CUPUMA

Kamis, 01 November 2018

Turki tekan Saudi ungkap pemberi perintah pembunuhan Khashoggi

Presiden Turki Tayyip Erdogan. ((Bozoglu/Pool via Reuters))

Ankara (CB) - Jaksa penuntut Turki yang menyelidiki kematian Jamal Khashoggi telah meminta jaksa Arab Saudi mengungkapkan siapa pengirim tim yang terlibat dalam pembunuhan wartawan itu, kata Presiden Tayyip Erdogan pada Selasa (30/10).

Jaksa Saudi Saud Al Mojeb mengadakan pembicaraan dengan jaksa Istanbul pada Senin dan Selasa mengenai kematian Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul, yang telah meningkat menjadi kemelut bagi pengekspor minyak terbesar di dunia itu.

Riyadh pada awalnya membantah mengetahui, atau memiliki peran, dalam penghilangan wartawan itu empat pekan lalu tetapi Mojeb mengungkapkan pandangan berbeda dari pernyataan tersebut. Mojeb mengatakan pembunuhan Khashoggi, pengkritik penguasa `de facto` Putra Mahkota Mohammad bin Salman, sudah direncanakan.

Perkara itu menjadi titik perhatian Barat yang memiliki hubungan erat dengan Arab Saudi - pembeli utama senjata dan sekutu dekat Washington di kawasan untuk menghadapi Iran.

Turki terus menekan Saudi, dengan menuntut penjelasan lengkap dan meminta Saudi memberikan bukti yang membuat Riyadh mengeluarkan bantahan pada awalnya.

Arab Saudi mengatakan bahwa 18 tersangka dalam perkara itu akan dituntut di kerajaan tersebut, kendati Ankara berulang-ulang mengeluarkan seruan agar mereka diekstradisi untuk diadili di Turki.

"Kemarin penuntut kita mengatakan kepada jaksa Saudi bahwa penuntutan dapat dilakukan di Turki karena lokasi kejahatan terjadi di Istanbul," kata Erdogan kepada wartawan di gedung parlemen,

Para pejabat Saudi perlu mengungkapkan siapa yang mengirim tim beranggota 15 orang itu ke Istanbul untuk melaksanakan operasi yang mengincar Khashoggi, juga identitas agen setempat yang disebut-sebut telah membantu membuang jasadnya.

"Jaksa kita meminta siapa yang mengirim kelompok itu yang datang ke sini dan mengatakan ini perlu diperiksa," kata Erdogan. "Para pejabat Saudi perlu mengungkapkan orang-orang setempat yang mereka ajak bekerja sama. Mohon beri tahu siapa orang-orang ini dan kami akan menemukan mereka.

"Kami tidak dapat membiarkan isu ini tak terpecahkan, kami perlu menyelesaikannya. Tak ada gunanya atau berusaha menyelamatkan orang-orang dari perkara ini."

Jaksa Saudi Mojeb mengadakan pembicaraan dengan kepala jaksa Istanbul, Irfan Fidan, di wisma pengadilan utama untuk kedua kali pada Selasa sebelum menuju konsulat tempat Khashoggi dibunuh, stasiun TV Turki NTV melaporkan.

Pada Senin, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengimbau Riyadh agar merampungkan penyelidikan sesegera mungkin. "Seluruh kebenaran harus diungkap," kata dia. "Kami yakin kunjungan (Mojeb) penting untuk mengungkap kebenaran."

Credit antaranews.com

Jaksa Turki: Khashoggi Dicekik dan Dimutilasi

Jamal Khashoggi

Foto: Metafora Production via AP

Kejaksaan Turki dan Saudi belum menemui kesepakatan.

CB, Jaksa Turki mengonfirmasi jurnalis Jamal Khashoggi dicekik sesaat setelah memasuki kantor Konsulat Saudi. Jasadnya kemudian dimutilasi dan dibuang.

Ini merupakan pernyataan pertama Turki yang mengonfirmasi Khashoggi telah dimutilasi. Sebelumnya sumber investigator telah membocorkan ihwal mutilasi ini ke media-media Turki dan Barat. "Tubuh korban dimutilasi dan dihancurkan setelah korban tewas akibat dicekik," tulis pernyataan jaksa seperti dikutip the Guardian.

Pernyataan ini memperkuat dugaan investigator Turki sebelumnya yang memperkirakan sisa jasad Khashoggi telah dibuang di dekat kediaman Konsul Jenderal Saudi, dihancurkan menggunakan air asam atau dibuang ke dalam sumur di kediaman tersebut.

Hasil penyelidikan ini disampaikan tak lama setelah kepala kejaksaan Saudi meninggalkan Istanbul. Saud al-Mojeb kembali ke Riyadh usai kunjungan dua hari ke Turki membahas pembunuhan Khashoggi dengan kepala kejaksaan Turki.

Saudi telah mengonfirmasi pembunuhan Khashoggi yang merupakan kritikus Pangeran Muhammad bin Salman dilakukan secara terencana. Saudi telah menahan 18 orang terkait pembunuhan tersebut. Saudi berjanji akan menghukum para pelaku. Saudi juga membantah jika Pangeran MBS terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Sejumlah orang melakukan aksi di depan konsulat Arab Saudi di Istanbul, Kamis (25/10). Mereka meminta kasus kematian jurnalis Jamal Khashoggi diusut hingga tuntas.

Namun Turki tak puas dengan jawaban Saudi. Turki mempertanyakan siapa dalang di balik pembunuhan Khashoggi? Di mana jasad Khashoggi dibuang?

Kepala Kejaksaan Turki Irfan Fidan mengatakan, pertemuannya dengan Mojeb belum menghasilkan kesimpulan yang signifikan. "Meski pertemuan dilakukan secara intens untuk mengungkap kebenaran, namun belum ada hasil konkrit yang dihasilkan dari pertemuan tersebut," ujarnya,

Credit republika.co.id

PBB Desak Saudi Ungkap Keberadaan Jasad Khashoggi

Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, meminta Arab Saudi mengungkap keberadaan jasad Jamal Khashoggi yang tewas di konsulat negara itu di Istanbul. (AFP Photo/POOL/Fabrice Coffrini)

Jakarta, CB -- Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, meminta Arab Saudi mengungkap keberadaan jasad Jamal Khashoggi, jurnalis pengkritik yang tewas di konsulat negara itu di Istanbul, Turki.

"Pemeriksaan forensik, termasuk otopsi di tubuh korban adalah unsur penting dalam setiap penyelidikan pembunuhan, dan saya mendesak pihak berwenang Saudi untuk mengungkapkan keberadaan tubuhnya tanpa ada penundaan lebih lanjut," kata Bachelet dalam pernyataan yang dikutip AFP.

Dalam pernyataan itu, Bachelet juga meminta ahli internasional untuk membantu penyelidikan kasus dugaan pembunuhan jurnalis yang kerap mengkritik kebijakan Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, tersebut.

"Untuk penyelidikan yang dilakukan akan bebas dari segala pertimbangan politik, keterlibatan dari para ahli internasional akan memiliki akses penuh terhadap bukti dan saksi," katanya.

Bachelet menekankan betapa pentingnya memastikan kasus pembunuhan ini diselidiki secara independen dan tidak memihak.

"Saya menyambut langkah-langkah yang diambil oleh otoritas Turki dan Saudi untuk menyelidiki dan mengadili para tersangka pelaku pembunuhan Khashoggi," tuturnya.

"Namun, mengingat informasi ada kemungkinan keterlibatan dari pejabat tinggi di Arab Saudi, dan itu juga terjadi di gedung konsulat Saudi, maka penyelidikan harus ditetapkan untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan yang berarti untuk kejahatan yang keji seperti ini terhadap seorang jurnalis dan kritikus pemerintah."

Ini adalah kali ketiga Bachelet berkomentar mengenai kasus Khashoggi, tapi Saudi tak pernah memberikan tanggapan langsung.

Sebelumnya, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga mempertanyakan jasad Khashoggi yang hingga kini belum ditemukan.

"Jelas bahwa dia [Khashoggi] dibunuh, tapi di mana? Kalian harus menunjukkan jasadnya," ujar Erdogan sebagaimana dikutip kantor berita Anadolu.

Menurut Erdogan, Saudi seharusnya tahu keberadaan jasad tersebut karena mereka sudah menangkap 18 tersangka kasus pembunuhan Khashoggi.

