CUPUMA

Senin, 05 November 2018

Referendum Kaledonia Baru, Bertahan atau Lepas dari Prancis

Bendera Kaledonia Baru, sumber: id.wikipedia.org

CB, Jakarta - Masyarakat Kaledonia Baru melakukan pemungutan suara untuk sebuah referendum pada Minggu, 4 November 2018. Langkah ini dilakukan untuk menentukan masa depan negara itu apakah tetap bersatu dengan Prancis atau menjadi sebuah negara baru.
Kaledonia Baru adalah sebuah wilayah bagian dari Prancis di selatan pasifik dan referendum pada hari Minggu ini adalah hasil 30 tahun proses dekolonisasi. Referendum ini juga adalah pemungutan suara penentuan pertama kali yang dilakukan oleh Kaledonia Baru setelah sebelumnya pada 1977 Djibouti sebuah negara di tanduk Afrika melepaskan diri dari Prancis dan menyatakan kemerdekaannya.

Jika hasil referendum Kaledonia Baru ini memutuskan melepaskan diri dari Prancis, maka ini akan menjadi pukulan telak bagi Prancis yang telah membentangkan kekuasaannya hingga ke Karabia, sub-sahara Afrika dan Samudera Pasifik.

Dalam referendum Kaledonia Baru 2018, masyarakat akan diminta memilih atas pertanyaan ‘apakah Anda ingin Kaledonia Baru mendapatkan kedaulatan penuh dan menjadi merdeka?’.
Dalam sebuah kunjungan ke Kaledonia Baru pada Mei 2018, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyadari penderitaan akibat penjajahan Prancis di Kaledonia Baru. Macron pun memberikan penghormatan tinggi pada kampanye untuk mendapatkan otonomi penuh yang dipimpin oleh kelompok Kanaks. Macron ketika itu berjanji dia dan pemerintah Prancis akan bersikap netral atas referendum ini.

Hasil jajak pendapat terbaru memperlihatkan Kaledonia Baru diharapkan tetap menjadi bagian dari teritorial Prancis. Perekonomian Kaledonia Baru masih ditopang oleh Prancis. Wilayah itu mendapat subsidi per tahun 1,3 miliar euro atau Rp 22 triliun, simpanan nikel yang diperkirakan sekitar 25 persen dari total cadangan nikel dunia.
Kaledonia Baru memiliki populasi sekitar 280 ribu jiwa dan telah menikmati otonomi yang sangat besar dari Prancis. Namun wilayah ini bagaimana pun masih sangat tergantung pada Prancis, khususnya pada sektor pertahanan dan pendidikan. Referendum Kaledonia Baru pada Minggu, 4 November 2018 akan menjadi penentu masa depan wilayah ini.

Credit tempo.co

Tokoh Catalonia Merdeka dari Spanyol Diancam Penjara 25 Tahun

Presiden Catalunya Carles Puigdemont (tengah) bersama sejumlah anggota dewan daerah Catalunya menghadiri demonstrasi yang diselenggarakan oleh gerakan pro-kemerdekaan Catalunya ANC (Catalan National Assembly) dan Omnium Cutural, di Barcelona, Spanyol, 21 Oktober 2017. Dalam aksinya, mereka membawa poster bertuliskan Bebaskan Jordi. REUTERS/Ivan Alvarado

CB, Jakarta - Jaksa Spanyol menuntut mantan wakil presiden Catalonia, Oriol Junqueras dihukum selama 25 tahun penjara atas dakwaan pemberontakan dan penyalahgunaan dana publik.
Tuntutan penjara selama seperempat abad ini disebut yang terlama yang pernah diberikan kepada pemimpin separatis yang mendorong Catalonia merdeka dari Spanyol tahun lalu.

Ads by Kiosked

Jaksa penuntut umum mendakwa 22 orang dengan tuntutan hukum yang berbeda-beda terkait dengan keterlibatan mereka untuk mendorong pemisahan Catalonia dari Spanyol, termasuk melakukan referendum terlarang.

Orang-orang melambaikan bendera estelada di Barcelona, Spanyol, 27 Oktober 2017. Parlemen daerah Catalonia mengeluarkan sebuah mosi untuk mendirikan sebuah Republik Catalan yang independen. AP
Junqueras dituding sebagai otak dari tuntutan kemedekaan Catalonia bersama 11 politis, aktivis dan pejabat publik lainnya. Mereka didakwa sebagai pemberontak dengan menggunakan kekerasan yang menimbulkan kriminalitas.

Junqueras yang tinggal di Spanyol dan dijebloskan ke penjara untuk pencegahan, juga akan menghadapi ancaman hukuman dilarang bekerja di kantor publik selama 25 tahun jika hakim menerima tuntutan jaksa.
Tuntutan hukuman terlama kedua dijeratkan jaksa kepada dua aktivis pro kemerdekaan Catalan, Jordi Cuixart dan Jordi Sanchez dan ketua parlemen Catalonia Carme Forcadell. Mereka diancam hukuman penjara 17 tahun.
Berdasarkan undang-undang kriminal Spanyol, pemberontak yang secara terbuka menentang pemerintahan yang sesuai konstitusi dijatuhi hukuman penjara selama minimum 15 tahun hingga 30 tahun penjara. Para pemimpin Catalonia dianggap melanggar undang-undang ini.

Credit tempo.co

80 Pemimpin Negara Peringati 100 Tahun Berakhirnya PD I

Garda Republika Prancis saat upacara memperingati 100 tahun berakhirnya Perang Dunia I di depan katedral Notre-Dame di Strasbour, Ahad (4/11).

Foto: Ludovic Marin/Pool Photo via AP

Sebagian besar pertempuran dalam Perang Dunia I terjadi di Prancis dan Belgia.

CB, PARIS -- Sebanyak 80 pemimpin negara dunia dijadwalkan menghadiri upacara peringatan 100 tahun berakhirnya Perang Dunia I di Paris, Prancis, Ahad (4/11). Dilaporkan laman Radio Free Europe, terdapat serangkaian acara yang akan dihelat dalam peringatan 100 tahun berakhirnya Perang Dunia I. Satu di antaranya adalah mengunjungi situs Verdun dan Somme. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Inggris Theresa May diperkirakan akan berpartisipasi dalam kunjungan ke situs tersebut.

