CUPUMA

Selasa, 18 Desember 2018

TIPH: Israel Langgar HAM di Hebron Berulang Kali

Seorang warga melintasi pertokoan di Hebron, Tepi Barat, Palestina.

Foto: ABED AL HASHLAMOUN/EPA-EFE

Laporan ini mengafirmasi status Hebron sebagai kota yang dijajah Israel.

CB, TELAVIV--Gugus tugas internasional yang didirikan dua dekade lalu untuk memantau perjanjian antara Palestina dan Israel di Hebron, The Temporary International Presence in Hebron (TIPH) mengeluarkan laporan lengkap tentang pelanggaran Israel di kota Tepi Barat tersebut.

Dilansir dari Haaretz, Senin (17/12), ini pertama kalinya laporan TIPH diungkapkan kepada media.

"Hak asasi manusia telah dilanggar secara teratur dan lebih dan lebih parah lagi bagi warga Palestina di Hebron, dan terutama yang hidup di H2 (wilayah pemukiman Israel), terkait kurangnya kebebasan dalam bergerak dan hak beribadah," kata seorang diplomat yang telah melihat laporan tersebut.

TIPH yang sudah lama dianggap tidak memiliki kekuatan ini melaporkan rahasia yang menyebutkan begitu banyak pelanggaran terhadap hukum internasional yang dilakukan Israel.

Laporan ini mengonfirmasi status Hebron sebagai kota yang diokupasi warga dan militer Israel. Gugus tugas yang didirikan untuk menjamin keamanan warga Palestina tersebut memperingatkan Hebron semakin terpecah karena tindakan pemerintah dan warga Israel.

Menurut laporan tersebut, Israel jelas-jelas telah melakukan 'pelanggaran berat dan dilakukan secara teratur' dalam memberikan hak untuk tidak didiskriminasi serta kewajiban melindungi seluruh populasi yang hidup dalam pendudukan tersebut dari deportasi.

Pemukiman Israel di Hebron telah melanggar hukum internasional. Warga Israel yang tinggal di wilayah yang dikuasai negara mereka selalu menyulitkan warga Palestina yang juga tinggal di sana.

TIPH didirikan pada 1997 sebagai bagian dari 'Protokol Hebron' yang tercantum dalam Perjanjian Oslo. Dalam perjanjian tersebut Israel diizinkan untuk mengirimkan tentara mereka ke bagian kota yang masih mereka kuasai.

Lalu dalam Memorandum Sungai Wye yang ditanda tangani Benjamin Netanyahu dan Pemimpin PLO saat itu Yasser Arafat mengizinkan Israel menambah jumlah pasukan mereka di sana.

Beberapa sumber mengutarakan kekhawatiran mereka dalam publikasi laporan rahasia ini. Mereka takut Israel menolak untuk memperbarui mandat TIPH untuk beroperasi di Hebron. Mandat TIPH ini dilakukan setiap enam bulan sekali.

Selama kunjungannya ke Paris pada November lalu Netanyahu mengatakan ia akan kembali mempertimbangkan mandat TIPH ini pada Desember. Tekanan kelompok sayap-kanan terhadap Netanyahu untuk membantalkan mandat pemantauan ini semakin kuat. Beberapa bulan terakir TIPH sudah menjadi pusat perhatian dalam arti yang negatif.

Hal ini menyusul dua kejadian yang melibatkan dua pegawai TIPH. Menurut polisi salah seorang pegawai TIPH terekam kamera sedang membocorkan ban kendaraan milik pemukim Israel di kota tersebut.

Pegawai lainnya dari Swiss dideportasi dari Israel setelah menampar seorang anak pemukim Israel. Setelah dua kejadian tersebut Netanyahu memanggil kepala gugus tugas tersebut pada bulan Juli lalu.

Laporan sepanjang hampir seratus halaman itu dibuat sebagai ulang tahun TIPH yang ke-20. Gugus tugas internasional ini didirikan setelah teroris Yahudi radikal Baruch Goldstein melakukan penembakan massal dalam Al-Haram Al-Ibrahimi atau Gua Makhpela yang menewaskan 29 jiwa dan melukai lebih dari 125 orang lainnya pada Februari 1994.

Anggota gugus tugas ini sebanyak 64 orang dari lima negara; Italia, Norwegia, Swedia, Swiss dan Turki, sebelumnya ada Denmark tapi mereka menarik diri.

TIPH hanya memberi laporan kepada negara-negara yang berkontribusi, ke Palestina dan Israel dan mereka tidak membagikan laporan mereka kepada publik.

Credit republika.co.id

Kenapa Israel Kecewa Pengakuan Australia Atas Yerusalem Barat?

CB, Jakarta - Ketua Parlemen Israel (Knesset) Yuli Edelstein kecewa dengan keputusan Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Edelstein menganggap keputusan Australia itu setengah-setengah.
"Kami mengharapkan lebih dari negara sahabat kami Australia," kata Edelstein kepada Army Radio, dikutip Times of Israel, 18 Desember 2018.

Kekecewaan Edelstein sehari pasca-pengumuman PM Australia Scott Morrison yang mengakui Yerusalem Barat, wilayah Yerusalem yang dikuasai Israel sebelum Juni 1967, sebagai ibu kota Israel. Namun Australia juga menyampaikan dukungan kepada klaim Palestina atas Yerusalem Timur.

