PBB Minta Myanmar Serahkan Laporan Kejahatan Seksual

Remaja Rohingya, Noor (18 tahun) mengaku mengalami perkosaan beramai-ramai oleh tentara Myanmar.

CB, JENEWA -- Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan meminta Myanmar melaporkan kasus kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan pasukan keamanannya terhadap perempuan Rohingya. Myanmar diberi tenggat waktu enam bulan untuk menyusun dan menyerahkan laporan tersebut.

Komite tersebut meminta Myanmar merinci informasi terkait kasus kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh pasukan keamanannya. "Dan untuk memberikan rincian tentang jumlah perempuan dan anak perempuan Rohingya yang telah terbunuh atau telah meninggal karena penyebab non-alami lainnya selama wabah kekerasan terakhir," kata komite dalam sebuah pernyataan, Selasa (28/11).

Salah satu anggota dalam komite tersebut adalah Nahla Haidar. Dia mengatakan, laporan yang diminta kepada Myanmar terkait kasus kejahatan seksual ini akan menjadi laporan luar biasa. "Kami meminta laporan yang luar biasa dari sebuah negara ketika situasi pelanggaran serius, besar, serta sistematis terjadi dan isu-isu ini relevan dengan mandat Komite," ujar Haidar.

Haidar mengaku, pihaknya secara khusus mencari informasi tentang batalion yang melakukan pembantaian dan pemerkosaan terhadap Rohingya. Yakni ketika operasi militer digelar di Rakhine pada 25 Agustus lalu. Dia menilai, batalion tersebut telah memanfaatkan metode penyiksaan dan pemerkosaan sebagai senjata perang yang sistematis.

Di sisi lain, komite, kata dia, juga ingin mengetahui apakah pasukan keamanan Myanmar diberikan instruksi bahwa penyiksaan, kekerasan seksual, dan pengusiran dilarang dilakukan ketika menggelar operasi di Rakhine. Dan bahwa mereka yang bertanggung jawab akan diadili dan dihukum.

Haidar mengatakan, permintaan laporan luar biasa ini bertujuan untuk membantu Myanmar keluar dari krisis dan konflik. Myanmar diberi tenggat waktu enam bulan untuk menyusun dan menyerahkan laporan tersebut. Laporan ini nantinya akan diberikan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Kekerasan di negara bagian Rakhine telah menyebabkan lebih dari setengah juta etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Amerika Serikat telah menyebut operasi militer Myanmar di Rakhine merupakan pembersihan etnis. Kendati demikian, klaim itu ditolak oleh militer Myanmar.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Oxford Secara Resmi Cabut Penghargaan untuk Suu Kyi

Aung San Suu Kyi.

CB, OXFORD - Dewan Kota Oxford secara resmi mencabut penghargaan Freedom of Oxford dari pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Pencabutan ini diumumkan setelah mereka mengeluarkan suara bulat dalam pemungutan suara yang dilakukan pada Senin (27/11).

Dilucutinya penghargaan Freedom of Oxford dari Suu Kyi merupakan tanggapan Oxford atas penindasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Dewan Kota mengatakan mereka tidak ingin memberikan penghargaan bagi siapapun yang menutup mata terhadap kekerasan.

 

"Oxford memiliki tradisi panjang untuk menjadi kota yang beragam dan manusiawi, dan kini reputasi kita telah ternoda dengan adanya penghormatan terhadap orang-orang yang menutup mata terhadap kekerasan. Kami berharap hari ini kami telah menyuarakan suara kecil kami kepada orang lain untuk menyerukan hak asasi manusia dan keadilan bagi orang-orang Rohingya," ujar Kanselir Oxford, Mary Clarkson, kepada BBC.

 

Pemungutan suara dilakukan dihari yang sama saat Paus Francis mengunjungi Myanmar untuk meninjau langsung krisis tersebut. Dalam kunjungan itu, pemimpin tertinggi militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengatakan kepada Paus bahwa tidak ada diskriminasi agama di Myanmar.

