Credit republika.co.id
Selasa, 25 September 2018
Lavrov Ungkap Alasan Tolak Proposal Perdamaian Israel-Palestina
MOSKOW
- Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengungkapkan alasan mengapa
Rusia menolak proposal perdamaian Israel-Palestina yang diajukan oleh
pemerintahan Barack Obama tahun 2016. Lavrov menyebut, alasan utamanya
adalah proposal tersebut kontrapuktif.
Berbicara jelang melakukan kunjungan ke New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, Lavrov menuturkan, pada akhir masa pemerintahannya, Obama sempat menyampaikan proposal baru perdamaian Israel-Palestina di Dewan Keamanan (DK) PBB.
Tanpa menjelaskan isi dari proposal tersebut, Lavrov menyatakan, Rusia menolak proposal tersebut, karena dinilai dapat mempersulit situasi di lapangan.
"Pada akhir 2016, ketika pemerintahan Obama mulai mempromosikan keputusan mengenai penyelesaian Palestina-Israel di DK PBB, lebih tepatnya memaksakan parameter 'buatan' dan hasil negosiasi yang telah ditentukan sebelumnya, Rusia tidak mendukung ini," kata Lavrov.
"Inisiatif AS, mengingat bahwa itu pasti akan mengarah ke situasi 'di lapangan' secara signifikan memperburuk situasi yang ada dan tanpa dampak nyata. Itu akan menjadi kontraproduktif," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (24/9).
Lavrov lalu menyatakan, pada bulan Desember 2016 dia menjelaskan kembali posisi Rusia saat melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri AS kala itu, yakni John Kerry. "Kami mengklarifikasi posisi Rusia, yang juga diperhitungkan atas permintaan (Perdana Menteri Israel) Benjamin Netanyahu," ucapnya.
Pada akhir Desember 2016, Lavrov, dalam pembicaraan dengan Kerry, menekankan perlunya menciptakan kondisi untuk negosiasi langsung antara para pemimpin Israel dan Palestina dan memperingatkan agar tidak membawa agenda domestik AS ke dalam Kuartet di Timur Tengah dan DK PBB, menunjukkan bahaya upaya untuk menggunakan platform ini untuk pertikaian antara Demokrat dan Republik.
Berbicara jelang melakukan kunjungan ke New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, Lavrov menuturkan, pada akhir masa pemerintahannya, Obama sempat menyampaikan proposal baru perdamaian Israel-Palestina di Dewan Keamanan (DK) PBB.
Tanpa menjelaskan isi dari proposal tersebut, Lavrov menyatakan, Rusia menolak proposal tersebut, karena dinilai dapat mempersulit situasi di lapangan.
"Pada akhir 2016, ketika pemerintahan Obama mulai mempromosikan keputusan mengenai penyelesaian Palestina-Israel di DK PBB, lebih tepatnya memaksakan parameter 'buatan' dan hasil negosiasi yang telah ditentukan sebelumnya, Rusia tidak mendukung ini," kata Lavrov.
"Inisiatif AS, mengingat bahwa itu pasti akan mengarah ke situasi 'di lapangan' secara signifikan memperburuk situasi yang ada dan tanpa dampak nyata. Itu akan menjadi kontraproduktif," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (24/9).
Lavrov lalu menyatakan, pada bulan Desember 2016 dia menjelaskan kembali posisi Rusia saat melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri AS kala itu, yakni John Kerry. "Kami mengklarifikasi posisi Rusia, yang juga diperhitungkan atas permintaan (Perdana Menteri Israel) Benjamin Netanyahu," ucapnya.
Pada akhir Desember 2016, Lavrov, dalam pembicaraan dengan Kerry, menekankan perlunya menciptakan kondisi untuk negosiasi langsung antara para pemimpin Israel dan Palestina dan memperingatkan agar tidak membawa agenda domestik AS ke dalam Kuartet di Timur Tengah dan DK PBB, menunjukkan bahaya upaya untuk menggunakan platform ini untuk pertikaian antara Demokrat dan Republik.
Credit sindonews.com
Tak Pedulikan Sanksi AS, Rusia Genjot Produksi Senjata
MOSKOW
- Wakil Perdana Menteri Rusia, Yuri Borisov menyatakan, Moskow tidak
akan menghentikan produksi senjata mereka, meskipun adanya sanksi dari
Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, Washington menjatuhkan sanksi kepada
perusahaan dan individu Rusia di sektor pertahanan.
Berbicara saat melakukan wawancara dengan saluran TV Rossiya-1, Borisov menuturkan, Rusia akan terus melakukan pengembangan senjata dan alat-alat militer lainnya, meskipun adanya sanksi dari AS.
"Tidak mungkin bagi sanksi ketat untuk mengurangi tingkat pembangunan di sektor pertahanan Rusia dan Moskow akan selalu dapat menemukan jalan keluar," kata Borisov dalam wawancara tersebut, seperti dilansir Xinhua pada Senin (24/9).
Seperti diketahui, AS telah menambahkan 33 orang dan entitas sektor pertahanan dan intelijen Rusia ke daftar hitam. Ini berarti siapa pun yang melakukan bisnis dengan mereka akan menghadapi sanksi AS.
Berbicara saat melakukan wawancara dengan saluran TV Rossiya-1, Borisov menuturkan, Rusia akan terus melakukan pengembangan senjata dan alat-alat militer lainnya, meskipun adanya sanksi dari AS.
"Tidak mungkin bagi sanksi ketat untuk mengurangi tingkat pembangunan di sektor pertahanan Rusia dan Moskow akan selalu dapat menemukan jalan keluar," kata Borisov dalam wawancara tersebut, seperti dilansir Xinhua pada Senin (24/9).
Seperti diketahui, AS telah menambahkan 33 orang dan entitas sektor pertahanan dan intelijen Rusia ke daftar hitam. Ini berarti siapa pun yang melakukan bisnis dengan mereka akan menghadapi sanksi AS.
Juru
bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauer menyatakan, pemerintah
AS akan terus menerapkan sanksi CAATSA. Ia pun menyerukan pada
negara-negara lain untuk menghentikan kontak dengan sektor pertahanan
dan intelijen Rusia.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov menyebut, gelombang sanksi baru AS sebagai salah arah. Dia mengatakan kebiasaan Washington menjatuhkan sanksi terhadap Moskow berisiko merusak stabilitas global dan merupakan bagian dari permainan berbahaya.
"Setiap putaran baru sanksi membuktikan ketidaksempurnaan total musuh kami dalam menekan Rusia dengan upaya-upaya sebelumnya. Washington tidak akan pernah berhasil mendiktekan kondisinya ke Moskow," kata Ryabkov.
"Itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang buruk jika mereka ingat tentang konsep stabilitas global, yang mereka hancurkan tanpa berpikir dengan terus meningkatkan ketegangan dalam hubungan Rusia-AS. Mereka telah bermain api, itu adalah hal yang bodoh dan bisa menjadi berbahaya," sambungnya.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov menyebut, gelombang sanksi baru AS sebagai salah arah. Dia mengatakan kebiasaan Washington menjatuhkan sanksi terhadap Moskow berisiko merusak stabilitas global dan merupakan bagian dari permainan berbahaya.
"Setiap putaran baru sanksi membuktikan ketidaksempurnaan total musuh kami dalam menekan Rusia dengan upaya-upaya sebelumnya. Washington tidak akan pernah berhasil mendiktekan kondisinya ke Moskow," kata Ryabkov.
"Itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang buruk jika mereka ingat tentang konsep stabilitas global, yang mereka hancurkan tanpa berpikir dengan terus meningkatkan ketegangan dalam hubungan Rusia-AS. Mereka telah bermain api, itu adalah hal yang bodoh dan bisa menjadi berbahaya," sambungnya.
Credit sindonews.com
AS Sepakati Prospek Penjualan Alat Militer Rp4,9 T ke Taiwan
Ilustrasi F-16. (Reuters/Hamad I Mohammed)
Badan Kerja Sama Keamanan Kementerian Pertahanan AS menjabarkan bahwa prospek penjualan itu mencakup suku cadang untuk F-16, C-130, F-5, Indigenous Degence Fighter (IDF), dan sejumlah elemen logistik lainnya.
"Prospek penjualan ini akan berkontribusi ke kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat dengan membantu mengembangkan kemampuan keamanan dan pertahanan penerima," demikian pernyataan Badan Kerja Sama Keamanan Kemhan AS.
Menurut badan tersebut, Taiwan "sejak lama menjadi kekuatan penting untuk stabilitas politik, keseimbangan militer, dan perkembangan ekonomi di kawasan."
Selama ini, China selalu menganggap Taiwan sebgai bagian dari kedaulatan mereka di bawah prinsip "Satu China".
Namun, AS memastikan bahwa prospek penjualan ini bertujuan untuk membantu Taiwan mengembangkan "armada pertahanan dan udaranya" tanpa merusak keseimbangan militer di kawasan.
Meski tak pernah melarang, Beijing selalu curiga dengan kepentingan AS di Taiwan dengan semua penjualan senjata dan alat militer lainnya selama ini.
Dalam pertemuan dengan Menhan AS, Jim Mattis, pada Juni lalu, Presiden China, Xi Jinping, pun mengatakan bahwa mereka menjunjung perdamaian, tapi tidak akan melepaskan "satu inchi pun" wilayah yang diwariskan leluhur mereka.
Credit cnnindonesia.com
China Batalkan Pembicaraan Militer dengan AS
Ilustrasi. (AFP Photo/STR)
"Kami diberi tahu bahwa Shen Jinlong dipanggil kembali ke China dan tidak akan melakukan pertemuan dengan Kepala Operasi Nasional Amerika, John Richardson," ujar juru bicara Kementerian Pertahanan AS, Dave Eastburn, kepada CNN.
Shen dan Richardson seharusnya bertemu di sela Simposium Kekuatan Laut Internasional di Naval War College di Newport pada akhir pekan lalu.
Eastburn mengatakan bahwa pihaknya belum memiliki informasi lebih lanjut mengenai pembatalan ini.
Namun, seorang pejabat AS menduga pembatalan mendadak ini diyakini karena peningkatan ketegangan antara Washington dan Beijing setelah China membeli alat pertahanan dari Rusia.
Akibat pembelian tersebut, AS menjatuhkan sanksi atas militer China berdasarkan undang-undang CAATSA yang disahkan pada 2017 lalu untuk menekan Rusia, Korea Utara, dan Iran.
Undang-undang itu mengatur pemberian sanksi jika ada kegiatan transaksi dengan sektor intelijen atau pertahanan Rusia.
Menanggapi perkembangan terbaru ini, Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis, mengatakan bahwa jajarannya akan mencari langkah ke depan untuk membicarakan kerja sama militer dengan China.
"Kami percaya bahwa kami memiliki hubungan dengan China. (Menteri Luar Negeri, Mike) Pompeo dan saya sepakat soal ini. Sekarang, kami mencari jalan ke depannya," ucap Mattis, sebagaimana dikutip Reuters.
Credit cnnindonesia.com
Indonesia desak PBB segera akhiri impunitas Israel
Hasan Kleib (ANTARA FOTOOIC-ES2016/M Agung )
Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia pada Sidang Dewan HAM
PBB di Jenewa mendesak PBB untuk segera mengakhiri impunitas Israel,
seperti disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
Selasa.
Pada Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa yang membahas situasi hak asasi manusia (HAM) di wilayah pendudukan Palestina, pemerintah Indonesia kembali menegaskan posisinya yang lugas dan tegas dalam membela hak-hak sah dan fundamental rakyat Palestina.
"Sudah lebih dari 60 tahun Israel membuat kawasan sebagai teater ketegangan dan kekerasan. Rakyat Palestina mengalami kesulitan hidup setiap hari, dan Israel dengan keras kepala terus mengabaikan desakan internasional untuk mengakhiri pendudukan ilegal nya di tanah milik Palestina," ujar Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib.
Dubes Hasan Kleib selanjutnya menyampaikan bahwa Indonesia mendesak agar Dewan HAM PBB segera mengambil aksi nyata untuk mengakhiri impunitas yang terus dinikmati Israel, dan secara serius mengejar akuntabilitas atas berbagai pelanggaran HAM oleh Israel yang terus berlanjut di wilayah pendudukan Palestina.
Dia menekankan bahwa Israel dengan terang-terangan telah melanggar berbagai hukum internasional melalui pembangunan pemukiman ilegal, pendirian tembok pemisah, dan pembatasan mobilitas warga Palestina.
Wakil Tetap RI di Jenewa itu juga mengingatkan bahwa penggunaan kekerasan bersenjata terhadap rakyat sipil Palestina di Gaza baru-baru ini harus menjadi tanda pengingat bagi PBB untuk segera mengambil langkah-langkah konkret guna memastikan bahwa Israel mengakhiri kebijakan-kebijakannya yang tidak manusiawi, dan menarik diri dari seluruh wilayah pendudukan.
Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia juga menyambut baik terbentuknya Commission of Inquiry (CoI) baru-baru ini yang sejalan dengan desakan Indonesia sebelumnya.
Pemerintah Indonesia berharap agar CoI yang akan melakukan investigasi atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Israel terhadap rakyat sipil Palestina dalam protes damai di Gaza, yang dimulai sejak Maret 2018, dapat menjalankan mandatnya dengan efektif.
Dubes Hasan pun meminta agar CoI dapat mengeluarkan rekomendasi terkait mekanisme akuntabilitas yang sesuai bagi para pelaku kekerasan bersenjata oleh Israel terhadap rakyat sipil Palestina.
Pada Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa yang membahas situasi hak asasi manusia (HAM) di wilayah pendudukan Palestina, pemerintah Indonesia kembali menegaskan posisinya yang lugas dan tegas dalam membela hak-hak sah dan fundamental rakyat Palestina.
"Sudah lebih dari 60 tahun Israel membuat kawasan sebagai teater ketegangan dan kekerasan. Rakyat Palestina mengalami kesulitan hidup setiap hari, dan Israel dengan keras kepala terus mengabaikan desakan internasional untuk mengakhiri pendudukan ilegal nya di tanah milik Palestina," ujar Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib.
Dubes Hasan Kleib selanjutnya menyampaikan bahwa Indonesia mendesak agar Dewan HAM PBB segera mengambil aksi nyata untuk mengakhiri impunitas yang terus dinikmati Israel, dan secara serius mengejar akuntabilitas atas berbagai pelanggaran HAM oleh Israel yang terus berlanjut di wilayah pendudukan Palestina.
Dia menekankan bahwa Israel dengan terang-terangan telah melanggar berbagai hukum internasional melalui pembangunan pemukiman ilegal, pendirian tembok pemisah, dan pembatasan mobilitas warga Palestina.