PM Australia, Scott Morrison, menuding Partai Buruh berperilaku anti-semit terkait isu pemindahan kedubes ke Yerusalem. Flipboard
"Saya pikir itu bukan hanya tidak bermanfaat untuk stabilitas di kawasan itu (Yerusalem) tapi juga secara tidak langsung membuat memicu kekerasan dari rakyat Palestina dan mimpi mereka yang tidak realistis," kata Edelstein.
Edelstein juga mengatakan tidak dapat memahami keputusan Australia.
"Sangat sulit dimengerti...Seluruh Yerusalem adalah ibu kota abadi kami, bukan hanya separuh," kata Edelstein.

Israel menganeksasi Yerusalem Timur dalam Perang Enam Hari pada 1967 dan mengklaim seluruh kota adalah ibu kotanya. Namun Palestina mengklaim Yerusalem Timur seharusnya menjadi ibu kota Palestina."(Keputusan Australia) telah memundurkan kemajuan kami sejak tahun-tahun sebelumya, tahun-tahun di mana dunia berupaya memberikan solusi kepada pihak yang tidak bertanggungjawab seperti Otoritas Palestina dan PLO dan tidak ada yang terealisasi," tegas Edelstein, dikutip dari Haaretz. Edelstain merujuk pada perjanjian damai Olso tahun 1993 yang setuju pendirian Otoritas Palestina.

Situasi di Yerusalem Barat. [REUTERS]

Pengakuan Australia atas Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel tampaknya menjadi blunder bagi Israel, sebab Australia juga menyatakan dukungan atas solusi dua negara.
Dilansir dari The Independent, solusi dua negara adalah pembagian teritori yang disengketakan pada 1947, ketika PBB mengusulkan pembentukan negara Palestina di sebelah barat sungai Yordan. Ini berarti Israel akan kehilangan Yerusalem Timur yang dicaploknya pada perang 1967.

Sejak Yasser Arafat, Palestina sendiri ingin sengketa dengan Israel diselesaikan berdasarkan solusi dua negara, yang ditolak oleh Israel. Pengakuan Australia atas Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel bersamaan dengan dukungan Australia atas solusi dua negara berarti Australia mengakui klaim Palestina atas Yerusalem Timur.

Credit tempo.co

OKI Sebut Keputusan Australia Atas Yerusalem Langgar Resolusi PBB

Konferensi Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) soal minoritas muslim Rohingya di Myanmar, di Kuala Lumpur, Malaysia, 19 Januari 2017. Kemlu RI

CB, Jakarta - Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyebut keputusan Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel adalah pelanggaran terhadap resolusi PBB.
Dalam pernyataan tertulis pada Minggu, yang dilaporkan dari Yeni Safak, 18 Desember 2018, OKI menolak seluruh upaya yang bisa merugikan status hukum kota dan menekankan bahwa Yerusalem adalah bagian dari wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel pada 1967.

OKI meminta Australia menghormati resolusi internasional dan meninjau ulang keputusannya.

Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, di Suntec Convention Centre, Singapura, Rabu, 14 November 2018. Foto: Biro Pers Setpres
Dewan Nasional Palestina (PNC) juga mengutuk keputusan Australia dan menyebutnya melanggar resolusi internasional.
"Keputusan Australia menyakiti rakyat Palestina yang tinggal di Yerusalem," kata PNC.

Sementara PM Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan tidak ada negara yang bisa memutuskan Yerusalem menjadi ibu kota Israel atau membaginya, menurut laporan New Straits Times.

Taman Nasional Kota David di Yerusalem [Sputniknews]

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, Sabtu kemarin mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, namun tidak akan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv sampai situasi yang memungkinkan. Australia juga menyatakan dukungan klaim Palestina atas Yerusalem Timur.
Namun Ketua Parlemen Israel (Knesset) Yuli Edelstein tidak puas dengan keputusan Australia yang dinilai setengah-setengah.

"Saya tidak paham keputusan Australia...seluruh Yerusalem adalah ibu kota abadi Israel," kata Edelstein, yang dikutip dari The Jerusalem Post.
Yerusalem masih menjadi sengketa utama antara Palestina dan Israel selama konflik puluhan tahun. Palestina mengharapkan Yerusalem Timur, yang dicaplok oleh Israel pada 1967, sebagai ibu kota mereka. Sementara Israel mengklaim bahwa seluruh Yerusalem adalah milik Israel.

Credit tempo.co

OKI Desak Australia Tinjau Ulang Keputusan Soal Yerusalem

RIYADH - Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mendesak Australia untuk meninjau ulang keputusan untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. OKI menyebut keputusan Australia itu sebagai langkah ilegal.Pada hari Sabtu, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengumumkan pengakuan resmi negaranya atas Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Pengumuman ini muncul di tengah penolakan oposisi domestik serta kecaman Arab dan Muslim.Dalam sebuah pernyataan tertulis OKI menegaskan menolak semua upaya yang akan merugikan status hukum kota itu. Mereka menekankan bahwa Yerusalem adalah bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel pada tahun 1967."OKI menyerukan kepada Australia untuk menghormati resolusi internasional dan untuk meninjau kembali keputusannya," bunyi pernyataan tersebut, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (17/12).Sementara itu, Dewan Nasional Palestina (PNC) juga mengutuk keputusan itu, dengan menyebutnya sebagai gerakan tidak sah yang melanggar resolusi internasional."Keputusan itu adalah serangan terhadap rakyat Palestina yang tinggal di Yerusalem. Kami meminta Australia untuk mengakui negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota, berdasarkan perbatasan tahun 1967," kata PNC.

