasi Dataran Tinggi Golan secara efektif pada 1981, tapi tak pernah diakui oleh komunitas internasional.

Netanyahu disebut telah lama mendorong AS mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayahnya.

Pada Jumat pekan lalu, Trump akhirnya mengumumkan rencananya itu melalui akun Twitter pribadinya.

Suriah dan sejumlah negara di Timur Tengah lainnya pun mengecam rencana Trump mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Mereka menganggap hal tersebut melanggar hukum internasional.

Kini, sejumlah negara, termasuk Rusia, langsung memperingatkan Trump bahwa langkah AS justru akan menyulut konflik lebih besar di Timur Tengah.

Arab Saudi, Kuwait, dan Bahrain juga menentang langkah Trump itu.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Sayangkan Keputusan AS Akui Golan Milik Israel

MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia menyayangkan keputusan yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk menandatangi dekrit yang berisi pengakuan atas kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova menyatakan, langkah Trump untuk menandatangani dekrit yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan dapat memperburuk situasi di Timur Tengah.

"Sayangnya, itu dapat meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Hal-hal seperti itu, hanya dapat memperburuk situasi," kata Zakharova dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Tass pada Selasa (26/3).

Sebelumnya diwartakan, kemarin Trump resmi menandatangani dekrit yang menyatakan AS mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, pada Senin waktu Washington. Pemimpin Amerika itu mengabaikan kecaman internasional yang menentang pengakuan sepihak soal status wilayah tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di Gedung Putih dan menyaksikan Trump meneken dekrit tersebut. Sebelum penandatanganan, Netanyahu membuat pernyataan pujian kepada Trump, di mana pemimpin Amerika itu dibandingkan dengan sosok kaisar Persia, Cyrus, sebagai pembela heroik orang-orang Yahudi.

Setelah penandatanganan dekrit, Trump berujar; "Ini adalah waktu yang lama dalam pembuatan."

Dataran Tinggi Golan sejatinya adalah wilayah Suriah. Namun diduduki Israel selama Perang Enam Hari 1967. Wilayah itu resmi dianeksasi oleh pemerintah Israel pada tahun 1981, secara resmi menjadikannya bagian dari Israel dan berfungsi sebagai pos militer dan pertanian yang strategis.

Netanyahu menyebut Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah tidak ternilai bagi keamanan nasional negaranya.

Credit sindonews.com

Arab Saudi Kecam Sikap AS Akui Golan Wilayah Israel

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz. (AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE)

Jakarta, CB -- Kerajaan Arab Saudi menentang klaim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Menurut mereka hal itu melanggar hukum internasional.

"Arab Saudi menyatakan menolak keras dan mengecam pemerintah AS yang mengakui kedaulatan Israel wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan," demikian pernyataan Kerajaan Arab Saudi yang disampaikan Kantor Berita SPA, seperti dilansir AFP, Selasa (26/3).

Kerajaan Arab Saudi sampai saat ini masih mengakui Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang dicaplok Israel. Menurut mereka klaim AS atas kedaulatan Israel terhadap wilayah itu sama saja melanggar piagam dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Ini akan berdampak negatif terhadap proses perdamaian dan keamanan serta kestabilan wilayah Timur Tengah," demikian lanjut isi pernyataan Kerajaan Arab Saudi.

Israel memang menduduki Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Enam Hari pada 1967 silam. Mereka menganeksasi Dataran Tinggi Golan secara efektif pada 1981, tapi tak pernah diakui oleh komunitas internasional.

Dewan Keamanan PBB (DK PBB) juga tidak sepakat dengan sikap AS. Sejumlah negara pemilik hak veto di DK PBB yakni China, Inggris, Prancis dan Rusia.

Kini, sejumlah negara, termasuk Rusia, langsung memperingatkan Trump bahwa langkah AS justru akan menyulut konflik lebih besar di Timur Tengah.

Sejumlah pihak menyayangkan langkah Trump soal Dataran Tinggi Golan. Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menyatakan cemas dengan masa depan setelah sikap Trump itu.

"Apa yang akan terjadi di masa mendatang? Ketidakstabilan yang pasti dan pertumpahan darah di kawasan ini," kata Erekat.

Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, menyatakan tetap mendukung Suriah mempertahankan Dataran Tinggi Golan.

"Kedaulatan wilayah adalah salah satu unsur mendasar dalam hukum internasional. Upaya AS untuk membenarkan aksi Israel melawan hukum internasional hanya akan menjurus kepada kekerasan di kawasan itu," kata Cavusoglu.

Israel menganggap Dataran Tinggi Golan sangat penting dari sisi pertahanan karena menjadi 'benteng' alami untuk menahan serangan dari wilayah Suriah. Apalagi saat ini front sudah terbuka karena Suriah merupakan sekutu Iran, yang merupakan musuh bebuyutan Negeri Zionis itu.

Mereka khawatir Iran bisa menggelar serangan terhadap Israel melalui Suriah. Apalagi Iran juga mengembangkan rudal jarak menengah dan mampu melakukan pengayaan uranium sebagai bahan utama pembuatan hulu ledak nuklir.

Credit cnnindonesia.com

Ketua Parlemen Arab tolak pengakuan Trump atas Dataran Tinggi Golan

U.S. President Donald Trump and Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu hold up a proclamation recognizing Israel's sovereignty over the Golan Heights as Netanyahu exits the White House from the West Wing in Washington, U.S. March 25, 2019. REUTERS/Leah Millis (REUTERS/LEAH MILLIS)

Kairo, Mesir (ANTARA) -

Ketua Parlemen Arab Dr. Mishal bin Fahm As-Salami, dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Senin (25/3), dengan tegas menolak keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui kedaulatan penguasa pendudukan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

Ia menyatakan keputusan Trump tersebut adalah pelanggaran nyata terhadap resolusi Sidang Majelis Umum PBB dan Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB mengenai penarikan Israel dari wilayah yang didudukinya pada 1967, termasuk Dataran Tinggi Golan.

Credit antaranews.com

Meski Pertempuran Mereda, Suasana Gaza Masih Siaga

Para pengunjuk rasa Palestina di dekat perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza, bagian timur Gaza, Jumat (22/02/2019).

Foto: EPA-EFE/MOHAMMED SABER

Warga Israel diimbau tinggal di dekat tempat perlindungan bom.

CB, GAZA – Pertempuran antara Hamas dan Israel mulai mereda pada Selasa (26/3). Namun ketegangan masih membekap wilayah perbatasan Jalur Gaza.

Meskipun gencatan senjata telah tercapai, Israel tetap memperingatkan warganya yang tinggal tak jauh dari wilayah perbatasan agar selalu waspada. Warga Israel bahkan diimbau tinggal di dekat tempat perlindungan bom.