"Delapan belas orang itu tahu siapa yang membunuh mereka karena pelakunya pasti ada di antara mereka," ucap Erdogan.

Sementara itu, tunangan Khashoggi, Hanice Cengiz, juga mendesak Saudi untuk mengungkap tuntas kasus pembunuhan Khashoggi ini.

Sejak Khashoggi menghilang setelah masuk ke konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu, Riyadh selalu berkeras bahwa jurnalis itu sudah keluar dari gedung dengan selamat.

Dua pekan lalu, Saudi akhirnya mengakui kolumnis The Washington Post itu tewas dalam sebuah perkelahian di dalam konsulat. Meski demikian, mereka menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tak tahu soal pembunuhan ini.

Pada Kamis (24/10), Saudi akhirnya mengakui bahwa pembunuhan Khashoggi sangat terencana.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Berniat Uji Rudal di Wilayah Latihan Militer NATO

Ilustrasi uji peluru kendali Rusia. (Reuters)

Jakarta, CB -- Rusia berencana melakukan uji rudal balistik pada pekan ini di lepas perairan Norwegia. Padahal lokasi itu adalah tempat Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menggelar latihan militer terbesar sejak Perang Dingin.

"Kami diberi tahu pekan lalu terkati rencana Rusia menguji coba rudal di lepas pantai di sini," ujar Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg kepada wartawan di barat Norwegia, dikutip AFP, Selasa (30/10).

"Saya berharap Rusia akan berperilaku profesional."

Zona bakal dipakai Rusia untuk menguji rudal meliputi bagian dari wilayah yang digunakan NATO untuk melaksanakan latihan Trident Juncture sejak 25 Oktober hingga 7 November mendatang. Latihan tersebut melibatkan sedikitnya 50 ribu tentara, 65 kapal, dan 250 jet tempur dari 31 negara anggota.

Latihan yang dilakukan beberapa ratus kilometer dari perbatasan Norwegia-Rusia itu bertujuan untuk melatih NATO menghadapi ancaman lawan, dalam hal ini Rusia.

"Uji coba rudal tidak akan mengubah dan mempengaruhi rencana latihan militer kami," kata Stoltenberg.

Sementara itu, lembaga operator publik bandara sipil Norwegia, Avinor, mengatakan Rusia telah mengirim NOTAM atau nota pemberitahuan terkait uji coba peluru kendali yang akan mereka lakukan pada 1-3 November di Laut Norwegia.

Juru bicara Avinor, Erik Lodding, mengatakan pemberian NOTAM di tengah zona latihan memang tidak lazim. Meski begitu, dia memastikan tidak ada yang kontroversial terkait rencana Rusia uji rudal tersebut.

"Ini prosedur normal," ucap Lodding.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Selidiki Insiden Kapal Induk Admiral Kuznetsov

MOSKOW - Rusia membentuk sebuah komisi antardepartemen untuk menyelidiki penyebab insiden tenggelamnya dermaga agung terbesar, PD-50, saat perbaikan kapal induk Admiral Kuznetsov. Dalam insiden itu membuat kapal induk satu-satunya Moskow itu rusak di bagian dek dan lambung.

Pembentukan komite investigasi itu diumumkan Wakil Perdana Menteri Yuri Borisov, yang dilansir Sputnik, Rabu (31/10/2018). Borisov mengatakan, langkah-langkah untuk menghindari keterlambatan perbaikan kapal legendaris buatan era Soviet itu sedang dipertimbangkan.

"Saya sudah diberitahu tentang hal itu, dan telah memberikan instruksi untuk membentuk komisi yang akan menentukan penyebab insiden, biaya kerusakan, dan akan menguraikan rencana langkah-langkah untuk pemulihan," kata Borisov, yang saat ini sedang melakukan kunjungan resmi di Kuba, kepada wartawan.

Dermaga apung PD-50 tenggelam setelah kecelakaan kerja dalam perbaikan kapal induk Admiral Kuznetsov hari Senin. Empat orang terluka dalam insiden itu, sedangkan kapal induk dipindahkan ke galangan kapal lain.

"Dermaga apung sepenuhnya tenggelam," kata sumber di otoritas layanan darurat Rusia kepada kantor berita TASS. Dermaga di Nurmansk itu sebelumnya hanya tenggelam sebagian.

Satu dari empat korban luka dilaporkan berada dalam kondisi serius. "Meskipun keadaan darurat, perbaikan Admiral Kuznetsov tidak terganggu," kata juru bicara galangan kapal Zvezdochka Yevgeny Gladyshev.

Selama proses perbaikan kapal, listrik padam dan menyebabkan tangki dermaga apung PD-50 kelebihan beban air.

"Karena gangguan dalam pasokan tenaga listrik ke dermaga apung PD-50, pencelupan dermaga tidak teratur," kata pihak pengelola dermaga kepada Interfax. "Ini menyebabkan tangki pelampung menjadi sangat tidak normal, menyebabkan dermaga tenggelam."

United Shipbuilding Corporation, perusahaan yang telah melakukan perbaikan kapal induk, mengatakan kepada kantor berita TASS bahwa kapal Admiral Kuznetsov ikut rusak dalam insiden itu.

"Sebuah derek di atas jatuh di dek dari ketinggian 15 meter, sehingga lambung dan dek rusak," kata perusahaan tersebut. Meski demikian, tidak ada bagian yang sangat penting dari kapal tersebut yang mengalami kerusakan.

Gubernur wilayah Murmansk, Marina Kovtun, mengatakan satu orang hilang setelah kecelakaan itu.

“Dua orang dirawat di tempat. Dua orang masih di rumah sakit. Sayangnya, satu orang belum ditemukan," katanya dalam video yang di-posting di halaman Instagram-nya.

Credit sindonews.com

Dermaga Apung Terbesar Rusia Tenggelam saat Perbaiki Kapal Induk

MOSKOW - Dermaga terapung terbesar Rusia, PD-50, tenggelam usai insiden kerja dalam perbaikan kapal induk Admiral Kuznetsov hari Senin. Empat orang terluka dalam insiden itu, sedangkan kapal induk dipindahkan ke galangan kapal lain.

"Dermaga apung sepenuhnya tenggelam," kata sumber di otoritas layanan darurat Rusia kepada kantor berita TASS, Selasa (30/10/2018). Dermaga di Nurmansk itu sebelumnya hanya tenggelam sebagian.

Satu dari empat korban luka dilaporkan berada dalam kondisi serius. Saat ini kapal Admiral Kuznetsov sudah ditarik ke galangan kapal lain di Murmansk.

"Meskipun keadaan darurat, jadwal perbaikan Admiral Kuznetsov tidak terganggu," kata juru bicara galangan kapal Zvezdochka Yevgeny Gladyshev.

Kapal Admiral Kuznetsov adalah satu-satunya kapal induk Rusia saat ini. Kapal itu dibangun dan diluncurkan oleh Uni Soviet pada 1985. Kapal itu menjalani perbaikan usai operasi tempur di Suriah, di mana dua pesawat tempur jatuh karena gigi penarik kapal induk tersebut mengalami malfungsi.

Selama proses perbaikan kapal, listrik padam dan menyebabkan tangki dermaga apung PD-50 kelebihan beban air.

"Karena gangguan dalam pasokan tenaga listrik ke dermaga apung PD-50, pencelupan dermaga tidak teratur," kata pihak pengelola dermaga kepada Interfax. "Ini menyebabkan tangki pelampung menjadi sangat tidak normal, menyebabkan dermaga tenggelam."

United Shipbuilding Corporation, perusahaan yang telah melakukan perbaikan kapal induk, mengatakan kepada kantor berita TASS bahwa kapal induk Admiral Kuznetsov ikut rusak dalam insiden itu.

Credit sindonews.com

Ancam AS, Iran: Sanksi AS Picu Konsekuensi Serius

Presiden Assad (kanan) bertemu Menlu Iran Javad Zarif di Damaskus, Rabu (12/8)

Foto: Reuters

AS menuding Iran mendukung rezim Assad di Suriah.

CB, LONDON— Sanksi-sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Iran akan memiliki "konsekuensi serius" bagi tatanan dunia. Pernyataan ini

Disampaikan Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif beberapa hari sebelum sanksi-sanksi baru atas ekspor minyak Teheran berlaku.

