Rabu, 27 Desember 2017

Kohanudnas Bangun Pertahanan Anti Pesawat Tanpa Awak

JAKARTA - Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) tengah mengembangkan pertahanan anti pesawat nirawak atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Kebijakan ini sebagai langkah antisipasi munculnya ancaman dari pesatnya teknologi.

Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsekal Madya Yuyu Sutisna mengaku, selama ini tidak ada pesawat nirawak milik negara-negara lain yang melintas masuk ke wilayah udara Indonesia secara ilegal.

"Selama saya jadi Panglima, tidak ada UAV yang melintas ke wilayah kita," ujarnya di Makohanudnas, Jakarta Timur, Sabtu 23 Desember 2017.

Meski begitu, sebagai penjaga kedaulatan wilayah udara Kohanudnas tengah mempersiapkan pertahanan menghadapi ancaman tersebut.

"Kita mau mengadakan anti drone. Ada pertahanan burupa buble, sehingga dia (UAV) tidak bisa masuk karena frekuensinya diganggu. Ada juga dibelokkan ke tempat pesawat mengontrol," ujarnya.

Pria yang menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) ini menambahkan, saat ini pertahanan yang dimiliki masih bersifat taktis. "Kalau yang taktis sudah ada di Paspampres. Yang besar sedang dalam proses," tegasnya.

Yuyu menjelaskan, pesawat UAV biasanya menggunakan transponder atau perangkat otomatis yang menerima, memperkuat dan mengirimkan sinyal dalam frekuensi tertentu.

"Biasanya menggunakan transponder. Kita tahu dia kemana, Yang beroperasi ini pesawat nirawak yang hanya sampai 200 kilo dengan radio frekuensi. Sehingga tidak masuk wilayah kita," kata Yuyu.

Credit sindonews.com

TNI AL LAKSANAKAN UJI KELAIKAN KN TANJUNG DATU 1101 BAKAMLA

TNI Angkatan Laut melaksanakan uji kelaikan kapal yang akan digunakan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla), yaitu KN Tanjung Datu-1101 pada 16 sampai dengan 22 Desember 2017, di wilayah perairan sekitar Batam. KN Tanjung Datu 1101 merupakan kapal produksi dalam negeri yaitu PT Palindo Marine Shipyard.

Dalam kegiatan ini, TNI AL menerjunkan Tim Kelaikan Materiel dari Dinas Kelaikan Materiel Angkatan Laut (Dislaikmatal) yang dipimpin oleh Letkol Laut (T) Hilman Panungkuran, beserta tiga orang personel tim lainnya yaitu, Mayor Laut (T) Ir. Dwi Suprihantono Putro spesialis bidang platform, Mayor Laut (E) Richard Martin, S.T., M.T., dibantu oleh Serka MES Wiwit Sudiatmoko yang menangani bidang navigasi dan SEWACO (Sensor, Weapon and Command).

Uji kelaikan yang dilaksanakan oleh TNI AL dari tim Dislaikmatal ini, merupakan permintaan langsung Bakamla RI guna memberikan rasa aman atas keselamatan baik personel, materiel, maupun lingkungan selama kapal tersebut dioperasionalkan.

KN Tanjung Datu - 1101 merupakan kapal jenis patroli terbesar yang pernah dibangun di Indonesia. Kapal ini memiliki kecepatan maksimum 18 knot, dengan Panjang 110 M, Lebar 15.5 M dan Tinggi main deck 6.90 M. Kapal ini memiliki kecepatan jelajah 15 knot, dengan kecepatan ekonomis 10 knot. Lambung kapal terbuat dari steel marine grade A, dan Kapal ini akan diawaki sejumlah 76 personel.

Nama KN Tanjung Datu sendiri diambil dari nama daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, tepatnya di Kelurahan Temajuk Kecamatan Paloh, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, dimana terdapat mercusuar setinggi 43 meter di kawasan hutan lindung lereng Gunung Datu sebagai penanda batas kepemilikan wilayah RI.

Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut.

Credit tnial.mil.id

KN.Tanjung Datu Bakamla RI

Jakarta, CB - Dalam memaksimalkan tugas utama Bakamla RI yaitu melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut, Bakamla RI memproduksi patroli terbesar yang dimiliki saat ini dengan ukuran 110 meter.
Sesuai dengan tahapan proses pembuatannya, Bakamla RI dan PT. Palindo Marine Shipyard bersama-sama melaksanakan pengawasan dan pengamatan manajemen muti terhadap pembangunan kapal 110 meter tersebut. Hal yang paling menentukan adalah hasil dari serangkaian uji kapal yang dilangsungkan di galangan kapal PT. Palindo Marine Shipyard, Batam, Sabtu (23/12/2017).
Terdapat beberapa hal yang menjadi tolak ukur dalam penjaminan mutu suatu kapal, antara lain penggunaan material, peralatan, dan perlengkapan kapal yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau bahkan berstandar internasional.
Selain itu, proses pengerjaan pemasangan peralatan dan perlengkapan kapal juga harus dilakukan oleh tenaga yang kompeten sehingga kapal yang dibangun memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Bakamla RI.
Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan itu sendiri melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pembangunan dan pengujian kapal. Tahap pembangunan kapal sudah selesai dengan sangat baik, ditandai dengan launching kapal dimana pertama kalinya kapal diapungkan di air.
Tahap pengujian kapal dilaksanakan dalam tiga tahap.

Adalah tahap Factory Acceptance Test (FAT/Uji Kelaikan Pabrik) yang dilaksanakan oleh galangan dalam rangka uji seluruh peralatan dan kesiapan kapal setelah selesai pembangunan.
Yaitu uji Harbour Accepted Test (HAT/Uji Kelaikan Dermaga), adalah pelaksanaan uji fungsi seluruh peralatan pokok kapal meliputi peralatan keselamatan dan peralatan kapal yang tergabung pada kondisi teknis dan kelaikan material dalam melaksanakan fungsi kemampuan keselamatan, kemampuan apung, kemampuan gerak, kemampuan layar dan kemampuan fungsi asasi.
Tahap terakhir yaitu pelaksanaan pengujian Sea Accepted Test (SAT/Uji Kelaikan Laut), yang merupakan pengujian puncak meliputi pengujian keseluruhan materi HAT di laut dengan ditambahkan dengan materi–materi olah gerak kapal/manuver.

Pelaksanaan uji HAT dan SAT pada kapal 110 meter menggunakan jasa dari Dinas kelaikan TNI AL (Dislaikmatal) dengan pertimbangan fungsi dari kapal 110 meter adalah melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di laut.
Pelaksanaan uji HAT dan SAT ini dihadiri dan diawasi oleh beberapa pejabat Bakamla RI diantaranya Kepala Biro Sarana dan Prasarana Laksma TNI Tugas Eko, Staf Ahli Bidang Operasi Laksda TNI (Purn) Busran Kadri, Kasubdit Operasi Laut Kolonel Laut (P) Imam hidayat, dan Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Ujang Rusmana, S.Si. Selain itu, terdapat pula Tim Uji Kelaikan Kapal dari Dislaikmatal yang dipimpin oleh Letkol Laut (T) Hilman.
Selanjutnya, kapal 110 meter akan memasuki tahap pemasangan senjata dan peralatan khusus.
Pemilihan nama KN. Tanjung Datu merupakan representasi tugas yang diemban oleh Bakamla RI yang turut menjangkau pulau-pulau terluar di wilayah Indonesia. Sebagaimana diketahui, Tanjung Datu merupakan daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Di kawasan hutan lindung lereng Gunung Datu terdapat menara mercusuar setinggi 43 meter, yang sekaligus menandakan batas kepemilikan wilayah NKRI.
Dengan segala daya dan upaya yang dimiliki, Bakamla RI akan berjuang untuk mengamankan lautan nusantara. Raksamahiva Camudresu Nusantarasya - Kami Penjaga Lautan Nusantara

Credit harianumum.com

AS Nyatakan Tidak Akan Lagi Bermurah Hati di PBB

WASHINGTON - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Haley kembali menyatakan pihaknya tidak akan lagi bermurah hati di PBB. AS kemarin baru saja mengumumkan pemotongan dana bantuan untuk PBB.

Haley menuturkan bahwa AS kecewa dengan keputusan yang diambil PBB mengenai Yerusalem, dan menegaskan AS tidak akan lagi membiarkan kemurahan hati mereka dimanfaatkan oleh pihak lain.

"Washington mengurangi fungsi manajemen dan dukungan PBB yang membengkak, meningkatkan dukungan untuk prioritas utama AS di seluruh dunia, dan menanamkan lebih banyak disiplin dan akuntabilitas di seluruh sistem PBB," kata Haley, seperti dilansir Russia Today pada Selasa (26/12).

"inefisiensi dan pengeluaran berlebihan PBB sudah terkenal. Washington tidak akan lagi membiarkan kemurahan hati rakyat Amerika dimanfaatkan atau tetap tidak terkendali. Pengurangan historis ini, adalah langkah awal dari banyak langkah lain menuju PBB yang lebih efisien dan akuntabel, yang merupakan langkah besar menuju arah yang benar," sambungnya.