Verdun merupakan tempat pertempuran paling mematikan dalam Perang Dunia I. Verdun telah menjadi saksi bisu tewasnya ratusan ribu tentara Jerman dan Prancis selama 10 bulan pertempuran.

Kala itu pertempuran akhirnya dimenangkan Prancis. Saat ini perang Verdun dipandang sebagai simbol rekonsiliasi Prancis-Jerman.

Sebagian besar pertempuran dalam Perang Dunia I memang terjadi di Prancis dan Belgia. Perang itu mengakibatkan berakhirnya kerajaan Ottoman, Rusia, Jerman, dan Austro-Hungaria. Setidaknya 16 juta orang tewas dalam Perang Dunia I.

Para pejabat Prancis telah menjanjikan keamanan yang ketat selama acara peringatan 100 tahun berakhirnya Perang Dunia I berlangsung. Hal itu mengingat telah terjadinya serangkaian serangan teror mematikan di Prancis selama tiga tahun terakhir.

Credit republika.co.id

Milisi Houthi Tahan 16 Kapal Kargo di Pelabuhan Yaman

SANAA - Sebanyak 16 kapal kargo yang membawa makanan dan produk minyak ditahan milisi Houthi di pelabuhan Hodeidah dan Salif Yaman. Demikian laporan yang dikeluarkan Isnad Center for Comprehensive Humanitarian Operations di Yaman.

"Beberapa dari mereka telah ditahan selama lebih dari sebulan, mungkin telah merusak muatan gandum dan tepung mereka," kata badan itu seperti dikutip dari Arab News, Minggu (4/11/2018).

Badan itu mengatakan bahwa lima kapal yang membawa obat-obatan, peralatan medis, gula dan gas cair telah ditahan di dalam pelabuhan Hodeidah. Sementara delapan kapal yang membawa jagung, kedelai, gandum, tepung dan gas cair sedang ditahan di pelabuhan Al-Mikhtaf.

Sedangkan tiga kapal lainnya ditahan di dalam pelabuhan Salif, dua di antaranya dicegah untuk menurunkan muatan jagung, gandum, dan kedelai.

Badan itu menambahkan bahwa ada 134 migran dan 293 pelaut dari negara-negara Asia, Eropa dan Afrika di kapal-kapal itu. Total tonase kapal yang ditangkap adalah 198.860,88 ton, dan mereka membawa 116.880 ton gandum, jagung, gula dan kedelai, 79.722 ton obat-obatan dan peralatan medis, dan 119.022 ton gas cair.

Kapal-kapal itu membawa bendera sembilan negara: Djibouti, Sierra Leone, Malta, Komoro, Kepulauan Marshall, Pelhams, Panama, Nigeria, dan Palau.

Credit sindonews.com

Pemberontak Houthi Klaim Serang Pangkalan Udara Saudi

SANAA - Kelompok pemberontak Houthi mengklaim telah melakukan serangan udara terhadap pangkalan udara Angkatan Udara Arab Saudi menggunakan drone. Serangan itu sebagai balasan atas serangan udara baru-baru ini yang dilancarkan koalisi Arab di dekat bandara Sanaa.

Lembaga penyiaran yang dikendalikan Houthi, al Masirah melaporkan, kelompok itu telah menyerang pangkalan udara Raja Khalid yang terletak di wilayah Asir barat daya Arab Saudi. Koalisi Arab disebut menempatkan pesawat tempur yang digunakan untuk menyerang di pangkalan tersebut.

Dalam laporan yang mengutip pernyataan perwakilan dari kelompok pemberontak itu, Houthi diklaim menyerang pangkalan tersebut menggunakan pesawat Qasef-1 seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (3/11/2018).

Pihak koalisi Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut.

Sebelumnya, pada hari Jumat, koalisi mengatakan telah menyerang situs rudal balistik dan pesawat tak berawak Houthi di bandara internasional Ibu Kota Yaman. Koalisi Arab melakukan sejumlah operasi militer di pangkalan udara al-Dulaimi di Sanaa, yang digunakan oleh milisi Houthi untuk meluncurkan serangan rudal balistik dan drone.

Koalisi Arab melakukan serangan udara pada target di Yaman untuk mendukung pemerintah negara itu, yang telah terlibat dalam konflik kekerasan dengan Houthi selama bertahun-tahun. Perang telah mengakibatkan korban tewas sipil yang besar dan memprovokasi bencana kemanusiaan di Yaman.

Credit sindonews.com

Pesawat Tempur Buatan Rusia Jatuh di Mesir

Ilustrasi pesawat tempur. (REUTERS/Vijay Mathur).

Jakarta, CB -- Pesawat tempur MiG-29 buatan Rusia jatuh saat penerbangan pelatihan di Mesir. Jet tempur diketahui jatuh karena adanya kesalahan teknis dalam alat kontrol, dan tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.

Rusia United Aircraft Corporation, produsen pesawat yang dikendalikan mengungkapkan kepada kantor berita RIA, pesawat tempur yang jatuh merupakan milik tentara Mesir.

"Kami memiliki informasi terbaru tentang jatuhnya pesawat MiG-29M milik tentara Mesir. Ahli teknis kami akan melakukan perjalanan ke Mesir segera untuk membantu dalam penyelidikan," demikian pernyataan United Aircraft Corporation seperti dikutip dari Reuters, Minggu (4/11).

United Aircraft Corporation merupakan korporasi yang menyatukan perusahaan konstruksi pesawat militer dan sipil milik negara Rusia.

Dalam kesempatan terpisah, Militer Mesir menegaskan bahwa jet tempur jatuh saat pelatihan karena adanya kesalahan teknis dalam alat kontrol. Namun pilot berhasil keluar dengan selamat dan tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.

Berdasarkan kesepakatan 2015, Rusia diketahui setuju untuk memasok 46 pesawat tempur MiG-29 ke Mesir.

Credit cnnindonesia.com

Iran Mulai Produksi Jet Tempur Buatan Sendiri

Pada Agustus lalu, Iran pertama kali memamerkan pesawat militer produksi sendiri. (Reuters/Faisal Mahmood)

Jakarta, CB -- Iran mulai memproduksi jet tempur Kowsar untuk memenuhi kebutuhan militer angkatan udaranya.