Wakil Tetap RI di Jenewa itu juga mengingatkan bahwa penggunaan kekerasan bersenjata terhadap rakyat sipil Palestina di Gaza baru-baru ini harus menjadi tanda pengingat bagi PBB untuk segera mengambil langkah-langkah konkret guna memastikan bahwa Israel mengakhiri kebijakan-kebijakannya yang tidak manusiawi, dan menarik diri dari seluruh wilayah pendudukan.
Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia juga menyambut baik terbentuknya Commission of Inquiry (CoI) baru-baru ini yang sejalan dengan desakan Indonesia sebelumnya.
Pemerintah Indonesia berharap agar CoI yang akan melakukan investigasi atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Israel terhadap rakyat sipil Palestina dalam protes damai di Gaza, yang dimulai sejak Maret 2018, dapat menjalankan mandatnya dengan efektif.
Dubes Hasan pun meminta agar CoI dapat mengeluarkan rekomendasi terkait mekanisme akuntabilitas yang sesuai bagi para pelaku kekerasan bersenjata oleh Israel terhadap rakyat sipil Palestina.
Credit antaranews.com
Palestina galang dukungan internasional untuk kemerdekaan
Presiden Palestina Mahmoud Abbas bertemu
dengan remaja Palestina Ahed Tamimi setelah dibebaskan dari penjara
Israel, di Ramallah, Tepi Barat, Minggu (29/7/2018). (PPO/Handout via
REUTERS)
Jakarta (CB) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan
menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York pada 27
September 2018 untuk menggalang dukungan internasional bagi kemerdekaan
Palestina.
"Kami menunggu pidato presiden kami pada Sidang Majelis Umum PBB. Isinya tentu akan berdasarkan prinsip kami. Ini tuntutan kami, kita perlu mengakhiri pendudukan di Palestina," kata Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Alshun di Jakarta, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan Dubes Zuhair Alshun dalam acara bertema "Solidaritas dan Dukungan untuk Presiden Mahmoud Abbas" yang diadakan di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta.
"Kami membutuhkan masyarakat internasional berdiri bersama Palestina, berdiri bersama dalam solidaritas," ujar Dubes Alshun.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya pertemuan antara Presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, Dubes Alshun mengatakan bahwa sangat kecil kemungkinan untuk pertemuan antara kedua pemimpin.
"Saya pikir tidak akan ada pertemuan, karena Trump telah membuat keputusan tetap mengenai Yerusalem dan isu-isu Palestina lainnya. Saya pikir tidak akan ada pertemuan antarkedua presiden, kecuali Trump membuat beberapa perubahan dalam kebijakannya (terkait isu Israel-Palestina)," ujar dia.
Dubes Alshun menambahkan bahwa Presiden Abbas dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS juga akan mendesak seluruh negara anggota PBB untuk mengakui kemerdekaan Palestina.
"Kami membutuhkan dukungan masyarakat internasional untuk mengakui negara Palestina. Hal ini merupakan isu utama Palestina ketika kami berjuang melalui diplomasi untuk mendapatkan keadilan," ucap Dubes Alshun.
Pada kesempatan itu, Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina Din Syamsuddin saat hadir di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta bersama perwakilan dari organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat Indonesia menyampaikan dukungan bagi Presiden Mahmoud Abbas yang akan menyampaikan aspirasi rakyat Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 27 September 2018.
Dukungan dari Indonesia untuk Palestina juga disampaikan oleh Direktur Kawasan Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Sunarko sebagai perwakilan dari pemerintah Indonesia dalam acara di Kedubes Palestina itu.
"Saat ini momennya penting buat kita menguatkan hubungan kita dengan Palestina dan menguatkan dorongan kita untuk kemerdekaan Palestina," tutur Sunarko.
"Kami menunggu pidato presiden kami pada Sidang Majelis Umum PBB. Isinya tentu akan berdasarkan prinsip kami. Ini tuntutan kami, kita perlu mengakhiri pendudukan di Palestina," kata Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Alshun di Jakarta, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan Dubes Zuhair Alshun dalam acara bertema "Solidaritas dan Dukungan untuk Presiden Mahmoud Abbas" yang diadakan di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta.
"Kami membutuhkan masyarakat internasional berdiri bersama Palestina, berdiri bersama dalam solidaritas," ujar Dubes Alshun.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya pertemuan antara Presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, Dubes Alshun mengatakan bahwa sangat kecil kemungkinan untuk pertemuan antara kedua pemimpin.
"Saya pikir tidak akan ada pertemuan, karena Trump telah membuat keputusan tetap mengenai Yerusalem dan isu-isu Palestina lainnya. Saya pikir tidak akan ada pertemuan antarkedua presiden, kecuali Trump membuat beberapa perubahan dalam kebijakannya (terkait isu Israel-Palestina)," ujar dia.
Dubes Alshun menambahkan bahwa Presiden Abbas dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS juga akan mendesak seluruh negara anggota PBB untuk mengakui kemerdekaan Palestina.
"Kami membutuhkan dukungan masyarakat internasional untuk mengakui negara Palestina. Hal ini merupakan isu utama Palestina ketika kami berjuang melalui diplomasi untuk mendapatkan keadilan," ucap Dubes Alshun.
Pada kesempatan itu, Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina Din Syamsuddin saat hadir di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta bersama perwakilan dari organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat Indonesia menyampaikan dukungan bagi Presiden Mahmoud Abbas yang akan menyampaikan aspirasi rakyat Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 27 September 2018.
Dukungan dari Indonesia untuk Palestina juga disampaikan oleh Direktur Kawasan Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Sunarko sebagai perwakilan dari pemerintah Indonesia dalam acara di Kedubes Palestina itu.
"Saat ini momennya penting buat kita menguatkan hubungan kita dengan Palestina dan menguatkan dorongan kita untuk kemerdekaan Palestina," tutur Sunarko.
Credit antaranews.com
Rusia Putuskan Pasok S-300 ke Suriah, Israel dan AS Gusar
TEL AVIV
- Pemerintah Israel dan Amerika Serikat (AS) gusar dengan keputusan
Rusia yang memilih untuk memasok sistem rudal pertahanan S-300 kepada
Suriah. Keputusan Moskow itu sebagai respons setelah pesawat
mata-matanya ditembak jatuh sistem rudal S-200 Damaskus saat merespons
serangan empat jet tempur F-16 Tel Aviv.
Tel Aviv dan Washington pada Senin malam mengeluarkan peringatan kepada Moskow untuk membatalkan keputusannya. Mereka menilai langkah Moskow akan semakin mengguncang kawasan dan meningkatkan ketegangan yang sudah memanas.
Keputusan militer Moskow itu juga membuat kabinet keamanan Israel menggelar rapat pada Selasa (25/9/2018) pagi. Pertemuan itu untuk membahas perkembangan terbaru yang melibatkan hubungan Tel Aviv dengan Moskow setelah retak akibat insiden jatuhnya pesawat mata-mata Il-20 yang menewaskan 15 tentara Moskow.
Presiden Rusia Vladimir Putin melalui telepon sudah memberitahu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tentang keputusan militernya untuk menyediakan sistem S-300 kepada Suriah.
Tel Aviv dan Washington pada Senin malam mengeluarkan peringatan kepada Moskow untuk membatalkan keputusannya. Mereka menilai langkah Moskow akan semakin mengguncang kawasan dan meningkatkan ketegangan yang sudah memanas.
Keputusan militer Moskow itu juga membuat kabinet keamanan Israel menggelar rapat pada Selasa (25/9/2018) pagi. Pertemuan itu untuk membahas perkembangan terbaru yang melibatkan hubungan Tel Aviv dengan Moskow setelah retak akibat insiden jatuhnya pesawat mata-mata Il-20 yang menewaskan 15 tentara Moskow.