Seperti diketahui, Haley kemarin mengumumkan keputusan pemerintah Presiden Donald Trump yang memotong dana bantuan untuk badan dunia itu sebesar USD285 juta atau sekitar Rp3,8 triliun.

Keputusan Washington soal pemangkasan bantuan dana PBB periode anggaran 2018-2019 ini sebagai konsekuensi kekalahan AS dan Israel dalam voting soal resolusi terkait status Yerusalem di Majelis Umum PBB.

128 negara anggota PBB telah memilih mendukung resolusi pembatalan pengakuan sepihak Presiden Trump atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Sebanyak sembilan negara—termasuk AS dan Israel—memilih menolak resolusi. Sedangkan 35 negara lainnya memilih abstain. Dengan perbadingan suara 128-9, pihak AS dan Israel kalah telak.

Credit sindonews.com

Amerika Serikat Pangkas Bantuan untuk Anggaran PBB

Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-bangsa, Nikki Haley menyatakan pihaknya berhasil memangkas bantuan untuk anggaran PBB sebesar US$285 juta pada tahun anggaran 2018-2019. (AFP PHOTO / JIM WATSON)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat mengurangi bantuan untuk Perserikatan Bangsa-bangsa tahun anggaran 2018-2019. Langkah itu diambil pasca ancaman Presiden Donald Trump untuk menghentikan bantuan bagi negara-negara yang mendukung Resolusi Majelis Umum PBB soal Yerusalem pekan lalu.

Menurut pernyataan Kantor Perwakilan AS di PBB, Amerika Serikat berhasil menawar pengurangan sumbangan ke PBB sebesar US$285 juta (sekitar Rp3,8 triliun) dibandingkan anggaran 2016-2017 pada anggaran final 2018-2019.

"Selain penghematan biaya yang signifikan, kami mengurangi fungsi manajemen dan pendukung PBB, meningkatkan dukungan bagi prioritas utama AS di seluruh dunia, dan menanamkan lebih banyak disiplin dan akuntabilitas dalam sistem PBB," kata Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley seperti dilansir Perwakilan AS di PBB, Minggu (24/12).

"Inefisiensi dan pemborosan PBB sudah terkenal. Kami tidak akan lagi membiarkan kemurahan hati rakyat Amerika dimanfaatkan atau tidak terkendali. Pengurangan pengeluaran bersejarah ini, juga langkah lain untuk membuat PBB lebih efisien dan akuntabel, merupakan langkah besar menuju arah yang benar. Meskipun kami senang dengan hasil negosiasi anggaran tahun ini, Anda dapat pastikan kami akan terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi PBB sekaligus melindungi kepentingan kami," kata Haley.

Salah satu tujuan pemerintah Trump adalah mengurangi jumlah kontribusi AS ke PBB. Amerika Serikat saat ini menyumbang 22 persen dari anggaran tahunan PBB, atau sekitar US$3,3 miliar per tahun, menurut PolitiFact.

Majelis Umum PBB sebelumnya telah menyetujui anggaran operasional sekitar US$5,4 miliar untuk tahun 2016 dan 2017. Anggaran rutinnya saja, terpisah dari anggaran PBB, untuk mencakup operasi pasukan perdamaian di seluruh dunia mencapai US$7,8 untuk tahun 2017 saja.

Kalangan konservatif AS mengkritik PBB karena tidak lagi mengedepankan kepentingan AS. Kritikan itu makin menguat setelah PBB meloloskan resolusi yang menentang keputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Sebelum pemungutan suara, Trump menyatakan bahwa AS akan mengurangi bantuan luar negeri ke negara-negara yang mendukung resolusi PBB itu. Haley menyatakan AS akan mencatat negara-negara yang turut menyokong lolosnya Resolusi Majelis Umum PBB pro-Palestina, yang mengecam pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel itu.

Resolusi Majelis Umum PBB itu menuai dukungan dari 128 negara anggota PBB, Kamis (21/12), dengan sembilan menolak, 35 abstain.

"Mereka mengambil ratusan juta dolar bahkan miliaran dolar, dan mereka memilih untuk menentang kami. Kami mengamati pemungutan suara. Biarkan mereka memilih untuk menentang kita. Kita akan berhemat banyak. Kami tak peduli," kata Trump sebelum pemungutan suara di Sidang Darurat Khusus Majelis Umum PBB, Kamis (21/12).

Status Yerusalem telah lama ditentukan bahwa hal itu harus diambil melalui negosiasi perdamaian Israel-Palestina. Keputusan Trump memutarbalikkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, melanggar sejumlah resolusi dan hukum internasional. Yerusalem Timur, yang didambakan Palestina untuk menjadi ibu kotanya jika merdeka, dijajah Israel sejak 1967.

Credit cnnindonesia.com

Saingi Iran, Saudi Ingin Perkaya Uranium Bahan Senjata Nuklir

RIYADH - Arab Saudi menyampaikan keinginannya untuk memperkaya uraniaum, bahan utama senjata nuklir. Keinginan itu muncul, saingan utamanya, Iran, juga memperkaya uranium melalui program nuklirnya.

Ambisi Riyadh untuk memiliki program nuklir seperti Teheran disampaikan Pangeran Turki al-Faisal, mantan kepala intelijen Arab Saudi, kepada Reuters.

Dia mengatakan bahwa negaranya tidak akan melepaskan hak ”berdaulat”-nya untuk memiliki sebuah program nuklir sipil.

Pangeran Turki menunjuk Iran sebagai contoh argumennya, di mana Teheran membuat kesepekatan dengan Amerika Serikat (AS) dan kekuatan dunia lainnya pada 2015 yang memberikan hak Teheran untuk menjalankan program nuklir sipil. Hak itu diberikan sebagai pembenaran jika Iran melepaskan ambisi untuk memiliki senjata nuklir.

Dalam beberapa pekan mendatang, Riyadh dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Washington mengenai kerja sama nuklir. Pembicaraan itu akan memungkinkan perusahaan AS mengajukan penawaran kontrak multi-miliar dolar untuk membangun dua reaktor nuklir pertama di kerajaan Teluk tersebut.

Arab Saudi sejatinya sudah lama menginginkan pembangunan reaktor nuklir untuk tujuan damai dan sipil. Program ini bisa menjadi jalan bagi Riyadh untuk memperkaya uranium, bahan untuk pembuatan senjata nuklir.

Menurut Pangeran Turki, Saudi harus diizinkan melakukan hal yang sama seperti yang dikerjakan Iran, sesuai perjanjian nonproliferasi global. ”Jadi, kerajaan, dari sudut pandang itu, akan memiliki hak yang sama dengan anggota lain (dari perjanjian nonproliferasi), termasuk Iran,” katanya, yang dilansir Sabtu (23/12/2017).

Riyadh berencana membangun fasilitas nuklir yang menghasilkan listrik 17,6 gigawatt (GW) pada 2032. Fasilitas itu akan setara dengan sekitar 16 reaktor nuklir.

Pangeran Turki menambahkan, satu-satunya cara untuk menghentikan pengayaan uranium adalah dengan mendirikan zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah. Ini merupakan gagasan lama yang telah didukung oleh majelis nuklir PBB.

”Ini tidak akan terjadi dalam semalam. Anda harus menetapkan skala waktu untuk negosiasi guna memasukkan diskusi regional antara calon anggota zona tersebut pada isu-isu yang bukan hanya nuklir, namun juga untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah antara Israel dan Palestina,” katanya.

Credit sindonews.com

Amerika Beri Sanksi Pejabat Korut Atas Program Nuklir

Citra satelit yang menunjukkan lokasi reaktor nuklir Korea Utara (Korut) Yongbyon.

CB, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS), mengumumkan sanksi kepada dua pejabat Korea Utara, Selasa (26/12). Keduanya dianggap berperan dalam mengembangkan rudal balistik di negara tersebut.

Pemberian sanksi ini merupakan langkah terakhir dalam sebuah kampanye menekan Korut untuk melepaskan program nuklir dan misilnya. Departemen Keuangan AS menyebut dua pejabat tersebut sebagai Kim Jong Sik dan Ri Pyong Chol.

Kim dilaporkan merupakan tokoh kunci dalam upaya Korea Utara untuk mengalihkan program misilnya dari bahan cair ke bahan bakar padat. Sementara Ri dilaporkan menjadi pejabat kunci yang terlibat dalam pengembangan rudal balistik antar benua (ICBM) di negara tersebut.

"Kami menargetkan para pemimpin program rudal balistik Korea Utara, sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum kami untuk mengisolasi (Korea Utara) dan mencapai Semenanjung Korea yang sepenuhnya denuklirisasi," kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir dari Reuters, Rabu (27/12).

"Tindakan ini mengikuti Resolusi Dewan Keamanan PBB hari Jumat (22/12), yang memberlakukan sanksi baru dan kuat terhadap Korea Utara yang selanjutnya menutup kemampuannya untuk mengumpulkan dana terlarang," lanjut Steven.

Dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara pekan lalu atas sebuah uji ICBM baru-baru ini. Sanksi tersebut berusaha membatasi akses negara tersebut ke produk minyak bumi dan minyak mentah dan pendapatannya dari pekerja di luar negeri.