"Saya memberitahu anak-anak saya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan semuanya akan berakhir. Kami percaya pemerintah akan menyelesaikan masalah ini," ujar Eliav Vanunu, seorang warga Israel yang tinggal di wilayah perbatasan, Sderot.

Tercapainya gencatan senjata antara Hamas dan Israel terjadi sehari setelah beberapa roket ditembakkan dari Jalur Gaza ke wilayah Israel pada Senin (25/3) malam.

Redanya pertempuran antara Hamas dan Israel terjadi setelah Mesir turun tangan untuk memediasi kedua belah pihak. Kairo berhasil mendorong Hamas dan Israel menyepakati gencatan senjata.

"Upaya Mesir sukses, dengan gencatan senjata antara pendudukan (Israel) dan faksi-faksi perlawanan (Palestina di Gaza)," ujar juru bicara Hamas Fawzi Barhoum, dikutip laman Aljazeera. Kendati demikian, Israel belum memberikan komentar perihal gencatan senjata tersebut.

Hamas dan Jihad Islam, dalam sebuah pernyataan bersama mengatakan, serangan tersebut merupakan tanggapan atas serangan udara Israel.

Israel diketahui membidik seluruh pos dan markas Hamas di Gaza pascaserangan roket ke wilayahnya. Kantor pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang berada di distrik Al-Rimal barat dilaporkan turut hancur akibat serangan Israel.

Tel Aviv mengonfirmasi pesawat tempurnya memang mengincar kantor Haniyeh. Sebab tempat itu kerap digunakan untuk mengadakan pertemuan terkait militer.

Namun Israel tak memberi penjelasain mendetail tentang pertemuan yang dimaksud.

Selain kantor Haniyeh, Israel mengklaim berhasil menghancurkan markas intelijen militer Hamas. Sejumlah bangunan turut ambruk terhantam serangan udara Israel.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan tidak ada korban jiwa akibat gempuran Israel. Namun setidaknya tujuh warga Palestina terluka.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza Ashraf al-Qudrah mengungkapkan, pos-pos medis di Gaza masih dalam status siaga tinggi.

Hamas dan Jihad Islam telah sesumbar akan menginstensifkan serangan jika Israel tak menghentikan serangan udaranya.

"Kita harus menghadapi serangan ini dengan front nasional bersatu dan berkoordinasi dengan sekutu Arab kita. Rakyat kita dan (kelompok) perlawanan tidak akan menyerah jika pendudukan melewati garis merah," kata Ismail Haniyeh.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menyatakan keprihatinan atas eskalasi terbaru di Gaza. Dia mendesak semua pihak agar semaksimal mungkin menahan diri.

Situasi di perbatasan Gaza-Israel telah memanas dalam setahun terakhir. Hal itu dipicu oleh digelarnya aksi bertajuk "Great March of Return" pada Maret 2018. Dalam aksi tersebut, warga Palestina di Gaza berduyun-duyun melakukan demonstrasi di dekat pagar perbatasan Israel.

Mereka menuntut Israel mengembalikan lahan dan tanah yang didudukinya pasca Perang 1967 kepada para pengungsi Palestina.

Kala itu warga Palestina juga menyuarakan protes atas keputusan Amerika Serikat (AS) memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.

Namun Israel merespons aksi demonstrasi itu secara represif. Mereka menembaki para demonstran dengan peluru tajam.

Sebanyak 189 warga Palestina tewas sepanjang aksi Great March of Return dilaksanakan. Sementara sekitar 6.016 lainnya mengalami luka ringan dan berat.

PBB telah menyatakan bahwa tindakan Israel terhadap para demonstran Great March of Return merupakan kejahatan perang.

"Beberapa pelanggaran itu mungkin merupakan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus segera diselidiki Israel," ujar Komisaris Kenya Betty Kaaring Murungi dalam laporan yang diterbitkan Komisi Penyelidikan Independen PBB tentang Protes di Wilayah Palestina yang Diduduki.

Sejak 2007, telah terjadi tiga kali pertempuran di Jalur Gaza. Peperangan paling mematikan meletus pada 2014. Saat itu gempuran militer Israel menyebabkan sekitar 1.800 warga Palestina di Gaza tewas dan lebih dari 10 ribu lainnya luka-luka.

Credit republika.co.id

Menteri Sayap Kanan Israel Minta Gaza Terus Dibombardir

Ledakan akibat serangan udara Israel yang menhantam Gaza City pada 25 Maret 2019. REUTERS/Mohammed Ajour

CB, Jakarta - Dua menteri sayap kanan Israel mendesak agar pengeboman ke Jalur Gaza ditingkatkan setelah serangan udara balasan terhadap roket Hamas.
Menteri Pendidikan Israel Naftali Bennett, dan Menteri Kehakiman Ayelet Shaked, keduanya dari partai sayap kanan Hayemin Hehadash, menyerukan militer Israel untuk meningkatkan serangannya terhadap kantong Gaza yang dikepung, dikutip dari Middle East Monitor, 26 Maret 2019.

Haaretz melaporkan, serangan udara balasan dikerahkan ke target Hamas di Jalur Gaza, setelah roket dari Gaza menghantam ibu kota Israel pada Senin kemarin.

Tujuh orang Israel dilaporkan terluka setelah sebuah roket dari Gaza menghantam utara Tel Aviv pada Senin dini hari. Serangan ini memaksa PM Benjamin Netanyahu mempersingkat kunjungannya ke AS dua hari.
Bennett menyebut gencatan senjata yang ditengahi Mesir memalukan. Dia akan melakukan apapun agar gencatan senjata tidak terwujud.
"Tidak ada negara di dunia yang tidak akan membalas roket yang menyerang warganya dan tidak ada negara di dunia di mana darah warganya diabaikan seperti yang telah kita saksikan dalam beberapa hari terakhir," ujar Bennett.

Ayelet Shaked. Dailysabah.com
Sementara Ayelet Shaked juga menggunakan krisis yang sedang berlangsung di Gaza sebagai kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.

"Hamas sama sekali tidak takut pada kita," katanya kepada surat kabar Israel sayap kanan Arutz Sheva.
"Fakta bahwa ada roket yang ditujukan ke seluruh Negara Israel tanpa halangan adalah sesuatu yang tidak boleh kita terima."
Shaked juga mengkritik langkah Netanyahu terhadap Gaza terlalu lemah. Kritik terhadap pendekatan Netanyahu ke Jalur Gaza telah menjadi topik favorit politisi sayap kanan untuk beberapa waktu. Pada bulan November, perbedaan pendapat yang sama menyebabkan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman mengundurkan diri dan memaksa Netanyahu untuk mengambil alih kendali.

