Selasa, 05 Maret 2019

Qatar Masih Pelajari Sistem Rudal S-400 Buatan Rusia


Sistem rudal darat-ke-udara jarak menengah dan jarak jauh Rusia S-400 saat parade Hari Kemenangan perayaan 71 tahun kemenangan atas Nazi Jerman di Perang Dunia II di Red Square, Moskow, Rusia, 9 Mei 2016.
Sistem rudal darat-ke-udara jarak menengah dan jarak jauh Rusia S-400 saat parade Hari Kemenangan perayaan 71 tahun kemenangan atas Nazi Jerman di Perang Dunia II di Red Square, Moskow, Rusia, 9 Mei 2016.
Foto: REUTERS/Grigory Dukor

Rusia mengatakam ada pembahasan tentang pengadaan berbagai macam alat militer.



REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Qatar mengatakan masih mempelajari pembelian sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia, Senin (4/3). Qatar juga menambahkan potensi adanya kesepakatan bukan urusan Arab Saudi.

Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman ath-Thani, juga mengungkapkan tidak ada tanda-tanda meredanya pertikaian Teluk mengenai tuduhan Arab Saudi. Sejumlah negara Arab mengatakan Qatar mendukung terorisme. Tuduhan yang dibantah oleh Qatar.

"Ada pembahasan tentang pengadaan berbagai macam peralatan buatan Rusia, namun belum ada pemahaman tentang peralatan khusus ini (S-400)," kata Sheikh Mohammed saat konferensi pers gabungan bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

"Sehubungan dengan Arab Saudi atau negara-negara lain, ini bukan urusan kalian. Ini mutlak keputusan Qatar," kata dia.


Ia menambahkan komite urusan teknik sedang mempelajari pilihan yang terbaik bagi militer negara kecil namun kaya tersebut. Menlu Qatar menanggapi pertanyaan soal laporan Juni lalu oleh harian Prancis La Monde bahwa Raja Arab Saudi Salman telah mengirim surat kepada presiden Prancis. Melalui surat tersebut Raja Salman menyampaikan keprihatinan atas pembicaraan antara Doha dan Moskow tentang sistem S-400.

Sheikh Mohammed mengatakan pembahasan dengan Larvov, yang berada di Doha pada kunjungan pertama tur negara Teluk, juga mencakup isu tentang Suriah dan Libya. Dia kembali menegaskan Doha belum siap memulihkan hubungan dengan Suriah, dengan mengatakan negara yang hancur akibat perang itu harus memiliki penyelesaian politik dan pemimpin yang dipilih oleh rakyatnya. Dia juga menyerukan terciptanya persatuan di Libya.





Credit  republika.co.id



Eropa Sanksi 7 Menteri Suriah


Perempuan Bosnia memegang poster berisi kecaman perang di Aleppo. Ribuan warga berkumpul di Sarajevo dalam aksi solidaritas bagi korban sipil Aleppo, Suriah, Rabu (14/12).
Perempuan Bosnia memegang poster berisi kecaman perang di Aleppo. Ribuan warga berkumpul di Sarajevo dalam aksi solidaritas bagi korban sipil Aleppo, Suriah, Rabu (14/12).
Foto: AP Photo/Amel Emric

Uni Eropa mulai memberlakukan sanksi terhadap Suriah pada 1 Desember 2011.



CB, BRUSSELS -- Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada tujuh menteri Suriah pada Senin (4/3). Mereka pun dicantumkan ke daftar hitam karena dianggap berperan dalam aksi penindasan sipil di negara tersebut.

"Dewan hari ini menambahkan tujuh menteri dari Pemerintah Suriah ke dalam daftar orang dan entitas yang tunduk pada tindakan pembatasan terhadap rezim Suriah dan para pendukungnya," kata Dewan Eropa dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Al Araby.

Tujuh menteri Suriah yang dikenakan sanksi Uni Eropa adalah Menteri Dalam Negeri Mayor Jenderal Mohammad Khaled al-Rahmoun, Menteri Pariwisata Mohammad Rami Radwan Martini, Menteri Pendidikan Imad Muwaffaq al-Azab, Menteri Pendidikan Tinggi Bassam Bashir Ibrahim, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Suhail Mohammad Abdullatif, Menteri Komunikasi dan Teknologi Iyad Mohammad al-Khatib, dan Menteri Perindustrian Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba.

Selain tujuh menteri, Uni Eropa juga membekukan aset milik 72 entitas Suriah. Saat ini terdapat 277 warga atau tokoh Suriah yang berada di bawah sanksi Uni Eropa.

Uni Eropa mulai memberlakukan sanksi terhadap Suriah pada 1 Desember 2011, tak lama setelah konflik sipil pecah di negara tersebut. Sanksi mencakup embargo minyak, pembatasan investasi, dan pembekuan aset bank sentral Suriah di Uni Eropa.

Selain itu ekspor peralatan teknologi yang berpotensi digunakan rezim Suriah untuk menekan dan mengekang warga sipil juga dilarang Uni Eropa.

Konflik Suriah meletus pada awal 2011, yakni ketika pasukan Presiden Bashar al-Assad melakukan penumpasan brutal terhadap demonstran anti-pemerintah. Hal itu seketika memicu kekerasan yang telah merenggut ratusan ribu nyawa.





Credit  republika.co.id



150 Milisi ISIS di Baghouz Menyerahkan Diri


Ilustrasi Gerakan ISIS
Ilustrasi Gerakan ISIS
Foto: Foto : MgRol112

Milisi ISIS keluar dari dari daerah tersebut bersama sekitar 350 warga sipil.



CB, DAMASKUS -- Sekitar 150 milisi ISIS yang berada di Baghouz, Suriah, menyerahkan diri, pada Senin (4/3). Baghouz merupakan benteng terakhir ISIS di Suriah yang tengah digempur pasukan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

Sumber-sumber di SDF mengatakan, serangan militer ke Baghouz mulai diperlambat. Sebelumnya SDF, dengan bantuan AS, menggempur daerah tersebut guna mendesak milisi ISIS menyerahkan diri.

Kendati intensitas serangan mulai dikurangi, sekitar 150 milisi ISIS di Baghouz menyerahkan diri. Mereka keluar dari dari daerah tersebut bersama sekitar 350 warga sipil.

Mereka kemudian dibawa menggunakan iring-iringan truk. SDF belum dapat memastikan berapa sisa milisi ISIS yang masih bertahan di Baghouz.

Sebelumnya SDF mengatakan bahwa serangan militer ke Baghouz tak dapat dilakukan dengan gegabah. Sebab milisi ISIS menggunakan warga sipil sebagai "tameng" atau pelindung mereka.

