Pemberontak Suriah Tangkap 2 Warga AS diduga Militan ISIS

Ilustrasi pasukan pemberontak Suriah. (REUTERS/Rodi Said)

Jakarta, CB -- Sebanyak dua warga Amerika Serikat ditangkap oleh pemberontak Pasukan Demokratik Suriah (SDF). Mereka diduga adalah pejuang kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), dari lokasi penangkapan yang dirahasiakan.

Seperti dilansir CNN, Senin (7/1), kedua warga AS yang ditangkap di Suriah itu bernama Warren Christoper Clark alias Abu Mohammad al-Ameriki, dan Zaid Abed al-Hamid alias Abu Zaid al-Ameriki.

Dari hasil interogasi SDF, Clark diketahui berasal dari Houston, negara bagian Texas. Sedangkan latar belakang Zaid belum diketahui.


Kedua warga AS tersebut ditangkap dalam sebuah kelompok yang di dalamnya juga terdapat warga Irlandia dan Pakistan. Juru bicara Kementerian Pertahanan AS (Pentagon) mengatakan peristiwa ini sedang diselidiki.


"Kami mengetahui laporan dari sumber terbuka mengenai warga Amerika yang saat ini dilaporkan dalam tahanan yang diyakini memperjuangkan ISIS. Namun, kami belum dapat mengkonfirmasi informasi tersebut" kata Komandan Sean Robertson.

Bulan lalu, Gedung Putih mengklaim ISIS di Suriah berhasil ditaklukkan dan AS akan menarik 2.000 pasukannya dari wilayah yang sedang dilanda perang tersebut.


Pada Oktober 2018, pasukan Amerika Serikat telah membebaskan warga negaranya yang diduga sebagai anggota ISIS yang tertangkap di Suriah.

Warga dengan kewarganegaraan ganda AS-Saudi ini ditahan oleh militer AS di Irak tanpa diadili sejak September 2017. Nasibnya masih menjadi perdebatan hukum selama berbulan-bulan antara pemerintah AS dan Persatuan Kebebasan Sipil Amerika Serikat.

Saat dia dibebaskan, CNN melaporkan sampai saat ini SDF menahan lebih dari 700 milisi asing dari 40 negara. Mereka diduga bergabung dengan ISIS dan kelompok lain.


Para pejabat AS telah mendorong negara-negara yang bersangkutan untuk memulangkan warganya yang berada dalam tahanan di Suriah, untuk meringankan beban fasilitas penahanan SDF. Namun, banyak negara enggan melakukannya karena kesulitan untuk menuntut tersangka anggota ISIS berdasarkan bukti yang dikumpulkan di medan perang.





Credit  cnnindonesia.com

Gabon gagalkan percobaan kudeta militer

Presiden Gabon Ali Bongo Ondimba menyampaikan pernyataan dalam pertemuan perubahan iklim pada Sesi Luar Biasa ke-30 Majelis Kepala Negara dan Pemerintahan Uni Afrika di Addis Ababa, Ethiopia, 29 Januari 2018. (REUTERS/Tiksa Negeri)

Libreville (CB) - Gabon, Senin, menggagalkan percobaan kudeta militer, yang digelar untuk mengakhiri kekuasaan 50 tahun keluarga Presiden Ali Bongo.

Sejumlah anggota komplotan perencana kudeta ditangkap, hanya beberapa jam setelah mereka menduduki sebuah stasiun radio.

Juru bicara Pemerintah Gabon Guy-Bertrand Mapangou mengatakan kepada Reuters bahwa empat dari lima perwira militer yang terlibat dalam upaya kudeta itu ditangkap di Ibu Kota Gabon, Libreville.

Perwira kelima kabur dan sedang berada dalam pengejaran, katanya.

Dalam pesan yang disiarkan radio pada pukul 04.30 waktu setempat (Senin pukul 10.30 WIB), Letnan Kelly Ondo Obiang, yang menyebut dirinya sebagai perwira di Garda Republik, mengatakan pidato Bongo untuk menyambut Tahun Baru "menguatkan keraguan soal kemampuan presiden untuk terus melaksanakan tanggung jawab jabatannya".

Bongo menyampaikan pidato tersebut dari Maroko, tempat ia sedang memulihkan kesehatan setelah mengalami `stroke`.

Dalam salah satu penampilan pertamanya di televisi sejak ia terkena `stroke` di Arab Saudi pada Oktober, Bongo, 59, berbicara kurang jelas saat menyampaikan pidato. Ia juga tampak tak dapat menggerakkan lengan kanannya. Tidak jelas apakah ia bisa berjalan.

Bongo berada di Maroko sejak November untuk melanjutkan perawatan.

Di luar stasiun radio, para tentara yang loyal kepada Pemerintah menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan sekitar 300 orang, yang turun ke jalan untuk mendukung percobaan kudeta, kata seorang saksi mata Reuters.

Sejumlah helikopter berputar-putar di udara namun sebagian besar kawasan ibu kota itu berada dalam keadaan hening.

Juru bicara pemerintah mengatakan keadaan sudah terkendali setelah penangkapan dilakukan.

"Pemerintah tetap ada di tempatnya, demikian juga dengan lembaga-lembaga (pemerintah, red)," kata Mapangou kepada France 24.

Keluarga Bongo menjalankan kekuasaan di negara penghasil minyak itu sejak 1967.

Bongo muncul sebagai presiden dengan menggantikan ayahnya, Omar, yang meninggal pada 2009.

Percobaan kudeta pada Senin dikecam masyarakat internasional, termasuk Prancis, bekas penguasa kolonial Gabon.

Prancis meminta 8.900 warga negaranya yang tercatat di Gabon untuk tidak bepergian di sekitar Libreville.

Melalui cuitan pada Senin, Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat menegaskan bahwa Uni Afrika "menolak seluruh perubahan kekuasaan dengan cara-cara yang melanggar konstitusi."

Credit AntaraNews




https://m.antaranews.com/berita/784767/gabon-gagalkan-percobaan-kudeta-militer

Iran-Rusia Berencana Gelar Latihan Gabungan di Laut Kaspia

AL Iran menuturkan, Iran dan Rusia sedang bersiap untuk mengadakan latihan bersama di Laut Kaspia, termasuk di dalamnya latihan anti-pembajakan. Foto/Istimewa

TEHERAN - Angkatan Laut Iran menuturkan, Iran dan Rusia sedang bersiap untuk mengadakan latihan bersama di Laut Kaspia, termasuk di dalamnya latihan penyelamatan dan anti-pembajakan.

"Latihan perang taktis, penyelamatan, dan anti-pembajakan antara pasukan angkatan laut Iran dan Rusia sedang direncanakan dan akan diimplementasikan dalam waktu dekat," ucap Laksamana Muda, Hossein Khanzadi seperti dilansir Reuters pada Minggu (6/1).

Khanzadi menegaskan kembali tentangan Iran terhadap kehadiran militer negara yang bukan berasal dari wilayah Laut Kaspia. "Semua negara di sekitar Kaspia memiliki pendekatan yang sama," ucapnya.