 

Lebih dari 600 ribu Muslim Rohingya telah terusir dari Negara Bagian Rakhine di barat Myanmar ke negara tetangga Bangladesh oleh serangkaian operasi militer. Operasi ini oleh PBB telah digambarkan sebagai contoh buku teks tentang pembersihan etnis.

 

Pada 2012, Suu Kyi mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Oxford. Ia juga mengadakan pesta ulang tahun ke-67 di kampus St Hugh, tempat dia belajar politik, filsafat, dan ekonomi antara 1964 dan 1967.

 

Namun dalam beberapa bulan terakhir ini, Suu Kyi telah menarik banyak kritik terkait krisis kemanusiaan Rohingya. Pada September lalu, St Hugh memutuskan untuk mencopot lukisannya dari pintu masuk utama, beberapa hari sebelum dimulainya tahun ajaran baru dan kedatangan siswa baru.

 

Sejauh ini, Oxford telah memutuskan untuk tidak mempertimbangkan kembali pemberian gelar kehormatan untuk Suu Kyi. Universitas tersebut juga telah menyatakan keprihatinan mendalam atas nasib minoritas Rohingya di Myanmar.

 

Pada awal November, musisi Bob Geldof mengembalikan penghargaan Freedom of Dublin untuk memprotes krisis Rohingya. Penghargaan ini juga dipegang oleh Suu Kyi.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Suu-kyi Diganjar Penghargaan 'Islamophobia Award 2017'

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi diumumkan sebagai pemenang International Islamophobe of the Year. Foto/Istimewa

LONDON - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi diumumkan sebagai pemenang International Islamophobe of the Year. Suu-kyi diganjar "penghargaan" ini atas dasar kekejaman yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

Antara 2.000 hingga 3.000 Muslim terbunuh di negara bagian Rakhine di Myanmar dalam tiga hari terakhir, menurut Dewan Rohingya di Eropa dan lebih dari 617 ribu Muslim Rohingya dipaksa untuk berlindung di Bangladesh.

Suu-kyi diketahui mengalahkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pemimpin partai Front kanan Prancis Marie Le Pen, dan pemimpin Partai Kebebasan Belanda, Geert Wildres.

Melansir Anadolu Agency pada Senin (27/11), penghargaan Islamofobia digelar Komisi Hak Asasi Manusia Islam yang berbasis di London. Komisi ini adalah organisasi penelitian, advokasi dan advokasi independen, nirlaba, yang didirikan pada tahun 1997.

Dalam kategori "Britania Raya", penghargaan ini diberikan kepada Tommy Robinson, mantan pemimpin Liga Pertahanan Inggris fasis (EDL), yang terkenal dengan pandangan anti-Islamnya.

Kandidat lainnya dalam kategori ini adalah presenter TV dan kolumnis Katie Hopkins, mantan pemimpin Partai Kemerdekaan Inggris (UKIP) Nigel Farage, pendiri  For Britain Party Anne Marie Waters, dan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson. 

Credit  sindonews.com

Surat Aktivis Rohingya untuk Paus Francis

Paus Francis berbicara dengan Presiden Myanmar Htin Kyaw di Istana Kepresidenan di Naypyitaw, Myanmar, Selasa (28/11).

CB, DEN HAAG -- Mantan pengungsi dan aktivis Dewan Rohingya Eropa, Mohammed Rafique telah menulis surat kepada Paus Francis untuk menyoroti nasib Muslim Rohingya di Myanmar. Paus Francis saat ini sedang melakukan kunjungan ke Myanmar dan telah tiba di negara itu pada Senin (27/11).