Kritikan ini muncul ketika Pemilu Israel semakin dekat pada 9 April. Times of Israel menunjukkan bahwa, beberapa minggu sebelum pemilu Israel 2009 dan 2013, pemerintah meluncurkan serangan militer 2008 dan 2012 terhadap Gaza setelah publik meminta aksi balasan atas tembakan roket dari Gaza, dan jika hal yang sama terjadi lagi, maka Israel dapat menghadapi "pemilu khaki", yakni istilah ketika Israel menggelar pemilu semasa perang.

Credit tempo.co

Buntut Roket Gaza, Israel Tunda Kunjungan Tahanan Palestina

Salah seorang tahanan Palestina di penjara Israel (ilustrasi).

Foto: Presstv.ir/ca

Batas pembatalan kunjungan belum ditentukan.

CB, GAZA – Otoritas Israel mengumumkan pembatalan sementara kunjungan keluarga ke tawanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Pasukan Israel mengembalikan bus yang dipenuhi 23 penumpang warga Palestina yang berencana mengunjungi kerabat mereka yang ditahan di penjara Eshel.

“Administrasi penjara Israel membatalkan semua kunjungan tahanan sampai pemberitahuan lebih lanjut,” seperti dilansir Maan News pada Selasa (26/3).

Pembatalan kunjungan tahanan Israel itu dilakukan pascaserangan sebuah roket Gaza yang menghantam sebuah rumah warga Israel di Israel tengah.

Komite Palang Merah Internasional (ICRC) bertugas mengkoordinasikan dengan pihak berwenang Israel untuk mengatur dan memudahkan kunjungan warga Gaza pada keluarganya yang ditahan.

Sejak 1968, ICRC memfasilitasi kunjungan para keluarga Palestina ke tahanan Israel. Kontak keluarga dipastikan dengan pesan melalui ICRC dan dikoordinasikan dengan pihak berwenang Israel.

Akibatnya anggota keluarga tahanan Palestina kurang memiliki akses ke kerabat mereka yang ditahan. Para keluarga Palestina memerlukan izin yang sulit diperoleh dari Israel.

Tak hanya itu, para keluarga Palestina harus melakukan perjalanan jauh agar bisa melihat orang-orang yang dicintainya.

Mereka harus melewati pos pemeriksaan Israel. Padahal menurut Konvensi Jenewa 1949, Palestina berhak atas kunjungan keluarga yang hanya dapat dibatasi karena alasan keamanan, berdasarkan kasus per kasus, namun tak untuk tujuan hukuman atau disiplin yang ketat.

Credit republika.co.id

Militer Turki-Rusia Mulai Patroli di Suriah

Perang Suriah

Foto: republika

Patroli itu menyebar di sejumlah titik di Suriah Utara.

CB, IDLIB -- Angkatan bersenjata Turki dan Rusia diketahui mulai melakukan patroli independen yang terkoordinasi pertama di Suriah Utara, Selasa (26/3) waktu setempat. Hal itu disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Turki. Selain itu, ditegaskan pula tentang upaya gencatan senjata di wilayah Tal Rifaat, Suriah.

"Dalam kerangka perjanjian sebelumnya, Angkatan Bersenjata Turki dan Angkatan Bersenjata Rusia melakukan patroli independen, namun tetap terkoordinasi pertama untuk mencapai gencatan senjata, memberikan stabilitas di wilayah Tal Rifat, dan mencegah serangan terhadap elemen kami," demikian pernyataan kementerian tersebut melalui Twitter resminya, Selasa (26/3).

Tal Rifaat dikendalikan terutama oleh pasukan pimpinan Kurdi. Wilayah itu terletak 20 kilometer sebelah timur Afrin, yang sudah terlebih dahulu berada di bawah kendali pasukan Turki. Sebelumnya, Ankara telah berhasil dengan operasi militer 'Operation Olive Branch terhadap milisi YPG pada 2018.

Turki menganggap YPG sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang berupaya membentuk negara Kurdi independen. Bagi Ankara, mereka adalah pemberontak bersenjata sehak tahun 1970-an.

Laman Daily Sabah menuliskan, rute patroli meliputi enam titik yakni Kafr Lusin dan Al-Dana, distrik utara Idlib; Kota Atarib di sebelah barat kota Aleppo; dan kota Qammari, Qanater dan Al-Eiss di barat daya kota Aleppo. Dalam kerangka perjanjian Astana, Turki saat ini memegang 12 titik pengamatan gencatan senjata di zona de-eskalasi Idlib sementara Rusia memiliki 10 titik.

Sebuah perjanjian dimulai pada Desember 2016 oleh Turki, Rusia dan Iran. Ketiga negara meletakkan dasar bagi kerja sama tripartit mereka pada penyelesaian damai di Suriah yang dikenal sebagai perjanjian Astana. Turki dan Rusia juga menandatangani perjanjian Sochi pada September tahun lalu untuk mengurangi ketegangan dan menghindari konflik baru di provinsi Idlib.

Pada awal Maret, Angkatan bersenjata Turki telah memulai patroli di kota Idlib, Suriah Barat Laut. Patroli di zona de-eskalasi Idlib didasarkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sochi pada 14 Februari 2019 dari negara-negara penjamin seperti Turki, Rusia, dan Iran.

Credit republika.co.id

Warga Suriah Protes Trump Akui Dataran Tinggi Golan Milik Israel

QUNEITRA - Puluhan warga Suriah pada hari Selasa waktu setempat berkumpul di kota al-Baath, Quneitra selatan, untuk memprotes pengakuan Amerika Serikat (AS) atas Dataran Tinggi Golan Suriah sebagai bagian dari Israel.

Mengibarkan bendera Suriah, para warga meneriakkan slogan-slogan yang menekankan bahwa Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari wilayah Suriah dan membawa spanduk bertuliskan "Kita semua untuk Golan" dan "Golan adalah daerah Suriah."

Kemarahan itu datang terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel.

Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah selama perang tahun 1967 dan mencaplok wilayah itu pada 1981, tindakan yang tidak pernah diakui oleh dunia internasional.

Seorang demonstran, Bilal Sulaiman (40), mengatakan bahwa Trump tidak memiliki hak untuk memberikan tanah Suriah kepada Israel.

"Golan adalah wilayah Suriah, tidak hanya di atas kertas tetapi dengan orang-orangnya, tanahnya, bebatuan dan air. Ini adalah tanah Suriah dan ini adalah identitasnya," katanya sembari memegang bendera Suriah seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (27/3/2019).