Presiden Rusia Vladimir Putin melalui telepon sudah memberitahu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tentang keputusan militernya untuk menyediakan sistem S-300 kepada Suriah.
Netanyahu
melalui kantornya telah memberikan tanggapan. "Perdana menteri
mengatakan menyediakan sistem persenjataan canggih kepada aktor yang
tidak bertanggung jawab akan memperbesar bahaya di wilayah tersebut, dan
bahwa Israel akan terus mempertahankan diri dan kepentingannya," bunyi
pernyataan kantor Netanyahu, seperti dikutip Times of Israel.
Secara bersamaan, Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan keputusan Rusia adalah "kesalahan besar" yang akan menyebabkan eskalasi signifikan. Bolton mendesak Moskow untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.
Channel 10 News mengutip seorang pejabat senior Amerika menyatakan bahwa sistem rudal S-300 dapat membahayakan jet-jet tempur Angkatan Udara AS yang beroperasi melawan kelompok Islamic State atau ISIS di Suriah.
"Membawa lebih banyak rudal anti-pesawat ke Suriah tidak akan menyelesaikan penembakan misil yang tidak profesional dan sembarangan dan tidak akan mengurangi bahaya bagi pesawat yang terbang di daerah itu," kata pejabat yang tidak disebutkan namanya tersebut.
Secara bersamaan, Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan keputusan Rusia adalah "kesalahan besar" yang akan menyebabkan eskalasi signifikan. Bolton mendesak Moskow untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.
Channel 10 News mengutip seorang pejabat senior Amerika menyatakan bahwa sistem rudal S-300 dapat membahayakan jet-jet tempur Angkatan Udara AS yang beroperasi melawan kelompok Islamic State atau ISIS di Suriah.
"Membawa lebih banyak rudal anti-pesawat ke Suriah tidak akan menyelesaikan penembakan misil yang tidak profesional dan sembarangan dan tidak akan mengurangi bahaya bagi pesawat yang terbang di daerah itu," kata pejabat yang tidak disebutkan namanya tersebut.
Rusia sebelumnya membuat pengumuman soal paparan data menit demi menit jatuhnya pesawat Ilyushin Il-20 oleh sistem S-200 Suriah pada 17 September lalu. Insiden friendly fire itu menewaskan 15 tentara Rusia. Moskow menyalahkan Tel Aviv dengan menuduhnya menggunakan pesawat Il-20 sebagai perisai jet-jet tempur F-16 Israel dari respons S-200 Damaskus.
Dalam panggilan telepon dengan Netanyahu, Putin mengatakan dia tidak setuju dengan penjelasan versi Israel yang menyalahkan militer Suriah dalam insiden mematikan itu.
"Informasi yang diberikan oleh militer Israel bertentangan dengan kesimpulan dari kementerian pertahanan Rusia," kata Kremlin mengutip pernyataan Putin dalam panggilan telepon dengan Netanyahu. Menurut Putin, tindakan pilot Israel telah menyebabkan pesawat Rusia ditargetkan oleh sistem pertahanan udara Suriah.
"Pihak Rusia melanjutkan dari fakta bahwa tindakan oleh angkatan udara Israel adalah alasan utama untuk tragedi itu," lanjut Kremlin.
Credit sindonews.com
Pesawatnya Ditembak Jatuh, Rusia Pasok Sistem Rudal S-300 ke Suriah
MOSKOW
- Rusia memutuskan akan memasok sistem rudal S-300 kepada rezim Suriah
dalam dua minggu ke depan. Keputusan yang pernah ditentang Israel ini
diambil Moskow setelah pesawat mata-matanya, Il-20, ditembak jatuh
sistem rudal S-200 Damaskus ketika merespons serangan empat jet tempur
F-16 Israel.
Menteri Pertahanan Sergei Shoigu pada hari Senin (24/9/2018) mengumumkan keputusan Moskow tersebut. Senjata terbaru bagi rezim Suriah itu akan meningkatkan kemampuan tempur pasukan pertahanan Presiden Bashar al-Assad terhadap setiap serangan musuh.
Shoigu mengungkapkan Moskow pernah menghentikan pengiriman S-300 ke Damaskus pada tahun 2013 atas permintaan Israel."Tetapi situasi di seputar pasokan itu telah berubah bukan karena kesalahan Rusia," katanya, seperti dikutip Sputnik.
Sistem, yang memiliki jangkauan 250 kilometer dan dapat melibatkan beberapa target udara, akan dikerahkan untuk meningkatkan keamanan tentara Rusia yang ditugaskan di Suriah. Selain itu, peralatan otomatis yang disediakan oleh Moskow itu akan memastikan identifikasi pesawat Rusia oleh pasukan pertahanan udara Suriah.
Menteri Pertahanan Sergei Shoigu pada hari Senin (24/9/2018) mengumumkan keputusan Moskow tersebut. Senjata terbaru bagi rezim Suriah itu akan meningkatkan kemampuan tempur pasukan pertahanan Presiden Bashar al-Assad terhadap setiap serangan musuh.
Shoigu mengungkapkan Moskow pernah menghentikan pengiriman S-300 ke Damaskus pada tahun 2013 atas permintaan Israel."Tetapi situasi di seputar pasokan itu telah berubah bukan karena kesalahan Rusia," katanya, seperti dikutip Sputnik.
Sistem, yang memiliki jangkauan 250 kilometer dan dapat melibatkan beberapa target udara, akan dikerahkan untuk meningkatkan keamanan tentara Rusia yang ditugaskan di Suriah. Selain itu, peralatan otomatis yang disediakan oleh Moskow itu akan memastikan identifikasi pesawat Rusia oleh pasukan pertahanan udara Suriah.
"Jika
tindakan yang diambil oleh Rusia setelah insiden Il-20 di Mediterania
gagal mendinginkan 'pemarah', kita harus merespons sesuai dengan
situasi," ujar Shoigu.
Pada hari Minggu Kementerian Pertahanan Rusia menyajikan data menit-demi-menit dari tragedi jatuhnya pesawat Il-20 di Suriah pada 17 September 2018. "Kesalahan atas insiden itu, di mana 15 tentara Rusia terbunuh, terletak sepenuhnya pada Angkatan Udara Israel," kata Kementerian itu.
Data radar dan komunikasi yang sebelumnya dirahasiakan menunjukkan bahwa pesawat Moskow itu ditembak jatuh oleh sistem rudal pertahanan udara Suriah ketika jet F-16 Israel secara efektif menggunakan pesawat Il-20 sebagai perisai selama serangan berlangsung.
Namun, Israel tetap menolak disalahkan. "IAF (Angkatan Udara Israel) tidak bersembunyi di balik pesawat apapun dan ... pesawat Israel berada di wilayah udara Israel pada saat jatuhnya pesawat Rusia," kata Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melalui Twitter yang dikutip dari akun resminya, @IDFSpokesperson, semalam.
"Mekanisme deconfliction (dengan pasukan Rusia) beroperasi dalam jangka waktu yang relevan," lanjut IDF.
Pada hari Minggu Kementerian Pertahanan Rusia menyajikan data menit-demi-menit dari tragedi jatuhnya pesawat Il-20 di Suriah pada 17 September 2018. "Kesalahan atas insiden itu, di mana 15 tentara Rusia terbunuh, terletak sepenuhnya pada Angkatan Udara Israel," kata Kementerian itu.
Data radar dan komunikasi yang sebelumnya dirahasiakan menunjukkan bahwa pesawat Moskow itu ditembak jatuh oleh sistem rudal pertahanan udara Suriah ketika jet F-16 Israel secara efektif menggunakan pesawat Il-20 sebagai perisai selama serangan berlangsung.
