CUPUMA

Senin, 10 Desember 2018

Keamanan Maritim Jadi Fokus IORA

DENPASAR - Keamanan maritim menjadi fokus dari Indian Ocean Rim Organization (IORA) guna melindungi kepentingan ekonomi negara anggotanya. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) IORA Nomvuyo N. Nokwe.

"Di wilayah ini ada banyak perdagangan yang terjadi dan jika kita tidak memiliki laut yang aman maka perdagangan itu tidak akan terjadi," ujar Nokwe usai membuka acara Panel Tingkat Tinggi IORA di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Nusa Dua, Jumat (8/12/2018).

Selain itu, aksi pencurian ikan juga kerap dikeluhkan oleh para negara anggota IORA. Karenanya dibutuhkan peningkatan keamanan di wilayah maritim.

"Saya pikir kita bisa mengatasinya dengan lebih banyak pelayaran yang dilakukan oleh Angkatan Laut guna memastikan keamanan dan meningkatkan perdamaian," kata Nokwe.

Pertemuan Panel Tingkat Tinggi IORA akan digelar selam dua hari hingga hari Sabtu (8/12/2016. Mengangkat tema Meningkatkan Kerja Sama Maritim untuk Pertumbuhan Inkklusif di Samudera Hindia, pertemuan ini diikuti oleh 15 negara anggota, lima negara mitra dialog dan tiga organisasi internasional.

Credit sindonews.com

Jumat, 07 Desember 2018

AS pada Rusia dan China: Kami Siap Bertarung Malam Ini jika Perlu

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan Rusia sebagai ancaman yang menggertak di wilayah Pasifik dan China sebagai ancaman yang berkembang. Hal itu disampaikan Sekretaris Angkatan Laut AS Richard Spencer.

"Rusia adalah ancaman yang menggertak, Cina adalah ancaman mondar-mandir, dan itulah yang kami fokuskan," kata Spencer dalam diskusi di Center of the Strategic and International Studies (CSIS) di Washington, DC.

Spencer menunjukkan bahwa Angkatan Laut AS siap untuk mengatasi ancaman tersebut dan siap bertindak jika dipanggil. "Kami siap bertarung bahkan malam ini, jika diperlukan," kata Spencer, yang dikutip Sputnik, Jumat (7/12/2018).

Selain itu, Spencer mengatakan Amerika Serikat akan menjalankan operasi kebebasan bernavigasi di Pasifik dan juga di seluruh dunia.

Pada hari Rabu, kapal perang AS, USS McCampbell, memasuki Laut Jepang untuk menantang klaim maritim berlebihan Rusia dan menjunjung tinggi penggunaan laut yang sah sesuai hukum internasional.

Menurut Angkatan Laut AS, Amerika Serikat tidak mengakui klaim Rusia di perairan di sekitar Peter the Great Bay di Laut Jepang dan menyatakannya sebagai wilayah laut internasional karena lebih dari 12 mil dari garis pantai Rusia.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengatakan pada hari Kamis bahwa kapal perang AS itu tidak mendekati perairan teritorial Rusia. Menurutnya, sepanjang perjalanannya di perairan internasional dikawal oleh kapal anti-kapal selam milik Rusia, Admiral Tributs dan pesawat Armada Angkatan Laut Pasifik.

"Kami berbicara dengan Rusia secara teratur di Selat Bering dan keselamatan lalu lintas di sana," kata Spencer di CSIS.

Spencer menjelaskan bahwa Angkatan Laut AS mencoba untuk berkomunikasi dengan angkatan laut negara-negara pesaing di wilayah Arktik dan Pasifik.

"Secara khusus, kami telah melakukan percakapan dan kami masih melakukannya dari waktu ke waktu dengan rekan-rekan kami di China," kata Spencer.

Spencer menambahkan, mempertahankan komunikasi semacam itu pada tingkat profesional untuk memastikan keamanan di kawasan sangatlah penting.

Credit sindonews.com

AS Tuntut Rusia Buang Rudal 9M729 Berkemampuan Nuklir

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menuntut Rusia untuk membuang dan tidak memodifikasi peluru kendali (rudal) 9M729 berkemampuan nuklir. Selanjutnya, Moskow harus kembali mematuhi perjanjian kontrol senjata nuklir 1987.

"Sebaiknya Anda menyingkirkan sistem, menyingkirkan peluncur atau mengubah sistem di mana ia tidak melebihi jangkauan, dengan cara yang dapat diverifikasi," kata Wakil Menteri untuk Kontrol Senjata dan Keamanan Internasional di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Andrea Thompson, hari Kamis yang dilansir Reuters, Jumat (7/12/2018).

Pada hari Selasa, AS mengultimatum Rusia untuk mematuhi Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987 dalam waktu 60 hari. Jika tidak, Washington akan mulai menarik diri dari pakta tersebut.

Ancaman Washington untuk meninggalkan Perjanjian INF telah memicu kekhawatiran Eropa akan pecahnya perlombaan senjata nuklir baru antara AS dan Rusia. Bahkan, yang lebih berbahaya lagi, Eropa berpotensi menjadi medan perang nuklir.

Duta Besar AS untuk Rusia Jon Huntsman, yang memberi penjelasan kepada wartawan bersama Thompson, mengatakan bahwa penarikan AS dari perjanjian itu tidak berarti Washington menjauh dari pengawasan senjata.

"Kami tetap berkomitmen untuk mengendalikan senjata, tetapi kami membutuhkan mitra yang dapat diandalkan dan tidak memiliki satu di Rusia pada INF atau dalam hal ini pada perjanjian lain yang dilanggar," kata Huntsman.

Komandan militer AS memperingatkan bahwa pelanggaran lanjutan Rusia terhadap pakta INF dapat menghambat perluasan perjanjian New START, yang membatasi penyebaran senjata nuklir AS dan Rusia. Tanggal "kedaluwarsa" perjanjian New START adalah 5 Februari 2021.

