Credit republika.co.id
Senin, 14 Januari 2019
Pompeo: AS Akan Kembalikan Demokrasi Sebenarnya di Venezuela
WASHINGTON
- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menyatakan
kekuasaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang dilantik pada awal
pekan ini tidak sah. Pompeo menegaskan, AS akan terus berusaha untuk
mengembalikan demokrasi di negara itu.
"Rezim Maduro tidak sah dan AS akan terus bekerja untuk mengembalikan demokrasi nyata ke negara itu. Kami sangat berharap bahwa kami dapat menjadi kekuatan demi kebaikan untuk memungkinkan kawasan berkumpul untuk mewujudkannya," kata Pompeo.
"AS akan terus menggunakan kekuatan penuh ekonomi dan diplomatik kami untuk menekan untuk pemulihan demokrasi di Venezuela," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (13/1).
"Rezim Maduro tidak sah dan AS akan terus bekerja untuk mengembalikan demokrasi nyata ke negara itu. Kami sangat berharap bahwa kami dapat menjadi kekuatan demi kebaikan untuk memungkinkan kawasan berkumpul untuk mewujudkannya," kata Pompeo.
"AS akan terus menggunakan kekuatan penuh ekonomi dan diplomatik kami untuk menekan untuk pemulihan demokrasi di Venezuela," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (13/1).
Pernyataan serupa sebelumnya dilontarkan oleh Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton. Dia mengatakan kemenangan Maduro pada pemilu Mei tahun 2018 lalu dipandang secara internasional sebagai pemilu yang tidak bebas, adil atau kredibel.
"Kami mengatakan, AS menganggap rezim Maduro yang tidak sah secara langsung bertanggung jawab atas keselamatan semua rakyat Venezuela yang berteriak menuntut untuk secara bebas memilih para pemimpin mereka," ucap Bolton.
Maduro dilantik untuk masa jabatan keduanya, yang akan berlangsung hingga 2025, pada hari Kamis menyusul kemenangannya dalam pemilihan presiden Mei lalu. Amerika Serikat telah berulang kali mengkritik kebijakannya, sementara presiden Venezuela menuding Bolton sedang mempersiapkan rencana untuk menggulingkan dan membunuhnya.
Tidak
hanya AS yang menolak mengakui Kepresidenan Maduro. Grup Lima, yang
terdiri dari Kanada, Meksiko, Brasil, Argentina dan Peru, juga melakukan
hal seruapa. Begitu pun dengan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS)
menolak mengakui keabsahan Nicolas Maduro sebagai presiden Venezuela.
Credit sindonews.com
SADC: Kongo sebaiknya hitung ulang suara pemilihan presiden
Seorang polisi Kongo berpatroli ketika
aktivis oposisi berdemonstrasi untuk menuntut Presiden Joseph Kabila
mengundurkan diri di ibukota Republik Demokratik Kongo, Kinshasa, Senin
(19/9/2016). (REUTERS/Stringer)
Johannesburg (CB) - Republik Demokratik Kongo sebaiknya
menghitung ulang suara dalam pemilihan presiden yang diklaim pemenang
kedua sebagai curang, kata Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC)
pada Ahad.
Pemungutan suara pada 30 Desember itu semestinya menandai peralihan kekuasaan demokratik pertama di Kongo tanpa diperselisihkan setelah negara itu merdeka selama 59 tahun dan dimulainya era baru menyusul pemerintahan kacau selama 18 tahun di bawah Presiden Joseph Kabila.
Martin Fayulu sebagai pemenang kedua mengklaim bahwa pada kenyataannya dia menang dengan suara mayoritas dan pemenang resmi, pemimpin oposisi Felix Tshisekedi sudah membuat kesepakatan dengan Kabila untuk dinyatakan sebagai pemenang. Tshisekedi dan Kabila membantah hal ini, demikian Reuters melaporkan.
Gereja Katholik Kongo mengatakan bahwa pengitungan suara yang dilakukan tim pemantaunya yang berkekuatan 40.000 orang menunjukkan pemenang berbeda dari apa yang diumumkan komisi pemilihan, tanpa menyebut siapa pemenang itu.
Kekerasan terjadi secara masif setelah pemungutan suara di seluruh negara yang kaya bahan tambang itu. Kongo yang berpenduduk 80 juta jiwa pernah dilanda perang saudara yang membunuh jutaan orang sejak 1990an.
Banyak yang takut peristiwa tersebut terulang kembali.
"Penghitungan kembali suara akan memberikan jaminan bagi pemenang dan pecundang," kata SADC dalam pernyataan.
SADC yang mencakup Angola dan Afrika Selatan - sekutu lama Kabila, merekomendasikan pemerintahan persatuan nasional termasuk partai-partai yang mewakili Kabila, Fayulu dan Tshiksekedi yang akan mendorong perdamaian.
"SADC menarik perhatian para politisi Kongo untuk melakukan pengaturan serupa yang sangat sukses di Afrika Selatan, Zimbabwe dan Kenya yang menciptakan stabilitas bagi perdamaian yang langgeng," menurut pernyataan itu.
Peluang untuk mencapai persatuan seperti ini di Kongo tampak tipis sekarang. Fayulu, yang didukung tokoh-tokoh politik yang menjadi lawan Kabila, pada Sabtu mengajukan keluhan resmi kepada Mahkamah Konstitusi.
Pemungutan suara pada 30 Desember itu semestinya menandai peralihan kekuasaan demokratik pertama di Kongo tanpa diperselisihkan setelah negara itu merdeka selama 59 tahun dan dimulainya era baru menyusul pemerintahan kacau selama 18 tahun di bawah Presiden Joseph Kabila.
Martin Fayulu sebagai pemenang kedua mengklaim bahwa pada kenyataannya dia menang dengan suara mayoritas dan pemenang resmi, pemimpin oposisi Felix Tshisekedi sudah membuat kesepakatan dengan Kabila untuk dinyatakan sebagai pemenang. Tshisekedi dan Kabila membantah hal ini, demikian Reuters melaporkan.
Gereja Katholik Kongo mengatakan bahwa pengitungan suara yang dilakukan tim pemantaunya yang berkekuatan 40.000 orang menunjukkan pemenang berbeda dari apa yang diumumkan komisi pemilihan, tanpa menyebut siapa pemenang itu.
Kekerasan terjadi secara masif setelah pemungutan suara di seluruh negara yang kaya bahan tambang itu. Kongo yang berpenduduk 80 juta jiwa pernah dilanda perang saudara yang membunuh jutaan orang sejak 1990an.
Banyak yang takut peristiwa tersebut terulang kembali.
"Penghitungan kembali suara akan memberikan jaminan bagi pemenang dan pecundang," kata SADC dalam pernyataan.
SADC yang mencakup Angola dan Afrika Selatan - sekutu lama Kabila, merekomendasikan pemerintahan persatuan nasional termasuk partai-partai yang mewakili Kabila, Fayulu dan Tshiksekedi yang akan mendorong perdamaian.
"SADC menarik perhatian para politisi Kongo untuk melakukan pengaturan serupa yang sangat sukses di Afrika Selatan, Zimbabwe dan Kenya yang menciptakan stabilitas bagi perdamaian yang langgeng," menurut pernyataan itu.
Peluang untuk mencapai persatuan seperti ini di Kongo tampak tipis sekarang. Fayulu, yang didukung tokoh-tokoh politik yang menjadi lawan Kabila, pada Sabtu mengajukan keluhan resmi kepada Mahkamah Konstitusi.
Credit antaranews.com
Ekonomi Melambat, China Siapkan Strategi Soal Tenaga Kerja
Ilustrasi (Johannes EISELE / AFP)
Akibat perlambatan ekonomi ini, Kementerian Sumber Daya Manusia, seperti dikutip Xinhua, Minggu (13/1), menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah yaitu 6 hingga 6,5 persen pada 2019. Padahal negara itu menargetkan pertumbuhan sekitar 6,5 persen pada 2018.
"Untuk 2019, Cina masih menghadapi tekanan pekerjaan yang besar, dengan lebih dari 15 juta pencari kerja baru bertambah di daerah perkotaan. Termasuk perkiraan rekor baru jumlah lulusan perguruan tinggi sejumlah 8,34 juta orang," tutur pejabat kementerian.
Ia pun mengungkap bahwa pemerintah mesti membantu para lulusan perguruan tinggi dan pekerja migran dari pedesaan untuk mencari pekerjaan. Mereka berencana untuk menambah saluran pelatihan keterampilan untuk para penganggur.
Selain itu, untuk memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan, pejabat dari Departemen Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial mengatakan pemerintah China akan mengurangi beban perusahaan. China tengah meneliti untuk mempercepat penerapan rencana pemotongan tingkat premi asuransi sosial mereka.