Korea Utara, yang telah bekerja untuk mengembangkan rudal bertingkat nuklir yang mampu menyerang AS, menyatakan langkah-langkah tersebut untuk menjadi tindakan perang dan setara dengan blokade ekonomi yang menyeluruh terhadap mereka.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Korea Utara lakukan persiapan untuk luncurkan satelit

Ilustrasi - Pemandangan percobaan roket balistik antarbenua yang baru dikembangkan Hwasong-15 yang sukses diluncurkan, dalam foto tidak bertanggal yang disiarkan oleh Pusat Agensi Berita Korea Utara (KCNA) di Pyongyang, Kamis (30/11/2017). (REUTERS/KCNA/cfo)

Seoul (CB) - Korea Utara sedang mempersiapkan untuk meluncurkan sebuah satelit, ungkap sebuah surat kabar Seoul pada Selasa (26/12), saat pengamat dari luar memperingatkan bahwa program luar angkasa rezim itu adalah upaya menutupi sebuah uji coba senjata.

Pyongyang berada di bawah beberapa sanksi PBB atas uji coba nuklir dan misilnya serta dilarang melakukan peluncuran dengan menggunakan teknologi rudal balistik termasuk satelit.

"Melalui berbagai jaringan, baru-baru ini kami mengetahui bahwa Korea Utara telah menyelesaikan sebuah satelit baru dan menamainya Kwangmyongsong-5," lapor harian Joongang Ilbo, mengutip seorang narasumber pemerintah Korea Selatan.

"Rencana mereka adalah memasang satelit yang dilengkapi kamera dan perangkat telekomunikasi ke orbit," katanya.

AFP melaporkan, Pyongyang meluncurkan satelit Kwangmyongsong-4 mereka pada Februari 2016, yang sebagian besar masyarakat internasional anggap sebagai uji coba rudal balistik yang disamarkan.

Pada sebuah pertemuan dewan Majelis Umum PBB pada Oktober, wakil kedutaan PBB Korea Utara Kim In-Ryong mengatakan bahwa negaranya memiliki sebuah rencana 2016-2020 untuk mengembangkan "satelit praktis yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kehidupan masyarakat."

Dia menekankan hak Korea Utara untuk memproduksi dan meluncurkan satelit "tidak akan berubah hanya karena Amerika Serikat (AS) menolaknya."

Credit antaranews.com

Brasil Usir Diplomat Senior Venezuela

Brasil mengusir diplomat senior Venezuela sebagai langkah balasan atas pengusiran duta besarnya di Caracas. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengusir para diplomat Brasil dan Kanada yang dianggap campur tangan dalam urusan dalam negeri karena mengkritik pemerintahannya. (Miraflores Palace/Handout via REUTERS)

Jakarta, cb -- Brasil mengusir kuasa usaha Venezuela, sebagai pembalasan atas pengusiran diplomat Brasil dari Caracas. Langkah serupa juga telah diambil Kanada.

Kuasa Usaha Venezuela di Brasil, Gerardo Antonio Delgado Maldonado diperintahkan untuk meninggalkan negeri itu, Selasa (26/12).

"Brasil memutuskan untuk menyatakan kuasa usaha Venezuela persona non grata," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Brasil seperti dilansir kantor berita Jerman Deutsche Welle, Rabu (27/12). "Dalam prakteknya, ini berarti dia harus meninggalkan negeri ini secepatnya."

Langkah tersebut diambil Brasil sebagai balasan atas keputusan Caracas mengusir Duta Besar Brasil untuk Venezuela Ruy Pereira.

Foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Kerusuhan dalam aksi demonstrasi anti-pemerintah di Caracas, Venezuela.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro tidak mengakui pemerintahan Brasil di bawah Presiden Michel Temer yang konservatif, setelah mantan Presiden Dilma Rousseff yang berhaluan kiri dimakzulkan tahun lalu.

Sebelumnya, Kanada juga mengusir kuasa usaha Venezuela dari Ottawa. Keputusan itu diambil setelah rezim Maduro mengusir kuasa usaha Kanada dari Caracas.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Hari Natal, Menteri Luar Negeri Kanada, Chrystia Freeland menyatakan selain resiprokal, pemerintahnya juga tidak akan membiarkan pemerintah Venezuela merampok hak demokrasi dan hak asasi manusia rakyatnya sendiri.

"Sebagai respons atas langkah rezim Maduro, saya mengumumkan bahwa duta besar Venezuela untuk Kanada, yang telah ditarik oleh pemerintah Venezuela untuk memprotes sanksi Kanada melawan pejabat Venezuela yang terimplikasi korupsi dan pelanggaran ham, tidak lagi diterima di Kanada. Saya juga menyatakan persona non grata pada kuasa usaha Venezuela," kata Freeland, seperti dilansir situs berita TeleSur.

Rezim Maduro menuding para diplomat Brazil dan Kanada campur tangan dalam urusan dalam negeri Venezuela. Keputusan Maduro mengusir diplomat kedua negara didukung oleh Parlemen negeri yang terpuruk akibat krisis ekonomi dan politik tersebut.

Brazil adalah satu dari beberapa negara tetangga Venezuela di Amerika Latin yang mengecam cengkeraman Maduro, serta tindakannya yang menginjak-injak demokrasi serta HAM.

Venezuela, negeri kaya minyak itu menderita hiperinflasi dan kekurangan bahan pangan dan obat-obatan. Di beberapa kota besar Venezuela, rakyat menggelar aksi protes besar-besaran hingga melumpuhkan kota. Lebih dari 160 orang diyakini tewas dalam aksi demonstrasi tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Drone AS Serang Perbatasan Pakistan Tewaskan Militan Taliban

serangan di wilayah perbatasan pegunungan yang memisahkan Badan Kurram Wilayah Kesukuan Federal (FATA) Pakistan dari Afghanistan sejak Presiden AS Donald Trump mulai menjabat pada Januari. s(U.S. Air Force photo)

Jakarta, CB -- Sebuah serangan pesawat tanpa awak (drone) milik Amerika Serikat (AS) menyerang sepanjang perbatasan Pakistan dan Afghanistan. Serangan tersebut menewaskan seorang komandan militan Taliban yang bersekutu dengan jaringan Haqani.

Pejabat Pakisttan mengatakan, belum jelas, apakah rudal tersebut menyerang wilayah perbatasan Afghanistan atau Paistan. Namun, anggota jaringan dan saksi mata menyebut, insiden tersebut terjadi di dalam wilayah Pakistan.

Dikutip dari Reuters, diduga terdapat beberapa serangan di wilayah perbatasan pegunungan yang memisahkan Badan Kurram Wilayah Kesukuan Federal (FATA) Pakistan dari Afghanistan sejak Presiden AS Donald Trump mulai menjabat pada Januari.

Trump telah mengambil sikap keras terhadap Pakistan, yang menurutnya memberikan tempat aman bagi teroris, termasuk Taliban Afghanistan dan Jaringan Haqqani yang melakukan serangan di Afghanistan.

Pejabat Pakistan yang berbasis di wilayah tersebut dan tak mau disebutkan namanya menyebut, serangan pesawat tanpa awal yang diduga terjadi pada Selasa (26/12) tersebut menargetkan kendaraan seorang komandan militan bernama Jamiuddin. Ia menambahkan, serangan tersebut juga membunuh seorang rekan komandan tersebut.

"Maulvi Jamiuddin adalah orang yang kami percaya. Dia adalah bagian dari organisasi kami dan digunakan untuk memfasilitasi pejuang kami selama gerakan mereka di Afghanistan," terang seorang anggota senior Jaringan Haqqani.

Dia menambahkan bahwa Jamiuddin bepergian dengan mobilnya di wilayah Kurram Pakistan dan tidak ada rekannya yang terbunuh dalam serangan tersebut.

"Jamiuddin menghentikan mobilnya untuk percakapan di telepon selulernya saat pesawat tak berawak menembakkan dua rudal dan membunuhnya di tempat kejadian," kata anggota Haqqani yang lain.

Seorang penduduk di daerah tersebut bernama Rehmanullah mengaku melihat serangan di dekat area Mata Sanghar di wilayah Kurram, seberang provinsi Paktia di Afghanistan.

"Saya melihat dua rudal menabrak kendaraan dan orang-orang di dalamnya terbunuh," terangnya.

Peningkatan serangan pesawat tak berawak di wilayah Pakistan merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan AS sepanjang Islamabad tetap menjadi tempat yang aman bagi para militan.

Pada bulan Oktober, tiga serangan yang diduga terjadi dalam dua hari menewaskan 31 orang, yang menurut pejabat Pakistan, termasuk anggota Taliban Afghanistan dan Jaringan Haqqani, yang bersekutu dengan Taliban.

Serangan tersebut terjadi beberapa hari setelah pasangan Kanada-Amerika disandera oleh Taliban dibebaskan dari daerah di barat laut Pakistan. Ini menjadi catatan positif langka dalam hubungan negara-negara yang sering dilanda hubungan negatif dengan Amerika Serikat.

Credit cnnindonesia.com

Arab Saudi Bebaskan 23 Tahanan Kasus Korupsi

RIYADH - Arab Saudi membebaskan 23 orang dari sedikitnya 200 tokoh penting yang ditahan sejak November dalam kasus korupsi. Pembebasan dilakukan setelah mereka mencapai kesepakatan dengan pemerintah.