"Anda pernah berkata, 'Hidup adalah sebuah perjalanan. Saat kita berhenti, semuanya tidak berjalan dengan baik.' Dalam kunjungan pertemanan dan perdamaian ini, dengan senang hati kami meminta Anda tidak berhenti menggunakan kata 'Rohingya' dalam kunjungan itu, yang menunjukkan identitas masyarakat yang telah berusaha dimusnahkan oleh rezim militer dan pemerintahan Aung San Suu Kyi selama beberapa dekade," tulis Rafique, dikutip Anadolu.

Rafique menyayangkan pemerintah Myanmar telah menyarankan Paus untuk tidak menggunakan istilah 'Rohingya' selama kunjungannya ke negara itu. "Dan mereka mengatakan hal itu dapat mempengaruhi masyarakat, terutama masyarakat minoritas Kristen," jelasnya.

Rafique menjelaskan, selama ini Rohingya telah dilucuti kewarganegaraannya, ditolak HAM dasarnya, seperti kebebasan beragama, berkebangsaan. Mereka juga kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan.

Ia menggunakan istilah yang diadopsi oleh PBB untuk menggambarkan operasi militer yang diluncurkan pada Agustus lalu di Negara Bagian Rakhine. Menurut PBB, krisis Rohingya adalah 'contoh buku teks dari pembersihan etnis" dan 'genosida'.

Menurutnya, tidak pernah ada aksi genosida skala besar di zaman modern, seperti yang tengah terjadi terhadap Rohingya. Ia juga menuduh para pemimpin dunia telah menutup mata akan krisis ini.

"Kami tidak memiliki pilihan selain berharap dan mempercayai individu seperti Anda yang berani menentang kekejaman dan membela hak asasi manusia. Kami, Rohingya, berharap agar perjalanan Anda membawa cinta dan kedamaian dan menambahkan suara untuk menentang penindasan," tulisnya kepada paus.

Selama tindakan keras tersebut, pasukan keamanan dan masyarakat Buddha telah membunuh pria, wanita, dan anak-anak, serta menjarah rumah dan membakar desa Rohingya. Hal ini didasarkan pada laporan para pengungsi.

Pada September lalu, Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali mengatakan sekitar 3.000 warga Rohingya tewas dalam operasi tersebut. Dalam sebuah laporan, penyidik PBB mengatakan pelanggaran tersebut mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Rohingya telah digambarkan oleh PBB sebagai minoritas yang paling teraniaya di dunia. Mereka telah menghadapi ketakutan atas serangan sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Kepada Paus, panglima militer katakan "tak ada diskriminasi agama" di Myanmar

Panglima tertinggi Myanmar Min Aung Hlaing (kiri) bersalaman dengan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi di Naypyitaw. (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Yangon, Myanmar (CB) - Panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing menyatakan dia memberi tahu Paus Fransiskus bahwa "tidak ada diskriminasi agama" di negaranya setelah mereka melakukan pertemuan pada Senin malam (27/11) di tengah eksodus kelompok minoritas muslim Rohingya.

"Sama sekali tidak ada diskriminasi agama di Myanmar," katanya di Facebook. "Begitu juga militer kita… bekerja untuk perdamaian dan stabilitas negara."

Kantor Min Aung Hlaing menyatakan jenderal senior itu menyambut Paus dalam pertemuan 15 menit di Yangon dan memberi tahu Paus bahwa tidak ada "diskriminasi antara kelompok-kelompok etnis di Myanmar". Rohingya tidak diakui sebagai kelompok etnis resmi di negara itu.

Tatmadaw, demikian tentara Myanmar dikenal, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson melakukan pembersihan etnis karena melakukan operasi yang mendorong 620 ribu warga Rohingya dari wilayah barat Myanmar mengungsi ke Bangladesh sejak Agustus.

Myanmar membantah melakukan kesalahan meski para pengungsi memberikan kesaksian mengenai maraknya kasus pemerkosaan, pembunuhan dan aksi pembakaran oleh militer.