"Saya tidak akan jelas tidak membuat keputusan ini. Saya akan membuat rekomendasi," kata Jenderal Marinir Joseph Dunford, ketua Kepala Staf Gabungan. "Tetapi sangat sulit bagi saya untuk membayangkan kemajuan dalam memperpanjang (New START) jika landasannya adalah ketidakpatuhan terhadap INF Treaty," ujarnya.

Perpanjangan perjanjian New START dilakukan lima tahun sekali. Perpanjangan masa berlaku perjanjian itu penting untuk mencegah penyebaran senjata nuklir ofensif kedua negara.

Moskow telah membantah tuduhan AS soal pengembangan rudal 9M729. Presiden Rusia Vladimir Putin justru mengancam bahwa negaranya akan mengembangkan rudal yang dilarang oleh Perjanjian INF jika Amerika Serikat keluar dari pakta tersebut.

Amerika Serikat dan sekutu Eropa-nya menuduh rudal jelajah 9M729 Novator, yang oleh NATO dinamai SSC-8, melanggar batas jangkauan yang ditetapkan dalam Perjanjian INF yakni dari 500 hingga 5.000 km (310 hingga 3.420 mil).

Perjanjian itu juga melarang produksi dan pengujian rudal serta peluncur dengan jangkauan tersebut.

Perjanjian INF dinegosiasikan oleh Presiden Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan diratifikasi oleh Senat AS. Tujuan dari perjanjian ini sejatinya untuk melenyapkan rudal jarak menengah dari dua kekuatan nuklir terbesar dunia dan mengurangi kemampuan mereka untuk meluncurkan serangan nuklir dalam waktu singkat.

Credit sindonews.com

Pasang-Surut Hubungan Malaysia dan Singapura

PM Sngapura Lee Hsien Loong bertemu PM Malaysia Mahathir Mohamad di Perdana Leadership Foundation, Putrajaya, Malaysia pada 19 Mei 2018.[Foto MCI/The Bussines Times]

CB, Jakarta - Tujuh bulan sejak Mahathir Mohamad memimpin Malaysia, pemerintahan baru Mahathir dan Singapura saling berselisih atas teritorial udara dan maritim.
Para pengamat telah mencatat bahwa beberapa masalah seperti harga air dan jembatan bengkok adalah isu bilateral Singapura yang akrab selama jabatan Mahathir, sejak tugas pertamanya sebagai Perdana Menteri Malaysia dari 1981 hingga 2003.

Lalu apa saja isu lain yang menyentil hubungan dua negara tersebut, berikut sejumlah perselisihan Singapura-Malaysia seperti dilansir dari Malay Mail, 6 Desember 2018.

PROYEK REL KERETA CEPAT
Ketidakpastian telah mengganggu proyek kereta cepat atau High Speed Rail Kuala Lumpur-Singapura sejak pemerintah baru Malaysia mengambil alih kekuasaan. Proyek ini ditandatangani antara Singapura dan pemerintah Barisan Nasional Malaysia pimpinan Najib Razak pada Desember 2016.

Ilustrasi kereta api cepat Malaysia. globalconstructionreview.com
Beberapa minggu setelah memenangkan pemilu, para pemimpin Pakatan Harapan (PH) awalnya ingin membatalkan proyek untuk memangkas utang besar negara. Tetapi mereka bergeser posisi, dan menyarankan untuk ditunda.
Baik Singapura dan Malaysia akhirnya mencapai kesepakatan pada 5 September untuk menunda proyek tersebut hingga 31 Mei 2020, dengan Malaysia membayar biaya penundaan ke Singapura pada Januari tahun depan.
HARGA AIR
Tak lama setelah ia menjadi perdana menteri untuk kedua kalinya, Mahathir Mohamad menghidupkan kembali perselisihan lama. Mahathir mengatakan harga air yang dijual ke Singapura harus dinaikkan setidaknya 10 kali. Tetapi Singapura langsung buka suara bahwa Perjanjian Air 1962 dijamin oleh kedua negara dalam Perjanjian Pemisahan 1965.

Pipa penyalur air di sepanjang sisi jembatan penghubung SIngapura dan Johor, Malaysia.[Straits Times]
Menanggapi masalah ini, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan bahwa kedua negara harus melanjutkan dengan ketat sesuai dengan ketentuannya. Menyusul kunjungan kenegaraan resmi pertama Mahathir ke Singapura pada November, kedua pemimpin menyatakan kesediaannya untuk membahas masalah ini lebih lanjut.

JEMBATAN BENGKOK

Pada tahun 2000, Mahathir pertama kali menyinggung untuk mengganti Causeway atau jalan layang, yang menghubungkan daratan Singapura-Malaysia, dengan jembatan baru, dan mengatakan bahwa jembatan baru akan meningkatkan arus lalu lintas dan memungkinkan kapal untuk menyeberangi Selat Johor.
Singapura mengatakan bahwa proyek itu tidak perlu karena Causeway dalam keadaan baik. Terlepas dari perselisihan keduanya, Malaysia ingin melanjutkan dan membangun apa yang dikenal sebagai jembatan bengkok di sisi jalan lintas. Namun Abdullah Badawi, penerus Mahathir, membatalkan rencana tersebut pada 2006.

Jembatan Bengkok SIngapura-Malaysia.[New Straits Times]
Pada Oktober tahun ini, Kepala Menteri Johor Osman Sapian menghidupkan kembali isu proyek untuk jembatan bengkok, dan menegaskan dia telah mengajukannya kepada Mahathir.
Sebagai tanggapan, Singapura mengatakan bahwa pihaknya belum menerima proposal resmi dari Malaysia. Namun demikian, Mahathir secara terbuka merestui proyek tersebut.

PERBATASAN MARITIM

Kota Johor Bahru, Malaysia. Soyacincau
Pada Oktober, Malaysia secara sepihak memperluas batas pelabuhan Johor Baru, mendorong Kementerian Transportasi Singapura untuk memprotes langkah yang dikatakan melanggar kedaulatan Singapura dan hukum internasional.
Meskipun ada protes di Singapura, kapal-kapal Malaysia berulang kali mengganggu perairan teritorial Singapura dari Tuas dalam dua minggu terakhir.