Credit sindonews.com

AS Sambut Pengakuan Australia Atas Yerusalem Barat

CB, Jakarta - Pemerintahan Donald Trump menyambut baik keputusan PM Australia Scott Morrison mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Trump menyebut keputusan itu sebagai langkah yang tepat dan pengakuan atas realitas.
Donald Trump sendiri telah mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017 dan memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Keputusan Australia atas Yerusalam adalah langkah awal yang tepat," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, dilaporkan dari Sidney Morning Herald, 18 Desember 2018.

Kemenlu menilai keputusan Australia berdasarkan fakta bahwa Yerusalem sebagai rumah bagi parlemen dan pengadilan tinggi Israel selama 70 tahun.

Scott Morrison, Perdana Menteri Australia. Sumber: Reuters/asiaone.com
Namun Israel dan Palestina sama-sama kecewa atas keputusan Australia. Israel mengapresasi keputusan Morrison atas pengakuan, tapi kecewa karena kedutaan Australia tetap di Tel Aviv.
Sementara Palestina mengkritik keputusan Australia karena akan menjauhkan dari solusi dua negara.
Pejabat Komite Eksekutif PLO Saeb Erekat mendesak negara Arab dan Muslim agar membekukan hubungan dengan Australia, seperti dilaporkan dari Ynetnews.

Namun Morrison menyampaikan keputusan Australia terkait Yerusalem tetap tidak akan mengubah dukungan Australia atas solusi dua negara.
"Solusi dua negara tetap menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel," kata Morrison, dikutip dari News.com.au, dan menambahkan Australia juga mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan Palestina.

Credit tempo.co

Liga Arab Desak Australia Akui Yerusalem Timur Ibu Kota Palestina

KAIRO - Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul-Gheit menyerukan kepada Australia untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota negara Palestina. Seruan ini datang setelah Canbera mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel.

"Deklarasi Australia, yang termasuk pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, sangat mengganggu, karena bertentangan dengan hukum internasional dan hak-hak Palestina yang tidak dapat dicabut," kata Aboul-Gheit, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (17/12).

"Saya meminta pemerintah Australia untuk memperbaiki posisinya dan mengakui negara Palestina dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya tanpa penundaan. Dengan cara ini kita akan mempertimbangkan posisi Australia telah seimbang," sambungnya.

Sebelumnya, Liga Arab menyebut keputusan Australia untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel adalah bentuk dukungan tidak langsung terhadap kebijakan pendudukan Tel Aviv terhadap Palestina.

Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab untuk Palestina, Saeed Abu Ali menyatakan, keputusan Australia tersebut adalah pelanggaran keras terhadap hukum internasional. Abu Ali kemudian menyebut, keputusan ini juga sama dengan mendukung pendudukan Israel.

Yerusalem sendiri tetap menjadi jantung dari konflik Timur Tengah selama puluhan tahun, dengan Palestina berharap bahwa Yerusalem Timur, yang diduduki oleh Israel sejak 1967, menjadi Ibu Kota mereka suatu hari nanti. Sementara itu, di sisi lain, Israel menginginkan seluruh Yerusalem sebagai Ibu Kota mereka.

Credit sindonews.com

Pemimpin HAMAS nyatakan siap bertemu Presiden Palestina

Ismail Haniyeh, kepala kantor resmi Hamas yang baru terpilih, memperhatikan aksi duduk mendukung tahanan Palestina yang menjalani mogok makan di penjara Israel, di Kota Gaza, Senin (8/5/2017). (REUTERS/Mohammed Salem)

Kota Gaza, Palestina (CB) - Pemimpin HAMAS Ismail Haniyeh pada Ahad (16/12) menegaskan kesediaannya untuk bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas "di mana saja" untuk membahas situasi internal Palestina.

Pernyataan Haniyeh dikeluarkan dalam satu pidato selama festival, yang diselenggarakan oleh HAMAS di Kota Gaza untuk merayakan ulang tahun ke-31 berdirinya gerakan tersebut. Ribuan orang menghadiri kegiatan itu.

Pemimpin HAMAS tersebut menegaskan kesiapan gerakannya untuk "mematuhi setiap ketentuan untuk memulihkan persatuan nasional Palestina dan mengakhiri perpecahan".

Pemimpin HAMAS juga menyampaikan kesediaan gerakannya untuk menyelenggarakan pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota Parlemen, demikian dilaporkan Kantor Berita Anadolu.

Pada November, delegasi dari HAMAS dan Fatah, pimpinan Presiden Mahmoud Abbas, mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Mesir di Kairo mengenai diakhirinya perpecahan di kalangan Palestina.

Pembicaraan tersebut adalah satu dari puluhan babak pembicaraan --di Ibu Kota Mesir, Kairo, dan beberapa ibu kota negara Arab-- antara HAMAS dan Fatah sejak awal perpecahan Palestina pada 2007, tapi pembicaraan itu belum membuahkan hasil.

Dalam konteks lain, Haniyeh mengatakan Brigade Al-Qassam, sayap militer HAMAS, merebut "harta keamanan" selama operasi gagal militer Israel di Jalur Gaza, tapi ia tidak memberi perincian lain.

Pada 11 November, Brigade Al-Qassam mengumumkan mereka telah mendapati penyusupan pasukan militer Israel ke dalam Khan Younis di bagian timur Jalur Gaza, dan menewaskan seorang perwira dalam bentrokan dengan pasukan tersebut.