"Sayang sekali satu negara yang melanggar hukum (Amerika Serikat) berusaha menghukum satu negara (Iran) yang sudah mematuhi hukum. Metode ini akan mempunyai konsekuensi serius bagi tatanan dunia," kata Zarif, seperti dikutip IRNA, Rabu (31/10). Zarif sedang berada di Istanbul untuk menghadiri pertemuan tiga negara Iran, Turki, dan Azerbaijan.

Namun, kata Zarif, Amerika tidak mencapai tujuan mereka dengan memberlakukan sanksi-sanksi ilegal terhadap Iran. Teheran menyatakan pihaknya sudah mematuhi perjanjian nuklir itu sepenuhnya dan komitmennya telah berkali-kali dikonfirmasi badan pengawas PBB, Lembaga Energi Atom Internasional (IAEA).

"Masyarakat dunia telah menentang sanksi-sanksi AS," kata Zarif.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qasemi juga menuduh Washington melancarkan "perang psikologis" terhadap Iran dengan memberlakukan "sanksi-sanksi konfrontasi dan tak manusiawi" untuk mencederai ekonomi Iran.

Washington memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap perdagangan mata uang Iran, logam, dan sektor otomotif pada Agustus setelah AS keluar dari perjanjian multinasional yang ditandatangani pada 2015. Perjanjian itu mencabut sanksi-sanksi sebagai imbalan atas program nuklir Iran.

Serangkaian sanksi baru atas sektor perbankan dan energi Iran akan berlaku pada 5 November, sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump berusaha memotong pembelian minyak dari Iran hingga nol.

Trump mengeluh bahwa perjanjian itu, yang disetujui pendahulunya Barack Obama, tidak mencakup peluru-peluru kendali balistik Iran, perannya dalam perang-perangnya di kawasan atau apa yang terjadi setelah perjanjian nuklir itu mulai tak berlaku lagi pada 2025.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mencuit pada Senin bahwa ekonomi Iran dalam keadaan menurun. Ia juga mengatakan, "Itu yang terjadi manakala rezim yang berkuasa mencuri kekayaan dari rakyatnya dan menanam di (Presiden Suriah Bashar) Assad daripada menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Iran, mereka meruntuhkan ekonomi."

Credit republika.co.id

Gerilyawan Syiah Yaman tembakkan rudal balistik ke proivinsi perbatasan Saudi

Pendukung Houthi membawa gambar mendiang Saleh al-Samad, pejabat senior Houthi, saat mengikuti aksi protes atas tewasnya Saleh dalam serangan udara koalisi Saudi di Hodeidah, Sanaa, Yaman, Kamis (26/4/2018). (REUTERS/Mohamed al-Sayaghi) (REUTERS/Mohamed al-Sayaghi)

Sana`a, Yaman (CB) - Gerilyawan Syiah Yaman, Al-Houthi, pada Selasa menembakkan rudal balistik ke arah Provinsi Asir di perbatasan Arab Saudi, kata gerilyawan di dalam satu pernyataan.

"Rudal Badr-1 ditujukan satu pertemuan tentara musuh di kamp militer di Asir," kata pernyataan tersebut, yang disiarkan oleh kantor berita Saba --yang dikuasai gerilyawan.

Namun, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam, pernyataan itu tidak memberi perincian lebih lanjut, dan belum ada pernyataan dari Arab Saudi.

Serangan tersebut adalah upaya paling akhir oleh gerilyawan Al-Houthi, yang mengincar wilayah Arab Saudi.

Walaupun serangan rudal telah meningkat belakangan ini, kebanyakan rudal itu dicegat dan dihancurkan tanpa merenggut korban jiwa.

Arab Saudi telah dijadikan sasaran oleh gerilyawan Yaman, Al-Houthi, karena Kerajaan tersebut memimpin perang melawan milisi Syiah Yaman itu sejak 2015.

Gerilyawan Al-Houthi mengatakan serangan rudal mereka dilancarkan sebagai reaksi atas serangan udara terhadap wilayah yang dikuasai Al-Houthi di Yaman.

Arab Saudi memimpin koalisi militer Arab untuk memerangi gerilyawan Al-Houthi guna memulihkan kekuasaan Pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi --yang diakui masyarakat internasional dan kini berpusat di Aden, Yaman Selatan.

Credit antaranews.com

Angela Merkel Akan Serahkan Posisi Ketua Partai CDU

BERLIN - Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan pada para pemimpin konservatif bahwa dia tidak akan mencalonkan lagi sebagai Ketua Partai Kristiani Demokrat (CDU).

Langkah Merkel ini akan mengakhiri era 13 tahun saat dia mendominasi politik Eropa. Merkel, 64, telah menjadi Ketua CDU sejak 2000 dan kanselir sejak 2005. Sejumlah sumber partai menyatakan Merkel ingin tetap menjadi kanselir hingga 2021, saat pemilu federal selanjutnya akan digelar.

Pengumuman ini secara efektif mempercepat proses penggantian Merkel di CDU. Kabar ini pun mengakibatkan euro melemah dan yield obligasi pemerintah Jerman menguat. Mundur sebagai Ketua CDU akan semakin mengurangi otoritas Merkel yang telah melemah tahun ini oleh penurunan hasil dalam dua pemilu regional dan aliansi dekatnya kehilangan perannya sebagai pemimpin di kelompok konservatif di parlemen.

Merkel telah mewarnai panggung Eropa sejak 2005, membantu mengarahkan Uni Eropa (UE) melalui krisis zona Euro, dan membuka pintu Jerman untuk para migran yang lari dari perang di Timur Tengah pada 2015. Langkah itu pun masih memecah UE dan Jerman.

“Kita menyaksikan berlanjutnya pola yang terjadi sejak berbagai kesalahan Merkel dalam krisis migrasi 2015, bertahap tapi berlanjutnya erosi kekuatan politiknya,” kata Carsten Nickel, managing director di Teneo. “Bukannya mengatasi ketidakstabilan di Jerman dan Eropa, ini jelas berarti berlanjutnya kekosongan kepemimpinan sekarang,” kata Nickel dikutip kantor berita Reuters .

Kabar terbaru ini mengejutkan beberapa pejabat partai CDU yang memperkirakan Merkel akan mencalonkan lagi sebagai ketua di kongres partai di Hamburg pada awal Desember. Langkah mengejutkan itu memulai persaingan di CDU untuk menggantikan Merkel. Muncul pula berbagai pertanyaan tentang apakah dia dapat mengelola peralihan kekuasaan secara lancar.

Merkel mendapat tekanan dari mitra koalisinya Sosial Demokrat untuk membuktikan hasil kebijakannya. Turunnya Merkel dari posisi ketua partai akan memberi peluang pada ketua baru CDU untuk membangun profil sebelum pemilu nasional selanjutnya.

Sumber partai menyatakan, calon pengganti Merkel, Sekretaris Jenderal CDU Annegret Kramparrenbauer telah mengumumkan pencalonannya untuk posisi ketua partai. Sumber partai juga menyatakan mantan ketua parlemen Friedrich Merz juga siap mencalonkan diri sebagai Ketua CDU. Kanselir CDU lainnya, Konrad Adenauer dan Helmut Kohl juga mengakhiri masa kepemimpinannya dalam kondisi yang penuh masalah.

Credit sindonews.com

Helikopter Militer Afghanistan Jatuh, 25 Orang Tewas

KABUL - Sebuah helikopter militer Afghanistan yang membawa para pejabat senior jatuh di wilayah Provinsi Farah barat, Rabu (31/10/2018) pagi. Sebanyak 25 orang yang ada di dalam helikopter tersebut dinyatakan tewas.

Insiden terjadi saat cuaca sedang buruk. Juru bicara gubernur provinsi setempat, Naser Mehdi, mengatakan helikopter itu jatuh sekitar pukul 09.10 pagi waktu setempat, tak lama setelah lepas landas dari distrik Anar Dara menuju Provinsi Herat.

Dia mengatakan para penumpang termasuk wakil komandan korps zona barat Afghanistan dan kepala dewan provinsi Farah.

Kelompok Taliban Afghanistan, seperti dikutip AP, mengklaim helikopter yang jatuh itu akibat ditembak militannya. Namun, pihak berwenang Afghanistan menyatakan penyebab kecelakaan belum diketahui.

Pada hari yang sama, seorang pembom bunuh diri telah menyerang gerbang penjara terbesar Afghanistan di sebelah timur Kabul. Serangan tersebut menewaskan tujuh orang, termasuk pekerja penjara dan personel keamanan.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Najib Danish mengatakan penyerang meluncurkan serangannya pada Rabu dini hari dengan menargetkan bus yang membawa pekerja penjara.