WILAYAH UDARA JOHOR SELATAN
Malaysia telah memprotes rencana Singapura untuk menggunakan bagian selatan Johor Baru untuk operasi penerbangan di Bandara Seletar. Menteri Transportasi Malaysia juga ingin mengambil alih kembali wilayah udara.
Malaysia mengklaim bahwa Singapura telah memberlakukan, tanpa persetujuan Malaysia, prosedur baru Instrumen Landing System (ILS) untuk Bandara Seletar yang diberlakukan pada 3 Januari.

Bandara Seletar di Singapura.[Straits Times]
Malaysia juga mengklaim bahwa ILS, yang mengharuskan pesawat terbang melintasi Johor Selatan, akan menghambat pembangunan di kota Pasir Gudang di Johor.

Sebagai tanggapan, Singapura telah menunjukkan bahwa prosedur itu selaras dengan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dan sejalan dengan keselamatan penerbangan yang ada ke Bandara Seletar, yang telah digunakan Singapura beberapa puluh tahun sejak 1974 berdasarkan kesepakatan 1973 dengan Malaysia.

Credit tempo.co

Balas Malaysia, Singapura Turut Memperluas Batas Pelabuhan

Ilustrasi Singapura. (CNN Indonesia/Olivia Drost)

Jakarta, CB -- Sengketa wilayah perairan dan udara antara Malaysia dan Singapura nampaknya semakin meruncing. Kini Singapura membalas dengan turut memperluas batas pelabuhannya untuk menghentikan aksi penerobosan yang dilakukan Negeri Jiran.

Seperti dilansir Strait Times, Kamis (6/12), Singapura juga menerapkan aturan penerbangan baru di dekat Bandara Seletar, Malaysia.

Atas keputusan Singapura itu, kini gantian Malaysia yang mengajukan nota protes. Mereka keberatan dengan pengubahan mendadak prosedur penerbangan di ruang udara Johor, serta mengklaim perluasan batas Pelabuhan Johor Baru masih berada dalam wilayah perairan Negeri Jiran.

Menurut laporan Asia One, Menteri Perhubungan Malaysia, Anthony Loke menyangkal perluasan batas pelabuhan Johor Baru mengusik kedaulatan wilayah Singapura. Pernyataan dia didukung oleh Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad.

Kendati begitu, menurut versi Kementerian Perhubungan Singapura sikap Malaysia justru melanggar karena melampaui Perairan Tuas, yang mereka kuasai.

"Aparat kami kan terus berpatroli dan akan bereaksi terhadap kegiatan mencurigakan. Selama ini mereka menahan diri atas tindakan agresif kapal-kapal Malaysia," kata Menteri Perhubungan Singapura, Khaw Boon Wan.

Khaw menyatakan Singapura sudah berkegiatan dan menguasai Perairan Tuas sejak 1999. Namun, Malaysia mengklaim menguasai wilayah laut itu sejak 1979. Padahal, Singapura tidak mengakui perjanjian itu karena mereka melakukan reklamasi untuk membangun Pelabuhan Tuas.

Persoalan bermula ketika Kementerian Perhubungan Malaysia berencana mengambil alih kendali ruang udara di Johor, yang selama ini pengelolaannya diwakili oleh Singapura pada 25 Oktober lalu.

Beberapa jam kemudian, Malaysia juga berencana memajukan batas pelabuhan Johor Baru hingga mendekati perairang Tuas yang dikuasai Singapura. Pemerintah Singapura menyatakan tidak akan tinggal diam jika Malaysia nekat bertindak jika wilayah perairan mereka diusik.

Sejak itu, kata Singapura, sejumlah kapal dari Polisi Air dan Kementerian Kelautan Malaysia hilir mudik dan menerobos perairan Tuas. Singapura mencatat kapal Malaysia 14 kali memasuki wilayah itu, dan hingga kini masih terjadi.

Singapura sudah mengajukan nota protes dan meminta Malaysia menghormati kedaulatan wilayah mereka. Sebab, mereka khawatir hal itu akan berdampak buruk dan membahayakan aktivitas pelayaran di perairan itu.

Credit cnnindonesia.com

Singapura Desak Malaysia Berhenti Mengusik Kedaulatan Wilayah

Kapal perang milik Angkatan Laut Singapura. (Safir Makki)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mendesak pemerintah Malaysia berhenti mengganggu dengan sengaja wilayah perairan negaranya untuk menghindari ketegangan antara kedua negara.

Pernyataan itu diutarakan Vivian menyusul rencana Malaysia yang ingin memperluas batas pelabuhan dan mengambil alih kendali ruang udaranya (FIR) di dekat wilayah Singapura.

"Berbicara kepada Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah melalui telepon, Menlu Vivian menekankan bahwa rencana tersebut melampaui wilayah perairan yang diklaim Malaysia selama ini sebagaimana ditetapkan dalam peta Malaysia sendiri pada 1979-yang tak pernah diakui Singapura," bunyi pernyataan Kemlu Singapura pada Rabu (5/12) kemarin.

"Adalah desakan yang sangat penting bagi Malaysia untuk menghentikan ganguan ini demi menghindari meningkatnya ketegangan di lapangan."

Rencana perluasan pelabuhan Malaysia di Johor telah diumumkan Kuala Lumpur sejak 25 Oktober lalu melalui sebuah dokumen yang dirilis kantor kejaksaan agung.

Pada Selasa (4/12), Singapura menyampaikan protes keras terkait rencana tersebut, dan meminta Malaysia menahan diri untuk tidak melakukan tindakan sepihak lebih lanjut.

Dikutip Channel News Asia, Vivian mengatakan meski Singapura telah mengajukan nota protes diplomatik, Malaysia tetap melakukan 'gangguan provokatif' dengan mengerahkan kapalnya ke perairan Singapura di lepas pantai Tuas.

Selain soal perbatasan maritim, Vivian juga mengatakan percakapannya dengan Saifuddin fokus membahas sengketa ruang udara antara kedua negara.