Operasi yang gagal itu mengakibatkan peningkatan ketegangan di Jalur Gaza, yang menewaskan tujuh orang Palestina.

Credit antaranews.com

Pemimpin Taliban Temui Pejabat AS di UEA

KABUL - Taliban Afghanistan menuturkan, perwakilan mereka akan bertemu dengan pejabat Amerika Serikat (AS) di Uni Emirat Arab (UEA). Menurut Taliban, pertemuan ini adalah langkah diplomatik untuk menyetujui dasar pembicaraan untuk mengakhiri perang 17 tahun di Afghanistan.

"Perwakilan dari Arab Saudi, Pakistan, dan UEA juga akan mengambil bagian dalam pertemuan itu, yang kemudian akan dilanjutkan dengan setidaknya dua pertemuan antara para pejabat Taliban dan utusan khusus perdamaian AS, Zalmay Khalilzad di Qatar," kata juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, seperti dilansir Arab News pada Senin (17/12).

Namun, sayangnya Mujahid tidak memberikan penjelasan lebih mengenai isu apa yang akan dibahas dalam pertemuan itu. Taliban selama ini menilai kehadiran pasukan AS di Afghanistan adalah salah satu masalah utama dalam proses perdamaian di negaranya.

Selain kehadiran pasukan asing, Taliban juga menyebut masalah lain yang menjadi penghambat dalam upaya damai adalah mengenai konsitusi dan hak-hak perempuan. Namun, Taliban menyebut siap untuk membahas masalah ini dengan Kabul.

Terkait hal ini, sebelumnya, Dewan Tinggi Perdamaian Afghanistan menuturkan, Kabul siap untuk memulai dialog langsung dengan gerakan Taliban tanpa prasyarat dan untuk membahas masalah apa pun, termasuk amandemen konstitusi.

"Dalam administrasi Afghanistan dan dengan keputusan Dewan Perdamaian Tinggi sebagai mediator, kami mengumumkan bahwa tidak ada syarat untuk memulai negosiasi," kata juru bicara Dewan Tinggi Perdamaian, Ihsan Taheri.

"Apa pun agenda yang ingin didiskusikan oleh Taliban di meja perundingan, kami siap memfasilitasi bahwa, masalah apa pun yang baik untuk masa depan Afghanistan dapat didiskusikan, termasuk amandemen konstitusi," sambungnya.

Credit sindonews.com

Jenderal Garda Revolusi Iran Mendadak Tewas

Pemimpin Pasukan Garda Revolusi Iran Jenderal Qodratollah Mansouri tewas terkena peluru dari senjatanya sendiri. [rfe]

CB, Jakarta - Jenderal di Pasukan Garda Revolusi Iran, Qadratollah Mansouri, dilaporkan mendadak tewas pada hari Minggu, 16 Desember 2018.
Penyebab kematian Mansouri simpang siur. Menurut laporan Reuters mengutip kantor berita IRNA, jenderal veteran perang Iran-Irak tahun 1980-an tewas diterjang peluru dari senjata miliknya yang saat itu dibersihkan. Peluru melukai bagian kepala Mansouri.

Namun, informasi yang dikutip situs berita militer, Soldier of Fortune, Senin, 17 Desember 2018, Mansouri dikabarkan meninggal karena menderita penyakit yang dideritanya sejak lama.
Situs Young Jurnalists Club yang melaporkan Mansouri tewasa akibat sakit kemudian menghapus laporannya setelah keluar pernyataan resmi dari lembaga pasukan garda revolusi Iran.

Situs Young Journalists Club terhubung dengan IRJB, radio pemerintah di bawah kendali Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.Situs berita lokal di Mashad juga melaporkan bahwa jenderal itu meninggal di rumah sakit yang berlokasi di barat laut kota tanpa memberikan rincian.
Sejumlah warga net di media sosial meragukan kematian Mansouri disebabkan kecelakaan diterjang peluru dari senjatanya.

Jenderal di pasukan garda revolusi Iran sejak tahun 2014 bertugas sebagai komandan wilayah di Mashad.

Credit tempo.co

India Menahan 2 Pemimpin Separatis Kashmir

Pemimpin separatis Front Pembebasan Jammu Kashmir (JKLF), Mohammad Yasin Malik, ditahan oleh militer India. Sumber: REUTERS/Danish Ismail

CB, Jakarta - Kepolisian India menahan dua pemimpin separatis Front Pembebasan Jammu Kashmir (JKLF), Mohammad Yasin Malik dan Mirwaiz Umar Farooq, Senin, 17 Desember 2018. Penahanan ini sebagai upaya untuk melumpuhkan aksi protes yang telah menewaskan warga sipil pada akhir pekan lalu.
Aksi protes di Srinagar, Kashmir, dalam beberapa pekan terakhir semakin penuh ketegangan. Kashmir adalah wilayah yang sampai 2018 masih diperebutkan oleh India dan Pakistan. Aksi protes pada Sabtu, 16 Desember 2018, menewaskan tujuh warga sipil ketika pasukan keamanan melepaskan tembakan pada massa yang protes atas pembunuhan tiga anggota separatis.

Aksi protes di Srinagar, Kashmir, dalam beberapa pekan terakhir semakin penuh ketegangan. Kashmir adalah wilayah yang sampai 2018 masih diperebutkan oleh India dan Pakistan. Aksi protes pada Sabtu, 16 Desember 2018, menewaskan tujuh warga sipil ketika pasukan keamanan melepaskan tembakan pada massa yang protes atas pembunuhan tiga anggota separatis. Sumber: tolonews.com
Kepolisian India mengatakan Malik dan Farook ditahan karena mereka memimpin aksi jalan menuju kantor pusat Angkatan Bersenjata India di kota Srinagar, Kashmir. Sedangkan pemimpin separatis lainnya, Ali Shah Geelani saat ini menjalani tahanan rumah.