Laporan tersebut itu dirilis surat kabar Okaz, kemarin. Laporan itu tidak menyebut nama-nama tokoh yang dibebaskan pada gelombang pertama ini. Sebelumnya, para anggota keluarga kerajaan, pebisnis dan pejabat pemerintah ditahan dalam pemberantasan korupsi oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Para tersangka yang sangat penting dan berpengaruh itu ditahan di hotel mewah Ritz Calton, Riyadh, sejak awal November. Mereka diminta menyerahkan aset-aset dan uang tunai sebagai ganti atas kebebasan mereka.

“Lebih banyak tahanan akan dibebaskan dalam beberapa hari mendatang dan proses pengadilan akan segera dimulai untuk mereka yang terus menyangkal tuduhan terhadap mereka,” ungkap laporan Okaz, dikutip kantor berita Reuters.

Otoritas Saudi melihat kesepakatan dengan para tokoh itu bukan pemerasan tapi kewajiban untuk mengembalikan uang yang diambil secara ilegal dari kerajaan selama beberapa dekade. Video yang diunggap di media sosial menunjukkan mantan Chief Executive Officer (CEO) Saudi Telecom Saoud al-Daweesh sedang tersenyum sambil mengatakan bahwa dia telah diperlakukan dengan baik.

“Unit Pengadilan Kerajaan memberika nkami makanan penuh domba siang dan malam. Mereka memperlakukan kami dengan baik dan melakukan pekerjaan bagus,” papar Saoud.

Pejabat Saudi tidak merespon permintaan untuk memberi komentar tentang laporan terbaru itu.

Pertengahan bulan ini, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz menyatakan pemerintahannya bertekad memberantas korupsi dengan keadilan dan tegas. Pernyataan Raja Salman muncul saat kerajaan itu mendorong visi untuk meninggalkan ketergantungan dari minyak.

Saat berpidato di depan Dewan Shura yang ditayangkan televisi, Raja Salman menegaskan, Saudi akan bekerja untuk menjadikan sektor swasta sebagai mitra dalam pembangunan.

Aparat keamanan telah menangkap sejumlah tokoh politik dan elit bisnis, termasuk para pangeran dan pengusaha pada awal November lalu dalam pemberantasan korupsi. Beberapa pengamat melihat penangkapan itu juga dalam upaya membantu memperkuat pengaruh Putra Mahkota Saudi.

Saat pidato tentang isu ekonomi, Salman menjelaskan, kerajaan itu mendorong reformasi ekonomi dalam Visi 2030 untuk menemukan sumber pendapatan baru bagi Saudi. Meski demikian, dia menegaskan, korupsi menjadi ancaman utama untuk pembangunan ekonomi.

“Kami telah putuskan, dengan izin Tuhan, untuk memberantas korupsi dengan keadila ndan ketegasan sehingga negeri kita dapat menikmati kebangkitan dan pembangunan yang diinginkan seluruh rakyat,” ungkap Raja Salman, dikutip kantor berita Reuters.

"Jadi, perintah kami untuk membentuk komite tertinggi bagi isu korupsi publik yang dipimpin putra mahkota dan syukur pada Tuhan bahwa itu sedikit orang,” ujar Raja Salman.

Saat ini Arab Saudi mencanangkan reformasi ekonomi, sosial dan budaya di negara tersebut. Langkah reformasi itu dipimpin langsung oleh putra mahkota. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain mengembangkan berbagai proyek pembangunan di penjuru Saudi.

Kerajaan itu juga melakukan perubahan kebijakan secara radikal, seperti mulai mengizinkan wanita mengemudi mobil, dan bioskop boleh beroperasi di Saudi. Kedua kebijakan ini sempat ditentang oleh kelompok konservatif di Saudi. Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan kebijakan itu.

Credit sindonews.com

Misteri Kematian Pangeran Arab Saudi, Diduga Disiksa Algojo

CB, Jakarta - Sejumlah sumber dekat dengan penentang Arab Saudi mempertayakan kematian anggota Kerajaan, Brigadir Jenderal Ali bin Abdullah al-Jarasah al-Qahtani.
Kematian pejabat Kerajaan itu diyakini oleh beberapa pihak akibat disiksa oleh para algojo yang mengintrograsinya di Hotel Ritz-Carlton, Riyadh.

Penangkapan 11 pangeran termasuk Alwaleed bin Talal terjadi setelah terbentuknya sebuah komisi anti-korupsi.

Menurut laporan Middle East Monitor, dia ditahan di hotel supermewah tersebut karena tuduhan korupsi yang dialamatkan oleh Komite Antikorupsi bulan lalu.
"Kondisi kesehatan Al-Qahtani bagus dan dia tidak menderita sakit apapun selama dalam tahanan," kata sumber yang tak bersedia disebutkan namanya.
Laporan resmi yang dikeluarkan oleh Kerajaan menyebutkan, dia meninggal akibat stroke mendadak.

Pangeran Miteb bin Abdul Aziz saat berada di Janadriyah di pinggiran Riyadh, Arab Saudi, 15 Februari 2008. Putra Raja Abdullah bin Abdul Aziz tersebut ditangkap Komite Anti-Korupsi Arab Saudi atas dugaan korupsi pengadaan Walkie-Talkie. AFP PHOTO/HASSAN AMMAR
Namun keterangan tersebut ditolak oleh pihak keluarga, khususnya putra-putra Al-Qahtani. Mereka juga tidak menampik laporan bila kematian ayahnya akibat siksaan.

Kelompok hak asasi manusia internasional dan organisasi kemanusiaan mengutuk pemerintahan Arab Saudi karena melarang keluarga menemui para tahanan.
Al-Qahtani ditahan bulan lalu setelah rekannya, Pangeran Turki bin Abdullah ditahan oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi karena tuduhan korupsi terkait proyek pembangunan metro Riyadh.

Credit TEMPO.CO

8 Fakta Mencengangkan Soal Guatemala, Negara Miskin yang Pilih Jadi 'Sahabat Sejati' Israel

Guatemala, dulu bangsa besar, kini diterpa kriminalitas dan kemiskinan.

CB - Nama Guatemala menyita perhatian dunia ketika negara anggota PBB mengambil voting soal Yerusalem, beberapa waktu lalu.

Guatemala, menjadi satu dari sedikit negara yang menyetujui klaim Amerika Serikat, soal Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Guatemala pun menegaskan keputusan itu, setelah Presiden mereka, Jimmy Morales mengeluarkan perintah untuk memindahkan kedutaan negaranya di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Morales pun mengakui, bahwa Israel adalah negara sahabat sejati mereka, dan berharap hubungan kerjasama bisa berlanjut.
Keputusan Guatemala mendukung suara Trump, memang sangat wajar.
Selama ini, Amerika Serikat adalah donor terpenting bagi bantuan ke Guatemala, sebuah negara miskin di Amerika Tengah.
Dikutip dari listverse.com, berikut 8 fakta soal Guatemala yang mungkin belum anda ketahui :
1. Kartel Narkoba Berkuasa
Negara ini bisa dibilang menjadi surga kartel narkoba.
Otoritas Guatemala memang telah menggulung sejumlah gang narkoba kelas kakap, tapi kartel-kartel besar lainnya masih beroperasi.

Polisi menyita narkoba temuan. (Business Insider)

Masih ada gang narkoba keji seperti MS-13 atau Sinaloa asal Meksiko.
Penjual kokain dan mariyuana masih berkeliaran di jalanan.
2. Korupsi Tinggi

Sebagai negara miskin, angka korupsi di Guatemala sangat tinggi.
Bekas presiden Guatemala, Otto Perez Molina, terlibat dalam skandal suap dan korupsi.
Dia juga dituding tak segan membunuh lawan politik, bahkan pendeta-pendeta gereja.

3. Pembantaian
Kasus pembantaian etnis besar-besaran pernah terjadi di Guatemala.
Antara tahun 1981-1983, sebanyak 200.000 anggota suku Maya asli diburu, lantaran dicap melakukan tindakan kriminal dan dianggap ikut paham komunis.

Sebuah pasukan pemburu berkeliaran memburu mereka, dan tak segan langsung membunuh.

Pasukan ini ditengarai mendapat pasokan senjata dari pemerintah Amerika Serikat.

4. Diobok-obok Amerika
Amerika sempat mengintervensi Guatemala di tahun 1980-an dengan alasan melawan paham komunis.

Amerika pun mempersenjatai sejumlah orang yang ingin mengkudeta pemerintah resmi.
Negara pun akhirnya kisruh, dan terjadi perang saudara.

5. Negara Tua
Bangsa Guatemala sesungguhnya merupakan bangsa tua.
Daerah yang bernama Guatemala ini telah dihuni sejak 20.000 tahun yang lampau.
Banyaknya artefak dan peninggalan prasejarah Suku Maya jadi bukti.
Mereka sudah mengenal kalender dan waktu jauh di masa prasejarah.

Sayang, bangsa yang dulu besar ini kini mengalami kemunduran.