"Perusahaan dengan PHK lebih sedikit atau nol dapat mengambil kembali setengah dari premi asuransi pengangguran tahun sebelumnya," jelas seorang pejabat senior kementerian yang tidak disebutkan namanya kepada Xinhua.
Kebijakan ini sempat diisyaratkan oleh Dewan Negara, kabinet China, Desember lalu.
Xinhua mengatakan tingkat pengangguran perkotaan China adalah 3,8 persen pada akhir 2018, dengan membuat 13,61 juta lapangan pekerjaan baru di daerah perkotaan. Angka ini naik 100.000 dari 2017.
Perdana Menteri Cina Li Keqiang mengatakan rencana pemotongan pajak akan ditujukan bagi perusahaan kecil. Harapannya hal ini akan membantu mendukung pekerjaan dan stabilitas ekonomi seperti tertulis dalam pernyataan tertulis, Sabtu (12/1).
Credit cnnindonesia.com
Protes terhadap Presiden Serbia masuki pekan keenam
Para pengunjuk rasa turun ke jalan di
Beograd pusat, Serbia, 8 Desember 2018, dalam demonstrasi untuk
menentang pemerintah. Ribuan orang berpawai secara damai di pusat kota
Beograd pada Sabtu untuk menentang pemukulan seorang tokoh oposisi serta
kebijakan Presiden Aleksansar Vucic dan partainya yang berkuasa, Partai
Progresif Serbia. (REUTERS/Marko Djurica)
Beograd (CB) - Ribuan warga Serbia, Sabtu (12/1), berpawai
menentang Presiden Aleksandr Vucic dan Partai Progresif Serbia (SNS)
pimpinannya, antara lain untuk menuntut kebebasan media, penghentian
serangan terhadap wartawan dan tokoh-tokoh oposisi serta transparasi
perjanjian dengan Kosovo.
Para penentang, yang dikumpulkan Aliansi untuk Serbia, meneriakkan "Vucic, pencuri!" dalam pekan keenam gelombang protes tersebut.
Demonstrasi pada Sabtu digelar menjelang kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang dijadwalkan Kamis depan.
Vucic mengatakan keanggotaan di Uni Eropa tetap menjadi tujuan utama Serbia. Pada saat yang sama, ia menjalin hubungan erat dengan Rusia, yang telah sekian lama menjadi sekutu negara Slavia dan Kristen Ortodoks itu, demikian Reuters melaporkan.
Kunjungan Putin dilihat sebagai dorongan popularitas bagi Vucic serta koalisinya yang berkuasa.
Para pendukung Vucic telah berencana menggelar demonstrasi besar-besaran pada Kamis untuk menyambut Putin.
Para penentang di Beograd menuding Vucic sedang merundingan penyelesaian sengketa dengan Kosovo, yang menjadi syarat kunci bagi Serbia untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa.
Beograd mendapat dukungan dari Rusia dalam menentang kemerdekaan Kosovo, yang dinyatakan pada 2008, hampir satu dekade setelah perang brutal berlangsung di sana pada 1998-1999.
Kalangan pengunjuk rasa juga menuntut Pemerintah Serbia untuk menemukan pelaku pembunuhan Oliver Ivanovic, seorang politisi terkemuka Serbia Kosovo, setahun lalu. Mereka mengumumkan akan mengadakan pawai di Beograd Rabu pekan depan dalam rangka memperingati kematian Ivanovic.
Pada Desember, Vucic mengatakan ia tidak akan tunduk pada tuntutan oposisi "walaupun ada lima juta orang turun ke jalan". Tapi, ia mengatakan dirinya akan bersedia menggelar pemilihan dini.
Vucic mendapat dukungan dari sekitar 53 persen pemilih. Koalisinya juga menjadi mayoritas dengan menempatkan 160 dan 250 wakil di parlemen.
Para penentang, yang dikumpulkan Aliansi untuk Serbia, meneriakkan "Vucic, pencuri!" dalam pekan keenam gelombang protes tersebut.
Demonstrasi pada Sabtu digelar menjelang kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang dijadwalkan Kamis depan.
Vucic mengatakan keanggotaan di Uni Eropa tetap menjadi tujuan utama Serbia. Pada saat yang sama, ia menjalin hubungan erat dengan Rusia, yang telah sekian lama menjadi sekutu negara Slavia dan Kristen Ortodoks itu, demikian Reuters melaporkan.
Kunjungan Putin dilihat sebagai dorongan popularitas bagi Vucic serta koalisinya yang berkuasa.
Para pendukung Vucic telah berencana menggelar demonstrasi besar-besaran pada Kamis untuk menyambut Putin.
Para penentang di Beograd menuding Vucic sedang merundingan penyelesaian sengketa dengan Kosovo, yang menjadi syarat kunci bagi Serbia untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa.
Beograd mendapat dukungan dari Rusia dalam menentang kemerdekaan Kosovo, yang dinyatakan pada 2008, hampir satu dekade setelah perang brutal berlangsung di sana pada 1998-1999.
Kalangan pengunjuk rasa juga menuntut Pemerintah Serbia untuk menemukan pelaku pembunuhan Oliver Ivanovic, seorang politisi terkemuka Serbia Kosovo, setahun lalu. Mereka mengumumkan akan mengadakan pawai di Beograd Rabu pekan depan dalam rangka memperingati kematian Ivanovic.
Pada Desember, Vucic mengatakan ia tidak akan tunduk pada tuntutan oposisi "walaupun ada lima juta orang turun ke jalan". Tapi, ia mengatakan dirinya akan bersedia menggelar pemilihan dini.
Vucic mendapat dukungan dari sekitar 53 persen pemilih. Koalisinya juga menjadi mayoritas dengan menempatkan 160 dan 250 wakil di parlemen.
Credit antaranews.com
Penutupan Pemerintahan Berlanjut, Penduduk Asli Amerika Terlantar
CB, Jakarta - Penutupan pemerintahan
AS telah berimbas pada penduduk asli Amerika karena berkurangnya dana
menghambat akses ke perawatan kesehatan dan layanan lainnya.
Di New Mexico, seorang polisi berpatroli sendirian di permukiman penduduk asli Amerika pada shift yang biasanya ditugasi tiga orang, untuk menanggapi beberapa kecelakaan mobil selama badai salju, panggilan darurat dan permintaan pemeriksaan kesejahteraan, menurut laporan ABC News, 14 Januari 2019.
Di tempat lain, program pemeliharaan jalan yang didanai pemerintah federal berupaya untuk menjaga jalan tetap bersih. Anggota Indian-Amerika mengatakan mereka tidak bisa mendapatkan perawatan khusus jika tidak terlalu penting.
Suku asli Amerika sangat bergantung pada pendanaan yang dijamin oleh bantuan pemerintah federal AS, Kongres dan subdsidi lainnya untuk keselamatan publik, layanan sosial, pendidikan dan perawatan kesehatan untuk komunitas mereka. Karena penutupan pemerintahan, pejabat suku mengatakan beberapa program berada di ambang kebuntuan dan yang lainnya bertahan dengan sumbangan anggota suku untuk menutup pendanaan.
Penghentian atau shutdown yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat diprediksi bisa memangkas sekitar 500 ribu pertumbuhan lapangan kerja di Negara Abang Sam itu pada Januari 2019. Sumber: REUTERS/Carlos Barria
Sekitar 9.000 karyawan Layanan Kesehatan untuk Pribumi India (IHS), atau 60 persen, bekerja tanpa upah dan 35 persen bekerja dengan aliran dana yang tidak terpengaruh oleh penutupan, menurut rencana penutupan departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Ini termasuk staf yang memberikan perawatan langsung kepada pasien. Badan ini memberikan perawatan kesehatan kepada sekitar 2,2 juta penduduk asli Amerika dan penduduk asli Alaska.
Agensi mendapat uang dari Departemen Dalam Negeri, yang anggarannya terhenti karena penutupan. Bagi banyak anggota suku, IHS adalah satu-satunya pilihan untuk perawatan kesehatan kecuali mereka ingin membayar sendiri atau memiliki asuransi lain. Manfaat di bawah program-program seperti Jaminan Sosial, Medicare dan Medicaid tidak terpengaruh oleh penutupan pemerintahan.Di negara bagian Washington, Dewan Kesehatan India Seattle berencana untuk memotong layanan jika penutupan federal berlanjut lebih dari satu atau dua minggu. Program yang terancam termasuk pusat perawatan rawat inap untuk ketergantungan bahan kimia dan program pengobatan tradisional yang menggabungkan keringat, mendongeng dan drum untuk membantu orang dalam pemulihan, kata pejabat urusan pemerintah Aren Sparck. Sekitar seperempat dari dana organisasi berasal dari IHS.