“Pasukan militer India membunuh masyarakat Kashmir. Dalam beberapa tahun terakhir mereka telah menikmati pembunuhan ini,” kata Malik.

Sumber di Kepolisian India yang tak mau dipublikasi identitasnya mengatakan Malik dan Farooq akan dibebaskan jika situasi sudah stabil. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri India belum mau mengeluarkan komentar terkait penahanan ini.
Kepolisian dan pasukan militer India telah meningkatkan barikade di setiap titik penting di kota Srinagar, seperti jalan-jalan utama menuju kantor pusat Angkatan Bersenjata India di Kashmir. Dilakukan pula patroli oleh pasukan militer.
Dalam edaran yang disebar Minggu, 16 Desember 2018, Angkatan Bersenjata India menyarankan kepada seluruh masyarakat Kashmir agar tidak terjebak dalam pasukan-pasukan anti-teror. Sebab ini adalah upaya menggiring masyarakat sipil untuk melawan aparat keamanan.

Credit tempo.co

Kantor Televisi Swasta Yunani Diserang Bom

Ilustrasi ledakan dan kebakaran. (Istockphoto/Inhauscreative)

Jakarta, CB -- Ledakan bom pada Senin (17/12) terjadi di bangunan kantor salah satu televisi swasta terbesar di Yunani, SKAI TV. Ledakan itu mengakibatkan kerusakan, meski polisi melaporkan tak ada korban terluka dalam insiden tersebut.

Seperti dilansir AFP, ledakan terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Hal itu terjadi 45 menit setelah seorang tak dikenal memberi peringatan ke jaringan televisi lain melalui sambungan telepon.

Polisi kemudian segera mengepung area sekitar kantor dan mengevakuasi bangunan.

Menurut laporan polisi, bom itu berisi sekitar lima kilogram bahan peledak dan ditempatkan di dekat pagar di sekitar gedung.

Melalui situsnya, SKAI mengatakan bom menghancurkan jendela dari lantai pertama hingga enam gedung kantor.

"Bom mengakibatkan kerusakan material besar di hampir semua lantai. Yang terbesar terlihat di lantai ketiga dan keempat," tulis keterangan tersebut.

Bersama pihak berwenang, Menteri Perlindungan Sipil, Olga Gerovassili turut mengunjungi lokasi kejadian.

Berbicara kepada SKAI, Gerovassili mengatakan serangan ini diduga untuk menggoyahkan pemerintah demokrasi. Namun, dia menyatakan hal itu tak perlu dikhawatirkan dan memberi peringatan bagi mereka yang melakukan aksi terorisme atau fasisme.

Menanggapi hal ini, polisi anti-teroris sudah membuka penyelidikan yang fokus pada kelompok-kelompok ekstremis Yunani.

Hingga kini, belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Bulan lalu, sebuah bom ditemukan dan dijinakkan di rumah seorang jaksa di Athena.

Serangan yang menargetkan kantor media, perusahaan publik atau kedutaan besar sering terjadi di Yunani dalam beberapa tahun terakhir. Kebanyakan serangan disalahkan kepada kelompok anarkis atau kelompok politik sayap kiri.

Credit cnnindonesia.com

Turki Buka Kemungkinan Kerjasama dengan Assad

ANKARA - Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu mengatakan, Ankara akan mempertimbangkan kemungkinan kerjasama dengan Presiden Suriah, Bashar Assad. Dia menyebut, ini akan dilakukan Ankara jika Assad terpilih kembali sebagai sebagai Presiden suriah dalam pemilihan umum yang transparan dan adil.Berbicara saat melakukan wawancara di sela-sela Forum Doha di Qatar, Cavusoglu mengatakan, tidak hanya Turki, tapi seluruh dunia juga harus mempertimbangkan bekerjasama dengan Assad, jika dia kembali terpilih."Jika pemilu demokratis dan jika itu adalah yang kredibel, maka setiap orang harus mempertimbangkannya," kata Cavusoglu ketika ditanya apakah Turki akan bekerja sama dengan pemerintah Assad, jika dia terpilih kembali."Kami harus mempersiapkan negara itu untuk menggelar pemilihan umum, dan itu harus dilakukan di bawah naungan PBB, di bawah payung PBB, harus menjadi satu inklusif, semua orang, yang memenuhi syarat, harus dapat memilih di Suriah dan di luar Suriah, termasuk para pengungsi di negara saya dan negara-negara tetangga," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (17/12).Sebelumnya, Cavusoglu melemparkan kritikan keras kepada negara-negara lain yang berusaha untuk merancang konstitusi baru Suriah atas masyarakat Suriah.Cavosuglu menuturkan, beberapa negara dalam sejumlah kesempatan, termasuk dalam pembicaraan damai di Astana, Kazakstan, menuturkan bahwa mereka sedang merancang konsitusi baru Suriah. Mereka beralasan sudah mendapat izin dari sejumlah kelompok yang mengatasnamakan warga Suriah.Dia menegaskan, hanya warga Suriah saja yang berhak menentukan ke arah mana mereka ingin berjalan dan bentuk pemerinatah seperti apa yang mereka inginkan.