Menurut SDF sebagian besar anggota ISIS yang terkepung di Baghuz adalah warga asing. Mereka adalah orang-orang yang termakan propaganda pendiri ISIS Abu Bakar al-Baghdadi.

Hingga kini nasib dan keberadaan al-Baghdadi juga masih belum diketahui. Dia telah beberapa kali dikabarkan tewas akibat serangan udara. Namun tak ada pihak yang dapat mengonfirmasi kebenarannya.



Credit  republika.co.id



Dewan Perwakilan AS Minta Rincian Komunikasi Trump dan Putin


Dewan Perwakilan AS Minta Rincian Komunikasi Trump dan Putin
Dewan Perwakilan AS melayangkan surat kepada Gedung Putih dan Kemlu untuk meminta detail komunikasi Presiden Donald Trump dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. (Reuters/Kevin Lamarque)




Jakarta, CB -- Dewan Perwakilan Amerika Serikat melayangkan surat kepada Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri untuk meminta rincian informasi komunikasi antara Presiden Donald Trump dan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Surat yang ditandatangani oleh Ketua Komite Intelijen, Adam Schiff; Kepala Komite Hubungan Luar Negeri, Eliot Engel; dan Kepala Komite Pengawasan, Elijah Cumming, tersebut ditujukan kepada Kepala Staf Gedung Putih, Mick Mulvaney, dan Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo.


"[Kami] meminta substansi komunikasi Trump dengan Putin, termasuk diskusi apa pun terkait kedua individu tersebut dalam hubungan langsung dan telepon, mengenai hal-hal yang menjadi yurisdiksi komite," demikian kutipan surat tersebut.

Melalui surat yang dilihat CNN tersebut, Dewan Perwakilan AS juga meminta jadwal wawancara dengan staf Gedung Putih, Kantor Eksekutif Presiden, dan Kementerian Luar Negeri.


Para pemimpin Dewan Perwakilan tersebut kemudian menjabarkan topik-topik yang mereka incar, termasuk jika ada seseorang mencoba "menutupi", "menyamarkan", atau "memutarbalikkan" keadaan kontak dengan Putin.


Mereka juga ingin mengetahui jika ada komunikasi dengan Putin yang membawa dampak pada kebijakan luar negeri AS di bawah Trump.

CNN sudah menghubungi Gedung Putih, tapi belum ada tanggapan lebih lanjut. Sementara itu, Kemlu AS mengonfirmasi bahwa mereka sudah menerima surat tersebut dan "akan bekerja sama secara kooperatif dengan komite."

Permintaan ini datang di hari yang sama ketika ketua bidang kehakiman Dewan Perwakilan, Jerry Nadler, mengumumkan penyelidikan besar-besaran terhadap kampanye, bisnis, transisi, dan pemerintahan Trump.

Sebagai bagian dari penyelidikan tersebut, komite kehakiman mengirimkan surat kepada 81 orang dan entitas, termasuk ke Gedung Putih, Kementerian Kehakiman, pejabat senior kampanye, staf Trump Organization, dan anak-anak sang presiden.

Penyelidikan ini digencarkan menjelang penyampaian hasil penyelidikan jaksa Robert Mueller, yang ditunjuk khusus untuk menyelidiki dugaan campur tangan Rusia demi kemenangan Trump dalam pemilu 2016.




Credit  cnnindonesia.com


Kashmir Mereda, Pakistan Buka Akses Penerbangan Sipil


Kashmir Mereda, Pakistan Buka Akses Penerbangan Sipil
Ilustrasi. (Reuters/Toby Melvill)




Jakarta, CB -- Pakistan kembali membuka akses penerbangan sipil setelah kondisi Kashmir yang sempat memanas karena bentrokan dengan India kini mulai reda.

"Seluruh bandara di Pakistan kembali beroperasi dan ruang udara kembali dibuka sepenuhnya," demikian pernyataan Otoritas Penerbangan Sipil Pakistan pada Senin (4/3).

Dikutip AFP, pembukaan ruang udara dan bandara efektif per Senin siang sekitar pukul 13.00 waktu lokal.

Keputusan itu diambil setelah ketegangan di Kashmir mereda. Pakistan dan India sudah tak lagi saling menembak jatuh pesawat militer.


Pakistan juga telah membebaskan dua pilot India yang sempat ditahan karena diklaim menerobos masuk wilayahnya.

Penurunan ketegangan ini mengakhiri penutupan ruang udara yang berlaku sejak Rabu pekan lalu. Akibat penutupan ini, ribuan orang dilaporkan terdampar di berbagai bandara di dunia karena Pakistan merupakan salah satu rute utama penerbangan dari Asia Tenggara ke Eropa.

Peta jalur penerbangan dari dan menuju Pakistan yang diunggah di Twitter oleh perusahaan pelacak penerbangan Flightradar24 pada Rabu (27/2) menunjukkan semua penerbangan telah berhenti.

Analis penerbangan Geoffrey Thomas mengatakan gangguan rute itu kemungkinan akan menelan biaya jutaan dolar.

Selain penerbangan, penutupan bandara juga memperlambat upaya pencarian seorang pendaki asal Inggris dan Italia yang hilang di Gunung Nanga Parbat, Pakistan.

Penundaan terjadi lantaran tim penyelamat terpaksa menunggu izin terbang bagi helikopter yang digunakan untuk proses pencarian.




Credit  cnnindonesia.com





OKI Desak Pakistan-India Tahan Diri, Gelar Dialog Damai


OKI Desak Pakistan-India Tahan Diri, Gelar Dialog Damai
Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyerukan India dan Pakistan untuk menahan diri dari melakukan tindakan yang akan memperburuk situasi. Foto/Istimewa

ABU DHABI - Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyerukan India dan Pakistan untuk menahan diri dari melakukan tindakan yang akan memperburuk situasi. OKI juga mendesak kedua negara bertengga itu untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui cara-cara damai.

Sekretaris Jenderal OKI, Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen mengatakan, OKI mengikuti dengan keprihatinan mendalam tentang pertumpahan darah dan kekerasan terhadap rakyat Jammu dan Kashmir.

"OKI menyerukan kepada (India dan Pakistan) untuk menunjukkan pengendalian diri dan menyelesaikan perbedaan melalui cara-cara damai, sejalan dengan resolusi legitimasi internasional," kata al-Othaimeen, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (4/3).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi mengatakan bahwa masalah antara Pakistan dan India harus diselesaikan melalui dialog dan saluran diplomatik, bukan melalui cara-cara militer.

Dia mengatakan bahwa sebagai negara demokratis, Pakistan percaya dalam menyelesaikan masalah dengan India melalui dialog dan saluran diplomatik karena diplomasi harus menjadi garis pertahanan pertama daripada penggunaan militer.

"Perdamaian adalah prioritas kami dan kami tidak menginginkan perang dengan India. Pakistan secara aktif mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan dan meredakan situasi," ucap Qureshi.