Namun, Israel tetap menolak disalahkan. "IAF (Angkatan Udara Israel) tidak bersembunyi di balik pesawat apapun dan ... pesawat Israel berada di wilayah udara Israel pada saat jatuhnya pesawat Rusia," kata Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melalui Twitter yang dikutip dari akun resminya, @IDFSpokesperson, semalam.
"Mekanisme deconfliction (dengan pasukan Rusia) beroperasi dalam jangka waktu yang relevan," lanjut IDF.
Credit sindonews.com
Rusia Bisa Tutup Wilayah Udara Suriah untuk Jet Tempur Israel
MOSKOW
- Rusia bisa mengambil langkah-langkah untuk mencegah tragedi
penembakan pesawat mata-mata Il-20 Moskow di Latakia dengan menutup
wilayah udara Suriah untuk jet-jet tempur Israel. Saran ini disampaikan
anggota senior parlemen Rusia, Frants Klintsevich.
Pesawat Il-20 ditembak jatuh sistem rudal pertahanan S-200 Damaskus saat merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel di Latakia pada 17 September 2018. Moskow menyimpulkan pesawat Il-20 dijadikan tameng jet tempur Tel Aviv sehingga terkena tembakan sistem pertahanan Damaskus yang menewaskan 15 tentara Moskow.
"Esensi dan makna dari tanggapan kami adalah untuk sepenuhnya menghilangkan kemungkinan insiden seperti itu di masa depan. Kami, misalnya, memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk benar-benar menutup wilayah udara Suriah bagi Israel, dan ini hanya salah satu opsi," Kata Klintsevich kepada Sputnik, yang dikutip Senin (24/9/2018).
Menurutnya, bukti-bukti yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia terkait tragedi Il-20 tidak diragukan lagi bahwa Angkatan Udara Israel harus disalahkan atas tragedi itu.
Pesawat Il-20 ditembak jatuh sistem rudal pertahanan S-200 Damaskus saat merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel di Latakia pada 17 September 2018. Moskow menyimpulkan pesawat Il-20 dijadikan tameng jet tempur Tel Aviv sehingga terkena tembakan sistem pertahanan Damaskus yang menewaskan 15 tentara Moskow.
"Esensi dan makna dari tanggapan kami adalah untuk sepenuhnya menghilangkan kemungkinan insiden seperti itu di masa depan. Kami, misalnya, memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk benar-benar menutup wilayah udara Suriah bagi Israel, dan ini hanya salah satu opsi," Kata Klintsevich kepada Sputnik, yang dikutip Senin (24/9/2018).
Menurutnya, bukti-bukti yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia terkait tragedi Il-20 tidak diragukan lagi bahwa Angkatan Udara Israel harus disalahkan atas tragedi itu.
"Tidak
mungkin untuk menentang kesimpulan ini berdasarkan pada (posisi) yang
tidak memihak. analisis menit-demi-menit dari fakta-fakta," paparnya.
Menurut Klintsevich, daftar pelanggaran berat kesepakatan bersama yang dilakukan oleh pilot Israel menempati lebih dari satu halaman dan kementerian menunjuk masing-masing daftar tersebut.
"Bagaimana tragedi ini memengaruhi hubungan Rusia dengan Israel? Jelas bahwa terserah kepada pimpinan (Rusia) bagaimana mengatasi masalah ini, dan saya hanya bisa membuat asumsi. Saya pikir keputusan itu akan dibuat dengan mempertimbangkan hubungan baik yang telah berlangsung lama antara Rusia dan Israel, dan oleh karena itu perubahan tajam seperti penghapusan rezim bebas visa, belum lagi sesuatu yang lebih serius, hampir tidak mungkin di sini," katanya.
Secara umum, Klintsevich percaya bahwa banyak hal akan bergantung pada reaksi Israel terhadap kesimpulan dari Kementerian Pertahanan Rusia.
"Sehubungan dengan ini, saya mempertimbangkan pernyataan Menteri Pertahanan Israel (Avigdor Lieberman), yang mengatakan hari ini bahwa serangan terhadap Suriah akan terus berlanjut, menjadi kontra-produktif. Retorika ini hanya dapat memperburuk situasi, saya tidak berpikir bahwa ini perkembangan peristiwa yang memenuhi kepentingan Israel," imbuh politisi Moskow tersebut.
Menurut Klintsevich, daftar pelanggaran berat kesepakatan bersama yang dilakukan oleh pilot Israel menempati lebih dari satu halaman dan kementerian menunjuk masing-masing daftar tersebut.
"Bagaimana tragedi ini memengaruhi hubungan Rusia dengan Israel? Jelas bahwa terserah kepada pimpinan (Rusia) bagaimana mengatasi masalah ini, dan saya hanya bisa membuat asumsi. Saya pikir keputusan itu akan dibuat dengan mempertimbangkan hubungan baik yang telah berlangsung lama antara Rusia dan Israel, dan oleh karena itu perubahan tajam seperti penghapusan rezim bebas visa, belum lagi sesuatu yang lebih serius, hampir tidak mungkin di sini," katanya.
Secara umum, Klintsevich percaya bahwa banyak hal akan bergantung pada reaksi Israel terhadap kesimpulan dari Kementerian Pertahanan Rusia.
"Sehubungan dengan ini, saya mempertimbangkan pernyataan Menteri Pertahanan Israel (Avigdor Lieberman), yang mengatakan hari ini bahwa serangan terhadap Suriah akan terus berlanjut, menjadi kontra-produktif. Retorika ini hanya dapat memperburuk situasi, saya tidak berpikir bahwa ini perkembangan peristiwa yang memenuhi kepentingan Israel," imbuh politisi Moskow tersebut.
Credit sindonews.com
AS Sebut Tuduhan Iran soal Insiden Parade Militer Menggelikan
Menteri Pertahanan Jim Mattis menyebut
tudingan Iran bahwa Amerika Serikat mendalangi serangan dalam parade
militer di Kota Ahvaz sangat menggelikan. (Reuters/Mary F. Calvert)
"Jelas mereka tidak tahu apa yang terjadi dan sangat menggelikan untuk mengatakan bahwa kami mendalangi itu," ujar Mattis, Senin (24/9).
Ia pun menanggapi ancaman balas dendam dari Iran dengan santai. Mattis mengatakan tak ada yang perlu dikhawatirkan.
"Kami sudah sangat jelas menyatakan bahwa mereka tak seharusnya memperlakukan kami seperti itu. Saya berharap kepala yang lebih dingin dan bijak bisa dipakai," ucap Mattis, sebagaimana dikutip Reuters.
Mattis kemudian mengatakan bahwa hingga saat ini Iran sudah menuding tiga negara dan satu kelompok teror sebagai otak di balik serangn ini.
"Kita lihat seberapa panjang daftar ini nantinya. Namun, mereka lebih baik mengetahui terlebih dulu yang mereka katakan sebelum berbicara," tutur Mattis.
Hingga saat ini, Iran masih melakukan penyelidikan dan belum diketahui jelas pelaku yang menewaskan setidaknya 25 orang pada akhir pekan lalu tersebut.
Insiden ini bermula ketika empat pelaku melepaskan tembakan membati buta di tengah parade militer yang digelar untuk memperingati perang Iran dengan Irak pada 1980-1988 silam.
Suasana seketika kacau balau. Para tentara merangkak sembari mencari sumber tembakan, sementara perempuan dan anak-anak berlarian menyelamatkan diri mereka.