Juru bicara IHS Joshua Barnett mengatakan program kesehatan suku dan program di daerah perkotaan dapat terus beroperasi, tetapi badan tersebut tidak dapat mendanai mereka selama penutupan pemerintahan.Para pemimpin organisasi penduduk asli Amerika menyurati Kongres AS pada hari Kamis yang menjelaskan dampak penghentian yang terjadi pada komunitas mereka, termasuk pada pendidikan, program perumahan, kesejahteraan anak dan pembangunan ekonomi, akibat penutupan pemerintahan.
Di New Mexico, seorang polisi berpatroli sendirian di permukiman penduduk asli Amerika pada shift yang biasanya ditugasi tiga orang, untuk menanggapi beberapa kecelakaan mobil selama badai salju, panggilan darurat dan permintaan pemeriksaan kesejahteraan, menurut laporan ABC News, 14 Januari 2019.
Di tempat lain, program pemeliharaan jalan yang didanai pemerintah federal berupaya untuk menjaga jalan tetap bersih. Anggota Indian-Amerika mengatakan mereka tidak bisa mendapatkan perawatan khusus jika tidak terlalu penting.
Suku asli Amerika sangat bergantung pada pendanaan yang dijamin oleh bantuan pemerintah federal AS, Kongres dan subdsidi lainnya untuk keselamatan publik, layanan sosial, pendidikan dan perawatan kesehatan untuk komunitas mereka. Karena penutupan pemerintahan, pejabat suku mengatakan beberapa program berada di ambang kebuntuan dan yang lainnya bertahan dengan sumbangan anggota suku untuk menutup pendanaan.
Penghentian atau shutdown yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat diprediksi bisa memangkas sekitar 500 ribu pertumbuhan lapangan kerja di Negara Abang Sam itu pada Januari 2019. Sumber: REUTERS/Carlos Barria
Sekitar 9.000 karyawan Layanan Kesehatan untuk Pribumi India (IHS), atau 60 persen, bekerja tanpa upah dan 35 persen bekerja dengan aliran dana yang tidak terpengaruh oleh penutupan, menurut rencana penutupan departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Ini termasuk staf yang memberikan perawatan langsung kepada pasien. Badan ini memberikan perawatan kesehatan kepada sekitar 2,2 juta penduduk asli Amerika dan penduduk asli Alaska.
Agensi mendapat uang dari Departemen Dalam Negeri, yang anggarannya terhenti karena penutupan. Bagi banyak anggota suku, IHS adalah satu-satunya pilihan untuk perawatan kesehatan kecuali mereka ingin membayar sendiri atau memiliki asuransi lain. Manfaat di bawah program-program seperti Jaminan Sosial, Medicare dan Medicaid tidak terpengaruh oleh penutupan pemerintahan.Di negara bagian Washington, Dewan Kesehatan India Seattle berencana untuk memotong layanan jika penutupan federal berlanjut lebih dari satu atau dua minggu. Program yang terancam termasuk pusat perawatan rawat inap untuk ketergantungan bahan kimia dan program pengobatan tradisional yang menggabungkan keringat, mendongeng dan drum untuk membantu orang dalam pemulihan, kata pejabat urusan pemerintah Aren Sparck. Sekitar seperempat dari dana organisasi berasal dari IHS.
Juru bicara IHS Joshua Barnett mengatakan program kesehatan suku dan program di daerah perkotaan dapat terus beroperasi, tetapi badan tersebut tidak dapat mendanai mereka selama penutupan pemerintahan.Para pemimpin organisasi penduduk asli Amerika menyurati Kongres AS pada hari Kamis yang menjelaskan dampak penghentian yang terjadi pada komunitas mereka, termasuk pada pendidikan, program perumahan, kesejahteraan anak dan pembangunan ekonomi, akibat penutupan pemerintahan.
Credit tempo.co
Pengamat Sebut Shutdown Amerika Malah Ciptakan Banyak Masalah
CB, Jakarta - Pemerintahan Amerika serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump melakukan shutdown terlama dalam sejarah negara itu. Shutdown adalah penutupan sementara aktivitas pemerintahan.
Shutdown yang dilakukan oleh Presiden Trump sampai Sabtu, 12 Januari 2019 sudah menginjak hari ke-22. Pada 22 Desember 2018, Trump memutuskan memberlakukan shutdown agar bisa menekan anggota parlemen Amerika Serikat supaya mau mengucurkan anggaran pengeluaran pembangunan tembok perbatasan Amerika Serikat – Mesiko sebesar US$ 5,7 miliar atau Rp 80 trililun.
Menurut Linda Bilmes, professor bidang kebijakan publik dari Universitas Harvard, shutdown jarang sekali menghasilkan sebuah kemenangan. Sebaliknya, shutdown malah lebih banyak menciptakan masalah-masalah baru, membuat masyarakat gelisah, melukai para pegawai negeri atau PNS dan menciptakan perubahan kecil jangka panjang.
“Shutdown nyaris tidak akan berhasil, maksud saya ini seperti memotong tangan sendiri. Shutdown hanya akan menciptakan lebih banyak masalah, dari pada masalah yang diselesaikan oleh kedua belah pihak,” kata Bilmes, seperti dikutip dari time.com, Minggu, 13 Januari 2019.
Menurutnya, setiap presiden Amerika Serikat dan para anggota parlemen yang mencoba menggunakan shutdown untuk memaksa salah satu pihak, umumnya akan dihadapkan pada sejumlah tantangan. Sejarah Amerika Serikat mencatat, shutdown yang dilakukan presiden Amerika Serikat sebelumnya berakhir tanpa kemenangan dari kedua belah pihak.“Mereka terus menghasilkan perselisihan pendapat dan shudown terus berjalan. Mereka tidak menyelesaikan perbedaan pendapat dan saya rasa ini bodoh menyelesaikan masalah melalui shutdown yang menyentuh faktor-faktor sosial dan penting bagi banyak masyarakat,” kata Bilmes.
Salah satu dampak shutdown adalah para PNS tidak digaji sehingga membuat mereka lebih baik membolos dari pada kerja tanpa dibayar. Kondisi ini bisa membuat layanan fasilitas umum lumpuh karena tak ada petugas yang melayani.
Sesuai janji kampanyenya, Trump berkeras ingin membangun tembok perbatasan Amerika Serikat – Meksiko, sebuah kebijakan presiden yang masih menjadi kontroversi. Langkah ini adalah bagian dari kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang dikhawatirkan akan membawa kejatuhan Trump.
John Wilkerson, Direktur Pusat Kebijakan Politik Amerika dan Kebijakan Publik Universitas Washington, mengatakan seringkali hal yang membelakangi shutdown bukan soal kebijakan, melainkan soal politik. Rencana pembangunan tembok perbatasan hanyalah masalah kecil dari sebuah sudut pandang anggaran. Namun ini sebuah simbol besar bagi kedua pihak dan itulah yang mereka perebutkan.
Shutdown yang dilakukan oleh Presiden Trump sampai Sabtu, 12 Januari 2019 sudah menginjak hari ke-22. Pada 22 Desember 2018, Trump memutuskan memberlakukan shutdown agar bisa menekan anggota parlemen Amerika Serikat supaya mau mengucurkan anggaran pengeluaran pembangunan tembok perbatasan Amerika Serikat – Mesiko sebesar US$ 5,7 miliar atau Rp 80 trililun.
Menurut Linda Bilmes, professor bidang kebijakan publik dari Universitas Harvard, shutdown jarang sekali menghasilkan sebuah kemenangan. Sebaliknya, shutdown malah lebih banyak menciptakan masalah-masalah baru, membuat masyarakat gelisah, melukai para pegawai negeri atau PNS dan menciptakan perubahan kecil jangka panjang.
“Shutdown nyaris tidak akan berhasil, maksud saya ini seperti memotong tangan sendiri. Shutdown hanya akan menciptakan lebih banyak masalah, dari pada masalah yang diselesaikan oleh kedua belah pihak,” kata Bilmes, seperti dikutip dari time.com, Minggu, 13 Januari 2019.
Menurutnya, setiap presiden Amerika Serikat dan para anggota parlemen yang mencoba menggunakan shutdown untuk memaksa salah satu pihak, umumnya akan dihadapkan pada sejumlah tantangan. Sejarah Amerika Serikat mencatat, shutdown yang dilakukan presiden Amerika Serikat sebelumnya berakhir tanpa kemenangan dari kedua belah pihak.“Mereka terus menghasilkan perselisihan pendapat dan shudown terus berjalan. Mereka tidak menyelesaikan perbedaan pendapat dan saya rasa ini bodoh menyelesaikan masalah melalui shutdown yang menyentuh faktor-faktor sosial dan penting bagi banyak masyarakat,” kata Bilmes.
