Credit republika.co.id
Jumat, 01 Maret 2019
Korut Bantah Minta Pencabutan Sanksi
HANOI - Korea Utara (Korut) membantah pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump
terkait gagalnya tercapai kesepakatan dalam pertemuan dengan Kim
Jong-un. Korut menyatakan pihaknya telah membuat proposal yang realistis
kepada AS.
Dalam sebuah konferensi pers, Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong-ho mengatakan kepada wartawan bahwa Pyongyang menawarkan untuk secara permanen mengakhiri uji coba roket nuklir jarak jauh dan tidak menuntut, seperti yang ditegaskan oleh Trump, penghentian segera semua sanksi ekonomi.
Meskipun telah menawarkan untuk membongkar situs uji coba nuklir Yongbyon, salah satu tempat uji coba nuklir terbesar di negara itu, dan semua fasilitas produksi bahan nuklir di depan para pakar AS, Yong-ho mengatakan AS menuntut satu langkah lagi yang tidak ingin mereka penuhi.
Dalam sebuah konferensi pers, Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong-ho mengatakan kepada wartawan bahwa Pyongyang menawarkan untuk secara permanen mengakhiri uji coba roket nuklir jarak jauh dan tidak menuntut, seperti yang ditegaskan oleh Trump, penghentian segera semua sanksi ekonomi.
Meskipun telah menawarkan untuk membongkar situs uji coba nuklir Yongbyon, salah satu tempat uji coba nuklir terbesar di negara itu, dan semua fasilitas produksi bahan nuklir di depan para pakar AS, Yong-ho mengatakan AS menuntut satu langkah lagi yang tidak ingin mereka penuhi.
Menurut
Yong-ho, Korut hanya meminta bantuan sanksi parsial termasuk lima
sanksi AS terkait dengan ekonomi sipil dan mata pencaharian warga mereka
dan tidak mencari pencabutan lengkap sanksi yang ada.
"Sulit untuk mengatakan apakah mungkin ada kesepakatan yang lebih baik daripada yang didasarkan pada proposal kami," katanya saat konferensi pers seperti dikutip dari Washington Times, Jumat (1/3/2019).
Bahkan jika AS memutuskan untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut, Ri mengatakan posisi Pyongyang tidak akan berubah.
"Sulit untuk mengatakan apakah mungkin ada kesepakatan yang lebih baik daripada yang didasarkan pada proposal kami," katanya saat konferensi pers seperti dikutip dari Washington Times, Jumat (1/3/2019).
Bahkan jika AS memutuskan untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut, Ri mengatakan posisi Pyongyang tidak akan berubah.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Pemimpin Korut Kim Jong-un
menuntut pencabutan semua sanksi sebagai imbalan denuklirisasi. Namun
permintaan itu dengan tegas ditolak oleh Trump yang kemudian memutuskan
untuk mengakhiri pembicaraan.
"Itu semua tentang sanksi. Mereka ingin sanksi dicabut seluruhnya dan kita tidak bisa melakukan itu," kata Trump kepada wartawan.
"Kadang-kadang Anda harus pergi dan ini adalah salah satu dari waktu-waktu itu," ujar Trump lagi.
"Itu semua tentang sanksi. Mereka ingin sanksi dicabut seluruhnya dan kita tidak bisa melakukan itu," kata Trump kepada wartawan.
"Kadang-kadang Anda harus pergi dan ini adalah salah satu dari waktu-waktu itu," ujar Trump lagi.
Credit sindonews.com
AS: Kim Jong-un Tak Siap Penuhi Syarat Soal Denuklirisasi
Menlu AS, Mike Pompeo, menyebut Pemimpin
Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, tidak siap memenuhi keinginan
Washington terkait denuklirisasi. (Reuters/Leah Millis)
Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, menyebut Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, tidak siap memenuhi keinginan Washington terkait denuklirisasi.
Hal itu, menurut Pompeo menjadi penyebab Trump dan Kim Jong-un tak mencapai kesepakatan apa pun dalam pertemuan kedua mereka di Vietnam hari ini, Kamis (28/2).
"Kami tidak mencapai kesepakatan yang masuk akal bagi AS. Saya pikir Pemimpin tertinggi Kim Jong-un berharap kami bisa melakukannya. Kami meminta dia melakukan lebih banyak lagi dan dia tidak siap untuk melakukan itu," kata Pompeo dalam jumpa pers seusai pertemuan Trump dan Kim Jong-un.
Meski begitu, Pompeo tetap optimistis kesepakatan denuklirisasi antara AS-Korut akan berhasil walau butuh waktu tidak sebentar
Hal itu, menurut Pompeo menjadi penyebab Trump dan Kim Jong-un tak mencapai kesepakatan apa pun dalam pertemuan kedua mereka di Vietnam hari ini, Kamis (28/2).
"Kami tidak mencapai kesepakatan yang masuk akal bagi AS. Saya pikir Pemimpin tertinggi Kim Jong-un berharap kami bisa melakukannya. Kami meminta dia melakukan lebih banyak lagi dan dia tidak siap untuk melakukan itu," kata Pompeo dalam jumpa pers seusai pertemuan Trump dan Kim Jong-un.
Meski begitu, Pompeo tetap optimistis kesepakatan denuklirisasi antara AS-Korut akan berhasil walau butuh waktu tidak sebentar
"Saya pikir ketika kami semua terus bekerja ke depannya kami dapat membuat kemajuan sehingga kami dapat mencapai kesepakatan apa yang dunia inginkan yaitu merealisasikan denuklirisasi Korut dan mengurangi risiko bagi rakyat AS dan orang-orang di seluruh dunia."
Dalam kesempatan yang sama, Trump menuturkan masalah sanksi menjadi alasan utama dia dan Kim Jong-un tak dapat mencapai konsensus hari ini.
Menurut Trump, Kim Jong-un sangat ingin sanksi-sanksi yang selama ini dijatuhkan AS dan dunia internasional dicabut.
Namun, di saat bersamaan, Kim Jong-un tak bersedia menutup dan melucuti sejumlah situs rudal serta nuklirnya yang merupakan permintaan AS.
"Pada dasarnya mereka (Korut) ingin sanksi-sanksi dicabut sepenuhnya, tapi kami tidak bisa melakukannya," kata Trump.
"Dia (Kim Jong-un) ingin melakukan denuklirisasi, tapi dia hanya ingin (melucuti senjata nuklir) di situs-situs dan wilayah yang tidak terlalu penting dan tidak sesuai dengan keinginan kami."
Pompeo menuturkan meski Kim Jong-un bersedia menutup situs Yongbyon, kompleks nuklir utama Korut, negara itu masih tetap memiliki senjata lainnya seperti rudal dan hulu ledak.
Lebih
lanjut, Trump menegaskan pertemuannya dengan Kim Jong-un hari ini
diakhiri dengan suasana "bersahabat" meski harus selesai lebih cepat
dari agenda semula. Dia menuturkan keduanya berjabat tangan saat menutup
pertemuan.
"Akhir pertemuan kami bukan seperti berdiri lalu pergi begitu saja. Suasana hubungan kami sangat-sangat hangat dan kami berdua berjalan keluar ruangan dengan baik-baik," tuturnya.
Trump juga optimistis bahwa perundingan denuklirisasi masih terus berjalan menuju hasil yang memuaskan.
"Saya lebih memilih melakukan perundingan yang tepat, daripada perundingan yang cepat," katanya.
"Akhir pertemuan kami bukan seperti berdiri lalu pergi begitu saja. Suasana hubungan kami sangat-sangat hangat dan kami berdua berjalan keluar ruangan dengan baik-baik," tuturnya.
Trump juga optimistis bahwa perundingan denuklirisasi masih terus berjalan menuju hasil yang memuaskan.
"Saya lebih memilih melakukan perundingan yang tepat, daripada perundingan yang cepat," katanya.
Credit cnnindonesia.com
Gagal Capai Kesepakatan, Trump: Ini Semua Tentang Sanksi
HANOI - Pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un
di Hanoi, Vietnam, berakhir tanpa kesepakatan. Pemicunya adalah Kim
Jong-un menuntut agar AS mencabut sanksi atas Pyongyang yang dengan
tegas ditolak Trump.
"Itu semua tentang sanksi. Mereka ingin sanksi dicabut seluruhnya dan kita tidak bisa melakukan itu," kata Trump kepada wartawan seperti disitir dari BBC, Jumat (1/3/2019).