Rohingya, yang secara efektif tidak memiliki kewarganegaraan, dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah Myanmar, yang menganggap mereka sebagai imigran ilegal "Bengali".

Pekan lalu Amnesty International menyebut Negara Bagian Rakhine sebagai "tempat kejahatan", menggambarkan pembatasan-pembatasan terhadap Rohingya serupa dengan "apartheid", demikian siaran kantor berita AFP. 

Credit  antaranews.com

Paus tak Sebut Rohingya Saat Berpidato di Myanmar

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menyimak pidato Paus Francis di International Convention Centre di Naypyitaw, Myanmar, Selasa (28/11).

CB, YANGON -- Paus Fransiskus telah menyampaikan pidato utamanya di Myanmar. Dalam pidatonya, Paus menuntut penghormatan terhadap setiap kelompok etnis namun tanpa merujuk secara khusus kepada komunitas Muslim Rohingya.

Dilansir di BBC, Selasa (28/11), Kelompok hak asasi telah mendesak Paus untuk menggunakan istilah tersebut sebagai bentuk dukungan. Namun, Gereja Katolik di negara tersebut telah memberitahu Paus istilah tersebut dapat menyebabkan kesulitan bagi umat Katolik di Myanmar.

Myanmar telah dituduh melakukan pembersihan etnis, dengan 620 ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus. Pemerintah Myanmar menolak istilah Rohingya. Mereka menyebut Rohingya orang Bengali yang bermigrasi secara ilegal dari Bangladesh sehingga tidak terdaftar sebagai salah satu kelompok etnis di negara tersebut.

Meskipun pidato Paus tidak mengacu langsung pada Rohingya, namun apa yang ia sampaikan adalah bentuk pembelaan yang kuat terhadap hak-hak etnik.

"Masa depan Myanmar harus damai, damai berdasarkan penghormatan terhadap martabat dan hak setiap anggota masyarakat, menghormati setiap kelompok etnis dan identitasnya, menghormati peraturan undang-undang, dan menghormati tatanan demokrasi. yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok - tidak ada yang dikecualikan - untuk menawarkan kontribusi yang sah untuk kebaikan bersama," katanya.

Paus Francis mengatakan harta karun terbesar Myanmar adalah rakyatnya. Rakyat akan sangat menderita dengan konflik sipil dan permusuhan yang telah berlangsung lama dan menciptakan perpecahan.

"Seiring bangsa sekarang berupaya memulihkan perdamaian, penyembuhan luka-luka itu harus menjadi prioritas politis dan spiritual yang terpenting," tambahnya.

Menurutnya, perbedaan agama tidak perlu menjadi sumber perpecahan dan ketidakpercayaan, melainkan kekuatan untuk persatuan, toleransi dan pembangunan bangsa. Dalam sebuah pertemuan sebelumnya di Yangon dengan para pemimpin agama Buddha, Islam, Hindu, Yahudi dan Kristen, Paus juga tidak merujuk langsung ke Rohingya.

Sebelum pidatonya, Paus Francis bertemu dengan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Dalam sambutannya, Suu Kyi juga tidak membuat referensi langsung ke Muslim Rohingya. Namun, dia menerima situasi di negara bagian Rakhine menarik perhatian dunia.

Dia mengatakan isu sosial, ekonomi dan politik telah mengikis kepercayaan dan pemahaman, harmoni dan kerja sama antara berbagai komunitas di Rakhine. Suu Kyi telah dikritik karena kurangnya tindakan atas masalah ini. Pada Senin, Oxford mencabut penghargaannya untuk Suu Kyi. Para anggota dewan Oxford mengatakan mereka tidak lagi ingin menghormati orang-orang yang menutup mata terhadap kekerasan.

Myanmar telah menolak tuduhan PBB bahwa perlakuan terhadap komunitas Muslim sebagai bentuk pembersihan etnis. Dikatakan tindakan keras di negara bagian Rakhine, yang dimulai setelah serangan mematikan terhadap pos polisi oleh militan Rohingya adalah untuk membasmi gerilyawan dengan kekerasan.