Penjara Pul-e-Charkhi yang luas tersebut menampung ratusan narapidana, termasuk sejumlah milisi Taliban.

Credit sindonews.com

Eksekusi Mati TKI, Duri Dalam Daging Relasi Indonesia-Saudi

Ilustrasi unjuk rasa menentang hukuman mati TKI di Arab Saudi. (CNN Indonesia/Rebeca Joy Limardjo)

Jakarta, CB -- Relasi Indonesia-Arab Saudi kembali disorot setelah salah satu tenaga kerja Indonesia, Tuti Tursilawati, dieksekusi mati pada Senin (29/10).

Perempuan asal Majalengka, Jawa Barat, itu dihukum pancung karena dianggap terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap sang majikan, Suud Mulhak Al Utaibi, pada 2010 lalu.

Salah satu akar masalah adalah Saudi lagi-lagi mengeksekusi mati WNI tanpa memberi notifikasi terlebih dahulu kepada perwakilan RI di Riyadh maupun Jeddah. Langkah Saudi itu memicu protes Indonesia yang telah tiga kali 'kecolongan'.

Sebelum Tuti, eksekusi Zaini Misrin pada Maret lalu, serta Siti Zaenab dan Karni binti Medi Tarsim pada 2015 lalu juga dilakukan tanpa memberi notifikasi kepada pemerintah Indonesia.

Menurut Kepala Studi Timur Tengah Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Yon Machmudi, eksekusi Tuti seharusnya bisa dijadikan momentum pemerintah Indonesia untuk menegaskan sikap terhadap Saudi.

Selain protes, Yon menilai pemerintah seharusnya mulai menempatkan isu perlindungan WNI dan TKI sebagai bahan pertimbangan sebelum menjalin kerja sama atau kesepakatan apa pun dengan Saudi.

Sebab, menurut Yon, pemberian notifikasi dalam konteks pelaksanaan hukuman mati ini erat kaitannya dengan nilai kemanusiaan. Meski dalam hal ini Saudi memang tak memiliki kewajiban memberitahu pihak asing ketika akan melaksanakan hukum domestiknya.

"Memang ini hak Saudi untuk melaksanakan hukuman mati karena ini ada dalam konstitusinya. Tetapi tetap, Saudi seharusnya menghargai permintaan RI selama ini dengan memberi notifikasi lebih dulu sebelum melaksanakan hukuman mati," ucap Yon saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Rabu (31/10).

"Kasus Tuti kemarin saya kira harus mulai menjadi prioritas RI ketika membicarakan kerja sama dengan Saudi. RI harus mempertimbangkan masalah ini sebelum menjalin kerja sama yang lain dengan Saudi karena ini menyangkut perlindungan WNI di luar negeri."

Pemerintah RI telah lama mendesak Saudi untuk memberi notifikasi lebih dulu sebelum melaksanakan proses hukum, terutama eksekusi mati, terhadap WNI.

Permintaan notifikasi juga selama ini terus menjadi salah satu topik utama setiap kali pejabat tinggi RI bertemu dengan pejabat Saudi, termasuk ketika Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menerima kunjungan Menlu Saudi Adel Al Jubeir di Jakarta pada pekan lalu.

Namun, Saudi seakan tak mengindahkan permintaan Indonesia tersebut. Yon menganggap hal itu disebabkan karena Saudi tidak melihat Indonesia sebagai sebuah mitra strategis yang sejajar.

"Meski relasi kedua negara terbilang dekat-Indonesia juga membidik investasi Saudi-Persepsi Saudi terhadap Indonesia belum satu level. Sejak dulu, sebenarnya Saudi tidak melihat Indonesia sebagai negara yang penting," ujar dosen bahasa Arab tersebut.

"Indonesia memang pengirim jamaah haji dan umroh terbesar, secara religius memang kita bisa dikatakan dekat, tetapi pada praktiknya Saudi kurang memandang Indonesia sebagai mitra strategisnya."

Menurut Yon, kasus Tuti harus bisa menjadi titik balik pemerintah agar bisa menempatkan Indonesia sejajar dan lebih dihormati oleh Saudi. Salah satunya dengan mendesak perbaikan perlindungan WNI di Saudi melalui mekanisme kerja sama bilateral.

"Saya kira harus dilakukan kerja sama yang menempatkan Indonesia pada posisi yang sejajar dan dihormati Saudi. Eksekusi Tuti saya kira bisa jadi momentum Indonesia untuk mengajak Saudi memperbaiki perlindungan WNI melalui perjanjian bilateral," kata Yon.

Kementerian Luar Negeri RI memang tengah membujuk Saudi membentuk kerja sama bilateral, tentang kewajiban memberi notifikasi kekonsuleran atau Mandatory Consular Notification (MCN) terkait eksekusi mati WNI di Saudi.

Unjuk rasa menentang hukuman mati terhadap TKI. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan perjanjian itu dibentuk guna mengikat Saudi agar berkewajiban memberi notifikasi kekonsuleran setiap ada WNI yang terjerat kasus hukum di negara tersebut, terutama yang akan menjalankan hukuman mati.

Namun, perjanjian ini masih membutuhkan negosiasi panjang dan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Tetap Moratorium TKI

Pendiri Migrant Care, Anis Hidayah, mengatakan kasus eksekusi Tuti seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, untuk meninjau kembali rencana penempatan TKI ke Saudi dalam waktu dekat.

Kemenaker RI dan Saudi memang dikabarkan telah meneken sebuah perjanjian pembentukan proyek pilot pengiriman 30 ribu TKI dalam enam bulan. Proyek ini dilakukan meski moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah masih berlaku sejak 2015 lalu.

Sekretaris Utama BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak menegaskan proyek yang disebutnya sebagai technical arrangement ini dilakukan sebagai salah satu solusi menghindari pengiriman TKI secara ilegal ke Saudi.

Sebab, menurut Tatang, moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah malah memicu pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal ke kawasan itu.

Namun, Anis berpendapat lain. Menurutnya, Indonesia tidak boleh mengirimkan TKI ke Saudi sebelum negara kerjaaan itu memberikan jaminan peningkatan perlindungan WNI di sana.

"Kasus Tuti semestinya dijadikan Kemenaker bahan pertimbangan rencana mereka menempatkan TKI baru dalam waktu dekat pascamoratorium," kata Anis.

"Tujuan pemerintah RI menjalin kerja sama dengan negara lain kan untuk mengurangi kerentanan. Ketika (mengurangi kerentanan) itu belum bisa dicapai, lebih baik tunda segala kerja sama ini sembari menyelesaikan pekerjaan rumah untuk memaksimalkan pelaksanaan UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," tegasnya.

Credit cnnindonesia.com

Kronologi Kasus Tuti Hingga Dieksekusi Mati di Saudi

Ilustrasi. (Pixabay/Succo)

Jakarta, CB -- Arab Saudi mengeksekusi mati Tuti Tursilawati pada Senin (29/10), setelah tenaga kerja Indonesia asal Majalengka itu menjalani proses hukum selama kurang lebih delapan tahun di negara Timur Tengah tersebut.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan perempuan kelahiran 1984 tersebut ditangkap oleh otoritas Saudi pada Mei 2010 karena dituduh melakukan pembunuhan berencana terhadap majikannya, Suud Mulhak Al Utaibi.

Suud dikabarkan kerap melakukan pelecehan terhadap Tuti. Iqbal mengatakan Tuti melakukan pembunuhan terhadap Suud ketika laki-laki itu sedang tidak melakukan kekerasan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pembelaan.

"Betul bahwa Tuti memang pernah mengalami harassment. Namun, pada saat Tuti melakukan pembunuhan tersebut, dia sedang tidak menghadapi pelecehan dari sang majikan sehingga tidak bisa dianggap sebagai defense," tutur Iqbal dalam jumpa pers di Kemlu RI, Selasa (29/10).

Iqbal mengatakan Tuti membunuh Suud, yang sudah lanjut usia, dengan memukul menggunakan kayu yang disebut sudah disiapkannya. Tuti memukul Suud dari belakang hingga tidak sadarkan diri.

Karena itu, hakim memutuskan bahwa Tuti telah merencanakan pembunuhan tersebut. Pada 2011, hakim memvonis Tuti hukuman mati had gillah atau mati mutlak.