Sebelumnya, kedua pemimpin negara yang sempat bersitegang ini diharapkan akan mengumumkan kemajuan dalam denuklirisasi.
"Itu semua tentang sanksi. Mereka ingin sanksi dicabut seluruhnya dan kita tidak bisa melakukan itu," kata Trump kepada wartawan seperti disitir dari BBC, Jumat (1/3/2019).
Sebelumnya, kedua pemimpin negara yang sempat bersitegang ini diharapkan akan mengumumkan kemajuan dalam denuklirisasi.
"Kadang-kadang Anda harus pergi dan ini adalah salah satu dari waktu-waktu itu," ujar Trump.
Berbicara pada konferensi pers setelah pertemuan, Trump mengatakan tidak ada rencana untuk KTT ketiga, tetapi ia menyatakan optimisme tentang "hasil yang lebih baik" di masa depan.
Dan dalam penerbangannya kembali ke AS, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan dia sangat berharap bahwa para pejabat dari kedua belah pihak dapat melanjutkan pembicaraan sebelum terlalu lama.
Menurut jadwal yang dirilis Gedung Putih, hari itu direncanakan seremoni penandatanganan perjanjian bersama serta makan siang untuk kedua pemimpin, tetapi harapan tiba-tiba pupus dengan pembatalan keduanya.
Menurut Trump, Kim Jong-un mengajukan tawaran signifikan - untuk membongkar semua kompleks nuklir utama Yongbyon, yang merupakan jantung fasilitas penelitian dan produksi program nuklir Korut. Tetapi sebagai imbalannya Kim Jong-un ingin semua sanksi terhadap Korut dicabut, sesuatu yang AS tidak siap tawarkan.
Ada juga pertanyaan tentang jaringan fasilitas di luar Yongbyon. Bulan lalu, Stephen Biegun, perwakilan khusus Departemen Luar Negeri AS untuk Korut, mengatakan Pyongyang telah melakukan pembicaraan pra-KTT untuk menghancurkan semua fasilitas pengayaan plutonium dan uranium negara itu, tergantung pada tindakan balasan AS yang tidak ditentukan.
Yongbyon adalah satu-satunya sumber plutonium Korut yang diketahui, tetapi negara itu diyakini memiliki setidaknya dua fasilitas lain di mana uranium diperkaya.
Berbicara pada konferensi pers setelah pertemuan, Trump mengatakan tidak ada rencana untuk KTT ketiga, tetapi ia menyatakan optimisme tentang "hasil yang lebih baik" di masa depan.
Dan dalam penerbangannya kembali ke AS, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan dia sangat berharap bahwa para pejabat dari kedua belah pihak dapat melanjutkan pembicaraan sebelum terlalu lama.
Menurut jadwal yang dirilis Gedung Putih, hari itu direncanakan seremoni penandatanganan perjanjian bersama serta makan siang untuk kedua pemimpin, tetapi harapan tiba-tiba pupus dengan pembatalan keduanya.
Menurut Trump, Kim Jong-un mengajukan tawaran signifikan - untuk membongkar semua kompleks nuklir utama Yongbyon, yang merupakan jantung fasilitas penelitian dan produksi program nuklir Korut. Tetapi sebagai imbalannya Kim Jong-un ingin semua sanksi terhadap Korut dicabut, sesuatu yang AS tidak siap tawarkan.
Ada juga pertanyaan tentang jaringan fasilitas di luar Yongbyon. Bulan lalu, Stephen Biegun, perwakilan khusus Departemen Luar Negeri AS untuk Korut, mengatakan Pyongyang telah melakukan pembicaraan pra-KTT untuk menghancurkan semua fasilitas pengayaan plutonium dan uranium negara itu, tergantung pada tindakan balasan AS yang tidak ditentukan.
Yongbyon adalah satu-satunya sumber plutonium Korut yang diketahui, tetapi negara itu diyakini memiliki setidaknya dua fasilitas lain di mana uranium diperkaya.
Langkah-langkah
AS yang tidak ditentukan itu nampaknya adalah sepenuhnya meringankan
sanksi, yang tidak akan ditawarkan oleh Trump. Presiden AS juga
menyatakan dalam konferensi persnya bahwa Jong-un hanya menawarkan
penghancuran Yongbyon dan bukan seluruh peralatan nuklir Korut.
Trump mengatakan bahwa ketika ia mengangkat masalah fasilitas pengayaan kedua selain dari Yongbyon, delegasi Korut "terkejut" dengan apa yang diketahui AS.
Pertemuan pertama antara kedua pemimpin, yang berlangsung di Singapura pada Juni 2018, dikritik karena menghasilkan sedikit substansi. Ini menimbulkan wacana bahwa Trump akan mendorong kesepakatan denuklirisasi pada pertemuan kedua di Hanoi, Vietnam.
Trump mengatakan bahwa ketika ia mengangkat masalah fasilitas pengayaan kedua selain dari Yongbyon, delegasi Korut "terkejut" dengan apa yang diketahui AS.
Pertemuan pertama antara kedua pemimpin, yang berlangsung di Singapura pada Juni 2018, dikritik karena menghasilkan sedikit substansi. Ini menimbulkan wacana bahwa Trump akan mendorong kesepakatan denuklirisasi pada pertemuan kedua di Hanoi, Vietnam.
Credit sindonews.com
PM Jepang: saya dukung Trump akhiri ktt dengan Kim tanpa kesepakatan
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un
melambaikan tangannya saat ia tiba di stasiun kereta Dong Dang, Vietnam,
di perbatasan dengan China, Selasa (26/2/2019). ANTARA
FOTO/REUTERS/Athit Perawongmetha/cfo
Tokyo, (CB) - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Kamis,
mengatakan bahwa dia sangat mendukung keputusan Presiden Amerika Serikat
Donald Trump untuk mengakhiri pertemuannya dengan Pemimpin Korea Utara
Kim Jong Un tanpa kesepakatan.
"Saya sangat mendukung keputusan Presiden Trump untuk tidak mengambil pilihan yang mudah," kata Abe setelah berbicara dengan Trump melalui telepon, seperti diberitakan oleh Reuters.
"Saya berniat selanjutnya saya harus bertemu dengan Pemimpin Kim," kata dia, menegaskan keputusannya untuk menemui pemimpin Korea Utara.
Abe menuturkan, Trump, dalam pertemuannya dengan Kim di Vietnam, mengangkat isu tentang warga-warga Jepang yang diculik agen Korea Utara.
Abe berpendapat bahwa Jepang tidak akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Pyongyang ataupun memberikan bantuan ekonomi hingga Korea Utara memberikan perhitungan penuh semua mereka yang diculik dan mengembalikan para korban penculikan yang masih hidup.
"Saya sangat mendukung keputusan Presiden Trump untuk tidak mengambil pilihan yang mudah," kata Abe setelah berbicara dengan Trump melalui telepon, seperti diberitakan oleh Reuters.
"Saya berniat selanjutnya saya harus bertemu dengan Pemimpin Kim," kata dia, menegaskan keputusannya untuk menemui pemimpin Korea Utara.
Abe menuturkan, Trump, dalam pertemuannya dengan Kim di Vietnam, mengangkat isu tentang warga-warga Jepang yang diculik agen Korea Utara.
Abe berpendapat bahwa Jepang tidak akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Pyongyang ataupun memberikan bantuan ekonomi hingga Korea Utara memberikan perhitungan penuh semua mereka yang diculik dan mengembalikan para korban penculikan yang masih hidup.
Credit antaranews.com
Penyelidik PBB Sebut Tentara Israel Telah Lakukan Kejahatan Perang
JENEWA
- Para penyelidik independen PBB mengatakan bahwa pasukan keamanan
Israel mungkin telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap
kemanusiaan, dengan membunuh 189 warga Palestina dan melukai lebih dari
6.100 orang lainnya saat terjadi aksi demonstrasi di Gaza akhir tahun
lalu.
Aksi demonstrasi telah berlangsung di perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza sejak tahun lalu. Para demonstran menyerukan pelonggaran blokade Israel atas wilayah tersebut dan pengakuan hak para pengungsi Palestina di sana untuk kembali ke rumah-rumah di Israel.