Iran dan Rusia telah mengadakan beberapa latihan bersama di Laut Kaspia, termasuk pada tahun 2015 dan 2017. Kedua negara memiliki hubungan dekat, termasuk di Suriah, di mana mereka berdua mendukung Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara di negara itu.

Tahun lalu, Rusia mengatakanpihaknya berkomitmen kuat untuk memperdalam hubungan dengan Iran, meskipun ada keputusan Amerika Serikat (AS) untuk keluar dari kesepakatan nuklir internasional dan menerapkan kembali sanksi terhadap Teheran.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1368238/43/iran-rusia-berencana-gelar-latihan-gabungan-di-laut-kaspia-1546764277

Assad dan Negara-negara Arab Berdamai, Oposisi Suriah Terkejut

Kepala negosiator oposisi Suriah, Nasr al-Hariri. Foto/REUTERS

RIYADH - Kubu oposisi atau pemberontak Suriah mengatakan bahwa mereka terkejut dengan negara-negara Arab yang berekonsiliasi dengan rezim pemerintah Suriah yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad. Mereka mendesak negara-negara Arab mengubah keputusannya.

Negara-negara Arab, termasuk beberapa yang pernah mendukung pemberontak melawan Assad, saat ini berusaha untuk berdamai dengan pemimpin Suriah tersebut. Perubahan sikap itu terjadi setelah rezim Damaskus meraih kemenangan dalam perang sipil berkat bantuan sekutunya, Rusia, Iran dan Hizbullah Lebanon.

Uni Emirat Arab telah membuka kembali kedutaan besarnya di Damaskus bulan lalu. Bahrain juga melakukan hal yang sama.

Sedangkan misi diplomatik Suriah di Manama, Bahrain, telah beroperasi tanpa gangguan.

"Kami tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan rekonsiliasi ini," keluh Nasr al-Hariri kepala negosiator oposisi Suriah kepada wartawan di Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh, tempat kelompoknya bermarkas.

"Kami masih berharap ada kemungkinan (negara-negara ini) untuk meninjau kembali keputusan mereka dan menyadari bahwa hubungan yang nyata dan solid harus dengan saudara-saudara mereka dari rakyat Suriah, bukan dengan rezim yang telah melakukan semua kejahatan ini," katanya lagi, seperti dikutip Reuters, Senin (7/1/2019).

"Bashar al-Assad akan tetap menjadi penjahat perang bahkan jika ribuan pemimpin bersalaman dengannya," ujarnya.

Pemerintah Kuwait pada pekan lalu mengatakan bahwa mereka mengharapkan lebih banyak negara Arab yang membuka kembali kedutaan besar mereka di Damaskus dalam beberapa hari mendatang. Kuwait menyadari langkah itu akan membutuhkan lampu hijau dari Liga Arab.

Suriah didepak dari Liga Arab pada tahun 2011 sebagai respons terhadap tindakan keras pemerintah Assad terhadap protes "Arab Spring". Untuk memulihkan keangitaan Suriah, Liga Arab harus mencapai konsensus.

"Kami tidak berpikir itu akan menjadi langkah yang tepat untuk mengembalikan Suriah ke Liga Arab. Kami pikir itu adalah keputusan yang tidak akan menguntungkan proses politik," kata Hariri.

Negara-negara Teluk Arab yang bersekutu di AS, khususnya Arab Saudi dan Qatar, adalah pendukung regional utama kelompok-kelompok bersenjata Suriah yang menentang Assad. Kedua negara itu menyediakan dana atau senjata.

Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1368472/43/assad-dan-negara-negara-arab-berdamai-oposisi-suriah-terkejut-1546852938

Ribuan orang di Beograd menentang Presiden Serbia

Para pengunjuk rasa turun ke jalan di Beograd pusat, Serbia, 8 Desember 2018, dalam demonstrasi untuk menentang pemerintah. Ribuan orang berpawai secara damai di pusat kota Beograd pada Sabtu untuk menentang pemukulan seorang tokoh oposisi serta kebijakan Presiden Aleksansar Vucic dan partainya yang berkuasa, Partai Progresif Serbia. (REUTERS/Marko Djurica)

Beograd (CB) - Ribuan orang berunjuk rasa dalam udara dingin di pusat Kota Beograd untuk menentang Presiden Aleksandar Vucic dan Partai Progresif Serbia (SNS) yang berkuasa serta menuntut kebebasan media dan penghentian serangan-serangan terhadap wartawan dan tokoh-tokoh oposisi.

Para pemrotes meniup peluit-peluit, mengibarkan spanduk yang bertuliskan "Hentikan Pengkhianatan, Bela Konstitusi dan Dukung Rakyat", dan meneriakkan "Vucic, pencuri!" dalam demonstrasi ke lima dalam beberapa pekan terakhir.

Unjuk-unjuk rasa itu, yang juga berlangsung di Kota Kragujevac, dipicu satu insiden pada November. Saat itu, politisi oposisi Borko Stefanovic dipukuli para penyerang tak dikenal di Kota Krusevac.

Para pendukung Aliansi bagi Serbia, satu kelompok yang beranggota 30 partai oposisi dan organisasi, mengatakan Vucic adalah otokrat dan partainya korup. Para pemimpin SNS membantah tudingan itu.

Para demonstran menuntut lebih banyak liputan kelompok-kelompok oposisi stasiun penyiaran publik dan jaminan investigasi atas serangan-serangan terhadap para wartawan dan politisi oposisi.

Sebelumnya, Vucic menyatakan ia tidak akan tunduk pada tuntutan-tuntutan oposisi bagi reformasi pemilihan dan meningkatkan kebebasan media "bahkan kalau ada 5 juta orang di jalan", tetapi mengatakan ia akan menguji popularitas partainya dalam pemungutan suara nanti.

Kelompok-kelompok oposisi telah mengatakan mereka akan memboikot pemilihan.

Menurut jajak pendapat yang dilakukan pemantau pemilihan CESID yang berkantor di Beograd pada Oktober, SNS memiliki dukungan 53,3 persen, jauh di atas dukungan yang diraih partai-partai lain.

Jika partai-partai oposisi membentuk aliansi, mereka dapat meraih sekitar 15 persen suara, menurut  survei itu.

Koalisi yang berkuasa dan dipimpin SNS memiliki 160 dari 250 kursi di parlemen. Pemungutan suara mendatang dijadwalkan berlangsung tahun 2020.

Credit AntaraNews



https://m.antaranews.com/berita/784432/ribuan-orang-di-beograd-menentang-presiden-serbia

Raja Malaysia Sultan Muhammad V Turun Takhta

Sultan Muhammad V mengundurkan diri dari takhtanya sebagai Raja Malaysia. (AFP PHOTO / MOHD RASFAN)

Jakarta, CB -- Pihak Istana Kerajaan Malaysiamengumumkan kabar Sultan Muhammad V dari Kelantan yang memutuskan turun takhta pada Minggu (6/1). Kabar mundurnya Raja Malaysia ke-15 itu menyudahi rumor yang belakangan ini mencuat sejak awal pekan ini.

