Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed (kanan) menandatangani perjanjian damai dengan Eritrea di Jeddah, Arab Saudi, Ahad (16/9).
Foto: Saudi Press Agency via AP
Belum jelas peran apa yang dimainkan Saudi dalam perjanjian damai tersebut.
CB,
RIYADH -- Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed dan Presiden Eritrea
Isaias Afwerki menandatangani perjanjian damai di Arab Saudi pada Ahad
(16/9). Ini adalah kesepakatan damai kedua yang dicapai sejak Juli
antara negara Afrika yang pernah bertikai tersebut.
Para
pemimpin Ethiopia dan Eritrea menandatangani deklarasi perdamaian dan
persahabatan bersama pada 9 Juli lalu. Ini merupakan normalisasi
hubungan antara kedua negara yang mulai berperang pada 1998.
Perincian lebih lanjut dari perjanjian perdamaian yang
ditandatangani di kota Laut Merah Jeddah ini belum dipublikasikan oleh
pemerintah Saudi. "Kesepakatan itu akan memberikan kontribusi untuk
memperkuat keamanan dan stabilitas di kawasan itu secara luas," kata
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir di Twitter.
Abiy
dan Afwerki menandatangani perjanjian di hadapan Raja Salman, Putra
Mahkota Mohammed bin Salman, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio
Guterres. Para pemimpin Ethiopia dan Eritrea menyampaikan penghargaan
mereka kepada Raja Salman dan putra mahkota atas dukungannya terhadap
kesepakatan damai itu.
Namun hingga saat ini masih
belum jelas peran apa yang dimainkan Arab Saudi dalam memperantarai
perjanjian damai yang dicapai dua bulan lalu. Tetangga Teluk Uni Emirat
Arab (UEA) mengatakan, negara itu membantu menyatukan Ethiopia dan
Eritrea.
Kantor berita Reuters melaporkan
UAE secara pribadi telah memberikan penghargaannya untuk kesepakatan
itu. Para pemimpin Ethiopia dan Eritrea melakukan perjalanan ke UAE
setelah penandatanganan perjanjian Juli lalu untuk bertemu dengan Putra
Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammad bin Zayed al-Nahyan.
Sebuah kapal selam militer Israel berlabuh di dekat pelabuhan Haifa. Foto/REUTERS/File Photo
HAIFA
- Perusahaan China, Shanghai International Port Group (SIPG), akan
mengambil alih pengelolaan pelabuhan swasta di Haifa, Israel. Langkah
ini akan memengaruhi aktivitas militer Amerika Serikat (AS) yang
memiliki pangkalan Angkatan Laut di dekat pelabuhan tersebut.
Pengambilalihan pelabuhan di Haifa itu akan dimulai tahun 2021. Dalam sebuah laporan yang dilansir Newsweek,
mantan kepala operasi angkatan laut AS Laksamana Gary Roughead yakin
bahwa pelabuhan yang akan dikelola China di Haifa akan berarti bahwa
kapal-kapal perang Angkatan Laut AS tidak dapat secara teratur menelepon
di Pangkalan Angkatan Laut Haifa.
Pangkalan itu merupakan
instalasi angkatan laut terbesar di Israel. Roughead mengatakan,
kemungkinan aktivitas intelijen China akan meningkatkan risiko keamanan
operasional Angkatan Laut AS.
Mengingat lokasinya dan hubungan
hangat antara militer Amerika dan Israel, Pangkalan Angkatan Laut Haifa
menjadi tuan rumah kapal perang Amerika dengan teratur. Tahun lalu,
kapal induk USS George W. Bush berlabuh di Haifa. Kapal USS Iwo Jima
juga melakukan hal yang sama pada Maret 2018, dan kapal perusak USS
Donald Cook tiba untuk kunjungan singkat di Haifa pada bulan Juni lalu.
Namun,
dengan SIPG mengambil kendali di sisi komersial pelabuhan, ini tidak
mungkin bagi kapal-kapal perang AS beroperasi leluasa.
"Para
operator pelabuhan China akan dapat memantau pergerakan kapal AS secara
dekat, menyadari aktivitas pemeliharaan dan dapat memiliki akses ke
peralatan yang bergerak ke dan dari situs perbaikan dan berinteraksi
secara bebas dengan kru kami selama periode yang berlarut-larut," ujar
Roughead dalam sebuah konferensi di Universitas Haifa bulan lalu.
"Secara
signifikan, sistem informasi dan infrastruktur baru terintegrasi dengan
pelabuhan dan kemungkinan informasi serta sistem pengawasan elektronik
membahayakan informasi dan keamanan siber AS," ujarnya.
SIPG
mengoperasikan pelabuhan kontainer tersibuk di dunia, Port of Shanghai
(Pelabuhan Shanghai) dan pelabuhan besar lain di China.
Perusahaan
itu terdaftar secara publik, sebagian besar sahamnya dipegang oleh
otoritas pemerintah Shanghai. SIPG memenangkan konsesi 25 tahun untuk
pengelolaan Haifa Bay Terminal baru pada tahun 2015, dan akan mengambil
alih operasionalnya pada 2021.
Para
warga Venezuela saat demonstrasi terkait krisis ekonomi yang semakin
parah di negara tersebut. Foto/REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
KUKUTA
- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Negara-negara Amerika (OAS),
Luis Almagro, mempertimbangkan agresi militer terhadap Venezuela. OAS
selama ini dianggap Presiden Nicolas Maduro sebagai "agen CIA".
Opsi intervensi militer itu muncul sebagai respons atas krisis yang sedang berlangsung di negara Amerika Latin itu.
Menurut
Almagro, opsi militer diambil OAS jika opsi diplomatiknya habis dalam
upaya untuk meringankan penderitaan rakyat venezuela yang sedang dilanda
krisis ekonomi yang parah.
"Sehubungan dengan intervensi militer
yang bertujuan untuk menggulingkan rezim Nicolas Maduro, saya pikir
kita tidak boleh mengesampingkan opsi apa pun," kata Almagro kepada AFP di Kukuta, Kolombia, yang dilansir Sabtu (15/9/2018).
Banyak
warga Venezuela telah melarikan diri ke negara-negara tetangga karena
kekurangan makanan dan air. Negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez ini
sedang menderita inflasi hebat dan pengangguran yang terus melonjak.
Almagro sedang mengakhiri perjalanan tiga harinya ke Kolombia dan telah dipengaruhi oleh gerakan pengungsi dari Venezuela.
Sekitar
3.000 orang Venezuela diperkirakan akan menyeberang ke negara itu
setiap hari. Brasil, Peru, Ekuador, dan Chili juga berbagi beban untuk
menampung pengungsi.
Almagro telah sering terlibat perang
kata-kata dengan Maduro. Dalam kunjungannya ke Kukuta, dia menyebut
Maduro dengan sebutan diktator."Kukuta kota yang paling mencontohkan
kebohongan kediktatoran Venezuela," katanya.
Komentar itu muncul tak lama setelah laporan New York Times
mengklaim pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah lama
berkomplot dengan sekelompok perwira Venezuela untuk menggulingkan
Maduro. Negosiasi diam-diam, yang melibatkan para pejabat AS yang
terlibat dengan seorang komandan militer Venezuela, dilaporkan dimulai
pada musim gugur 2017 dan berlanjut sepanjang tahun lalu.
Namun,
menurut laporan itu, para pejabat AS akhirnya memutuskan untuk tidak
mendukung komplotan perwira Venezuela, yang telah meminta dukungan AS
dalam hal pasokan materi, termasuk sistem radio yang dienkripsi.