Dalam sebuah laporan, para penyelidik PBB itu mengatakan memiliki informasi rahasia tentang mereka yang diyakini bertanggung jawab atas pembunuhan, termasuk penembak jitu dan komandan.
Aksi demonstrasi telah berlangsung di perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza sejak tahun lalu. Para demonstran menyerukan pelonggaran blokade Israel atas wilayah tersebut dan pengakuan hak para pengungsi Palestina di sana untuk kembali ke rumah-rumah di Israel.
Dalam sebuah laporan, para penyelidik PBB itu mengatakan memiliki informasi rahasia tentang mereka yang diyakini bertanggung jawab atas pembunuhan, termasuk penembak jitu dan komandan.
"Pasukan
keamanan Israel membunuh dan melumpuhkan demonstran Palestina yang
tidak menimbulkan ancaman kematian atau cedera serius terhadap orang
lain ketika mereka ditembak, mereka juga tidak secara langsung
berpartisipasi dalam kerusuhan," bunyi laporan itu, seperti dilansir
Reuters pada Kamis (28/2).
Penyelidik, yang dipimpin oleh ahli hukum Argentina, Santiago Canton kemudian mengatakan setidaknya 35 anak-anak, dua wartawan dan tiga paramedis yang "ditandai dengan jelas" adalah di antara mereka yang dibunuh oleh pasukan Israel, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional.
Laporan terbaru, yang dibuat dari periode 30 Maret hingga 31 Desember 2018, yang disampaikan kepada Dewan HAM PBB itu didasarkan pada ratusan wawancara dengan para korban dan saksi, serta catatan medis, rekaman video dan drone, dan foto-foto.
Penyelidik, yang dipimpin oleh ahli hukum Argentina, Santiago Canton kemudian mengatakan setidaknya 35 anak-anak, dua wartawan dan tiga paramedis yang "ditandai dengan jelas" adalah di antara mereka yang dibunuh oleh pasukan Israel, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional.
Laporan terbaru, yang dibuat dari periode 30 Maret hingga 31 Desember 2018, yang disampaikan kepada Dewan HAM PBB itu didasarkan pada ratusan wawancara dengan para korban dan saksi, serta catatan medis, rekaman video dan drone, dan foto-foto.
Credit sindonews.com
Jaksa Agung Israel Akan Tuntut Netanyahu dalam Kasus Korupsi
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan didakwa atas tuduhan korupsi. (REUTERS/Atef Safadi)
Jakarta, CB -- Jaksa Agung Israel berencana mendakwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas tuduhan korupsi.
Niat Jaksa Agung Avichai Mandelblit mendakwa Netanyahu menjadi momen dramatis dalam politik Israel, karena keputusan itu diambil hanya enam minggu jelang pemilihan umum. Pada pemilu tahun ini, Netanyahu mencalonkan diri untuk masa jabatan kelima.
Penantang Netanyahu dalam pemilu kemungkinan akan memanfaatkan kerusakan reputasi tersebut. Sementara mitra koalisinya harus memutuskan apakah akan mendukung seorang pemimpin yang tampaknya akan didakwa, atau menarik dukungan dan mengambil risiko dijauhkan dari pemilih sayap kanan.
CNN melaporkan, dalam aturan hukum Israel, Netanyahu tidak harus mundur ketika masih berstatus terdakwa. Dia hanya diminta mundur jika dinyatakan bersalah dan setelah melalui proses banding. Hal itu diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun.
Niat Jaksa Agung Avichai Mandelblit mendakwa Netanyahu menjadi momen dramatis dalam politik Israel, karena keputusan itu diambil hanya enam minggu jelang pemilihan umum. Pada pemilu tahun ini, Netanyahu mencalonkan diri untuk masa jabatan kelima.
Penantang Netanyahu dalam pemilu kemungkinan akan memanfaatkan kerusakan reputasi tersebut. Sementara mitra koalisinya harus memutuskan apakah akan mendukung seorang pemimpin yang tampaknya akan didakwa, atau menarik dukungan dan mengambil risiko dijauhkan dari pemilih sayap kanan.
CNN melaporkan, dalam aturan hukum Israel, Netanyahu tidak harus mundur ketika masih berstatus terdakwa. Dia hanya diminta mundur jika dinyatakan bersalah dan setelah melalui proses banding. Hal itu diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun.
Netanyahu berulang kali membantah melakukan kesalahan tersebut.
Pada Rabu (27/2), ketika dugaan itu menguat di media Israel, Netanyahu
merilis pernyataan atas nama Perdana Menteri yang membantah tuduhan suap
itu sebagai sesuatu yang "konyol."
Reuters mengabarkan, Kementerian Kehakiman Israel mengeluarkan pernyataan pada Kamis (28/2), untuk mengkonfirmasi bahwa jaksa agung bermaksud mendakwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam tiga kasus korupsi.
Netanyahu dapat menentang dakwaan tersebut di persidangan, yang tanggalnya belum ditetapkan. Dia membantah melakukan kesalahan terkait dugaan penyuapan dan penipuan serta pelanggaran kepercayaan.
Reuters mengabarkan, Kementerian Kehakiman Israel mengeluarkan pernyataan pada Kamis (28/2), untuk mengkonfirmasi bahwa jaksa agung bermaksud mendakwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam tiga kasus korupsi.
Netanyahu dapat menentang dakwaan tersebut di persidangan, yang tanggalnya belum ditetapkan. Dia membantah melakukan kesalahan terkait dugaan penyuapan dan penipuan serta pelanggaran kepercayaan.
Netanyahu diduga menerima hadiah senilai $264 ribu, yang menurut
jaksa termasuk cerutu dan sampanye, dari pengusaha kaya. Serta
memberikan bantuan terkait dugaan penawaran untuk liputan yang
menguntungkan oleh surat kabar dan situs web.
Dia terancam 10 tahun penjara jika terbukti melakukan suap, serta hukuman maksimum tiga tahun untuk penipuan dan pelanggaran kepercayaan.
Dia terancam 10 tahun penjara jika terbukti melakukan suap, serta hukuman maksimum tiga tahun untuk penipuan dan pelanggaran kepercayaan.
Credit cnnindonesia.com
AS Buat RUU untuk Ungkap Kekayaan Pribadi Putin, Rusia: Itu Menggelikan
MOSKOW
- Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov telah memperingatkan agar tidak
menanggapi secara serius rancangan undang-undang Amerika Serikat (AS)
yang memuat tuntutan informasi tentang kekayaan pribadi Presiden Rusia,
Vladimir Putin.
Sekelompok pembuat undang-undang AS telah mengusulkan RUU sanksi yang menargetkan Rusia yang, antara lain, akan meminta direktur Intelijen Nasional AS untuk melaporkan kepada Kongres tentang kekayaan bersih dan aset pribadi Putin.
"Itu hampir tidak bisa dianggap serius. Kemungkinan besar itu keributan lain dari Russophobic. Kami sudah lama belajar untuk menganggapnya ironi," kata Peskov dalam sebuah pernyataan.
Sekelompok pembuat undang-undang AS telah mengusulkan RUU sanksi yang menargetkan Rusia yang, antara lain, akan meminta direktur Intelijen Nasional AS untuk melaporkan kepada Kongres tentang kekayaan bersih dan aset pribadi Putin.
"Itu hampir tidak bisa dianggap serius. Kemungkinan besar itu keributan lain dari Russophobic. Kami sudah lama belajar untuk menganggapnya ironi," kata Peskov dalam sebuah pernyataan.
Peskov,
seperti dilansir Tass pada Kamis (28/2), kemudian menuturkan dia
meyakini bahwa Putin belum membaca publikasi media tentang RUU ini.
"Sangat tidak mungkin presiden mengetahui prakarsa ini. Biasa, jika dia menemukan laporan media massa yang sesuai dalam intisari (yang disusun khusus untuk kepala negara), dia akan mempelajari informasi ini," ungkapnya.
Dia kemudian menyebut, legislator AS untuk beberapa alasan lebih suka menghabiskan banyak waktu untuk urusan Rusia, termasuk kepala negara dan pejabat senior lainnya. "Entah tugas mereka sendiri terlalu sedikit, atau ini adalah cara mereka melihat pekerjaan utama mereka," tukasnya.
"Sangat tidak mungkin presiden mengetahui prakarsa ini. Biasa, jika dia menemukan laporan media massa yang sesuai dalam intisari (yang disusun khusus untuk kepala negara), dia akan mempelajari informasi ini," ungkapnya.