Mengenakan pakaian tradisional rakyat Golan dan Quneitra, Jawdat al-Tawil (60), mengatakan orang-orang Suriah sepenuhnya menolak pengumuman Trump.

"Kami, orang-orang Golan, adalah warga Suriah dan kami menolak keputusan Trump dan kami bahkan tidak mengakui keputusan seperti itu karena Golan adalah daerah Suriah dan semua yang ada di dalamnya adalah Suriah," ujar al-Tawil.

Sementara itu, kepala Dewan Quneitra Shehadeh al-Muri mengatakan Dataran Tinggi Golan milik rakyat Suriah.

"Tanah ini memiliki pemilik dan tidak terkait dengan cara apa pun dengan entitas Zionis (Israel). Itu dibentengi oleh rakyatnya dan suatu hari nanti pasti akan dibebaskan," ucapnya.

Quneitra berbatasan dengan Dataran Tinggi Golan dan ada persimpangan antara Quneitra dan Dataran Tinggi Golan yang dijalankan oleh Pasukan Pengamat PBB, UNDOF.

Persimpangan itu telah ditutup selama bertahun-tahun selama krisis Suriah tetapi dibuka kembali pada Oktober tahun lalu.

Penyeberangan Quneitra adalah satu-satunya penyeberangan bagi warga Suriah di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel untuk memasuki Suriah, tetapi orang-orang di pihak Suriah tidak diizinkan memasuki Dataran Tinggi Golan.

Siswa-siswa Suriah dari Dataran Tinggi Golan menggunakan persimpangan sebelum krisis Suriah untuk belajar di Suriah.

Juga, ada pernikahan antara warga Suriah di Golan dan Quneitra di masa lalu.

Pasukan UNDOF pertama kali dikerahkan antara Suriah dan Dataran Tinggi Golan pada tahun 1974 untuk memisahkan pasukan Suriah dan Israel setelah negara Zionis itu menduduki Dataran Tinggi Golan selama perang 1967.

Sehari sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk pengakuan Trump atas Dataran Tinggi Golan Suriah sebagai wilayah Israel.

Kementerian itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah Trump adalah pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Suriah, menambahkan bahwa pemerintah Suriah sepenuhnya menolak keputusan itu dan Dataran Tinggi Golan akan selalu tetap sebagai wilayah Suriah.

"Trump tidak memiliki hak hukum untuk melegitimasi pendudukan tanah orang lain dengan paksa," kata kementerian itu.

Mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan telah menjadi tuntutan baru-baru ini oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang terjadi beberapa bulan setelah pemerintahan Trump memindahkan kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke kota Yerusalem yang diperebutkan.

Credit sindonews.com

Yaman Merugi Rp 700 Triliun Akibat Perang

Hanaa Ahmad Ali Bahr, seorang gadis cilik yang menderita malnutrisi digendong ayahnya di sebuah kota kumuh di Hodeidah, Yaman, Senin, 25 Maret 2019. Perang brutal di negara Yaman memasuki tahun kelimanya pekan ini tanpa terlihat tanda-tanda akan berakhir. REUTERS/Abduljabbar Zeyad

CB, Jakarta - Yaman menderita kerugian US$ 50 miliar atau Rp 708 triliun sejak perang Yaman pecah pada wal 2015 silam.
Menteri Perencanaan dan Kerja Sama Internasional Yaman, Najib Al Awaj, mengungkapkan hal ini saat pidato dalam acara rekonstruksi dan pemulihan ekonomi untuk 2019-2020, di Aden, dikutip dari Middle East Monitor, 26 Maret 2019.
Seminar tersebut dihadiri oleh Kepala Delegasi UE untuk Yaman, Antonia Calvo, perwakilan dari Pusat Bantuan Kemanusiaan King Salman, Bulan Sabit Merah Emirates dan pihak donor lainnya.

Al Awaj juga menambahkan bahwa ratusan ribu karyawan sektor swasta kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari penurunan produksi.
"Penurunan produksi menyebabkan warga kehilangan sekitar dua pertiga dari pendapatan mereka karena inflasi tinggi, devaluasi mata uang nasional, dan peningkatan tingkat kemiskinan hingga sekitar 78 persen dari populasi. Juga, sekitar 60 persen populasi menderita kekurangan makanan," katanya.

Dalam foto 25 Agustus 2018 ini, bayi yang kekurangan gizi, Zahra, digendong oleh ibunya, di desa al-Mashraqah, Aslam, Haji, Yaman. Perang saudara Yaman telah menghancurkan kemampuan negara yang sudah rapuh itu untuk memberi makan penduduknya. Sekitar 2,9 juta wanita dan anak-anak mengalami kekurangan gizi akut, 400.000 anak lainnya berjuang untuk hidup dari kelaparan. (Foto AP / Hammadi Issa)

Al Awaj menjelaskan ada penurunan tajam pada sistem layanan kebutuhan dasar, terutama air minum, kesehatan, listrik, dan pendidikan. Selain itu, 22 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk sekitar 3 juta orang terlantar di dalam negeri.

Gulftimes melaporkan, mengutip data yang dipaparkan Al Awaj, bahwa ada peningkatan tingkat kemiskinan hingga sekitar 78 persen dari populasi dan sekitar 60 persen populasi kekurangan makanan.
Selama hampir lima tahun, Yaman dilanda perang saudara antara pasukan pro pemerintah dan militan Houthi, yang telah mengendalikan provinsi, termasuk ibu kota Sana'a, sejak September 2014.

Credit tempo.co

Lembaga PBB: 1,8 Juta Orang Terdampak Topan Idai

Pemandangan Desa Praia Nova Village, salah satu yang terkena dampa topan Idai paling parah d Beira, Mozambik, Ahad (17/3).

Foto: Josh Estey/CARE via AP

Ratusan orang tewas akibat hantaman Topan Idai.

CB, BEIRA -- Agen kemanusiaan PBB, OCHA menyebutkan, sekitar 1,85 juta orang terdampak Topan Idai di Mozambik, pada Selasa (26/3). Saat ini, para pekerja bantuan juga berlomba untuk membantu meringankan bencana mematikan ini.

"Beberapa akan berada dalam situasi kritis dan mengancam kehidupan. Beberapa lainnya sedih karena akan kehilangan mata pencaharian mereka," kata koordinator OCHA Sebastian Rhodes Stampa.

Angka tersebut hanya untuk korban bencana di Mozambik. Sedangkan, negara lainnya juga terkena dampak dari badai ini, yakni Zimbabwe dan Malawi. Hingga Senin, setidaknya 686 orang telah dilaporkan tewas akibat badai Idai.