Had gillah merupakan salah satu tingkatan hukuman mati tertinggi di Saudi setelah qisas dan takzir lantaran tidak bisa diampuni oleh raja atau bahkan keluarga korban.

"Kalau divonis hukuman mati had gillah berarti yang bisa memaafkan hanya Allah SWT. Kalau qisas dan takzir kan masih bisa diampuni dengan diyat atau pengampunan raja dan keluarga," tutur Iqbal.

Meski vonis Tuti sudah inkrah, pemerintah terus berupaya meminta Saudi meringankan hukuman Tuti. Iqbal mengatakan KJRI di Jeddah terus melakukan pendampingan kekonsuleran terhadap Tuti sejak 2011-2018.

Dia juga mengatakan KJRI memfasilitasi penunjukan pengacara bagi Tuti sebanyak tiga kali. Selain itu, pemerintah RI juga telah mengajukan permohonan banding sebanyak tiga kali dan peninjauan kembali (PK) sebanyak tiga kali.

"Permintaan PK juga telah disetujui hakim, penanganan kasus mulai dari awal lagi, namun pada akhirnya keputusan hakim tetap sama yakni memvonis hukuman mati," ucap Iqbal.

Tak hanya dari sisi hukum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011 dan Presiden Joko Widodo pada 2016 juga telah mengirimkan surat kepada Raja Salman, meminta keringanan hukuman bagi Tuti. Namun, Saudi tetap mengeksekusi Tuti kemarin.

"Yang kami sayangkan adalah eksekusi Tuti dilakukan tanpa pemberitahuan notifikasi kekonsuleran kepada perwakilan RI di Jeddah dan Riyadh," kata Iqbal.

Iqbal mengatakan dia langsung bertolak ke Majalengka setelah mengetahui kabar eksekusi Tuti dan memberitahukan kabar tersebut kepada orang tua TKI tersebut.

Iqbal menuturkan Tuti dieksekusi mati sekitar pukul 09.00 pagi waktu Saudi di kota Thaif. Staf KJRI Jeddah, ujarnya, sudah berada di sana dan menyaksikan pula pemakaman Tuti.

"Pemerintah mengungkapkan duka cita terdalam kepada keluarga Tuti Tursilawati. Kepada saya, keluarga Tuti mengatakan mereka telah ikhlas dengan apa yang telah dihadapi oleh Tuti," katanya.

Credit cnnindonesia.com

RI-Saudi Sepakat Kirim 30 Ribu TKI di Tengah Polemik Eksekusi

Ilustrasi pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah di Arab Saudi. (Lucky R)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia-Arab Saudi menyepakati perjanjian proyek pengiriman 30 ribu tenaga kerja Indonesia dalam enam bulan. Padahal saat ini pemerintah masih menghentikan (moratorium) pengiriman TKI ke Timur Tengah yang dilakukan sejak 2015.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan kesepakatan itu diteken Kementerian Ketenagakerjaan RI-Saudi beberapa waktu lalu.

"Betul memang ada penandatanganan pilot project pengiriman 30 ribu TKI dalam enam bulan ke Saudi. Namun, karena perjanjian ini diteken Kemenaker maka akan lebih baik dijelaskan oleh pihak Kemenaker terkait kerja sama ini," ucap Iqbal dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (30/10).

Proyek bersama ini diteken ketika perlindungan warga negara Indonesia, terutama TKI, di Saudi masih bermasalah. Moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah pada 2015 juga diputuskan pemerintah, seiring dengan banyaknya TKI yang dieksploitasi serta menghadapi kekerasan saat bekerja di Saudi dan sejumlah negara lainnya di kawasan itu.

Selain itu, Saudi juga beberapa kali tidak mengindahkan permintaan Indonesia terkait notifikasi ketika ada WNI yang menghadapi masalah hukum di negara tersebut, terutama pemberitahuan sebelum melakukan eksekusi mati terhadap WNI.

Proyek pengiriman TKI ini kembali mencuat ketika salah satu pekerja migran Indonesia asal Majalengka, Tuti Tursilawati, dieksekusi mati Saudi pada Senin (29/10). Eksekusi tersebut lagi-lagi dilakukan Saudi tanpa memberi notifikasi terlebih dahulu kepada perwakilan RI di Jeddah maupun Riyadh.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak menegaskan proyek yang disebutnya sebagai technical arrangement ini dilakukan sebagai salah satu solusi menghindari pengiriman TKI secara ilegal ke Saudi.

Sebab, menurut Tatang, moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah malah memicu pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal ke kawasan itu.

"Karena demand yang begitu tinggi, kami rasa pemerintah tidak bisa tinggal diam dan harus mencari solusi. Dan kami akui bahwa selama ini masih ada kebocoran (pengiriman TKI ielgal) meski jumlahnya tidak terlalu banyak ketika kita kirim dalam jumlah besar," ucap Tatang.

Tatang mengatakan dalam mekanisme kerja sama ini, pemerintah tidak lagi mengirim TKI tanpa jabatan pekerjaan jelas. Dia menuturkan dalam proyek ini para TKI akan dikirim dan dipekerjakan berdasarkan jabatan yang mereka pilih.

"Misalkan tukang masak, ya sudah mereka nanti dikirim untuk bekerja sebagai tukang masak. Baby sitter, berarti mereka nanti akan bekerja untuk merawat anak. Jadi kami tidak akan lagi kirim house maid atau pekerja rumah tangga seperti dulu."

Lebih lanjut, Tatang mengatakan kerja sama ini sudah dijajaki dan dinegosiasikan sejak 2011 lalu. Dia juga mematikan Kemenaker RI meneken kerja sama dengan jaminan Saudi mamu memperbaiki sistem perlidungannya bagi para TKI.

"Saudi juga sudah keluarkan UU Ketenagakerjaan dan pekerja domestik. Dalam negeri, kita (Indonesia) juga terus memperbaiki diri," katanya.

Meski Saudi disebut telah memperbaiki UU ketenagakerjaanya, lembaga non pemerintah Migrant Care menganggap pemerintah Indonesia seharusnya mempertimbangkan secara lebih matang lagi untuk mengirimkan TKI baru ke negara kaya minyak tersebut.

Pendiri Migrant Care, Anis Hidayah, menganggap pemerintah jangan coba-coba mengirimkan TKI ke Saudi ketika negara itu belum bisa secara pasti menjamin perlindungan pekerja migran Indonesia di sana.

"Tujuan pemerintah RI menjalin kerja sama dengan negara lain kan untuk mengurangi kerentanan. Ketika (mengurangi kerentanan) itu belum bisa dicapai, lebih baik tunda segala kerja sama ini sembari menyelesaikan pekerjaan rumah untuk memaksimalkan pelaksanaan UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," kata Anis.

Credit cnnindonesia.com

Rabu, 31 Oktober 2018

Protes Eksekusi Mati WNI, Menlu Panggil Dubes Saudi ke Bali

Menlu Retno Marsudi memanggil Dubes Saudi untuk RI menghadap ke Bali guna membicarakan eksekusi mati WNI, Tuti Tursilawati, yang dilakukan tanpa notifikasi. (CNNIndonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia menghadap ke Bali guna membicarakan eksekusi mati terpidana WNI, Tuty Tursilawati, yang dilakukan tanpa notifikasi.

Retno sedang berada di Bali untuk menghadiri Our Ocean Conference di Nusa Dua saat menerima kabar tersebut pada Selasa (30/10).

Dubes Saudi untuk Indonesia, Osama Mohammed Abdullah Shuibi, sebenarnya juga menghadiri konferensi tersebut, tapi sudah kembali ke Jakarta.

"Kemarin dia (Dubes Arab) ada di Bali, tapi hari ini dia ada di Jakarta dan saya langsung suruh dia kembali ke Bali untuk temui saya dan bicarakan soal (eksekusi mati) ini," ujar Retno di sela OOC, Selasa (30/10).

Retno memanggil Shuibi untuk menyampaikan protes karena Saudi sudah berulang kali mengeksekusi mati terpidana WNI tanpa mengirimkan notifikasi ke perwakilan Indonesia.

Tak hanya WNI, Saudi juga kerap mengeksekusi mati terpidana asing lain tanpa notifikasi ke negara asal mereka.

"Kami protes seperti warga negara lain juga yang tak ada notifikasi saat dilakukan hukuman mati, kami sangat concern soal ini," katanya.