Vivian meminta penjelasan Saifuddin mengenai pernyataan Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke yang menyebut bahwa Kuala Lumpur berencana mengambil alih kendali ruang udara di Johor, yang sejak 1974 dikelola Singapura.

Lebih lanjut, Vivian mengatakan kepada Saifuddin kalau Singapura menghormati kedaulatan Malaysia, dan kedua negara bertanggung jawab menjaga keamanan penerbangan sipil di ruang udara mereka.

"Setiap proposal proyek harus memastikan bahwa keamanan dan efisiensi penerbangan sipil tidak terganggu, dan tetap sesuai dengan standar ICAO," ucap Vivian.

Vivian juga mengatakan kedua negara harus mendiskusikan masalah ini secara konstruktif dan menekankan pentingnya menjaga relasi bilateral yang baik dengan mematuhi hukum internasional.

Credit cnnindonesia.com

Ini Alasan PBB Tolak Kemerdekaan Papua Barat

Ilustrasi bendera papua barat. Sumber: spectator.com.au

CB, Jakarta - Tahun lalu Komite Dekolonisasi PBB menolak petisi yang diklaim ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua Barat, yang menyerukan referendum kemerdekaan.
Pada September 2017 menurut laporan yang dikutip dari Radio NZ pada 6 Desember 2018, petisi yang disampaikan oleh pemimpin kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda, meminta PBB untuk menunjuk seorang perwakilan khusus untuk menyelidiki pelanggaran dan untuk menempatkan Papua Barat kembali pada agenda dekolonisasi.

Namun komite dekolonisasi PBB mengatakan bahwa isu Papua Barat berada di luar wewenangnya, yang hanya diberikan ke 17 negara yang diakui oleh PBB sebagai "Non-self Governing Territory". Menurut Piagam PBB, yang dikutip dari situs un.org, Non-Self Governing Territory adalah masyarakat yang belum mencapai syarat penuh untuk membentuk pemerintahan sendiri.

Tokoh Separatis Papua Barat Benny Wenda (kiri).[bennywenda.org]
Pada 1946, sejumlah anggota PBB mengidentifikasi sejumlah wilayah di bawah pemerintahan mereka yang belum mampu memerintah sendiri dan memasukkannya ke dalam daftar PBB. Sebagai hasil dari proses dekolonisasi selama beberapa tahun setelahnya, banyak dari wilayah-wilayah tersebut dihapus dari daftar PBB.

Hal ini mendesak pemerintahan yang berkuasa untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi dan menjamin hak-hak yang tidak dapat dicabut dari masyarakat Non-Self Governing Territory untuk sumber daya alam mereka, termasuk tanah, dan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan kendali atas pengembangan sumber daya tersebut di masa depan, dan meminta pejabat pemerintah berkuasa untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi hak milik masyarakat di Wilayah tersebut.
Berdasarkan data terakhir dari Sekretariat PBB 2017 terkait Non-Self Governing Territory, saat ini ada 17 wilayah yang masuk daftar Non-Self Governing Territory, beberapa di antaranya adalah Guam, New Caledonia, Gibraltar, Cayman Island, Bermuda dan lainnya.

Dubes Venezuela untuk PBB Rafael Ramirez.[REUTERS]

Ketua Komite Dekolonisasi PBB sekaligus dan Dubes Venezuela untuk PBB, Rafael Ramirez, mengatakan dia tidak menerima dokumen permohonan resmi, dan komitenya telah dimanipulasi untuk tujuan politik. Abc.net.au melaporkan ketua komite tidak menerima petisi atau laporan dan menyebutnya palsu.

Ramirez juga mengatakan bahwa komite itu menerima kedaulatan Indonesia atas Papua Barat, yang menguasai bagian barat Papua pada 1969.
Dalam sebuah pernyataan, perwakilan PBB di Indonesia, Triansyah Djani, yang duduk di komite, menyebut petisi Wenda untuk kemerdekaan Papua Barat sebagai propaganda tipuan dan separatis.

Credit tempo.co

Selandia Baru Tegaskan Dukungannya Terhadap Teritorial Indonesia

DENPASAR - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Urusan Pasifik Selandia Baru Aupito William Sio di sela-sela gelaran Bali Democracy Forum (BDF) ke-11 di Nusa Dua, Bali. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membicarakan follow up dari joint ministerial metting yang dilakukan pada 5 Oktober lalu.

Dikatakan oleh Retno Marsudi, baik dirinya dan Sio melihat hubungan kedua negara semakin kuat."Selandia Baru sekali lagi menekankan dukungannya terhadap territorial integrity of Indonesia," kata Retno, Kamis (6/12/2019).

Dalam kesempatan itu, kedua juga membahas kerja sama dalam konteks counter terrorism karena Selandia Baru merupakan bagian dari kerja sama sub regional untuk countering terrorism.

"Kita berharap bahwa minggu depan akan dapat ditandatangani arrangement countering of terrorism cooperation," ujar Retno.

Selain itu, keduanya juga berbicara mengenai kerja sama triangular untuk Pasifik. Pasalnya, Selandia Baru banyak sekali melakukan aktivitas di Pasifik dan Indonesia juga terus meningkatkan hubungannya di Pasifik.

"Kita akan terus melakukan konsultasi bagaimana kedua negara dapat menyatukan langkah di dalam merekatkan hubungan kita dengan Pasifik," ucap Retno.

Dalam konteks ini, kata Retno, keduanya membahas mengenai rencana Indonesia untuk melakukan Pasific exibition.

"Jadi eksibisi pertama yang diinisiasi oleh Indonesia dengan mengundang negara-negara Pasifik untuk showcasing pottential, potensi yang dimiliki oleh mereka tentunya utamanya adalah potensi ekonomi," tutur Retno.

Credit sindonews.com

Australia Minta Indonesia Investigasi Pembantaian 31 Pekerja di Papua

DENPASAR - Pemerintah Australia menyampaikan ucapan belasungkawa kepada Indonesia atas pembunuhan terhadap 31 pekerja di Papua. Mereka pun meminta pemerintah melakukan investigasi atas peristiwa tersebut.