"Dalam waktu dekat, jet-jet tempur ini akan diproduksi dan digunakan untuk melayani kebutuhan Angkatan Udara," kata Menteri Pertahanan Iran Amir Hatami dalam peresmian pembuatan pesawat militer tersebut, Sabtu (3/11).

Langkah tersebut dilakukan Iran menyusul perselisihannya yang terus memanas dengan Amerika Serikat pasca-penerapan kembali sanksi Negeri Paman Sam.

Iran mengatakan Kowsar "seratus persen buatan dalam negeri". Dikutip Reuters, pesawat itu diklaim Teheran sanggup membawa berbagai jenis senjata dan akan digunakan untuk mendukung misi jangka pendek angkatan udara.

Pada Agustus lalu, Iran pertama kali memamerkan pesawat militer produksi sendiri itu.

Dalam gambar yang ditunjukkan di televisi Iran, pada 21 Agustus lalu, Presiden Hassan Rouhani terlihat duduk di kokpit "Kowsar" generasi keempat yang dipamerkan pada ajang Industri Pertahanan Nasional.

Media Iran melaporkan bahwa jet baru tersebut dilengkapi dengan "sistem avionik terkini" dan radar multiguna.

Cuplikan tes terbang Kowsar juga sudah diedarkan oleh berbagai media resmi, walaupun tayangan langsung harus terputus sebelum jet lepas landas.

Namun, sejumlah pengamat meyakini bahwa Kowsar adalah jiplakan dari jet tempur F-5 buatan Amerika Serikat yang hanya dimodifikasi. AS memproduksi F-5 sekitar 1960-an.

Teheran membeli F-5 dari Washington pada pertengahan 1960-an, dan menerima sedikitnya 100 buah pesawat tempur jenis tersebut sebelum Revolusi 1979 berlangsung. Dari jumlah tersebut 48 di antaranya masih aktif digunakan.

Jet-jet tempur itu aktif digunakan selama Perang Irak-Iran antara 1980-1988. Pekan lalu, Teheran mengungkapkan jet buatan dalam negeri pertama yang mirip F-5.

Credit cnnindonesia.com

Yordania: Israel Ingin Bahas Kesepakatan Tanah Perbatasan

Aksi demonstrasi warga Yordania menentang Israel.

Foto: AP/Mohammad Hannon

Yordania salah satu dari 2 negara Arab yang memiliki perjanjian damai dengan Israel.

CB, AMMAN -- Yordania menyatakan Israel meminta pembicaraan tentang kesepakatan lahan khusus yang ingin diakhiri pemerintah Yordania, Ahad (4/11). Di bawah perjanjian perdamaian itu, dua wilayah perbatasan diakui berada di bawah kedaulatan Yordania tapi memberi Israel ketentuan khusus menggunakan tanah itu dan mengizinkan warga Israel bergerak bebas.
Yordania secara resmi memberi tahu Israel dua pekan lalu negara itu tidak akan membarui kesepakatan 25 tahun atas Baquora itu, tempat sungai Yarmouk mengalir ke sungai Yordan dan di daerah Ghumar di gurun selatan, Wadi Araba. Di Wadi Araba, petani Israel memiliki perkebunan besar.

Menteri Luar Negeri Ayman Safadi kepada Reuters sesudah keputusan itu menyatakan kerajaan tersebut menunggu Israel memohon ketentuan dalam perjanjian perdamaian itu untuk mengadakan pembicaraan setelah memberi perhatian sebelum tenggat. Kantor berita negara Petra mengutip keterangan juru bicara pemerintah, Jumana Ghunaimat, yang mengatakan Yordania menerima permintaan Israel itu tapi tidak mengatakan kapan pembahasan tersebut dimulai.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui langkah Yordania dan menyatakan negaranya berusaha memasuki perundingan tentang kemungkinan memperpanjang aturan tersebut. Aturan khusus 25 tahun itu akan dengan sendirinya diperbarui kecuali salah satu pihak memberi tahu pihak lain setahun sebelum kedaluwarsa ia ingin mengakhiri perjanjian tersebut.

Safadi menyatakan kesepakatan itu, yang ditandatangani pada November 1994, dipahami sebagai pengaturan sementara sejak awal. Kerajaan tersebut merenungkan langkah itu beberapa waktu sebelum tenggat 10 November.

Raja Abdullah, yang menekankan wilayah itu adalah tanah Yordania dan akan tetap demikian, menyatakan langkah tersebut diambil demi kepentingan negara pada masa kawasan bergejolak. Yordania adalah salah satu dari hanya dua negara Arab yang memiliki perjanjian perdamaian dengan Israel. Kedua negara itu memiliki sejarah panjang hubungan erat keamanan. Tapi, perjanjian tersebut tidak disukai di Yordania, tempat rasa bela Palestina tersebar luas.

Credit republika.co.id

Israel Geruduk Kantor Gubernur Palestina

Yerusalem Timur

Israel dilaporkan sempat menembakkan gas air mata ke kantor gubernur.

CB, YERUSALEM -- Pasukan keamanan Israel menggeruduk dan menggeledah kantor gubernur Yerusalem di wilayah Tepi Barat yang diduduki, Ahad (4/11). Tindakan itu segera dikecam oleh Otoritas Palestina.
“Pasukan Israel menyerbu kantor gubernur (Palestina) di kota al-Ram, timur laut Yerusalem, dan menggeledahnya,” kata seorang penduduk setempat, dikutip laman Anadolu Agency. Ia mengatakan, pasukan Israel menyerang sejumlah karyawan di dalam kantor tersebut.

Menurut sumber medis Palestina, pasukan Israel sempat menembakkan gas air mata ke kantor gubernur. Hal itu menyebabkan tiga orang mengalami sesak napas dan harus dirawat di tempat.

Penggeledahan yang dilakukan pasukan Israel dikecam Otoritas Palestina. Juru bicara Otoritas Palestina Yousef al-Mahmoud menilai, tindakan Israel itu sebagai eskalasi berbahaya dan pelanggaran mencolok dari semua perjanjian serta hukum internasional. Ia mendesak Israel bertanggung jawab atas dampak dari kejadian tersebut.