Dia kemudian menyebut, legislator AS untuk beberapa alasan lebih suka menghabiskan banyak waktu untuk urusan Rusia, termasuk kepala negara dan pejabat senior lainnya. "Entah tugas mereka sendiri terlalu sedikit, atau ini adalah cara mereka melihat pekerjaan utama mereka," tukasnya.
Credit sindonews.com
Kamis, 28 Februari 2019
PM Imran Khan Siagakan Senjata Nuklir Pakistan
CB, Jakarta - Perdana
Menteri Imran Khan akan mengadakan rapat dengan pejabat Otoritas Komando
Nasional (NCA) yang bertanggungjawab atas persenjataan nuklir Pakistan, menyusul serangan udara angkatan udara India ke Kashmir.
Pada selasa Imran Khan menggelar pertemuan dengan Komite Keamanan Nasional (NSC) menyusul serangan udara India di Kashmir.
"Forum menyimpulkan bahwa india telah melancarkan agresi tanpa alasan yang akan ditanggapi pakistan pada waktu dan tempat yang akan ditentukan," kicau Imran Khan, pada Selasa, dikutip dari Sputnik, 27 Februari 2019.
NSC menepis klaim pemerintah India bahwa angkatan udaranya menghancurkan kamp teroris di dekat Balakot dan menewaskan banyak anggota teroris di sana.
"Sekali lagi pemerintah India telah mengeluarkan klaim yang sepihak, sembrono, dan fiktif..dunia bisa melihat fakta di lapangan di wilayah yang diklaim (India) telah diserang," tulis pernyataan kantor PM Pakistan.
Imran Khan juga memerintahkan angkatan bersenjata dan rakyatnya untuk bersiap jatuhnya korban. Dia juga akan melibatkan kepemimpinan dunia atas kebijakan India di wilayah Kashmir.
Pertemuan NSC dihadiri oleh Kepala Staf Gabungan Komite Jenderal Zubair Mahmood Hayat, Kepala Staf Angkatan Darat (COAS) Jenderal Qamar Javed Bajwa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Zafar Mahmood Abbasi, Kepala Staf Udara Staf Udara Marshal Mujahid Anwar Khan dan pejabat militer dan sipil lainnya, termasuk anggota kabinet.
Senjata nuklir Pakistan.[The National Interest]
Sebelumnya Kementerian Luar Negeri India mengklaim bahwa Angkatan Udara India melakukan serangan udara malam hari untuk menghancurkan kamp pelatihan terbesar yang dioperasikan oleh Jaish-e-Mohammed di Balakot, Pakistan.
Kelompok itu mengaku bertanggung jawab atas serangan bom mobil bunuh diri yang menewaskan sedikitnya 45 polisi paramiliter India di distrik Pulwama, Kashmir pada 14 Februari.
Menyusul serangan udara oleh Angkatan Udara India, pemerintah Pakistan telah memanggil NCA, sebuah badan pemerintahan yang mengawasi perumusan kebijakan, latihan, penyebaran, penelitian dan pengembangan, serta komando operasional dan kendali gudang senjata nuklir Pakistan.
India dan Pakistan adalah rival yang sama-sama memiliki senjata nuklir. Pada 2011, Pakistan mengkonfirmasi bahwa mereka telah memperoleh kemampuan senjata nuklir taktis dengan hulu ledak nuklir lebih kecil yang melekat pada rudal jarak pendek dengan jangkauan 50-100 kilometer sebagai pencegah terhadap serangan konvensional skala kecil India.Menurut data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Pakistan memiliki 140 hingga 150 hulu ledak senjata nuklir, dibandingkan dengan hulu ledak India 130-140.
Pada selasa Imran Khan menggelar pertemuan dengan Komite Keamanan Nasional (NSC) menyusul serangan udara India di Kashmir.
"Forum menyimpulkan bahwa india telah melancarkan agresi tanpa alasan yang akan ditanggapi pakistan pada waktu dan tempat yang akan ditentukan," kicau Imran Khan, pada Selasa, dikutip dari Sputnik, 27 Februari 2019.
Forum concluded that India has committed uncalled for aggression to which Pakistan shall respond at the time and place of its choosing.— PTI (@PTIofficial) February 26, 2019
To take the nation on board, the govt has decided to requisition joint session of the Parliament.
NSC menepis klaim pemerintah India bahwa angkatan udaranya menghancurkan kamp teroris di dekat Balakot dan menewaskan banyak anggota teroris di sana.
"Sekali lagi pemerintah India telah mengeluarkan klaim yang sepihak, sembrono, dan fiktif..dunia bisa melihat fakta di lapangan di wilayah yang diklaim (India) telah diserang," tulis pernyataan kantor PM Pakistan.
Imran Khan juga memerintahkan angkatan bersenjata dan rakyatnya untuk bersiap jatuhnya korban. Dia juga akan melibatkan kepemimpinan dunia atas kebijakan India di wilayah Kashmir.
Pertemuan NSC dihadiri oleh Kepala Staf Gabungan Komite Jenderal Zubair Mahmood Hayat, Kepala Staf Angkatan Darat (COAS) Jenderal Qamar Javed Bajwa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Zafar Mahmood Abbasi, Kepala Staf Udara Staf Udara Marshal Mujahid Anwar Khan dan pejabat militer dan sipil lainnya, termasuk anggota kabinet.
Senjata nuklir Pakistan.[The National Interest]
Sebelumnya Kementerian Luar Negeri India mengklaim bahwa Angkatan Udara India melakukan serangan udara malam hari untuk menghancurkan kamp pelatihan terbesar yang dioperasikan oleh Jaish-e-Mohammed di Balakot, Pakistan.
Kelompok itu mengaku bertanggung jawab atas serangan bom mobil bunuh diri yang menewaskan sedikitnya 45 polisi paramiliter India di distrik Pulwama, Kashmir pada 14 Februari.
Menyusul serangan udara oleh Angkatan Udara India, pemerintah Pakistan telah memanggil NCA, sebuah badan pemerintahan yang mengawasi perumusan kebijakan, latihan, penyebaran, penelitian dan pengembangan, serta komando operasional dan kendali gudang senjata nuklir Pakistan.
India dan Pakistan adalah rival yang sama-sama memiliki senjata nuklir. Pada 2011, Pakistan mengkonfirmasi bahwa mereka telah memperoleh kemampuan senjata nuklir taktis dengan hulu ledak nuklir lebih kecil yang melekat pada rudal jarak pendek dengan jangkauan 50-100 kilometer sebagai pencegah terhadap serangan konvensional skala kecil India.Menurut data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Pakistan memiliki 140 hingga 150 hulu ledak senjata nuklir, dibandingkan dengan hulu ledak India 130-140.
Credit tempo.co
5 Konflik Bersenjata antara India dan Pakistan
![Tentara India berpatroli di jalan saat jam malam di Jammu, Kashmir, 16 Februari 2019. [REUTERS / Mukesh Gupta]](https://statik.tempo.co/data/2019/02/19/id_820775/820775_720.jpg)
CB, Jakarta - Konflik Kashmir adalah salah satu kerikil dalam hubungan India
dan Pakistan. Dalam seteru Kashmir, kedua negara nuklir ini terlibat
tiga perang besar dan banyak pertempuran kecil sejak Inggris menarik
diri dari bekas jajahannya.
Serangan udara Pakistan pada Selasa atas balasan serangan udara India yang menargetkan kelompok militan di wilayah Pakistan, adalah yang terbaru dalam daftar panjang konflik kedua negara sejak 1947.
Kashmir adalah wilayah mayoritas Muslim di utara, yang disengketakan setelah Inggris keluar, dan berikut daftar insiden yang terjadi antara Pakistan dan India di Kashmir, dikutip dari Russia Today, 28 Februari 2019.
Bermula dari Kepergian Inggris
Setelah Perang Dunia II, Inggris melemah dan tidak lagi menjadi negara adikuasa kolonial. India, yang sebelumnya dijuluki permata mahkota Inggris, merdeka pada tahun 1947 seperti halnya Pakistan. Kedua bangsa ini terpecah atas dasar perbedaan agama.
Kashmir, wilayah mayoritas Muslim, diberi pilihan untuk bergabung dengan kedua pihak, dan ini memicu konflik antara penduduk Muslim melawan elit Hindu.