Sementara itu, Duta Besar India untuk Rusia, Venkatesh Varma menuturkan, tidak ada negara yang menawarkan untuk menyelesaikan krisis antara India dan Pakistan, dan India tidak akan menerima tawaran mediasi.

Diketahui sejumlah negara, termasuk diantaranya Rusia dan Turki menawarkan diri untuk menjadi mediator pembicaraan antara India dan Pakistan. Baik Rusia ataupun Turki akan melakukan itu jika diminta oleh salah satu pihak.

Varma di kesempatan yang sama menegaskan bahwa India tidak tertarik untuk meningkatkan ketegangan dengan Pakistan. "India telah dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak tertarik pada eskalasi situasi. Dan cara terbaik untuk mencapai keadaan normal di kawasan itu terletak pada tindakan Pakistan dalam perang melawan kelompok-kelompok teroris," ungkapnya. 




Credit  sindonews.com





Belanda Tarik Pulang Duta Besar di Iran


Belanda Tarik Pulang Duta Besar di Iran
Menteri Luar Negeri Belanda Stef Blok sebut telah memanggil pulang Duta Besarnya untuk Iran untuk konsultasi, setelah Iran mengusir sejumlah diplomat Belanda. Foto/Istimewa

AMSTERDAM - Belanda dilaporkan telah memanggil pulang Duta Besarnya untuk Iran untuk konsultasi. Keputusan ini diambil setelah Iran mengusir sejumlah diplomat Belanda disuir oleh Teheran.

Iran mengusir diplomat Belanda sebagai tanggapan terhadap pengusiran dua diplomat Iran dari Belanda pada Juni 2018, karena indikasi kuat dari badan intelijen Belanda, AIVD bahwa Iran telah terlibat dalam pembunuhan dua warga Iran di Belanda.

"Pemerintah telah memutuskan untuk memanggil Duta Besar Belanda di Teheran untuk konsultasi," kata Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Selasa (5/3).

"Keputusan ini menyusul pengumuman oleh Kementerian Luar Negeri Iran bahwa dua diplomat Belanda di kedutaan di Teheran telah dinyatakan sebagai persona non grata dan harus meninggalkan negara itu. Para diplomat telah kembali ke Belanda," sambungnya.

Dia lalu mengatakan, Duta Besar Beladan di Iran dipanggil pulang untuk menjelaskan pengusiran itu, yang dikatakan Blok adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dan negatif untuk pengembangan hubungan bilateral. 




Credit  sindonews.com





May Janjikan Rp29,9 T untuk Kota Pendukung Brexit


May Janjikan Rp29,9 T untuk Kota Pendukung Brexit
PM Theresa May akan mengucurkan Rp29,9 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah pendukung Brexit, khususnya di utara Inggris. (Reuters/Henry Nicholls)



Jakarta, CB -- Perdana Menteri Theresa May akan mengucurkan anggaran 1,6 miliar poundsterling atau setara Rp29,9 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah pendukung Brexit, khususnya di utara Inggris.

"Masyarakat di seluruh negeri memilih Brexit sebagai ungkapan keinginan mereka untuk melihat perubahan; harus ada perubahan untuk yang lebih baik, dengan lebih banyak peluang dan kontrol yang lebih besar," kata May dalam sebuah pernyataan.

"Kota-kota ini memiliki warisan gemilang serta potensi yang besar dan, dengan bantuan yang tepat, masa depan yang cerah ada di depan mereka."


Pemerintah menyatakan dana itu akan menargetkan tempat-tempat yang kemakmurannya tidak merata. Dana itu kemudian akan digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru, mengadakan pelatihan, dan meningkatkan kegiatan ekonomi.

Sebagian besar publik Inggris memandang pengucuran dana ini sebagai bagian dari upaya May untuk menghimpun dukungan atas usulan kesepakatan Brexit gagasannya.

Juru bicara keuangan Partai Buruh selaku oposisi, John McDonnell, mengatakan dana itu adalah "sogokan Brexit."

"Anggaran kota ini merupakan tanda keputusasaan pemerintah dengan menyuap Anggota Parlemen untuk memilih undang-undang Brexit andalan semakin usang," katanya dalam sebuah pernyataan.

Uni Eropa memberikan waktu bagi Inggris hingga akhir bulan ini untuk merampungkan kesepakatan sebelum mereka keluar dari blok tersebut.

Draf kesepakatan gagasan May, yang masih mempertahankan sebagian besar hubungan ekonomi dengan Uni Eropa, ditolak oleh parlemen Inggris. Brexit pun terancam gagal.



Credit  cnnindonesia.com




Presiden Korsel Desak AS-Korut Lanjutkan Dialog Denuklirisasi


Presiden Korsel Desak AS-Korut Lanjutkan Dialog Denuklirisasi
Presiden Korsel, Moon Jae-in, mendesak AS dan Korut segera melanjutkan dialog denuklirisasi setelah pertemuan antara Donald Trump dan Kim Jong-un nihil hasil. (Pyeongyang Press Corps/Pool via Reuters)




Jakarta, CB -- Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, mendesak Amerika Serikat dan Korea Utara untuk segera melanjutkan pembicaraan mengenai denuklirisasi setelah pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un pekan lalu nihil hasil.

"Kami berharap kedua negara akan melanjutkan dialog mereka dan kedua petinggi dapat bertemu lagi dengan cepat untuk mencapai kesepakatan yang tertunda kali ini," kata Moon sebagaimana dikutip AFP, Senin (4/3).

Moon juga mendesak para petinggi negara untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada pertemuan tersebut dan memperkirakan kapan kesepakatan ini akan tercapai.


"Saya percaya perundingan antara AS-Korut akan menghasilkan sebuah kesepakatan pada akhirnya, saya meminta para petinggi untuk bekerja keras untuk memulai kembali perundingan tersebut karena tidak menguntungkan jika memiliki kebuntuan dalam sebuah perundingan," katanya.


Pertemuan kedua antara Trump dan Kim Jong Un berakhir pada Kamis (29/2) di Hanoi, Vietnam, memang berakhir tanpa dokumen hasil kesepakatan.

Dalam konferensi pers setelah pertemuan di Hanoi tersebut, Trump membeberkan bahwa AS sebenarnya sudah menyiapkan satu dokumen kesepakatan yang dapat ditandatangani usai konferensi tingkat tinggi dengan Kim.

Namun, Trump memilih untuk tak meneken dokumen apa pun karena tidak mencapai kesepakatan mengenai denuklirisasi.


Trump mengatakan bahwa Kim ingin AS mencabut sanksi atas Korut. Namun, Korut hanya menawarkan penutupan sebagian kompleks Yongbyon, situs nuklir terbesar Korut. Sementara itu, Korut diyakini memiliki situs pengembangan uranium lainnya.