Salah satu dampak shutdown adalah para PNS tidak digaji sehingga membuat mereka lebih baik membolos dari pada kerja tanpa dibayar. Kondisi ini bisa membuat layanan fasilitas umum lumpuh karena tak ada petugas yang melayani.
Sesuai janji kampanyenya, Trump berkeras ingin membangun tembok perbatasan Amerika Serikat – Meksiko, sebuah kebijakan presiden yang masih menjadi kontroversi. Langkah ini adalah bagian dari kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang dikhawatirkan akan membawa kejatuhan Trump.
John Wilkerson, Direktur Pusat Kebijakan Politik Amerika dan Kebijakan Publik Universitas Washington, mengatakan seringkali hal yang membelakangi shutdown bukan soal kebijakan, melainkan soal politik. Rencana pembangunan tembok perbatasan hanyalah masalah kecil dari sebuah sudut pandang anggaran. Namun ini sebuah simbol besar bagi kedua pihak dan itulah yang mereka perebutkan.
Credit tempo.co
Trump Disebut Ancaman Keamanan Amerika, Menlu Pompeo Membela
CB, Washington –
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, mengabaikan berita
mengenai investigasi FBI untuk menyelidiki dugaan apakah Presiden AS,
Donald Trump, merupakan ancaman keamanan nasional sebagai sangat bodoh dan tidka masuk akal.
Berita soal investigasi FBI terhadap Trump ini muncul dalam pemberitaan di media New York Times seperti dilansir CBS. Berita itu menyebut para penyelidik FBI merasa sangat prihatin dengan keputusan Trump memberhentikan bekas Direktur FBI, James Comey, dan mulai menginvestigasi apakah Trump melakukan itu untuk kepentingan Rusia.
“Ide yang terkandung dalam artikel New York Times bahwa Presiden Trump merupakan ancaman terhadap keamanan nasional AS merupakan hal yang konyol dan tidak layak direspon,” kata Pompeo dalam wawancara pada acara Face the Nation yang dimoderatori Margaret Brennan dan bakal disiarkan pada Ahad, 13 Januari 2019 waktu setempat.
Uniknya, Presiden Trump merasa berita itu layak ditanggapi dan meresponnya dengan marah lewat cuitan di Twitter.
“Wow, baru saja tahu dari media New York Times yang gagal bahwa para mantan pemimpin FBI yang korup, nyaris semua diberhentikan atau dipaksa meninggalkan lembaga itu karena alasan – alasan yang sangat buruk membuka investigasi terhadap saya tanpa alasan dan tanpa bukti setelah saya memberhentikan pembohong James Comey,” kata Trump dalam cuitan di Twitter pada 12 Januari 2019 waktu setempat.
Menurut Trump dalam cuitannya,”FBI mengalami kekacauan parah karena kepemimpinan Comey.” Dia mengkritik cara Comey menangani investigasi Hillary Clinton, bekas menlu era Presiden Barack Obama, karena menggunakan server pribadi untuk mengelola surat elektronik pemerintah.
“Saat saya memberhentikan Comey merupakan hari yang besar bagi Amerika,” kata Trump sambil menyebut bekas direktur FBI itu sebagai “polisi busuk” yang dilindungi penuh oleh teman baiknya yaitu Bob Mueller.
Saat ditanya apakah Pompeo, yang sebelumnya menjabat sebagai direktur CIA tahu soal investigasi oleh FBI pada waktu itu, Pompeo tidak memberikan jawabannya. “Saya telah menjawab pertanyaan ini berulang kali dalam acara Anda,” kata dia.
Namun, CBS News mengecek tidak ada soal investigasi Rusia disebut dalam lima kali wawancara Pompeo di Face the Nation, baik sebagai Menlu ataupun direktur CIA.
Namun, Pompeo menyatakan lagi bahwa penyebutan Trump sebagai ancaman keamanan nasional sebagai hal yang sangat tidak masuk akal.
Berita soal investigasi FBI terhadap Trump ini muncul dalam pemberitaan di media New York Times seperti dilansir CBS. Berita itu menyebut para penyelidik FBI merasa sangat prihatin dengan keputusan Trump memberhentikan bekas Direktur FBI, James Comey, dan mulai menginvestigasi apakah Trump melakukan itu untuk kepentingan Rusia.
“Ide yang terkandung dalam artikel New York Times bahwa Presiden Trump merupakan ancaman terhadap keamanan nasional AS merupakan hal yang konyol dan tidak layak direspon,” kata Pompeo dalam wawancara pada acara Face the Nation yang dimoderatori Margaret Brennan dan bakal disiarkan pada Ahad, 13 Januari 2019 waktu setempat.
Uniknya, Presiden Trump merasa berita itu layak ditanggapi dan meresponnya dengan marah lewat cuitan di Twitter.
“Wow, baru saja tahu dari media New York Times yang gagal bahwa para mantan pemimpin FBI yang korup, nyaris semua diberhentikan atau dipaksa meninggalkan lembaga itu karena alasan – alasan yang sangat buruk membuka investigasi terhadap saya tanpa alasan dan tanpa bukti setelah saya memberhentikan pembohong James Comey,” kata Trump dalam cuitan di Twitter pada 12 Januari 2019 waktu setempat.
Menurut Trump dalam cuitannya,”FBI mengalami kekacauan parah karena kepemimpinan Comey.” Dia mengkritik cara Comey menangani investigasi Hillary Clinton, bekas menlu era Presiden Barack Obama, karena menggunakan server pribadi untuk mengelola surat elektronik pemerintah.
“Saat saya memberhentikan Comey merupakan hari yang besar bagi Amerika,” kata Trump sambil menyebut bekas direktur FBI itu sebagai “polisi busuk” yang dilindungi penuh oleh teman baiknya yaitu Bob Mueller.
Saat ditanya apakah Pompeo, yang sebelumnya menjabat sebagai direktur CIA tahu soal investigasi oleh FBI pada waktu itu, Pompeo tidak memberikan jawabannya. “Saya telah menjawab pertanyaan ini berulang kali dalam acara Anda,” kata dia.
Namun, CBS News mengecek tidak ada soal investigasi Rusia disebut dalam lima kali wawancara Pompeo di Face the Nation, baik sebagai Menlu ataupun direktur CIA.
Namun, Pompeo menyatakan lagi bahwa penyebutan Trump sebagai ancaman keamanan nasional sebagai hal yang sangat tidak masuk akal.
Credit tempo.co
Tangkal Pengaruh Iran di Timur Tengah, AS Akan Bentuk MESA
KAIRO
- Amerika Serikat (AS) tengah bersiap untuk membentuk aliansi keamanan
baru negara-negara Arab yang bertujuan untuk melawan pengaruh Iran di
Timur Tengah. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo.
Dalam pidatonya di American University of Cairo, Pompeo mengatakan Aliansi Strategis Timur Tengah, atau MESA, akan menghadapi ancaman paling serius di kawasan itu dan meningkatkan energi dan kerja sama ekonomi.
"AS akan menggunakan diplomasi dan bekerja dengan mitra kami untuk mengusir setiap boot Iran terakhir dari Suriah dan meningkatkan upaya untuk membawa perdamaian dan stabilitas kepada warga Suriah," ujarnya.
Dalam pidatonya di American University of Cairo, Pompeo mengatakan Aliansi Strategis Timur Tengah, atau MESA, akan menghadapi ancaman paling serius di kawasan itu dan meningkatkan energi dan kerja sama ekonomi.
"AS akan menggunakan diplomasi dan bekerja dengan mitra kami untuk mengusir setiap boot Iran terakhir dari Suriah dan meningkatkan upaya untuk membawa perdamaian dan stabilitas kepada warga Suriah," ujarnya.
"Amerika adalah kekuatan untuk kebaikan di Timur Tengah," imbuhnya seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (11/1/2019).
Pompeo mengatakan aliansi itu akan mempertemukan negara-negara Mesir, Yordania dan Dewan Kerja Sama Teluk.
"Hari ini, kami meminta masing-masing negara untuk mengambil langkah berikutnya dan membantu kami untuk memperkuat MESA," tambahnya.
Pompeo mengatakan aliansi itu akan mempertemukan negara-negara Mesir, Yordania dan Dewan Kerja Sama Teluk.
"Hari ini, kami meminta masing-masing negara untuk mengambil langkah berikutnya dan membantu kami untuk memperkuat MESA," tambahnya.
