Presiden Amerika Serikat Donald Trump
mengancam akan memotong dana bantuan ke Pakistan karena menilai negara
itu gagal memerangi terorisme. (REUTERS/Toru Hanai)
Jakarta, CB -- Amerika Serikat mengancam
akan memotong bantuan dana ke Pakistan. Ancaman itu dilontarkan presiden
Amerika Serikat Donald Trump melalui akun twitternya, @realDonaldTrump,
Senin (1/1).
Pemotongan dana bantuan itu, menurut Trump terkait
dengan yang disebut oleh Trump sebagai 'kebohongan-kebohongan' yang
dilakukan pemerintah Pakistan.
"Amerika Serikat telah dengan
bodohnya memberi Pakistan lebih dari US$33 miliar bantuan selama 15
tahun terakhir, dan mereka tidak memberi kita apa-apa selain kebohongan
dan kebohongan, serta berpikir pemimpin kita sebagai orang bodoh," kata
Trump.
Trump menambahkan, "Mereka (Pakistan) memberi tempat yang aman bagi
teroris yang kita cari di Afghanistan, dengan sedikit bantuan. Tidak ada
lagi."
Sejak pekan lalu, Trump dilaporkan tengah memertimbangkan untuk
menahan dana bantuan US$ 255 yang sudah tertunda ke Islamabad. Trump
menilai, Pakistan gagal memberantas kelompok-kelompok teror.
Hubungan
AS-Pakistan memanas, terutama selama Trump berkuasa. Pada bulan Agustus
2017, Trump menyebut Pakistan sering memberi tempat yang aman bagi
agen-agen kekacauan, kekerasan dan teror.
Desember silam, Trump juga sudah mengisyaratkan tentang pemotongan bantuan terhadap Pakistan.
"Kami melakukan pembayaran besar setiap tahun ke Pakistan, mereka harus membantu," katanya.
Menteri
Luar Negeri Pakistan Khawaja Muhammad Asif menanggapi ancaman Trump
tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Geo, Asif
mengatakan, kegagalan Pakistan memerangi teroris juga tanggung jawab
Amerika Serikat.
"Amerika Serikat harus menjaga orang-orangnya bertanggung jawab atas kegagalannya di Afghanistan."
Islamabad
telah berulang kali membantah tuduhan Amerika Serikat yang menuding
negara tersebut menutup mata terhadap militansi. Pakistan mengecam
Amerika Serikat karena mengabaikan ribuan orang yang telah terbunuh
melawan teroris.
Pejabat Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat
di Asia Selatan dan Tengah, Lisa Curtis menulis dalam sebuah artikel
yang diterbitkan pada bulan Februari bahwa kegiatan dan operasi sejumlah
kelompok teror di Pakistan telah mengancam kepentingan keamanan
nasional AS yang vital di wilayah tersebut.
Untuk mencapai tujuan
kontraterorisme AS di wilayah itu Lisa merekomendasikan, agar AS perlu
melakukan pendekatan menyeluruh untuk menutup semua kelompok militan
Islam yang beroperasi dari wilayah Pakistan.
WASHINGTON
- Israel dan Amerika Serikat (AS) telah menyetujui sebuah kemitraan
untuk menangani berbagai aspek kegiatan jahat Iran. Demikian pernyataan
yang dikeluarkan juru bicara Dewan Keamanan Nasional (NSC) AS.
"Kedua
delegasi tersebut menyetujui kerangka umum untuk kerja sama di masa
depan mengenai kegiatan kejahatan Iran," kata pejabat tersebut seperti
dikutip dari Russia Today, Minggu (31/12/2017).
Pada
hari Kamis lalu, Channel 10 Israel melaporkan bahwa Washington dan Tel
Aviv menandatangani sebuah dokumen strategi dan kebijakan mengenai
Teheran, menyusul diskusi antara badan intelijen dan pertahanan Israel
dan AS pada 12 Desember. Pembicaraan tersebut dikatakan dipimpin oleh
penasihat keamanan nasional AS, HR McMaster dan rekannya dari Israel
Meir Ben-Shabbat.
Channel 10 melaporkan bahwa dokumen tersebut
dirancang untuk diterjemahkan ke dalam langkah-langkah di atas gagasan
yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump dalam pidatonya pada 13
Oktober, di mana dia akan membuang semua kesepakatan nuklir Iran yang
dinegosiasikan Obama, menurut sumber yang tidak disebutkan namanya.
Trump
tidak langsung mencabut kesepakatan tersebut, namun "memberi dekrit"
dukungannya untuk kesepakatan tersebut, meninggalkan nasib di tangan
Kongres.
Secara khusus, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan
presiden Trump setuju di balik pintu tertutup untuk membentuk tim
gabungan guna menangani apa yang mereka yakini sebagai 'ancaman Iran'.
Empat
tim terpisah akan dilaporkan disiapkan untuk membatasi kekuatan Iran.
Yang pertama akan menangani aktivitas Iran di Suriah dan dukungan
Teheran untuk organisasi teror Hizbullah. Divisi lain akan mengawasi
kegiatan diplomatik dan intelijen yang bertujuan untuk menghadapi ambisi
senjata nuklir Iran.
Kelompok ketiga akan memantau program rudal
balistik Iran dan upaya konstitusinya untuk membangun sistem rudal yang
akurat di Suriah dan Lebanon. Akhirnya, unit keempat akan mengawasi
dasar-dasar untuk eskalasi oleh Iran dan / atau Hizbullah.
Trump
secara teratur mengecam kesepakatan nuklir Obama dengan Teheran di jalur
kampanye, memperingatkan AS dapat menarik diri dari kesepakatan penting
kapanpun.
"Kami tidak bisa dan tidak akan membuat sertifikasi
ini. Kami tidak akan terus menyusuri jalan yang bisa diperkirakan
kesimpulannya adalah lebih banyak kekerasan, lebih banyak teror dan
ancaman yang sangat nyata dari pelarian nuklir Iran," katanya.
Uni
Eropa mengkritik ancaman Amerika untuk menarik diri dari kesepakatan
tersebut dengan mengingatkan Washington bahwa inisiatif P5+1 bukanlah
sebuah persetujuan bilateral. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov,
memperingatkan pada bulan Oktober bahwa upaya untuk menegosiasikan ulang
kesepakatan Iran akan membahayakan keamanan internasional, karena
"dapat mengubur kesepakatan penting ini di bidang stabilitas strategis
dan non-proliferasi nuklir."
TEL AVIV
- Isral lancarkan serangan udara di Gaza selama dua hari berturut-turut
setelah sebuah rudal mendarat diwilayahnya. Pasukan keamanan Israel,
IDF, menyalahkan Iran atas serangan tersebut. IDF mengklaim Teheran
memasok penyerang yang tidak dikenal dengan senjata.
"Rezim Iran
terus mempertaruhkan keamanan penduduk Jalur Gaza dan menempatkan mereka
dalam bahaya besar. Ke mana pun rezim Iran beroperasi atau terlibat,
itu hanya menimbulkan kekacauan dan kehancuran," cuit IDF pasca serangan
tersebut seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (31/12/2017).
IDF
juga menuduh Iran dengan sengaja mengobarkan konflik Palestina-Israel
melalui jaringanya - kelompok teroris nakal dan ekstremis - dengan
menyalurkan senjata kepada mereka dalam upaya untuk menyalakan kembali
permusuhan yang terhenti selama bertahun-tahun.
Sementara itu
Menteri Pertahanan Israel, Avogdor Lieberman mengatakan, terlalu dini
untuk menyebut orang-orang bersalah atas serangan tersebut. Ia lantas
menuding Teheran atas serangan tersebut.
"Iran telah memasok
rudal ini ke banyak kelompok," Lieberman mengatakan kepada media Israel,
mengatakan bahwa pemeriksaan awal dari rudal yang ditembakkan
mengkonfirmasikan berasal dari Iran.