Adapun Topan Idai terjadi pada 14 Maret di dekat kota pelabuhan Beira, membawa angin kencang dan hujan. Dua sungai besar, Buzi dan Pungue hancur tepinya yang merendam seluruh desa dan membuat banyak korban tewas.

Di Mozambik, jumlah yang tewas mencapai hingga 447 jiwa. Sedangkan, korban terluka hingga 1.500 orang. Rumah rusak dan hancur sebanyak 1.500 unit dan tanaman yang rusak mencapai 500 ribu hektare.

Sedangkan, pada 16 Maret, badai menghantam Zimbabwe timur, tempat itu meratakan rumah-rumah dan membanjiri komunitas di Distrik Chimanimani serta Chipinge. Menurut pemerintah, jumlah korban tewas yakni 179 orang dan 329 orang masih hilang.

Agen migrasi AS menetapkan jumlah korban jiwa hingga 259 orang. Kemudian jumlah yang terluka mencapai 200 orang. Keluarga yang dipindahkan mencapai 16 ribu rumah tangga.

Sebelum badai menerjang terjadi hujan lebat dan banjir ke Distrik Chikwawa dan Nsanje di Sungai Shire yang lebih rendah di selatan Malawi. Hujan terus berlanjut setelah badai melanda yang menambah kesengsaraan puluhan ribu orang.

Jumlah orang yang tewas mencapai 60 orang dan mereka yang terluka hingga 672 jiwa. Korban yang terpengaruh dari bencana ini yakni 868.895 orang.

Credit republika.co.id

Senat Amerika Serikat Ingin Tingkatkan Hubungan dengan Taiwan

ilustrasi bendera Amerika Serikat dan Taiwan. Sumber: Brookings Institution/Reuters

CB, Jakarta - Anggota senat Amerika Serikat dari Partai Republik dan Partai Demokrat sepakat merancang undang-undang yang akan meningkatkan hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Taiwan. Rencana senat Amerika Serikat ini, dikhawatirkan akan membuat ketegangan dengan Cina.
Dikutip dari reuters.com, Rabu, 27 Maret 2019, anggota senat Bob Menendez, yang berasal dari Partai Demokrat dan berpengaruh di Komite Hubungan Luar Negeri, bersama Tom Cotton anggota senat Partai Republik dan Ted Cruz serta senat dari partai Demokrat Catherine Cortez Masto dan Chris Coons, kompak mengajukan rancangan undang-undang Taiwan.

Michael McCaul politikus Partai Republik di Komite Hubungan Luar Negeri berencana memperkenalkan langkah-langkah untuk mendukung rancangan undang-undang ini ke DPR. Melalui rancangan undang-undang ini, maka Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan diberikan mandat untuk mengevaluasi hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan, berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat untuk melakukan latihan militer gabungan dengan Taiwan dan dukungan bagi penjualan senjata ke Taiwan.

"Legislasi ini akan memperdalam keamanan Amerika Serikat - Taiwan, ekonomi dan hubungan di bidang budaya. Pada saat yang sama, mengirimkan sebuah pesan kalau sikap agresif Cina ke Taiwan tidak akan ditoleransi," kata Cotton.

Agar rancangan undang-undang ini bisa berkekuatan hukum, maka rancangan undang-undang ini harus disahkan oleh Senat dan DPR serta ditanda-tangani oleh Presiden Trump. Rangkaian proses ini kemungkinan akan membuat Beijing kecewa dan mengancam kesepakatan perang dagang antara kedua negara dengan menaikkan tarif impor.
Taiwan adalah salah satu wilayah Cina yang berkembang paling pesat. Beijing sebelumnya sudah kecewa dengan Amerika Serikat yang melakukan patroli di Laut Cina Selatan, sebuah wilayah laut yang masih dipersengketakan oleh Cina dan sejumlah negara ASEAN.
Washington tidak memiliki hubungan resmi dengan Taiwan. Hubungan keduanya hanya diikat oleh hukum untuk memperkuat Taiwan dan memasok senjata ke wilayah itu. Catatan Pentagon memperlihatkan, Washington sejak 2010 sudah menjual senjata lebih dari US$15 miliar atau Rp 213 triliun ke Taiwan.

Credit tempo.co

Korban Tewas Pembantaian Muslim Mali Naik Jadi 157

BAMAKO - Seorang juru bicara pemerintah Mali mengatakan korban tewas dalam serangan terhadap penduduk desa di Mali tengah pada hari Sabtu oleh orang-orang bersenjata tak dikenal telah meningkat menjadi 157. Ia juga membenarkan serangan tersebut sebagai salah satu kekejaman terbaru di negara yang dilanda oleh kekerasan etnis itu.

Serangan tersebut terjadi ketika misi Dewan Keamanan PBB mengunjungi negara penghasil emas Afrika Barat itu untuk mencari solusi bagi kekerasan yang telah menewaskan ratusan warga sipil tahun lalu dan menyebar ke seluruh wilayah Sahel di Afrika Barat.

Seorang pejabat dari kota terdekat mengatakan pada hari Sabtu bahwa orang-orang bersenjata, berpakaian tradisional seperti suku pemburu Donzo, menyerang desa-desa yang dihuni oleh suku penggembala Fulani. Banyak dari mereka mencurigai suku Fulani menyembunyikan para ekstrimis Islam, tuduhan yang disangkal oleh Fulani.

Serangan itu terjadi kurang dari seminggu setelah serangan mematikan oleh jihadis pada sebuah pos tentara yang menewaskan sedikitnya 23 tentara, juga di wilayah tengah Mali. Serangan itu diklaim oleh kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaeda.

"Jumlah korban tewas resmi adalah 157," kata juru bicara pemerintah Amadou Kotia seperti dikutip dari Reuters, Rabu (27/3/2019).

Para pejabat pada hari Sabtu mengatakan bahwa sekitar 134 telah terbunuh, meskipun mereka memperkirakan jumlah itu akan meningkat.

Kelompok-kelompok jihad yang terkait dengan al-Qaeda dan Negara Islam (ISIS) telah mengeksploitasi persaingan etnis seperti yang terjadi antara Fulani dan Donzo di Mali dan tetangganya, Burkina Faso dan Niger dalam beberapa tahun terakhir. Itu dilakukan untuk meningkatkan rekrutmen dan membuat sebagian besar wilayah hampir tidak dapat dikendalikan.

Pasukan Prancis melakukan intervensi di Mali, bekas koloninya pada 2013 untuk mendorong mundur gerakan kelompok-kelompok ekstrimis itu dari gurun utara. Tetapi gerilyawan sejak itu telah berkumpul kembali dan memperluas kehadiran mereka ke Mali tengah dan negara-negara tetangga.