Sebelumnya,
Pompeo bertemu dengan Presiden Mesir Abdel-Fattah al-Sisi dan Menteri
Luar Negeri Sameh Shoukry sebagai bagian dari tur Timur Tengah untuk
meyakinkan sekutu Amerika tentang rencana AS menarik pasukannya dari
Suriah.
Pompeo - yang melakukan tur Timur Tengah keduanya sejak menjabat - telah mengunjungi Yordania, Irak, dan Mesir sejauh ini. Ia diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, dan Kuwait.
Pompeo - yang melakukan tur Timur Tengah keduanya sejak menjabat - telah mengunjungi Yordania, Irak, dan Mesir sejauh ini. Ia diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, dan Kuwait.
Credit sindonews.com
AS Siap Gempur Rezim Suriah Lagi jika Diperlukan
KAIRO
- Militer Amerika Serikat (AS) siap untuk menyerang rezim Suriah lagi
jika memang diperlukan. Washington juga menegaskan bahwa perang melawan
organisasi teroris ISIS akan terus berlangsung meskipun pasukannya
ditarik dari negara Bashar al-Assad tersebut.
Penegasan Amerika itu disampaikan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo saat pidato di American University Cairo pada hari Kamis. Pompeo mengatakan bahwa tidak ada kontradiksi sama sekali dalam kebijakan Administrasi Trump tentang Suriah dan kebijakannya terhadap ISIS dan Iran.
"Itu adalah cerita yang dibuat oleh media. Tidak apa-apa, Anda semua menulis apa yang Anda suka," kata Pompeo yang mengklarifikasi bahwa perang Amerika terhadap ISIS tidak berhenti.
Penegasan Amerika itu disampaikan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo saat pidato di American University Cairo pada hari Kamis. Pompeo mengatakan bahwa tidak ada kontradiksi sama sekali dalam kebijakan Administrasi Trump tentang Suriah dan kebijakannya terhadap ISIS dan Iran.
"Itu adalah cerita yang dibuat oleh media. Tidak apa-apa, Anda semua menulis apa yang Anda suka," kata Pompeo yang mengklarifikasi bahwa perang Amerika terhadap ISIS tidak berhenti.
"Tetapi
Presiden sudah sangat jelas, dan (Penasihat Keamanan Nasional John)
Bolton serta saya sudah sangat jelas tentang ini juga, bahwa ancaman
dari terorisme Islam radikal adalah nyata," lanjut Pompeo.
"(Perang terhadap) ISIS berlanjut, kami melawan mereka di banyak wilayah di seluruh negeri. Komitmen kami untuk mencegah pertumbuhan Daesh, pertumbuhan ISIS, adalah nyata. Itu penting. Kami akan terus melakukan itu," ujarnya.
"Keputusan Amerika Serikat, keputusan Presiden Trump, untuk menarik pasukan kami telah dibuat. Kami akan melakukan itu," katanya, sambil menyatakan bahwa presiden akan bersedia untuk melakukan tindakan militer lebih lanjut di Suriah bahkan setelah penarikan pasukannya.
"Pemerintahan Trump tidak berdiam diri ketika Bashar al-Assad menggunakan senjata kimia untuk melawan rakyatnya. Presiden Trump melepaskan kemarahan militer AS tidak hanya sekali, tetapi dua kali, dan dengan dukungan sekutu. Dan dia bersedia melakukannya lagi, meskipun kami harap kami tidak perlu melakukannya," papar Pompeo.
Pompeo juga menggunakan pidatonya untuk menyerang kebijakan mantan Presiden Barack Obama, yang juga menyampaikan pidatonya di Kairo pada tahun 2009.
"Ingat; di sinilah, di sini di kota ini, seorang Amerika lain berdiri di depan Anda, Dia memberi tahu Anda bahwa terorisme Islam radikal tidak berasal dari ideologi. Dia memberi tahu Anda (serangan) 9/11 memimpin negara saya untuk meninggalkan cita-citanya, khususnya di Timur Tengah. Dia mengatakan kepada Anda bahwa Amerika Serikat dan dunia Muslim membutuhkan 'awal yang baru'. Hasil dari kesalahan penilaian ini sangat mengerikan," kritik Pompeo.
"Dengan keliru melihat diri kita sebagai kekuatan untuk apa yang melanda Timur Tengah, kita takut untuk menyatakan diri kita sendiri ketika zaman—dan mitra kita— menuntutnya," imbuh dia.
"(Perang terhadap) ISIS berlanjut, kami melawan mereka di banyak wilayah di seluruh negeri. Komitmen kami untuk mencegah pertumbuhan Daesh, pertumbuhan ISIS, adalah nyata. Itu penting. Kami akan terus melakukan itu," ujarnya.
"Keputusan Amerika Serikat, keputusan Presiden Trump, untuk menarik pasukan kami telah dibuat. Kami akan melakukan itu," katanya, sambil menyatakan bahwa presiden akan bersedia untuk melakukan tindakan militer lebih lanjut di Suriah bahkan setelah penarikan pasukannya.
"Pemerintahan Trump tidak berdiam diri ketika Bashar al-Assad menggunakan senjata kimia untuk melawan rakyatnya. Presiden Trump melepaskan kemarahan militer AS tidak hanya sekali, tetapi dua kali, dan dengan dukungan sekutu. Dan dia bersedia melakukannya lagi, meskipun kami harap kami tidak perlu melakukannya," papar Pompeo.
Pompeo juga menggunakan pidatonya untuk menyerang kebijakan mantan Presiden Barack Obama, yang juga menyampaikan pidatonya di Kairo pada tahun 2009.
"Ingat; di sinilah, di sini di kota ini, seorang Amerika lain berdiri di depan Anda, Dia memberi tahu Anda bahwa terorisme Islam radikal tidak berasal dari ideologi. Dia memberi tahu Anda (serangan) 9/11 memimpin negara saya untuk meninggalkan cita-citanya, khususnya di Timur Tengah. Dia mengatakan kepada Anda bahwa Amerika Serikat dan dunia Muslim membutuhkan 'awal yang baru'. Hasil dari kesalahan penilaian ini sangat mengerikan," kritik Pompeo.
"Dengan keliru melihat diri kita sebagai kekuatan untuk apa yang melanda Timur Tengah, kita takut untuk menyatakan diri kita sendiri ketika zaman—dan mitra kita— menuntutnya," imbuh dia.
"Berita
baiknya adalah ini; usia rasa malu Amerika yang diakibatkan oleh diri
sendiri sudah berakhir, dan begitu pula kebijakan yang menghasilkan
begitu banyak penderitaan yang tidak perlu," papar Pompeo, yang dilansir
Arutz Sheva7, Jumat (11/1/2019).
"Sekarang datang 'awal baru'. Hanya dalam 24 bulan, sebenarnya kurang dari dua tahun, Amerika Serikat di bawah Presiden Trump telah menegaskan kembali peran tradisionalnya sebagai kekuatan untuk kebaikan di kawasan ini, karena kami telah belajar dari kesalahan kami. Kami telah menemukan kembali suara kami. Kami telah membangun kembali hubungan kami. Kami telah menolak tawaran palsu dari musuh."
Dia juga mengatakan bahwa AS akan terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pasukan militer Iran meninggalkan wilayah Suriah dan AS akan bekerja dengan sekutunya untuk melawan agresi Iran di Timur Tengah dan di seluruh dunia.
Pidato Pompeo itu berjudul; "A Force for Good: America’s Reinvigorated Role in the Middle East."
"Sekarang datang 'awal baru'. Hanya dalam 24 bulan, sebenarnya kurang dari dua tahun, Amerika Serikat di bawah Presiden Trump telah menegaskan kembali peran tradisionalnya sebagai kekuatan untuk kebaikan di kawasan ini, karena kami telah belajar dari kesalahan kami. Kami telah menemukan kembali suara kami. Kami telah membangun kembali hubungan kami. Kami telah menolak tawaran palsu dari musuh."
Dia juga mengatakan bahwa AS akan terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pasukan militer Iran meninggalkan wilayah Suriah dan AS akan bekerja dengan sekutunya untuk melawan agresi Iran di Timur Tengah dan di seluruh dunia.
Pidato Pompeo itu berjudul; "A Force for Good: America’s Reinvigorated Role in the Middle East."
Credit sindonews.com
Rusia Desak Damaskus-Kurdi Gelar Dialog
MOSKOW
- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova,
mengatakan penting bagi Kurdi Suriah dan rezim Damaskus untuk memulai
pembicaraan satu sama lain sehubungan dengan rencana penarikan pasukan
Amerika Serikat (AS) dari negara itu.
Ia juga mengatakan wilayah yang sebelumnya dikuasai Amerika Serikat harus dipindahkan ke pemerintah Suriah.