Umat Katolik berjumlah satu persen dari 53 juta populasi Myanmar. Buddha adalah agama mayoritas dengan sekitar 88 persen.

Sekitar 90 persen umat Katolik di negara ini berasal dari etnis minoritas Karen, Kachin, Chin, Shan dan Kaw. Sensus selama 40 tahun terakhir menunjukkan agama Kristen adalah kelompok agama yang paling cepat berkembang

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Rusia Hilang Kontak dengan Satelit Luar Angkasa Terbaru

Satelit Meteor-M yang diluncurkan dari kosmodrom Vostochny itu tidak mencapai orbitnya. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Badan luar angkasa Rusia, Roscosmos, menyatakan bahwa pihaknya tak bisa melakukan kontak dengan satelit cuaca yang baru saja diluncurkan pada Selasa (28/11).

Roscosmos menyatakan, satelit Meteor-M yang diluncurkan dari kosmodrom Vostochny itu tidak mencapai orbitnya. Mereka pun kehilangan kontak.

Hingga kini, Roscosmos masih terus menyelidiki penyebab insiden tersebut dan belum ada hasil yang bisa dipublikasikan.

Selain Meteor-M, ada 18 satelit lainnya yang lebih kecil diluncurkan dari Vostochny sekitar pukul 08.41 waktu setempat.


Belasan satelit itu membutuhkan waktu lima jam untuk sampai ke orbit yang sudah disiapkan di luar angkasa.

Semua satelit itu adalah milik perusahaan ilmiah, riset, juga komersial dari Rusia, Norwegia, Swedia, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, juga Jerman.

Pusat peluncuran luar angkasa Vostochny ini terletak di tengah hutan taiga di Daerah Amur. Vostochny merupakan pangkalam peluncuran roket sipil pertama di Rusia.

Vostochny sengaja dibangun untuk mengurangi ketergantungan Rusia akan kosmodrom Baikonur yang disewa dari Kazakhstan.



Credit  cnnindonesia.com

Tengah disidik korupsi, jenderal China bunuh diri

Jenderal Zhang Yang (REUTERS)

Beijing (CB) - Seorang jenderal China, yang tengah disidik dengan tudingan dugaan korupsi, melakukan bunuh diri, demikian media setempat melaporkan pada Selasa.

Insiden tersebut merupakan perkembangan terbaru dari kampanye besar antikorupsi yang telah mengguncang angkatan bersenjata China.

Jenderal Zhang Yang, mantan anggota lembaga berpengaruh Komisi Pusat Militer (CMC), tengah diselidiki dalam hubungannya dengan dua koruptor di tubuh militer lain, Jenderal Guo Boxiong dan Jenderal Xu Caihou, demikian laporan kantor berita Xinhua.

Penyidikan terhadap Zhang (66) menunjukkan bahwa dia "telah melanggar disiplin", "diduga menerima dan memberi uang suap," kata Xinhua yang menambahkan bahwa banyak harta sang jenderal yang tidak jelas asalnya.

"Pada sore tanggal 23 November, Zhang menggantung lehernya sendiri di rumahnya," tulis kantor berita itu.

Bunuh diri di kalangan pejabat senior seperti Zhang adalah hal yang langka terjadi di China. Meski demikian, beberapa pengamat mengatakan bahwa fenomena itu semakin sering terjadi di kalangan pejabat dari berbagai level sebagai akibat dari meningkatnya intensitas perburuan koruptor sejak Presiden Xi Jinping berkuasa lima tahun lalu.

Kementerian Pertahanan dan angkatan bersenjata mengatakan bahwa CMC memutuskan pada 28 Agustus lalu untuk menyidik Zhang, yang telah "kehilangan pegangan moral" dan membunuh dirinya sendiri untuk "menghindari hukuman dari partai dan negara."