"Kami mengucapkan belasungkawa yang mendalam bagi para pekerja yang terbunuh dalam tragedi di Papua," ujar Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne.

"Ini sangat tragis. Kami harap akan ada investigasi yang sangat serius dan komprehensif," imbuhnya usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sela-sela penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF), Kamis (6/12/2018).Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan bahwa sejumlah negara juga menyampaikan hal yang sama seperti Australia. Mereka meminta pemerintah melakukan investigasi atas kejadian tersebut agar bisa menyeret pelakunya ke meja hijau.

"Mereka mengharapkan agar investigasi secara seksama dapat segera dilakukan untuk membawa para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Retno,

Sebanyak 31 pekerja PT Istaka Karya yang tengah membangun jembatan Habema-Mugi di Kabupaten Nduga, Papua, menjadi korban kebiadaban kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka dibantai setelah salah satu pekerja diduga memfoto kegiatan hari ulang tahun (HUT) OPM pada hari Sabtu 1 Desember 2018 lalu.

Belakangan, kelompok OPM pimpinan Egianus Kaguya mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom membenarkan bahwa kelompoknya, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM), bertanggung jawab atas pembunuhan pekerja proyek di Nduga, Papua. Menurutnya, penyerangan itu dilakukan dengan alasan untuk menuntut kemerdekaan Papua Barat.

Credit sindonews.com

Kepala Badan HAM PBB Desak Akses Kunjungi Xinjiang Cina Dibuka

Seorang muslim Uighur berjalan diantara bendera nasional Cina di Kota Lama Kashgar, Xinjiang Uighur, Cina, 6 September 2018. Muslim Uighur di Cina menghadapi persekusi dengan antara lain melalui apa yang disebut kamp pendidikan kembali di tengah-tengah kekhawatiran dunia terhadap ekstrimisme. REUTERS/Thomas Peter

CB, Jenewa – Kepala Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Komisi HAM PBB, Michelle Bachelet, mengatakan sedang berupaya mendapatkan akses untuk bisa masuk ke daerah Xinjiang, Cina.

Bachelet mengatakan dia akan memverifikasi kebenaran sejumlah laporan yang mengkhawatirkan mengenai kamp edukasi untuk warga Uighurs dan etnis minoritas Muslim lainnya di Cina.
“Kami telah meminta akses langsung ke wilayah itu agar dapat mengecek dan memverifikasi laporan mengkhawatirkan yang kami terima,” kata Bachelet dalam jumpa pers di Jenewa, Swiss, Rabu, 5 Desember 2018 waktu setempat seperti dilansir Reuters.

Sejumlah bekas tahanan di kamp edukasi itu mengatakan mereka mengalami penyiksaan di sana. Mereka juga dipaksa untuk mempelajari propaganda Partai Komunis Cina.

Sebaliknya, pemerintah Cina mengklaim itu merupakan kamp untuk pelatihan pendidikan vokasi dan untuk meredam kecenderungan ekstrimisme diantara populasi Uighur.
Menurut Bachelet, seperti dilansir CNN, PBB telah menawarkan bantuan teknis untuk mengatasi isu ekstimisme.
“Kami berkeinginan agar Cina berdialog serius mengenai masalah mendesak ini,” kata dia.

Desakan Bachelet ini dilakukan sehari setelah Kepala Kebijakan HAM Jerman, Barbel Kofler, mengatakan pemerintah Cina telah menolak kedatangannya ke kamp-kamp itu saat datang ke Cina baru-baru ini.
“Saya terkejut oleh laporan perlakuan terhadap minoritas Uighur Turki. Saya ingin mendapatkan impresi langsung dari sistuasi di sana dan akan terus mendesak agar mendapat izin mengunjungi Xinjiang segera,” kata dia.

Kepala Badan HAM PBB, Michelle Bachelet. Reuters

Kofler juga menegaskan dia merasa sangat prihatin mengenai kondisi HAM di Cina. “Ini terutama mempengaruhi suara kritis di masyarakat madani – para pengacara pembela HAM, jurnalis dan blogger,” kata Kofler.

Saat rapat dengar pendapat di Badan HAM PBB pada November 2018, belasan negara meminta Beijing agar menghentikan penahanan semena-mena terhadap warga Uighur di Xinjiang.
Menurut Bachelet, HAM bukanlah isu yang bisa dipisah-pisah. “Anda tidak bisa mengatakan HAM yang ini prioritas, dan yang itu tidak prioritas. Anda tidak bisa mengundang seseorang ke rumah Anda, memberinya makanan, tapi tidak mengizinkannya untuk berbicara,” kata Bachelet soal kebijakan pemerintah Cina. “Anda harus memastikan semua HAM terlindungi.”

Credit tempo.co

Wamenlu Turki: Negara-negara Islam harus satukan suara

Organization of Islamic Cooperation (OIC). (oic-oci.org)

Jakarta (CB) - Wakil Menteri Luar Negeri Turki Yavuz Selim Kiran mengatakan bahwa negara-negara Islam, yang berada di bawah Organisasi Kerjasama Islam (OKI), harus menyatukan suara dan memiliki visi bersama.
Hal tersebut dikatakan Wamenlu Yavuz Selim Kiran terkait berbagai konflik dan tragedi kemanusiaan yang akhir-akhir ini terjadi, dalam Konferensi Negara Anggota OKI untuk Mediasi kedua yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, pada 29 November lalu.
“Dunia kita telah melihat banyak pertumpahan darah dan air mata. Peperangan di Suriah telah memasuki tahun ke delapan. Ribuan masyarakat kehilangan nyawanya, sementara jutaan lainnya terpaksa mengungsi,” kata Yavuz.
Ia juga mengatakan bahwa konflik di Yaman dan Afghanistan yang tak kunjung berakhir terus memakan korban. Tak hanya mengganggu kedamaian di negara-negara Islam tersebut, peperangan juga menyebabkan ketidakstabilan yang semakin jauh di kawasan.
“Fakta nyata bahwa dunia sedang mengalami jumlah orang yang terlantar secara paksa, sejak Perang Dunia kedua, menunjukkan bahwa kita harus bekerja lebih keras bersama,” katanya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat dari negara anggota OKI harus memperkuat hubungan dan kepercayaan satu sama lain, agar tak ada keburukan atau niat jahat yang dapat merenggangkan kerjasama antar negara Islam itu.
“Buat baris lurus, berdiri bahu-membahu dan tutup celah yang ada, jangan tinggalkan ruang untuk setan,” katanya mengutip salah satu hadits Nabi Muhammad SAW.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa konflik yang tengah terjadi di berbagai negara memang begitu pelik, dan mengharapkan krisis tersebut untuk dapat diselesaikan oleh pihak lain bukanlah harapan yang realistis.
Oleh karena itu, Yavuz meyakini bahwa negara-negara Islam harus bekerja keras untuk menyatukan suara dan objektif, karena hal itu dapat menjadi kunci untuk mempermudah proses penyelesaian konflik dan fokus pada potensi yang ada.
“Sangatlah menyedihkan ketika kita melihat komunitas Islam yang tampak hancur karena kemiskinan, terorisme dan konflik. Namun, seperti yang kita semua ketahui, cahaya naik dari timur,” pungkasnya.