"Yang Mulia telah bersiap kembali ke Kelantan Darul Naim untuk berada bersama pemerintah negara bagian," ungkap pernyataan Istana Negara, dikutip AFP, Minggu (6/1). 

Raja Malaysia menjadi perhatian publik setelah pada November silam menikahi mantan Miss Moscow, Oksana Veovodina di tengah absennya dia di pemerintahan. Keduanya menggelar resepsi pernikahan mewah di Moskow, Rusia. Sebelum menikahi Sultan Muhammad V dari Kelantan, Veovodina dikabarkan terlebih dulu memeluk Islam (mualaf) dan mengubah nama menjadi Rihana Oxana Gorbantenko.

Raja Malaysia dipilih oleh sembilan Sultan atau raja negara bagian. Yang Dipertuan Agung, ditunjuk setiap lima tahun biasanya secara bergiliran. Namun demikian, pengunduran diri Sultan Muhammad terjadi hanya dua tahun setelah ia naik pada Desember 2016.

Dilansir Malay Online, Pengawas Keuangan Rumah Tangga Kerajaan, Wan Ahmad Dahlan Ab Aziz mengatakan pengunduran diri Sultan Muhammad V efektif pada 6 Januari sesuai dengan Pasal 32 (3) dari Konstitusi Federal. 

"Yang Mulia telah secara resmi memberi tahu para Sultan-sultan negara bagian lainnya dengan menulis kepada sekretaris Konferensi Penguasa," kata Wan Ahmad.

Wan Ahmad juga menegaskan, sepanjang waktunya sebagai Yang dipertuan Agong, Sultan Muhammad V telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Kepala Negara untuk memastikan stabilitas, keadilan, dan atas dasar persatuan.

"Raja juga mengucapkan terima kasih kepada Penguasa Melayu lainnya yang telah memilihnya sebagai Yang dipertuan Agong ke-15 sejak 13 Desember 2016," kata Wan Ahmad.

Sebelumnya, Perdana Menteri Mahathir Mohamad sempat membantah rumor mengenai rencana Raja Malaysia, yang bakal turun takhta. Rumor mencuat menyusul Sultan Mahmud absen dari pemerintahan selama dua bulan dengan alasan kesehatan. 

"Seperti kalian, saya juga mendengar rumor itu. Saya belum menerima surat atau indikasi apa pun mengenai itu dan saya tak mau membicarakannya," ujar Mahathir, sebagaimana dikutip Channel NewsAsia, Jumat (4/1).

Credit CNN Indonesia

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190106191518-106-358824/raja-malaysia-sultan-muhammad-v-turun-takhta

Pakar Senjata Amerika Komentari Senjata Railgun Buatan Cina

Senjata penembak Electromagnetic Railgun buatan mliter Cina. Th Drive

CB, Washington - Pakar militer Carl Schuster mengatakan senjata electromagnetic railgun buatan militer Cinakemungkinan siap digunakan dalam satu - dua tahun lagi.

“Mereka mengatakan senjata itu sudah operasional. Yang mereka maksud adalah evaluasi operasional untuk penggunaan senjata ini telah dimulai. Pengetesan dilakukan dalam kondisi nyata operasional militer,” kata Schuster, yang merupakan bekas direktur Operasi di Komando Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat seperti dilansir CNN pada Jumat, 4 Januari 2019.

Menurut Schuster senjata ini kemungkinan bakal segera digunakan dalam operasi militer dalam satu tahun. Dia menilai Cina mengalami pencapaian signifikan untuk bertransisi dari mencontek desain senjata negara lain menjadi pengembang senjata dengan teknologi sendiri.

“Itu juga menunjukkan Cina bukan lagi berada 10 – 15 tahun dibelakang AS. Mereka sekarang mendekati kesetaraan dalam pengembangan senjata dengan negara Barat,” kata dia.

Seperti diberitakan media Global Times, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina bakal segera menggunakan senjata penembak electromagnetic railgun di kapal perang buatan domestik Tipe 055.

Ini merupakan hasil terobosan inovasi dari Naval University of Engineering di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina bagian tengah.

Menurut CNN, senjata berteknologi electromagnetic railgun ini mampu menembakkan proyektil hingga 125 mil atau sekitar Rp200 kilometer dengan kecepatan 7.5 kali kecepatan suara. Biaya proyektilnya dinilai jauh lebih murah dibandingkan senjata konvensional.

“Dengan menggunakan gelombang listrik masif dan bukannya campuran kimia, senjata railgun bisa menembakkan proyektil lebih jauh dibandingkan senjata 5 inci konvensional milik AL AS,” begitu pernyataan dari kantor AL AS.

Proyektil dari railgun ini tidak membutuhkan hulu ledak karena kecepatannya menghasilkan daya hancur yang tinggi. “Railgun memberi Anda kekuatan jauh lebih banyak, dan jangkauan lebih jauh. Bisa diarahkan karena penembak mengontrol akselerasi senjata ini,” kata Schuster soal senjata electromagnetic railgun buatan Cina itu.

Credit TEMPO.CO


https://dunia.tempo.co/read/1162047/pakar-senjata-amerika-komentari-senjata-railgun-buatan-cina

Serangan Udara Rusia Tewaskan Tiga Warga Sipil Suriah

Seorang pilot pesawat tempur Suriah di pangkalan militer Latakia, Suriah menunjukkan amunisi di rompinya.

CB, IDLIB— Tiga warga sipil tewas dan sembilan lagi cedera dalam serangan udara Rusia di Provinsi Aleppo, Suriah Utara, pada Sabtu (5/1).

Serangan tersebut ditujukan ke Daerah Darat Izza, Urum Al-Kubra, Rashideen, dan Lembah Al-Muhandis di dalam "zona penurunan ketegangan" di dalam Aleppo pada Jumat larut malam. Ini seperti disampaikan beberapa sumber yang meminta untuk tidak disebutkan jati diri mereka karena alasan keamanan.

Direktur Lembaga Pertahanan Sipil Helm Putih, Omar Haj Abu Udeide, mengatakan tiga orang telah tewas di Darat Izza dan sembilan orang cedera di Urum Al-Kubra.

Ia mengatakan warga yang cedera segera dibawa ke rumah sakit yang berdekatan untuk diberi perawatan medis.

Satu pengamatan udara oposisi menunjukkan serangan udara tersebut dilancarkan pesawat tempur yang terbang dari Pangkalan Udara Khmeimim di Latakia di Suriah Tenggara.

Menurut Abu Udeide, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Anadolu, Ahad (8/1), pasukan pemerintah dan milisi dukungan Iran telah berusaha bergerak maju ke dalam wilayah yang dikuasai oposisi, Rashideen, sebelum serangan udara itu tapi dipukul mundur oleh pasukan oposisi.

Suriah baru saja bangkit dari konflik yang menghancurkan negeri itu, yang meletus pada 2011, ketika Pemerintah Presiden Bashar al-Assad menindas demonstran dengan kekuatan yang tak pernah terjadi sebelumnya.

Ratusan ribu warga sipil telah tewas atau mengungsi akibat konflik tersebut, terutama akibat serangan udara pemerintah yang ditujukan ke daerah yang dikuasai gerilyawan.