Suku Maya di masa pra sejarah. (pinterest)

Setelah pelaut Spanyol datang, bangsa ini selalu berperang satu sama lain.
Orang Spanyol menganggap suku Maya asli sebagai budak.

Hal ini pun sampai sekarang masih terjadi.
Orang keturunan Spanyol ada di kasta hidup tinggi, sementara suku primitif malah di kasta rendah.
6. Perang Saudara
Guatemala adalah nama lain untuk perang saudara.
Konflik seakan tak pernah ada habisnya.
Sebanyak 200.000 orang Guatemala disebut tewas, sejak perang saudara berkecamuk dari tahun 1960 sampai 1996.
Isu terbesar perang saudara adalah perang antara pro dan anti paham komunis.
7. Lubang Raksasa
Salah satu fenomena alam dahsyat yang terjadi adalah munculnya petaka lubang raksasa di tengah kota Guatemala City.
Peristiwa ini terjadi pada 30 Mei 2010.
Lubang ini berdiameter 18 meter.

Lubang raksasa di Guatemala (listverse.com)

Dalamnya, kira-kira sama dengan bangunan 30 lantai.
Sebuah gedung 3 lantai dan sebuah rumah lenyap ditelan lubang ini.
Satu orang meninggal dunia.
8. Negara Paling Menakutkan di Benua Amerika
Pencurian mobil, pemerkosa di siang hari, perampokan bersenjata api, atau polisi palsu yang tiba-tiba berjualan narkoba.
Sebut saja, semua kejahatan ada di siang bolongnya Guatemala.

Anggota Geng di Guatemala. (The Gilded Passport)

Negara ini memang dikenal sebagai salah satu negara paling menakutkan di dunia.
Sebanyak 5.000 orang tewas karena kekerasan setiap tahunnya.

Credit TRIBUNNEWS.COM

RI Kecam Rencana Guatemala Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem

Indonesia mengecam keputusan Presiden Guatemala Jimmy Morales untuk memindahkan kedutaan di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. (AFP PHOTO / Jewel SAMAD)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia mengecam keputusan Guatemala yang berencana memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem mengikuti langkah Presiden AS Donald Trump mengakui kota suci tersebut sebagai ibu kota Israel.

"Indonesia mengecam keputusan Guatemala yang berencana memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem," demikian Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa Malam lewat akun resmi Twitternya.

Keputusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum internasional mengenai status Yerusalem.

Kemlu RI menyatakan bahwa mempertahankan kesepakatan internasional terkait status quo Yerusalem adalah penting bagi tercapainya solusi dua negara dalam konflik Palestina-Israel.

Foto: REUTERS/Ronen Zvulun
Kota Yerusalem

Pada Minggu (24/12), Presiden Guatemala Jimmy Morales mengumumkan bahwa dia telah memberikan instruksi untuk memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem, beberapa hari setelah pemerintahnya mendukung Amerika Serikat mengenai status kota tersebut.

Reuters melaporkan bahwa dalam sebuah kiriman singkat di akun Facebook resminya, Morales mengatakan bahwa dia memutuskan memindahkan kedutaannya tersebut dari Tel Aviv ke Yerusalem setelah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Minggu (24/12).

Pada 6 Desember 2017, Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, bertolak belakang dengan kebijakan luar negeri AS selama beberapa dekade. Keputusan tersebut membuat kemarahan dunia Arab serta sekutu-sekutunya di Barat.

Status Yerusalem merupakan salah satu halangan paling sulit untuk mencapai kesepakatan damai antara Israel dan Palestina, yang menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka. Sejak Perang Enam Hari pada 1967, Yerusalem Timur berada dalam jajahan Israel.

Masyarakat internasional tidak mengakui kedaulatan Israel atas seluruh kota tersebut, yang merupakan tempat suci bagi umat Islam, Yahudi dan Kristen. Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) No. 478 tahun 1980 mengecam klaim sepihak Israel atas Yerusalem sebagai ibu kotanya dan melarang negara-negara untuk membangun kedutaan di Yerusalem.

Pada Kamis, 128 negara menentang Trump dengan mendukung resolusi Majelis Umum PBB. Meski tidak mengikat, pengesahan Resolusi Majelis Umum itu menandakan penolakan terhadap langkah AS soal Yerusalem.

Guatemala dan negara tetangganya, Honduras, adalah dua dari sembilan negara yang bergabung dengan AS dan Israel yang menolak pengesahan resolusi tersebut. Lima lainnya, selain AS, Israel, Guatemala dan Honduras adalah Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Togo.

AS merupakan sumber bantuan penting bagi Guatemala dan Honduras, dan Trump telah mengancam akan memotong bantuan keuangan ke negara-negara yang mendukung resolusi PBB.

Credit cnnindonesia.com

Palestina Kecam Sikap Guatemala Soal Yerusalem

CB, Palestina -- Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keputusan pemerintah Guatemala, yang mengumumkan bakal memindahkan kantor kedutaan-besarnya ke Kota Yerusalem mengikuti langkah Amerika Serikat.
Langkah Guatemala ini menyusul pengumuman Presiden AS, Donald Trump, pada Rabu, 6 Desember 2017, untuk memindahkan kantor kedubes AS dari Tel Aviv ke Kota Yerusalem. Trump juga menyebut status kota ini sebagai ibu kota Israel.

"Itu merupakan tindakan ilegal dan memalukan yang melanggar keinginan para pemimpin gereja di Yerusalem dan melanggar resolusi PBB yang mengutuk langkah itu," begitu pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina seperti dilansir Asharq Al Awsat, Senin, 25 Desember 2017.

Kementerian menyatakan tindakan Guatemala ini sebagai pelanggaran nyata dan sikap bermusuhan terhadap hak-hak bangsa Palestina dan hukum internasional. "Negara Palestina akan bertindak dengan mitra regional dan internasional untuk menolak keputusan ilegal ini," begitu pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Palestina.
Pengumuman Guatemala ini disampaikan beberapa hari setelah negara itu mendukung Amerika Serikat dalam pemungutan suara tidak mengikat di PBB mengenai status Kota Yerusalem, Kamis 21 Desember 2017. Resolusi PBB itu menganulir keputusan AS untuk mengubah status Kota Yerusalem menjadi ibu kota Israel. Resolusi juga melarang pemindahan misi diplomatik ke Kota Yerusalem.
Dalam proses voting, resolusi ini mendapat dukungan 128 negara dengan empat diantaranya merupakan anggota Dewan Keamanan PBB seperti Cina, Rusia, Inggris dan Perancis. Amerika Serikat, Guatemala dan tujuh negara lainnya menolak resolusi ini. 35 negara memilih abstain seperti Kanada dan Meksiko. Lalu 21 negara absen dalam proses voting.
Presiden Guatemala, Jimmy Morales, mengatakan,"Hari ini, saya berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam suasana hubungan yang sangat baik. Kami mendukung berdirinya negara Israel." Pernyataan ini diunggah di akun Facebook dan dilansir media Al Jazeera. Sebelumnya, Morales mengatakan kepada media di Guatemala bahwa negaranya secara historis adalah pendukung Israel.
"Kami adalah sekutu setia Israel sejak 70 tahun silam," ucapnya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Emmanuel Nahshon, menyambut baik niat pemindahan kedutan besar Guatemala ke Yerussalem. "Itu sebuah keputusan yang sangat penting," tulis Nahshon di akun Twitternya.

Credit TEMPO.CO

Qatar Desak Guatemala Batalkan Pemindahan Kedutaan ke Yerusalem

DOHA - Qatar melemparkan kecaman keras atas keputusan Guatemala untuk mengikuti langkah Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan memindahkan Kedutaan Besarnya ke Yerusalem. Doha kemudian mendesak Guatemala untuk segera membatalkan keputusan tersebut.

Kementerian Luar Negrei Qatar menuturkan, keputusan Guatemala tersebut tidak sesuai dengan resolusi yang disetujui oleh Majelis Umum PBB. Karenanya, Qatar meminta Guatemala segera menarik keputusan itu.

"Keputusan Guatemala bertentangan dengan konsensus internasional yang diwujudkan oleh penolakan Majelis Umum PBB untuk menolak pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan seruan majelis tersebut untuk menahan diri untuk tidak mendirikan misi diplomatik di sana," kata Kemlu Qatar.

"Kami menganggap keputusan oleh Guatemala ini batal demi hukum dan tidak memiliki makna hukum. Kami berharap bahwa Guatemala akan mempertimbangkan kembali langkah tersebut," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (26/12).

Kecaman dan desakan serupa juga disampaikan oleh Yordania, dengan menggambarkan keputusan Guatemala sebagai tindakan provokatif, dan pelanggaran terhadap resolusi Majelis Umum PBB.

"Kami menolak keputusan Guatemala untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Wilayah yang diduduki Israel, yakni Yerusalem adalah ibu kota negara Palestina, sesuai dengan pada perbatasan pra-1967, tetap merupakan prasyarat untuk mencapai perdamaian di wilayah ini," kata Menteri Luar Negeri Yordania Ayman al-Safad.

Credit sindonews.com

Qatar dan Yordania Minta Guatemala Tarik Keputusannya

Jerusalem

CB, DOHA - Qatar dan Yordania mengecam keputusan Guatemala untuk memindahkan Kedutaan Besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Mereka meminta Guatemala segera menarik keputusan itu karena bertentangan dengan seruan Majelis Umum PBB.