Sekitar 4.500 tentara Prancis tetap bermarkas di Sahel yang lebih luas, kebanyakan dari mereka di Mali. Amerika Serikat (AS) juga memiliki ratusan tentara di wilayah tersebut.

Credit sindonews.com

Penyerangan Kedubes Korut, Spanyol Keluarkan Surat Penangkapan Internasional

MADRID - Hakim Pengadilan Nasional Spanyol, Jose de la Mata, mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk dua tersangka pelaku serangan terhadap kedutaan Korea Utara (Korut) di Madrid pada Februari lalu. Hal itu dikatakan dinas pers pengadilan.

Tujuh anggota geng beranggotakan 10 orang yang menyerang kedutaan Korut pada 22 Februari telah diadili. Hakim menuntut mereka dengan penahanan ilegal, perampokan dengan kekerasan dan intimidasi, dan keanggotaan dalam geng kriminal di antara tuntutan kejahatan lainnya.

"Dua surat perintah penangkapan internasional telah dikeluarkan, termasuk satu untuk pemimpin geng," pejabat itu menjelaskan seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (27/3/2019).

Hakim Spanyol membenarkan bahwa semua penyerang yang terlibat dalam insiden itu saat ini berada di luar negeri.

Menurut dokumen pengadilan, para penyerang bertindak atas inisiatif mereka sendiri dan menyatakan bahwa mereka adalah anggota gerakan hak asasi manusia untuk pembebasan Korut.

Pada 22 Februari, anggota geng menjebol kedutaan besar Korut di Madrid, memborgol karyawan kedutaan dan memukuli mereka sementara Charge d'Affaires sementara Yu Sok-so dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi.

Para penyerang dilaporkan mencoba mendapatkan beberapa informasi tentang mantan Duta Besar Korut untuk Spanyol Kim Hyok-chol, yang merupakan salah satu tokoh penting yang mempromosikan KTT kedua antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un.

Para penyerang dilaporkan mengambil beberapa komputer dan dokumen dari gedung kedutaan. Yu Sok-so memberi tahu polisi Spanyol bahwa mereka adalah warga negara Korea Selatan (Korsel).

Credit sindonews.com

Enam Kota di Jerman Terima Ancaman Bom

MAINZ - Polisi di Jerman mengevakuasi beberapa bangunan di enam kota pada hari Selasa (26/3/2019) setelah sebuah ancaman bom dikirimkan ke email seorang pejabat. Namun, setelah menggeledah bangunan, polisi di setidaknya empat kota mengatakan mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan.

"Para pejabat di Kaiserslautern, Chemnitz, Rendsburg, Augsburg, Gottingen dan Neunkirchen menerima ancaman bom ke kotak masuk email umum mereka," kata polisi seperti dikutip dari NBC News.

Di Gottingen, para pejabat menggeledah bangunan dan membuka kembali jalan-jalan di daerah itu sekitar dua jam kemudian. Balai kota tetap ditutup untuk hari itu, polisi mengumumkan dalam sebuah tweet.

Ancaman di kota barat daya Kaiserslautern menyebabkan evakuasi dari sebuah bangunan setinggi 21 lantai di mana lebih dari 1.000 orang bekerja. Polisi menggeledah bangunan tetapi tidak menemukan apa pun. Polisi mengatakan dalam sebuah tweet bahwa mereka sedang menyelidiki email tersebut berkoordinasi dengan kota-kota lain yang menerima ancaman.

Di Augsburg, Jerman selatan, balai kota dan gedung administrasi terdekat tempat sekitar 500 orang bekerja dievakuasi. Polisi kemudian mengatakan bahwa tidak ada barang mencurigakan yang ditemukan.

Di Neunkirchen, juga di barat daya Jerman, polisi mengevakuasi beberapa bangunan milik kompleks balai kota, tetapi tidak menemukan apa pun setelah memeriksa bangunan.

"Ada kemungkinan bahwa email ancaman di berbagai kota di Jerman telah dikirim oleh satu orang, tetapi penyelidikan masih berlangsung," kata juru bicara kepolisian kepada NBC News.

Otoritas Federal mengatakan kepada NBC News bahwa mereka mengetahui email-email itu dan mengoordinasikan pertukaran informasi antara berbagai departemen kepolisian, yang bertanggung jawab untuk menyelidiki ancaman-ancaman itu.

Bangunan balai kota berlantai dua di kota Chemnitz, Jerman timur juga dievakuasi setelah ancaman bom dikirim ke kotak masuk email umum kota, kata polisi kepada NBC News. Polisi menggeledah gedung.

Di kota Rendsburg, Jerman utara, balai kota setempat juga dievakuasi pagi ini setelah menerima email, kata polisi.

Harian Bild Jerman mengutip seorang polisi mengatakan tingkat ancaman tidak berubah. Pada bulan Januari, pengadilan di tiga kota Jerman menerima ancaman bom tetapi tidak ada ledakan yang terjadi.

Credit sindonews.com

Beritakan Materi Sidang Kardinal Pell, Puluhan Jurnalis Diperkarakan

abc news

Kardinal Pell dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena pelanggaran seksual.

Puluhan organisasi berita dan jurnalis Australia menghadapi kemungkinan "hukuman penjara" atau denda atas tuduhan penghinaan terhadap pengadilan. Ini terkait liputan mereka terhadap kasus Kardinal George Pell dalam dakwaan pelecehan seksual terhadap anak.

Poin utama:

• Fairfax Media, the Herald and Weekly Times termasuk di antara yang disebutkan dalam dokumen pengadilan itu
• Pengadilan telah memerintahkan penghentian atas rincian persidangan dan putusan bersalah terhadap Pell
• Putusan itu menyebutkan kemungkinan masa tahanan atau denda bagi mereka yang dihukum karena melanggar perintah penghentian

Sebanyak 36 kantor berita dan individu telah dipanggil ke sidang Mahkamah Agung pada 15 April. Mereka menghadapi tuduhan bahwa melanggar perintah penghentian ketika menerbitkan materi tentang persidangan Kardinal Pell tahun lalu.

Di antara yang disebutkan dalam dokumen yang diajukan oleh Departemen Penuntutan Publik Victoria pada hari Jumat (22/3/2019) adalah editor The Age -Alex Lavelle, editor Herald Sun -Damon Johnston, pembawa acara 2GB -Ray Hadley, dan presenter Channel Nine -Deborah Knight.

Hakim Ketua Pengadilan Wilayah Victoria, Peter Kidd, memerintahkan agar semua bukti dan vonis dalam persidangan Pell tahun lalu tidak dipublikasikan. Perintah itu dibuat untuk melindungi proses pengadilan kedua yang direncanakan untuk pelanggaran tidak terkait, yang kemudian dibatalkan.