Kedua institusi itu menyebut tindakan Zhang sebagai "tindakan yang sangat menjijikkan."

"Mantan jenderal dengan posisi tinggi dan kewenangan besar ini telah menggunakan cara memalukan untuk mengakhiri hidupnya sendiri," kata kedua lembaga itu.

Sejumlah sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Zhang, yang sempat menjabat sebagai direktur Depertemen Urusan Politik Militer, telah menjadi sasaran investigasi meski pemerintah tidak mengumumkannya.

Jatuhnya Zhang telah dimulai sejak September lalu saat namanya tidak masuk dalam daftar 303 utusan militer dalam kongres lima tahunan Partai Komunis.

Posisinya digantikan dalam kongres sebagai bagian dari perombakan kepemimpinan militer oleh presiden Xi.

Militer China, yang punya personil terbanyak dan tengah melakukan upaya modernisasi, telah menjadi fokus yang penting bagi kampanye anti-korupsi Xi.

Beberapa pensiunan angkatan bersenjata mengatakan bahwa praktik suap di tubuh militer terjadi sangat luas dan bisa merusak kesiapan China saat hendak berperang.

Credit  antaranews.com

DK PBB akan Gelar Sidang Darurat Bahas Uji Coba Rudal Korut

Peluncuran rudal Korea Utara. DK PBB akan menggelar sidang darurat membahas respons pasca uji coba rudal balistik Korea Utara. (KCNA via REUTERS)

Jakarta, CB -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) menggelar sidang mendadak untuk membahas uji coba rudal balistik antar-benua terbaru yang diluncurkan Korea Utara, Rabu (29/11). Amerika Serikat mendesak DK PBB untuk memperberat sanksi bagi Korea Utara.

Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan meminta DK PBB menggelar sidang darurat untuk membahas rudal balistik antar-benua yang baru diluncurkan Korea Utara dan mendarat dalam Zona Ekonomi Eksklusif Jepang.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson menyerukan "langkah tambahan" untuk memperberat sanksi, termasuk mengizinkan negara-negara di dunia mencegat kapal-kapal yang membawa barang-barang dari dan ke Korea Utara.


DK PBB diperkirakan akan membuka sidang darurat pada 21.30 GMT atau sekitar pukul 4.30 Kamis (30/11) WIB.

Badan terkuat di organisasi dunia itu sebelumnya telah menjadwalkan sidang guna membahas kemajuan implementasi tiga putaran sanksi yang bertujuan menghentikan aliran dana bagi program militer Korea Utara.

Sejak November tahun lalu, DK PBB telah menjatuhkan sanksi, melarang ekspor batu bara, bijih besih timah, tekstil dan seafood. Sanksi yang dikemas dalam resolusi DK PBB juga membatasi usaha bersama serta memasukan sejumlah entitas Korea Utara dalam daftar hitam.

Resolusi sanksi DK PBB juga melarang dalam mempekerjakan staf asal Korea Utara serta memotong ekspor minyak, khususnya dari China, mitra dagang utama Pyongyang.


"Masih ada ruang bagi langkah baru," kata Duta Besar Italia, Sebastiano Cardi, yang menjadi Ketua DK PBB saat ini seperti dilaporkan kantor berita AFP. "Kita akan lihat," kata dia.

Di bawah resolusi sanksi DK PBB, Korea Utara dilarang mengembangkan rudal dan kemampuan nuklir. Namun Pyongyang berdalih kemampuan persenjataannya diperlukan untuk melawan kebijakan bermusuhan yang ditunjukkan Amerika Serikat.


Credit  cnnindonesia.com

Korut tembakkan rudal balistik ke dekat Jepang

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyaksikan peluncuran rudal Hwasong-12 dalam foto tidak bertanggal yang disiarkan oleh Pusat Agensi Berita Korea Utara (KCNA), Sabtu (16/9/2017). (KCNA via REUTERS)

Jakarta (CB) - Korea Utara menembakkan sebuah peluru kendali balistik hingga mendarat di wilayah dekat Jepang pada Rabu, kata sejumlah pejabat.