Ketika
dikonfirmasi terkait laporan itu, Gedung Putih tidak secara langsung
menyangkal bahwa para pejabat Washington terlibat dalam pembicaraan
rahasia dengan para perwira Venezuela yang memberontak.
"Pemerintah
Amerika Serikat mendengar setiap hari dari keprihatinan orang-orang
Venezuela dari semua lapisan masyarakat, apakah mereka anggota partai
yang berkuasa, dinas keamanan, elemen masyarakat sipil atau dari antara
jutaan warga yang dipaksa oleh rezim untuk melarikan diri ke luar
negeri," bunyi pernyataan Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih.
Personel Tentara Pembebasan Suriah bersiap berpatroli di
pinggiran Kota Jisr al-Shughur, Idlib, Suriah, Ahad, 9 September 2018.
Ugur Can/DHA via AP
CB, Jakarta - Angkatan bersenjata Suriah
didukung sekutu Iran dan Rusia menyiapkan serangan besar untuk
mengambil alih kembali benteng terkuat pemberontak di Provinsi Idlib.
Gempuran jet tempur dan kekuatan darat, tulis AP,
dapat mengakhiri perang yang berlangsung tujuh tahun. Namun ongkos
bencana kemanusiaan akibat konflik berdarah ini sangat tinggi.
Personel
Tentara Pembebasan Suriah keluar dari markas bawah tanah dengan membawa
senjata di pinggiran Kota Jisr al-Shughur, Idlib,
Suriah, Ahad, 9
September 2018. Ugur Can/DHA via AP
"Bombardir yang dilancarkan pasukan Suriah mengakibatkan sekitar tiga
juta penduduk sipil terperangkap di Idlib bersama dengan puluhan ribu
pemberontak, termasuk militan garis keras," AP melaporkan.
Dalam
beberapa hari ini, jet tempur Suriah dan Rusia yang menggempur kawasan
di selatan provinsi dan menunjukkan sinyal mulai kendur.
Personel
Tentara Pembebasan Suriah berjalan di lorong menuju pintu markas bawah
tanah di pinggiran Kota Jisr al-Shughur, Idlib, Suriah, Ahad, 9
September 2018. Idlib yang berpenduduk sekitar 3 juta orang (termasuk 1
juta anak-anak) merupakan provinsi yang paling terdampak perang Suriah.
Ugur Can/DHA via AP
Idlib
berada di kawasan sebelah barat daya Suriah berbatasan dengan Turki.
Sebagian wilayah ini dikuasai oleh Turki untuk mengganjal pemberontak
Kurdi. Idlib dianggap daerah strategis menuju Aleppo dan Damasklus yang
dikenal dengan sebutan M5.
Provinsi
ini jatuh ke tangan pemberontak pada awal 2015. Sekarang, wilayah ini
menjadi markas berbagai kelompok pemberontak termasuk militan ISIS dan
Jihadis. Sebuah aliansi yang dikenal dengan Hay'at Tahrir al-Sham,
pecahan dari al Qaeda dan sebelumnya berafiliasi dengan Front Nusra,
mendominasi provinsi tersebut. Adapun grup pemberontak lainnya, Front
Nasional untuk Pembebasan, yang mendapatkan dukungan dari Turki, juga
bercokol di Idlib.
CB, Jakarta - Prancis, untuk pertama kalinya, mengaku bertanggung jawab melakukan penyiksaan terhadap para pejuang kemerdekaan Aljazair pada pertengahan 1950-an.
Pengakuan
tersebut disampaikan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kamis
13 September 2018. Dia mengatakan, Maurice Audin, seorang aktivis
komunis pro-kemerdekaan hilang pada 1957.
Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pengawalnya. [Philippe Wojazer/Reuters]
"Dia tewas setelah mendapatkan siksaan saat Aljazair masih menjadi bagian dari Prancis," ucapnya seperti dikutip Al Jazeera.
Macron
yang melakukan kunjungan ke janda Audin pada Kamis itu juga akan
menyiapkan sebuah kebijakan untuk membuka arsip mengenai warga sipil dan
militer baik warga Prancis maupun Aljazair.
Selama perang
kemerdekaan pada 1954-62, lebih dari 1,5 juta warga Aljazair tewas
setelah mereka berhadapan dengan pasukan Prancis. Aljazair adalah sebuah
negara di bawah koloni Prancis selama 130 tahun.
Jacques Chirac. AP/Thibault Camus
"Satu hal yang ingin saya sampaikan yakni mengakui kebenaran," kata Macron kepada istri Audin.
Sementara
itu, Josette Audin mengatakan kepada wartawan di apartemennya di
Bagonlet, timur pinggiran Paris, "Saya tidak pernah berpikir hari ini
akan datang."
Bekas Presiden Jacques Chirac
pada 2003, disusul para pemimpin Prancis mengecam pendudukan Aljazair.
Namun, hanya Macron yang mengakui Prancis bertanggung jawab melakukan
penyiksaan terhadap para tahanan Aljazair.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte, dan Presiden Cina Xi
Jinping berjabat tangan setelah upacara penandatanganan di Beijing,
Cina, 20 Oktober 2016. AP Photo
CB, Manila – Presiden Filipina, Rodrigo
Duterte, mengaku sedang bertengkar dengan pemerintah Cina saat ini. Ini
terjadi setelah pasukan Cina
mengusir pesawat terbang milik Angkatan Laut Filpina, yang terbang di
atas Laut Filipina Barat atau Laut Cina Selatan, yang menjadi sengketa
kedua negara, pada Agustus 2018.
Namun,
Duterte mengaku tidak akan mau berperang dengan Cina mengenai sengketa
wilayah laut ini karena itu hanya akan berakhir dengan pembantaian
pasukan Filipina.
“Saya tidak bisa memaksa mereka untuk pergi dari
wilayah itu karena saya akan terlibat dalam perang, yang bakal membuat
kita kalah,” kata Duterte seperti dilansir media lokal PhilStar Global pada Rabu, 12 September 2018.
Duterte
melanjutkan,”Jika saya mengatakan kepada kalian ayo maju, apakah kalian
akan mampu bertahan? Itu hanya akan berakhir dengan pembantaian. Kita
berpikir tidak hanya mengenai saya tapi juga pejabat militer di
kabinet.”
Seperti dilaporkan media massa pada Agustus 2018,
pesawat AL Filipina mendapat peringatan keras dari militer Cina saat
terbang di atas pulau buatan Cina di Laut Filipina Barat.
Saat
itu, militer Cina mendesak pesawat Filipina untuk segera pergi dari
wilayah sengketa atau menanggung resiko atas semua konsekuensi.
Seperti dilansir Reuters, militer Cina telah membangun sejumlah pulau buatan di Laut Cina Selatan dan membangun pangkalan militer di atasnya.
Menurut Philstar,
Cina juga membangun pulau buatan di sekitar Laut Filipina Barat seperti
di kawasan Kagitingan (Fiery Cross), Panganiban (Mischief), Zamora
(Subi), dan Burgos (Gaven), Kennan (Hughes), Mabini (Johnson) dan karang
Calderon (Cuarteron), yang terletak di sekitar Provinsi Palawan.
Sebelumnya,
Duterte dikritik karena dinilai bersikap lemah terhadap perilaku Cina
di Laut Cina Selatan. Duterte, beberapa bulan lalu, pergi ke Cina dan
mendapat komitmen pencairan utang untuk membangun infrastruktur. Namun,
kucuran dana kredit itu jauh di bawah harapan, yang membuat Duterte
mengkritik Cina.