Retno bahkan sudah menelepon Menlu Saudi, Adel al-Jubeir, untuk menyampaikan langsung protes Indonesia atas eksekusi mati TKI asal Majalengka tersebut.

"Saya langsung hubungi Menlu Saudi, saya langsung sampaikan protes dan concern kita yang mendalam karena pelaksanaan hukuman mati ini tanpa ada notifikasi resmi ke konsulat kami," tutur Retno.

Notifikasi kekonsuleran merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan negara-negara yang tergabung dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran.

Konvensi tersebut mengatur kewajiban setiap negara untuk menyampaikan kabar kepada perwakilan negara asing jika ada warganya terjerat kasus hukum di negara tersebut.

Selain kasus hukum, notifikasi kekonsuleran juga wajib diberikan ketika mengetahui kabar kematian warga asing di negaranya.

Indonesia dan Saudi merupakan anggota konvesi tersebut. Namun, konvensi itu memang tak mengatur kewajiban negara anggotanya untuk menyampaikan notifikasi terkait pelaksanaan hukuman mati bagi warga asing.

Tuti sendiri adalah salah satu dari 16 WNI yang didakwa hukuman mati di Saudi. Ia ditangkap pada 2010 silam karena dituding membunuh sang majikan.

Perempuan kelahiran 1984 itu diduga menghabisi majikannya dengan alasan membela diri dari upaya pelecehan seksual.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan bahwa kasus Tuti sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) pada 2011 lalu.

Namun, Iqbal mengatakan pemerintah terus berupaya meminta Saudi meringankan hukuman perempuan itu, termasuk mengusulkan peninjauan kembali kasus dan banding.

Iqbal mengatakan Presiden Joko Widodo juga telah mengirim surat hingga dua kali kepada Raja Salman terkait kasus Tuti.

"Namun otoritas Saudi tetap pada keputusan awalnya yaitu mengeksekusi mati Tuti," kata Iqbal.

Credit cnnindonesia.com

TKI Dieksekusi Lagi, Indonesia Protes ke Arab Saudi

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB Indonesia -- Pemerintah Indonesia memprotes keputusan Arab Saudi yang mengeksekusi mati seorang TKI, Tuti Tursilawati, asal Majalengka, yang dipancung pada Senin (29/10) kemarin. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dikabarkan langsung meminta penjelasan dari Menlu Arab Saudi Adel Al Jubeir setelah mengetahui kabar itu.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan Retno protes karena ini adalah yang kesekian kalinya pemerintah Saudi melakukan eksekusi terhadap warga Indonesia tanpa pemberitahuan notifikasi kepada perwakilan di Riyadh dan Jeddah.

"Satu hal yang disayangkan Indonesia, eksekusi Tuti dilakukan tanpa notifikasi ke perwakilan RI di sana. Karena itu kami telah sampaikan protes dan keprihatinan terhadap cara Saudi melakukan eksekusi," ucap Iqbal dalam jumpa pers di Kemlu RI, Jakarta, pada Selasa (30/10).

"Menlu Retno kemarin sudah berbicara langsung dengan Menlu Saudi, sampaikan protes tersebut kepada Saudi," ujarnya menambahkan.

Selain menelepon Adel, Iqbal mengatakan Retno juga telah memanggil Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi hari ini.

Pemanggilan tersebut juga dimaksudkan untuk menyampaikan kekecewaan dan protes Indonesia terhadap pemerintahan Raja Salman, terkait eksekusi mati yang dilakukan tanpa notifikasi.

Padahal, notifikasi kekonsuleran merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan negara-negara yang tergabung dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran.

Konvensi tersebut mengatur kewajiban setiap negara untuk menyampaikan kabar kepada perwakilan negara asing jika ada warganya terjerat kasus hukum di negara tersebut. Selain kasus hukum, notifikasi kekonsuleran juga wajib diberikan negara ketika mengetahui kabar kematian warga asing di negaranya.

Indonesia dan Saudi merupakan anggota konvesi tersebut. Namun, konvensi itu memang tidak mengatur kewajiban negara anggotanya untuk menyampaikan notifikasi terkait pelaksanaan hukuman mati bagi warga asing.

Tuti merupakan salah satu dari 16 WNI yang didakwa hukuman mati di Saudi.

Tuti ditangkap pada 2010 silam karena dituding membunuh sang majikan. Perempuan kelahiran 1984 itu diduga menghabisi majikannya dengan alasan membela diri dari upaya pelecehan seksual.

Iqbal mengatakan kasus Tuti sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) pada 2011 lalu. Namun, Iqbal mengatakan pemerintah terus berupaya meminta Saudi meringankan hukuman perempuan itu, termasuk mengusulkan peninjauan kembali kasus dan banding.

Iqbal mengatakan Presiden Joko Widodo juga telah mengirim surat sebanyak dua kali kepada Raja Salman terkait kasus Tuti.

"Namun otoritas Saudi tetap pada keputusan awalnya yaitu mengeksekusi mati Tuty," kata Iqbal.

Iqbal mengatakan pengampunan ahli waris korban dan ganti rugi (diyat) tidak berlaku bagi Tuti, sebab perempuan itu divonis hukuman mati had gillah atau mati mutlak.

Vonis tersebut merupakan yang tertinggi dalam konteks hukuman mati lantaran tidak bisa dimaafkan meski dengan pengampunan raja atau keluarga korban.

Credit cnnindonesia.com

Selasa, 30 Oktober 2018

AS, Rusia dan China Masih Menolak Larangan Senjata Nuklir

NEW YORK - Sebuah kampanye internasional mendesak larangan senjata nuklir berlaku segera. Namun, baru 19 negara yang menandatangani perjanjian internasional untuk larangan tersebut dan masih butuh tanda tangan dari 31 negara lain termasuk Amerika Serikat (AS), Rusia dan China.

Kampanye larangan senjata mengerikan itu diusung International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Kelompok itulah yang meraih Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2017.

Menurut ICAN, perjanjian internasional soal larangan senjata pemusnah massal itu bisa berlaku tahun depan jika 50 negara menandatangani.

"Kami mendorong untuk mendapatkan 50 ratifikasi pada akhir 2019," kata Direkrut Eskekutif ICAN, Beatrice Fihn, dalam sebuah wawancara.

Dia optimistis akhir tahun 2019, 31 negara akan meneken perjanjian internasional tersebut.

Negara-negara adidaya dunia, termasuk China, Amerika Serikat dan Rusia menentang perjanjian itu. Alasannya, penangkal nuklir dibutuhkan untuk menjaga dunia dari Perang Dunia III.

Namun, Fihn mengesampingkan ketakutan seperti itu sebagai sikap penakut. "Jika Anda mengikuti argumen itu, bahwa lebih banyak senjata nuklir membuat kita lebih aman, lalu mengapa punya masalah dengan kepemilikan senjata nuklir Korea Utara?," tanya dia.

"Ini sedikit mirip dengan perdebatan senjata di Amerika Serikat; Anda merasa lebih aman, tetapi semua statistik dan logika mengatakan bahwa Anda lebih mungkin ditembak jika Anda memiliki senjata di rumah," ujarnya, seperti dikutip Sputnik, Senin (29/10/2018).

Fihn mengatakan bahwa keputusan Presiden AS Donald Trump untuk membatalkan perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1978. Perjanjian antara AS dan Soviet (kini bernama Rusia) tersebut diteken untuk mencegah perang nuklir.

"INF melarang rudal yang dimaksudkan untuk menghapus kota-kota di Eropa," kata Fihn. Anehnya, menurut dia, ada negara-negara Eropa yang menentang perjanjian itu.

Saat ini, 127 negara terutama di Afrika dan Amerika Latin, telah diidentifikasi sebagai pendukung perjanjian INF.

Credit sindonews.com

Jair Bolsonaro, Sosok Ekstrem Kanan Pimpin Brasil

Jair Bolsonaro memenangkan pemilihan presiden Brasil

Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo, File

Trump menjanjikan kerja sama erat bidang ekonomi dan militer dengan Brasil

Rakyat Brasil memilih Jair Bolsonaro, tokoh ekstrem kanan, sebagai presiden baru mereka. Mantan kapten tentara tersebut memenangkan pemilihan presiden dengan cara-cara meyakinkan, merayu pemilih dengan janji memberantas korupsi, dan mengobarkan perang dengan kartel narkoba.