Belum ada keterangan resmi yang dirilis Israel terkait dengan penggerudukan dan penggeledahan kantor gubernur di Yerusalem. Bulan lalu, Israel telah menagkap dan menahan gubernur Palestian di Yerusalem Adnan Ghaith. Ia ditangkap bersama dengan kepala badan intelijen Palestina Jihad al-Faqih.

Keduanya ditangkap dan ditahan karena diduga berupaya mempublikasikan nama-nama yang terlibat dalam proses penjualan rumah untuk para pemukim Yahudi di lingkungan Muslim di Yerusalem. Setelah ditahan selama tiga hari, kedua pejabat Palestina itu akhirnya dibebaskan.
Penangkapan Ghaith dan al-Faqih telah membuat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) geram. Menurut Sekretaris Komite Eksekutif PLO Saeb Erekat penangkapan kedua pejabat Palestina itu adalah upaya Israel untuk mengintimidasi pemerintahan Otoritas Palestina.

“Penculikan ini adalah bagian kecil dari serangkaian pelanggaran dan praktik oleh Israel, termasuk pemindahan paksa, pembongkaran rumah, dan perluasan sistem permukiman kolonial dalam rangka mencapai rencananya menghilangkan solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 dan untuk memaksakan pemerintahan Israel yang lebih besar sebagai gantinya,” kata Erekat.

Credit republika.co.id

Hamas: Inggris Lakukan 'Pembantaian Bersejarah' Terhadap Palestina

YERUSALEM - Hamas menandai peringatan Deklarasi Balfour pada Sabtu kemarin dengan menekankan komitmennya pada pembebesan seluruh wilayah Palestina. Deklarasi Balfour 1917, yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour, menyatakan dukungan Inggris untuk pendirian rumah nasional Yahudi di Palestina saat itu.

Organisasi Arab Palestina dalam beberapa bulan terakhir telah melancarkan kampanye yang bertujuan untuk memaksa Inggris meminta maaf atas deklarasi itu. Kabinet Otoritas Palestina di Ramallah telah meminta tidak hanya permintaan maaf Inggris untuk dokumen itu, tetapi juga kompensasi.

Dalam sebuah pernyataan yang dipasang di situs webnya pada hari Sabtu, Hamas mencatat bahwa peringatan Deklarasi Balfour terjadi pada saat Israel dan Amerika Serikat (AS) berusaha untuk menghilangkan masalah Palestina serta sepenuhnya menyangkal hak-hak nasional dan bersejarah rakyat Palestina.

Hamas memuji rakyat Palestina yang menguasau kota al-Quds (Yerusalem), Gaza, Tepi Barat, wilayah 1948 dan perlawanan mereka terhadap semua konspirasi dan rencana yang bertujuan untuk menghilangkan hak-hak nasional rakyat Palestina.

"Konspirasi dan rencana ini dimulai dengan Deklarasi Balfour dan berlanjut dengan apa yang disebut 'Kesepakatan Abad Ini' oleh Presiden Donald Trump," kata Hamas seperti dikutip dari Arutz Sheva, Minggu (4/11/2018).

Hamas menyebut Inggris telah melakukan pembantaian bersejarah terhadap rakyat Palestina. Kelompok pembebasan Palestina ini pun menuntut Inggris menyatakan penyesalan dengan mengembalikan hak-hak warga Palestina, menyatakan permintaan maaf, membantu pengembalian "pengungsi", memberikan kompensasi bagi mereka serta mendukung hak kebebasan dan kemerdekaan mereka.

Hamas juga menyatakan bahwa kehadiran pendudukan secara hukum batal dan tidak dapat diakui atau dilegitimasi, dan rakyat Palestina memiliki hak untuk melawan pendudukan.

Hamas juga mengatakan pihaknya menentang keras semua upaya normalisasi dengan negara pendudukan dan menyebut normalisasi kejahatan serius dan sebuah tikaman di belakang keteguhan Palestina.

Credit sindonews.com

OIC kecam keputusan Brazil akan pindahkan kedubes ke Jerusalem

Warga Palestina membakar bendera Israel dan Amerika Serikat dalam demonstrasi terhadap niat Amerika Serikat memindahkan kedubes mereka ke Jerusalem dan mengenali Jerusalem sebagai ibu kota Israel, di Kota Gaza, Rabu (6/12/2017). (REUTERS/Mohammed Salem )

Kairo, Mesir (CB) - Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) telah mencela keputusan "tidak sah" Presiden Brazil yang baru terpilih Jair Bolsonaro untuk memindahkan kedutaan besar negerinya di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem, yang diduduki.

"Pernyataan tersebut adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan semua resolusi terkait PBB," kata OIC di dalam satu pernyataan pada Sabtu (3/11).

Badan pan-Muslim tersebut menyeru Brazil agar mengambil posisi yang mendukung peluang untuk mewujudkan perdamaian berdasarkan penyelesaian dua-negara, kata kantor berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad pagi.

Pada Jumat (2/11), Liga Arab menyeru Bolsonaro agar membatalkan keputusannya untuk memindahkan Kedutaan Besar Brazil di Israel ke Jerusalem.

Bolsonaro pada Kamis mengumumkan keinginannya untuk memindahkan kedutaan besar negerinya dari Tel Aviv ke Jerusalem segera setelah ia secara resmi memangku jabatan presiden.

Presiden AS Donald Trump menyulut kemarahan masyarakat dunia pada Desember lalu, setelah ia mengumumkan rencana untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem dan mengakui kota itu sebagai "ibu kota Israel". Trump melaksanakan ucapannya pada awal tahun ini.

Sejak itu, pemimpin Palestina di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, telah menolak peran penengahan oleh AS dalam proses perdamaian Timur Tengah, yang hampir mati.

Jerusalem tetap menjadi inti konflik Timur Tengah; Palestina berharapa Jerusalem Timur --yang diduduki oleh Israel sejak perang 1967-- akhirnya menjadi Ibu Kota Negara Palestina Merdeka, sedangkan Israel menganggap Jerusalem adalah "ibu kotanya yang utuh".