Mencaci Iran, Lieberman
tampaknya jarang memuji Hamas karena telah memastikan konfrontasi
militer langsung. Ia mengatakan bahwa kelompok tersebut tidak dapat lagi
mengawasi berbagai formasi minor, yang bertanggung jawab atas lonjakan
ketegangan.
"Hamas berhati-hati karena mereka tidak menginginkan
perang, seperti yang kita lakukan, tapi kelompok Muslim Salafi dan
ekstrimis bertindak sendiri," ujar Lieberman.
Serangan rudal dan
balasannya terjadi di tengah kerusuhan kekerasan di wilayah Palestina
yang diduduki Israel. Kejadian itu dipicu keputusan Presiden Amerika
Serikat (AS) Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel ada
6 Desember lalu.
Langkah kontroversial tersebut menimbulkan
kecaman internasional yang meluas, pujian dari pihak berwenang Israel,
dan mendorong seruan untuk sebuah pemberontakan baru Palestina, sebuah
"intifadah yang diberkati" terhadap Israel dan Washington.
Sedikitnya
14 warga Palestina telah terbunuh dan sekitar 3.000 terluka saat
pasukan Israel berulang kali menembakkan amunisi dan peluru karet untuk
menargetkan "penghasut" dan memadamkan kerusuhan tersebut.
TEHERAN
- Demonstran anti pemerintah akan menghadapi kepalan tangan besi jika
kerusuhan politik berlanjut. Begitu bunyi peringatan yang dikeluarkan
Garda Revolusi Iran.
Aksi demonstrasi anti pemerintah telah
terjadi selama tiga hari terakhir karena jatuhnya standar kehidupan.
Namun seorang komandan Garda Revolusi mengatakan bahwa demonstrasi
tersebut telah berubah menjadi orang-orang yang meneriakkan
slogan-slogan politik dan membakar properti publik.
Aksi
demonstrasi ini merupakan aksi protes terbesar sejak demonstrasi
pro-reformasi di tahun 2009 lalu. Ada laporan dua demonstran telah tewas
dalam aksi ini. Ada seruan untuk melengserkan atau kematian pemimpin
tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di kota-kota Khoramabad, Zanjan
dan Ahvaz.
Garda Revolusi Islam Iran adalah kekuatan yang sangat
kuat dengan ikatan dengan pemimpin tertinggi negara tersebut, dan
didedikasikan untuk mempertahankan sistem Islam negara tersebut.
"Jika
orang-orang datang ke jalan terkait harga tinggi, mereka seharusnya
tidak meneriakkan slogan-slogan tersebut dan membakar barang-barang
milik umum dan mobil," ujar Brigadir Jenderal Esmail Kowsari seperti
dikutip dari BBC, Minggu (31/12/2017).
Menteri dalam negeri Iran juga telah memperingatkan masyarakat untuk menghindari "pertemuan ilegal".
Protes dimulai di kota timur laut Masyhad pada hari Kamis lalu dan menyebar ke kota-kota besar lainnya pada hari Jumat.
Demonstrasi
kecil di Teheran meningkat menjadi beberapa ribu orang pada hari Sabtu,
dan mahasiswa bentrok dengan polisi. Protes juga berubah menjadi aksi
kekerasan di beberapa kota lainnya.
Aksi demonstrasi ini didorong
ketidakpuasan atas tingginya tingkat pengangguran, inflasi dan dugaan
korupsi. Beberapa aksi protes yang baru terjadi telah mengubah isu-isu
politik termasuk keterlibatan mahal Iran dalam konflik regional seperti
konflik di Suriah dan Irak.
Di Masyhad, beberapa orang
meneriakkan "bukan Gaza, bukan Lebanon, hidupku untuk Iran", sebuah
referensi untuk apa yang para pemrotes katakan adalah fokus pemerintah
pada isu-isu asing daripada masalah domestik.
Iran adalah
penyedia utama dukungan militer kepada pemerintah Bashar al-Assad di
Suriah. Teheran juga dituduh memberikan senjata kepada pemberontak
Houthi yang memerangi koalisi pimpinan-Arab di Yaman, yang kemudian
disangkal, dan merupakan sekutu gerakan Syiah Libanon yang kuat,
Hizbullah.
Pihak berwenang Iran menyalahkan anti-revolusioner dan agen-agen kekuatan asing terkait aksi demonstrasi ini.
Sebelumnya,
pada Sabtu kemarin, ribuan demonstran pro-pemerintah mengadakan
demonstrasi untuk menandai peringatan delapan tahun pembubaran
demonstrasi jalanan tahun 2009.
Presiden Hassan Rouhani menyerukan agar
warganya mementingkan persatuan saat demo di Iran, Senin (1/1).
Sedikitnya 13 orang tewas termasuk seorang polisi. (AFP PHOTO / STR)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Iran Hassan Rouhani
berusaha meredakan aksi protes yang telah menewaskan 13 orang,
tantangan terbesar pemerintah Teheran sejak demonstrasi besar-besaran
pada 2009. Demo di Iran
yang telah berlangsung sejak Kamis (28/12) adalah aksi terbesar sejak
Revolusi Hijau 2009, yang menentang Presiden Mahmoud Ahmadinejad.
"Bangsa
kita yang besar telah menyaksikan sejumlah insiden serupa di masa lalu
dan telah berhasil mengatasinya. Ini bukan apa-apa," kata Rohani dalam
pertemuan dengan anggota Parlemen Iran, Senin (1/1) seperti dilaporkan CNN.
Rouhani menyerukan agar warganya tenang. Aparat terus berusaha meredam demo di Iran.
Aksi demo kian memanas saat seorang pria menembaki polisi dengan
senapan berburu di Najafabad, Provinsi Isfahan, Senin (1/1). Media
pemerintah menyebut satu polisi tewas dan tiga luka-luka.
Demonstrasi telah berlangsung lima hari berturut-turut, Senin (1/1). Menurut kantor berita Reuters, jumlah korban tewas mencapai 13 orang.
Down with Republic of Mullah TEHRAN NOW#IranProtest pic.twitter.com/7SOC9s2BX2
— Mehdi Mirghaderi (@mobarez_nastooh) December 31, 2017
Tayangan video yang beredar di media sosial memperlihatkan
bentrokan di Kota Qahderijan antara demonstran dengan polisi. Pemrotes
tampak berusaha menduduki kantor polisi dan membakarnya.
Di
sebelah barat, Kota Kermanshah, pemrotes membakar pos polisi lalu
lintas. Kantor berita Mehr menyatakan tidak ada korban dalam insiden
tersebut.
Menurut pejabat, ratusan orang telah ditangkap.
Tayangan video yang beredar viral memperlihatkan polisi Teheran
menembakkan kanon air untuk membubarkan demonstran.
Aksi unjuk
rasa berawal di Kota Mashhad, Kamis (28/12) akibat tekanan ekonomi dan
dugaan korupsi. Aksi tersebut meninggal di seluruh negeri dan berujung
pada tuntutan agar pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei
mundur.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump lewat akun Twitter-nya
menyerukan perubahan dalam sistem pemerintahan di Iran, yang disebutnya
sarat dengan represi dan korupsi.
Tak hanya Trump, Wakil
Presiden Mike Pence juga turut mendukung aksi protes. "Perlawanan rakyat
Iran hari ini memberi harapan bagi semua yang berjuang bagi kebebasan
dan melawan tirani. Kita tidak akan mengecewakan mereka," cuit Pence
lewat akun Twitternya.
Komentar
dua pemimpin Amerika Serikat itu membuat Rouhani geram. Di hadapan
Parlemen, Rouhani menyatakan Trump terus menerus menyebabkan masalah
bagi warga Iran. Termasuk soal visa dan keuangan.