“Dalam hal ini, membangun dialog antara Kurdi dan Damaskus memiliki arti penting tertentu. Bagaimanapun, Kurdi adalah bagian integral dari masyarakat Suriah,” kata Zakharova seperti dikutip dari Reuters, Minggu (13/1/2019).
Ia juga mengatakan wilayah yang sebelumnya dikuasai Amerika Serikat harus dipindahkan ke pemerintah Suriah.
“Dalam hal ini, membangun dialog antara Kurdi dan Damaskus memiliki arti penting tertentu. Bagaimanapun, Kurdi adalah bagian integral dari masyarakat Suriah,” kata Zakharova seperti dikutip dari Reuters, Minggu (13/1/2019).
Turki memandang milisi Kurdi Suriah, YPG, yang didukung oleh AS sebagai perpanjangan tangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Kelompok PKK telah melancarkan pemberontakan selama 34 tahun di Turki untuk hak-hak politik dan budaya Kurdi. Wilayah pemberontakannya sebagian besar di daerah tenggara dekat Suriah.
Seorang politisi Kurdi mengatakan kepada Reuters pekan lalu bahwa Kurdi telah memberi Moskow road map untuk kesepakatan dengan Damaskus. Sementara Wakil menteri luar negeri Suriah mengatakan pada hari Rabu bahwa ia optimis tentang dialog baru dengan Kurdi.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, yang merupakan bagian dari koalisi yang dipimpin AS, menyambut apa yang ia yakini sebagai penarikan yang lebih lambat oleh Washington setelah tekanan dari sekutu-sekutunya.
"Presiden Macron berbicara dengannya (Trump) beberapa kali dan tampaknya telah terjadi perubahan yang saya pikir positif," katanya dalam sebuah wawancara televisi, Kamis lalu.
Dalam pengakuan yang jarang bahwa pasukan Prancis juga berada di Suriah, dia mengatakan mereka akan pergi ketika ada solusi politik di negara itu
Credit sindonews.com
102 Pemrotes Rompi Kuning ditangkap di Prancis saat protes berlanjut
Pemrotes Rompi Kuning berkumpul selama
protes mereka di Paris, Prancis, pada Sabtu, (12/1/2019). ( Dursun
Aydemir - Anadolu Agency )
Paris, Prancis, (CB) - Sedikitnya 102 pemrotes Rompi Kuning
ditangkap pada Sabtu (12/1) di Ibu Kota Prancis, Paris, tempat polisi
menggunakan gas air mata serta semprotan air terhadap para pengunjuk
rasa itu.
Champs-Elyesees tenang pada pagi hari, namun ketegangan antara polisi dan pemrotes meningkat pada siang hari.
Para demonstran melemparkan batu ke polisi sementara polisi menggunakan air mata dan semprotan air ke arah pemrotes, kata Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad siang.
Di Bourges, Prancis Tengah, 500 pemrotes berusaha memasuki pusat kota yang bersejarah, tempat protes dilarang masuk oleh kantor gubernur.
Sementara itu di Belanda, kalangan Rompi Kuning menggelar protes terhadap pemerintah di 14 kota besar, termasuk di Den Haag, Amsterdam dan Rotterdam.
Protes Rompi Kuning, yang dimulai sebagai reaksi terhadap kenaikan pajak bahan bakar dan berkembang menjadi demonstrasi terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron, telah berlangsung terus kendati pemerintah menyerukan agar kegiatan tersebut dihentikan.
Protes itu mula-mula digelar di Prancis pada 17 November, tapi dengan cepat meluas serta merembes ke negara lain Eropa.
Ribuan pengunjuk rasa dengan mengenakan rompi kuning terang --sehingga mereka dijuluki pemrotes Rompi Kuning-- telah berkumpul di berbagai kota besar utama Prancis, termasuk ibu kotanya, Paris, untuk menentang kenaikan pajak kontroversial Macron dan situasi ekonomi yang memburuk.
Para pengunjuk rasa menggelar protes dengan menghalangi jalan dan lalu-lintas, dan juga menghalangi jalan masuk dan ke luar pada banyak stasiun pompa bensin.
Pemrotes tersebut, yang pada umumnya tinggal di daerah pinggir kota akibat tingginya harga sewa rumah dan apartemen di kota besar, telah mendesak Macron agar memangkas pajak bahan bakar dan meringankan kesulitan ekonomi mereka.
Macron, yang menghadapi tekanan dari pemrotes, mengumumkan kenaikan upah minimum dan membatalkan kenaikan pajak bahan bakar.
Sedikitnya 10 orang meninggal, lebih dari 5.500 orang lagi ditahan, dan lebih dari seribu orang lagi cedera dalam protes.
Champs-Elyesees tenang pada pagi hari, namun ketegangan antara polisi dan pemrotes meningkat pada siang hari.
Para demonstran melemparkan batu ke polisi sementara polisi menggunakan air mata dan semprotan air ke arah pemrotes, kata Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad siang.
Di Bourges, Prancis Tengah, 500 pemrotes berusaha memasuki pusat kota yang bersejarah, tempat protes dilarang masuk oleh kantor gubernur.
Sementara itu di Belanda, kalangan Rompi Kuning menggelar protes terhadap pemerintah di 14 kota besar, termasuk di Den Haag, Amsterdam dan Rotterdam.
Protes Rompi Kuning, yang dimulai sebagai reaksi terhadap kenaikan pajak bahan bakar dan berkembang menjadi demonstrasi terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron, telah berlangsung terus kendati pemerintah menyerukan agar kegiatan tersebut dihentikan.
Protes itu mula-mula digelar di Prancis pada 17 November, tapi dengan cepat meluas serta merembes ke negara lain Eropa.
Ribuan pengunjuk rasa dengan mengenakan rompi kuning terang --sehingga mereka dijuluki pemrotes Rompi Kuning-- telah berkumpul di berbagai kota besar utama Prancis, termasuk ibu kotanya, Paris, untuk menentang kenaikan pajak kontroversial Macron dan situasi ekonomi yang memburuk.
Para pengunjuk rasa menggelar protes dengan menghalangi jalan dan lalu-lintas, dan juga menghalangi jalan masuk dan ke luar pada banyak stasiun pompa bensin.
Pemrotes tersebut, yang pada umumnya tinggal di daerah pinggir kota akibat tingginya harga sewa rumah dan apartemen di kota besar, telah mendesak Macron agar memangkas pajak bahan bakar dan meringankan kesulitan ekonomi mereka.
Macron, yang menghadapi tekanan dari pemrotes, mengumumkan kenaikan upah minimum dan membatalkan kenaikan pajak bahan bakar.
Sedikitnya 10 orang meninggal, lebih dari 5.500 orang lagi ditahan, dan lebih dari seribu orang lagi cedera dalam protes.
Credit antaranews.com
Huawei pecat karyawan yang ditangkap di Polandia atas tuduhan mata-mata
Huawei Mate 20 resmi meluncur di Jakarta, Rabu (19/12/2018). (ANTARA News/Arindra Meodia)
Hongkong/Warsawa (CB) - Pembuat peralatan telekomunikasi
China Huawei mengatakan pada Sabtu (12/1) pihaknya telah memecat seorang
karyawan yang ditangkap di Polandia atas tuduhan mata-mata dalam
perkara yang dapat meningkatkan keprihatinan keamanan Barat mengenai
perusahaan itu.
Menteri Dalam Negeri Polandia Joachim Brudzinski menyerukan Uni Eropa dan NATO untuk mengambil sikap bersama atas apakah mengeluarkan Huawei dari pasar mereka setelah penangkapan karyawan China itu dan seorang mantan pejabat keamanan Polandia pada Jumat.
Kedua orang tersebut telah mendengarkan tuduhan-tuduhan tersebut dan dapat ditahan selama tiga bulan, demikian Reuters melaporkan.
Huawei, produser alat telekomunikasi terbesar di dunia, menghadapi pengawasan ketat di Barat karena hubungannya dengan pemerintah China dan dugaan-dugaan Amerika Serikat bahwa peralatannya dapat digunakan Beijing untuk mata-mata.
Tak ada bukti telah diajukan di depan umum dan perusahaan tersebut berulang-ulang membantah tuduhan-tuduhan tersebut, tetapi beberapa negara Barat telah membatasi akses Huawei ke pasar-pasar mereka.
Pada Agustus, Presiden AS Donald Trump menandatangani satu rancangan undang-undang yang melarang pemerintah AS menggunakan peralatan Huawei dan mempertimbangkan mengeluarkan perintah eksekutif yang akan juga melarang perusahaan-perusahaan AS melakukan hal tersebut.