Sementara itu selama 2018, hampir 295 ribu warga Suriah, yang telah menyelamatkan diri dari perang saudara di negeri mereka, telah pulang ke kampung halaman mereka dari Turki. Ini sebagaimana dikutip dari Kementerian Dalam Negeri Turki pada Sabtu (6/1).

Operasi Euphrate Shield dan Olive Branch oleh Turki di bagian barat-laut Suriah membebaskan wilayah itu dari kelompok gerilyawan YPG/PKK dan ISIS. 

Sebanyak 55.894 migran ireguler juga dideportasi, tambah kementerian tersebut. 

Credit REPUBLIKA.CO.ID


https://m.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/19/01/06/pkwm6c320-serangan-udara-rusia-tewaskan-tiga-warga-sipil-suriah

Perang antargerilyawan berkecamuk di Suriah

Seorang wanita membawa walkie-talkie menuju lokasi kerusakan setelah terjadi serangan udara di kawasan dikendalikan pemberontak, kota Maaret al-Numan, provinsi Idlib, Suriah, Selasa (31/5/2016). (REUTERS/Khalil Ashawi )

Aleppo, Suriah (CB) - Pertempuran memasuki hari keempat antarkelompok gerilyawan yang didukung oleh Pemerintah Turki di pinggir barat Provinsi Aleppo dan di pinggir selatan Provinsi Idlib, menyebabkan ratusan gerilyawan tewas.

Beberapa laporan media mengutip sumber lokal di pinggir Aleppo dan Idlib bahwa setelah pertempuran sengit melawan anggota "Gerakan Noureddin Az-Zenki", petempur Jabhat An-Nusra merebut kekuasaan atas banyak wilayah di pinggir barat Aleppo.

Petempur Jabhat An-Nusra menyita banyak senjata dan kendaraan, dan menewaskan sejumlah gerilyawan dari Gerakan Noureddin Az-Zenki, selain menangkap sebagian anggota gerakan itu, menurut laporan Kantor Berita Resmi Suriah, Sana --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad siang.

Sumber lokal tersebut mengatakan sebagian besar gerilyawan Gerakan Noureddin Az-Zenki telah mundur dari Kota Kecil Efrin di pinggir barat-laut Aleppo, kota kecil yang dikuasai oleh anggota milisi yang didukung oleh Turki, saat mereka membuka koridor untuk memungkinkan gerilyawan itu mundur dan bergabung dengan Gerakan tersebut.

Di pinggir selatan Idlib, gerilyawan dari "Front Nasional bagi Pembebasan" bergerak maju ke arah beberapa desa yang dikuasai Jabhat An-Nusra di sebelah selatan Idlib. Gerilyawan Front Nasional menguasai Desa Talmans setelah pertempuran sengit melawan petempur Jabhat An-Nusra. Setelah itu, mereka menangkap sejumlah anggota Front Nasional serta menyita sejumlah senjata.

Jejaring sosial yang berafiliasi kepada gerilyawan mengatakan pertempuran sengit antara organisasi gerilyawan selama beberapa hari belakangan terjadi di dekat tempat pengawasan Turki dan di bawah pengawasan patroli Turki di daerah tersebut.

Keadaan itu menunjukan bahwa pertempuran tersebut adalah "upaya Turki untuk menata kembali daerah yang berada di bawah pengaruh organisasi teror untuk memanfaatkan mereka bagi agenda pribadi Turki.

Sumber tersebut juga mengatakan milisi gerilyawan yang berafiliasi kepada Pemerintah Turki dan beroperasi di bawah naungan "Perisai Eufrat" menerima instruksi langsung dari Turki agar tidak terlibat dalam pertempuran antara anggota Jabhat An-Nusra dan kelompok gerilyawan lain.

Pertempuran antara kelompok gerilyawan meletus pada Selasa fajar di pinggir barat Aleppo, ketika anggota Jabhat An-Nusra menguasai Kota Kecil Daret Ezza. Pertempuran merembes ke pinggir selatan dan timur Idlib serta pinggir utara Hama. Pertempuran yang berkecamuk menewaskan ratusan gerilyawan, selain merenggut jiwa warga sipil yang tinggal di daerah yang di bawah kendali organisasi tersebut.

Credit AntaraNews


https://m.antaranews.com/berita/784326/perang-antargerilyawan-berkecamuk-di-suriah

Suriah Desak DK PBB Kecam Serangan Koalisi AS di Deir Ez-Zor

Kementerian Luar Negeri Suriah dilaporkan telah mengirim pesan yang mendesak DK PBB untuk mengecam serangan koalisi internasional di Provinsi Deir ez-Zor. Foto/Istimewa

NEW YORK - Kementerian Luar Negeri Suriah dilaporkan telah mengirim pesan yang mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengecam serangan udara koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat (AS) di Provinsi Deir ez-Zor.

Pesan yang disampaikan Kemlu Suriah mencatat bahwa lebih dari 20 warga sipil yang tinggal di permukiman Al-Kashkia dan Al-Shafaa termasuk empat anak, tewas dalam dua hari terakhir serangan udara koalisi.

"Diam tentang kejahatan militer, DK memungkinkan AS dan negara-negara koalisi lainnya untuk menghindari tanggung jawab dan mengabaikan hukum internasional," bunyi pesan Kemlu Suriah, seperti dilansir Tass pada Minggu (6/12).

"Mendesak DK PBB untuk mengambil langkah cepat untuk menghentikan serangan agresif dari koalisi barat di Suriah yang membunuh warga sipil dan merusak infrastruktur," sambungnya.

Kemlu Suriah, dalam pesannya juga mendesak DK PBB untuk membuat mekanisme independen dan netral untuk menyelidiki kejahatan-kejahatan semacam itu, menghukum para pelaku dan memberikan kompensasi kepada keluarga yang dirugikan.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1368234/42/suriah-desak-dk-pbb-kecam-serangan-koalisi-as-di-deir-ez-zor-1546763834

Politisi Mesir Tolak Revisi UUD Langgengkan Jabatan el-Sisi

Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi.

CB, ISTANBUL— Ratusan politikus dan tokoh masyarakat di Mesir telah menyuarakan penentangan mereka terhadap setiap perubahan undang-undang dasar negara mereka.

Seruan telah tersebar baru-baru ini di Mesir bagi perubahan undang-undang dasar dengan pandangan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Abdel-Fattah As-Sisi.

"Seruan ini memiliki tujuan tunggal, yaitu memperpanjang masa jabatan presiden saat ini, meskipun ada pasal yang melarang perubahan apa pun," demikian antara lain isi pernyataan yang ditandatangani 170 politikus dan tokoh masyarakat.

"Undang-undang dasar adalah kontrak antara penguasa dan rakyat, dan itu telah dirancang untuk diubah menjadi hukum yang menjamin keamanan, kestabilan, serta perkembangan untuk melayani masyarakat," tambah pernyataan tersebut.

Para politikus dan tokoh masyarakat itu berikrar akan menggunakan segala cara perlawanan damai untuk menolak setiap kerusakan baru pada undang-undang dasar.