"Keputusan Guatemala bertentangan dengan konsensus internasional yang diwujudkan dalam keputusan Majelis Umum PBB yang menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel [oleh AS] dan seruan majelis tersebut untuk menahan diri untuk tidak mendirikan misi diplomatik di sana," ujar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Qatar dalam sebuah pernyataan, Selasa (26/12).

"Kami menganggap keputusan [Guatemala] ini batal demi hukum dan tidak memiliki makna hukum," tambahnya. Kemenlu Qatar berharap Guatemala dapat mempertimbangkan keputusan tersebut.

Sementara Yordania menggambarkan keputusan Guatemala itu sebagai tindakan provokatif dan pelanggaran terhadap resolusi internasional. "Kami menolak keputusan Guatemala untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem," ujar Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman al-Safadi, pada Senin (25/12) malam, dikutip Anadolu.

"Yerusalem yang diduduki [Israel] adalah ibu kota negara Palestina, yang pendiriannya, pada perbatasan 1967, tetap merupakan prasyarat untuk mencapai perdamaian di wilayah ini," tambah Safadi.

Pada Ahad (25/12), setelah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Guatemala Jimmy Morales mengumumkan negaranya akan memindahkan Kedutaan Besar untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keesokan harinya, Kemenlu Palestina mengecam tindakan tersebut dan menganggapnya sebagai tindakan yang tidak terhormat.

Pernyataan Morales disampaikan sekitar tiga pekan setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pekan lalu, Majelis Umum PBB telah mengadopsi sebuah resolusi yang meminta AS untuk menarik pengakuannya atas kota tersebut sebagai ibu kota Israel.

Sebanyak 128 negara anggota PBB memilih untuk mendukung resolusi tersebut. Namun ada sembilan negara yang menentangnya, termasuk Guatemala, dan 35 negara yang abstain. Sementara 21 negara anggota tidak memberikan surat suara.

Tidak seperti resolusi yang diadopsi oleh 15 anggota Dewan Keamanan PBB, resolusi Majelis Umum PBB dianggap tidak mengikat.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Ikuti AS, Guatemala Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

Foto bertanggal 28 November 2016 memperlihatkan Presiden Guatemala Jimmy Morales (kiri) berjabat tangan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kanan) dalam sebuah perjanjian bilateral.(ABIR SULTAN/POOL/AFP)

GUATEMALA CITY, CB - Guatemala mengikuti jejak Amerika Serikat (AS) yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Presiden Guatemela, Jimmy Morales, dalam postingan di Facebook Minggu (24/12/2017) menyatakan bakal memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Dikutip dari Al Jazeera Senin (25/12/2017), Morales berujar dia telah menjalin percakapan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Dalam perbincangan tersebut, topik yang paling hangat adalah rencana Morales memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.

"Jadi, saya memberi tahu Anda sekalian, saya telah menginstruksikan jajaran menteri saya untuk berkoordinasi agar (pemindahan) cepat terjadi," kata Morales.
Ucapan Morales mendapat tanggapan dari Menteri Luar Negeri Emmanuel Nahshon.
Dalam kicauannya di Twitter, Nahshon menyatakan bahwa pernyataan Morales dianggap sebagai "keputusan penting".
"Kabar yang sangat indah! Viva la amistad Guatemala y Israel (Panjang umur persahabatan Guatemala dan Israel)," ujar Nahson.

Thank you Guatemala ???????? for your important decision to move your Embassy to #Jerusalem! Wonderful news and true friendship!!Viva la amistad entre Guatemala y Israel ????????????????. @IsraelMFA @Israel
— Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) December 25, 2017

Kamis (21/12/2017), Guatemala termasuk di antara sembilan negara termasuk AS dan Israel yang menolak rancangan resolusi terhadap Yerusalem dalam pertemuan Dewan Umum PBB.
Sejak awal, Morales menegaskan bahwa pemerintahannya sangat mendukung Israel.

"Selama 70 tahun kami selalu menjaga persahabatan kami dengan Israel, yang kami anggap sebagai sekutu terdekat kami," kata Morales.

Credit kompas.com

Pindah ke Yerusalem, Guatemala Merasa Sekutu Israel

Pindah ke Yerusalem, Guatemala Merasa Sekutu Israel

Presiden Guatemala, Jimmy Morales. REUTERS/Jose Cabezas

CB, Jakarta - Guatemala mengumumkan rencana pemindahan kantor kedutaan besarnya ke Yerusalem sebagaimana dilakukan Amerika Serikat. Negeri itu merasa menjadi sekutu dan pendukung Israel.

Presiden Guatemala Jimmy Morales membenarkan bahwa negaranya segera merelokasi kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, Ahad, 24 Desember 2017. Pengumuman ini disampaikan beberapa hari setelah Guatemala mendukung Amerika Serikat dalam pemungutan suara not-binding di PBB mengenai Yerusalem, Kamis 21 Desember 2017.

PM Israel, Benjamin Netanyahu dan Presiden Guatemala, Jimmy Morales. timesofisrael.com
"Hari ini, saya berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam suasana hubungan yang sangat baik. Kami mendukung berdirinya negara israel," kata Morales yang menulis pernyataannya di laman Facebook, Ahad, seperti dikutip Al Jazeera.

Dia melanjutkan, "Salah satu pembicaraan saya yang paling penting adalah mengembalikan kedutaan besar Guatemala ke Yerusalem."
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Emmanuel Nahshon, menyambut baik niat pemindahan kedutan besar Guatemala ke Yerussalem. "Itu sebuah keputusan yang sangat penting," tulis Nahshon di akun Twitter.

Warga Palestina penyandang disabilitas, Ibraheem Abu Thuraya, mengikuti demo menentang Yerusalem ibu kota Israel dari atas kursi roda. Ia kehilangan kakinya akibat serangan udara Israel ke Jalur Gaza, Palestina, pada 2008. REUTERS
Pada Kamis, 21 Desember 2017, Guatemala bersama Amerika Serikat, Israel, dan enam negara lainnya menentang resolusi dalam Sidang Umum PBB atas keputusan Washington yang memutuskan pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem "batal demi hukum".
Sebelumnya, Morales mengatakan kepada media di Guatemala bahwa negaranya secara historis adalah pendukung Israel. "Kami adalah sekutu setia Israel sejak 70 tahun silam," ucapnya.

Credit TEMPO.CO

Filipina Tegaskan Tidak Akan Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

MANILA - Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano membantah kabar bahwa Filipina akan memindahkan Kedutaan Besarnya di Tel Aviv ke Yerusalem, dengan mengatakan bahwa Israel tidak pernah meminta pemerintah Filipina untuk mempertimbangkan tindakan tersebut.

Kabar ini muncul setelah Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Hotovely mengatakan, lebih dari 10 negara tengah mempertimbangkan untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Mereka akan mengikuti jejak Amerika Serikat (AS) dan Guatemala yang sebelumnya telah melakukan hal itu.

Hotodely tidak menyebutkan salah satu dari 10 negara tersebut, namun mengatakan negara itu memiliki tradisi Kristen yang kuat. Filipina, Republik Ceko dan Rumania disebut adalah beberapa negara yang akan melakukan hal itu, setelah mereka tidak hadir saat voting pekan lalu di PBB mengenai Yerusalem.

"Agar adil terhadap Israel, mereka belum memberi tahu atau meminta kami untuk memindahkan Kedutaan Besar kami di sana," kata Cayetano dalam sebuah wawancara dengan media setenpat.

"Sebenarnya, mereka mengklarifikasi laporan yang ada kepada rekan-rekan mereka bahwa Filipina tidak berkomunikasi dengan mereka bahwa kami akan memindahkan kedutaan kami atau tidak," sambungnya, seperti dilansir GMA pada Selasa (26/12).

Dia kemudian menuturkan bahwa Filipina juga sudah melakukan komunikasi dengan negara-negara Timur Tengah dan menjelaskan sampai saat ini Manila tidak memiliki rencanan, atau sudah melakukan komunikasi dengan Israel mengenai kemungkinan pemindahaan kedubes ke Yerusalem.

"Kami telah berkomunikasi dengan jelas kepada semua teman kami di Timur Tengah bahwa tidak ada diskusi atau perpindahan untuk memindahkan kedutaan kami dari Tel Aviv," ucapnya.

Cayetano menambahkan Filipina mendukung solusi dua negara, dan menyampaikan bahwa Filipina bahkan bersedia berperan sebagai penengah, jika memang diminta.

Credit sindonews.com

Israel Sebut 10 Negara Ingin Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

Yerusalem.

CB, TEL AVIV -- Pemerintah Israel mengklaim tengah menjalin hubungan dengan 10 negara yang berencana memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem. Hal ini disampaikan sehari setelah Presiden Guatemala Jimmy Morales mengumumkan akan memindahkan kedutaan besar negaranya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Kami berhubungan dengan setidaknya 10 negara, beberapa di antaranya di Eropa untuk membahas langkah ini (pemindahan kedutaan besar ke Yerusalem)," ungkap Wakil Menteri Luar Negeri Israel TzipiHotovely, seperti dilaporkan laman Al Arabiya, Selasa (26/12).