Credit antaranews.com

Rakyat Iran takutkan dampak sanksi-sanksi AS

Presiden Iran Hassan Rouhani berpidato di depan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-69 di markas PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (25/9) (REUTERS/Mike Segar)

Dubai (CB) - Masyarakat Iran merasa takut akan dampak yang lebih menyakitkan lagi atas biaya hidup setelah sanksi-sanksi baru Amerika Serikat berlaku pada Senin, mulai dari usaha-usaha membeli bahan-bahan mentah hingga ketidakmampuan orang-orang sakit dan lanjut usia untuk membeli obat-obatan.

Amerika Serikat pada Senin akan menerapkan kembali pembatasan pada sektor perbankan dan perminyakan Iran sebagai upaya untuk mengendalikan kegiatan nuklir, peluru kendali, dan regional musuh bebuyutannya itu.

Penguasa Iran telah meremehkan langkah AS tersebut, tapi banyak orang biasa di negara itu tampak merasa khawatir, demikian Reuters melaporkan.

"Semua harga naik tiap hari ... Saya tak dapat membayangkan apa yang akan terjadi setelah 13 Aban (4 November). Saya takut. Saya khawatir. Saya merasa putus asa," kata Pejman Sarafnejad, 43 tahun, guru sekolah dasar dan ayah dari tiga anak di Teheran. "Saya bahkan tak dapat membeli beras untuk memberi makan tiga anak saya atau bayar kontrakan."

Perjuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin sukar selama berbulan-bulan belakangan ini. Ekonomi terpukul akibat pemberlakuan kembali gelombang pertama sanksi AS pada Agustus, setelah Washington keluar dari perjanjian nuklir dengan Teheran dan kekuatan-kekuatan dunia pada Mei.

Semua jenis bisnis luar negeri, mulai dari perusahaan-perusahaan minyak, perdagangan hingga perkapalan, telah menghentikan bisnis mereka dengan Iran karena takut terkena penalti yang AS berlakukan.

"Saya sangat bimbang karena sudah terjadi kekurangan sejumlah barang di pasar dan nilai rial (mata uang Iran) sudah turun banyak," kata seorang pemilik toko kelontong di Teheran. "Apa yang akan terjadi setelah pemberlakukan sanksi-sanksi baru?"

Kepemimpinan Iran mengatakan Teheran tak akan tunduk pada tekanan untuk menghentikan program-program peluru kendali atau mengubah kebijakan regionalnya.

Credit antaranews.com

Khamenei Sebut Trump Menjatuhkan Wibawa AS

Di tengah polemik soal pemberlakuan sanksi kembali, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei menyebut Presiden AS Donald Trump menjatuhkan wibawa AS. (Reuters/leader.ir)

Jakarta, CB -- Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa Presiden Donald Trump telah "menjatuhkan" wibawa Amerika Serikat dan akan menjadi pecundang terbesar akibat pembaruan sanksi terhadap negaranya.

"Presiden baru AS ini...telah menjatuhkan sisa wibawa Amerika dan demokrasi liberalnya. Kekuatan besar Amerika, yakni kekuatan ekonomi dan militer mereka, juga menurun," ujar Khamenei di akun Twitter-nya yang berbahasa Persia, mengutip pidatonya di Teheran.

Khamenei menentang sanksi yang diperbarui AS--termasuk embargo minyak--yang berlaku pada Senin.

"Tantangan antara AS dan Iran telah berlangsung selama 40 tahun dan AS telah melakukan berbagai upaya melawan kami: perang militer, ekonomi dan media," kata dia.

"Ada fakta kunci di sini: dalam tantangan 40 tahun ini, yang kalah adalah AS dan yang menang adalah Republik Islam."

Pada Mei, Trump mengumumkan ia menarik diri dari kesepakatan nuklir dengan Iran pada 2015 dan memberlakukan kembali sanksi. Tindakan ini memicu kemarahan banyak negara dunia yang mengatakan Iran telah memenuhi komitmen untuk membatasi program nuklir mereka.

Washington mengatakan ingin kesepakatan baru dengan Iran, yakni dengan membatasi intervensi regional dan program rudal Iran--tuntutan yang ditolak mentah-mentah oleh Teheran.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Nyatakan Seluruh Sanksi AS terhadap Iran Ilegal

MOSKOW - Menteri Energi Rusia Alexander Novak mengatakan Moskow akan mendukung Iran untuk melawan sanksi Amerika Serikat (AS) yang mengganggu penjualan minyak Teheran. Moskow menyatakan sanksi sepihak Washington sebagai langkah ilegal.

Washington pada hari Jumat memutuskan untuk memulihkan seluru sanksi terhadap Iran yang sebelumnya dicabut di bawah kesepakatan nuklir internasional yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015.

Seluruh sanksi AS terhadap Iran mulai berlaku hari Senin (5/11/2018) besok.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Financial Times (FT), Novak mengatakan bahwa Rusia ingin melanjutkan perdagangan minyak mentah Iran.

"Kami percaya, kami harus mencari mekanisme yang akan memungkinkan kami untuk terus mengembangkan kerja sama dengan mitra kami, dengan Iran," kata Novak kepada FT.

Di bawah kesepakatan tahun 2014, Moskow menjual minyak Iran ke pihak ketiga, sedangkan Teheran menggunakan pendapatan dari penjualan tersebut untuk membayar barang dan jasa Rusia.

Kementerian Energi Rusia mengatakan kepada FT bahwa perdagangan akan berlanjut pekan depan. Novak mengatakan bahwa Moskow menganggap sanksi AS sebagai keputusan ilegal.

"Kami sudah hidup dalam kondisi sanksi," katanya. "Kami tidak mengakui sanksi yang diperkenalkan secara sepihak tanpa PBB, kami menganggap metode itu ilegal," ujarnya.

Pemulihan seluruh sanksi AS terhadap Iran ini diambil pemerintah Presiden Donald Trump setelah Washington keluar dari JCPOA.

Kesepakatan JCPOA 2015 itu disepakati oleh Iran dengan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China). Saat itu AS dipimpin Presiden Barack Obama. Dalam perjanjian JCPOA 2015, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.

Namun, sejak Trump menggantikan Obama kebijakan AS berubah drastis. Trump nekat menarik AS keluar dari JCPOA 2015 dan akan memberlakukan seluruh sanksi terhadap Iran yang telah dicabut.