Tak lama setelah itu, kelompok militan ISIS mengklaim serangan tersebut. Namun, gerakan oposisi Arab, Avhaz National Resistence, juga mengklaim bertanggung jawab atas insiden itu.
Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nikki Haley, pun langsung membantah tuduhan Iran.
"Ada banyak orang Iran yang melakukan protes. Setiap dana yang masuk ke Iran masuk ke militer mereka. Dia menekan rakyat sejak lama dan dia harus melihat ke dalam untuk mengetahui dari mana semua berasal," ucapnya.
Relasi AS dengan Iran memang sedang memanas karena kesepakatan nuklir yang kacau di tangan pemerintahan Presiden Donald Trump.
Sejak awal, tentara Garda Revolusi Iran memang tak sepakat dengan keputusan Presiden Hassan Rouhani untuk menyetujui perjanjian tersebut.
Sejumlah analis mengatakan kepada Reuters bahwa serangan dalam parade militer ini dapat memberikan amunisi politik bagi Garda Revolusi Iran.
Credit cnnindonesia.com
Berduka Pasca Penembakan, Iran Buat Hari Berkabung Nasional
Serangan tembakan terjadi ketika parade dilakukan untuk memperingati perang Iran-Irak (AFP PHOTO / ISNA / MORTEZA JABERIAN)
Ribuan orang pun memadati berbagai jalan raya untuk menyampaikan suasana berduka bagi para korban serangan terhadap parade militer yang menewaskan 25 orang termasuk 12 anggota Garda Revolusi Elit di kota Ahvaz, wilayah barat daya Iran, pada Senin (24/9).
Empat penyerang melancarkan tembakan di kota Ahvaz dimana tempat para pejabat Iran berkumpul untuk menyaksikan acara tahunan yang menandai dimulainya Perang Irak-Iran pada 1980-1988.
Serangan yang terjadi pada Sabtu (22/9) merupakan serangan terburuk terhadap kekuatan militer Republik Islam Iran ketika AS dan sekutunya bekerja untuk mengisolasi Teheran.
Kantor Berita ISIS (Islamic State of Iraq), Amaq News Agency, memposting video yang memperlihatkan tiga pria berada di sebuah kendaraan sedang dalam perjalanan untuk melakukan serangan itu.
Dalam video tersebut, terlihat seorang pria mengenakan topi bisbol dengan logo Garda Revolusi membahas serangan yang akan datang dalam bahasa Farsi.
"Kami adalah muslim, mereka adalah kafir (tidak beriman)," kata pria itu.
"Kami akan menghancurkan mereka dengan serangan gaya gerilya yang kuat, Insya Allah," kata dia menambahkan.
Ahvaz National Resistance merupakan sebuah gerakan oposisi etnis Arab Iran juga mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.
Komandan Senior Korps Pengawal Revolusi Syi'ah Iran (IRGC) mengatakan serangan Ahvaz dilakukan oleh militan yang dilatih oleh negara-negara teluk dan Israel yang didukung oleh Amerika. Tetapi, IRGC diduga tidak mungkin menyerang musuh-musuh ini secara langsung.
Para pengawal dapat menunjukkan kekuatan dengan menembakkan rudal ke kelompok oposisi yang beroperasi di Irak atau Suriah yang diduga terkait dengan militan yang melancarkan serangan itu.
Mereka juga cenderung memberlakukan kebijakan keamanan yang ketat di provinsi Khuzestan, dimana mereka menangkap berbagai lawan domestik termasuk aktivis hak-hak sipil.
Credit cnnindonesia.com
Enam Tewas dalam Kekerasan di Kashmir, India
Ilustrasi (REUTERS/Amit Dave)
Peristiwa ini terjadi beberapa hari setelah India membatalkan pembicaraan tingkat tinggi dengan Pakistan. Pembatalan itu dilakukan karena meningkatkan ketegangan di wilayah yang disengketakan.
Kolonel Rajesh Kalia mengatakan dua orang yang dicurigai sebagai pemberontak tewas hari Minggu. Tentara memergoki satu kelompok yang berusaha menyeberangi perbatasan de facto yang membagi Kashmir menjadi wilayah India dan Pakistan.
Sementara tiga militan dan seorang tentara India lainnya tewas Senin (24/9). Insiden ini terjadi di daerah Tangdhar utara, dekat perbatasan Himalaya.
Pekan lalu India tiba-tiba membatalkan pertemuan dengan Pakistan. Hal ini dilakukan 24 jam setelah menyetujui pertemuan langka di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York.
Perundingan tingkat tinggi antara India dan Pakistan jarang terjadi. Pertemuan antar menteri luar negeri India dan Pakistan itu pun akan jadi yang pertama setelah lebih dari tiga tahun.
New Delhi mengatakan pihaknya membatalkan pembicaraan tiba-tiba setelah oknum yang berbasis di Pakistan melakukan pembunuhan brutal terhadap personel keamanan India.
Minggu lalu tiga polisi diculik dan dibunuh oleh gerilyawan di Kashmir. Sementara itu, seorang penjaga perbatasan juga dibunuh di wilayah yang terbagi itu.
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyebut tindakan India ini sebagai 'tanggapan arogan dan negatif' atas seruannya untuk memulai kembali perundingan damai.
Namun, Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj membalas Khan dan menulis kepada Perdana Menteri Narendra Modi pekan lalu bahwa pihaknya telah 'siap untuk membahas terorisme" tetapi Pakistan telah menunjukkan 'wajah aslinya'.
Selain itu, India juga keberatan untuk merilis perangko Pakistan Juli lalu. Sebab, perilisan perangko itu disebut sebagai 'memuliakan teroris dan terorisme' dan melancarkan 'agenda jahat' Pakistan.
Sebab, salah satu prangko peringatan yang akan diluncurkan Pakistan itu terdapat Burhan Wani. Ia adalah komandan militan Kashmir karismatik yang dibunuh oleh pasukan India pada bulan Juli 2016. Kematiannya ini sempat memicu gelombang protes kekerasan di bagian Kashmir yang dikelola India.
India telah lama menuduh Pakistan mempersenjatai kelompok pemberontak di Kashmir. Wilayah Kashmir telah terbagi dua antara India dan Pakistan sejak berakhirnya kekuasaan kolonial Inggris pada tahun 1947.
India juga menuduh Pakistan membiayai serangan militan tahun 2008 yang mematikan di Mumbai. Kelompok pemberontak sejak 1989 memerangi polisi India dan tentara yang ditempatkan di Kashmir. Mereka ingin bersatu dengan Pakistan atau menyatakan kemerdekaannya sendiri. Puluhan ribu jiwa telah tewas dalam pertempuran, kebanyakan adalah warga sipil.
Credit cnnindonesia.com
Mengintip 'Modicare' India, Asuransi Kesehatan Terbesar di Dunia
NEW DELHI
- Pemerintah India telah meluncurkan Program Ayushman Bharat, sebuah
program asuransi kesehatan yang diklaim terbesar di dunia. Program yang
dijuluki sebagai "Modicare" ini menjanjikan jaminan kesehatan untuk 500
juta warga miskin di seluruh negeri.
Julukan "Modicare" mengacu pada nama Perdana Menteri Narendra Modi yang telah menjanjikan perlindungan kesehatan senilai 500.000 rupee (USD6.900) kepada setiap keluarga miskin untuk mengobati penyakit serius.
Pada peluncuran resmi di Ranchi, ibu kota negara bagian timur Jharkhand, pada hari Minggu, Modi mengklaim bahwa asuransi berskala besar seperti itu tidak dilakukan di mana pun di dunia.