Seperti dilansir Kantor Berita Anadolu, Ahad (6/1), para penandatangan petisi tersebut meliputi mantan calon presiden Hamdeen Sabahi dan pegiat hak asasi Gamal Eid. 

Undang-undang dasar Mesir menetapkan masa jabatan presiden hanya empat tahun, dan presiden hanya bisa dipilih kembali satu kali.

El-Sisi, mantan kepala staf Angkatan Darat, dipilih sebagai presiden pada pertengahan 2014, setelah ia memimpin kudeta militer terhadap pendahulunya, Mohammed Morsi, -pertamayang dipilih secara demokratis setahun sebelumnya.

El-Sisi dipilih kembali untuk masa jabatan kedua pada Juni 2018. Masa jabatannya akan berakhir pada 2022.

 

 
Credit REPUBLIKA.CO.ID
 

 https://m.republika.co.id/berita/internasional/afrika/19/01/06/pkwmi7320-politisi-mesir-tolak-revisi-uud-langgengkan-jabatan-elsisi

 

Tujuh penjaga perbatasan Afghanistan tewas di Kandahar

Asap terlihat dari lokasi ledakan dan tembakan antara pasukan Taliban dan Afganistan di PD 6 di Kabul, Afganistan, Rabu (1/3/2017). (REUTERS/Mohammad Ismail/cfo/17)

Kabul, Afghanistan (CB) - Tujuh anggota Polisi Perbatasan Afghanistan tewas dalam satu serangan Taliban di dekat perbatasan, yang disengketakan, Pakistan di Provinsi Kandahar, kata seorang pejabat pada Sabtu (5/1).

Juru Bicara Gubernur Provinsi Aziz Ahmad mengatakan kepada Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad pagi-- bahwa anggota Taliban menyerbu pos pemeriksa keamanan di Kota Perbatasan Nava di Kabupaten Spin Boldak pada Jumat (4/1) larut malam.

Ahmad mengatakan bentrokan masih berlanjut pada Sabtu pagi. Ia menambahkan tujuh penjaga perbatasan dan 16 gerilyawan tewas dalam baku-tembak tersebut.

Taliban di media sosial mengaku bertanggung-jawab atas serangan.

Kandahar telah dikenal sebagai tempat kelahiran aksi perlawanan Taliban pada 1990-an. Namun dalam beberapa tahun belakangan ini, kondisi di provinsi itu relatif tenang.

Jend. Abdul Raziq, kepala kepolisian Kandahar yang tewas, mendapat pujian karena suasana yang relatif damai di wilayahnya.

Setelah selamat dari puluhan upaya untuk merenggut nyawanya, Raziq tewas pada Oktober tahun lalu, ketika seorang penyusup Taliban menembak dia di luar kantor gubernur provinsi saat kunjungan Panglima AS di Afghanistan Jend. Austin Scott Miller.

Credit AntaraNews



https://m.antaranews.com/berita/784324/tujuh-penjaga-perbatasan-afghanistan-tewas-di-kandahar

Pemerintah Cina Sahkan UU untuk Awasi Praktik Ajaran Islam

Seorang etnis muslim Uighur berjalan di depan layar bergambarkan Presiden Cina Xi Jinping di Kashgar, Xinjiang Uighur , 6 September 2018. Program Pair Up and Become Family untuk mengubah cara hidup dan kepercayaan etnis Uighur yang beragama Islam yang dianggap Cina berpotensi ekstrimis. REUTERS/Thomas Peter

CB, Jakarta - Pemerintah Cina telah mengesahkan undang-undang baru yang berupaya untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya dan sistem politik Cina dalam lima tahun ke depan. Ini adalah langkah terbaru Beijing untuk melakukan pengawasan terhadap praktik agama.

Surat kabar Cina, Global Times, Sabtu kemarin melaporkan bahwa setelah pertemuan dengan perwakilan dari delapan asosiasi Islam, pejabat pemerintah setuju untuk membimbing Islam agar sesuai dengan sosialisme Cina dan menerapkan langkah-langkah untuk mengasimilasi praktik agama, ungkap laporan yang dilansir dari Aljazeera, 6 Januari 2019.

Surat kabar Global Times tidak memberikan rincian lebih lanjut atau nama-nama asosiasi yang menyetujui keputusan tersebut.

Cina telah memulai kampanye Sinofikasi yang agresif dalam beberapa tahun terakhir dengan kelompok-kelompok agama yang sebagian besar ditoleransi pada masa lalu, di bawah kekuasaan Presiden Cina Xi Jinping, pemimpin Cina paling kuat sejak Mao Zedong.

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, mengikuti kelas Bahasa Mandarin, Jumat 3 Januari 2019. Kamp pendidikan tersebut disoroti PBB dan dunia Barat karena dianggap sebagai pola deradikalisasi yang melanggar HAM, namun Cina menyangkal karena para peserta didik diajari berbagai keterampilan. ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie

Mempraktikkan Islam dilarang di beberapa wilayah Cina, dan seringkali orang-orang ditangkap ketika salat, puasa, menumbuhkan jenggot atau mengenakan jilbab.

Menurut PBB, lebih dari satu juta Muslim Uighur diperkirakan ditahan di kamp-kamp interniran di mana mereka dipaksa untuk meninggalkan keyakinan mereka dan bersumpah setia kepada Partai Komunis.

Kelompok-kelompok HAM menuduh Cina terlibat dalam kampanye pembersihan etnis.

Pemerintah juga mencopot kubah-kubah dan simbol bulan sabit di masjid, sementara sekolah-sekolah agama dan kelas-kelas yang berkaitan dengan ajaran Timur Tengah dilarang. Anak-anak dilarang berpartisipasi dalam kegiatan Muslim.

Selain menyasar Muslim, pemerintah Cina juga melarang praktik ajaran Kristen. Pada 9 desember kemarin, menjelang perayaan Natal, pemerintah melakukan persekusi dengan menangkapi 100 umat kristen, menutup gereja dan menyita alkitab, mengutip laporan Christianity Today International.

Cina berulangkali menyangkal kritik pengekangan Muslim atau agama lain, dan mengatakan pemerintah berupaya melindungi agama dan budaya minoritasnya, serta mencegah munculnya radikalisme.

Credit TEMPO.CO



https://dunia.tempo.co/read/1162112/pemerintah-cina-sahkan-uu-untuk-awasi-praktik-ajaran-islam

Berkat China, Kini Ada Makhluk Hidup di Bulan

CB — Ada makhluk hidup di Bulan saat ini. Tentu itu bukan alien, melainkan benih kentang dan selada (Arabidopsis thaliana).

Benih-benih tersebut dibawa wahana antariksa milik China, Chang'e-4. Wahana ini berhasil mendarat di sisi jauh Bulan pada Kamis (3/1/2018) kemarin.

Chang'e-4 tak hanya membawa tanaman, tapi juga hewan. Hewan yang dimaksud berupa telur ulat sutra.

Menurut laporan di The Telegraph, Jumat (13/04/2018), ide awalnya adalah tanaman akan menyokong hidup ulat sutra dengan oksigen. Sementara ulat sutra, pada gilirannya, akan menyediakan tanaman dengan karbon dioksida dan nutrisi dari kotoran mereka.