Juru bicara Presiden Filipina, Harry Roque, mengatakan hubungan Filipina dan Cina
masih baik. Dia juga mengatakan kedua negara tidak bertengkar. “Tapi
mungkin dia (Duterte) sempat marah. Itu ekspresi yang lebih tepat. Dia
marah karena ada laporan soal peringatan terhadap pilot kita yang
terbang di atas area milik kita,” kata dia.
Jakarta, CB -- Amerika Serikat menyetujui kesepakatan penjualan jet tempur dan rudal ke Korea Selatan dengan nilai mencapai US$2,6 miliar atau setara Rp38,5 triliun.
Badan
Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS (DSCA) menjabarkan bahwa penjualan
itu termasuk enam pesawat tempur Poseidon bernilai US$2,1 miliar, setara
Rp31,1 triliun.
Selain itu, Washington juga menyetujui kontrak untuk menjual 64 rudal Patriot senilai $501 juta, setara Rp7,4 triliun.
Kongres masih dapat membatalkan kesepakatan penjualan ini dalam 15 hari.
Namun, kesepakatan ini kemungkinan besar disetujui mengingat hubungan
baik AS dan Korsel, di mana ribuan tentara Washington diterjunkan di
tengah ancaman Korea Utara.
"Penjualan ini mendukung
kebijakan luar negeri AS dan mencapai tujuan pertahanan negara dengan
memperkuat angkatan laut Korea untuk membantu pertahanan nasional dan
berkontribusi signifikasn bagi operasi koalisi," demikian pernyataan
resmi DSCA.
AFP melaporkan bahwa pesawat P-8A Poseidon
yang ada dalam daftar penjualan ini bisa digunakan untuk misi pengawalan
dan pengintaian, juga senjata anti-kapal permukaan dan anti-kapal
selam.
Sementara itu, Rudal Patriot yang akan diproduksi oleh perusahaan
Lockheed Martin, dirancang untuk mengintersepsi rudal balistik, rudal
jelajah, dan ancaman udara lainnya.
Korea Selatan membeli Rudal
Patriot untuk "memperkuat pertahanan udara, menjaga keamanan nasional,
serta mencegah ancaman serangan."
"Penjualan persenjataan ini tidak akan mengubah keseimbangan militer di wilayah ini," bunyi pernyataan DSCA.
Kesepakatan ini tercapai di tengah ketidakpastian kesepakatan denuklirisasi antara AS dan Korut.
Presiden
AS, Donald Trump, dan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un,
berkomitmen untuk melakukan denuklirisasi di Semananjung Korea dalam
pertemuan mereka di Singapura pada Juni.
Namun, belum ada
perkembangan signifikan dari hasil pertemuan tersebut. Kedua negara
masih berselisih pendapat mengenai detail kesepakatan yang harus
dicapai.
Putra
Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (kiri) bersalaman dengan Menteri
Pertahanan Spanyol Maria Dolores Cospedal pada 12 April 2018.
Foto/REUTERS/File Photo
MADRID
- Pemerintah Spanyol mengubah kebijakannya hanya dalam hitungan hari.
Negara itu melanjutkan penjualan 400 bom yang dipandu laser ke Arab
Saudi setelah sebelumnya membatalkannya.
Beberapa hari lalu
kesepakatan senilai 9,2 juta Euro dihentikan pihak Madrid di tengah
kekhawatiran atas penggunaan senjata tersebut dalam perang di Yaman.
Menteri
Luar Negeri Spanyol Josep Borrell pada hari Kamis mengumumkan perubahan
kebijakan. Dia mengatakan, pemerintah telah meninjau kontrak dan merasa
harus menghormatinya.
Keputusan itu muncul setelah para pekerja
di galangan kapal Navantia milik negara di Spanyol selatan berunjuk
rasa. Mereka berpendapat bahwa membatalkan kontrak akan menyebabkan
pemerintah Saudi mundur dari kesepakatan pembelian lima kapal perang
senilai 1,8 miliar Euro.
“Setelah
satu minggu kerja intensif oleh berbagai kementerian, termasuk
kementerian luar negeri, keputusannya adalah bahwa bom ini akan
dikirimkan untuk menghormati kontrak dari 2015, yang dibuat oleh
pemerintah sebelumnya dan di mana tidak ada ketidakberesan yang
terdeteksi yang akan menghentikannya," kata Borrell kepada radio Onda Cero.
Menteri
Borrel mengatakan kontrak telah ditinjau secara menyeluruh oleh
berbagai kementerian dan diperiksa tiga kali oleh komisi antardepartemen
yang mengawasi penjualan senjata.
Ditanya apakah pemerintah
Saudi telah menyarankan pembelian kapal perang itu tergantung pada
kesepakatan bom, Borrell mengatakan; “Arab Saudi melihat kesepakatan
persenjataannya sebagai bagian dari hubungan keseluruhannya."
“Kementerian
pertahanan dan kementerian luar negeri telah membicarakan hal ini dan
menganalisanya selama seminggu. Dan saya pikir kami telah sampai pada
kesimpulan bahwa kontrak ini harus dihormati," ujarnya, seperti dikutip The Guardian, Jumat (14/9/2018).
Amnesty
International dan ahli PBB telah mengkritik penjualan senjata ke Arab
Saudi, negara yang memimpin Koalisi Arab yang memerangi pemberontak
Houthi Yaman.
Ditanya apakah pemerintah Spanyol menerima jaminan
bahwa bom yang dijual itu tidak akan digunakan terhadap warga sipil di
Yaman, Borrell bersikeras bahwa bom tersebut adalah senjata presisi yang
akurat untuk jangkauan dalam satu meter dari targetnya.
"Itu
berarti bahwa dengan senjata semacam ini Anda tidak akan mendapatkan
pemboman yang Anda dapatkan dengan senjata yang kurang canggih yang
dijatuhkan secara acak dan yang menyebabkan jenis tragedi yang kita
semua kutuk," katanya.
Borrell mengatakan pengumuman pekan lalu bahwa kesepakatan itu
dihentikan karena ada kebingungan di internal kementerian pertahanan.
"(Kementerian)
telah memeriksa semua kontrak dan berpikir telah menemukan sesuatu yang
perlu dilihat dalam hal ini," katanya. “Itu bukan penjualan senjata
oleh bisnis atau produsen, tetapi bagian dari stok milik angkatan udara
kami sendiri. Itu pasti menonjol dan berarti kontrak itu dilihat. Tetapi
itu semua informasi yang saya miliki."
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu saat berbicara di Konferensi Keamanan di Muenchen, Jerman, Ahad (19/2).
Foto: Matthias Balk/dpa via AP
Turki menentang tindakan Presiden Assad yang menggelar operasi militer di Idlib
CB,
ISTANBUL -- Dalam suratnya kepada New York Times Menteri Luar Negeri
Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan ada kemungkinan kelompok pemberontak
Turki milisi YPG Kurdi membantu pemerintah Suriah dalam melancarkan
operasi militer mereka ke Provinsi Idlib. Cavusoglu menuduh pemerintah
Amerika membantu kelompok pemberontak tersebut.
"Laporan baru menunjukan kelompok teroris YPG yang bekerja dari
Suriah telah menerima senjata dan bantuan dari pembayar pajak Amerika,
membentuk aliansi dengan Assad dan mengirim tentara sebagai bagian
kesepakatan pada bulan Juli lalu untuk membantunya merebut Idlib dari
para pemberontak," kata Cavusoglu dalam surat tersebut, Jumat (14/9).