Menurutnya, asuransi itu akan mengubah India menjadi pusat medis di masa depan."Sebagai langkah besar menuju penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses kepada orang miskin di India," katanya.
Julukan "Modicare" mengacu pada nama Perdana Menteri Narendra Modi yang telah menjanjikan perlindungan kesehatan senilai 500.000 rupee (USD6.900) kepada setiap keluarga miskin untuk mengobati penyakit serius.
Pada peluncuran resmi di Ranchi, ibu kota negara bagian timur Jharkhand, pada hari Minggu, Modi mengklaim bahwa asuransi berskala besar seperti itu tidak dilakukan di mana pun di dunia.
Menurutnya, asuransi itu akan mengubah India menjadi pusat medis di masa depan."Sebagai langkah besar menuju penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses kepada orang miskin di India," katanya.
"Lebih dari 100 juta keluarga akan mendapat manfaat," ujarnya.
Program, yang pertama kali diumumkan sebagai bagian dari anggaran tahunan di bulan Februari, diperkirakan akan membebani pemerintah pusat dan 29 negara bagian total USD 1,6 miliar per tahun.
Pengeluaran akan dibagi oleh pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian dengan rasio 60 sampai 40 persen di sebagian besar negara bagian dan pendanaan akan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan permintaan.
Pada hari Minggu, Modi menyerahkan kartu medis pada peluncuran di Ranchi. Dia menyebut hari peluncuran itu sebagai "hari bersejarah" bagi negara India.
Dia mengatakan pemerintah memiliki tujuan untuk mendirikan 50.000 pusat kesehatan di seluruh negeri selama empat tahun ke depan.
"Skema ini tidak akan memiliki rencana yang jelas atas dasar sekte atau kasta. Tidak akan ada diskriminasi berdasarkan ras atau persaudaraan apa pun," kata Modi.
India selama ini hanya menghabiskan 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk perawatan kesehatan dibandingkan dengan rata-rata global sebesar enam persen.
Sistem kesehatan masyarakat yang terbebani di negara itu diliputi oleh kekurangan rumah sakit dan dokter dan kebanyakan orang menggunakan klinik dan rumah sakit swasta jika mereka mampu.
Program, yang pertama kali diumumkan sebagai bagian dari anggaran tahunan di bulan Februari, diperkirakan akan membebani pemerintah pusat dan 29 negara bagian total USD 1,6 miliar per tahun.
Pengeluaran akan dibagi oleh pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian dengan rasio 60 sampai 40 persen di sebagian besar negara bagian dan pendanaan akan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan permintaan.
Pada hari Minggu, Modi menyerahkan kartu medis pada peluncuran di Ranchi. Dia menyebut hari peluncuran itu sebagai "hari bersejarah" bagi negara India.
Dia mengatakan pemerintah memiliki tujuan untuk mendirikan 50.000 pusat kesehatan di seluruh negeri selama empat tahun ke depan.
"Skema ini tidak akan memiliki rencana yang jelas atas dasar sekte atau kasta. Tidak akan ada diskriminasi berdasarkan ras atau persaudaraan apa pun," kata Modi.
India selama ini hanya menghabiskan 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk perawatan kesehatan dibandingkan dengan rata-rata global sebesar enam persen.
Sistem kesehatan masyarakat yang terbebani di negara itu diliputi oleh kekurangan rumah sakit dan dokter dan kebanyakan orang menggunakan klinik dan rumah sakit swasta jika mereka mampu.
Tetapi konsultasi pribadi dapat menghabiskan biaya 1.000 rupee (USD15), jumlah yang sangat besar untuk jutaan orang yang hidup dengan penghasilan kurang dari dua dolar per hari.
Menurut angka perkiraan pemerintah, lebih dari 60 persen pengeluaran keluarga rata-rata digunakan untuk obat-obatan dan perawatan kesehatan.
"Telah ada banyak kekhawatiran mengenai sumber daya manusia, tetapi saya kira dalam 10 hingga 15 tahun, sektor kesehatan kita akan menjadi sektor kesehatan kelas dunia," kata Ilias Ali, seorang dokter yang bermarkas di kota Guwahati, kepada Al Jazeera, yang dilansir Senin (24/9/2018).
Para ahli memuji program terbaru pemerintah India tersebut, tetapi menurut mereka program itu seharusnya termasuk perawatan kesehatan sehari-hari, bukan hanya perawatan sekunder dan tersier yang lebih serius dan jangka panjang.
"Modicare tidak mencakup perawatan kesehatan primer, yang kami percaya, adalah mata rantai terlemah dalam penyediaan kesehatan masyarakat di India," kata Rajiv Lall dan Vivek Dehejia dari kelompok think-tank IDFC Institute dalam kolom untuk surat kabar Mint.
"Poin krusialnya adalah perawatan primer yang tidak terawat dengan baik akan meningkatkan beban kesehatan dan keuangan di tingkat sekunder dan tersier," kata kelompok itu.
Credit sindonews.com
Hong Kong Larang Partai yang Serukan Merdeka dari China
HONG KONG
- Otoritas Hong Kong pada hari Senin (24/9/2018) secara resmi melarang
partai politik yang mempromosikan kemerdekaan wilayah itu dari China.
Larangan ini merupakan yang pertama kali sejak wilayah tersebut
diserahkan oleh Inggris kepada China pada tahun 1997.
Sekretaris Keamanan Hong Kong John Lee mengumumkan pelarangan terhadap Partai Nasional Hong Kong dalam pernyataan singkat yang diterbitkan dalam dokumen pemerintah. Pengumuman muncul sepuluh hari setelah partai mengajukan argumen yang menentang langkah otoritas setempat.
Pengumuman Lee tidak memberikan rincian lebih lanjut. Namun biro keamanan Hong Kong sebelumnya telah mengatakan dalam sebuah surat kepada pemimpin Partai Nasional Hong Kong, Andy Chan, 27, bahwa partai itu harus dibubarkan.
Lee menyatakan larangan berlaku di bawah Ordonansi Perkumpulan Hong Kong, sebuah undang-undang era kolonial yang mengharuskan semua kelompok dan organisasi sosial untuk mendaftar ke polisi.
Sekretaris Keamanan Hong Kong John Lee mengumumkan pelarangan terhadap Partai Nasional Hong Kong dalam pernyataan singkat yang diterbitkan dalam dokumen pemerintah. Pengumuman muncul sepuluh hari setelah partai mengajukan argumen yang menentang langkah otoritas setempat.
Pengumuman Lee tidak memberikan rincian lebih lanjut. Namun biro keamanan Hong Kong sebelumnya telah mengatakan dalam sebuah surat kepada pemimpin Partai Nasional Hong Kong, Andy Chan, 27, bahwa partai itu harus dibubarkan.
Lee menyatakan larangan berlaku di bawah Ordonansi Perkumpulan Hong Kong, sebuah undang-undang era kolonial yang mengharuskan semua kelompok dan organisasi sosial untuk mendaftar ke polisi.
Undang-undang
itu memberi mandat bagi pemerintah untuk melarang kelompok atau pun
partai demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum atau
perlindungan hak dan kebebasan orang lain.
Lee mengatakan kepada wartawan bahwa partai partai berumur dua tahun itu siap menggunakan semua metode untuk membentuk kemerdekaan, yang menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan melanggar Basic Law (Undang-Undang Dasar), konstitusi mini yang mengatur hubungan Hong Kong dengan China.