Kendati demikian Hotovely enggan menyingkap negara-negara mana saja yang sedang berencana memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Namun, berdasarkan beberapa sumber diplomatik Israel, empat negara di antaranya adalah Filipina, Rumania, Sudan, dan Honduras.

Majelis Umum PBB, pada Kamis (21/12), telah menyetujui resolusi yang dengan tegas meminta Amerika Serikat (AS) menarik pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Resolusi ini disepakati 128 negara dan ditolak sembilan negara lainnya. Sedangkan 35 negara memilih abstain.

Namun Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan resolusi yang diadopsi Majelis Umum PBB tak akan menyurutkan rencana negaranya untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. "AS akan menempatkan kedutaannya di Yerusalem. Inilah yang rakyat Amerika inginkan dan ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tidak akan ada pemungutan suara di PBB yang akan membuat perbedaan mengenai hal itu," ujar Haley.

Pada 6 Desember lalu, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan Trump dikecam dan diprotes negara-negara Arab dan Muslim karena dinilai telah melanggar kesepakatan serta resolusi internasional terkait Yerusalem.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Israel Lobi 10 Negara Agar Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem

Wakil Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Hotoveli.

CB, YERUSALEM -- Israel telah mendekati sedikitnya 10 negara agar mau memindahkan Kedutaan Besar mereka untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal ini dilakukan setelah Amerika Serikat (AS) mengakui kota tersebut sebagai ibu kota Israel.

"Kami berhubungan dengan sedikitnya 10 negara, beberapa di antaranya di Eropa, untuk membahas langkah tersebut," kata Wakil Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Hotovely kepada radio publik, dikutip Arab News.

Hotovely berbicara sehari setelah Guatemala mengatakan akan memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Langkah Guatemala ini dikecam oleh Otoritas Palestina dan dianggap sebagai keputusan yang memalukan.

Menurut Hotovely, pengakuan Presiden AS Donald Trump akan memicu pengakuan yang sama dari negara-negara lainnya. "Sejauh ini kita baru melihat awalnya," kata dia.

Ia tidak menyebutkan nama-nama negara yang didekati. Namun radio publik mengutip sumber diplomatik Israel mengatakan Honduras, Filipina, Rumania, dan Sudan Selatan termasuk di antara negara-negara yang diminta untuk mempertimbangkan langkah pemindahan kedutaan.

Beberapa negara, terutama di Amerika Latin, telah memiliki misi diplomatik di Yerusalem. Namun resolusi Dewan Keamanan PBB pada 1980 telah mengecam upaya Israel untuk mengubah karakter dan status kota tersebut, dengan mengatakan hal ini adalah penghalang bagi perdamaian.

Tidak ada negara yang saat ini memiliki kedutaan besarnya di Yerusalem. Mereka tetap mempertahankan kedutaannya di ibu kota komersial Israel, Tel Aviv.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rusia Bangun Pangkalan Militer Permanen di Suriah

Russian Naval Base at Tartus, Syria.

CB, MOSKOW -- Pemerintah Rusia memulai pembangunan basis militer permanen di Suriah. Basis militer permanen ini akan mencakup pangkalan angkatan laut dan angkatan udara di Tartus dan Hmeimim.

"Pekan lalu Panglima Tertinggi (Presiden Vladimir Putin) menyetujui struktur dan basis di Tartus dan Hmeimim (pangkalan udara). Kami telah mulai membentuk kehadiran permanen di sana," ungkap Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada Selasa (26/12).

Pernyataan Shoigu ini muncul setelah Dewan Federasi Rusia, pada Selasa, meratifikasi sebuah kesepakatan antara Rusia dan Suriah. Adapun kesepakatan tersebut yakni tentang memperluas fasilitas angkatan laut di dekat kota pelabuhan Tartus dan menjadikannya sebuah pangkalan angkatan laut penuh.

Menurut dokumen kesepakatan yang diratifikasi tersebut, kapal-kapal Rusia, termasuk kapal penjelajah bertenaga nuklir, akan diizinkan memasuki perairan dan pelabuhan Suriah. Lebih terperinci lagi, kesepakatan yang baru saja disahkan Dewan Federasi Rusia memungkinkan negara tersebut menempatkan 11 kapal perangnya di Tartus.

Hal ini pun telah dikonfirmasi oleh kepala komite keamanan dan pertahanan majelis tinggi Rusia Viktor Bondarev. "Kesepakatan ini akan memperluas fasilitas angkatanlaut di Tartus, satu-satunya pangkalan angkatan laut Rusia di Laut Tengah danmemberikan kapal perang Rusia akses ke perairan dan pelabuhan Suriah," ujar Bondarev.

Kesepakatan terkait pembangunan dan pemanfaatan fasilitas angkatan laut di Tartus ini akan berlangsung selama 49 tahun. Kendati demikian, kesepakatan ini dapat diteruskan kembali bila kedua negara menghendaki.

Sementara pangkalan udara di Hmeimim memang telah digunakan Rusia untuk melancarkan serangan udara terhadap kelompok pemberontak dan teroris di Suriah. Serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan Rusia terhadap pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Berdasarkan kesepakatan, Rusia dapat menggunakanpangkalan udara Hmeimim tanpa batas waktu.

Rusia mulai menggelar operasi militernya di Suriah pada September 2015. Operasi militer ini dilakukan berdasarkan permintaan langsung pemerintah Suriah yang dipimpin Assad. Kala itu, Pemerintah Suriah mengalami kesulitan dan cukup kewalahan menghadapi perlawanan kelompok milisi.

Sejak saat itu, militer Rusia mulai melakukan serangan-serangan udara menargetkankelompok-kelompok yang menentang pemerintah atau rezim Presiden Assad. Kelompoktersebut antara lain Koalisi Nasional Suriah, Front al-Nusra, serta milisiISIS.

Kemudian pada 11 Desember lalu, Putin meminta Kementerian Pertahanan Rusia untuk mulai menarik pasukan militernya dari Suriah. Menurut Putin,selama dua tahun menggelar operasi militer di Suriah, pasukan Rusia bersama tentara Suriah telah berhasil memukul perlawanan kelompok teroris di negara tersebut. "Mengingat hal ini, saya telah mengambil keputusan, sebagianbesar kontingen militer Rusia yang tinggal di Suriah untuk kembali ke rumah, keRusia," ujarnya.

Kendati telah memutuskan untuk menarik pasukannya, Putin menegaskan negaranya siap untuk kembali menggelar operasi militer bila kelompokmilisi dan teroris di Suriah bangkit kembali. "Rusia siap menghadapi pukulanbaru bagi teroris jika mereka kembali dan mencoba untuk mendobrak perdamaianSuriah," ujarnya.

Berkat bantuan militer Rusia, pemerintah Suriah pun mulai menggenggam kembalikekuasaannya. Hal ini disebabkan banyaknya daerah di Suriah yang sebelumnyadikuasai kelompok milisi berhasil direbut kembali.

Credit republika.co.id

40 kelompok pemberontak Suriah tolak konferensi di Rusia

Penduduk sipil yang menyelamatkan diri dari garis depan Kota Raqqa beristirahat di sebuah masjid di Raqqa, Suriah, Kamis (12/10/2017). (REUTERS/Erik De Castro)

"Rusia tak menyumbang satu langkah pun untuk meredakan penderitaan rakyat Suriah ..."

Amman (CB) - Sekira 40 kelompok pemberontak Suriah menolak konferensi di Sochi, Rusia, yang direncanakan Negeri Beruang Merah itu, dengan menyatakan pihak Moskow berusaha melangkahi proses perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa dan menyalahkan Rusia melakukan kejahatan perang.

"Rusia tak menyumbang satu langkah pun untuk meredakan penderitaan rakyat Suriah dan tidak menekan rezim itu yang diklaimnya sebagai penjamin langkah nyata menuju sebuah solusi," demikian pernyataan sekira 40 kelompok pemberontak terhadap Pemerintahan Suriah di bawah Presiden Bashar al-Assad, Senin (25/12).

Kalangan pemberontak itu menyebut Rusia selama ini tidak menekan Pemerintah Suriah untuk mencapai penyelesaian politik. Di dalam kelompok pemberontak tersebut terdapat beberapa faksi militer yang berpartisipasi dalam babak-babak awal pembicaraan perdamaian di bawah payung PBB di markas badan dunia itu di Jenewa.

Rusia, yang muncul sebagai pemain dominan di Suriah setelah intervensi militer besar selama lebih dua tahun lalu, menerima dukungan dari Turki dan Iran untuk menyelenggarakan kongres dialog nasional Suriah di Kota Sochi pada 29--30 Januari 2018.

"Rusia merupakan negara agresor yang melakukan kejahatan perang terhadap rakyat Suriah. Negara itu mendukung rezim tersebut secara militer dan membela secara politik dan lebih tujuh tahun mencegah kecaman PBB terhadap rezim Assad," catat kalangan pemberontak Suriah, layaknya dikutip Reuters.