Brudzinski mengatakan Polandia ingin meneruskan kerja sama dengan China tetapi pembahasan diperlukan mengenai apakah mengeluarkan Huawei dari sejumlah pasar.
"Ada kekhawatiran tentang Huawei di dalam NATO juga. Hal itu akan mendorong pembuatan sikap bersama, di antara negara-negara anggota UE dan para anggota NATO," kata dia kepada stasiun radio swasta RMF.
"Kami inginkan hubungan dengan China yang baik, intensif dan atraktif bagi kedua pihak," tambahnya.
Tak ada hubungan
Huawei, yang berusaha menjauhkan diri dari insiden itu, mengatakan dalam satu pernyataan pihaknya telah memecat Wang Weijing, yang "tindakan-tindakan yang dituduhkan atasnya tak memiliki hubungan dengan perusahaan itu."
"Sesuai dengan persyaratan kontrak kerja dengan Huawei, kami telah membuat keputusan ini karena insiden tersebut membuat citra Huawei jadi buruk," demikian pernyataan itu.
"Huawei mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara-negara tempatnya beroperasi, dan kami mensyaratkan tiap karyawan untuk mematuhi hukum dan peraturan di negara-negara tempat mereka bertugas," tambah pernyataan itu.
Joe Kelly, seorang juru bicara Huawei, menolak memberikan rincian lebih jauh.
Seorang juru bicara dinas keamanan Polandia mengatakan kepada Reuters tuduhan-tuduhan itu terkait dengan tindakan-tindakan individu, dan tidak berhubungan langsung ke Huawei Technologies Cos Ltd.
Menteri Dalam Negeri Polandia Joachim Brudzinski menyerukan Uni Eropa dan NATO untuk mengambil sikap bersama atas apakah mengeluarkan Huawei dari pasar mereka setelah penangkapan karyawan China itu dan seorang mantan pejabat keamanan Polandia pada Jumat.
Kedua orang tersebut telah mendengarkan tuduhan-tuduhan tersebut dan dapat ditahan selama tiga bulan, demikian Reuters melaporkan.
Huawei, produser alat telekomunikasi terbesar di dunia, menghadapi pengawasan ketat di Barat karena hubungannya dengan pemerintah China dan dugaan-dugaan Amerika Serikat bahwa peralatannya dapat digunakan Beijing untuk mata-mata.
Tak ada bukti telah diajukan di depan umum dan perusahaan tersebut berulang-ulang membantah tuduhan-tuduhan tersebut, tetapi beberapa negara Barat telah membatasi akses Huawei ke pasar-pasar mereka.
Pada Agustus, Presiden AS Donald Trump menandatangani satu rancangan undang-undang yang melarang pemerintah AS menggunakan peralatan Huawei dan mempertimbangkan mengeluarkan perintah eksekutif yang akan juga melarang perusahaan-perusahaan AS melakukan hal tersebut.
Brudzinski mengatakan Polandia ingin meneruskan kerja sama dengan China tetapi pembahasan diperlukan mengenai apakah mengeluarkan Huawei dari sejumlah pasar.
"Ada kekhawatiran tentang Huawei di dalam NATO juga. Hal itu akan mendorong pembuatan sikap bersama, di antara negara-negara anggota UE dan para anggota NATO," kata dia kepada stasiun radio swasta RMF.
"Kami inginkan hubungan dengan China yang baik, intensif dan atraktif bagi kedua pihak," tambahnya.
Tak ada hubungan
Huawei, yang berusaha menjauhkan diri dari insiden itu, mengatakan dalam satu pernyataan pihaknya telah memecat Wang Weijing, yang "tindakan-tindakan yang dituduhkan atasnya tak memiliki hubungan dengan perusahaan itu."
"Sesuai dengan persyaratan kontrak kerja dengan Huawei, kami telah membuat keputusan ini karena insiden tersebut membuat citra Huawei jadi buruk," demikian pernyataan itu.
"Huawei mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara-negara tempatnya beroperasi, dan kami mensyaratkan tiap karyawan untuk mematuhi hukum dan peraturan di negara-negara tempat mereka bertugas," tambah pernyataan itu.
Joe Kelly, seorang juru bicara Huawei, menolak memberikan rincian lebih jauh.
Seorang juru bicara dinas keamanan Polandia mengatakan kepada Reuters tuduhan-tuduhan itu terkait dengan tindakan-tindakan individu, dan tidak berhubungan langsung ke Huawei Technologies Cos Ltd.
Credit antaranews.com
Militan Italia Battisti ditangkap di Bolivia setelah kabur dari penjara tahun 1981
Polisi Italia membawa bos Mafia Michele
Zagaria dari kantor polisi di Caserta, sebuah kota di selatan Italia,
Rabu (7/12). Polisi Italia menahan bos Mafia Michele Zagaria, salah satu
buronan paling dicari di negeri itu sekaligus kepala dari klan Casalesi
yang kuat dan menguasai wilayah di utara Naples. (FOTO
ANTARA/REUTERS/Ciro De Lu)
Milan (CB) - Mantan gerilyawan berhaluan kiri asal Italia
Cesare Battisti, yang telah buron selama hampir empat dekade setelah
dipenjara karena melakukan pembunuhan, telah ditangkap di Bolivia dan
diperkirakan akan diekstradisi ke Italia, kata para pejabat pada Ahad.
"Ia akan segera tiba di Brazil dan dari sini akan dibawa ke Italia untuk menjalani hukuman seumur hidup," cuit Felipe G. Martins, seorang pembantu senior mengenai urusan internasional untuk Presiden Brazil Jair Bolsonaro.
Pesawat yang membawa polisi Italia dan pejabat intelijen sudah dalam penerbangan ke Amerika Selatan, kata Kementerian Dalam Negeri Italia pada Ahad, demikian Reuters melaporkan.
Menteri Dalam Negeri Matteo Salvini, yang juga deputi perdana menteri, mengatakan kepada televisi, ia berharap Battisti akan berada di Italia pertengahan pekan ini.
Battisti, 64 tahun, menghadapi hukuman penjara seumur hidup di negaranya, tempat ia terbukti terlibat dalam empat pembunuhan pada tahun 1970-an. Ia menolak pertanggungjawabannya atas pembunuhan itu.
Ia meloloskan diri dari penjara pada 1981 dan tinggal di Prancis sebelum melarikan diri ke Brazil untuk menghindari ekstradisi.
Battisti, yang mempunyai seorang putera berusia lima tahun di Brazil, menghabiskan waktunya bertahun-tahun di Brazil, didukung mantan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva yang berhaluan kiri.
Namun, Bolsonaro, yang naik menjadi presiden bulan ini, telah berjanji akan mengirimnya pulang ke Italia. Pada Desember seorang hakim Mahkamah Agung Brazil memerintahkan penangkapan Battisti tetapi kemudian dia sudah kabur lagi.
Dalam satu pernyataan pada Ahad, Salvini mengucapkan terima kasih kepada kepolisian dan semua yang terlibat dalam penangkapan Battisti.
"Saya ucapkan terima kasih setulus hati kepada Presiden Jair Bolsonaro dan pemerintahan baru Brazil atas iklim politik yang berubah," kata dia.
Salvini, ketua partai Liga yang berhaluan kanan dan bermitra dengan Gerakan Bintang 5 dalam koalisi yang berkuasa di Italia, merupakan salah seorang politisi tinggi Eropa pertama yang mendukung pemilihan Bolsonaro.
Presiden Italia Sergio Mattarella menyatakan pada Ahad kepuasannya atas penangkapan Battisti. "Kami berharap Battisti segera diserahkan ke pengadilan Italia," katanya.
Battisti, yang telah menjadi penulis novel berhasil, mengatakan tahun lalu ia akan menghadapi penyiksaan dan kematian jika diserhakan ke Italia.
Pengacaranya mengatakan kepada Reuters bulan lalu bahwa ia telah mengajukan banding terhadap keputusan Mahkamah Agung Brazil, yang berusaha menghalangi upaya lain untuk mengektradisi kliennya.
"Ia akan segera tiba di Brazil dan dari sini akan dibawa ke Italia untuk menjalani hukuman seumur hidup," cuit Felipe G. Martins, seorang pembantu senior mengenai urusan internasional untuk Presiden Brazil Jair Bolsonaro.
Pesawat yang membawa polisi Italia dan pejabat intelijen sudah dalam penerbangan ke Amerika Selatan, kata Kementerian Dalam Negeri Italia pada Ahad, demikian Reuters melaporkan.
Menteri Dalam Negeri Matteo Salvini, yang juga deputi perdana menteri, mengatakan kepada televisi, ia berharap Battisti akan berada di Italia pertengahan pekan ini.