Rouhan juga
menyatakan rakyat boleh demo di Iran. Tapi menegaskan bahwa persatuan
adalah hal yang terpenting bagi negara itu saat ini.
Sudah hari kelima Iran diguncang unjuk rasa, belasan tewas
Ilustasi - Masyarakat membawa poster
dari pemimpin oposisi reformis Mehdi Karroubi dengan pakaian Uncle Sam,
mewakili pemerintah AS dalam acara pemakaman Sanee Zhaleh, seorang
pelajar yang ditembak mati dalam sebuah unjuk rasa oposisi pada hari
Senin di Teheran, Rabu (16/2).
Dubai (CB) - Unjuk rasa di Iran memasuki hari kelima di
mana para demonstran menyerang pos-pos polisi Senin tengah malam tadi,
lapor kantor berita dan media massa Iran.
Pasukan keamanan mati-matian membendung tantangan terberani terhadap kepemimpinan mullah sejak gejolak 2009.
Video-video
di media sosial memperlihatkan bentrok di pusat kota Qahderijan antara
pasukan keamanan dengan pengunjuk rasa yang berusaha menduduki sebuah
pos polisi yang memicu kebakaran.
Di kota Kermanshah, pengunjuk
rasa membakar sebuah pos polisi tapi tidak ada korban yang terluka
akibat insiden ini, lapor kantor berita Mehr.
Memasuki hari
kelima unjuk rasa, sekitar 13 orang tewas dalam gelombang unjuk rasa
terburuk sejak protes jalanan 2009 yang mengecam keterpilihan kembali
Mahmoud Ahmadinejad sebagai presiden Iran.
Pengunjuk rasa
menggugat kepemimpinan ulama di negeri itu. Presiden Hassan Rouhani
menyatakan rakyat Irak berhak menyuarakan aspirasinya namun tidak boleh
rusuh.
"Presiden tidak akan menoleransi mereka yang merusak
properti publik, melanggar aturan dan menciptakan kerusuhan dalam
masyarakat," kata Rouhani seperti dikutip Reuters.
Seorang Polisi Iran Dilaporkan Tewas Ditembak Demonstran
Gelombang demo di Iran menewaskan seorang polisi dan belasan demonstran. (AFP PHOTO / STR)
Jakarta, CB -- Seorang polisi dilaporkan
tewas ditembak mati demonstran, dan tiga lainnya terluka, selama
gelombang demo di Iran menentang Presiden Hassan Rouhani dan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
"Seorang
demonstran di kota Najaf Abad melepaskan tembakan ke pasukan polisi
dengan senapan. Akibatnya, tiga orang terluka, dan satu orang menjadi
martir," kata juru bicara kepolisian Saeed Montazer al-Mahdi kepada
stasiun televisi pemerintah Iran, seperti dikutip dari Reuters.
Saeed tidak merinci kejadian penembakan tersebut.
Sementara itu, mengutip AFP, pada Senin (1/1), jumlah pengunjuk rasa yang meninggal sejak aksi unjuk rasa pekan lalu, mencapai 10 orang.
Menurut
laporan televisi pemerintah, enam orang demonstran terbunuh di kota
barat Tuyserkan, dua orang di kota barat daya Izeh, dan dua orang
lainnya, termasuk seorang remaja laki-laki, tewas di kota Dorud di barat
kota.
Gelombang protes di Iran semakin besar selama dua hari terakhir,
terutama setelah terjadi kerusuhan pada aksi demonstrasi terjadi di kota
Mashhad, kota terbesar kedua Iran.
Unjuk rasa ini dimulai dari
kota Masyhad di wilayah utara, Kamis (28/12), menolak kenaikan harga
barang bahan pokok, dan demo ini menyebar ke kota-kota besar lainnya.
Aksi protes bahkan berlangung hingga malam hari.
Rouhani telah
meminta agar para demonstran tetap tenang. Kata Rouhani warga Iran
berhak mengkritik pihak berwenang, tapi ia mengingatkan, para pelaku
kerusuhan akan ditindak tegas.
Aparat keamanan Iran telah menangkap ratusan orang yang terlibat dalam kerusuhan.
Intelijen
Iran menyatakan, aksi massa digerakan oleh "perusuh dan penghasut", dan
mereka mengklaim telah mengidentifikasi orang-orang yang diduga
menghasut tersebut. Intelijen juga telah menyebarkan foto tiga orang
yang diduga berperan dalam kerusuhan tersebut.
Seorang warga Iran mengatakan, aksi itu merupakan bentuk solidaritas. Aksi itu dipicu karena sulitnya perekonomian.
"Hidup
benar-benar sulit, harga tinggi benar-benar membuat saya tertekan,
suami saya adalah pegawai pemerintah tapi gajinya tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan kita," kata Farzaneh Mirzaie (42).
Rouhani
yang mulai berkuasa pada tahun 2013 berjanji untuk memperbaiki ekonomi
dan mengurangi ketegangan sosial, namun biaya hidup yang tinggi dan
tingkat pengangguran 12 persen telah membuat banyak orang merasa bahwa
kemajuannya terlalu lambat.
"Kami tidak memiliki masalah lebih
besar dari pada pengangguran, ekonomi kita butuh sebuah operasi Kita
semua harus berdiri bersama," kata Rouhani.
PARIS
- Aksi demonstrasi anti pemerintah Iran tidak hanya terjadi di dalam
negeri. Aksi serupa juga telah meluas hingga Eropa, ke Prancis dan
Jerman tepatnya.
Para penentang rezim Iran mengadakan demonstrasi
kecil di hari di Prancis dan Jerman dalam sebuah demonstrasi
solidaritas dengan aksi protes yang sedang berlangsung di tanah air
mereka.
"Sekitar 40 orang berdemonstrasi di dekat kedutaan Iran
di Paris untuk menyerukan diakhirinya "campur tangan" Teheran di Suriah
dan Lebanon," kata Afchine Alavi, dari Dewan Nasional Perlawanan Iran
(CNRI), sembari menambahkan bahwa ada tuntutan serupa di Iran seperti
dikutip dari Asharq Al-Awsat, Minggu (31/12/2017).
Sementara
itu di Berlin, sekitar 100 anti rezim Teheran berkumpul di dekat
kedutaan Iran untuk menuntut pembebasan segera orang-orang yang
ditangkap selama tiga hari demonstrasi.
Sekitar 50 orang berkumpul di tempat yang sama pada hari Jumat.
Demonstrasi
anti pemerintah dimulai di kota Masyhad di Iran pada hari Kamis sebagai
serangan terhadap biaya hidup yang tinggi. Namun aksi ini belakangan
dengan cepat berbalik menjadi aksi melawan rezim Islam secara
keseluruhan.
Alavi mengatakan bahwa demonstrasi tersebut berhubungan dengan basis masyarakat Iran yang semakin luas.
"Bukan
hanya dari kelas menengah tetapi juga sejumlah besar orang yang
merupakan pengangguran dan kelaparan yang telah menderita secara ekonomi
akibat konsekuensi korupsi," tuturnya.
Demonstrasi di Iran
adalah yang pertama sejak Teheran memadamkan gerakan protes yang jauh
lebih luas di tahun 2009. Pemerintah Iran juga telah memberikan
peringatkan terhadap "pertemuan ilegal".
Video yang dibagikan
oleh pengguna media sosial di luar Iran namun tidak dapat diverifikasi
secara independen mengklaim untuk menunjukkan ribuan orang berbaris
damai menentang rezim tersebut di beberapa kota termasuk Khorramabad,
Zanjan dan Ahvaz, dengan nyanyian "Kematian untuk diktator".
Pada
hari Sabtu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyuarakan
dukungannya untuk demonstrasi tersebut, mengeposkan di Twitter dua klip
pidatonya di Majelis Umum PBB pada bulan September di mana dia membidik
rezim Iran.