Baik
Turki maupun Amerika Serikat sama-sama menentang tindakan Presiden
Suriah Bashar al-Assad yang menggelar operasi militer di Idblib. Mereka
telah memperingatkan pemerintah Suriah serangan tersebut dapat
mengganggu stabilitas kawasan dan menewaskan penduduk sipil.
Tapi
Turki dan Amerika berbeda pendapat tentang YPG. Kelompok milisi
tersebut salah satu sekutu kuat Amerika melawan ISIS. Di sisi lain Turki
melihat YPG sebagai kelompok teroris dan perpanjangan tangan dari
Partai Pekerja Kurdi yang telah memberontak kepada pemerintah Turki
sejak tahun 1980-an.
Sebelumnya Turki telah menegaskan
bersama dua sekutu Suriah, yakni Rusia dan Iran tengah berusaha
membangun stabilitas di Idlib. Mereka juga terus menentang upaya
pemerintah Suriah merebut satu-satunya wilayah yang masih dikuasai oleh
pemberontak tersebut dengan kekerasan.
Presiden Turki
Tayyip Erdogan bertemu dengan para pemimpin Iran dan Rusia pekan lalu di
Teheran, Iran. Tapi ia gagal membujuk kedua negara tersebut untuk
meminta Suriah melakukan gencatan senjata di Idlib.
Pesawat yang membawa kontingen pasukan militer Turki tiba di dekat perbatasan Suriah. Foto/Twitter @mkpetkova
ANTAKYA
- Turki terus mengerahkan pasukan dan persenjataan berat, termasuk tank
tempur, ke wilayah barat daya yang berbatasan langsung Suriah. Langkah
militer Ankara itu untuk mengantisipasi serangan besar-besaran oleh
pasukan rezim Suriah dan sekutu-sekutunya di wilayah yang dikuasai
oposisi atau pemberontak.
Satu konvoi militer Turki tiba di sebuah pos Turki di dekat Kota Morek, di Provinsi Hama utara, Suriah, pada Kamis pagi.
Menurut laporan Al Jazeera,
sebuah pesawat militer juga tiba dengan lusinan tentara Turki di
bandara sipil di Provinsi Hatay, sekitar 50 km dari perbatasan
Turki-Suriah. Belum jelas apakah pasukan tersebut telah melintasi
perbatasan atau belum.
Turki telah menjadi tuan rumah dari 3,5
juta pengungsi Suriah dan khawatir akan munculnya gelombang besar
pengungsi lainnya jika pasukan Suriah-yang didukung oleh kekuatan udara
Rusia dan milisi sekutunya-menyerang basis terakhir pasukan oposisi di
Provinsi Idlib.
Menurut Metin Gurcan, seorang ahli keamanan Turki, penguatan perbatasan oleh militer Ankara adalah tindakan defensif.
"Jika
Anda melihat jenis-jenis sistem senjata itu, saya akan mengatakan itu
semua untuk tujuan pertahanan. Jadi saya tidak berpikir Turki memiliki
niat ofensif dan kemampuan untuk campur tangan militer dalam teka-teki
Idlib," katanya kepada Al Jazeera, Jumat (14/9/2018).
"Ini
semacam pertahanan militer preventif dan defensif untuk mengelola
aliran pengungsi yang diantisipasi karena dorongan pasukan Suriah yang
didukung Rusia dari selatan," katanya lagi.
Hampir 40.000 orang
telah melarikan diri dari Idlib setelah serangan udara Suriah-Rusia
meningkat selama dua minggu terakhir. PBB memperkirakan, dalam kasus
terburuk, sekitar 900.000 warga sipil dapat melarikan diri dari Idlib
jika serangan darat skala penuh dimulai.
Para pejabat Turki telah
berulang kali memperingatkan Rusia dan pemerintah Suriah terhadap
bahaya dari serangan di Idlib. Menurut mereka, serangan di wilayah itu
akan memicu gelombang pengungsi besar-besaran yang menuju ke Turki.
Selama
seminggu terakhir, Turki telah mengerahkan bala bantuan dan memperluas
struktur pertahanan di sekitar selusin titik pengamatan di wilayah yang
dikuasai pasukan oposisi di Idlib, Aleppo barat, dan provinsi Hama
utara.
Pos-pos terdepan didirikan setelah kesepakatan de-eskalasi tercapai antara Turki, Rusia dan Iran pada Juli 2017.
Pada
7 September 2018 lalu, gencatan senjata yang diusulkan Turki ditolak
oleh Rusia dan Iran selama pertemuan puncak trilateral di Teheran.
Menurut Gurkan, sebuah konfrontasi antara pasukan Turki dan mereka yang
mendukung pemerintah Suriah sangat tidak mungkin terjadi jika serangan
terhadap Idlib terus berlanjut.
Rusia, lanjut Gurkan, terus
mengontrol wilayah udara Suriah. Hal itu tidak mungkin bagi Turki untuk
memulai tindakan militer di sana tanpa persetujuan Rusia.
"Saya
tidak mengharapkan serangan darat skala besar (oleh pasukan Suriah). Ini
akan menjadi peperangan-pengepungan bertahap yang bisa bertahan mungkin
sembilan sampai sepuluh bulan," kata Gurkan.
Dia menambahkan
Turki tidak mungkin untuk menarik titik-titik pos pengamatan yang
diawaki oleh pasukannya jika pertempuran berat dimulai.
"Ini
adalah pos pengamatan yang didukung Rusia, tujuan utamanya adalah untuk
mencegah perluasan milisi pro-Iran dari Aleppo ke Idlib," katanya.
Menurut Gurkan, Rusia juga ingin membatasi pengaruh Iran di Suriah dan mencegahnya menyebar ke Provinsi Idlib.
Jakarta, CB -- Perang Suriah yang
telah berlangsung selama tujuh tahu telah membunuh lebih dari 360 ribu
korban jiwa. Hal ini dilaporkan oleh kelompok pengamat di Suriah, Kamis
(13/9), ditengah kekhawatiran dunia internasional akan terjadinya
pertumpahan darah jika pemeringah Suriah melakukan serangan kepada para
pemberontak di Idlib.
Kekhawatiran ini muncul
lantaran pemerintah Suriah berencana untuk menggempur wilayah pertahanan
terakhir para pemberontak di barat laut provinsi Idlib. Jika serangan
itu benar dilakukan, internasional khawatir akan terjadi pertumpahan
darah di wilayah itu.
Pengamat yang menamakan diri
Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyebut bahwa 364.792
orang telah tewas sejak meletusnya Perang Suriah 2011 lalu. Sebanyak
sepertiga dari mereka adalah warga sipil.
Korban jiwa naik 13 ribu orang dalam enam bulan terakhir.
Berdasarkan keterangan lembaga pengawasan di Inggris, jumlah korban
tewas ini termasuk para pejuang, pejabat, dan staf medis.
Perang telah membunuh 110.687 warga sipil, termasuk lebih dari 20.000 anak dan hampir 13.000 wanita.
Sementara
dari pihak pro pemerintah, lebih dari 124.000 pejuang tewas, setengah
dari mereka adalah pasukan rezim. Sisanya bermacam-macam milisi Suriah
dan asing yang setia kepada Assad. Sebanyak 1.665 korban berasal dari
gerakan Hezbollah Lebanon.