Credit sindonews.com

Turki: AS Tidak Bisa Halangi Operasi Militer Kami di Suriah

ANKARA - Turki menyatakan, Amerika Serikat (AS) tidak akan bisa menghalangi Ankara untuk melancarkan operasi militer di Suriah. Turki berencana kembali menggelar operasi militer di timur sungai Efrat, dengan target ISIS dan kelompok Kurdi Suriah, yang tidak lain adalah milisi sekutu AS di Suriah.

Menteri Dalam Negeri Turki, Suleyman Soylu mengatakan Washington telah berusaha menahan Turki selama dua operasi di Suriah dalam dua tahun terakhir melawan ISIS dan YPG, yang menguasai wilayah-wilayah perbatasan utara Suriah.

"AS mengira mereka bisa menghalangi kami dengan orang-orang yang dibesarkannya. Sekarang, mereka akan mencoba menahan kami di timur Efrat. Turki tidak, dan tidak akan, membiarkan itu," kata Soylu, seperti dilansir Reuters pada Senin (17/12).

Sebelumnya, Presiden Turki, Recep Tayyep Erdogan mengatakan pasukan Turki akan memasuki kota Manbij, Suriah, jika AS tidak menyingkirkan pejuang Kurdi YPG dan akan menargetkan daerah yang dikuasai Kurdi lebih jauh ke timur.

Ankara dan Washington sendiri memang telah lama berselisih di Suriah, di mana AS telah mendukung YPG dalam perang melawan ISIS. Turki mengatakan YPG adalah organisasi teroris dan perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang.

Turki telah mengeluh atas lambatnya pelaksanaan kesepakatan dengan Washington untuk menarik pejuang Kurdi YPG keluar dari Manbij, yang terletak di wilayah Arab terutama di sebelah barat sungai Efrat, kembali ke tepi timur sungai.

Credit sindonews.com

Erdogan: Turki Siap Kapanpun Serang Utara Suriah

Recep Tayyip Erdogan

Foto: AP

Erdogan tak ingin teroris dengan nyaman tinggal di perbatasannya.

CB, ANKARA -- Turki akan melancarkan operasi militer kontra-teroris di Suriah, sebelah timur Sungai Eufrat atau utara Suriah. Serangan itu, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdodan, dapat dilakukan kapanpun.

"Kami bisa memulai operasi setiap saat sekarang di wilayah Suriah di mana saja, terutama di sepanjang perbatasan 500-kilometer, tanpa membahayakan tentara AS," kata Erdogan dalam satu upacara pembukaan di Provinsi Konya di Turki Tengah.

Erdogan mengatakan militer telah menyelesaikan persiapan bagi operasi yang direncanakan tersebut. Ia menambahkan, Turki akan melakukan apa yang perlu dikerjakan untuk menggagalkan koridor teror di sebelah timur Sungai Eufrat.

"Kami berbicara dengan (Presiden AS Donald) Trump. Pelaku teror ini harus pergi dari daerah di sebelah timur Eufrat. Jika mereka tidak pergi, kami akan mengusir mereka, sebab mereka mengganggu kami," ia menambahkan.

Erdogan kembali menyatakan bahwa Turki takkan membiarkan adanya daerah nyaman teroris di sepanjang perbatasannya. Ia berharap AS tak melindungi para teroris tersebut.

"Dengarkan, mereka yang melindungi pelaku teror di wilayah itu: Kalian membuat kesalahan. Mari berhenti (melindungi mereka)," demikian peringatan presiden Turki itu.

Teroris yang dimaksud Erdogan adalah militer bersenjata Kurdi yang sudah berlangsung lebih dari dua dekade melawan pemerintahan di Ankara.

Erdogan mengatakan perang Turki melawan terorisme di Suriah akan berlanjut sampai pemilihan umum baru diselenggarakan dan penyelesaian politik menyeluruh dicapai di negeri tersebut.

Satu misi di sebelah timur Sungai Eufrat, yang telah disarankan oleh presiden Turki itu selama berbulan-bulan, akan mengikuti dua operasi lintas-perbatasan yang berhasil dilancarkan Turki ke dalam wilayah Suriah sejak 2016. Keduanya dimaksudkan untuk menghapuskan keberadaan gerilyawan Kurdi YPG/PKK dan ISIS di dekat perbatasan Turki.

Dalam aksi terornya selama lebih dari 30 tahun melawan Turki, PKK --yang dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa-- dinilai telah bertanggung-jawab atas kematian sebanyak 40 ribu orang. YPG adalah cabang PKK di Suriah.

Sementara itu AS, meskipun ada keberatan dari Turki, telah bekerjasama dengan PKK/YPG, dan menyebut mereka "sekutu" dalam perang melawan ISIS. AS mengabaikan status "teroris" terhadap mereka.

Credit republika.co.id

Serangan koalisi pimpinan AS tewaskan 17 orang di Suriah

Warga berjalan melewati bangunan-bangunan yang rusak setelah serangan udara di kota Douma, Ghouta Timur, Damaskus, Suriah, Jumat (23/2/2018) (REUTERS/BASSAM KHABIEH)

Deir Ez-Zour, Suriah (CB) - Sedikitnya 17 warga sipil tewas pada Ahad (16/12), ketika koalisi pimpinan Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap satu masjid di Provinsi Deir Ez-Zour, Suriah Timur.

Beberapa sumber lokal mengatakan kepada Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin-- serangan udara tersebut dilancarkan di Kabupaten Hejjin, yang dikuasai Da`esh, di pinggir timur Kota Deir Ez-Zour.