Credit sindonews.com

Uni Eropa Kecam Sanksi AS Atas Iran

BRUSSELS - Uni Eropa (UE), Prancis, Jerman dan Inggris dalam sebuah pernyataan bersama mengatakan mereka menyesalkan keputusan pemerintah Trump untuk keluar dari kesepakatan nuklir Iran 2015 dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran. Mereka kemudian menekankan bahwa mereka berkomitmen untuk melindungi perusahaan Eropa melakukan bisnis yang sah dengan Teheran.

Perwakilan Tinggi UE Federica Mogherini dan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas dari Jerman dan Jeremy Hunt dari Inggris, serta Menteri Keuangan Bruno Le Maire, Olaf Scholz dan Philip Hammond mengutuk langkah pemerintahan Trump untuk menerapkan kembali sanksi terhadap Iran. Sanksi tersebut telah dibuat Turmp sesaat setelah mundur dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) pada bulan Mei dan menuntut Teheran mengubah kebijakannya di Timur Tengah.

Sebelumnya pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa delapan negara akan diizinkan untuk mempertahankan impor minyak mentah dari Iran, termasuk Turki, Italia, India, Jepang dan Korea Selatan.

Baca: Sanksi Iran, AS Berikan Delapan Negara Keringanan

UE, Prancis, Jerman dan Inggris mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa mereka menyesali keputusan Trump tentang Kesepakatan Nuklir Iran.

"Kami sangat menyesalkan pengenaan sanksi lebih lanjut oleh Amerika Serikat, karena penarikan diri dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPoA)," bunyi pernyataan itu.

"JCPoA adalah elemen kunci dari arsitektur non-proliferasi nuklir global dan diplomasi multilateral, didukung dengan suara bulat oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2231. Sangat penting bagi keamanan Eropa, kawasan, dan seluruh dunia," sambung pernyataan bersama itu seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (3/11/2018).

Para menteri juga mengatakan bahwa pihak-pihak dalam kesepakatan berkomitmen untuk bekerja pada, antara lain, pelestarian dan pemeliharaan saluran keuangan yang efektif dengan Iran, dan kelanjutan ekspor minyak dan gas Iran.

JCPoA, umumnya dikenal sebagai Kesepakatan Nuklir Iran, telah ditandatangani setelah bertahun-tahun kerja diplomatik pada tahun 2015 di Wina oleh Iran dan apa yang disebut kelompok P5 + 1. Kelompok itu termasuk China, Prancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat plus Jerman dan menetapkan bnatuan sanksi bertahap atas Iran dengan konsekuensi Teheran mempertahankan sifat dari program nuklirnya.

Credit sindonews.com

Sanksi Iran, AS Berikan Delapan Negara Keringanan

WASHINGTON - Pemerintan Amerika Serikat (AS) setuju untuk membiarkan delapan negara tetap membeli minyak Iran setelah menerapkan kembali sanksi terhadap Teheran mulai pekan depan. Delapan negara itu termasuk sekutu dekat AS yaitu Korea Selatan (Korsel) dan Jepang serta India, seperti dilaporkan oleh Bloomberg.

Pelanggan minyak terbesar Iran - semua di Asia - telah meminta keringanan sanksi untuk memungkinkan mereka terus membeli sebagian dari minyaknya.

Bloomberg melaporkan bahwa sekutu dekat AS, Korsel dan Jepang telah menerima keringanan bersama dengan India, yang sangat bergantung pada pasokan dari Iran.

"Daftar semua negara yang mendapatkan keringanan sanksi diharapkan akan dirilis secara resmi pada hari Senin," kata Bloomberg yang disitir Reuters, Jumat (2/11/2018).

Seorang pejabat China mengatakan kepada Reuters bahwa diskusi dengan pemerintah AS sedang berlangsung dan bahwa hasilnya diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.

"Kami pikir Trump akan menyetujui China mengimpor beberapa volume, mirip dengan perlakuan yang diterima India dan Korea Selatan," kata Clayton Allen dari Height Securities.

Kementerian luar negeri Korsel menolak berkomentar, dan pejabat Jepang tidak segera bersedia untuk dimintai komentar.

Negara lain yang telah mengusahakan keringanan sanksi adalah Turki, yang mengambil volume signifikan melalui pipa dari negara tetangga Iran.

Kementerian Energi Turki mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka telah mendengar desas-desus tentang keringanan sanksi tetapi menambahkan bahwa pihaknya belum menerima pemberitahuan tertulis tentang pengecualian apapun untuk membeli minyak Iran setelah AS menerapkan kembali sanksi atas Tehran pada 5 November.

Credit sindonews.com

Jumat, 02 November 2018

China Perluas Kamp-kamp Tahanan untuk Muslim Xinjiang

BEIJING - Sebuah laporan menyatakan China dengan cepat memperluas ukuran dan cakupan kamp tahanan di wilayah barat negara itu. Ratusan ribu Muslim ditahan di tempat yang digambarkan sebagai pusat indoktrinasi itu.

Citra satelit di atas wilayah Xinjiang menunjukkan tidak hanya 28 kamp penahanan terpisah, tetapi juga perluasan pusat-pusat penahanan tersebut. Kamp tahanan itu merupakan bagian dari program pemerintah China yang cukup besar untuk lebih mengontrol populasi Muslim yang cukup besar di daerah itu.

Rincian citra satelit, yang dirilis minggu ini, menunjukkan total area kamp tumbuh lebih dari 400 persen sejak tahun 2016. Sebagian besar ekspansi terjadi tahun ini. Demikian menurut penelitian oleh Australian Strategic Policy Institute, yang melakukan penelitian untuk militer Australia.

ABC News melakukan investigasi ke kamp dan menggunakan penelitian institut tersebut.

Perluasan kamp-kamp itu bertepatan dengan meningkatnya kritik terhadap pusat-pusat indoktrinasi oleh mantan tahanan dan keluarga mereka. Laporan media internasional juga telah meningkatkan cakupan masalah ini.

Direktur Human Rights Watch China Sophie Richardson menyebut gambar-gambar itu dan melaporkan tambahan yang signifikan pada bukti-bukti yang berkembang tentang kampanye penindasan terhadap Muslim.