Observatorium mencatat kematian 64.000 Islamis garis keras dan
jihadis, termasuk dari kelompok Negara Islam dan mantan faksi afiliasi
Al-Qaeda.
Sementara 64.800 pejuang lain dari pasukan
lain, termasuk pemberontak non-jihadis, tentara yang membelot dan faksi
Kurdi, juga tewas sejak 2011.
Observatorium mengatakan telah mengkonfirmasi kematian 250 orang lainnya tetapi tidak dapat menyebutkan identitas mereka.
Pemerintahan
Basar Al-Assad telah berhasil merebut kembali hampir dua pertiga
wilayah Suriah. Hal ini dicapai dengan bantuan dari sekutu Rusia dan
Iran. Sementara wilayah besar lainnya di timur laut, dikuasai oleh
Kurdi.
Bagian terbesar dari wilayah yang dikuasai
pemberontak yang tersisa terdiri dari provinsi Idlib dan daerah
sekitarnya, tempat sekitar tiga juta orang tinggal.
Pasukan Assad telah berkumpul di sekitar Idlib selama berminggu-minggu sebelum pemerintah mengancam melakukan serangan.
Perserikatan
Bangsa-Bangsa, kekuatan dunia, dan kelompok bantuan sama-sama telah
memperingatkan serangan penuh terhadap Idlib dapat menciptakan bencana
kemanusiaan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio
Guterres pekan ini mendesak rezim untuk mundur dan bagi semua pihak
untuk menemukan solusi damai, mengatakan Idlib "tidak boleh berubah
menjadi pertumpahan darah."
Pesawat-pesawat jet tempur siluman F-35 di atas dek kapal induk USS Essex. Foto/US Navy
WASHINGTON
- Amerika Serikat memiliki kapal induk yang menjadi tuan rumah pesawat
jet tempur siluman F-35B di Timur Tengah saat Rusia mengancam pasukan
Washington di Suriah. Jika pertempuran pecah, Amerika Serikat tidak akan
punya pilihan selain mengirim jet tempur canggih tersebut.
Moskow
dan sekutunya, rezim Damaskus, telah meluncurkan serangan terhadap
Provinsi Idlib, wilayah terakhir yang dikuasai pemberontak di negara
itu. Washington juga telah memprediksi akan ada penggunaan senjata kimia
dalam prosesnya.
Pemerintah Suriah telah dikaitkan dengan 33
kasus penggunaan senjata kimia terhadap rakyatnya sendiri selama tujuh
tahun perang sipil. Bersama Moskow, pasukan rezim Presiden Bashar
al-Assad juga dituduh Barat telah melakukan kejahatan perang seperti
pemboman tanpa pandang bulu terhadap rumah sakit dan sekolah.
Sedangkan
Moskow dan medianya menuduh teroris dan kelompok pemberontak yang
didukung Barat sudah merencanakan dan bersiap menjalankan serangan
senjata kimia terhadap anak-anak dan keluarga di Idlib untuk membenarkan
Amerika Serikat dan sekutunya untuk menyerang rezim Assad.
Rusia
telah membuat klaim seperti itu sebelumnya, dan itu tidak menghentikan
AS untuk menyerang Suriah di masa lalu. Kali ini, ketika Suriah dan
Rusia menyaksikan kemenangan berdarah atas para pemberontak yang
tersisa, Rusia telah mengirim telegraf bahwa pihaknya akan menyerang
balik AS jika rudal Washington mengenai sasaran Suriah atas tuduhan
penggunaan senjata kimia.
Rusia duduk diam ketika AS membombardir
Suriah dua kali sebelumnya. Kali ini, Washington mengancam akan
menghantam rezim Assad "lebih kuat".
Dengan armada kecil kapal
Rusia di Mediterania, Moskow telah mengambil langkah-langkah untuk
terlihat lebih berkomitmen untuk mencegah rezim Assad diserang
Washington dan sekutunya.
Dalam menghadapi kehadiran Angkatan
Laut Rusia yang sangat besar di Laut Tengah yang memeluk pesisir Suriah,
AS tidak memiliki kelompok tempur kapal induk di mana pun di dekat
wilayah tersebut.
Namun AS memang memiliki USS Essex, sebuah
kapal induk helikopter kecil Angkatan Laut AS yang dimodifikasi untuk
membawa pesawat jet tempur siluman F-35B. USS Essex dan kapal-kapal yang
menyertainya di Terusan Suez dan kapal-kapal perang Rusia di Laut
Mediterania merupakan salah satu konsentrasi terbesar dari kekuatan
angkatan laut yang pernah melaut.
Juru bicara Korps Marinir AS Kapten Christopher Harrison mengatakan kepada USNI News
bahwa F-35B yang sudah lama ditunggu-tunggu debutnya telah memperbarui
perangkat lunak yang memberinya “kemampuan tempur secara penuh”
Kemampuan F-35, yang diklaim melebihi apa pun yang F/A-18 miliki, bisa diandalkan di lingkungan seperti Suriah.
Rezim
Assad sendiri telah mengembangkan sistem rudal pertahanan yang dipasok
Rusia, dan menciptakan beberapa ruang udara paling menantang di dunia.
Hanya jet tempur siluman dengan sensor canggih, seperti F-35B, yang bisa
dengan aman mengambil misi pertempuran di wilayah udara Suriah.
Marinir AS dan pemberontak Suriah melakukan latihan militer di Suriah selatan. Foto/Istimewa
DAMASKUS
- Seorang komandan pemberontak Suriah mengatakan pihaknya tengah
melakukan latihan militer yang jarang dilakukan dengan Marinir Amerika
Serikat (AS) di Suriah selatan. Latihan seolah mengirim pesan yang kuat
ke Rusia dan Iran bahwa AS pemberontak Suriah bermaksud untuk bertahan
dan siap menghadapi ancaman terhadap kehadiran mereka.
Kolonel
Muhanad al Talaa, komandan kelompok Maghawir al Thawra yang didukung
Pentagon, mengatakan latihan militer yang dilakukan selama delapan hari
itu akan berakhir pekan ini. Latihan yang dilakukan di pos militer AS di
al-Tanf adalah latihan pertama dengan serangan udara dan darat, yang
melibatkan ratusan pasukan AS dan pemberontak.
"Latihan-latihan
ini memiliki kepentingan besar dan telah meningkatkan pertahanan daerah
dan meningkatkan kemampuan tempur dan moral serta warga sipil di daerah
itu," kata Talaa.
"Kami akan
tetap di sini terlepas apakah Rusia atau Iran menginginkannya atau
tidak," tambah komandan pemberontak itu seperti dikutip dari Reuters, Jumat (14/9/2018).
Juru
bicara militer AS mengatakan, latihan itu adalah unjuk kekuatan dan
Pentagon telah memberi tahu Moskow melalui saluran “dekonfliksi” untuk
mencegah miskomunikasi atau meningkatkan ketegangan.
"Latihan ini
dilakukan untuk memperkuat kemampuan kami dan memastikan kami siap
untuk menanggapi setiap ancaman terhadap pasukan kami di dalam area
operasi kami," ujar Kolonel Sean Ryan.
Rusia
dan pemerintah Suriah telah berulang kali meminta Washington untuk
menarik pasukannya dari pangkalan al-Tanf, di mana negara itu telah
mendeklarasikan "zona dekonflik" sepanjang 55 km - radius yang terlarang
bagi yang lain.