Serangan udara itu ditujukan ke satu masjid di Desa Buhatir, dan menewaskan 17 warga sipil, kata sumber tersebut --yang tak ingin disebutkan jatidiri mereka karena alasan keamanan.

Pada November, sedikitnya 17 warga sipil, kebanyakan perempuan dan anak kecil, tewas ketika koalisi pimpinan AS mengebom Desa Albo Badran di dekat Kota kecil As-Sousse, yang dikuasai Da`esh.

Pada awal bulan yang sama, pasukan koalisi pimpinan AS menyerang daerah yang sama, dan menewaskan 20 warga sipil.

Suriah baru saja bangkit dari konflik yang memporak-porandakan negeri tersebut --yang meletus pada 2011, ketika pemerintah Presiden Bashar al-Assad menindak pada demonstran dengan kekuatan yang tak pernah terjadi sebelumnya.

Credit antaranews.com

Diduga Terlibat di Konflik Sudan Selatan, AS Sanksi Jenderal Israel

AS menjatuhkan sanksi kepada seorang pensiunan jenderal Angkatan Darat Israel bernama Israel Ziv atas dugaan keterlibatanya dalam konflik di Sudan Selatan. Foto/Reuters

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) dilaporkan menjatuhkan sanksi kepada seorang pensiunan jenderal Angkatan Darat Israel. Pria yang diketahui bernama Israel Ziv itu disanksi atas dugaan keterlibatanya dalam konflik di Sudan Selatan.

Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Ziv dan tiga perusahaan yang dia kontrol. AS juga menuduhnya menggunakan konsultan pertanian sebagai penutup untuk penjualan senjata senilai USD 150 juta kepada pemerintah Sudan Selatan dan sisi lain dia juga menjual senjata kepada kelompok oposisi.

"Dia (Ziv) juga dilaporkan merencanakan untuk mengatur serangan oleh tentara bayaran di ladang minyak dan infrastruktur Sudan Selatan, dalam upaya untuk menciptakan masalah yang hanya dapat diselesaikan oleh perusahaan dan afiliasinya," kata Departemen Keuangan AS.

Melansir Arab News pada Senin (17/12), Ziv membantah tudingan AS tersebut. Dia mengatakan tidak pernah memperdagangkan senjata dan menyebut tuduhan terhadapnya menggelikan, tidak berdasar dan sepenuhnya tidak sesuai dengan kenyataan.

“Kami memiliki proyek pertanian yang luar biasa di sana. banyak komunitas yang bergantung padanya. Puluhan ribu orang dipekerjakan melalui proyek ini dan memberi makan pasar Sudan Selatan. Jadi siapa pun yang mengklaim proyek ini adalah penutup harus datang melihatnya," ucap Ziv.

"Ini bukan pertama kalinya pemerintah (AS) telah menggunakan sanksi untuk menegakkan kebijakan luar negerinya. Saya mudah didekati. Saya ingin percaya pada kesopanan administrasi dan mereka dipersilakan datang, untuk memeriksa, untuk menyelidikinya. Kami akan membuka semuanya untuk mereka," sambungnya.

Konflik di Sudan Selatan meletus pada tahun 2013, yang diawali keputusan Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir Mayardit memecat Riek Machar sebagai wakilnya. Konflik bermuatan etnis kemudian menyebar, menutup ladang minyak dan memaksa jutaan orang melarikan diri.

Setidaknya 383 ribu orang Sudan Selatan telah meninggal akibat perang, baik itu tewas dalam pertempuran, atau disebabkan oleh kelaparan, penyakit atau faktor lainnya.

Credit Sindonews.com

Lavrov Tegaskan Rusia Tak Ingin Perang dengan Ukraina

Lavrov mengatakan Moskow tidak akan berperang melawan Ukraina, tetapi akan menanggapi dengan cara yang sama, jika Kiev melakukan provokasi di perbatasan Crimea. Foto/Istimewa

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan, Moskow tidak akan berperang melawan Ukraina, tetapi akan menanggapi dengan cara yang sama, jika Kiev melakukan provokasi di perbatasan dengan Crimea."Kami tidak akan berperang melawan Ukraina, saya berjanji," kata Lavrov saat melakukan wawancara dengan media setempat, seperti dilansir Tass pada Senin (17/12).Dalam wawancara itu, dia kemudian menyebut bahwa Rusia tidak terlibat dalam perang di Donbass. Lavrov menegaskan, yang berperang adalah warga Ukraina yang tinggal di Donbass, yang berperang melawan rezim Ukraina, yang menurutnya memiliki semua karakteristik Nazi dan neo-Nazi.Ketika ditanya mengapa Moskow tidak memutuskan hubungan dengan Kiev, Lavrov mengatakan hubungan Rusia dan Ukraina sejatinya sangat baik. Moskow, lanjut Lavrov hanya memiliki masalah dengan pemerintah Ukraina semata, bukan dengan warga dan bangsa Ukraina."Kami memiliki hubungan dengan negara Ukraina, negara Ukraina jauh lebih penting bagi kami daripada rezim itu, yang saat ini berkuasa berkat pengkhianatan Barat atas semua norma-norma hukum internasional dan perilaku internasional," ungkapnya."Orang-orang Ukraina tidak ada hubungannya dengan itu, dan saya yakin bahwa sebagian besar warga Ukraina menginginkan perdamaian ke negara mereka dan ingin menghapus rezim yang memalukan ini dan melanjutkan hubungan normal dengan Rusia," tukasnya.