Ketegangan meningkat menjadi perang penuh yang melibatkan Pakistan dan India, di mana diperkirakan 7.000 orang tewas di kedua belah pihak.
Perang 1965
Perang pertama menyebabkan Kashmir dibagi menjadi dua, yakni wilayah yang dikuasai India dan Pakistan, tetapi pembagian ini gagal menyelesaikan sengketa.
Dua puluh tahun kemudian kedua negara kembali berperang, setelah serangkaian pertempuran perbatasan meningkat menjadi perang penuh yang berlangsung 17 hari. Masing-masing negara mengklaim menang.
Anehnya, perang 17 hari itu adalah salah satu dari beberapa konflik militer era Perang Dingin yang tidak ada hubungannya dengan seteru negara adidaya. India dan Pakistan keduanya dianggap sebagai sekutu Barat dan menggunakan senjata Barat selama perang.
Perang Memperebutkan Bangladesh
Setelah perang 1965 yang tidak pasti, kedua negara menarik pasukan
menjauh dari Garis Kontrol (Line of Control/LoC) yang dipantau PBB dan
berjanji untuk tidak ikut campur dalam urusan masing-masing.Serangan udara Pakistan pada Selasa atas balasan serangan udara India yang menargetkan kelompok militan di wilayah Pakistan, adalah yang terbaru dalam daftar panjang konflik kedua negara sejak 1947.
Kashmir adalah wilayah mayoritas Muslim di utara, yang disengketakan setelah Inggris keluar, dan berikut daftar insiden yang terjadi antara Pakistan dan India di Kashmir, dikutip dari Russia Today, 28 Februari 2019.
Bermula dari Kepergian Inggris
Setelah Perang Dunia II, Inggris melemah dan tidak lagi menjadi negara adikuasa kolonial. India, yang sebelumnya dijuluki permata mahkota Inggris, merdeka pada tahun 1947 seperti halnya Pakistan. Kedua bangsa ini terpecah atas dasar perbedaan agama.
Kashmir, wilayah mayoritas Muslim, diberi pilihan untuk bergabung dengan kedua pihak, dan ini memicu konflik antara penduduk Muslim melawan elit Hindu.
Ketegangan meningkat menjadi perang penuh yang melibatkan Pakistan dan India, di mana diperkirakan 7.000 orang tewas di kedua belah pihak.
Perang 1965
Perang pertama menyebabkan Kashmir dibagi menjadi dua, yakni wilayah yang dikuasai India dan Pakistan, tetapi pembagian ini gagal menyelesaikan sengketa.
Dua puluh tahun kemudian kedua negara kembali berperang, setelah serangkaian pertempuran perbatasan meningkat menjadi perang penuh yang berlangsung 17 hari. Masing-masing negara mengklaim menang.
Anehnya, perang 17 hari itu adalah salah satu dari beberapa konflik militer era Perang Dingin yang tidak ada hubungannya dengan seteru negara adidaya. India dan Pakistan keduanya dianggap sebagai sekutu Barat dan menggunakan senjata Barat selama perang.
Perang Memperebutkan Bangladesh
Bentrokan berikutnya terjadi enam tahun kemudian, setelah Pakistan menuduh India melanggar kesepakatan itu.
Yang paling berdarah dalam serangkaian konflik, yakni pertempuran yang menewaskan lebih dari 10.000 jiwa. Keduanya tidak bertempur terkait Kashmir, namun peperangan dipicu oleh pengakuan India atas Bangladesh, provinsi Pakistan yang membelot yang terletak jauh di seberang Hindustan, memisahkan diri dari Pakistan.
Dalam perang ini, Islamabad benar-benar kehilangan yang satu ini, menderita kerugian besar di darat, laut dan udara.
Hasil perang juga merupakan kekalahan memalukan bagi pemerintahan Nixon, yang mendukung Pakistan dalam konflik dengan tujuan strategis untuk membatasi pengaruh Uni Soviet di Asia Tenggara.
Perang Gletser Siachen
Tentara India di Gletser Siachen.[REUTERS]
Permusuhan antara India dan Pakistan belum menyebabkan perang berskala besar sejak 1971, karena kedua negara sejak saat itu memiliki nuklir.
Namun pertempuran perbatasan terus berlangsung secara sporadis. Pertempuran di Gletser Siachen, daerah pegunungan yang diperebutkan dekat dengan Cina.
Bentrokan di wilayah ini dimulai pada tahun 1984 dan berlanjut selama dua puluh tahun, dengan gencatan senjata ditandatangani pada tahun 2003.
Sekitar 1.000 dan 2.000 tentara tewas dari kedua belah pihak. Sebagian besar tewas karena kondisi cuaca buruk pada ketinggian hingga 7.720 meter dan medan yang berbahaya.
Konflik Kargil 1999
Artileri India dalam Perang Kargil.[NDTV]
Konflik terakhir antara India dan Pakistan terjadi pada tahun 1999 di distrik Kargil di Kashmir, yang merenggut 1.000 nyawa di kedua pihak.
Perang ini sering disebut Perang Kargil, tetapi India tidak mau menggunakan istilah itu, sementara Pakistan mengatakan tidak pernah terlibat dalam konfrontasi itu, karena musuh India di sana adalah militan pro Pakistan dan bukan tentaranya.
Credit tempo.co
Cendekiawan: PBB mesti ikut redakan ketegangan Pakistan-India
Pendukung partai politik Pakistan
Tehreek-e-Insaf (PTI) membakar patung mirip Perdana Menteri India
Narendra Modi dalam sebuah protes, yang menurut mereka, kekejaman India
di Kashmir, di Peshawar, Pakistan, Minggu (24/2/2019). ANTARA
FOTO/REUTERS/Fayaz Aziz/cfo
Istanbul, Turki, (CB) - Seorang cendekiawan AS asal
Pakistan menggambarkan ketegangan yang meningkat antara India dan
Pakistan sebagai masalah "internasional" dan bukan "bilateral", dan
mengatakan PBB mesti menengahi.
Ketika berbicara dengan Kantor Berita Turki, Anadolu, dalam satu wawancara melalui telepon, Abdullah Al-Ahsan -- guru besar di Departemen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di Istanbul Sehir University-- mengatakan, "India telah salah memperhitungkan Pakistan dan telah membuat kekeliruan besar dengan menyerang Pakistan."
Pakistan pada Rabu (27/2) menyatakan negara itu telah menembak-jatuh dua pesawat militer India yang memasuki wilayahnya dan menangkap seorang pilot. Sementara itu India mengatakan telah menembak-jatuh satu jet Pakistan dan kehilangan satu pesawatnya dalam proses tersebut di sepanjang Jalur Pemantauan (LoC) --perbatasan de facto yang memisahkan Lembah Kashmi, yang menjadi sengketa.
Satu helikopt militer India jatuh di Kashmir yang dikuasa India pada Rabu, sehingga menewaskan enam orang di dalamnya dan satu warga sipil di darat, kata lembaga penyiaran India, NDTV. Pakistan menyatakan Islamabad tidak memiliki sangkut-paut dengan pesawat yang jatuh tersebut.
Ketegangan antara kedua negara tetangga yang memiliki senjata nuklir itu telah meningkat setelah satu pemboman bunuh diri di Jammu dan Kashmir, sehingga menewaskan lebih dari 40 personel paramiliter India pada 14 Februari. Kelompok gerilyawan Jaish-e-Mohammad (JEM) mengaku bertanggung-jawab atas serangan tersebut, yang dikatakan oleh India memiliki markas di Pakistan, tuduhan yang dibantah oleh Islamabad.
Pada Selasa (26/2), beberapa jet tempur India memasuki wilayah udara Pakistan untuk menyerang satu kamp JEM, dan New Delhi menyatakan telah menewaskan beberapa gerilyawan, tapi para pejabat Pakistan membantah pernyataan India itu. Pakistan telah melarang JEM sejak 2002.
"India mestinya menerima tawaran Pakistan untuk menyelidiki serangan tersebut di Pulma (di Negara Bagian Jammu dan Kashmir, India Utara), dengan menyediakan bukti mengenai keterlibatan Pakistan dalam peristiwa itu," kata Al-Ahsan, sebagaimana dilaporkan Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis dini hari. Ia merujuk kepada seruan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan untuk memulai penyelidikan mengenai pemboman bunuh diri tersebut.
Ia mendesak PBB atau Mahkamah Pidana Internasional untuk menjadi penengah dalam kasus itu.