Pemberontak mengatakan ratusan Marinir AS tiba
bulan ini di al-Tanf untuk bergabung dengan pasukan operasi khusus yang
sudah berbasis di garnisun dan berpartisipasi dalam latihan, di tengah
meningkatnya ketegangan AS-Rusia di Suriah dan penumpukan angkatan laut
di Mediterania.
"Zona dekonflik" telah menjadi tempat yang aman bagi setidaknya 50.000
warga sipil yang tinggal di kamp Rukban yang terletak di dalamnya.
Kementerian pertahanan Rusia pada Agustus mengulangi tuduhan bahwa
Washington telah menyembunyikan militan ISIS di dalam zona itu.
Pos terdepan, dikelilingi oleh gurun pasir, didirikan selama pertempuran
melawan militan ISIS yang digunakan untuk mengendalikan Suriah timur
yang berbatasan dengan Irak.
Setelah ISIS diusir, pesawat-pesawat
tempur koalisi pimpinan AS menyerang milisi yang didukung Iran pada
beberapa kesempatan untuk mencegah mereka maju, dalam apa yang
digambarkan Washington sebagai pembelaan diri.
Al-Tanf terletak di jalan raya Damaskus-Baghdad yang strategis, salah satu rute pasokan utama untuk senjata Iran ke Suriah.
Ini
membuat pangkalan itu menjadi benteng melawan Iran dan bagian dari
kampanye yang lebih besar terhadap ekspansi militer Iran di Timur
Tengah.
Pengendalian daerah telah lama menjadi tujuan pemerintah Suriah dan sekutu Rusia dan Iran.
Pemberontak mengatakan kebijakan baru militer AS untuk meningkatkan kemampuan al-Tanf adalah perubahan besar.
“Posisi
Amerika telah berubah sepenuhnya terhadap Iran. Sebelum itu hanya
menempatkan garis ke Iran untuk tidak mendekati daerah itu,” ujar Talaa.
Dikatakan oleh Talaa kegagalan Teheran untuk mengakhiri kehadiran militernya di Suriah dapat memancing tanggapan militer AS.
“Jika
Teheran tidak menanggapi tuntutan Amerika ada kemungkinan besar mereka
akan terpukul. Tidak dapat dihindarkan orang Iran meninggalkan Suriah.
Ini harus terjadi dengan cepat dan dengan cara yang menentukan,”
tukasnya.
Turki meningkatkan pasukannya di Idlib. Foto/Istimewa
DAMASKUS
- Aktivis melaporkan Turki mengirimkan bala bantuan militer untuk
memperkuat posisinya di dalam wilayah pertahanan terakhir Idlib, Suriah.
Peningkatan itu terjadi saat menteri pertahanan Turki mengatakan Ankara
masih berusaha dengan Rusia dan Iran untuk mencegah tragedi kemanusiaan
akibat ofensif rezim Damaskus.
Menteri Pertahanan Turki, Hulusi
Akar mengatakan, operasi militer di daerah kantong pemberontak yang
berpenduduk padat akan menyeret kawasan yang sudah bermasalah ke arah
bencana. Dia berbicara selama pertemuan dengan duta besar asing pada
Rabu malam.
"Kami bekerja dengan Rusia, Iran dan sekutu lainnya
untuk membawa perdamaian dan stabilitas dan menghentikan tragedi
kemanusiaan," kata Akar, menurut Anadolu yang disitat AP, Jumat
(14/9/2018).
Pengerahan pasukan Turki dilakukan di tengah jeda serangan pemerintah dan pemboman udara Rusia di tepi selatan Idlib.
Observatorium
Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) yang berbasis di Inggris
mengatakan konvoi tentara Turki yang masuk dari Kfar Lusin menyeberang
di utara Idlib, menuju ke beberapa dari 12 titik pengamatan Turki.
Sebuah video yang diambil oleh para aktivis dari kelompok pemantau
Central Station for Turkish Intervention menunjukkan kendaraan-kendaraan
dan tank-tank lapis baja dan kendaraan bersenjata bergerak melalui
jalan Idlib.
Kedua badan itu mengatakan konvoi tersebut menuju
dua titik pengamatan yang berbeda, satu selatan dari Idlib dan satu lagi
di pusat. Tetapi militer Turki tidak segera menanggapi permintaan untuk
komentar.
Turki mengerahkan ratusan tentaranya ke 12 pos
pengamatan di lingkaran Idlib, menyusul kesepakatan de-eskalasi yang
dicapai dengan Rusia dan Iran tahun lalu untuk membekukan garis konflik,
yang secara efektif menempatkan Ankara sebagai pelindung provinsi itu.
Pemberontak
telah bercokol di provinsi Idlib sejak 2015 tetapi serangan pemerintah
untuk menguasai potongan di sisi timur provinsi itu terjadi tahun lalu
sebelum Turki mulai mengerahkan titik-titik pengamatan dan menghentikan
kemajuan pasukan Suriah.
Dalam beberapa pekan terakhir, pasukan
pemerintah Suriah telah berkumpul di selatan dan barat daya provinsi
itu. Dalam beberapa hari terakhir pasukan Suriah meluncurkan kampanye
pengeboman udara yang intens menargetkan posisi pemberontak, tiga pusat
medis dan petugas penyelamat pekan lalu.
Namun pemboman itu telah berhenti dalam 24 jam terakhir.
Turki
telah mengajukan banding untuk gencatan senjata di Idlib, yang
melintasi perbatasannya dan merupakan rumah bagi lebih dari 3 juta
orang. Turki berusaha untuk mendapatkan waktu guna mendukung usahanya,
memisahkan militan radikal dari kelompok-kelompok oposisi moderat.
Turki telah meminta dukungan internasional untuk upayanya menghentikan serangan.
Kapal perang USS Bulkeley milik Amerika Serikat. Foto/US Naval Forces Central Command/US Fifth Fleet/Flickr
DAMASKUS
- Kapal perang Amerika Serikat (AS), USS Bulkeley, yang membawa banyak
rudal jelajah Tomahawk mulai mendekati wilayah Suriah. Kapal perusak
kelas Arleigh Burke itu telah tiba di Laut Mediterania.
Kedatangan
USS Bulkeley (DDG-84) memicu kekhawatiran bahwa Washington kembali akan
menyerang rezim Damaskus seiring dengan klaim Washington bahwa pasukan
Pemerintah Presiden Bashar al-Assad sedang bersiap menggunakan senjata
kimia di Idlib.
Rusia sebagai sekutu Assad, mengklaim serangan
senjata kimia disiapkan oleh kelompok militan yang bekerjasama dengan
kelompok relawan White Helmets.
Kantor berita Interfax,
yang mengutip data pemantauan maritim internasional, pada Kamis
(13/9/2018) melaporkan kapal USS Bulkeley sudah memasuki Laut
Mediterania melalui Selat Gibraltar sejak hari Rabu.
Seorang petugas pengawas di Selat Gibraltar mengonfirmasi transit kapal perusak tersebut pada 12 September 2018.
Dengan
kedatangan USS Bulkeley, pasukan AS di wilayah itu memiliki hingga 200
rudal jelajah Tomahawk yang tersedia untuk menyerang sasaran di Suriah
jika diperintahkan untuk melakukannya.
Pekan lalu, kapal selam USS Newport News (SSN-750) juga tiba di Laut Mediterania.
Saat
kedatangan kapal selam AS, Angkatan Laut Rusia sedan melakukan manuver
besar-besaran di lepas pantai Suriah, termasuk peluncuran rudal.