Dalam pemilihan umum (pemilu) putaran kedua, Ahad (28/10), Bolsonaro meraih 55,2 persen melawan kandidat dari kelompok kiri, Fernando Haddad, yang mendapatkan 44,8 persen. Tim masa transisinya berencana untuk segera bertemu dengan Presiden Brasil Michel Temer. Mereka akan memulai melakukan transisi sebelum Bolsonora dilantik pada 1 Januari 2019.

Kemenangan Bolsonaro ini menghadirkan tentara kembali dalam politik praktis. Angkatan Bersenjata Brasil sempat mengusai Brasil selama beberapa dekade dari 1964 sampai 1985. Beberapa pensiunan jenderal akan menjadi menteri dan penasihat Bolsonaro.

"Anda semua menjadi saksi saya untuk mempertahankan konstitusi negeri ini, atas nama kebebasan dan Tuhan," kata Bolsonaro di akun media sosial Facebook-nya setelah dinyatakan menang, Senin (29/10).

Bolsonaro seorang pendukung Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang lantang. Ia berjanji akan mengembalikan kejayaan ekonomi Brasil. Ia juga berjanji akan merombak prioritas diplomatik yang lebih setengah dekade dikuasai ideologi kiri.

Bolsonaro berjanji akan menghancurkan seluruh oposisi politiknya yang kebanyakan dari kalangan kiri. Ia juga memiliki sejarah buruk dengan mencela dan melecehkan kelompok minoritas dan perempuan.

Naiknya mantan anggota kongres berusia 63 tahun ini didorong oleh penolakan rakyat terhadap Partai Pekerja yang sudah menguasai Brasil selama 13 dari 15 tahun terakhir. Mereka diturunkan dua tahun yang lalu setelah terjadi resesi berkepanjangan dan skandal gratifikasi.

Ribuan pendukung Bolsonaro bersorak dan menyalakan kembali api di luar kediamannya di Rio de Janeiro. Para investor juga bersorak atas kemenangan Bolsonaro ini dan lega karena ia berhasil menjauhkan Partai Pekerja dari kekuasaan. Mereka berharap ia dapat mereformasi perekonomian Brasil.

"Saya tidak mengidolakan Bolsonaro dan saya tidak tahu apakah dia akan memerintah dengan baik, tetapi kami harap ia bekerja dengan baik. Rakyat ingin Partai Pekerja keluar. Mereka tidak sanggup lagi menerima korupsi," kata salah satu pendukung Bolsonaro, Tatiana Cunha (39 tahun), yang bekerja sebagai analis sistem.

Bolsonaro berjanji akan memotong birokrasi perdagangan. Ia mengatakan akan berkomitmen memperbaiki perekonomian Brasil dan mengurangi defisit anggaran pemerintah.

Sepertinya, pasar juga ikut senang dengan kemenangan Bolsonaro ini. Nilai mata uang Brasil naik 10 persen dibandingkan dengan dolar AS sejak 30 hari terakhir ketika Bolsonaro dipastikan menang. Indeks Bursa Bovespa naik 13,5 persen sejak pertengahan September lalu.

Investor cukup senang dengan pilihan Bolsonaro. Ia memilih ekonom dari Universitas Chicago dan bankir investasi Paulo Guedes sebagai menteri keuangannya. Guedes ingin memprivatisasi berbagai perusahaan negara.

Ia mengatakan, dalam satu tahun pertama, pemerintahan yang baru akan mencoba untuk menghapus anggaran yang tidak berkesinambungan. Caranya dengan mengurangi pajak dan menciptakan 10 juta lapangan kerja. Guedes mengatakan, lapangan kerja dapat diciptakan jika pajak upah pekerja dapat dipotong. Ia yakin kebijakan baru tersebut akan meningkatkan investasi di sektor infrastruktur.

Trump ucapkan selamat

Trump sudah menelepon Bolsonaro dan mengucapkan selamat kepadanya melalui sambungan telepon, Ahad. Presiden AS ke-45 tersebut juga mengatakan ingin meningkatkan hubungan politik dua perekonomian terbesar di Benua Amerika tersebut.

Kini keduanya menjadi pemimpin dari kelompok konservatif yang mengubah tatanan politik negara mereka masing-masing. "Kami sepakat bahwa Brasil dan Amerika Serikat akan bekerja lebih erat dalam perdagangan, militer, dan bidang lainnya," cicit Trump di akun Twitter-nya.

Trump sudah mengungkapkan niatnya bekerja sama dengan Bolsonaro. "Keduanya mengungkapkan komitmen yang kuat untuk berdampingan bekerja sama meningkatkan taraf kehidupan rakyat Amerika dan Brasil," kata Juru Bicara Gedung Putih Sarah Huckabee.

Kemenangan Bolsonaro ini menjadi peringatan bagi seluruh dunia tentang semakin banyaknya pemimpin-pemimpin yang menggunakan slogan antidemokrasi untuk memenangkan pemilihan. Beberapa pemimpin negara yang juga berasal dari kelompok konservatif sudah memberikan selamat dan dukungannya kepada Bolsonaro.

Selain Trump, pemimpin-pemimpin negara Amerika Selatan yang berasal dari kelompok ultrakonservatif juga mengungkapkan keinginan mereka berkerja sama dengan Bolsonaro. Mereka antara lain Presiden Argentina Mauricio Macri yang mengucapkan selamat melalui akun media sosial Twitter miliknya.

"Saya berharap dapat bekerja sama untuk kebaikan hubungan negara kami dan kesejahteraan rakyat Argetina dan Brasil," kata Macri.

Begitu pula dengan Presiden Cile Sebastian Pinera yang berasal dari kelompok ultrakonservatif. Ia memberikan ucapakan selamat kepada rakyat Brasil yang telah menggelar pemilihan presiden dengan demokratis dan bersih.

"Saya yakin kami akan bekerja sama dengan visi dan kekuatan menuju masa depan yang mendukung integrasi dan kesejahteraan rakyat kami," tulis Pinera di akun media sosial Twitter-nya.

Banyak warga Brasil yang menyuarakan kekhawatiran mereka atas kemenangan Bolsonaro, terutama terkait hak asasi manusia, pembatasan kebebasan sipil, dan kebebasan berbicara. Rakyat Brasil khawatir Bolsonaro akan mencederai demokrasi dan mengubah Brasil menjadi radikal.

Credit republika.co.id

Jair Bolsonaro, Pemenang Pilpres Brasil Pendukung Militerisme

CB, Jakarta - Jair Bolsonaro, 63 tahun meraih suara terbanyak dalam penghitungan suara dalam pemilihan presiden Brasil pada hari Minggu, 28 Oktober 2018. Muncul kekhawatiran Bolsonaro akan memimpin negara dengan perekonomian terbesar di Amerika Selatan secara diktator dan ekstrim. Mengapa?
Para pendukung terutama anak muda dan paruh baya menjuluki Bolsonaro sebagai o mito atau si mitos. Pendukungnya mengharapkan mantan anggota militer berpangkat kapten ini dapat mencegah Brasil jatuh ke tangan kubu kiri sosialis yang akan membuat Brasil seperti Kuba atau Venezuela kedua.

Kehidupan politik Bolsonaro diawali ketika menjadi anggota Kongres tahun 1991 dengan mengusung partai kanan tengah Sosial Liberal. Dalam karir politiknya, dia tidak punya catatan bagus selama menjadi anggota Kongres kecuali omongan kasarnya yang melecehkan.
Bolsonaro dikenal suka menyerang kaum homoseksual dengan mengatakan dia lebih senang anak laki-lakinya meninggal daripada punya anak laki-laki gay. Bolsonaro dengan kasar mengatakan kaum kulit hitam sebaiknya tidak berkembang biak. Dan seorang rekannya sesama anggota parlemen dari partai Pekerja disebutnya sangat jelek hingga bahkan tak pantas untuk diperkosa.
Bolsonaro dikenal tidak menyukai pemerintahan Dilma Rousseff. Saat berlangsung pemungutan suara untuk menjatuhkan presiden Rousseff pada tahun 2016, Bolsonaro mendukung Kolonel Carlos Alberto Brilhante Ustra, yang menyiksa sekitar 40 orang anggota oposisi hingga tewas saat Brasil dipimpin diktator militer tahun 1964-85 menggantikan Rousseff, korban penyiksaan penguasa diktator.
Sebagai anggota parlemen, Bolsonaro juga sudah lama menyuarakan isu besarnya yaitu menangkap presiden Luiz Inacio Lula da Silva, pengganti Rousseff. Dan, sejak April lalu, Lula dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhan korupsi dan pencucian uang.