Eksperimen ini dilakukan para peneliti untuk melihat apakah tanaman bisa melakukan fotosintesis dan tumbuh di lingkungan Bulan.

"Kami ingin mempelajari respirasi benih dan fotosintesis di Bulan," ungkap Xie Gengxin, kepala perancang percobaan ini dikutip dari Live Science, Kamis (03/01/2019).

Percobaan "biosfer" ini merupakan kolaborasi dari 28 universitas di China. Uji coba itu dilakukan dalam tabung silinder paduan aluminium 0,8 liter dengan berat 3 kg, termasuk kotoran, nutrisi, dan air di dalamnya.

Diharapkan, sinar matahari akan menyaring ke dalam wadah melalui "tabung". Para ilmuwan akan menyaksikan perkembangan tanaman dan ulat itu dari kamera kecil yang terpasang.

Datanya kemudian akan dikirim ke Bumi melalui sistem relai rumit yang disiapkan oleh China.

"Mengapa kentang dan Arabidopsis? Sebab, periode pertumbuhan Arabidopsis pendek dan nyaman untuk diamati. Sementara kentang bisa menjadi sumber makanan utama bagi para turis luar angkasa di masa depan," kata Liu Hanlong, direktur utama percobaan ini.

"Eksperimen kami mungkin membantu mengumpulkan pengetahuan untuk membangun basis Bulan dan tempat tinggal jangka panjang di sana," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam percobaan di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS), tanaman rockcress berhasil tumbuh. ISS menunjukkan bahwa daun tanaman itu naik turun ketika mendekati gravitasi Bulan.

Meski begitu, masih menjadi pertanyaan apakah tanaman berbunga bisa tumbuh subur di sisi jauh Bulan. Tapi, untuk saat ini, setidaknya kita tahu bahwa ada kehidupan di wilayah lain tata surya.

Credit KOMPAS.com


https://sains.kompas.com/read/2019/01/04/130400323/berkat-china-kini-ada-makhluk-hidup-di-bulan

Pipa Minyak Kolombia Dibom Kelompok Pemberontak

Ilustrasi ledakan. (Istockphoto/Inhauscreative)

Jakarta, CB -- Perusahaan minyak milik negara Kolombia, Ecopetrol, telah menghentikan operasi pipa Cano Limon-Covenas setelah rusak dalam serangan bom yang mengakibatkan tumpahan minyak mentah ke dua aliran di provinsi Norte de Santander, kata perusahaan tersebut seperti yang dikutip dari Reuters pada Minggu (6/1).

Ledakan yang terjadi pada Jumat (4/1) di daerah pedesaan Campo Giles, di kota Tibu, adalah aksi pengeboman pertama terhadap infrastruktur minyak Kolombia di tahun ini. 

Tahun lalu terjadi 89 serangan di tiga provinsi. Kasus tersebut banyak dikaitkan dengan pemberontak sayap kiri.

Minyak mentah tumpah dan mengotori dua sungai tetangga Kolombia, kata Ecopetrol dalam sebuah pernyataan yang sekaligus menyebut bahwa tumpahan minyak tersebut sudah terkendali.

Namun ledakan itu tidak mempengaruhi ekspor atau produksi di ladang minyak Cano Limon di provinsi Arauca utara, yang dioperasikan oleh Occidental Petroleum.

Selama tahun 2018 pipa Cano Limon sepanjang 773 kilometer tidak beroperasi dikarenakan oleh serangan, yang sering dituduhkan kepada kelompok gerilya Tentara Pembebasan Nasional (ELN) yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Pipa Cano Limon memiliki kapasitas untuk mengangkut hingga 210 ribu barel minyak mentah per hari.

Kelompok pemberontak, yang sering melakukan asi penyerangan saluran pipa, memiliki sekitar 2.000 pejuang dan menentang kegiatan minyak dan pertambangan oleh perusahaan multinasional, dengan mengatakan mereka mengambil keuntungan dari sumber daya alam tanpa memberi manfaat kepada rakyat Kolombia.

Presiden Ivan Duque, yang mulai menjabat pada Agustus, mengatakan dia tidak akan melanjutkan pembicaraan damai dengan ELN yang diprakarsai oleh pendahulunya sampai pemberontak menghentikan penculikan dan semua kegiatan kriminal.

Credit CNN Indonesia



https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190106081512-134-358746/pipa-minyak-kolombia-dibom-kelompok-pemberontak

Gaza Memanas, Fatah Tutup Seluruh Kantor

Hamas-Fatah

CB, GAZA -- Kelompok Fatah mengumumkan penutupan seluruh kantornya yang berada di Jalur Gaza demi keamanan. Juru Bicara Fatah di Gaza, Atef Abu Yusuf mengatakan penutupan tersebut akan terus berlangsung hingga pada saatnya akan diberitahukan untuk dibuka kembali.

Atef melanjutkan, penutupan kantor itu menyusul dugaan adanya penangkapan terhadap petinggi Fatah dan munculnya ancaman baru-baru ini. "Semua kantor telah diperintahkan untuk ditutup sampai ada pemberitahuan lebih lanjut," kata dia dilansir dari kantor berita Turki, Anadolu Agency, Ahad (6/1).

Eskalasi ketegangan di Gaza dalam beberapa hari ini meningkat. Jumat lalu, penyerang dengan menggunakan topeng menyerbu markas TV Palestina di Kota Gaza. Beberapa staf terluka dan peralatan pun hancur. Pemerintah pimpinan Hamas mengutuk serangan itu, dan menyerukan agar para pelakunya ditangkap.

Dikutip dari The Jerusalem Post, Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah pun menegaskan TV Palestina adalah milik rakyat Palestina dan bukan milik faksi atau gerakan. "Mereka yang melakukan tindakan pengecut ini tidak mungkin orang Palestina. Hamas harus mengungkapkan identitas para pengecut ini," tuturnya.

Dalam laporan The Jerusalem Post itu, disebutkan bahwa warga Palestina mengatakan penyerang kantor TV Palestina itu adalah anggota kelompok Fatah yang tidak puas. Namun di sisi lain, pemimpin Fatah meminta Hamas untuk bertanggungjawab atas kehancuran tersebut.

Selain itu, Atef, dalam sebuah pernyataan juga menuding Hamas telah menangkap lebih dari 500 anggota kelompoknya, termasuk beberapa pejabat senior, menjelang unjuk rasa untuk menandai peringatan 54 tahun gerakan tersebut. Namun Kementerian Dalam Negeri yang dikelola Hamas membantah tuduhan itu.

Hamas dan Fatah berselisih sejak Hamas menguasai Gaza pada 2007 setelah melewati tingginya ketegangan yang terjadi di jalanan antarkeduanya. Bulan lalu, delegasi dari dua kelompok itu mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Mesir di Kairo untuk mengakhiri pembagian antar-Palestina.