Korea Utara menolak klaim tersebut dengan mengatakan bahwa pihaknya hanya menginginkan konflik ini mereda. Mereka menjelaskan bahwa usulan untuk menutup semua fasilitas produksi di Yongbyon adalah tawaran terakhir yang terbaik.

"Saya meminta agar kita dapat menemukan celah antara kedua belah pihak yang menyebabkan kesepakatan itu gagal dan mencari cara untuk mempersempit celah tersebut," kata Moon.


Dibuka pada 1986, Yongbyon merupakan tempat reaktor nuklir pertama Korut berdiri. Dengan kapasitas lima megawatt, reaktor itu menjadi satu-satunya sumber plutonium untuk program senjata Korut.

Di dalam kompleks tersebut, Korut juga memproduksi sejumlah bahan kunci untuk bom nuklir, seperti uranium yang sudah melalui proses pengayaan tinggi dan trititum.

Namun, Korut diyakini memiliki sejumlah situs pengayaan uranium lainnya yang masih aktif beroperasi memproduksi bahan untuk senjata nuklir.

Sejumlah pengamat pun menganggap penutupan Yongbyon bukan simbol keberhasilan perundingan denuklirisasi.

Meski demikian, Moon mengatakan bahwa program denuklirisasi berhasil jika Yongbyon dihentikan secara keseluruhan karena situs tersebut merupakan fasilitas dasar dari pembuatan nuklir Korut.






Credit  cnnindonesia.com




Penghematan, Alasan AS Hentikan Latgab dengan Korsel


Penghematan, Alasan AS Hentikan Latgab dengan Korsel
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengungkapkan penghematan adalah alasan lain AS menghentikan latihan gabungan dengan Korea Selatan (Korsel). Foto/Istimewa

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengungkapkan, selain untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pembicaraan damai dengan Korea Utara (Korut), penghematan adalah alasan lain AS menghentikan latihan gabungan dengan Korea Selatan (Korsel).

Melalui akun Twitternya, Trump menuturkan sedari awal dia memutuskan mencalonkan diri sebagai Presiden AS, dia sudah memiliki rencana untuk menghentikan latihan dengan Korsel. Menurutnya, latihan itu hanya menghambur-hamburkan uang saja.

"Alasan saya tidak ingin latihan militer dengan Kosel adalah untuk menghemat ratusan juta dolar untuk AS, di mana kita tidak mendapatkan penggantian. Itu posisi saya jauh sebelum saya menjadi presiden," kicau Trump.

"Mengurangi ketegangan dengan Korut saat ini adalah hal yang baik," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (4/3).
Dikenal sebagai Key Resolve dan Foal Eagle, latihan gabungan itu diadakan di Semenanjung Korea setiap tahun dari bulan Maret hingga April. Latihan Foal Eagle diadakan sejak 2011 sedangkan Key Resolve telah ada sejak 1976.

Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon pada akhir pekan lalu mengumumkan Menteri Pertahanan AS dan Korsel sepakat bahwa Washington dan Seoul akan menangguhkan latihan militer bersama mereka, untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk melakukan pembicaraan dengan Korut.

"Keduanya memperjelas bahwa keputusan aliansi untuk mengadaptasi program pelatihan kami mencerminkan keinginan kami untuk mengurangi ketegangan dan mendukung upaya diplomatik untuk mencapai denuklirisasi lengkap Semenanjung Korea dengan cara yang terakhir, yang sepenuhnya diverifikasi," kata Pentagon. 




Credit  sindonews.com





Pembicaraan AS-Taliban Kembali Menemui Jalan Buntu


Pembicaraan AS-Taliban Kembali Menemui Jalan Buntu
Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid menuturkan, pembicaraan damai antara pihaknya dan AS, yang digelar di Ibu Kota Qatar, Doha, kembali menemui jalan buntu. Foto/Istimewa

DOHA - Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid menuturkan, pembicaraan damai antara pihaknya dan Amerika Serikat (AS), yang digelar di Ibu Kota Qatar, Doha, kembali menemui jalan buntu. Putaran baru perundingan AS-Taliban dimulai di Doha pada 25 Februari.

Mujahid, dalam sebuah pernyataan menuturkan, tim perunding Taliban dan delegasi AS, yang melanjutkan pembicaraan mereka di Doha, belum mencapai kesepakatan bersama atau menyepakati dokumen bersama.

"Putaran pembicaraan saat ini di Doha maju berdasarkan langkah-demi-langkah. Karena masalah yang ada sangat krusial dan rumit, perkembangannya berlangsung dengan perhatian dan kewaspadaan yang begitu besar," kata Mujahid, seperti dilansir Sputnik pada Senin (4/2).

"Pembicaraan selama bulan Januari menghasilkan kesepakatan mengenai penarikan pasukan pendudukan dan mencegah Afghanistan digunakan sebagai alat melawan kelompok yang lain. Tetapi, putaran pembicaraan ini adalah tentang perincian dan sifat dari kedua masalah ini. Harus disebutkan bahwa sejauh ini tidak ada pemahaman yang dicapai tentang perjanjian atau dokumen apa pun," sambungnya.

Sejauh ini belum ada pernyataan apapun dari pihak AS mengenai hasil pembicaraan terbaru tersebut. Sebelumnya, Perwakilan Khusus AS untuk Rekonsiliasi Afganistan Zalmay Khalilzad mengatakan pembicaraan itu berlangsung dengan baik dan positif, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mencapai sebuah perjanjian damai dengan Taliban. 




Credit  sindonews.com




AS Salahkan Kim Jong-un atas Kegagalan Pertemuan Hanoi


AS Salahkan Kim Jong-un atas Kegagalan Pertemuan Hanoi
Bolton menuturkan, pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un adalah penyebab gagalnya dicapai kesepakatan dalam pertemuan Hanoi, Vietnam pekan lalu. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), John Bolton menuturkan, pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un adalah penyebab gagalnya dicapai kesepakatan dalam pertemuan Hanoi, Vietnam pekan lalu.


Berbicara saat melakukan wawancara dengan CBS News, Bolton menuturkan Jong-un tidak siap untuk kesepakatan yang ditawarkan oleh Presiden AS, Donald Trump dalam pertemuan pekan lalu.

"Diskusi ekstensif antara Trump dan Jong-un dan masalah sebenarnya adalah apakah Korut siap untuk menerima apa yang disebut Trump sebagai 'masalah besar', yang sepenuhnya denuklirisasi di bawah definisi yang diberikan presiden kepada Kim Jong-un dan memiliki potensi untuk masa depan ekonomi yang sangat besar atau mencoba dan melakukan sesuatu yang kurang dari apa yang tidak dapat kita terima," kata Bolton.