Credit antaranews.com

PBB Minta Perundingan Damai Yaman dan Houthi Tanpa Prasyarat

Ilustrasi. (Foto: REUTERS/Mohamed al-Sayaghi)

Jakarta, CB -- Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, meminta pihak yang bertikai di Yaman untuk terlibat dalam pembicaraan tanpa memaksakan prasyarat.

Guteres mendesak para pihak yang bertikai untuk membuat kemajuan dalam agenda perundingan damai.

"Hal ini bisa dilakukan dengan mengedepankan fleksibilitas, memiliki itikad baik, dan tanpa prasyarat," tulis pihak PBB dalam pernyataannya, seperti yang dikutip dari AFP, Kamis (6/12).

Sekjen PBB mengimbau para pihak untuk mengosongkan Hodeida, kota pelabuhan yang dikuasai pemberontak. Hal ini dikarenakan, Hodeida adalah pintu masuk utama untuk bantuan kemanusiaan dan persediaan vital.

Pada pertemuan di Swedia, Menteri Luar Negeri Yaman menyerukan kepada para pemberontak Huthi untuk menarik diri dari Hodeida. Pihak Huthi pun menolak permintaan ini.

Pemerintah Yaman dan pihak pemberontah Al-Huthi memulai perundingan damai pada hari Kamis (6/12) di Swedia. Diharapkan negosiasi kali ini berhasil setelah Griffiths meyakinkan kedua belah pihak semuanya akan berjalan lancar.

Kedua belah pihak yang bertikai gagal menggelar perundingan damai pada September lalu di Swiss.

Pejabat pemerintah Yaman, Hadi Haig menyatakan jika perundingan damai tercapai maka mereka akan membebaskan sekitar 1,500 hingga 2000 tahanan perang.

Pemberontak Houthi juga berjanji akan melakukan hal yang sama, termasuk membebaskan mantan Menteri Pertahanan Mahmoud al-Subaihi dan adik Presiden Abedrabbo Mansour Hadi sekaligus mantan pejabat intelijen senior, Nasser.

Kabar perundingan itu juga dibenarkan oleh petinggi Houthi, Abdel Kader al-Murtadha. Dia berharap perjanjian ini bisa diterapkan tanpa problem.

Credit cnnindonesia.com

Pemilu di Kabul Dinyatakan tidak Sah

Pemilu Afghanistan (ilustrasi)

Foto: islam.ru

Pemilu di Kabul dinilai dikelola dengan buruk.

CB, KABUL -- Komisi Keluhan Pemilu (EIC) Afghanistan menyatakan pemilihan umum di ibu kota Kabul tidak sah. Afghanistan menggelar pemilihan legislatif pada Oktober lalu yang ternyata dinyatakan tidak valid, penuh penipuan, dan dikelola dengan buruk.

Komisi Independen Pemilu Afghanistan yang dapat memutuskan persoalan tersebut. Badan tersebut yang memiliki kewenangan atas surat suara yang dirusak pemilih curang, masalah teknis dalam peralatan biometrik untuk memverifikasi pemilih, dan ketidakakuratan daftar pemilih.

"Ada masalah serius di Kabul yang dapat melukai keadilan, transparansi, dan inklusivitas pemilih," kata juru bicara EIC Ali Reza Rohani, Kamis (6/12).

Lebih dari satu juta pemilih tercatat di Kabul, seperempat dari total pemilih di Afghanistan yang seluruhnya sebanyak empat juta orang. Jika tuduhan EIC ini benar, maka akan menimbulkan pertanyaan validitas pemilu yang sangat didorong oleh mitra-mitra Afghanistan seperti Amerika Serikat.

Rekomendasi untuk membatalkan pemungutan suara di Kabul juga menambah ketidakpastian pemilihan presiden 20 April 2019 mendatang. Otoritas pemilu mengatakan mereka mempertimbangkan untuk menunda pemungutan suara untuk pemilihan presiden sampai bulan Juli 2019 karena mereka kesulitan mengorganisasinya.

Penundaan pemilihan presiden dapat berdampak pada pembicaraan damai dengan Taliban. Padahal, Taliban sudah membuka ruang untuk berbicara dengan Amerika Serikat meski masih menolak untuk berbicara dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.

Pihak berwenang di Afghanistan masih belum merilis hasil lengkap dari pemilu parlemen 20 Oktober lalu. Keterlambatan itu menciptakan kekacauan dalam pemungutan suara yang dilanjutkan pada hari berikutnya.

Credit republika.co.id

Jenderal Moskow Sebut Barat Paksa Rusia Perkuat Kekuatan Militer

MOSKOW - Kepala Staf Umum Pasukan Bersenjata Rusia, Valery Gerasimov menuturkan, penumpukan militer Amerika Serikat (AS) dan sekutunya telah memaksa Rusia meningkatkan potensi tempurnya untuk menjamin keamanannya.