Credit Sindonews.com

Rusia Minta Indonesia Tunggu Produksi Pesawat Sukhoi-35

Pesawat Sukhoi SU-35.

CB, JAKARTA -- Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva meminta Indonesia untuk menunggu proses produksi pesawat Sukhoi-35. Sebelumnya, Indonesia telah menandatangani kontrak perundingan pembelian pesawat tempur Sukhoi-35 dengan Rusia.

"Saya tidak dapat memastikan kapan pesawat itu akan tiba di Indonesia karena perlu diproduksi lebih dulu. Akan tetapi semoga kontraknya dapat dipenuhi," kata Dubes Vorobieva di Jakarta, Senin (17/12).

Perundingan untuk membeli 11 pesawat tempur Sukhoi-35 dari Rusia telah selesai dan kontraknya ditandatangani kedua belah pihak pada Februari 2018. Dubes Vorobieva mengatakan ada beberapa masalah teknis yang menjadi kendala, namun kedua belah pihak sepakat hal itu dapat diselesaikan pada 2019.

Dubes yang menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Jokowi pertengahan 2018 itu juga optimistis kerja sama pertahanan kedua negara akan semakin kuat dan Rusia berkomitmen menjadi mitra yang setia bagi Indonesia. "Rusia memproduksi berbagai perlengkapan pertahanan yang apa pun Indonesia butuhkan akan kami sediakan dengan kualitas produk pertahanan Rusia sudah dikenal dunia," kata dia.

Rusia juga mendukung peran Indonesia untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dunia yang ditunjukkan dengan memberikan suara bagi Indonesia dalam pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (UNSC) 2019-2020 pada Juni 2018.

Terkait hal itu, secara khusus Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan kampanye Indonesia sebagai anggota UNSC dalam kunjungan ke Rusia pada Maret 2018. "Saya yakin hubungan kita berkembang ke arah yang baik dan kita dapat melakukan lebih banyak lagi untuk meningkatkannya," kata Vorobieva.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Senin, 17 Desember 2018

Pesawat SpaceShipTwo Virgin Galactic Akhirnya Capai Luar Angkasa

Virgin Galactic SpaceShipTwo mampu terbang hingga ketinggian 62 mil atau 100 km. Pesawat ini diawaki oleh dua pilot dan membawa enam penumpang dalam penerbangan luar angkasa sub orbital. twitter.com

CB, Jakarta - Virgin Galactic telah menempuh perjalanan jauh sejak kecelakaan 2014 yang tragis. Pesawat perusahaan SpaceShipTwo telah mencapai luar angkasa setelah beberapa bulan pengujian, terbang ke ketinggian 271.268 kaki sebelum kembali ke Bumi.

Masa inapnya singkat (SST menembakkan roketnya selama satu menit), tetapi itu cukup untuk memverifikasi pesawat luar angkasa itu serta melakukan empat percobaan ilmiah yang didukung NASA yang mempelajari efek gayaberat mikro dan perangkat yang dapat menangani dukungan kehidupan dan menangkal getaran.
Ruang lingkup yang tersisa dari program ini tergantung pada seberapa banyak pencapaian Virgin Galactic selama penerbangan ini. Tujuannya saat ini adalah untuk mensimulasikan berat saat mengangkut penumpang ke ruang angkasa, dan eksperimennya "sebagian" memenuhi tujuan itu.

Penerbangan penumpang yang sebenarnya tidak mungkin terjadi untuk beberapa waktu. Virgin menekankan bahwa mereka ingin menyelesaikan tesnya "dengan aman," tidak semata-mata cepat.
Keberhasilan Virgin Galactic berkunjung ke luar angkasa membuat pertanyaan kini ditekankan pada kapan daripada jika, dan menunjukkan bahwa Richard Branson mungkin agak realistis ketika dia berbicara tentang menumpang penerbangannya sendiri dalam beberapa bulan ini.

Credit tempo.co

LAPAN dan PT DI Sedang Kembangkan N219 Amfibi

Prosesi pemberian nama pesawat N219 yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 10 November 2017. TEMPO/Subekti

CB, Tangerang Selatan - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia mengembangkan pesawat N219 jenis amfibi. Proyek ini untuk menjangkau daerah yang hanya bisa dijangkau oleh pesawat yang bisa mendarat di air.

"Pesawat ini butuh 200 jam terbang lagi untuk disertifikasi, kita kembangkan untuk bisa mendarat di air," kata Kepala Program pesawat N219 Lapan Agus Ariwibowo saat ditemui usai workshop Composite Float Development For Amphibious Aircraft yang berlangsung di Puspiptek, Jumat 4 Desember 2018.
Menurut Agus, LAPAN mengembangkan floating atau alat untuk mengambang di atas permukaan air dalam tiga tahun belakangan ini. "Saat ini Indonesia juga sedang mengembangkan wisata bahari, maka dari itu kami menyesuaikan kebutuhan untuk bisa pesawat mendarat di dekat resort penginapan," ujarnya.

Dengan dikembangkannya wisata bahari ini, kata Agus, LAPAN akan memproduksi pesawat amphibi pada 2019. Target dari pemerintah Indonesia di tahun pertama enam sampai 12 pesawat.

"Kalau yang memesan pesawat N219 ini juga sudah banyak, sekitar 140 dari airlines seperti dari Kartika, Merpati, kemudian dari maskapai luar negeri juga ada," kata dia.

Credit tempo.co