"Rezim yang menindas tidak dapat bertahan selamanya,
dan hari akan tiba ketika orang-orang Iran akan menghadapi pilihan,"
cuitnya dia, mengutip dari pidato tersebut.
Pos-pos Trump muncul
saat beberapa ratus demonstran anti-pemerintah bentrok dengan polisi di
Universitas Teheran dalam demonstrasi hari ketiga berturut-turut.
Polisi Ukraina berhasil membebaskan para
sandera yang disekap di satu kantor pos oleh seorang pria yang diyakini
membawa bom terikat di badannya, Sabtu (31/12/2017). (Reuters)
"Seluruh sandera sudah dibebaskan di Kharkiv. Pelaku sudah ditahan."
Kharkiv (CB) - Polisi Ukraina berhasil membebaskan para
sandera yang disekap di satu kantor pos oleh seorang pria yang diyakini
membawa bom terikat di badannya, Sabtu (30/12).
Polisi juga menangkap si penyandera setelah ketegangan menyelimuti kota Kharkiv selama beberapa jam.
"Seluruh sandera sudah dibebaskan di Kharkiv. Pelaku sudah
ditahan," tulis Presiden Ukraina Petro Poroshenko melalui akun Twitter.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Ukraina Arsen Avakov
memperlihatkan foto si penyandera, yang wajahnya berlumuran darah,
sedang diamankan oleh para polisi.
Tidak ada satu sandera pun yang terluka, demikian laporan Reuters.
Seorang saksi mata melihat pasukan kepolisian khusus menyerbu
menuju pintu masuk kantor pos untuk membebaskan sandera sekaligus
menangkap pelaku teror.
Dalam sejumlah pernyataan sebelumnya, Kepolisian Ukraina mengatakan
pria itu memasuki kantor pos sambil mengenakan topeng dan menyandera 11
orang dengan niat untuk merampok kantor pos itu.
Lima sandera, yang terdiri dari tiga perempuan dan dua anak-anak, dibebaskan lebih awal.
Kepala kepolisian daerah, Oleg Bekh, mengatakan kepada para
wartawan bahwa pria itu memiliki sejarah berperilaku antisosial dan
pernah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan obat-obatan
terlarang.
"Dia mungkin perlu bantuan psikiater," kata Bekh.
"Selama penahanan, ia mengalami luka ringan. Dia tidak stabil... para sandera mengatakan (pria itu) meminum alkohol."
Para polisi berhasil memasuki gedung itu setelah salah satu sandera
membukakan pintu bagi mereka, kata jaksa daerah Kharkiv Yuriy
Danylchenko kepada para wartawan.
Kepolisian sebelumnya mengatakan mereka telah melakukan kontak
dengan pria itu melalui telepon-telepon milik para sandera. Si pria
digambarkan dalam keadaan tenang dan tidak mengajukan tuntutan apa pun.
Penasihat Avakov, Anton Gerashchenko, mengatakan bahwa para sandera
termasuk beberapa pegawai kantor pos dan pengunjung. Salah satu di
antara mereka berhasil menghubungi polisi dari dalam gedung.
"Petugas patroli datang di lokasi perampokan dalam beberapa menit," tulis Gerashchenko di Facebook.
Ia
menambahkan, "Si perampok menyadari bahwa dia tidak bisa meninggalkan
lokasi kejahatan secara aman dengan barang jarahannya, dan dia
memutuskan menyandera semua orang."
Salah satu anak yang dibebaskan oleh penyadera mengatakan kepada
media lokal bahwa pria itu menaruh bahan-bahan peledak di dalam dua
botol dan mengancam bahwa ia akan meledakkan diri jika polisi tidak
mendengarkannya.
Pria itu juga mengatakan dirinya mengidap kanker otak, menurut anak tersebut.
Sang penyandera pada suatu titik menyatakan kekhawatirannya soal
pertukaran tawanan baru-baru ini antara pihak berwenang Ukraina dan
kelompok separatis pro-Rusia dan menganggap bahwa tawanan yang
dibebaskan harus lebih banyak, kata kepolisian.
Pemerintah Ukraina dan para pemberontak pada Rabu mempertukarkan
tawanan dengan jumlah terbesar sejak konflik muncul di Donbass, Ukraina
timur. Konflik itu telah menewaskan lebih dari 10.000 orang.
Kantor pos di Kota Kharkiv, Ukraina,
yang menjadi sasaran teror pria pembawa bom dan menyandera 11 orang
warga kota setempat pada Sabtu (30/12/2017). (hk.npu.gov.ua)
"Kami sedang mengupayakan segalanya untuk terus melakukan komunikasi dengan penyandera ..."
Kiev (CB) - Seorang pria, yang diyakini membawa bom yang
terikat di tubuhnya, menyandera 11 orang terdiri atas sembilan orang
dewasa dan dua anak-anak di satu kantor pos di Kota Kharkiv, Ukraina,
demikian laporan kepolisian setempat, Sabtu (30/12).
Pria yang tidak diketahui identitasnya itu tampak tenang dan belum mengajukan tuntutan apa pun.
Namun,
ia terus melakukan kontak secara berkala dengan kepolisian melalui
telepon-telepon milik para sandera, kata kepala kepolisian daerah, Oleg
Bekh, kepada stasiun penyiaran berita 112, layaknya dikutip Reuters.
Gambar-gambar di televisi memperlihatkan para polisi beserta
mobil-mobil polisi yang diparkir di luar sebuah gedung berwarna
putih-kuning dan bertingkat dua di kota timur laut itu.
Kawasan tersebut sudah ditutup agar tidak dilalui kendaraan.
"Kami sedang mengupayakan segalanya untuk terus melakukan
komunikasi dengan penyandera, dan mengambil semua langkah yang
diperlukan untuk memastikan agar orang-orang dibebaskan," kata Bekh.
Penyandera di kantor pos itu merasa khawatir soal pertukaran
tawanan baru-baru ini antara pihak berwenang Ukraina dan para
pemberontak pro-Rusia serta menganggap seharusnya ada lebih banyak
tawanan yang dibebaskan, kata Bekh.
Ia menambahkan bahwa kepolisian tidak tahu apa yang diinginkan oleh pria tersebut.
Pada Rabu (27/12), Pemerintah Ukraina dan kelompok separatis
mempertukarkan ratusan tawanan, yang merupakan jumlah terbesar sejak
konflik muncul di wilayah timur Ukraina, Donbass. Konflik tersebut telah
menewaskan lebih dari 10.000 orang.
Jakarta, CB -- Staf Senior Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut hak veto yang dimiliki
lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat PBB
menjadi tidak demokratis.
Lima negara yang memiliki hak veto itu adalah Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris dan Perancis.
"Keberadaan hak veto membuat PBB tidak kredibel dan tidak demokratis," kata Mimin Dwi Hartono di Jakarta, Sabtu (30/12).
Mimin menyebut kemampuan lima negara begitu saja membatalkan
keputusan anggota lain sudah tidak lagi relevan dengan dinamika yang
terus terjadi di berbagai negara saat ini.
Langkah Amerika
Serikat membatalkan resolusi DK PBB mengecam Presiden Donald Trump yang
mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel adalah salah satu contoh
terbaru penggunaan hak veto yang bermasalah.
Kelima anggota tetap DK PBB dipilih dalam Piagam PBB karena memegang peran kunci dalam pendirian organisasi dunia itu.
Para
penyusun piagam sepakat jika salah satu lima anggota tetap menyuarakan
penolakan, resolusi atau keputusan dewan beranggota 15 orang itu tidak
akan disetujui.
Jika
anggota tetap tidak sepenuhnya sepakat dengan resolusi yang diajukan
tapi tidak mau menyatakan veto, negara itu bisa menyatakan abstain.