"Salah satu faktor destruktif utama yang menyulitkan situasi internasional adalah kegiatan AS yang bertujuan mempertahankan peran dominannya di dunia dan tidak menyingkirkan negara-negara lain dari persaingan," kata Gerasimov.

"Untuk tujuan ini bahwa Washington dan sekutunya mengambil langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu untuk menahan Rusia dan mendiskreditkan perannya dalam urusan internasional," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Xinhua pada Kamis (6/12).

Dia menuturkan, pada 2018, Rusia memusatkan upaya untuk mempertahankan tingkat kesiapan tempur yang tinggi dari kekuatan nuklir dan non-nuklir strategisnya, membangun sistem pertahanan aerospace berlapis, dan meningkatkan pelatihan pasukan dan sistem kontrolnya.

Gerasimov menyebut sebagai tanggapan terhadap penumpukan sistem pertahanan rudal global AS, Rusia telah meningkatkan kemampuan tempur dari kekuatan nuklir strategis berbasis darat dan terus mempersenjatai mereka dengan rudal Yars yang mampu mengatasi sistem pertahanan rudal..

"Militer kami juga menerima rudal jelajah Avangard dan berhasil menguji rudal balistik antar benua, Sarmat," ungkap Gerasimov.

"Pasukan Angkatan Laut strategis Rusia telah menerima kapal selam baru dengan rudal balistik yang mampu menembus sistem pertahanan rudal, dan kekuatan udara strategis telah memperbaharui jet tempur mereka dan melengkapi mereka dengan senjata modern. Namun, Rusia tidak terlibat dalam perlombaan senjata yang menghancurkan," ucapnya.

Dia menambahkan Rusia telah membatasi pembiayaan angkatan bersenjatanya menjadi sekitar USD 50 miliar dalam setahun selama beberapa tahun terakhir, jauh lebih sedikit daripada anggaran militer AS.

Credit sindonews.com

Usai Insiden Kapal Rusia, Pesawat Militer AS Lintasi Ukraina

Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Yusran Uccang)

Jakarta, CB -- Satu pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat melintasi langit Ukraina pada Kamis (6/12) dalam satu misi untuk menunjukkan dukungan kepada Kiev setelah insiden penyitaan kapal oleh Rusia akhir bulan lalu.

"Hari ini, Amerika Serikat dan Sekutu melancarkan sebuah penerbangan luar biasa di bawah Perjanjian Udara Terbuka. Penerbangan ini dilakukan untuk menegaskan komitmen AS atas Ukraina dan negara-negara rekan lainnya," demikian pernyataan Kementerian Pertahanan AS.

Perjanjian Keterbukaan Udara memang dibentuk untuk menjamin transparansi militer melalui penerbangan observasi tak bersenjata melintasi setiap 34 negara yang menandatangani kesepakatan tersebut.

Pentagon menyatakan bahwa militer Ukraina meminta AS melakukan penerbangan tersebut. AS pun menerbangkan pesawat OC-135 mereka yang juga membawa pemantau dari Kanada, Jerman, Prancis, Inggris, Rumania, dan Ukraina.

Ini adalah penerbangan "luar biasa" pertama di bawah Perjanjian Keterbukaan Udara sejak 2014 lalu. Penerbangan tersebut hanya dilakukan ketika ada situasi tak biasa.

Penerbangan ini dilakukan sekitar sepekan setelah terjadi konfrontasi antara kapal Ukraina dan Rusia di Laut Hitam pada 25 November lalu.

Saat itu, Rusia melepaskan tembakan dan menyita tiga kapal Ukraina yang mereka tuding memasuki wilayah Moskow.

Namun, Ukraina mengklaim bahwa kapal tersebut ditembaki setelah awak memutuskan untuk menjauh dan kembali ke pelabuhan di Odesa.

Insiden ini dikhawatirkan dapat memicu kembali perang antara kedua negara setelah Rusia mencaplok Krimea dari Ukraina pada 2014 lalu.

Tak lama setelah insiden ini, Ukraina mencanangkan darurat militer, langkah yang membuat Putin "sangat khawatir."

Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, pun menyebut bahwa kini negaranya terancam terlibat perang terbuka dengan Rusia.

"Negara ini dalam ancaman akan terlibat perang terbuka dengan Rusia," kata Petro, seperti dilansir CNN.

Credit cnnindonesia.com

Perkuat Pertahanan, Kiev Kirim Tentara ke Perbatasan Ukraina-Rusia

KIEV - Presiden Ukraina, Petro Poroshenko melalui akun Twitternya menuturkan, Kiev akan memperkuat kekuatan militer di wilayah perbatasan Ukraina dengan Rusia. Kiev akan mengirimkan pasukan tambahan ke wilayah perbatasan kedua negara.

"Unit militer dari Angkatan Bersenjata Ukraina telah diturunkan ke arah yang paling berbahaya di sepanjang garis perbatasan kami (dengan Rusia) untuk memperkuat kemampuan pertahanan," kicau Poroshenko, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (6/12).

Berita itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Kiev, yang disebabkan oleh penangkapan tiga kapal Ukraina oleh Penjaga Perbatasan Rusia di dekat Selat Kerch, di wilayah perairan Crimea.

Ukraina sendiri pada November lalu telah menyetujui penerapan darurat militer di setidaknya 10 wilayah Ukraina, yang kebanyakan berada di dekat perbatasan dengan Rusia.

Terkait dengan darurat militer, Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan, bahwa dengan mendeklarasikan darurat militer di sepuluh wilayah negara itu, pemerintah Ukraina telah membagi negara itu menjadi dua bagian.

"Mereka menyatakan darurat militer di sepuluh wilayah, di mana presiden saat ini tidak memiliki banyak dukungan. Ini berarti bahwa pemerintah Ukraina telah membagi negara menjadi dua bagian, satu yang dapat dipercaya dan satu yang tidak bisa," ucap Putin beberapa waktu lalu.

Putin mencatat bahwa Ukraina tidak mengumumkan darurat militer, ketika situasi negara itu jauh lebih mengerikan, dan menyebut keputusan Presiden Ukraina Petro Poroshenko itu terkait dengan pemilihan umum di negara tersebut.