Bolton, dalam wawancara tersebut bagaimanapun, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (5/3), secara konsisten menolak untuk menganggap pertemuan puncak Hanoi sepenuhnya gagal.

"Saya tidak berpikir kita berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Saya pikir pada kenyataannya kita berada dalam posisi yang lebih kuat karena kampanye tekanan maksimum, seperti yang disebut, menempatkan sanksi ekonomi yang lebih ketat pada Korut dan menegakkan sanksi itu lebih efektif adalah apa yang membawa mereka ke titik ini," tukasnya. 






Credit  sindonews.com



Senin, 04 Maret 2019

Balas Serangan Balon Peledak Hamas, Israel Gempur Gaza


Balas Serangan Balon Peledak Hamas, Israel Gempur Gaza
Ilustrasi serangan udara di Jalur Gaza. (MAHMUD HAMS/AFP)




Jakarta, CB -- Militer Israel meluncurkan serangan udara ke salah satu basis Hamas di utara Jalur Gaza, Minggu (3/3). Serangan itu dilakukan sebagai balasan setelah Hamas dilaporkan mengirim sejumlah balon berisi "alat peledak" ke perbatasan Israel.

Militer Israel menyebut salah satu pesawatnya berhasil menggempur sebuah pos militer Hamas dalam operasi itu.

"Serangan itu diluncurkan setelah sejumlah balon membawa alat peledak dikirimkan dari Jalur Gaza ke wilayah Israel. Tidak ada cedera atau kerusakan yang dilaporkan," bunyi pernyataan militer Israel.


Sementara itu, dikutip AFP, Hamas menyatakan pesawat Israel telah meluncurkan serangan ke sejumlah pos pengamatannya di wilayah lain di Jalur Gaza sejak Sabtu (2/3) malam.


Meski begitu, sumber keamanan Hamas memastikan serangan yang terjadi di timur Al-Bureij, tengah Gaza, dan timur Rafah, selatan Gaza, itu tak memakan korban.

Insiden ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Angkatan Udara Israel juga pernah meluncurkan serangan ke basis Hamas di Gaza pada 20 Februari lalu karena alasan serupa.

Israel melakukan serangan sebagai balasan setelah Hamas dilaporkan mengirim sejumlah balon udara berisi gas pembakar ke perbatasannya.


Sejumlah warga Palestina di Gaza memang kerap mengirimkan balon-balon gas berisi alat pembakar dan alat peledak secara sporadis ke wilayah Israel.

Selain itu, warga Palestina juga menggelar aksi demonstrasi besar-besaran sejak Maret 2018 lalu di Gaza.

Aksi "The Great March of Return" itu dilakukan sebagai bentuk protes rakyat Palestina yang menuntut hak mereka untuk kembali ke tanah mereka yang diduduki Israel sejak 1948.

Protes itu tak jarang menyebabkan bentrokan antara warga Palestina dan militer Israel di perbatasan. Lebih dari 251 penduduk Palestina tewas di tangan personel Israel sejak Maret 2018, sementara ribuan lainnya terluka.

Hamas merupakan salah satu faksi besar di Palestina yang sempat menguasai Jalur Gaza. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok teroris.

Kedua belah pihak pernah terlibat perang sebanyak tiga kali sejak 2008 lalu. Ketegangan keduanya pun kembali memanas sejak demo besar-besaran itu.




Credit  cnnindonesia.com





Kantor Konsulat AS akan Dilebur ke Kedubes AS di Yerusalem


Ribuan warga Palestina memprotes pemindahan Kedubes AS di Yerusalem.
Ribuan warga Palestina memprotes pemindahan Kedubes AS di Yerusalem.
Foto: the Palestine Chronicle.

Konsulat tersebut selama puluhan tahun beroperasi secara independen dari Kedutaan AS.




CB, YERUSALEM -- Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Yerusalem akan bergabung dengan Kedutaan Besar AS di bawah wewenang Duta Besar AS David Friedman, pada Senin (4/3) waktu setempat. Konsulat tersebut selama puluhan tahun beroperasi secara independen dari Kedutaan AS, dan menjadi kedutaan AS adhoc untuk Palestina.

Dilansir dari The Jerusalem Post, Senin (4/3), setelah bergabung dengan kedutaan, bangunan bersejarah bekas konsulat jenderal di Agron Road di Yerusalem akan dinamai Unit Urusan Palestina. Unit ini akan beroperasi di bawah naungan kedutaan.

Unit Urusan Palestina baru diharapkan melakukan banyak tugas yang sama, yang sampai sekarang dilakukan oleh konsulat jenderal. Meskipun beberapa operasi unit akan ditransfer ke gedung kedutaan baru di David Flusser Street, Yerusalem. Posisi Konsul Jenderal AS juga akan dihilangkan.


Selama ini, kedutaan AS ketika berlokasi di Tel Aviv dan konsulat jenderal di Yerusalem punya fungsi yang berbeda. Masing-masing melaporkan kembali secara independen ke Departemen Luar Negeri, dan memiliki juru bicara yang berbeda. Kedutaan di Tel Aviv bertanggung jawab atas Israel dalam garis 1967, dan konsulat jenderal bertanggung jawab atas Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur.


Niat untuk menggabungkan konsulat ke kedutaan diumumkan pada Oktober, sekitar lima bulan setelah Presiden AS Donald Trump memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, oleh Sekretaris Negara Mike Pompeo. Pompeo menuturkan, tujuan merger yakni mencapai efisiensi yang signifikan dan meningkatkan efektivitas.


"AS akan melanjutkan pelaporan lengkap, penjangkauan, dan pemrograman di Tepi Barat dan Gaza serta dengan warga Palestina di Yerusalem melalui unit yang akan ditempatkan di Agron Road," ujar Pompeo.


Konsulat Jenderal adalah hasil dari kehadiran diplomatik AS yang pertama kali didirikan di kota pada 1844, di Kota Tua dekat Gerbang Jaffa. Menjelang akhir abad itu, ia pindah ke sebuah bangunan baru di Rehov Hanevi'im. Kemudian pada 1912 pindah ke Agron Street menempati bangunan bersejarah. Bangunan ini salah satu yang pertama yang dibangun di luar Kota Tua pada tahun 1868.



Credit  republika.co.id




Menlu Turki: Banyak Aktor Ingin Kacaukan Palestina



Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu saat berbicara di Konferensi Keamanan di Muenchen, Jerman, Ahad (19/2).
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu saat berbicara di Konferensi Keamanan di Muenchen, Jerman, Ahad (19/2).
Foto: Matthias Balk/dpa via AP

Membela perjuangan Palestina di arena internasional adalah prioritas utama Turki



CB, ISTANBUL -- Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyatakan, agresi pemerintah Israel menjadi ujian yang menantang bagi Palestina. Menurutnya, selain Israel, ada beberapa pihak lain yang hendak mengacaukan wilayah Palestina.