"Saya berharap Pakistan menahan diri dari aksi pembalasan dalam waktu dekat. Sebagaimana Perdana Menteri Imran Khan telah menawarkan kembali, saya berharap India mau menerima tawaran Pakistan bagi dialog," tambah Al-Ahsan.
Meningkatnya ketegangan dan kemungkinan perang antara kedua negara pemilik nuklir tersebut juga akan mempengaruhi negara lain yang bertetangga, kata Profesor itu.
"Jika terjadi perang antara India dan Pakistan, itu bukan hanya mempengaruhi India dan Pakistan. Afghanistan, yang bersebelahan, juga akan menderita. Negara lain juga akan terpengaruh," katanya.
"Mereka adalah negara nuklir. Anda tak bisa mengabaikan dampak dari energi nuklir, bom nuklir," kata Al-Ahsan.
Sebagian Jammu dan Kashmir, wilayah Himalaya dengan mayoritas warganya Muslim, dikuasai oleh India dan Pakistan dan diklaim oleh kedua negara itu secara keseluruhan. Sebagian kecil wilayah Kashmir juga dikuasai oleh China.
Sejak mereka terpisah pada 1947, kedua negara di Asia Selatan tersebut telah tiga kali berperang --pada 1948, 1965 dan 1971. Dua di antara perang itu adalah mengenai Kashmir.
Ketika berbicara dengan Kantor Berita Turki, Anadolu, dalam satu wawancara melalui telepon, Abdullah Al-Ahsan -- guru besar di Departemen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di Istanbul Sehir University-- mengatakan, "India telah salah memperhitungkan Pakistan dan telah membuat kekeliruan besar dengan menyerang Pakistan."
Pakistan pada Rabu (27/2) menyatakan negara itu telah menembak-jatuh dua pesawat militer India yang memasuki wilayahnya dan menangkap seorang pilot. Sementara itu India mengatakan telah menembak-jatuh satu jet Pakistan dan kehilangan satu pesawatnya dalam proses tersebut di sepanjang Jalur Pemantauan (LoC) --perbatasan de facto yang memisahkan Lembah Kashmi, yang menjadi sengketa.
Satu helikopt militer India jatuh di Kashmir yang dikuasa India pada Rabu, sehingga menewaskan enam orang di dalamnya dan satu warga sipil di darat, kata lembaga penyiaran India, NDTV. Pakistan menyatakan Islamabad tidak memiliki sangkut-paut dengan pesawat yang jatuh tersebut.
Ketegangan antara kedua negara tetangga yang memiliki senjata nuklir itu telah meningkat setelah satu pemboman bunuh diri di Jammu dan Kashmir, sehingga menewaskan lebih dari 40 personel paramiliter India pada 14 Februari. Kelompok gerilyawan Jaish-e-Mohammad (JEM) mengaku bertanggung-jawab atas serangan tersebut, yang dikatakan oleh India memiliki markas di Pakistan, tuduhan yang dibantah oleh Islamabad.
Pada Selasa (26/2), beberapa jet tempur India memasuki wilayah udara Pakistan untuk menyerang satu kamp JEM, dan New Delhi menyatakan telah menewaskan beberapa gerilyawan, tapi para pejabat Pakistan membantah pernyataan India itu. Pakistan telah melarang JEM sejak 2002.
"India mestinya menerima tawaran Pakistan untuk menyelidiki serangan tersebut di Pulma (di Negara Bagian Jammu dan Kashmir, India Utara), dengan menyediakan bukti mengenai keterlibatan Pakistan dalam peristiwa itu," kata Al-Ahsan, sebagaimana dilaporkan Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis dini hari. Ia merujuk kepada seruan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan untuk memulai penyelidikan mengenai pemboman bunuh diri tersebut.
Ia mendesak PBB atau Mahkamah Pidana Internasional untuk menjadi penengah dalam kasus itu.
"Saya berharap Pakistan menahan diri dari aksi pembalasan dalam waktu dekat. Sebagaimana Perdana Menteri Imran Khan telah menawarkan kembali, saya berharap India mau menerima tawaran Pakistan bagi dialog," tambah Al-Ahsan.
Meningkatnya ketegangan dan kemungkinan perang antara kedua negara pemilik nuklir tersebut juga akan mempengaruhi negara lain yang bertetangga, kata Profesor itu.
"Jika terjadi perang antara India dan Pakistan, itu bukan hanya mempengaruhi India dan Pakistan. Afghanistan, yang bersebelahan, juga akan menderita. Negara lain juga akan terpengaruh," katanya.
"Mereka adalah negara nuklir. Anda tak bisa mengabaikan dampak dari energi nuklir, bom nuklir," kata Al-Ahsan.
Sebagian Jammu dan Kashmir, wilayah Himalaya dengan mayoritas warganya Muslim, dikuasai oleh India dan Pakistan dan diklaim oleh kedua negara itu secara keseluruhan. Sebagian kecil wilayah Kashmir juga dikuasai oleh China.
Sejak mereka terpisah pada 1947, kedua negara di Asia Selatan tersebut telah tiga kali berperang --pada 1948, 1965 dan 1971. Dua di antara perang itu adalah mengenai Kashmir.
Credit antaranews.com
Rudal Hipersonik Rusia Bikin Jenderal AS Ketar-ketir
WASHINGTON - Kepala Komando Strategis (STRATCOM) Amerika Serikat (AS) mengatakan keberadaan rudal hipersonik dan sejumlah senjata baru Rusia lainnya membuat Washington harus berinvestasi miliaran dolar dalam modernisasi nuklir. Ia pun mengisyaratkan AS akan membatalkan perjanjian kontrol senjata yang tersisa dengan Moskow.
Bersaksi di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat, Jenderal Angkatan Udara AS John Hyten mengatakan bahwa sistem senjata baru yang diluncurkan oleh Rusia tahun lalu tidak tercakup oleh perjanjian kontrol senjata START yang baru, dan AS mungkin mengalami kesulitan untuk bersaing dengan senjata semacam itu di masa depan.
"Saya prihatin 10 tahun dan lebih dari itu dengan torpedo, dengan rudal jelajah, dengan hipersonik, bahwa itu bisa sepenuhnya menuju ke arah lain, bahwa kita akan mengalami kesulitan," kata Hyten kepada Senat.
"Saya
tidak punya masalah mengatakan saya bisa membela negara hari ini, dan
saya pikir komandan setelah saya bisa, tetapi saya khawatir tentang
komandan setelah komandan setelah komandan," tuturnya seperti dikutip
dari Russia Today, Kamis (28/2/2019).
Kepala STRATCOM itu mengacu pada torpedo bawah air bertenaga nuklir Poseidon, rudal jelajah antarbenua dan hulu ledak nuklir hipersonik, yang semuanya diluncurkan Maret lalu oleh Presiden Vladimir Putin. Tidak satu pun dari sistem senjata ini yang dicakup oleh perjanjian kontrol senjata yang dinegosiasikan pada 2010, yang akan berakhir pada 2021.
"Saya mendukung START yang baru, tetapi Anda harus memiliki mitra yang ingin berpartisipasi," ujar Hyten, menjelaskan bahwa ia ingin melihat perjanjian diperpanjang hingga 2026 dan diperluas untuk mencakup sistem senjata baru ini.
"Jika mereka tidak akan melakukan itu, itu bagian dari apa yang kami khawatirkan," imbuhnya.
Menjelaskan perbedaan kemampuan antara rudal balistik dan hipersonik, Hyten mengatakan bahwa sensor AS yang ada dapat mendeteksi dan menemukan semua rudal saat diluncurkan.
"Rudal hipersonik kemudian menghilang dan kami tidak melihatnya sampai efeknya memberi hasil," sambungnya.
Pasal V dari traktat START yang baru sebenarnya menyediakan mekanisme bagi pihak-pihak untuk mengajukan pertanyaan tentang jenis senjata ofensif strategis yang baru jika mereka yakin itu sedang muncul. Sejauh ini belum ada bukti bahwa AS telah mengajukan ketentuan tentang senjata Rusia yang baru ini.
Sebagai gantinya, Washington memilih untuk secara sepihak menarik diri dari perjanjian Kekuatan Nuklir Tingkat Menengah (INF), yang ditandatangani pada 1987 untuk mendinginkan ketegangan nuklir di Eropa.