Kehadiran kapal-kapal perang Rusia di kawasan itu kemungkinan untuk
menjadi penghalang dari tindakan militer Washington terhadap rezim
Damaskus.
Washington telah berulang kali mengklaim bahwa
pemerintah di Damaskus sedang mempersiapkan serangan kimia terhadap
warga sipil di provinsi Idlib, benteng terakhir kelompok pemberontak dan
militan jihadis.
Kelompok militan yang paling kuat di Idlib
adalah Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhat
al-Nusra. Kelompok itu berafiliasi dengan al-Qaeda, kelompok yang
dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh AS karena dianggap
bertanggung jawab atas serangan 11 September 2001 atau 9/11 terhadap
menara kembar World Trade Center (WTC) di New York.
White
Helmets, sebuah kelompok pertahanan sipil yang beroperasi hanya di
daerah yang dikuasai pemberontak, juga memiliki kehadiran di Idlib.
Rusia
menuduh White Helmets meluncurkan serangan senjata kimia di Idlib untuk
memprovokasi intervensi militer Barat di Suriah. Kelompok itu, menurut
Moskow, telah memfilmkan setidaknya sembilan video yang dimaksudkan
untuk dijadikan bukti klaim bahwa Damaskus telah menggunakan gas klorin
terhadap warga sipil di Idlib.
Jet
tempur siluman F-22 Amerika Serikat mengawal pesawat pembom Tu-95 Rusia
di dekat Alaska, Selasa (11/9/2018). Foto/US Air Force
WASHINGTON - Dua pesawat jet tempur siluman F-22 Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) mencegat dua pesawat pembom (bomber)
Tu-95 berkemampuan nuklir milik Rusia di dekat Alaska. Insiden terjadi
pada Selasa, 11 September 2018, di mana rakyat AS sedang memperingati
tragedi serangan 9/11.
Komando Pertahanan Dirgantara Amerika
Utara (NORAD) pada hari Rabu mengatakan sepasang pesawat pembom Moskow
dikawal menjauh dari wilayah udara Alaska.
"Sepasang pesawat
pembom Moskow tidak pernah memasuki wilayah udara AS atau Kanada di
kawasan itu," bunyi pernyataan NORAD, yang dikutip Fox News, Kamis (13/9/2018).
NORAD
melanjutkan, intersepsi pesawat pembom berlangsung di Alaska barat pada
pukul 22.00 malam. Meski demikian, militer AS tidak merinci secara
tepat lokasi intersepsi.
Ini
merupakan yang kedua kalinya pada bulan ini sepasang pesawat pembom
Rusia terbang di dekat Alaska. Pada 1 September, sepasang pembom Moskow
juga dicegat oleh pesawat jet tempur siluman F-22 setelah menyeberang ke
Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Alaska di selatan Kepulauan
Aleutian.
Militer Moskow belum berkomentar terkait intersepsi dua
pesawat pembom-nya di dekat Alaska oleh dua jet tempur AS. Kejadian itu
berlangsung di saat militer Rusia meluncurkan latihan perang
terbesarnya sejak Perang Dingin Berakhir.
Menurut Kementerian
Pertahanan Rusia, latihan perang bertajuk Vostok-2018 ini melibatkan
sekitar 300.000 pasukan dan lebih dari 1.000 pesawat.
Pada Rabu
pagi, militer Rusia merilis video di Twitter yang menunjukkan sepasang
pesawat pembom Tu-95 "Bear" era Perang Dingin dan sepasang jet tempur
yang lepas landas dari pangkalan udara di Rusia timur.
Dua jet tempur Typhoon Italia ikut dalam simulai mencegat pesawat Rusia. Foto/Istimewa
BRUSSELS
- Jet-jet tempur Inggris, Prancis, dan Jerman mensimulasikan
penerbangan pencegatan di atas Eropa Barat. Simulasi ini sebagai bagian
dari latihan NATO untuk mencegah pesawat Rusia memasuki wilayah udara
sekutu sekaligus memamerkan upaya Eropa untuk mengintegrasikan
pertahanan udara mereka.
Pilot pesawat tempur yang membawa rudal
udara-ke-udara dari 10 negara NATO bergantian mensimulasikan intersepsi
pesawat angkut Angkatan Udara Belgia dalam perjalanan ke Spanyol,
melakukan inspeksi visual terhadap status pesawat dengan melayang dengan
kecepatan 900 km/jam.
Sekitar 60 jet NATO, terutama dari sekutu
Eropa, waspada untuk mempertahankan wilayah udara aliansi, karena NATO
berurusan dengan peningkatan dramatis dalam aktivitas udara Rusia di
perbatasannya sejak pencaplokan Crimea pada tahun 2014, dengan catatan
870 pencegatan di Baltik pada 2016.
Bulan ini, Moskow melakukan latihan perang terbesarnya sejak jatuhnya Uni Soviet, dengan sekitar 1.000 pesawat.
“NATO
itu relevan. Ini tidak teoritis,” kata Letnan Jenderal Angkatan Udara
Spanyol Ruben Garcia Servert di atas pesawat transportasi militer
Belgia, ketika Eurofighters Italia terbang dekat ke kokpit untuk
mensimulasikan pencegatan. Mereka kemudian termasuk Typhoon Inggris dan
Mirage Prancis.
"Kami tidak selalu berhasil dalam menunjukkan
kepada pembayar pajak bahwa kami memiliki sarana dan kemampuan untuk
melindungi populasi," katanya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (13/9/2018).
Eropa
berharap pertunjukkan-pertunjukkan bagaimana pasukan udara mereka
membela Eropa cukup untuk menghadapi kritik tajam dari Presiden Amerika
Serikat (AS) Donald Trump, yang pada pertemuan puncak bulan Juli
mencerca orang-orang Eropa karena tidak cukup membelanjakan uang untuk
pertahanan dan bertindak.
Mampu mengalihkan, memaksa mendarat
atau bahkan berpotensi menembak jatuh pesawat tempur, NATO mengatakan
apa yang disebut pemolisian udara tidak diarahkan ke Rusia. Tetapi
konfrontasi antara pesawat tempur kedua saingan di Baltik dan Laut Hitam
semakin meningkat.
Dua jet AS mengawal dua pembom Rusia ke Laut
Arktik pada 7 September dalam insiden terbaru, sementara Rusia telah
mengirimkan jet tempur untuk mencegat pesawat pengebom AS yang memiliki
kemampuan nuklir dalam intersepsi yang menggemakan Perang Dingin.
Para
analis memperingatkan bahwa setiap benturan di udara di atas Laut
Tengah, Baltik atau Laut Hitam dapat berisiko memulai konflik yang lebih
luas dengan Rusia.
Kedua belah pihak kerap saling menuduh
melakukan tindakan berbahaya, tetapi NATO mengatakan pesawat tempur
Rusia secara teratur terbang tanpa menghormati norma keselamatan
internasional, seperti menanggapi kontrol lalu lintas udara dan
permintaan untuk mengidentifikasi diri. Sementara Rusia mengatakan semua
penerbangannya dilakukan sesuai dengan hukum internasional.
"Kami
telah melihat pesawat datang ke perbatasan kami tanpa rencana
penerbangan, tanpa kontrol apapun ... peraturan keselamatan, memasuki
wilayah kami," kata Garcia Severt.
"Kami telah melihat aktivitas yang sering terjadi di Laut Hitam, tetapi
tidak hanya, kadang-kadang kita telah melihat pesawat terbang di sekitar
Eropa," imbuhnya, mengacu pada pembom Rusia di lepas pantai Portugal.