"Tidak hanya serangan Israel terhadap hak rakyat Palestina, tetapi beberapa aktor lain secara sepihak dan ilegal juga hendak mengacaukan wilayah itu," kata dia dalam pertemuan dengan duta besar Palestina untuk negara-negara Eropa, dilansir dari Anadolu Agency, Ahad (3/3).

Cavusoglu juga menekankan, membela perjuangan Palestina di arena internasional adalah prioritas utama Turki. Ia juga menyampaikan belasungkawa bagi warga Palestina yang syahid dan juga Abdulkarim al-Khatib, konsul Palestina di Istanbul, yang baru-baru ini meninggal dunia.


Melindungi status historis dan hukum Yerusalem, lanjut Cavusoglu, adalah salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri Turki. "Ini alasan suci bagi kami. Kami melakukan yang terbaik untuk menarik perhatian komunitas internasional terhadap ketidakadilan di Yerusalem," katanya.


"Israel bukannya belajar dari pengalaman sebelumnya malah mengulangi kesalahan yang sama. Sementara mempertahankan blokade tidak manusiawi di Gaza, Israel menjalankan kampanye yang mengarah pada kekerasan dan bertujuan melumpuhkan solusi dua negara," tambahnya.


Cavusoglu juga menyoroti RUU negara-bangsa yang disahkan tahun lalu oleh parlemen Israel. Menurut dia, itu adalah contoh baru yang mencerminkan pola pikir yang bertujuan mengacau.


"Kami tidak akan pernah membiarkan upaya-upaya seperti itu membayangi tujuan kami dalam menciptakan perdamaian yang adil dan abadi melalui dialog dan diplomasi. Semakin Israel mengintensifkan kegiatan ilegal, semakin kita akan berjuang untuk keadilan dan perdamaian," ungkapnya.


Cavusoglu mengatakan, Turki telah menyediakan lebih dari 460 juta dolar untuk Palestina sejak 2005. TIKA, badan bantuan negara Turki, juga telah melakukan sekitar 550 proyek di Palestina.


Motif utama Turki membantu lanjut Cavusoglu, yakni memastikan Palestina dapat menumbuhkan ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan dengan dukungan proyek-proyek tersebut. Dia juga mendesak pengakuan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dengan ibukota di Yerusalem Timur, berdasarkan perbatasan pra-1967.





Credit  republika.co.id


Trump Sebut Cohen Picu Kegagalan Pertemuan dengan Kim Jong-un


Trump Sebut Cohen Picu Kegagalan Pertemuan dengan Kim Jong-un
Donald Trump menyebut keputusan menggelar sidang Michael Cohen di hari yang sama saat ia bertemu Kim Jong-un berpengaruh pada kegagalan hasil pertemuan itu. (Reuters/Leah Millis)




Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump menyebut keputusan kubu Demokrat untuk menggelar sidang kesaksian mantan pengacaranya, Michael Cohen, di hari yang sama saat ia bertemu dengan Kim Jong-un berpengaruh pada kegagalan hasil pertemuan dengan pemimpin tertinggi Korea Utara tersebut.

"Keputusan Demokrat untuk menggelar sidang terbuka terhadap pembohong dan penipu di saat yang sama ketika Pertemuan Nuklir dengan Korea Utara, adalah titik terendah baru dalam politik Amerika yang mungkin berkontribusi terhadap 'kepergian,'" kata Trump melalui Twitter.

Melalui kutipan tersebut, Trump merujuk pada keputusannya untuk meninggalkan perundingan dengan Kim pada pekan lalu karena kedua belah pihak tak mencapai mufakat mengenai perlucutan senjata nuklir.

Dalam konferensi pers setelah pertemuan di Hanoi tersebut, Trump membeberkan bahwa AS sebenarnya sudah menyiapkan satu dokumen kesepakatan yang dapat ditandatangani usai konferensi tingkat tinggi dengan Kim.


Namun, Trump memilih untuk tak meneken dokumen apa pun karena tidak mencapai kesepakatan mengenai denuklirisasi.

Menurut Trump, Kim menawarkan menutup kompleks nuklir Yongbyon dengan timbal balik AS mencabut sanksi atas Korut.

Sementara itu, Trump ingin Korut melucuti senjata nuklirnya secara keseluruhan, baru AS dapat mencabut sanksi atas negara pimpinan Kim tersebut.

Saat Trump bertemu dengan Kim di Hanoi, Dewan Perwakilan AS menggelar sidang dengar pendapat untuk mendapatkan keterangan dari mantan pengacara Trump, Michael Cohen.

Dalam sesi tersebut, Cohen mengakui sejumlah dugaan keputusan kontroversial yang diambil Trump. Salah satu keputusan tersebut adalah mengenai pembayaran uang tutup mulut bagi sejumlah bintang porno yang memiliki hubungan gelap dengan Trump.

Ketika ditanya mengenai sidang Cohen dalam konferensi pers di Hanoi, Trump hanya mengatakan bahwa segala tuduhan itu tidak benar dan mengkritik keputusan untuk menggelar sesi tersebut saat ia sedang ke luar negeri.

"Saya mencoba menontonnya. Saya tidak bisa menonton banyak karena saya sedikit sibu, tapi saya pikir menggelar sidang palsu seperti itu di tengah pertemuan sangat penting seperti ini adalah keputusan yang sangat buruk," katanya.




Credit  cnnindonesia.com



Turki Siap Bantu Redam Ketegangan Pakistan dan India


Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Foto: AP Photo/Richard Drew

Meningkatnya ketegangan antara India dan Pakistan tidak akan memberikan keuntungan.



CB, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan siap membantu meredam ketegangan antara Pakistan dan India. Menurut dia, meningkatnya ketegangan antara India dan Pakistan tidak akan memberikan keuntungan bagi siapa pun.

Dilansir dari kantor berita Turki, Anadolu Agency, Senin (4/3), Erdogan dalam kampanye di Trabzon, di wilayah Laut Hitam Turki, juga menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Pakistan menyerahkan pilot asal India yang jatuh dalam ketegangan baru-baru ini. Erdogan berharap bahwa India bisa melakukan hal serupa.

Jumat kemarin, seorang pilot India yang terlibat dalam konflik antarnegara tetangga yang bersenjata nuklir, Komandan Wing Abhinandan Varthaman, diserahkan kepada pemerintah India oleh Pakistan.


Varthaman ditahan di Pakistan setelah pesawatnya jatuh pada Rabu lalu, dalam pertempuran udara dengan jet Pakistan di sepanjang perbatasan de facto Kashmir. Sehari kemudian, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengumumkan pembebasannya dengan isyarat niat baik.