Kepala STRATCOM itu mengacu pada torpedo bawah air bertenaga nuklir Poseidon, rudal jelajah antarbenua dan hulu ledak nuklir hipersonik, yang semuanya diluncurkan Maret lalu oleh Presiden Vladimir Putin. Tidak satu pun dari sistem senjata ini yang dicakup oleh perjanjian kontrol senjata yang dinegosiasikan pada 2010, yang akan berakhir pada 2021.
"Saya mendukung START yang baru, tetapi Anda harus memiliki mitra yang ingin berpartisipasi," ujar Hyten, menjelaskan bahwa ia ingin melihat perjanjian diperpanjang hingga 2026 dan diperluas untuk mencakup sistem senjata baru ini.
"Jika mereka tidak akan melakukan itu, itu bagian dari apa yang kami khawatirkan," imbuhnya.
Menjelaskan perbedaan kemampuan antara rudal balistik dan hipersonik, Hyten mengatakan bahwa sensor AS yang ada dapat mendeteksi dan menemukan semua rudal saat diluncurkan.
"Rudal hipersonik kemudian menghilang dan kami tidak melihatnya sampai efeknya memberi hasil," sambungnya.
Pasal V dari traktat START yang baru sebenarnya menyediakan mekanisme bagi pihak-pihak untuk mengajukan pertanyaan tentang jenis senjata ofensif strategis yang baru jika mereka yakin itu sedang muncul. Sejauh ini belum ada bukti bahwa AS telah mengajukan ketentuan tentang senjata Rusia yang baru ini.
Sebagai gantinya, Washington memilih untuk secara sepihak menarik diri dari perjanjian Kekuatan Nuklir Tingkat Menengah (INF), yang ditandatangani pada 1987 untuk mendinginkan ketegangan nuklir di Eropa.
Bagian
dari pernyataan Hyten dihabiskan untuk meletakkan kasus pada
menghabiskan miliaran dolar guna memodernisasi persenjataan nuklir AS
saat ini, termasuk "triad" pembom jarak jauh, rudal darat dan kapal
selam.
"Saya melihat kemampuan nuklir kami, triad kami dan program modernisasi kami sebagai kemampuan esensial minimal yang diperlukan untuk mempertahankan bangsa ini," kata jenderal itu kepada para senator.
"Karena kita harus bertahan melawan ancaman paling eksistensial, dan Rusia dan China - serta kemampuan mereka adalah ancaman paling eksistensial," tegasnya.
Meskipun akuntan pemerintah memperkirakan bahwa perbaikan tersebut mungkin menelan biaya lebih dari USD1 triliun hingga tahun 2030-an - dan Partai Demokrat mengatakan ini akan terlalu mahal - Hyten bersikeras bahwa program itu penting.
"Bahkan pada tingkat tertinggi, itu masih sekitar 6 persen dari keseluruhan anggaran pertahanan. Saya pikir kita bisa mendapatkan keamanan itu,” tukasnya.
"Saya melihat kemampuan nuklir kami, triad kami dan program modernisasi kami sebagai kemampuan esensial minimal yang diperlukan untuk mempertahankan bangsa ini," kata jenderal itu kepada para senator.
"Karena kita harus bertahan melawan ancaman paling eksistensial, dan Rusia dan China - serta kemampuan mereka adalah ancaman paling eksistensial," tegasnya.
Meskipun akuntan pemerintah memperkirakan bahwa perbaikan tersebut mungkin menelan biaya lebih dari USD1 triliun hingga tahun 2030-an - dan Partai Demokrat mengatakan ini akan terlalu mahal - Hyten bersikeras bahwa program itu penting.
"Bahkan pada tingkat tertinggi, itu masih sekitar 6 persen dari keseluruhan anggaran pertahanan. Saya pikir kita bisa mendapatkan keamanan itu,” tukasnya.
Credit sindonews.com
Biaya Terbang Pesawat Tempur F-35 Rp 490 Juta Per Jam
CB, Jakarta - Produsen F-35 Lockheed Martin mengatakan pihaknya tengah berupaya menurunkan mahalnya biaya penerbangan per jam F-35 yang bisa mencapai US$ 35.000 atau Rp 490 juta.
Lockheed
Martin Corp memperkirakan akan memakan waktu sekitar 15 hingga 20 tahun
untuk memangkas biaya penerbangan per jam F-35 di bawah jet tempur
generasi keempat seperti F-16, kata kepala program F-35 pada hari Rabu,
dikutip dari Reuters, 27 Februari 2019.
Angkatan Udara AS, pelanggan terbesar untuk F-35, ingin menurunkan biaya terbang F-35 setingkat pesawat tempur yang lain.
Lockheed Martin Wakil Presiden dan Manajer Umum Program F-35 Greg Ulmer mengatakan ada upaya untuk menurunkan biaya penerbangan menjadi US$ 25.000 (Rp 350 juta) pada tahun 2025 tetapi penghematan lebih lanjut akan memakan waktu lebih lama.
"Hari ini tiap pelanggan berbeda dengan pelanggan lain, tetapi saya pikir US$ 35.000 untuk per jam terbang adalah angka yang baik," katanya ketika menghadiri Australian International Airshow."Jika kita memproyeksikannya berdasarkan inisiatif yang kita miliki, kita percaya pada 2035-2040 kita bisa mendapatkan biaya yang lebih rendah dari pesawat tempur generasi keempat hari ini," tambahnya.
Pengiriman pesawat tempur F-35B milik Angkatan Udara Inggris, yang dikirim dari Marine Corps Air Station Beaufort di Amerika Serikat menuju pangkalan baru RAF Marham, Inggris, 6 Juni 2018. F-35B F-35B mampu terbang dalam jangkauan sejauh 2.220 kilometer. Sgt Nik Howe/MoD Handout via REUTERS
Saat ini biaya penerbangan per jam pesawat generasi keempat berada pada kisaran US$ 20.000-25.000 (Rp 280-350 juta).
Salah satu inisiatif untuk menurunkan biaya menjadi US$ 25.000 per jam termasuk mengurangi jumlah mekanik yang diperlukan untuk mendukung setiap pesawat, kata Ulmer.
Lockheed Martin juga mencari cara memperbaiki sistem sensor untuk mengurangi alarm palsu, serta memastikan ada suku cadang yang tepat tersedia untuk pemeliharaan dan perbaikan.Wakil Presiden dan General Manager Pelatihan dan Layanan Logistik Lockheed Martin, Amy Gowder, mengatakan Amerika Serikat telah terlambat untuk menginstal kapasitas yang cukup untuk perbaikan F-35 karena keterlambatan persetujuan pendanaan.
Ini menambah masalah karena lebih banyak pesawat ditambahkan ke armada, kata Gowder.
"Ketika Anda memiliki 180 pesawat terbang, mungkin tidak apa-apa. Sekarang kita memiliki 300. Ini adalah skala peningkatan volume yang memicu kekhawatiran," katanya.Biaya operasional pesawat tempur F-35 adalah masalah yang dibahas saat para pejabat militer dari Amerika Serikat, Israel dan negara pengguna F-35 di Eropa seperti Inggris, Italia, Norwegia, Denmark, Turki, Belanda - bertemu di Jerman pada bulan September tahun lalu.
Angkatan Udara AS, pelanggan terbesar untuk F-35, ingin menurunkan biaya terbang F-35 setingkat pesawat tempur yang lain.
Lockheed Martin Wakil Presiden dan Manajer Umum Program F-35 Greg Ulmer mengatakan ada upaya untuk menurunkan biaya penerbangan menjadi US$ 25.000 (Rp 350 juta) pada tahun 2025 tetapi penghematan lebih lanjut akan memakan waktu lebih lama.
"Hari ini tiap pelanggan berbeda dengan pelanggan lain, tetapi saya pikir US$ 35.000 untuk per jam terbang adalah angka yang baik," katanya ketika menghadiri Australian International Airshow."Jika kita memproyeksikannya berdasarkan inisiatif yang kita miliki, kita percaya pada 2035-2040 kita bisa mendapatkan biaya yang lebih rendah dari pesawat tempur generasi keempat hari ini," tambahnya.