Penghapusan
kewenangan luar biasa ini telah lama diperdebatkan tapi tak pernah
berujung pada perubahan. Dalam kesempatan ini, Mimin kembali mengangkat
argumen tersebut.
"Perlu ada perubahan struktural bagaimana membuat PBB yang lebih demokratis," ujarnya.
Hal
senada juga disampaikan Direktur Cultural Islamic Academy, Husein
Ja'far Al-Hadar. Menurutnya, hak veto membuat perdamaian dunia tidak
kunjung terwujud.
"Sampai sekarang kenapa perdamaian dunia tidak
pernah terjadi karena ada lima negara yang memliki hak veto atas semua
keputusan," tutur Husein.
Adanya hak veto tersebut, kata Husein,
juga menunjukkan tidak adanya penghargaan terhadap keputusan bersama
yang dibuat oleh negara lain.
"Tidak ada penghargaan terhadap suara bersama, yang menang adalah lima
negara yang bisa gunakan untuk memveto keputusan," ujarnya.
Peneliti temukan ribuan artefak berusia 1,76 tahun.
CB, JAKARTA -- Ilmuwan menemukan lebih dari
seribu artefak batu. Diantara artefak yang ditemukan ini berusia 1,76
juta tahun. Artefak ditemuukan di Wadi Dabsa, di barat daya Arab Saudi
di dekat Laut Merah.
Artefak batu yang ditemukan ini termasuk
sisa-sisa kapak, parang (sejenis pisau), pencakar (digunakan untuk
mengikis daging dari kulit binatang), titik proyektil dan batu palu.
Salah satu kapak yang ditemukan memiliki berat 3,6 kilogram. Penemuan
tersebut dirinci dalam jurnal Antiquity edisi Desember 2017.
Berdasarkan
desain, arkeolog memperkirakan bahwa alat-alat tersebut disebut
'acheulian', sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis
alat batu yang dibuat antara 1,76 juta tahun hingga 100 ribu tahun lalu.
Penulis utama studi ini Frederick Foulds mengatakan alat-alat
tersebut dibuat ketika iklim lebih basah. Peneliti menemukan bahwa
topografi Wadi Dabsa seperti sebuah baskom yang mungkin memiliki aliran
air yang mengalir menuruni lerengnya. Air yang mungkin 'disatukan' di
dalam baskom.
"Aneh rasanya berjalan di atas batu-batu kering
keras yang dibentuk oleh penyatuan air selama periode yang jauh lebih
lama," kata profesor arkeologi di Universitas Durham di Inggris ini,
dilansir dari LiveScience.
Tempat di mana artefak ini
ditemukan sekarang merupakan bagian dari gurun tandus. Tempat ini dulu
memiliki iklim basah yang mendukung tanaman dan satwa liar.
"Iklim
seluruh Jazirah Arab telah berubah beberapa kali sebagai respons
terhadap perubahan besar-besaran di iklim global yang menyertai siklus
glasial selama 2,5 juta tahun terakhir," kata Foulds.
Lantaran
topografi Wadi Dabsa, wilayah tersebut mungkin telah menerima curah
hujan ketika bagian lain Arab Saudi gersang. "Manusia bisa terus tinggal
di Wadi Dabsa ketika mereka tidak dapat tinggal di daerah lain," kata
Foulds.
Tim melakukan penelitiannya sebagai bagian dari proyek
DISPERSE, yang menganalisis perubahan lanskap dan arkeologi di Afrika
dan Asia untuk lebih memahami bagaimana manusia berevolusi dan tersebar
dari Afrika.
CB, JAKARTA -- Peneliti menemukan sebuah dokumen
yang mengungkapkan bahwa kaisar pertama Cina, Qin Shi Huang ingin hidup
kekal. Kaisar bahkan mengeluarkan perintah eksekutif untuk mencari
ramuan yang akan memberinya kehidupan abadi.
Qin Shi Huang lahir
dengan nama asli Ying Zheng pada tahun 259 SM. Dia meninggal pada tahun
210 SM. Semasa hidup, dia telah menaklukkan keenam negara berperang di
Cina untuk menciptakan sebuah negara kesatuan. Sejak itu, dia mengklaim
dirinya sebagai kaisar.
Kantor berita Cina Xinhua melaporkan
peneliti menemukan dokumen selama masa pemerintahan Qin Shi Huang.
Dokumen itu ditemukan dalam slip atau potongan bambu atau kayu. Saat
itu, bambu atau kayu lazim digunakan sebagai alat tulis. Pada tahun
2002, lebih dari 36 ribu slip yang berisi kaligrafi kuno ditemukan di
sumur yang ditinggalkan di provinsi Hunan, Cina tengah.
Slip
sebanyak itu tertanggal 222 SM hingga 208 SM yang mencakup pembicaraan
politik, militer, ekonomi, hukum, budaya dan obar-obatan.
Zhang
Chunlong, seorang peneliti di Institut Arkeologi Hunan, menganalisis 48
slip bertuliskan ramuan obat-obatan dan menemukan bahwa kaisar pernah
memerintahkan pasukannya untuk mencari ramuan keabadian hingga daerah
perbatasan dan desa-desa terpencil.
"Diperlukan sebuah kekuatan
eksekutif yang kuat untuk mengeluarkan keputusan pemerintah pada zaman
kuno, ketika fasilitas transportasi dan komunikasi tidak berkembang,"
ujar Zhang, dilansir dari Xinhua.
Potongan-potongan kayu
bahkan mencantumkan beberapa tanggapan dari desa-desa. Satu desa
bernama Duxiang melaporkan kepada kaisar bahwa penduduknya belum
menemukan obat mujarab kehidupan abadi. Sementara, ada dokumen dari kota
lain di Provinsi Shandong yang modern di Cina timur menawarkan ramuan
dari gunung setempat.
Arkeolog dan sejarawan sudah memiliki
beberapa gagasan bahwa Qin Shi Huang terobsesi dengan keabadian. Sang
kasiar telah mengonsumsi cinnabar atau merkuri sulfida dengan harapan
memperpanjang umur. Jika dia tidak bisa hidup selamanya, Qin Shi Huang
paling tidak ingin memastikan bahwa dia akan 'memperisapkan' dengan baik
di pekuburannya. Untuk makamnya, kaisar membangun makam bawah tanah
yang luas.
Pesawat amfibi terbesar di dunia buatan Cina AG600. Kredit: Reuters CB, Beijing - Pesawat
amfibi terbesar di dunia buatan Cina, AG600, memulai penerbangan
perdananya pada hari Minggu lalu, 24 Desember 2017. Pesawat yang diberi
kode nama Kunlong itu, menurut kantor berita Xinhua, berangkat dari Kota Zhuhai dan mendarat setelah kira-kira satu jam penerbangan.
Dengan lebar sayap 38,8 meter (127 kaki) dan didukung empat mesin turboprop, pesawat ini mampu mengangkut 50 orang dan bisa tinggal di udara selama 12 jam.
"Penerbangan perdana yang sukses membuat Cina setara dengan beberapa
negara di dunia yang mampu mengembangkan pesawat amfibi besar," kata
kepala perancang Huang Lingcai kepada Xinhua, sebagaimana dikutip Daily Mail, Rabu, 27 Desember 2017.
Pesawat amfibi itu bertugas untuk militer, tapi juga akan digunakan
untuk pemadam kebakaran dan penyelamatan laut. Setidaknya ada 17 pesanan
sejauh ini dari produsen penerbangan negara, Aviation Industry Corp of
China.
Desainnya digembar-gemborkan sebagai tonggak untuk
rekayasa penerbangan Cina, dengan 98 persen dari semua komponen pesawat
dibuat di dalam negeri.