Ketika juri menyampaikan putusannya, hal itu dimuat di situs berita internasional, di mana pengadilan tidak memiliki yurisdiksi. Tetapi sejumlah media lokal dituduh mencemooh aturan penghentian tersebut.

Beberapa surat kabar utama Australia meliput putusan itu dalam artikel yang tidak menyebut nama Pell dan mengabaikan rincian penting lainnya.

Mereka termasuk The Age, yang melaporkan "seorang tokoh yang sangat terkenal dihukum pada Selasa karena kejahatan serius, tetapi kami tak bisa melaporkan identitas mereka karena perintah penghentian".

ABC menerima surat awal tentang liputan itu dari program RN Breakfast, dalam sebuah segmen tentang halaman depan surat kabar, tetapi itu tak termasuk dalam daftar orang-orang yang dipanggil untuk sidang bulan depan.

Memicu skandal

Direktur Penuntutan Publik (DPP) Australia berpendapat bahwa publikasi oleh 34 dari 36 pihak yang disebutkan "memiliki kecenderungan untuk mengganggu administrasi peradilan dalam penuntutan Pell".

Mereka juga dituduh "membantu dan mendukung penghinaan media di luar negeri".

Photo: Deborah Knight dan Ray Hadley berada di antara mereka yang dipanggil. (Channel Nine/2GB)

Enam belas responden juga dituduh memiliki "efek skandal pengadilan" dalam publikasi yang kritis terhadap pengadilan.

Dua minggu lalu, Kardinal Pell dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena pelanggaran seksual historis terhadap dua anggota paduan suara di Katedral St Patrick di Melbourne pada pertengahan 1990-an, ketika Pell menjadi Uskup Agung Melbourne.

News Corp Australasia mengatakan pihaknya akan "membela semua tuduhan" dengan penuh semangat dan "mendukung editor serta jurnalis kami" dengan teguh.

Seorang juru bicara Nine mengatakan perusahaannya dan karyawan yang disebutkan namanya membantah tuduhan itu, tetapi tidak akan berkomentar lebih lanjut karena masalah tersebut sudah masuk ke pengadilan.

Macquarie Media juga menolak berkomentar.

Sebanyak 36 badan atau individu media yang dipermasalahkan:
- The Herald and Weekly Times Pty Ltd
- Damon Johnston
- Charis Chang
- News Life Media Pty Ltd
- Queensland Newspapers Pty Ltd
- Sam Weir
- The Geelong Advertiser Pty Ltd
- Andrew Piva
- Nationwide News Pty Ltd
- Ben English
- Lachlan Hastings
- Advertiser Newspapers Pty Ltd
- Michael Owen-Brown
- Fairfax Media Limited
- The Age Company Pty Ltd
- Alex Lavelle
- Ben Woodhead
- Patrick O'Neil
- Michael Bachelard
- Fairfax Media Publications Pty Ltd
- Lisa Davies
- Michael Stutchbury
- Patrick Durkin
- Danielle Cronin
- Franziska Rimrod
- Mamamia.com.au
- Jessica Chambers
- Allure Media Pty Ltd
- Simon Thomsen
- Macquarie Media Limited
- Chris Smith
- Ray Hadley
- Nine Entertainment Co Pty Ltd
- Lara Vella
- Christine Ahern
- Deborah Knight

Credit republika.co.id

Donasi Donatur Cina untuk Christchurch Ditolak, Mengapa?

Hari solidaritas hijab di Dunedin, Selandia Baru untuk membuat muslimah nyaman usai penembakan di masjid Christchurch, Kamis (21/3).

Foto: RNZ/Tess Brunton

Petisi Muslim Christchurch meminta dana lebih baik untuk etnis Uighur.

CB, CHRISTCHURCH – Jaringan wanita Muslim Christchurch meminta Pemerintah Selandia Baru mengembalikan dana sumbangan dari Cina untuk korban terorisme di Christchurch.

Alasannya, jaringan wanita Muslim beranggapan sumbangan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat (AS) itu lebih baik diberikan pada etnis Uighur dan minoritas Muslim di negara tersebut.

Seperti dilansir di Newshub pada Selasa (26/3), saat terjadi aksi terorisme pada 15 Maret lalu, Wali Kota Auckland, Phil Goff menghadiri acara makan malam untuk delegasi dari Teochew International Federation, termasuk Cina.

Dalam acara tersebut, para delegasi berjanji menyumbangkan hampir 500 ribu dolar AS kepada para koran. Jumlah sumbangan terus bertambah hingga mencapai 2,1 juta dolar AS.

Salah satu donatur adalah pengusaha kontroversial Zhang Yikun yang terkenal karena keterlibatannya dalam perselisihan antara politikus Selandia Baru, Jami-Lee Ross dan Partai Nasional.

Goff memberikan donasi itu pada Yayasan Christchurch, Our People, Our City.

Goff menyebut sumbangan itu sebagai gerakan kepedulian kepada masyarakat Christchurch dan komunitas Muslim di Selandia Baru.

Namun, Jaringan Kepemimpinan Khadija menyerukan agar sumbangan dikembalikan dan diberikan pada etnis Uighur dan minoritas Muslim yang teraniaya di Cina.

Dalam sebuah petisi yang ditujukan kepada Perdana Menteri (PM), Anggota Parlemen, Wali Kota Goff, dan Federasi Asosiasi Islam Selandia Baru (FIANZ), jaringan tersebut beranggapan sumbangan dapat digunakan lebih efektif di tempat lain untuk memerangi Islamofobia.

“Meskipun sikap itu sangat menyentuh hati, kami menyerukan permintaan yang sangat spesifik tentang bagaimana sumbangan ini harus digunakan,” potongan kalimat dalam petisi itu.

Organisasi itu beranggapan sumbangan yang terhimpun untuk para korban melalui situs crowdfunding Launch Good and Givealittle, bantuan keuangan dari Pemerintah, sumbangan Teochew, seharusnya digunakan untuk membantu warga Uighur yang kebanyakan adalah Muslim.

"Banyak orang di komunitas Muslim yang ingin mengatasi masalah umat Islam Uighur dan mengambil sikap menentang Islamofobia," tulis petisi jaringan itu.

Organisasi tersebut sadar, sumbangan itu bukan uang dari pemerintah Cina. Namun, mereka menegaskan bantuan paling berarti adalah menghentikan penganiayaan terhadap orang-orang yang mempraktikkan agama Islam di seluruh dunia.

Petisi itu juga menuding Pemerintah Selandia Baru menutup mata terhadap ketidakadilan di Cina lantaran hubungan historis dan bisnis dengan Negeri Tirai Bambu itu.

Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern akan melakukan perjalanan ke Cina pada Ahad, bertemu dengan pemimpin Xi Jinping di tengah spekulasi hubungan yang memburuk.

Namun, Ardern belum mengonfirmasi apakah akan mengangkat masalah orang-orang Uighur dalam pertemuan itu.

Secara terpisah, sebelumnya Human Rights Watch mengatakan etnis Uighur menjadi sasaran pengawasan ketat dari pemerintah Tiongkok. Sekitar satu juta orang ditahan di kamp “pendidikan ulang” di negara tersebut.

Credit republika.co.id

Pentagon Sangkal Opsi Militer di Venezuela

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) tidak berusaha untuk menyelesaikan krisis Venezuela secara militer. Hal itu dikatakan oleh penjabat Menteri Pertahanan AS Patrick Shanahan dalam sidang kongres pada 26 Maret.

"Bukan itu pemahaman saya", kata Shanahan ketika ditanya apakah pemerintahan Trump bermaksud untuk mencapai resolusi militer dari krisis di Venezuela seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (27/3/2019).

Sebelumnya Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa ia belum mengesampingkan potensi penggunaan kekuatan militer untuk melengserkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dari kekuasaan jika perlu.

"Semua opsi ada di atas meja," katanya saat berbicara pada konferensi pers bersama dengan Presiden Brasil Jair Bolsonaro di Rose Garden Gedung Putih.

Trump juga mengancam akan menjatuhkan sanksi lebih berat kepada Venezuela jika Maduro bersikukuh menolak untuk melepaskan kekuasaanya.

Gejolak politik di negara Amerika Latin telah berlangsung sejak Januari, ketika pemimpin oposisi Juan Guaido, yang didukung oleh Amerika Serikat, menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela setelah membantah terpilihnya kembali Presiden Nicolas Maduro Mei lalu. Washington segera mengakui Guaido, meminta Maduro untuk mundur, dan menyita aset minyak Venezuela bernilai miliaran dolar.

Credit sindonews.com

AS Kecam Kehadiran Pasukan Rusia di Venezuela

Ilustrasi demonstrasi di Venezuela. (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Jakarta, CB -- Pemerintah Amerika Serikat mencurigai niat Rusia yang mengirim dua pesawat dan sejumlah orang yang diduga adalah tentara serta beberapa perangkat ke Venezuela. Mereka menuduh Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, justru mengingkari janji dengan melibatkan pihak luar dalam menangani krisis politik di negara itu.

"AS mengecam pengerahan pesawat dan prajurit Rusia ke Caracas, yang merupakan kontradiksi Nicolas Maduro dan Rusia untuk tidak mencampuri urusan Venezuela dan ini malah meningkatkan ketegangan situasi," demikian pernyataan seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, seperti dilansir Reuters, Selasa (26/3).

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyatakan sudah mengontak Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dan menyatakan mereka tidak akan tinggal diam melihat situasi di Venezuela.

Lavrov menuduh AS merencanakan kudeta untuk menggulingkan Maduro. Pernyataan Lavrov itu disampaikan sehari setelah Rusia dilaporkan menurunkan sedikitnya seratus personel militernya ke Venezuela, termasuk Kepala Staf Pasukan Lapangan, Vasily Tonkoshkurov. Rusia juga mengerahkan 35 ton peralatan menggunakan pesawat kargo Antonov AN-124 ke Caracas.

Menurut seorang juru bicara Komando Selatan Angkatan Bersenjata AS, Armando Hernandez, keberadaan tentara Rusia di Venezuela sama saja menghambat aspirasi warga setempat yang mengharapkan demokrasi.

"Rezim saat ini dibantu dan didukung oleh negara-negara seperti Kuba dan Rusia, untuk terus menekan pelaku demokrasi di Venezuela," kata Hernandez.

Menurut sumber di Kementerian Penerangan Venezuela, kehadiran sejumlah prajurit Rusia hanya untuk membantu perawatan alat utama sistem persenjataan yang dibeli dari negara itu.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza, menyatakan negara asing tidak bisa mengatur dengan siapa mereka harus bekerja sama.

"Sinisme memang bagian dari Amerika Serikat. Dengan anggaran pertahanan ratusan miliar dolar, mereka mencoba ikut campur terkait kerja sama teknis antara Rusia dan Venezuela," cuit Arreaza melalui akun Twitter.

Sejak Venezuela masuk dalam pusaran krisis, Maduro mencari bantuan kepada China, Kuba, dan Rusia.

Krisis Venezuela terus memburuk terutama setelah pemimpin oposisi, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai presiden interim pada Januari lalu. Deklarasi itu dilakukan Guaido selaku Ketua Majelis Nasional Venezuela, sebagai bentuk penentangan terhadap kepemimpinan Maduro.

Langkah Guaido itu langsung didukung sedikitnya 50 negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Credit cnnindonesia.com

AS: Rusia kerahkan ahli siber ke Venezuela

Presiden Venezuela Nicolas Maduro berpartisipasi dalam sebuah konferensi video dengan anggota pemerintahan dan anggota komando tinggi militer di Karakas, Venezuela, Jumat (15/3/2019). ANTARA FOTO/Miraflores Palace/Handout via REUTERS/cfo (REUTERS/HANDOUT)

Washington (CB) - Kontingen militer Rusia yang tiba di Venezuela selama akhir pekan menuai kecaman Amerika Serikat.

Pengerahan tersebut diyakini menyelundupkan pasukan khusus, termasuk "personel keamanan siber", kata pejabat AS kepada Reuters, Selasa.

Pejabat, yang meminta namanya dirahasiakan, mengatakan Amerika Serikat masih mengevaluasi pengerahan pasukan Rusia, yang Washington sebut sebagai "eskalasi sembrono" dalam situasi di Venezuela.

Dua pesawat angkatan udara Rusia yang mengangkut hampir 100 pasukan mendarat di luar Karakas pada Sabtu, menurut laporan media setempat. Mereka datang dua bulan setelah pemerintahan Trump mencabut dukungan bagi Presiden Nicolas Maduro.

Pemerintahan Trump mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden Venezuela yang sah dan meminta Maduro untuk mundur dari kursi kepresidenan. Rusia melihat sikap tersebut sebagai kudeta dukungan AS terhadap pemerintah sosialis Venezuela.

Penafsiran AS, bahwa kontingen Rusia beranggotakan ahli keamanan siber dan ahli-ahli "bidang terkait", menunjukkan bahwa kontingen tersebut kemungkinan bermaksud membantu loyalis Maduro melakukan pengawasan serta perlindungan infrastruktur siber pemerintah.

Credit antaranews.com