Pengiriman pesawat tempur F-35B milik Angkatan Udara Inggris, yang dikirim dari Marine Corps Air Station Beaufort di Amerika Serikat menuju pangkalan baru RAF Marham, Inggris, 6 Juni 2018. F-35B F-35B mampu terbang dalam jangkauan sejauh 2.220 kilometer. Sgt Nik Howe/MoD Handout via REUTERS
Saat ini biaya penerbangan per jam pesawat generasi keempat berada pada kisaran US$ 20.000-25.000 (Rp 280-350 juta).
Salah satu inisiatif untuk menurunkan biaya menjadi US$ 25.000 per jam termasuk mengurangi jumlah mekanik yang diperlukan untuk mendukung setiap pesawat, kata Ulmer.
Lockheed Martin juga mencari cara memperbaiki sistem sensor untuk mengurangi alarm palsu, serta memastikan ada suku cadang yang tepat tersedia untuk pemeliharaan dan perbaikan.Wakil Presiden dan General Manager Pelatihan dan Layanan Logistik Lockheed Martin, Amy Gowder, mengatakan Amerika Serikat telah terlambat untuk menginstal kapasitas yang cukup untuk perbaikan F-35 karena keterlambatan persetujuan pendanaan.
Ini menambah masalah karena lebih banyak pesawat ditambahkan ke armada, kata Gowder.
"Ketika Anda memiliki 180 pesawat terbang, mungkin tidak apa-apa. Sekarang kita memiliki 300. Ini adalah skala peningkatan volume yang memicu kekhawatiran," katanya.Biaya operasional pesawat tempur F-35 adalah masalah yang dibahas saat para pejabat militer dari Amerika Serikat, Israel dan negara pengguna F-35 di Eropa seperti Inggris, Italia, Norwegia, Denmark, Turki, Belanda - bertemu di Jerman pada bulan September tahun lalu.
Credit tempo.co
Prancis Bersiap Kirim Kapal Induk Charles de Gaulle ke Samudra Hindia
PARIS
- Prancis akan mengirim satu-satunya kapal induk miliknya, Charles de
Gaulle, ke Samudra Hindia pada bulan depan. Rencana pengiriman kapal
induk bertenaga nuklir itu diumumkan Kementerian Pertahanan Prancis.
Paris berharap langkah itu akan memperkuat pengaruhnya di wilayah tersebut, meskipun jalur perairan itu memang terdapat banyak pulau milik Prancis. Paris juga memiliki pangkalan di kawasan Samudra Hindia.
Mulai bulan depan, Charles de Gaulle yang baru dimodernisasi akan dikirim untuk misi lima bulan ke Pulau Reunion, di lepas pantai timur Madagaskar. Kapal raksasa itu disertai dengan kelompok tempurnya yang terdiri dari tiga kapal perusak, sebuah kapal selam dan sebuah kapal pasokan. Rincian kelompok tempur itu telah dikonfirmasi Nationale Marine pada hari umat pekan lalu.
Paris berharap langkah itu akan memperkuat pengaruhnya di wilayah tersebut, meskipun jalur perairan itu memang terdapat banyak pulau milik Prancis. Paris juga memiliki pangkalan di kawasan Samudra Hindia.
Mulai bulan depan, Charles de Gaulle yang baru dimodernisasi akan dikirim untuk misi lima bulan ke Pulau Reunion, di lepas pantai timur Madagaskar. Kapal raksasa itu disertai dengan kelompok tempurnya yang terdiri dari tiga kapal perusak, sebuah kapal selam dan sebuah kapal pasokan. Rincian kelompok tempur itu telah dikonfirmasi Nationale Marine pada hari umat pekan lalu.
Kapal
Charles De Gaulle kembali beroperasi di laut pada November setelah 18
bulan menjalani modernisasi dengan biata USD1,4 miliar. Agen pertahanan
pemerintah, Direction Générale de l'Armement, telah meningkatkan sistem
tempur kapal induk tersebut. Fasilitas dan platform perawatan pesawat,
radar dan sistem komunikasi dan navigasi juga telah ditingkatkan atau
di-upgrade.
Kapal Charles de Gaulle dengan bobot 42.000 ton berpotensi dikerdilkan oleh kapal-kapal induk Amerika Serikat. Kapal induk Prancis itu masih menggunakan sistem ketapel uap untuk meluncurkan pesawat terbang dan satu-satunya kapal induk non-AS yang digerakkan oleh reaktor nuklir.
Kementerian Pertahanan setempat mengatakan Angkatan Laut Prancis berencana untuk berinteraksi dengan beberapa sekutu saat berada di laut, termasuk dengan kapal-kapal dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris, Angkatan Laut Denmark dan Angkatan Laut Portugal.
"Kapal-kapal Amerika dan Australia juga akan memperkuat kelompok kapal induk di seluruh misinya," kata kementerian itu, dikutip Sputnik, Kamis (28/2/2019). "Dimensi internasional ini dari (kelompok tempur Charles de Gaulle), dengan demikian membuktikan tingkat kerja sama dan kepercayaan yang tinggi antara Angkatan Laut Sekutu dan Angkatan Laut kami," lanjut kementerian tersebut.
"Mereka masih bercita-cita untuk menjadi pemain utama," kata Michael Shurkin, seorang analis di kelompok think tank RAND Coropration, kepada The National Interest. "Memiliki kapal induk nuklir benar-benar mendukung ambisi itu."
Kapal Charles de Gaulle dengan bobot 42.000 ton berpotensi dikerdilkan oleh kapal-kapal induk Amerika Serikat. Kapal induk Prancis itu masih menggunakan sistem ketapel uap untuk meluncurkan pesawat terbang dan satu-satunya kapal induk non-AS yang digerakkan oleh reaktor nuklir.
Kementerian Pertahanan setempat mengatakan Angkatan Laut Prancis berencana untuk berinteraksi dengan beberapa sekutu saat berada di laut, termasuk dengan kapal-kapal dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris, Angkatan Laut Denmark dan Angkatan Laut Portugal.
"Kapal-kapal Amerika dan Australia juga akan memperkuat kelompok kapal induk di seluruh misinya," kata kementerian itu, dikutip Sputnik, Kamis (28/2/2019). "Dimensi internasional ini dari (kelompok tempur Charles de Gaulle), dengan demikian membuktikan tingkat kerja sama dan kepercayaan yang tinggi antara Angkatan Laut Sekutu dan Angkatan Laut kami," lanjut kementerian tersebut.
"Mereka masih bercita-cita untuk menjadi pemain utama," kata Michael Shurkin, seorang analis di kelompok think tank RAND Coropration, kepada The National Interest. "Memiliki kapal induk nuklir benar-benar mendukung ambisi itu."
Masih
menurut Kementerian Pertahanan Prancis, penyebaran kapal induk ke
Samudra Hindia bertujuan untuk menegaskan kembali kehadiran Prancis di
bidang-bidang maritim dan memperkuat penilaiannya terhadap situasi di
kawasan Indo-Pasifik. "Campur tangan untuk mengatasi masalah keamanan
regional yang sesuai, mengembangkan kemampuannya untuk bekerja sama
dengan militer lain, dan memperkuat kemitraan strategis," kata
kementerian itu.
"Prancis selalu berdiri di garis depan dalam membela hak kebebasan navigasi yang tidak dapat dicabut di perairan internasional," imbuh Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly. "Setiap kali ada pelanggaran prinsip dasar hukum internasional, seperti yang saat ini terjadi di Laut China selatan, kami akan menunjukkan kebebasan kami untuk bertindak dan berlayar di perairan seperti itu."
Charles de Gaulle diluncurkan pada 1994 dan namanya diambil dari nama Jenderal Prancis; Charles de Gaulle, yang memimpin Pasukan Prancis selama Perang Dunia II dan kemudian menjabat sebagai presiden negara itu setelah kudeta 1958.
"Prancis selalu berdiri di garis depan dalam membela hak kebebasan navigasi yang tidak dapat dicabut di perairan internasional," imbuh Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly. "Setiap kali ada pelanggaran prinsip dasar hukum internasional, seperti yang saat ini terjadi di Laut China selatan, kami akan menunjukkan kebebasan kami untuk bertindak dan berlayar di perairan seperti itu."
Charles de Gaulle diluncurkan pada 1994 dan namanya diambil dari nama Jenderal Prancis; Charles de Gaulle, yang memimpin Pasukan Prancis selama Perang Dunia II dan kemudian menjabat sebagai presiden negara itu setelah kudeta 1958.
Credit sindonews.com
Langganan:
Komentar (Atom)