Meskipun berukuran Boeing 737, AG600 jauh
lebih kecil daripada kapal terbang miliarder Howard Hughes. Pesawat
tersebut lebih dikenal dengan Spruce Goose, dengan lebar sayap 97 meter
dan panjang 67 meter, tapi hanya melakukan satu penerbangan singkat pada
1947.
Kemampuan penerbangan AG600 menempatkan semua proyek pembangunan Pulau Cina di Laut Cina Selatan berada di dalam jangkauan.
"Kisaran operasional 4.500 kilometer serta kemampuannya untuk mendarat
dan lepas landas dari air membuatnya sangat sesuai untuk penempatan di
pulau buatan Cina," kata James Char, seorang analis militer di Nanyang
Technological University Singapura.
Pesawat tersebut bisa terbang
ke ujung selatan wilayah yang diklaim Cina—James Shoal—hanya dalam
waktu empat jam dari kota selatan Sanya, menurut laporan Global Times.
Shoal
juga diklaim oleh Taiwan dan Malaysia, serta saat ini dikelola
Malaysia. Wilayah ini terletak kira-kira 80 kilometer dari garis pantai
Malaysia dan sekitar 1.800 kilometer dari daratan Cina.
“Kapasitas dan manuver pesawat
ini membuatnya ideal untuk mengangkut material ke fitur maritim yang
terlalu rapuh secara struktural untuk mendukung landasan pacu,” ucap
Char.
CB, Washington -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump,
mengatakan dia merasa kecewa bahwa Cina membiarkan suplai minyak
mengalir ke Korea Utara. Langkah seperti ini hanya akan mencegah
penyelesaian secara damai atas krisis program senjata nuklir Pyongyang.
"Tertangkap
basah -- sangat kecewa Cina membiarkan minyak mengalir ke Korea Utara.
Jika ini terus dibiarkan terjadi maka tidak akan ada solusi damai atas
masalah Korea Utara," kata Trump dalam cuitan di akun Twitternya
@realDonaldTrump. Kata "tertangkap basah" ditulis dalam huruf besar.
Soal
ini, pemerintah Cina mengaku tidak tahu menahu soal transaksi minyak
antara kapal negara itu dan Korea Utara. Juru bicara Kementerian Luar
Negeri Cina, Hua Chunying, mengatakan dia tidak mengetahui adanya
transaksi ilegal itu. Dia kemudian menegaskan pemerintah Cina secara
ketat menegakkan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan
pengembangan teknologi nuklir dan rudal Korea Utara.
Seperti
diberitakan, satelit mata-mata Amerika Serikat menangkap foto-foto
kapal-kapal Cina yang secara ilegal menjual minyak ke kapal-kapal Korea
Utara sekitar 30 kali sejak Oktober 2017.
Perdagangan
kapal-ke-kapal dengan Korea Utara di laut lepas dilarang di bawah sanksi
Dewan Keamanan PBB, yang diberlakukan pada September tahun ini.
Gambar
satelit yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat
menunjukkan kapal-kapal dari kedua negara memperdagangkan minyak secara
ilegal di Laut Barat.
Seperti dilansir Newsweek pada 27
Desember 2017, satu foto satelit, yang dilaporkan diambil pada 19
Oktober 2017, menunjukkan sebuah kapal bernama Rye Song Gang 1
bertransaksi komoditas itu dengan kapal Cina.
Korea Utara dilarang
Dewan Keamanan PBB untuk mengimpor gas alam dan minyak mentahnya mulai
September lalu sebagai sanksi atas program rudal nuklir Kim Jong-un.
Perdagangan
rahasia ini dimulai sesaat setelah sanksi itu dikeluarkan, yang
ditujukan untuk membatasi pasokan minyak Korea Utara. Tujuan sanksi ini
adalah menghentikan Kim Jong-un untuk memperluas sistem pertahanan
nuklir dan rudal negara ini.
Cina adalah sumber utama bahan bakar Korea Utara.
Pada hari Selasa, 26 Desember, data pabean Cina mengklaim bahwa
November menandai bulan kedua berturut-turut Beijing tidak mengirim
bensin atau solar ke Korea Utara.
CB, Jakarta - Satelit
mata-mata Amerika Serikat dilaporkan menangkap foto-foto kapal-kapal
Cina yang secara ilegal menjual minyak ke kapal-kapal Korea Utara sekitar 30 kali sejak Oktober 2017.
Perdagangan
kapal-ke-kapal dengan Korea Utara di laut lepas dilarang di bawah
sanksi Dewan Keamanan PBB yang diberlakukan pada September tahun ini.
Gambar
satelit yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat
menunjukkan kapal-kapal dari kedua negara memperdagangkan minyak secara
ilegal di Laut Barat.
Seperti yang dilansir Newsweek pada 27 Desember 2017, satu foto
satelit yang dilaporkan diambil pada 19 Oktober, menunjukkan sebuah
kapal bernama Rye Song Gang 1 memasarkan komoditas tersebut dengan kapal
Cina.
Korea
Utara dilarang Dewan Keamanan PBB untuk mengimpor gas alam dan impor
minyak mentahnya mulai September lalu sebagai balasan atas program rudal
nuklir Kim Jong-un.
Perdagangan rahasia tersebut dimulai sesaat
setelah sanksi tersebut dikeluarkan untuk membatasi pasokan minyak Korea
Utara. Tujuan sanksi ini adalah menghentikan Kim Jong-un untuk
memperluas sistem pertahanan nuklir dan rudal negara tersebut.
Cina
adalah sumber utama bahan bakar Korea Utara. Pada hari Selasa, 26
Desember, data pabean Cina mengklaim bahwa November menandai bulan kedua
berturut-turut Beijing tidak mengirim bensin atau solar ke Korea Utara.
Tidak
jelas apakah pemerintah Cina memberi izin untuk melakukan transaksi
ilegal ini, namun dengan jumlah besar minyak yang diperdagangkan maka
aneh rasanya jika para pejabat tidak menyadari transaksi Laut Barat.
Menanggapi
laporan itu, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying
mengatakan, dia tidak mengetahui transaksi ilegal itu. Dia kemudian
menegaskan bahwa pemerintah Cina secara ketat menegakkan resolusi Dewan
Keamanan PBB untuk menghentikan pengembangan teknologi nuklir dan rudal
Korea Utara.
MOSKOW
- Komandan Pasukan Pertahanan Angkatan Udara Rusia, Letnan Jenderal
Alexander Leonov mengatakan, jet tempur Amerika Serikat (AS) yang
beroperasi di Suriah timur berkali-kali berada di dalam radar sistem
pertahanan udara S-300.
Leonov mengatakan, sistem S-300 yang
ditempatkan di Suriah beberapa kali mengunci jet tempur AS yang sedang
beroperasi di Suriah. Namun, sampai saat ini belum ada satupun jet
tempur AS yang ditembak jatuh.
"Sebagai bagian dari operasi
militernya, pesawat pengintai dan pengebom strategis Angkatan Udara AS
berkali-kali terdeteksi dan diikuti secara otomatis (oleh S-300)," kata
Leonov, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (28/12).
"Sistem
rudal permukaan-ke-udara tersebut dikirim ke Suriah pada bulan Oktober
2016 untuk memperluas kontrol atas wilayah udara bagian timur Suriah,
mencegah serangan udara musuh di lapangan terbang Hmeymim dan basis
logistik Tartus," sambungnya.
Dia lalu mengatakan, jet-jet AS
bereaksi "gugup" saat terlacak oleh unit pertahanan udara Rusia dari
jarak 200, sampai dengan 300 kilometer.
Sebelumnya, Kementerian
Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pesawat tempur F-22 AS mencegah
pesawat Su-25 Rusia dari melakukan misi tempur untuk menghancurkan basis
ISIS di Sungai Efrat. Namun, perwakilan kementerian mencatat bahwa
setelah munculnya pesawat tempur Su-35S Rusia, F-22 menghentikan manuver
yang berbahaya dan bertolak ke wilayah udara Irak.