Battisti, 64 tahun, menghadapi hukuman penjara seumur hidup di negaranya, tempat ia terbukti terlibat dalam empat pembunuhan pada tahun 1970-an. Ia menolak pertanggungjawabannya atas pembunuhan itu.
Ia meloloskan diri dari penjara pada 1981 dan tinggal di Prancis sebelum melarikan diri ke Brazil untuk menghindari ekstradisi.
Battisti, yang mempunyai seorang putera berusia lima tahun di Brazil, menghabiskan waktunya bertahun-tahun di Brazil, didukung mantan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva yang berhaluan kiri.
Namun, Bolsonaro, yang naik menjadi presiden bulan ini, telah berjanji akan mengirimnya pulang ke Italia. Pada Desember seorang hakim Mahkamah Agung Brazil memerintahkan penangkapan Battisti tetapi kemudian dia sudah kabur lagi.
Dalam satu pernyataan pada Ahad, Salvini mengucapkan terima kasih kepada kepolisian dan semua yang terlibat dalam penangkapan Battisti.
"Saya ucapkan terima kasih setulus hati kepada Presiden Jair Bolsonaro dan pemerintahan baru Brazil atas iklim politik yang berubah," kata dia.
Salvini, ketua partai Liga yang berhaluan kanan dan bermitra dengan Gerakan Bintang 5 dalam koalisi yang berkuasa di Italia, merupakan salah seorang politisi tinggi Eropa pertama yang mendukung pemilihan Bolsonaro.
Presiden Italia Sergio Mattarella menyatakan pada Ahad kepuasannya atas penangkapan Battisti. "Kami berharap Battisti segera diserahkan ke pengadilan Italia," katanya.
Battisti, yang telah menjadi penulis novel berhasil, mengatakan tahun lalu ia akan menghadapi penyiksaan dan kematian jika diserhakan ke Italia.
Pengacaranya mengatakan kepada Reuters bulan lalu bahwa ia telah mengajukan banding terhadap keputusan Mahkamah Agung Brazil, yang berusaha menghalangi upaya lain untuk mengektradisi kliennya.
Credit antaranews.com
Minggu, 13 Januari 2019
Rusia Upgrade Jet Siluman Su-57, Musuh F-35 dan F-22 AS
Pesawat jet tempur siluman generasi kelima Rusia, Su-57. Foto/REUTERS
MOSKOW - Rostec, perusahaan pertahanan Rusia, mengumumkan bahwa pesawat jet tempur siluman Su-57 telah rampung di-upgrade. Upgradepesawat yang jadi rival jet tempur siluman F-35 dan F-22 Amerika Serikat (AS) itu mencakup kanopi kaca di kokpitnya.
Menurut Rostec kepada media Rusia, peningkatan kemampuan (upgrade) juga dilakukan pada pesawat pembom nuklir Tu-160, jet tempur Su-30, Su-34, Su-35 dan MiG-29K.
Perusahaan itu mengatakan lapisan baru yang ditambahkan dalam upgrade menggandakan penyerapan gelombang radar dan mengurangi signature radar kokpit sebesar 30 persen.
Namun, Business Insider dalam laporannya Minggu (13/1/2018) mengatakan bahwa tidak satu pun dari jet-jet tempur Rusia, termasuk Su-57, yang secara eksplisit bisa disebut sebagai jet tempur siluman. Laporan itu mengutip para pakar yang dihubungi oleh Business Insider.
Menurut laporan itu, hanya AS dan China yang menghasilkan pesawat tempur siluman sejati. Sedangkan jet tempur Sukhoi Rusia memiliki keunggulan pada kemampuan bermanuver dan kemampuan dogfighting yang serius.
Seorang ilmuwan yang bekerja di pesawat AS sebelumnya meninjau gambar-gambar Su-57 dan menyimpulkan dalam sebuah wawancara dengan Business Insiderbahwa Rusia bahkan hampir tidak berusaha membuat pesawat-pesawatnya tidak dapat diamati oleh radar.
Ilmuwan yang identitasnya tak diungkap itu mengatakan, paku keling yang menonjol keluar dari badan pesawat dan punuk-punuk merusak setiap kemungkinan siluman dalam desain pesawat tempur Rusia.
Bahan penyerap radar telah digunakan untuk menyamarkan pesawat tempur sejak Perang Dunia II dan memiliki beberapa kegunaan. Namun, hanya akan sedikit membantu menyembunyikan jet Rusia yang harus membawa arsenal senjata secara eksternal.
TASS, media yang dikelola pemerintah Rusia, menggambarkan Su-57 sebagai pesawat tempur multirole yang dirancang untuk menghancurkan semua jenis target udara pada jarak jauh dan pendek, menghancurkan target musuh di darat dan laut, dan mengatasi kemampuan pertahanan udara musuh.
Rusia sendiri menolak untuk memproduksi secara massal jet Su-57 meskipun menyatakannya telah terbukti dalam pertempuran setelah dilibatkan secara terbatas untuk melawan pasukan pemberontak di Suriah yang sejatinya tidak memiliki kemampuan pertahanan udara.
Penyebab Rusia menolak untuk memproduksi secara massal jet tempur Su-57 masih misterius. Militer Moskow mengklaim, penolakan itu karena jet tempur itu eksklusif dan tidak akan dijual ke negara lain. Namun, media-media Barat curiga penolakan itu karena ada yang tidak beres dengan pengembangan Su-57 yang terlanjur diklaim sebagai jet tempur siluman pesaing utama F-35 AS.
Credit Sindonews.com
https://international.sindonews.com/read/1369987/41/rusia-upgrade-jet-siluman-su-57-musuh-f-35-dan-f-22-as-1547338238
Ketegangan Kian Memanas, Komandan Militer AS Sambangi China
Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat Laksamana John Richardson. Foto/REUTERS
WASHINGTON - Seorang komandan militer Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) pada Minggu (13/1/2019) melakukan perjalanan ke China di tengah ketegangan kedua negara yang semakin memanas.
Kunjungan itu untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat militer Beijing guna menghindari salah perhitungan akibat ketegangan di Laut China Selatan dalam beberapa hari ini.
Kepala Operasi Angkatan Laut (CNO) AS Laksamana John Richardson sedang melakukan perjalanan ke China. Beberapa petinggi militer China yang akan dia temui salah satunya adalah Wakil Komandan Angkatan Laut China Shen Jinlong.
"Pertukaran pandangan rutin sangat penting, terutama di saat-saat gesekan, untuk mengurangi risiko dan menghindari salah perhitungan," kata Angkatan Laut AS dalam keterangan pers di situs resminya yang dikutip SINDOnews.com.
Perjalanan Richardson itu terjadi di tengah ketegangan antara Beijing dan Washington yang kian memanas. Pemicu ketegangan adalah kemunculan kapal perang AS, USS McCampbell, di dekat Kepuluan Paracel di Laut China Selatan yang diklaim Beijing.
Washington berdalih kehadiran kapal perangnya untuk menjalankan misi kebebasan bernavigasi di laut internasional. Namun, Beijing menilai tindakan itu sebagai provokasi langsung.
Kemunculan kapal USS McCampbell itu telah membuat Beijing marah. Global Times, media yang dikontrol pemerintah China melaporkan rudal-rudal balistik anti-kapal DF-26 telah ke posisi yang paling tepat untuk menyerang kapal-kapal musuh di Laut China Selatan dan Laut China Timur.
Senjata yang dijuluki "rudal pembunuh kapal" itu diperkenalkan pertama kali pada April tahun lalu.
"Pemilihan waktu laporan ini memicu diskusi di antara para pengamat militer China secara online, seperti yang terjadi setelah USS McCambell, sebuah (kapal) perusak dengan rudal terpandu AS, masuk ke perairan teritorial China di lepas Kepulauan Xisha (Paracel) pada Senin tanpa izin dari pemerintah China," tulis media corong pemerintah itu, Kamis lalu.
"DF-26 adalah generasi baru dari rudal balistik jarak menengah China yang mampu menargetkan kapal-kapal sedang dan besar di laut," lanjut laporan Global Times. "Itu dapat membawa hulu ledak konvensional dan nuklir."
Tidak seperti rudal jelajah jarak pendek konvensional, DF-26 tidak akan diposisikan dekat dengan Selat Taiwan atau di pulau-pulau yang disengketakan itu sendiri.
"Peluncuran rudal mobile dari jauh di pedalaman negara ini lebih sulit untuk dicegat," imbuh Global Times mengutip penjelasan seorang pakar militer Beijing.
Credit Sindonews.com
https://international.sindonews.com/read/1369964/42/ketegangan-kian-memanas-komandan-militer-as-sambangi-china-1547326657
Langganan:
Postingan (Atom)