"(Partai) ini memiliki agenda yang jelas dalam membuat Hong Kong sebagai republik," kata Lee, seperti dikutip Reuters.
Lee juga mengatakan partai itu telah menyebarkan kebencian dan diskriminasi terhadap China daratan.
Pihak berwenang tidak bisa mengesampingkan tindakan terhadap kelompok atau partai lain, termasuk yang mempromosikan "penentuan nasib sendiri" serta kemerdekaan penuh.
Gerakan kemerdekaan Hong Kong baru muncul beberapa tahun ini yang mendapat reaksi keras dari otoritas setempat. Reaksi keras itu membuat Partai Nasional Hong Kong dan pemimpinnya, Andy Chan, menjadi terkenal.
Hong Kong sudah diatur berdasarkan prinsip "satu negara, dua sistem". Prinsip itu memungkinkan Hong Kong menjadi pusat keuangan global yang tingkat otonomi dan kebebasan tinggi yang tidak dinikmati di China, termasuk sistem hukum independen serta kebebasan berbicara dan berkumpul.
Chan kerap dikutip media lokal dan internasional dalam beberapa pekan terakhir. Pada bulan Agustus, dia berbicara di Hong Kong's Foreign Correspondent's Club, sebuah tindakan yang dikutuk oleh Kementerian Luar Negeri China dan pejabat China yang berbasis di Hong Kong.
Lee mengatakan kepada wartawan bahwa partai partai berumur dua tahun itu siap menggunakan semua metode untuk membentuk kemerdekaan, yang menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan melanggar Basic Law (Undang-Undang Dasar), konstitusi mini yang mengatur hubungan Hong Kong dengan China.
"(Partai) ini memiliki agenda yang jelas dalam membuat Hong Kong sebagai republik," kata Lee, seperti dikutip Reuters.
Lee juga mengatakan partai itu telah menyebarkan kebencian dan diskriminasi terhadap China daratan.
Pihak berwenang tidak bisa mengesampingkan tindakan terhadap kelompok atau partai lain, termasuk yang mempromosikan "penentuan nasib sendiri" serta kemerdekaan penuh.
Gerakan kemerdekaan Hong Kong baru muncul beberapa tahun ini yang mendapat reaksi keras dari otoritas setempat. Reaksi keras itu membuat Partai Nasional Hong Kong dan pemimpinnya, Andy Chan, menjadi terkenal.
Hong Kong sudah diatur berdasarkan prinsip "satu negara, dua sistem". Prinsip itu memungkinkan Hong Kong menjadi pusat keuangan global yang tingkat otonomi dan kebebasan tinggi yang tidak dinikmati di China, termasuk sistem hukum independen serta kebebasan berbicara dan berkumpul.
Chan kerap dikutip media lokal dan internasional dalam beberapa pekan terakhir. Pada bulan Agustus, dia berbicara di Hong Kong's Foreign Correspondent's Club, sebuah tindakan yang dikutuk oleh Kementerian Luar Negeri China dan pejabat China yang berbasis di Hong Kong.
"Saya tidak akan pernah berhenti dalam mengejar kebebasan, hak asasi manusia, kesetaraan dan martabat," kata Chan kepada Reuters sebelumnya.
Chan menolak berkomentar ketika dihubungi oleh Reuters terkait larangan partainya. Beberapa laporan media mengatakan dia mempertimbangkan untuk mengajukan banding.
Credit sindonews.com
Pertama Dalam Sejarah, Vietnam Miliki Presiden Perempuan
HANOI
- Dang Thi Ngoc Thinh mencatatkan sejarah di Vietnam sebagai Presiden
wanita pertama negara tersebut. Dang Thi, yang sebelumnya menjabat
sebagai Wakil Presiden ditunjuk untuk menggantikan Tran Dai Quang, yang
meninggal dunia pada pekan lalu.
Wanita yang lahir pada tahun 1959 dan memiliki gelar sarjana hukum dan gelar master dalam pembangunan partai ini disumpah pada hari Minggu kemarin sebagai Presiden sementara Vietnam.
Namun, penunjukan Dang Thi ternyata tidak mendapat sambutan positif dari kelompok pemantau dan juga aktivis perempuan dah HAM di negara komunis tersebut.
"Saya pikir penunjukan Dang Thi menjadi Presiden sementara secara simbolis penting, arti yang lebih luas terbatas pada beberapa wanita yang adalah anggota Partai Komunis," kata aktivis terkemukan Vietnam, Do Nguyen Mai Khoi.
Wanita yang lahir pada tahun 1959 dan memiliki gelar sarjana hukum dan gelar master dalam pembangunan partai ini disumpah pada hari Minggu kemarin sebagai Presiden sementara Vietnam.
Namun, penunjukan Dang Thi ternyata tidak mendapat sambutan positif dari kelompok pemantau dan juga aktivis perempuan dah HAM di negara komunis tersebut.
"Saya pikir penunjukan Dang Thi menjadi Presiden sementara secara simbolis penting, arti yang lebih luas terbatas pada beberapa wanita yang adalah anggota Partai Komunis," kata aktivis terkemukan Vietnam, Do Nguyen Mai Khoi.
"Namun
harus diingat, bahwa sebagai pemimpin terpilih yang tidak bertanggung
jawab kepada publik, penunjukan ini tidak mungkin memperbaiki kondisi
bagi sebagian besar wanita di Vietnam," sambungnya, seperti dilansir
Reuters pada Senin (24/9).
Sementara itu, Federasi HAM Internasional menyatakan, penunjukan Dang Thi tidak ada kaitannya dengan gender dan tidak berpengaruh pada posisi perempuan dalam politik di Vietnam. Menurut badan yang berbasis di Paris itu, penunjukan Dang Thi hanyalah urusan internal partai.
"Penunjukan seorang wanita sebagai Presiden Vietnam mungkin bersejarah, tetapi itu lebih berkaitan dengan politik partai internal daripada gender," kata Andrea Giorgetta, direktur Asia untuk Federasi HAM Internasional.
"Kenyataannya adalah, jumlah perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di semua tingkat politik di Vietnam masih rendah dan mencerminkan stereotip gender yang mengakar kuat tentang peran perempuan dalam masyarakat negara itu," ungkapnya.
Vietnam sendiri sejatinya tidak memiliki penguasa penting dan secara resmi dipimpin oleh empat pilar, yakni Presiden, Perdana Menteri, kepala Partai Komunis dan ketua Dewan Nasional. Presiden di Vietnam dianggap memiliki peran yang lebih seremonial.
Sementara itu, Federasi HAM Internasional menyatakan, penunjukan Dang Thi tidak ada kaitannya dengan gender dan tidak berpengaruh pada posisi perempuan dalam politik di Vietnam. Menurut badan yang berbasis di Paris itu, penunjukan Dang Thi hanyalah urusan internal partai.
"Penunjukan seorang wanita sebagai Presiden Vietnam mungkin bersejarah, tetapi itu lebih berkaitan dengan politik partai internal daripada gender," kata Andrea Giorgetta, direktur Asia untuk Federasi HAM Internasional.
"Kenyataannya adalah, jumlah perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di semua tingkat politik di Vietnam masih rendah dan mencerminkan stereotip gender yang mengakar kuat tentang peran perempuan dalam masyarakat negara itu," ungkapnya.
Vietnam sendiri sejatinya tidak memiliki penguasa penting dan secara resmi dipimpin oleh empat pilar, yakni Presiden, Perdana Menteri, kepala Partai Komunis dan ketua Dewan Nasional. Presiden di Vietnam dianggap memiliki peran yang lebih seremonial.
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)