RIYADH
- Juru bicara koalisi Arab, Kolonel Turki bin Saleh al-Maliki
menuturkan, mereka telah menemukan dan menyita senjata Iran di gudang
senjata milik kelompok Houthi. Penemuan senjata ini semakin memperkuat
keterlibatan Iran dalam konflik yang terjadi di Yaman.
Turki,
dalam sebuah konferensi pers menunjukan foto udara kemudian
memperlihatakan seorang milisi Houthi yang membawa rudal SAM-7, yang
ditargetkan oleh helikopter Apache, helikopter yang sama yang juga
menargetkan pos perbatasan milisi Houthi.
"Apache juga
menghancurkan kendaraan militer milik Houthi, serta depot senjata dan
pos pemeriksaan Houthi. Derah di mana rudal balistik Houthi disimpan
telah ditemukan dan dihancurkan," kata Turki dalam konferensi pers itu.
"Koalisi
Arab bersama dengan tentara Yaman secara khusus berfokus untuk
menghancurkan basis Houthi di dekat perbatasan Arab Saudi," sambungnya,
seperti dilansir Al Arabiya pada Kamis (28/12).
Dia kemudian
menekankan upaya bantuan kemanusiaan koalisi melalui udara di beberapa
bagian Yaman dan pekerjaan organisasi hak asasi manusia di Sanaa terus
berlanjut, meskipun adanya ancaman dari Houthi.
"Koalisi Arab
juga membagikan selebaran bersama dengan tentara Yaman untuk membantu
mereka yang mencari tempat untuk berlindung," tukasnya.
CB, WASHINGTON -- Duta besar Amerika Serikat
(AS) untuk Israel David Friedman meminta agar Departemen Luar Negeri tak
lagi menyebut Tepi Barat sebagai 'daerah pendudukan'.
Friedman meminta agar Departemen Luar Negeri menghapus istilah
'daerah pendudukan' untuk menyebut Tepi Barat dalam sebuah dokumen resmi
yang mengacu pada kontrol Israel atas Tepi Barat.
Menurut laporan dari lembaga penyiaran publik yang dikelola Israel,
Departemen Luar Negeri AS menolak usulan itu. Namun karena ada tekanan
dari 'atas,' maka kedua belah pihak sepakat untuk membahas lagi masalah
ini, sedangkan keputusan akhir tetap dari Trump.
Friedman
sebelumnya telah bertemu dengan atasannya di Departemen Luar Negeri
untuk memaparkan pandangannya mengenai Tepi Barat. Departemen Luar
Negeri pada September secara terbuka menolak ucapan Friedman terkait
kehadiran Israel di Tepi Barat, karena dianggap tidak mencerminkan
pendirian pemerintah.
Pada saat itu juru bicara Heather Nauert
mengatakan kepada media bahwa pernyataan Friedman soal Tepi Barat tidak
dianggap sebagai perubahan kebijakan AS. Friedman mengatakan kepada
media berbahasa Ibrani, Walla, bahwa dia menganggap permukiman Tepi
Barat sebagai bagian dari Israel.
Sebelumnya pada bulan yang sama
Nauert juga terpaksa mengklarifikasi pernyataan Friedman kepada media
tentang 'dugaan pendudukan Israel' di Tepi Barat. "Posisi kami tidak
berubah, dan pernyataan tersebut tidak mewakili pergeseran kebijakan
AS," ujarnya.
Friedman adalah pendukung setia gerakan permukiman
ilegal Israel. Sebelum menjabat sebagai duta besar, dia merupakan
presiden American Friends of Bet El Institution.
Organisasi itu mendukung permukiman besar di Tepi Barat dekat
Ramallah. Dan dia memiliki sejarah panjang yang mengkritik
kelompok-kelompok yang mengkritik kebijakan penyelesaian Israel.
Permintaan Friedman itu dilakukan beberapa pekan setelah Trump
mengumumkan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
CB, ISTANBUL -- Presiden Turki Recep Tayyip
Erdogan melakukan kunjungan dua hari ke Tunisia. Kedatangan Erdogan
disambut oleh Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi. Pertemuan keduanya
sekaligus membahas kerjasama kedua negara.
Seperti diwartakan Aljazirah, Kamis (28/12) sesampainya di
Tunisia, Erdogan dijamu di istana presiden. Dalam kunjungan itu Erdogan
juga bertemu Perdana Menteri Tunusia Youssef Chahed dan Juru Bicara
Parlemen Muhammed al-Nasir.
Kedua negara sepakat untuk bekerjasama dalam empat bidang,
diantaranya ekonomi, pertahanan, perdagangan dan lingkungan.
"Meningkatkan volume perdagangan merupakan prioritas dari agenda ekonomi
kami," kata Erdogan dalam konferensi Pers seperti dikutip Anadolu Agency.
Dalam kunjungannya itu, Erdogan membawa serta sekitar 150 investor
dari Turki untuk menanamkan modal mereka di Tunisia guna membantu
pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Menteri Luar Negeri Turki,
perdagangan kedua negara mencapai 820 juta dolar pada 2015 kemarin.
Sementara dalam bidang pertahanan, kedua negara sepakat untuk
mengadakan kerja sama militer. Dalam hal ini, tentara Tunisia nantinya
akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan militer di Turki.
Dalam kesempatan itu, kedua kepala negara juga menyempatkan diri
guna membahas isu-isu terkini seperti status Yerusalem. Presiden Tunisia
Beji Caid Essebsi mengatakan, Tunisia dan Turki sama-sama menolak
dengan tegas keputusan sepihak Amerika Serikat yang mengakui kota suci
tersebut sebagai Ibu Kota Israel.
Hubungan antara Turki dan Tunisia terus mengalir sejak revolusi
Tunisia pada 2011 lalu. Peristiwa tersebut menggulingkan pemimpin
Tunisia lama, Zine El Abidine Ben Ali. Sedangkan, kunjungan Erdogan di
kawasan Afrika akan dilanjutkan ke Chad dan Sudan.
Dalam sebuah konferensi pers itu Erdogan juga sempat menyebut jika
Presiden Suriah Bashar al-Assad merupakan teroris yang sebenarnya. Dia
mengatakan, tidak ada tempat bagi al-Assad untuk masa depan Suriah.
Menurutnya, Suriah sangat tidak mungkin bisa maju jika presidennya
adalah al-Assad.
CB, KAIRO -- Media pro-Pemerintah Mesir menyebut
negara tetangganya, Sudan, sedang memperluas hubungan dengan Turki dan
Qatar. Ketiga negara itu disebut berkomplot untuk melawan Mesir.
Sementara itu pemerintah secara terbuka tetap diam. Media menafsirkan
kunjungan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Sudan pekan ini
untuk menghidupkan kembali perselisihan perbatasan dengan Mesir.
Pertemuan tersebut dilakukan oleh para kepala staf dari Sudan, Turki dan
Qatar.
Rendahnya hubungandiplomatik baru ini memperdalam ketegangan antara
Mesir, Ethiopia dan Sudan atas kemungkinan dampak dari dibangunnya
bendungan besar oleh Addis Ababa di bagian vital Mesir, yaitu di
perairan Sungai Nil.
"Presiden Sudan Omar Bashir bermain api dengan imbalan dolar,"
demikian yang dilaporkan harianKairo Al-Shorouk, pada Kamis
(28/12),tentang penguasa Sudan yang telah lama berkuasa tersebut.
Istanbul, 29/12 (CB) - Amerika Serikat dan Turki pada
Kamis saling mencabut seluruh pembatasan visa setelah Washington
mengatakan Ankara sudah menjamin tidak akan ada lagi staf misi AS yang
diincar karena menjalankan tugas resmi mereka.