Sebelumnya, pihak Moskow mengatakan bahwa menyasar para militan, tetapi para pemberontak dan warga menyatakan serangan-serangan udara Rusia yang dilakukan sejak kampanye udara dua tahun lalu telah merenggut ratusan nyawa warga sipil dalam pengeboman kawasan-kawasan sipil jauh dari garis depan.

Beberapa pemberontak mengatakan mereka belum membuat keputusan.

Utusan PBB untuk Suriah Staffan de Mistura mengatakan bahwa rencana Rusia untuk menyelenggarakan kongres tersebut sebaiknya dinilai oleh kemampuannya menyumbang bagi perdamaian, dan mendukung pembicaraan yang dipimpin PBB di Jenewa untuk mengakhiri perang di Suriah.

Credit antaranews.com

Frigate Inggris Bayangi Kapal Perang Rusia di Laut Utara

Kapal Freigate Rusia, Admiral Gorshkov.

CB, INGGRIS -- Angkatan Laut Kerajaan mengungkapkan sebuah kapal frigate Inggris membayangi sebuah kapal perang Rusia melewati Laut Utara di dekat perairan Inggris pada hari Natal. HMS St Albans memonitor gerakan kapal Admiral Gorshkov yang berada di area kepentingan nasional.

Dilansir dari BBC, sebuah media Rusia menyatakan Admiral Gorshkov yaitu sebuah kapal frigate peluru kendali ini masih dalam tahap uji coba. Angkatan Laut Kerajaan juga melaporkan akhir-akhir ini terjadi kenaikan kunjungan unit Rusia yang melewati perairan Inggris.

Inggris baru-baru ini memperingatkan akan adanya ancaman baru oleh Rusia terhadap kabel internet bawah laut. "HMS St Albans dikirim pada hari Sabtu untuk terus mengawasi kapal perang baru milik Rusia yaitu Admiral Gorshkov saat kapal tersebut melintasi perairan teritorial Inggris," ujar Angkatan Laut Kerajaan.
Frigate Inggris akan tetap berada di laut pada hari Senin dan memantau kapal Rusia tersebut dan akan kembali ke Portsmouth pada hari Selasa. "Saya tidak akan ragu dalam mempertahankan perairan kita atau menoleransi segala bentuk agresi. Inggris tidak akan pernah terintimidasi ketika harus melindungi negara kita, rakyat kita, dan kepentingan nasional kita," ujar Sekretaris Pertahanan Gavin Williamson.

Dalam aktivitas terakhir yang terjadi melibatkan dua angkatan laut. HMS Tyne sebuah kapal patroli juga diluncurkan untuk membayangi kapal pengumpulan intelijen Rusia saat kapal tersebut berlayar melewati Laut Utara dan Selat Inggris pada Ahad. Sementara helikopter Angkatan Laut melacak dua kapal Rusia lainnya.
Januari lalu sebuah kapal perang Inggris dan tiga pesawat tempur RAF mengawal pesawat terbang Rusia yang mengawal kapal induk Rusia Admiral Kuznetsov dan sejumlah kapal lainnya ke Selat Inggris.

Admiral Gorshkov adalah kapal pertama dari kelas baru multi-role blue-water frigat yang masih harus menyelesaikan tes rudal sebelum memulai layanannya dengan Angkatan Laut Rusia tahun depan. Kapal tersebut dilaporkan telah berlayar secara teratur antara Laut Putih di lepas pantai utara Rusia dan Baltik.

Laporan tentang intersepsi terbaru tidak menjelaskan ke arah mana kapal Rusia tersebut menuju. Kapal perang Rusia telah menggunakan perairan internasional Laut Utara dalam beberapa waktu terakhir untuk berlayar dari dan ke Laut Tengah untuk ditempatkan di Suriah.

Hubungan antara Inggris dan Rusia sendiri sedang mengalami ketegangan sejak aneksasi Moskow di semenanjung Krimea di Ukraina pada tahun 2014. Marsekal Sir Stuart Peach kepala staf pertahanan Inggris mengatakan awal bulan ini Inggris dan NATO harus memprioritaskan melindungi jalur komunikasi.

Kepala staf tersebut berkata bahwa dalam waktu segera dan memiliki potensi bencana bagi ekonomi jika jalur komunikasi tersebut dipotong dan terganggu. Kabel-kabel tersebut melintasi dasar laut dan menghubungkan negara dan benua.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Jerman: Turki Belum Akan Menjadi Anggota UE Dalam Waktu Dekat

BERLIN - Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel mengatakan, ia tidak melihat Turki dan juga Ukraina akan bergabung dengan Uni Eropa (UE) dalam waktu dekat. Gabriel membayangkan bentuk kerjasama lainnya, meniru apa yang dia sebut kesepakatan "pintar" Brexit.

Berbicara saat melakukan jumpa pers di Berlin, Gabriel mengatakan bahwa dia tidak dapat membayangkan Turki dan Ukraina sebagai anggota UE dalam beberapa tahun mendapat. UE, lanjut Gabriel, mungkin memilih untuk menciptakan bentuk kerjasama lain, termasuk yang dimodelkan pada hubungan EU-Inggris.

"Jika kita bisa mencapai kesepakatan yang cerdas dengan Inggris Raya yang menggarisbawahi hubungannya dengan Eropa setelah Brexit, maka itu bisa menjadi model bagi negara lain," ucap Garbriel, seperti dilansir Russia Today pada Selasa (26/12).

Gabriel, yang lebih fokus kepada Turki, dimana kedua negara memang terlibat ketegangan dalam beberapa bulan terakhir, menuturkan kerjasama bentuk lain antara UE dan Turki bisa tercapai jika Ankara mengubah sikapnya.

"Ada kesempatan untuk mengupayakan bentuk persatuan bea cukai yang baru dan dekat dengan Ankara. Opsi semacam itu tidak berjalan baik, kecuali situasi di Turki berubah," ucapnya.

Ketegangan antara Berlin dan Ankara baru-baru ini didorong oleh gelombang penangkapan warga Jerman-Turki, termasuk koresponden Die Welt, Deniz Yücel dan sejumlah aktivis hak asasi manusia. Ketegangan ini memuncak saat Presiden Turki Recep Tayip Erdogan menuduh Jerman melakukan praktik layaknua Nazi, dengan menentang demonstrasi yang dilarang di kota-kota Jerman.

Credit sindonews.com

Mantan diktator Alberto Fujimori meminta maaf kepada rakyat Peru

Warga membawa foto korban konflik gerilya pada tahun 80-an dan 90-an setelah Presiden Peru Pedro Pablo Kuczynski mengampuni mantan presiden Alberto Fujimori di Lima, Peru, Senin (25/12/2017). (REUTERS/Mariana Bazo)

Lima (CB) - Mantan pemimpin Peru yang dikenal sebagai diktator, Alberto Fujimori, pada Selasa memohon ampunan kepada rakyat Peru "dari hati saya yang paling dalam" atas berbagai kekurangan semasa pemerintahannya.

Ia juga menyatakan terima kasih kepada Presiden Pedro Pablo Kuczynski yang memberikan grasi dalam kesempatan Natal.

Dalam video yang diunggah di Facebook, Fujimori (79 tahun), berjanji bahwa, sebagai orang bebas, ia akan mendukung imbauan Kuczynski untuk mewujudkan rekonsiliasi. Fujimori menyiratkan bahwa ia tidak akan kembali ke ranah politik.

"Saya sadar bahwa hasil pemerintahan saya diterima dengan baik oleh sebagian pihak, tapi saya juga menyadari bahwa saya telah mengecewakan sebagian rakyat lainnya," kata Fujimori, yang sedang sakit. Ia menyampaikan pernyataan itu sambil membacakan catatannya dari tempat tidurnya di rumah sakit.

"Dan kepada mereka (yang kecewa), saya memohon maaf dari hati saya yang terdalam."

Pernyataan itu merupakan permohonan maaf yang pertama kalinya disampaikan Fujimori kepada bangsa Peru yang ia pimpin dengan tangan besi dari 1990 hingga 2000.

Fujimori mengeluarkan pernyataan dua hari setelah kerusuhan muncul saat para pengunjuk rasa menentang pengampunan baginya itu. Para penentang menganggap ampunan yang diberikan kepada Fujimori sebagai penghinaan bagi para korban serta mencurigai pemberian grasi itu sebagai bagian dari kesepakatan politik untuk membantu Kuczynski aman dari skandal.

Dengan grasi yang diberikan Presiden Kuczynski, Fujimori dibebaskan dari hukuman atas korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa kepemimpinannya.

Pada Senin malam, Kuczynski (79 tahun), yang merupakan mantan bankir Wall Street, meminta rakyat Peru yang menentang grasi itu untuk "membuka halaman baru". Ia juga membela keputusannya, yang ia yakini sebagai pengampunan yang dibenarkan untuk diberikan kepada sosok yang dalam keadaan sakit serta karena pemerintahan Fujimori dianggap telah membantu negara itu membuat kemajuan.

"Saya tidak dapat menggambarkan rasa syukur saya yang mendalam atas langkah sulit yang telah diambil presiden, yang membuat saya menetapkan dalam kehidupan saya sekarang untuk memutuskan mendukung imbauannya bagi upaya mewujudkan rekonsiliasi," kata Fujimori.

Credit antaranews.com