"Itu menyumbangkan fakta-fakta baru yang kritis yang menunjukkan bahwa pemerintah China melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang besar di zona Xinjiang," kata Richardson seperti dikutip dari Fox News, Jumat (2/11/2018).

"Ini adalah hubungan penting antara menunjukkan infrastruktur fisik dan menghubungkannya dengan pelanggaran yang terjadi di dalam fasilitas ini," imbuhnya.

"Pemerintah China mempertimbangkan agama, bahasa, budaya, pendidikan, dan praktik tradisional yang berbeda dari komunitas ini untuk menjadi ancaman politik,” tukasnya.

Citra satelit menunjukkan fasilitas seperti penjara, lengkap dengan pagar dan menara pengawas yang tinggi.

"Hukuman di alam dan lebih mirip dengan kamp penjara daripada apa yang disebut otoritas Cina 'transformasi melalui pusat pendidikan," laporan itu menggambarkan kamp penjara tersebut.

Diperkirakan 14 juta warga China, sebagian besar dari mereka anggota kelompok etnis Muslim, tinggal di Xinjiang. Ketegangan telah berkobar antara pemerintah China dan etnis Uighur, salah satu kelompok minoritas China yang paling menonjol, yang berusaha menuntut otonomi yang lebih besar.

Pemerintah China tidak akan mengatakan berapa banyak orang yang ditahan di kamp-kamp itu. Sejumlah laporan menyebutkan jumlahnya ratusan ribu, sementara beberapa orang percaya mungkin ada sebanyak satu juta orang ditahan di kamp tersebut.

Beberapa kerabat dari mereka yang ditahan, yang dapat berbicara bebas di luar China, mengatakan bahwa para tahanan telah meninggal di kamp-kamp itu, atau tidak lama setelah mereka dibebaskan.

Para pejabat China membantah laporan jika sistem penahanan massal itu ditujukan untuk penindasan. Mereka mengatakan bahwa kamp itu adalah sekolah kejuruan yang akan memerangi kekerasan di daerah itu. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri menolak mengomentari laporan tentang perluasan kamp-kamp.

Gambar-gambar itu datang ketika panel Perserikatan Bangsa-Bangsa dijadwalkan membahas catatan hak asasi manusia China di Jenewa minggu depan. Topik soal keberadaan kamp-kamp tahanan telah banyak dibicarakan di kalangan internasional, bahkan sebelum laporan dari citra satelit ini muncul.

Diplomat Inggris telah pergi ke daerah Xinjiang pada bulan Agustus lalu dan menyebut laporan tentang kamp-kamp itu "sangat akurat," menurut laporan Wall Street Journal.

"Negara China telah mengubah fakta di lapangan di Xinjiang secara dramatis sehingga hanya memberikan sedikit waktu bagi negara lain untuk bereaksi secara berarti," kata laporan lembaga tersebut.

Para peneliti menganalisis citra satelit, dokumen tender konstruksi dan informasi dari pejabat, aktivis dan lainnya, kata Journal.

Credit sindonews.com

Inggris Benarkan China Bikin Kamp Konsentrasi Uighur

Ilustrasi kaum minoritas Uighur saat melewati pos pemeriksaan di Xinjiang. (REUTERS/Thomas Peter)

Jakarta, CB -- Keberadaan kamp-kamp pengasingan khusus bagi kaum minoritas muslim Uighur di Xinjiang, China ternyata bukan kabar burung. Pemerintah Inggris membenarkan kalau fasilitas itu memang nyata.

Pernyataan itu diutarakan Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt di depan parlemen Inggris pada Rabu (31/10) kemarin, berdasarkan laporan sejumlah diplomatnya yang telah mengunjungi Xinjiang pada Agustus lalu.

Dikutip The Guardian, Kamis (1/10), pernyataan Hunt semakin menyudutkan China yang akan mengklaim prestasi penegakkan hak asasi manusia pemerintahnya, di depan Badan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 6 November mendatang.

Inggris bersama Amerika Serikat, Belanda, Swedia, Austria, Norwegia, Jerman, dan Belgium meminta penjelasan China terkait situasi sebenarnya di Xinjiang dalam sidang peninjauan berkala (UPR) itu.

Hunt mengatakan telah membicarakan soal situasi di Xinjiang, dengan Menlu China Wang Yi pada Juli lalu saat berkunjung ke Beijing.

"Kami terus menaruh perhatian dan kekhawatiran yang serius terkait yang terjadi di Xinjiang," ucap Hunt.

Sejumlah analis menganggap pernyataan Hunt tersebut memberi pesan ke China bawah Inggris sangat serius memantau situasi di Xinjiang.

"Seorang anggota senior kabinet pemerintahan Inggris mengangkat isu tersebut di depan parlemen, menandakan bahwa negara itu benar-benar serius memantau apa yang sedang terjadi di Xinjiang. Dan China nampaknya akan mendengar banyak (tuntutan) pada sidang UPR di Jenewa nanti," kata Frances Eve, peneliti dari Chinese Human Rights Defenders.

Penegakkan HAM di China kembali disorot setelah laporan Human Right Watch pada September lalu menyimpulkan negara komunis itu melanggar hak kaum minoritas muslim di Xinjiang, terutama kaum Uighur.

Selain membatasi hak beribadah masyarakat Xinjiang yang didominasi umat Islam, China disebut menahan setidaknya satu juta warga Uighur tanpa alasan jelas.

Di bulan yang sama, Amnesty Internasional mengatakan Beijing telah meluncurkan kampanye mengintensifkan pengintaian yang mengganggu, indoktrinasi politik, dan asimilasi budaya secara paksa, berdasarkan kesaksian orang-orang yang ditahan di berbagai kamp tersebut.

Pemerintah China memang mengontrol ketat pergerakan warga di Xinjiang, terutama suku Uighur. Mereka selama ini menerapkan sejumlah kebijakan yang membatasi hak-hak warga Xinjiang untuk bebas beribadah.

Pemerintah China telah melarang warga Xinjiang memakai jilbab, memelihara janggut, berpuasa saat Ramadhan hingga beribadah secara berjemaah.

China berdalih hal itu dilakukan untuk menjauhkan negara dari ekstremisme agama.