Ketegangan antara kedua negara terjadi menyusul serangan bom bunuh diri yang menewaskan 40 polisi paramiliter India di wilayah Kashmir yang dikendalikan India pada 14 Februari. India menyalahkan Pakistan atas insiden tersebut. Sementara Pakistan membantah terlibat penyerangan.


Amerika Serikat, Cina dan kekuatan dunia yang lain mendesak kedua negara untuk menahan diri. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan juga menyerukan perundingan.


"Sejarah mengajarkan pada kita bahwa perang selalu penuh salah perhitungan. Pertanyaan saya adalah dengan memperhitungkan senjata yang kita miliki, apakah kita bisa mencapai salah perhitungan," kata Khan dalam pidato singkat di televisi yang disiarkan secara nasional. "Kita harus duduk dan berbicara."


Pakistan dan India telah tiga kali berperang sejak merdeka dari pemerintahan kolonial Inggris pada 1047. Dari tiga perang itu, dua di antaranya adalah masalah Kashmir. Pakistan telah menutup wilayah udaranya, sehingga memaksa penerbangan komersial untuk mengubah arah.



Credit  republika.co.id



Rusia Siap Luncurkan S-500 dan S-350, Momok bagi Jet Siluman F-35 AS



Rusia Siap Luncurkan S-500 dan S-350, Momok bagi Jet Siluman F-35 AS
Transporter Erector Launcher dari S-350E Vityaz di MAKS 2013, Airshow di Rusia. Foto/Armyrecognition.com


MOSKOW - Rusia mengumumkan sistem pertahanan rudal canggih S-500 dan S-350 segera memasuki layanan tempur angkatan bersenjata Moskow. Media setempat mengutip sumber militer Moskow mengklaim kedua sistem rudal itu akan menjadi momok bagi pesawat jet tempur siluman F-35 dan F-22 Amerika Serikat (AS) karena bisa menjatuhkan dua jenis pesawat itu dari jarak ratusan mil.

Komandan Akademi Dirgantara Zhukov, Letnan Jenderal Vladimir Lyaporov, mengumumkan persiapan peluncuran senjata pertahanan terbaru Rusia itu dalam sebuah wawancara yang diterbitkan surat kabar Krasnaya Zvezda pada hari Jumat.

Pada tahun 2019, kelompok perwira pertama akan menyelesaikan kursus pelatihan untuk menggunakan S-500, sebuah sistem rudal jarak jauh yang akan membentuk tulang punggung sistem pertahanan udara dan pertahanan rudal yang terintegrasi.

"Saya ingin mencatat bahwa pada tahun 2019, kelompok perwira pertama akan menyelesaikan kursus akademi untuk menggunakan sistem S-500. Sistem belum masuk layanan, tetapi kami berharap mereka akan melakukannya dalam waktu dekat," katanya, yang dilansir kantor berita TASS, Sabtu (2/3/2019).

"Pada akhir tahun, (angkatan bersenjata) pusat diharapkan menerima sistem S-350 Vityaz pertama," lanjut jenderal tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan pengiriman sistem S-500 kepada pasukan Rusia akan dimulai pada tahun 2020. Tergantung pada jenis rudal yang dilengkapi, sistem itu akan mampu menembak jatuh kedua target di udara, seperti pesawat tempur, drone, dan rudal balistik.

Media-media Barat sebelumnya melaporkan bahwa sistem pertahanan rudal canggih Rusia itu berhasil mencapai target sejauh 481,2 km, atau melampaui rekor sebelumnya yakni 80 km. Pada Mei tahun lalu, sumber-sumber intelijen Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Rusia telah menggunakan S-500 dalam sebuah tes untuk menyerang target pada jarak 299 mil, sekitar 50 mil lebih jauh dari serangan sebelumnya yang diketahui.

S-350 Vityaz dirancang untuk mempertahankan fasilitas administrasi dan militer yang penting dari serangan udara. Senjata pertahanan ini beroperasi secara otomatis dan tim menyebarkan dan mengendalikan senjata.

Sistem S-350 yang terdiri dari pos komando 50K6E, radar multifungsi 50N6E dan peluncur 50P6E dengan setiap peluncur dirancang untuk menembakkan 12 rudal 9M96E2. Secara bersamaan sistem ini dapat menembakkan 16 target udara atau 12 target balistik. Jangkauan maksimum adalah 60 km dan ketinggian 30 km. Waktu penyebaran adalah lima menit. Awak yang mengoperasikannya terdiri dari tiga orang. 






Credit sindonews.com



Kemampuan Tempur India dan Pakistan dari Pesawat Hingga Nuklir


Pasukan militer India berjaga-jaga sebelum dilakukan pembebasan pilot Angkatan Udara India Abhinandan, yang ditangkap Pakistan pada hari Rabu, di perbatasan Wagah, di pinggiran kota utara Amritsar, India, 1 Maret 2019. Pakistan membebaskan pilot India yang ditahan setelah pesawatnya ditembak jatuh di wilayah Kashmir. REUTERS/Danish Siddiqui
Pasukan militer India berjaga-jaga sebelum dilakukan pembebasan pilot Angkatan Udara India Abhinandan, yang ditangkap Pakistan pada hari Rabu, di perbatasan Wagah, di pinggiran kota utara Amritsar, India, 1 Maret 2019. Pakistan membebaskan pilot India yang ditahan setelah pesawatnya ditembak jatuh di wilayah Kashmir. REUTERS/Danish Siddiqui

CB, Jakarta - Dua negara nuklir, India dan Pakistan mulai terlibat pertempuran darat di Kashmir, sehari setelah pembebasan pilot tempur India yang ditahan Pakistan.
Sejak kemerdekaan keduanya apda 1947, India dan Pakistan terlibat konflik terutama di wilayah Himalaya, Kashmir.
Dua negara terlibat beberapa perang besar dan yang terakhir terjadi pada 1999, menewaskan ribuan orang di garis perbatasan Kashmir yang dikenal Line of Control (LoC).
Sehabis pertempuran itu, kedua negara mulai membangun kekuatan militernya.

Sepuluh tahun setelahnya, militer India kini melampau Pakistan dalam jumlah pesawat tempur, tentara, tank dan helikopter.
Menurut laporan CNN, 3 Maret 2019, yang mengutip data SIPRI, belanja militer India melampaui Pakistan dan mencapai US$ 64 miliar (Rp 903 triliun) berbanding US$ 11 miliar (Rp 155 triliun).

India memiliki sekitar 3 juta personel militer, sementara Pakistan meiliki 1 juta personel.
Namun India mesti membagi pasukannya ke wilayah timur lautnya yang berbatasan dengan Cina. Pada 1962, India dan Cina pernah bertempur di perbatasan, dan konflik terakhir terjadi di Doklam pada 2017.