Namun, Turki segera membantah bahwa pihaknya telah memberikan
jaminan seperti itu dalam kasus, yang telah menguji hubungan kedua
negara sejak dua karyawan lokal konsulat AS di Istanbul ditahan atas
kecurigaan memiliki kaitan dengan percobaan kudeta tahun lalu terhadap
Presiden Tayyip Erdogan.
Amerika Serikat menangguhkan layanan kantor misinya di Turki pada Oktober dan Turki membalas dengan tindakan yang sama.
Pada November, Washington mengatakan AS melanjutkan layanan kantor
perwakilannya secara terbatas setelah mendapat jaminan keamanan bagi
para staf lokalnya.
"Dengan adanya jaminan ini, Departemen Luar Negeri meyakini bahwa
pengaturan keamanan telah meningkat secara memadai hingga memungkinkan
layanan visa di Turki dilanjutkan secara penuh," kata Kedutaan Besar AS
di Ankara, Kamis.
Kedubes AS mengatakan pihaknya tetap khawatir soal dua karyawannya yang ditahan.
Turki, ketika mengumumkan bahwa pembatasan pengeluaran visa bagi
warga negara AS sudah diakhiri, membuat pernyataan atas masalah itu.
"Menurut kami, adalah tidak benar bagi Amerika Serikat untuk
menyatakan pihaknya telah menerima jaminan dari Turki," kata Kedutaan
Besar Turki di Washington dalam pernyataan.
Hubungan antara kedua sekutu NATO itu menjadi tegang tahun lalu.
Turki marah terhadap sikap AS yang dianggapnya enggan menyerahkan
Fethullah Gulen, sosok yang dituding Turki sebagai penggerak percobaan
kudeta pada Juli 2016.
Turki kemudian merasa terganggu atas dukungan militer yang
diberikan AS kepada para petempur YPG Kurdi di Suriah. Kelompok petempur
itu dianggap Ankara sebagai perpanjangan tangan PKK, kelompok yang
telah melancarkan pemberontakan selama tiga puluh tahun di Turki
tenggara.
Baru-baru ini, Turki mengambil peranan kunci di Perserikatan
Bangsa-bangsa dalam meloloskan resolusi yang berisi kecaman terhadap
langkah AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump
dan Ibu Negara Melania Trump tiba untuk pelayanan gereja di The Church
of Bethesda-By-The sea di Palm Beach, Florida, Amerika Serikat, Minggu
(24/12/2017). (REUTERS/Carlos Barria)
Kota Guatemala (CB) - Pengakuan Guatemala atas Yerusalem
sebagai ibu kota Israel melekatkan Presiden Jimmy Morales lebih dekat ke
Amerika Serikat saat sahamnya jatuh di negerinya karena tuduhan
korupsi, yang diajukan penyelidik didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menentang penolakan luar biasa dunia atas keputusan Presiden Donald
Trump memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, Guatemala dan Honduras
adalah negara di Amerika pendukungnya dalam pemungutan suara Majelis
Umum PBB pada pekan lalu.
Sesudah semakin terkucil di negaranya, Morales menyenangkan teman di
Washington dengan menyelaraskan dirinya dengan Trump, meskipun ia
menghadapi serangan balasan dari negara Arab, yang mengimpor kapulaga,
bumbu mahal dari Guatemala.
Morales pada malam Natal mengatakan akan mengikuti Trump untuk memindahkan kedutaan Guatemala dari Tel Aviv ke Yerusalem.
"Ini adalah cara yang sangat murah bagi Morales untuk memastikan
bahwa pemerintahan Trump ada di pihaknya," kata Michael Shifter, kepala
Dialog Antar-Amerika, sebuah kelompok pemikir yang berbasis di
Washington.
Morales terkenal tidak asing dalam kontroversi internasional.
Pada Agustus, mantan komedian televisi tersebut mendapat kecaman
dari PBB, Uni Eropa dan duta besar AS di Guatemala karena telah berusaha
mengusir seorang jaksa yang didukung PBB yang berusaha untuk mengadili
dirinya karena tuduhan korupsi.
Investigasi dugaan pembiayaan kampanye terlarang - yang mengikuti
penyelidikan gratifikasi terpisah pada anggota keluarga presiden - telah
mengancam akan mengutuk Morales untuk melakukan pemakzulan.
Morales lolos dari nasib tersebut, namun dia harus mundur karena
usahanya untuk mengeluarkan kepala Komisi Internasional Melawan
Impunitas yang didukung PBB di Guatemala, dan wewenangnya telah
digagalkan secara serius.
Morales, yang merupakan seorang penginjil Kristen, mengatakan bahwa
kebijakan Israel adalah sebuah pendirian yang berprinsip dalam tradisi
dukungan lama Guatemala terhadap Israel.
"Meskipun hanya ada sembilan dari kami di seluruh dunia yang
mendukung (posisi Trump), kami benar-benar yakin ini adalah jalan yang
benar," kata Morales tentang pemungutan suara PBB. Delapan negara
lainnya menentang resolusi tersebut yang mengecam AS karena mengakui
Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan 128 negara telah memilih resolusi
tersebut.
Status Yerusalem adalah salah satu hambatan paling besar dalam
kesepakatan perdamaian Israel-Palestina. Warga Palestina menginginkan
Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka, demikian Reuters.
Dunia Arab mengancam untuk memboikot kapulaga
sebagai balasan atas keputusan Guatemala pindahkan kedubes ke Yerusalem.
(AFP PHOTO / RODRIGO ARANGUA)
Jakarta, CB -- Dunia Arab dan muslim
mengancam akan memboikot kapulaga asal Guatemala. Ancaman boikot itu
dilontarkan setelah Guatemala pindahkan kedubes ke Yerusalem, mengikuti
langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Organisasi
Pembebasan Palestina (PLO) menyatakan setiap tahunnya, Guatemala
mengekspor kapulaga senilai US$300 juta ke negara-negara Arab dan negara
muslim lainnya. Kapulaga adalah bumbu utama dalam hidangan dan kopi
Arab.
"Kami akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap semua
aliansi kami, dan akan mengevaluasi hubungan berdasarkan kepentingan
bersama, dengan pandangan pada siapa yang dengan tulus mendukung
perdamaian di Palestina dan siapa yang menentang kepentingan nasional,"
kata Anees Sweidan, kepala hubungan luar negeri PLO, seperti dilaporkan Arab News, Kamis (21/12).
Mantan Wakil Presiden Guatemala, Edward Stein telah memperingatkan
dampak boikot itu kepada 45 ribu petani kapulaga di negeri Amerika Latin
tersebut.
Menurut PLO, Asosiasi Eksportir Guatemala telah mengirim surat
kepada Kementerian Luar Negeri, meminta presiden membatalkan keputusan
untuk pindahkan kedubes ke Yerusalem.
PLO telah mendesak Liga
Arab untuk memboikot negara-negara yang memindahkan kedutaannya dari Tel
Aviv ke Yerusalem. Boikot semacam itu telah berhasil memaksa Guatemala
mencabut keputusan serupa pada era 1990-an.
Kamis (21/12) lalu,
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi yang
mengecam langkah Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Resolusi itu didukung oleh 128 negara, sembilan menolak dan 35 abstain.
Guatemala termasuk salah satu negara yang menolak.
Pada Minggu
(24/12), Presiden Jimmy Morales mengumumkan niat Guatemala pindahkan
kedubes ke Yerusalem. Langkah itu tidak saja menuai kecaman dari banyak
negara, termasuk Indonesia, Qatar dan Yordania, tetapi juga mendapat
tanggapan negatif di dalam negeri. Morales dianggap menjilat Trump dan
Israel untuk mempertahankan kekuasaan.