Credit cnnindonesia.com

Australia-Papua Nugini Berbagi Pangkalan Angkatan Laut

CANBERRA - Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan bahwa ia telah menandatangani perjanjian dengan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill. Keduanya sepakat bekerja sama untuk bersama-sama membangun kembali pangkalan angkatan laut di Lombrum, Pulau Manus. Australia akan membiayai sebagian besar biaya proyek ini.

"Inisiatif ini akan lebih meningkatkan interoperabilitas antara pasukan pertahanan kami, dan memperdalam kerja sama keamanan maritim kami, termasuk melalui peningkatan kunjungan kapal Australia dari waktu ke waktu," kata Morrison seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (2/11/2018).

Morrison juga menambahkan bahwa bekerja sama untuk meningkatkan pangkalan Lombrum akan memberikan kemitraan yang kuat dengan pemerintah nasional Papua Nugini dan lebih banyak peluang ekonomi bagi penduduk Pulau Manus.

Untuk diketahui, selama pecahnya Perang Dunia II, Amerika Serikat (AS) membangun banyak pangkalan angkatan laut di pasifik. Pangkalan-pangkan ini kemudian digunakan oleh Australia untuk memasok kapal angkatan lautnya pada medio tahun 1950-an dan 1960-an.

The Sydney Morning Herald menyebut bahwa langkah Australia menjadi mitra keamanan Papua Nugini dimaksudkan untuk melawan pertumbuhan pengaruh strategis China di kawasan tersebut.

China telah membantu pemerintah Papua Nugini mengembangkan infrastruktur, dan pemerintah Australia dilaporkan khawatir bahwa Beijing mungkin membiayai pelabuhan baru di Pulau Manus. Presiden China, Xi Jinping, dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kenegaraan penuh ke Papua Nugini dua hari sebelum pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang akan datang di Ibu Kota Papua Nugini, Port Moresby. KTT APEC selama seminggu akan dimulai pada 12 November.

Kepala Angkatan Laut Australia, Laksamana Muda Mike Noonan, mengatakan pembangunan kembali pangkalan Lombrum “sangat penting” untuk meningkatkan kemitraan dengan Papua Nugini. Ia menambahkan bahwa sekarang kapal Australia akan dapat mengunjungi pangkalan untuk resupplying.

“Kami beroperasi di dan sekitar wilayah itu secara rutin. Kami punya sejumlah kapal patroli yang beroperasi di sana melalui ujung utara Australia saat ini,” katanya.

"Pangkalan itu akan membantu kapal Australia ketika ada persyaratan logistik bagi kami untuk muncul di sana dan mungkin menghabiskan beberapa hari di wilayah tersebut dengan melibatkan penduduk setempat,” tuturnya.

Fairfax Media melaporkan bahwa pangkalan itu akan menjadi tempat lebih banyak kapal patroli Australia dan Papua Nugini, yang dapat digunakan dalam latihan dan operasi gabungan. Namun, belum diketahui apakah kapal yang lebih besar, seperti frigat Australia, juga akan dapat berlabuh di pangkalan tersebut. Jika demikian, pangkalan Lombrum akan memungkinkan mereka untuk mengakses Samudra Pasifik dengan lebih mudah.

Credit sindonews.com

Laporan AS Sebut Kekuasaan Taliban di Afghanistan Makin Kuat

Pasukan Taliban di Afghanistan. (REUTERS/Parwiz)

Jakarta, CB -- Kelompok Taliban di Afghanistan ternyata belum juga takluk, setelah lebih dari 17 tahun digempur oleh Amerika Serikat. Bahkan menurut hasil riset saat ini, AS nampak ketar-ketir lantaran wilayah kekuasaan Taliban dalam tiga tahun belakangan justru meluas dan semakin kuat.

Fakta itu diketahui dalam laporan Inspektorat Jenderal Khusus untuk Pembangunan Afghanistan (SIGAR) kepada Kongres AS. Mereka menyatakan saat ini pemerintah Afghanistan hanya mengendalikan 55,5 persen wilayah. Sedangkan untuk daerah lainnya mereka hanya berhasil menancapkan pengaruh, tetapi dikontrol oleh Taliban.

"Taliban sekarang mengendalikan wilayah yang lebih luas di Afghanistan dibandingkan sejak 20o1 lalu," tulis SIGAR dalam laporannya, sebagaimana dikutip CNN, Jumat (2/11).

Sebagai perbandingan data, SIGAR menyatakan pada 2015 lalu pemerintah Afghanistan bisa mengendalikan 72 persen wilayah. Sedangkan yang dikendalikan Taliban sekitar 7 persen.

Mereka menyatakan hal ini juga memperlihatkan kekuatan angkatan bersenjata Afghanistan justru semakin lemah. Data itu juga menjadi alasan guna mempertanyakan apakah Presiden AS Donald Trump masih punya alasan menghamburkan uang dan manusia untuk bertempur di Afghanistan.

Meski demikian, Trump masih berkeras dengan pendiriannya yang menyatakan mereka pasti bisa memecahkan persoalan di Afghanistan.

"Masalah ini akan terpecahkan dengan satu solusi atau jalan lain. Saya adalah pemberi solusi. Dan di akhir kita pasti menang," kata Trump pada Agustus tahun lalu.

Padahal AS seharusnya belajar kalau perang mereka di Afghanistan seakan sia-sia. Data ini juga menimbulkan pertanyaan soal performa Panglima Komando AS di Afghanistan, Jenderal Scott Miller. Sebab pada awal November saja pejabat kepolisian dan kepala intelijen Afghanistan tewas ditembak di oleh orang yang diduga Taliban saat rapat. Bahkan salah satu perwira Miller juga terluka dalam serangan itu.

Angkatan Bersenjata Afghanistan (ANDSF) saat ini juga masih kekurangan 40 ribu personel, dari target 352 ribu prajurit. Proses rekrutmen tidak berjalan lantaran jumlahnya tidak sebanding dengan personel yang gugur saat bertempur dengan Taliban. Bahkan banyak warga Afghanistan enggan menjadi tentara karena takut berhadapan dengan Taliban.

Kementerian Hukum AS juga menyatakan kalau praktik korupsi di tubuh pemerintah Afghanistan merebak luas. Hampir seluruh lini pemerintah mulai dari ekskutif, legislatif, dan yudikatif melakukan rasuah.

Credit cnnindonesia.com