Pasukan militer India berjaga-jaga sebelum dilakukan pembebasan pilot Angkatan Udara India Abhinandan, yang ditangkap Pakistan pada hari Rabu, di perbatasan Wagah, di pinggiran kota utara Amritsar, India, 1 Maret 2019. Perdana Menteri Pakistan mengatakan pilot India akan dibebaskan pada hari Jumat, setelah militer Pakistan mengkonfirmasi empat warga sipil Pakistan tewas selama serangan udara India di Kashmir. REUTERS/Danish Siddiqui
Di lain sisi, Cina memiliki kedekatan dengan Pakistan yang menyuplai alutsista Pakistan. 40 persen ekspor senjata Cina dikirim ke Pakistan, menurut data forum diskusi Brookings Institution di Washington.
Sementara India lebih dekat dengan negara-negara Barat untuk modernisasi militernya.

Di antara pembelian peralatan baru-baru ini adalah peringatan dini udara dan pesawat kontrol dengan teknologi Israel dan badan pesawat AS. Selain itu, artileri buatan AS dikerahkan di sepanjang garis perbatasan Kashmir untuk menggantikan senjata Swedia 1980-an, kata Nishank Motwani, pakar India dan Pakistan di Akademi Diplomasi Asia-Pasifik.
India bahkan menginginkan lebih banyak teknologi militer baru, tetapi seringkali dihambat oleh kontrol ekspor yang ketat dari pemasok utama seperti AS dan Inggris. Menurut pengamat, India terpaksa mengekspor senjata karena kekurangan industri militer.

Sementara Pakistan sedang membuat pesawat tempurnya sendiri JF-17 dari rancangan Cina.
Menurut beberapa laporan, JF-17 adalah salah satu dari skuadron yang menembak jatuh salah satu MiG 21 India.
MiG-21 buatan Uni Soviet adalah tulang punggung angkatan udara India. India memiliki sekitar 200 unit MiG dan masih beroperasi.

Keuntungan India adalah luas wilayah, di mana luas India nyaris empat kali dari Pakistan. Ini menjadi modal India untuk menjauhkan aset militernya dari perbatasan dan membuat India unggul di udara. Sementara Pakistan akan lebih kesulitan melindungan pangkalan militer dan persenjataannya.
Sementara keuntungan udara tampaknya condong ke arah India, aksi darat skala besar melintasi perbatasan akan lebih sulit bagi India.
Perbatasan Pakistan memiliki medan yang curam dan terdiri dari perbatasan internasional, membuat formasi darat India kesulitan.

Kereta yang mengangkut truk dan senjata artileri tentara India di sebuah stasiun kereta di pinggiran Jammu, India, Kamis, 28 Februari 2019. Dalam serangan bom mobil tersebut, sedikitnya 42 tentara India tewas. REUTERS
Pakistan, dengan garis pantai yang jauh lebih kecil untuk dipertahankan, telah menempatkan bagian terbesar dari sumber daya ke pasukan dan angkatan udara, kata Motwani.
New Delhi memiliki kapal induk dan kapal selam bertenaga nuklir dalam armadanya, peralatan tempur yang tidak dapat disamakan dengan Pakistan.
Satu-satunya senjata yang sejajar bagi kedua negara, dan yang paling ditakuti adalah senjata nuklir.
Stockholm Internasional Peace Research Institute (SIPRI) tahun lalu merilis data bahwa Pakistan memiliki 140 sampai 150 hulu ledak nuklir dan India memiliki 130 hingga 140 nuklir.

Peter Layton, mantan perwira Angkatan Udara Australia dan sekarang peneliti di Griffith Asia Institute, mengatakan jika situasi semakin mendesak bagi Pakistan, maka komandan tingkat rendah Pakistan siap membuka gudang nuklir mereka.
"Pakistan memiliki kebijakan strategis untuk mendelegasikan persetujuan pelepasan nuklir ke unit-unit taktis tingkat rendah," katanya. "Ada bahaya nyata karena kelonggoran nuklir itu, yaitu komandan tingkat rendah yang menggunakan senjata nuklir taktis jika mereka mau."
Menurut Motwana, Pakistan ingin India sadar bahwa ancaman nuklir mereka akan selalu ada. Setiap kali India melakukan serangan balasan, Pakistan tidak segan untuk mengeluarkan ancaman senjata nuklirnya jika senjata konvensional gagal.



Credit  tempo.co





Pembatasan Wilayah Udara Pakistan Masih Diberlakukan



Upacara di perbatasan Wagah-Attari antara pasukan Pakistan dan India.[NDTV]
Upacara di perbatasan Wagah-Attari antara pasukan Pakistan dan India.[NDTV]

CB, Jakarta - Pakistan masih akan memberlakukan pembatasan wilayah udaranya bagi pesawat-pesawat komersial. Pembatasan wilayah udara diberlakukan awal pekan lalu saat hubungan negara itu dengan India diselimuti ketegangan.
Ketegangan yang terjadi antara India - Pakistan telah membuat negara itu untuk pertama kali sejak perang 1971 melancarkan serangan udara. Kashmir yang masih menjadi perebutan kedua negara telah menjadi medan pertempuran India - Pakistan.
Otoritas Penerbangan Pakistan pada Minggu, 3 Maret 2019, mengatakan masih membatasi operasional di bandara internasional Allama Iqbal di wilayah timur kota Lahore. Larangan ini muncul setelah sejumlah operasi secara parsial dilakukan Karachi, Quetta, Peshawar dan ibukota Islamabad.
Bandara lain di Gilgit Baltistan, Provinsi Punjab dan wilayah pedalaman Sindh tetap ditutup pada hari Minggu, 3 Maret 2019. Otoritas penerbangan sipil Pakistan mengatakan pembatasan perjalanan ini diperkirakan akan dicabut pada Senin pukul 1 siang waktu setempat.


Pesawat tempur India menjatuhkan bom di wilayah Pakistan.[Aljazeera]



Lalu lintas penerbangan internasional dan domestik di Pakistan dan sekitarnya telah terganggu, dimana sejumlah bandara di Pakistan dan India ditutup. Walhasil rute penerbangan harus memutar dan ditangguhkan. Pada Selasa, 26 Februari 2019, jet-jet tempur India melancarkan serangan ke wilayah timur laut Pakistan, Balakot. New Delhi mengklaim di wilayah itu terdapat kamp-kamp milik Jaish-e-Muhammad atau JeM yakni sebuah kelompok bersenjata yang diduga telah melakukan serangan bom mobil pada 14 Februari 2019 dan menewaskan setidaknya 40 pasukan militer India yang berjaga di kota Pulwama, Kashmir. Peristiwa bom bunuh diri ini telah memicu agresi militer India - Pakistan 







Credit  tempo.co