Pembicaraan itu adalah satu dari puluhan putaran di Kairo dan beberapa ibu kota Arab sejak awal keretakan hubungan kedua kelompok pada 2007 silam. Usaha mengharmoniskan Hamas dan Fatah hingga kini belum membuahkan hasil.

 

Credit REPUBLIKA.CO.ID

https://m.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/19/01/06/pkvyud382-gaza-memanas-fatah-tutup-seluruh-kantor

Aksi Rompi Kuning Lanjutan Berujung Ricuh di Paris

Memasuki Sabtu (5/1) petang aksi rompi kuning mulai rusuh di Paris, termasuk pembakaran sepeda motor hingga melempari polisi. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Jakarta, CB -- Para demonstran rompi kuning kembali melakukan aksi mereka di ibu kota Prancis, Paris, Sabtu (5/1).

Namun, demonstrasi yang bermula dari protes kenaikan pajak bahan bakar dan biaya hidup itu berujung rusuh.

Dikutip dari Reuters, para demonstran membakar sepeda-sepeda motor dan membakar barikade di Boulevard Saint Germain. Tak hanya itu, AFP melaporkan terjadi baku hantam antara massa demonstran dengan polisi di dekat sungai Seine.

Aksi lanjutan Rompi Kuning itu sendiri semula berjalan dengan damai dan teratur hingga waktu petang tiba. Sebagian massa aksi mulai melemparkan benda-benda ke polisi yang memblokade jembatan di atas Sungai Seine.

Menanggapi aksi massa tersebut, polisi membalas dengan menembakkan gas air mata guna mencegah massa menyebrangi jembatan untuk mencapai Gedung Dewan Nasional.

Disebutkan sekitar 4.000 demonstran terlibat dalam aksi pada Sabtu (5/1) di Paris tersebut.

"Saya di sini untuk mempertahankan hak dari anak-anak saya untuk bekerja yang bisa memberi mereka makan. Putri saya hanya mendapatkan 800 euro (sekitar Rp12,9 juta) per bulan. Dia bekerja selama 25 jam per minggu untuk sebuah toko kue. Baginya ini tentang mempertahankan hidup," ujar Ghislaine, 58 tahun seperti dikutip dari AFP.

Demonstrasi yang dilakukan saban Sabtu itu tak hanya terjadi di Paris. Untuk Sabtu kemarin, seperti dilansir Reuters, Menteri Dalam Negeri Prancis Christophe Castaner menduga sekitar 50 ribu orang melakukan demonstrasi di seluruh negeri. Beberapa di antaranya di Bordeaux, Toulouse, Rouen, dan Marseille.

Aksi rompi kuning ini menjadi pukulan tersendiri bagi pemerintahan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang baru berjalan 20 bulan.

Aksi terburuk dari rompi kuning terjadi pada November tahun lalu, kala itu kericuhan berujung pada vandalisme dan penjarahan yang dilakukan massa ke toko-toko serta bank di sekitar Arc de Triomphe. Kala itu, sebanyak 378 orang ditangkap dan lebih dari 100 orang terluka.

Menanggapi kerusuhan tersebut, pada Desember 2018 Macron mengumumkan janji pemotongan pajak bagi pensiunan, peningkatan upah bagi pekerja miskin dan penghapusan kenaikan pajak bahan bakar yang direncanakan.

Credit CNN Indonesia


https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190106061307-134-358743/aksi-rompi-kuning-lanjutan-berujung-ricuh-di-paris

Protes rompi kuning berlanjut dalam upaya mengakhiri pemerintah Prancis

Polisi Prancis mengambil posisi setelah para pekerja yang menggelar demonstrasi dan mogok kerja nasional berusaha memblokadde jalan ke tempat penyulingan minyak di Fos-sur-Mer, Marseille. (Reuters)

Paris, Prancis (CB) - Pemrotes Rompi Kuning, yang masih turun ke jalan setelah mengguncang Prancis pada penghujung tahun lalu, ingin menggulingkan pemerintah, kata seorang juru bicara Pemerintah Prancis pada Jumat (4/1).

"Mereka yang melanjutkan protes adalah agitator yang menginginkan pemberontakan dan menggulingkan pemerintah," kata Juru Bicara Pemerintah Benjamin Griveaux setelah pertemuan pertama Kabinet pada tahun ini.

Ia menyeru rakyat Prancis agar menyampaikan pandangan mereka selama debat nasional yang diselenggarakan dalam beberapa pekan ke depan di semua wilayah, dan bukan turun ke jalan.

"Pemerintah kita dengan cepat menanggapi tuntutan mereka," tambah Griveaux, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu siang.

Pemrotes Rompi Kuning, yang dimulai sebagai reaksi atas kenaikan harga bahan bakar dan berkembang menjadi protes terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron, terus melancarkan aksi mereka meski pemerintah menyeru mereka agar berhenti.

Sejak 17 November, ribuan pemrotes yang mengenakan rompi kuning terang --yang dinamakan Rompi Kuning-- telah berkumpul di berbagai kota besar Prancis, termasuk ibu kotanya, Paris, untuk memprotes kenaikan pajak bahan bakar yang kontroversial oleh Macron dan situasi ekonomi yang memburuk.

Sebanyak 38.600 orang ikut dalam protes di seluruh negeri tersebut pada Sabtu (22/12), dan sedikitnya 2.000 pemrotes di Paris, kata Kementerian Dalam Negeri Prancis. Sementara itu, tak kurang dari 66.000 orang berunjuk rasa satu pekan sebelumnya.

Pengunjuk rasa menggelar protes dengan menghalangi jalan dan lalu lintas, dan juga menghalangi jalan masuk serta ke luar dari banyak stasiun pompa bensin dan pabrik di seluruh negeri itu.

Pemrotes, yang pada umumnya tinggal di daerah pinggir kota akibat tingginya harga sewa rumah di kota besar, telah menyeru Macron agar memangkas pajak bahan bakar dan meringankan kesulitan ekonomi mereka.

Di bawah tekanan protes, Macron mengumumkan kenaikan upah minimum dan juga membatalkan kenaikan pajak bahan bakar, yang kontroversial.

Sebanyak 10 orang tewas, lebih dari 4.000 orang ditahan, dan lebih dari seribu orang lagi cedera dalam protes itu.

Pada Senin (24/12), Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe mengatakan pemerintahnya bertekad untuk menjaga ketenangan masyarakat di negeri itu.

Perdana Menteri menyerukan diakhirinya kerusuhan dalam demonstrasi Rompi Kuning selama kunjungannya ke empat personel polisi yang diserang oleh pemrotes Rompi Kuning pada 22 Desember di Paris.

Philippe mengatakan ia membedakan antara mereka yang menggunakan kekerasan dan mereka yang menyampaikan tuntutan damai dalam demonstrasi tersebut.

Ia juga menekankan bahwa makin lama protes itu berlangsung, makin parah protes tersebut berubah menjadi aksi radikal.

Pada Sabtu (22/12), pemrotes menyerang dan melemparkan batu ke arah empat polisi di Champs-Elysees, selama demonstrasi.