Credit sindonews.com

Amerika Serikat Sebut Militer Afghanistan Sangat Lemah

Ilustrasi tentara Afghanistan. (REUTERS/Mohammad Ismail)

Jakarta, CB -- Pemerintah Amerika Serikat mengaku khawatir dengan kemampuan angkatan bersenjata Afghanistan yang lemah. Menurut mereka, jika militer AS angkat kaki dari negara itu, maka kemungkinan besar pasukan Afghanistan bakal kalah telak dari Taliban.

"Kalau kami pergi saat ini juga, saya tidak yakin pasukan Afghanistan bisa mempertahankan negara mereka," kata Kepala Komando Pusat Angkatan Bersenjata AS, Letnan Jenderal Kenneth McKenzie, seperti dilansir The Guardian, Kamis (6/12).

Penilaian itu disampaikan McKenzie untuk mendongkrak sekaligus menyentil kemampuan militer Afghanistan. Sebab, mereka sudah 17 tahun lebih bertempur dan kondisi keamanan negara itu tak kunjung membaik karena kelompok Taliban masih sangat kuat.

McKenzie menyatakan sampai saat ini ada 14 ribu pasukan AS yang diperbantukan di Afghanistan. Sedangkan rekrutmen dan pertambahan pasukan Afghanistan tersendat. Penyebabnya adalah mereka menganggap bahaya pekerjaan itu tidak sepadan dengan bayarannya.

Sebab sejak 2015 tercatat sudah 28 ribu tentara Afghanistan meninggal dalam pertempuran ataupun serangan melawan Taliban. Sedangkan jumlah pejuang Taliban di seluruh Afghanistan diperkirakan mencapai 60 ribu orang.

"Jumlah pasukan Afghanistan yang meninggal dalam pertempuran sangat banyak. Mereka bertempur dengan keras. Hal ini harus diperbaiki," ujar McKenzie.

Menurut pemerintah Afghanistan, rata-rata ada 500 prajurit mereka yang meninggal saban bulan. Jika hal ini terus terjadi, maka pembicaraan damai akan sulit tercapai.

Credit cnnindonesia.com

Tiga Tewas Dalam Serangan Bom dan Penembakan di Iran

TEHERAN - Setidaknya tiga orang tewas dan puluhan lainnya menderita luka-luka akibat serangan bom, yang disertai dengan penembakan di kota pelabuhan Chabahar, di bagian tenggara Iran.

Gubernur Chabahar, Rahmdel Bameria dalam sebuah wawancara kepada televisi setempat menuturkan, serangan bom itu adalah serangan bom bunuh diri. Dia membenarkan tiga orang tewas dan banyak lainnya menderita cidera akibat serangan itu.

"Tiga orang tewas dan beberapa lainnya cedera. Pelaku serangan bom bunuh diri meledakan bom saat berhenti di markas polisi di Chabahar," kata Bameria dalam wawancara tersebut, seperti dilansir Reuters pada Kamis (6/12).

Sementara itu, menurut Wakil Gubernur untuk urusan keamanan Chabahar, Mohammad Hadi Marashi, dua orang petugas polisi turut menjadi korban tewas dalam serangan itu. Sejauh ini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Chabahar sendiri adalah zona perdagangan bebas dan lokasi kompleks pelabuhan baru, yang sedang dikembangkan bersama India, sebagai bagian dari koridor transportasi baru untuk Afghanistan.

Credit sindonews.com

Ledakan di Somalia Tewaskan Dua Jenderal dan Tujuh Pengawal

Serangan bom mobil di Mogadishu, Somalia

Foto: Reuters

Para jenderal dan pengawalnya tewas saat bom meledakkan truk pikap militer

CB, MOGADISHU -- Sembilan tentara, termasuk dua jenderal, tewas pada Kamis (6/12) oleh ledakan di luar Mogadishu, ibu kota Somalia, kata perwira dan militan. Kelompok al Shabaab mengaku bertanggung jawab atas insiden ini.

Al Shabaab menyatakan telah menghancurkan truk pikap militer, yang membawa dua jenderal itu dan tujuh pengawal mereka, di dekat desa Dhanaane di luar Mogadishu pada Kamis (6/12) siang. Abdiasis Abu Musab, juru bicara operasi militer al Shabaab, menyebut dua jenderal tewas itu ialah Omar Aden dan Abdi Ali.

"Kami menghancurkan pikap mereka dengan bom tepi jalan di dekat desa Dhanaane," kata dia kepada Reuters.

Seorang perwira militer yang menyebut dirinya Kapten Mohamad membenarkan dua jenderal itu dan para pengawal mereka telah gugur sementara yang lain menderita cedera.

Al Shabaab telah bertempur bertahun-tahun untuk menggulingkan pemerintahan pusat Somalia dukungan Barat dan memberlakukan hukum syariah. Negara itu dilanda perang sejak awal 1990-an.

Credit republika.co.id

Paris Akan Dijaga 8.000 Polisi untuk Hadapi Demonstran

Demo Kenaikan BBM di Prancis. (Foto: REUTERS/Stephane Mahe)

Jakarta, CB -- Sekitar 8.000 polisi dikerahkan untuk menjaga keamanan di Paris, Prancis, pada Sabtu (8/12). Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi massa yang akan melakukan protes terkait kenaikan harga BBM.

Secara keseluruhan, jumlah personel keamanan yang akan menjaga Prancis berjumlah 89 ribu orang. Jumlah ini jauh lebih banyak jika dibandingkan pada pekan lalu, yang berjunlah 65 ribu personel.

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meredam unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok Yellow Vest.

Perdana Menteri Perancis, Edouard Philippe, mengatakan pihaknya siap menghadapi orang-orang yang datang bukan untuk memprotes, melainkan untuk membuat kerusuhan.

"Kami menghadapi orang-orang yang tidak di sini untuk memprotes, tetapi untuk menghancurkan, dan kami ingin memiliki sarana untuk tidak memberi mereka kebebasan," kata Philippe seperti yang dikutip dari Reuters, Kamis (6/12).

Credit cnnindonesia.com