NATO
akan mengadakan latihan terbesarnya sejak 2002 pada Oktober dan
November di Norwegia, yang disebut Trident Juncture. Latihan ini
melibatkan non-NATO Finlandia dan Swedia, dengan lebih dari 40.000
tentara.
Sementara ketegangan dengan Rusia telah mendorong NATO
untuk menyebarkan batalyon multinasional darat di Polandia dan Baltik,
NATO juga mendorong untuk mengintegrasikan kekuatan udaranya, meskipun
ada resistensi politik atas isu-isu kedaulatan.
Di bawah
perjanjian yang sedang dinegosiasikan, pasukan udara negara-negara NATO
masing-masing akan mempertahankan wilayah udara masing-masing, terlepas
dari negara tempat mereka berada, di bawah konsep "satu langit" yang
dapat melihat pesawat Portugis yang membela wilayah udara Spanyol,
misalnya.
Hari ini, setiap negara membela wilayah udara sendiri, kecuali, seperti dalam kasus Baltik, tidak memiliki pesawat tempur.
Presiden Vladimir Putin mengklaim Kremlin
berhasil mengidentifikasi dua tersangka kasus peracunan eks agen Rusia
di Inggris pada awal Maret lalu. (Mikhail Metzel/TASS Host Photo
Agency/Pool via Reuters)
Jakarta, CB -- Presiden Vladimir Putin mengklaim Kremlin berhasil mengidentifikasi dua tersangka kasus peracunan eks agen Rusia, Sergei Skripal, di Salisbury, Inggris, pada awal Maret lalu.
Putin menyebut dua tersangka itu adalah warga sipil, bukan agen mata-mata seperti yang selama ini dituduhkan London.
"Kami
tahu siapa mereka, kami telah menemukan mereka. Mereka (tersangka)
adalah warga sipil tentunya," ucap Putin dalam pidatonya di forum
ekonomi internasional di Vladivostok, Rabu (12/9)
Dikutip AFP, pernyataan itu tampaknya diutarakan Putin sebagai
respons terhadap tuduhan Inggris bahwa dua tersangka bernama Alexander
Petrov dan Ruslam Boshirov adalah anggota badan intelijen Rusia GRU.
London
juga telah merilis foto kedua pria tersebut. Kedua pria berusia sekitar
40 tahun itu disebut masuk ke Inggris melalui Bandara Gatwick pada 2
Maret lalu dan keluar dua hari kemudian.
Kedua warga Rusia
tersebut didakwa melakukan percobaan pembunuhan serta mempergunakan dan
memiliki racun Novichok, zat yang dikategorikan sebagai senjata pemusnah
massal buatan Uni Soviet.
Skripal, mantan agen Rusia yang berkhianat kepada negaranya, ditemukan
tak sadarkan diri bersama putrinya, Yulia, di sebuah bangku di pusat
perbelanjaan di Salisbury pada 4 Maret lalu.
Polisi Inggris menyimpulkan keduanya terpapar racun saraf Novichock, racun yang dikembangkan Uni Soviet di era 1970an.
Inggris
selama ini menuding Rusia berada di balik serangan tersebut. Namun,
Kremlin berkeras membantah seluruh tuduhan tersebut. Rusia bahkan
mengklaim tak mengenal kedua tersangka itu.
Kasus peracunan Skripal berbuntut cekcok diplomatik antara Moskow dan London hingga saling usir diplomat.
Tak
hanya London, akibat kasus Skripal, sejumlah negara Barat, seperti
Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa, turut mengusir diplomat Rusia
dari negaranya.
Kasus Skripal pun dinilai alasan relasi antara Rusia dan negara Barat berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun terakhir.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak pemimpin dunia bersatu menghadapi Iran. Foto/Istimewa
TEL AVIV
- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mendesak komunitas
internasional untuk menghentikan sikap "menenangkan" Iran. Sebaliknya,
dunia internasional hendaknya bersatu melawan Teheran.
Berbicara
pada awal pertemuan kabinet mingguannya, pemimpin hawkish Israel itu
meminta para pemimpin dunia untuk bersatu dalam perang melawan apa yang
disebutnya sebagai organisasi teroris.
"Apa yang kami lihat
adalah bahwa sementara Iran mengirim sel-sel teroris ke Eropa, para
pemimpin Eropa menenangkan dan berdamai dengan Iran, pada minggu yang
sama sel-sel teroris akan melakukan operasi mereka, yang kami bantu
menggagalkan," katanya.
"Ini tidak bisa diterima," tambahnya seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (13/9/2018).
Pemimpin
Israel itu mengatakan bahwa waktunya telah tiba bagi pemerintah Barat
untuk bergabung dengan upaya yang kuat dan jelas terhadap Iran oleh
pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh Presiden Donald
Trump.
Israel melihat Iran sebagai ancaman utama dan telah
melakukan lusinan serangan udara terhadap sasaran-sasaran Iran di Suriah
selama beberapa tahun terakhir.
Netanyahu adalah lawan vokal
dari perjanjian nuklir bersejarah pada 2015 lalu yang ditandatangani
oleh enam kekuatan besar dunia dengan Iran, yang bertujuan untuk
membatasi program nuklir Iran. Tetapi Trump kemudian menarik AS keluar
dari kesepakatan pada bulan Mei, sementara memberlakukan kembali sanksi
ekonomi terhadap Iran.
Israel menghancurkan pondok-pondok aktivis
Palestina di Khan al-Ahmar, desa suku Bedouin di Tepi Barat yang telah
digusur pemerintah. (Reuters/Mussa Qawasma)
Jakarta, CB -- Israel menghancurkan pondok-pondok aktivis Palestina di Khan al-Ahmar, desa suku Bedouin di Tepi Barat yang telah digusur pemerintah.
Beberapa sumber Reuters
mengatakan bahwa tentara Israel tiba sebelum matahari terbit pada Kamis
(13/9) dan menghancurkan gubuk-gubuk yang dibangun para demonstran,
tapi tak menyentuh tempat berkemah penduduk Bedouin.
Seorang juru bicara tentara Israel menyatakan bahwa ia tidak bisa memberi informasi apa pun.
Lima gubuk yang dihancurkan ini dibangun oleh aktivis dari kelompok HAM
dan otoritas Palestina yang didukung Barat untuk membantu komunitas
Bedouin.
Desa Khan al-Ahmar sendiri terletak dekat jalan penghubung yang melewati Tepi Barat, dari Yerusalem hingga ke Laut Mati.
Rencana
Israel untuk menggusur desa dan memindahkan 180 penduduk Bedouin
dikecam warga Palestina dan beberapa negara Eropa, yang mengkhawatirkan
dampak pada penduduk dan harapan perdamaian.
Suku Bedouin selama ini hidup berpindah-pindah sambil menggembalakan hewan ternak mereka.
Warga Palestina menganggap penggusuran ini sebagai bagian dari rencana
Israel untuk menciptakan permukiman yang bakal memisahkan Yerusalem
Timur dari Tepi Barat.
Selama ini, Israel dan Palestina memperebutkan wilayah Yerusalem Timur untuk menjadi ibu kota mereka.
Pekan
lalu, Mahkamah Agung menolak petisi untuk mencegah penggusuran ini,
mendukung otoritas yang menyatakan bahwa desa itu dibangun tanpa izin.
Namun, warga Palestina menyatakan bahwa dokumen-dokumen sangat sulit didapatkan.