Credit AntaraNews




https://m.antaranews.com/berita/784206/protes-rompi-kuning-berlanjut-dalam-upaya-mengakhiri-pemerintah-prancis

Khawatir Kongo Rusuh, AS Kerahkan Tentara ke Gabon

Presiden Amerika Serikat Donald John Trump. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) telah mengerahkan puluhan tentara ke Gabon di tengah kekhawatiran pecahnya kerusuhan di Republik Demokratik Kongo (DRC). Negara Afrika itu sedang dilanda demo besar setelah pemilu untuk memilih presiden baru.

Presiden Donald Trump mengatakan kepada Kongres AS pada hari Jumat waktu Washington bahwa pengerahan perdana dari sekitar 80 tentara telah tiba di Gabon pada hari Rabu. Misinya untuk melindungi warga AS dan fasilitas diplomatik jika kekerasan pecah di Kinshasa, Ibu Kota DRC.

Warga Kongo telah memberikan suaranya pada pemilu untuk memilih presiden pada 30 Desember 2018 lalu. Pemilu ini digelar untuk memilih penerus Presiden Joseph Kabila, yang telah berkuasa selama 18 tahun.

"Yang pertama dari personel ini tiba di Gabon pada 2 Januari 2019, dengan peralatan tempur yang sesuai dan didukung oleh pesawat militer," bunyi surat Trump kepada Kongres, seperti dikutip Reuters, Sabtu (5/1/2019).

"Pasukan tambahan dapat dikerahkan ke Gabon, Republik Demokratik Kongo, atau Republik Kongo, jika perlu untuk tujuan ini," lanjut surat Trump.

"Personel yang dikerahkan ini akan tetap berada di kawasan itu sampai situasi keamanan di Republik Demokratik Kongo menjadi sedemikian rupa sehingga kehadiran mereka tidak lagi diperlukan," imbuh surat Presiden Trump.

Komisi Pemilihan Umum Kongo dijadwalkan akan merilis hasil sementara dari pemilihan presiden pada hari Minggu (6/1/2019). Namun, komisi tersebut mengatakan kemungkinan ada penundaan karena lambatnya kedatangan lembar penghitungan suara.

Para pengamat dan oposisi mengatakan pemilu telah dirusak oleh kecurangan yang serius. Sedangkan Pemerintah Kongo mengatakan pemilu berlangsung itu adil dan berjalan lancar.

Kubu koalisi pendukung Kabila atau kubu berkuasa menjagokan Emmanuel Ramazani Shadary sebagai presiden baru.

Komunitas internasional telah mengajukan kekhawatiran bahwa hasil pemilu yang disengketakan dapat menyebabkan kerusuhan, seperti yang terjadi setelah pemilu 2006 dan 2011.

Pada hari Kamis, Departemen Luar Negeri AS meminta Komisi Pemilihan Umum Kongo untuk memastikan suara dihitung secara akurat. Departemen itu mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang merusak proses atau mengancam perdamaian dan stabilitas di negara itu.

Sementara itu, Human Rights Watch memperingatkan potensi manipulasi hasil pemilu Kongo. "Uni Afrika dan pemerintah lain harus menjelaskan kepada kepemimpinan Kongo bahwa setiap manipulasi hasil pemilu akan memiliki konsekuensi serius," kata Ida Sawyer, wakil direktur Afrika di Human Rights Watch.

"Penghitungan suara palsu hanya akan mengobarkan situasi yang sudah tegang dan bisa berakibat buruk," ujarnya.

Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1368099/42/khawatir-kongo-rusuh-as-kerahkan-tentara-ke-gabon-1546679290

Meksiko Desak Blok Regional tak Campuri Internal Venezuela

Presiden Venezuela Nicolas Maduro

CB, LIMA -- Pemerintahan baru yang berhaluan kiri di Meksiko pada Jumat menyerukan blok regional menahan diri dari campur tangan dalam urusan internal Venezuela. Pemerintah itu menolak mendukung deklarasi negara-negara di kawasan yang mendesak Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk tidak melanjutkan kekuasaan pada 10 Januari.

Meksiko merupakan satu-satunya dalam Grup Lima beranggota 14 negara yang memilih tidak menandatangani pernyataan terhadap Maduro, untuk pertama kali Meksiko tidak mendukung satu deklarasi oleh grup tersebut sejak dibentuk tahun 2017 mendorong reformasi demokratik di Venezuela.

Meksiko pernah menjadi salah satu pengeritik paling tajam Maduro. Tetapi hubungan dengan Venezuela menghangat di bawah Presiden Andres Manuel Lopez Obrador, yang mengundang Maduro untuk menghadiri pelantikannya bulan lalu.

Maximiliano Reyes, deputi menteri luar negeri Meksiko yang bertanggung jawab atas Amerika Latin, mengatakan setelah pertemuan Kelompok Lima di Peru yang Meksiko mengkhawatirkan situasi mengenai hak asasi manusia di Venezuela tetapi tidak akan berkomentar tentang legitimasi pemerintahannya.

Dalam siaran televisi negara Jumat malam, Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaze mengatakan Maduro akan melanjutkan tugas kepresidenan pada 10 Januari dalam proses yang sah dan konstitusional, yang ia katakan tak memerlukan persetujuan pemerintahan asing manapun.

Dia mengatakan Venezuela "bingung" dengan pernyataan tersebut dan pihaknya akan mengambil tindakan timbal balik bagi langkah-langkah diplomatik yang diambil oleh pemerintah lain.

Reyes menyerukan mediasi dan dialog dari Kelompok Lima, bukan isolasi. Sikap Meksiko adalah tamparan kepada usaha-usaha regional untuk meningkatkan tekanan atas Maduro menjelang pelantikannya, yang oposisi Venezuela berharap akan jadi momen titik balik untuk menyoroti bagaimana dia merongrong demokrasi dan salah urus ekonomi anggota OPEC itu.

Meksiko diberitakan tak mengirim wakil tingkat tinggi menghadiri pelantikan Maduro. Ketika ditanya siapa yang akan menghadiri dari Meksiko, seorang juru bicara Kemenlu mengatakan kuasa usaha kedutaan Meksiko akan hadir.

Langkah-langkah diplomatik terhadap Venezuela dari negara-negara tetangga masih malu-malu, dan komunike Jumat menambah sedikit kepada pernyataan-pernyataan sebelumnya yang mendesak Maduro mundur tetapi menawarkan sedikit mekanisme kongkrit untuk mewujudkan ini.

Peru mengatakan bulan lalu bahwa pihaknya akan mengusulkan mengakhiri hubungan diplomatik dengan Venezuela kepada para anggota Kelompok Lima. Tapi belum satupun negara yang mengumumkan akan memutus hubungan.

Sebanyak 13 negara dalam Kelompok Lima yang menandatangani pernyataan Jumat, termasuk Kanada, Argentina, Brasil, Chile, dan Kolumbia, menyebut masa tugas baru Maduro "tidak sah" dan mendesaknya menyerahkan kekuasaan kepada Majelis Nasional hingga pemilihan demokratik dapat diselenggarakan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID




https://m.republika.co.id/berita/internasional/amerika/19/01/05/pkv91c414-meksiko-desak-blok-regional-tak-campuri-internal-venezuela