Meskipun dia berada di urutan teratas dalam jajak pendapat selama masa pilpres, namun Lula dilarang ikut pilpres. Bolsonaro diuntungkan dengan Lula dipenjara karena dia tidak punya lawan dari kelompok sayap kanan dalam pilpres.Selama kampanye, Bolsonaro tidak memiliki ide konkrit yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah Brazil yang kompleks. Anehnya, tentara aktif dari tahun 1971 hingga 1988 ini malah ingin menempatkan sekolah-sekolah negeri di bawah pengawasan mliter.
Dia juga akan menangani kasus kekerasan dengan mempersenjatai warga negara yang baik dan di saat yang sama menjanjikan aparat polisi bonus untuk setiap pelaku kriminal yang tewas.
Kemenangan Bolsonaro disebut mendapat dukungan dari 3 faksi koalisi, yakni pengusaha agribisnis, pelobi militer dan kaum ultra agama. Faksi koalisi ini dikenal di Brasil dengan sebutan BBB yang berasal dari kata Bois (banteng), balas (peluru), dan Biblia (Alkitab). Tanpa restu 3 koalisi ini, sulit untuk seseorang meraih jabatan presiden.
Selain itu, Bolsonaro memainkan rasa takut mendasar tentang keamanan di tengah meluasnya kejahatan. Kekerasan terjadi di banyak tempat di Brasil. Dari 20 kota paling penuh kekerasan di dunia, 7 kota berada di Brasil.
Tingkat pembunuhan tahun lalu mencapai 63,880 persen atau naik 2,9 persen dibandingkan tahun 2016, menurut Brazilian Forum of Public Security.

"Kejahatan merupakan isu di seluruh negeri yang efeknya ke semua kelas sosial, meskipun yang terbanyak oleh kaum miskin," kata Matias Spektof, profesor hubungan internasional di Getulio Vargas Foundation berkantor di Brasil, kepada Al Jazeera.
"Satu dari beberapa alasan mengenai Bolsonaro memimpin pengumpulan suara adalah dia memiliki pesan mengenai kejahatan, dan Haddad (pesaing utamanya dalam pilpres) tidak memilikinya."
Agenda kampanye Bolsonaro lainnya adalah mengatasi krisis keamanan dengan memiliterisasi polisi, bertindak keras terhadap pelaku dengan mengizinkan aparat untuk lebih bebas untuk membunuh, dan hilangnya hak publik dari undang-undang senjata.
Penolakan terhadap Bolsonaro menjadi sorotan media internasional. Misalnya September lalu, dia ditikam saat berkampanye di kota Juiz de Fora di negara bagian Minas Gerais. Tersangka penikam Bolsonaro mengatakan kepada aparat bahwa dia diperintahkan Tuhan untuk menyerang Bolsonaro.
29 September lalu, ratusan ribu orang berunjuk rasa di sejumlah kota di Brasil sebagai bagian dari aksi protes menolak Bolsonaro. Protes yang didukung media sosial dan dipimpin para perempuan membuat tagar #EleNao atau #BukanDia.
"Masyarakat kami dalam transisi dan dia mewakili segala sesuatu yang tua dan lebih konservatif di Brasil. Ini hal paling menyedihkan mengenai Bolsonaro,," ujar pengunjuk rasa yang menolak Jair Bolsonaro sebagai presiden Brasil.

Credit tempo.co

Perdana Menteri Australia Scott Morrison Dapat Penilaian Negatif

Scott Morrison, Perdana Menteri Australia. Sumber: Reuters/asiaone.com

CB.CO, Jakarta - Pemerintahan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mendapat penilaian negatif untuk pertama kali sejak memimpin pada Agustus 2018. Penilaian itu diperoleh dari sebuah hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Newspoll dan dipublikasi pada Senin, 29 Oktober 2018.
Jajak pendapat Newspoll memperlihatkan adanya sejumlah ketidakpuasan masyarakat Australia kepada Morrison. Jumlah mereka yang tidak puas ini naik enam poin menjadi 44 persen.
Namun Morrison masih lebih disukai oleh masyarakat Australia ketimbang pemimpin kubu oposisi, Bill Shorten, yang berasal dari Partai Buruh. Shorten hanya mendapat rating kepuasan 13 persen.
Dikutip dari asiaone.com, popularitas Perdana Menteri Morrison turun setelah koalisi Partai Liberal dan Partai Nasional kehilangan satu kursi di parlemen, yakni kursi yang ditinggalkan mantan Perdana Menteri Malcom Trunbull. Kursi kosong ini lalu dimenangkan oleh calon independen, Kerryn Phelps.

Scott Morrison. REUTERS

Hasil jajak pendapat ini, membuat pemerintah berkuasa terancam kehilangan 19 kursi parlemen dalam pemilu Mei 2019. Namun meski Morrison mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat Australia, survei Newspoll memperlihatkan 58 persen responden ingin parlemen menjalankan hingga tuntas pemerintahan atau sampai pemilu Mei 2019.Pemerintahan Morrison mendapat penilaian negatif dalam dua pekan terakhir karena rencana kontroversi untuk memindahkan kantor Kedutaan Besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem. Rencana ini ironisnya didukung sebuah mosi di parlemen.

Credit tempo.co

Trump pada Migran: Ini Invasi, Militer AS Menunggu Anda!

WASHINGTON - Presiden Donald Trump menganggap ribuan migran Amerika Latin yang sedang menuju perbatasan Amerika Serikat (AS) sebagai invasi. Dia menjanjikan respons militer yang keras, di mana Pentagon mulai Selasa (30/10/2018) mengerahkan hingga sekitar 5.200 tentara layanan aktif ke perbatasan Meksiko.

"Banyak anggota geng dan beberapa orang yang sangat jahat dicampur ke dalam kafilah menuju perbatasan selatan kami," tulis Trump di Twitter.

Dia kemudian menyampaikan pesan keras terhadap ribuan migran yang rata-rata dari Honduras tersebut. "Silakan kembali, Anda tidak akan diterima Amerika Serikat kecuali Anda pergi melalui proses hukum. Ini adalah invasi pada negara kami dan militer kami sedang menunggu Anda!," lanjut tweet Trump.

Tweet Trump muncul sehari setelah Menteri Pertahanan James Mattis mengumumkan bahwa militer telah mulai memindahkan peralatan ke posisi di sepanjang perbatasan AS dengan Meksiko.

Pengerahan sekitar 5.200 tentara AS juga dikonfirmasi pihak Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS serta Departemen Pertahanan. Ribuan tentara, yang sebagian besar dipersenjatai, itu akan memperkuat kontingen Garda Nasional yang berjumlah sekitar 2.000 personel di perbatasan.

Menurut laporan Fox News, Selasa (30/10/2018), ribuan tentara yang dikerahkan berasal dari Fort Bragg, Pangkalan Bersama Lewis-McChord, Fort Stewart, Fort Campbell, Fort Knox dan Fort Riley.

Pejabat Pentagon, Jenderal Terrence J O' Shaughnessy, mengumumkan pengerahan ribuan tentara AS tersebut pada hari Senin. "Unit-unit yang biasanya ditugaskan bersenjata, mereka itulah sebenarnya, dikerahkan dengan senjata," kata Jenderal O'Shaughnessy.

Misi tersebut dinamai "Operation Faithful Patriot". Misi dipimpin oleh pejabat Angkatan Darat AS, Letnan Jenderal Jeffrey S. Buchanan, yang beroperasi di Puerto Rico pada tahun 2017 setelah Badai Maria yang menghancurkan.

Angkatan Udara AS juga siap untuk mengangkut 400 agen Patroli Perbatasan tambahan ke perbatasan selatan negara tersebut.

Isabel Garcia, co-founder dari Coalición de Derechos Humanos, mengatakan kepada Radio Sputnik pada hari Kamis lalu bahwa penempatan pasukan AS di perbatasan merupakan pelanggaran terhadap Posse Comitatus Act, undang-undang yang disahkan pada 1878. UU itu melarang militer dikerahkan untuk tujuan penegakan hukum kecuali ketika disahkan oleh Kongres.

"Kami benar-benar pergi ke Kongres dalam beberapa dekade terakhir, di mana militer telah sepakat dengan kami bahwa mereka tidak memiliki tempat di sepanjang perbatasan karena mereka dilatih untuk membunuh," kata Garcia.

Credit sindonews.com