Tembakan itu merupakan uji coba pertama yang dilancarkan Korut sejak Pyongyang menembakkan satu rudal melewati negara tetangganya itu pada pertengahan September.

Korut meluncurkan rudal satu pekan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memasukkan Korut kembali ke daftar negara-negara yang dikatakan Washington mendukung terorisme.

Berdasarkan daftar itu, Amerika Serikat bisa mengenakan lebih banyak sanksi kendati sejumlah pakar mengatakan langkah itu bisa berisiko menyulut ketegangan di Semenanjung Korea.

Pemerintah Jepang memperkirakan bahwa rudal yang ditembakkan Korut itu terbang selama sekitar 50 menit dan mendarat di perairan pada zona ekonomi eksklusif Jepang, menurut stasiun penyiaran Jepang, NHK.

Satu rudal, yang ditembakkan Korea Utara pada 29 Agustus dan terbang di atas wilayah Jepang, berada di udara selama 14 menit.

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan bahwa rudal, yang meluncur pada Rabu itu ditembakkan dari Pyongsong, kota di Provinsi Pyongan Selatan, pada sekitar pukul 18.17 GMT dan melintasi perairan antara Korea Selatan dan Jepang.

Beberapa menit setelah Korut menembakkan rudal, militer Korea Selatan melakukan uji coba penembakan rudal sebagai tanggapan atas tindakan itu, tambah militer Korea Selatan.

Sebelumnya, Pentagon mengatakan pihaknya mendeteksi ada "kemungkinan" bahwa Korea Utara meluncurkan rudal.

"Kami sekarang sedang dalam proses memeriksa situasi dan akan memberikan keterangan tambahan yang lebih rinci jika sudah ada informasi," kata juru bicara Pentagon Kolonel Robert Manning kepada para wartawan.

Surat kabar terkemuka Jepang Asahi Shimbun mengutip seorang pejabat pemerintah yang tak disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa rudal itu tidak melewati Jepang namun jatuh ke Laut Jepang atau di semenanjung Korea.

Gedung Putih mengatakan Presiden AS Donald Trump diberi paparan situasi ketika rudal tersebut masih berada di udara.

Pekan lalu, Korea Utara mengecam keputusan Trump untuk memasukkan kembali negara itu ke dalam daftar negara yang membantu terorisme. Korut menyebut langkah Trump itu sebagai "provokasi serius dan pelanggaran dengan kekerasan."

Credit  antaranews.com

Korea Utara Kembali Tembakkan Rudal Balistik

Korea Utara kembali menembakkan sebuah rudal balistik pada Rabu (29/11) pagi, menurut pejabat militer Korea Selatan. (KCNA via REUTERS)

Jakarta, CB -- Korea Utara kembali menembakkan sebuah rudal balistik pada Rabu (29/11) pagi, menurut pejabat militer Korea Selatan. Ini merupakan penembakan pertama dalam dua bulan dan sejak sepekan setelah Amerika Serikat memberikan sanksi kepada negara pimpinan Kim Jong Un itu.

Korea Utara telah memicu kekhawatiran internasional atas program rudal nuklirnya yang terlarang. Banyak yang telah menaruh harapan bahwa sanksi yang diberikan AS berdampak karena sejak 15 September lalu Pyongyang tak melakukan uji coba rudalnya.

Namun, ternyata sanksi itu tak menggoyahkan pendirian negara komunis tersebut. Hari ini, sebuah rudal terbang ke timur dari Provinsi Pyongan Selatan, menurut Kepala Staf Militer Gabungan (JCS), melansir AFP.

Pentagon AS mengatakan, pihaknya telah mendeteksi sebuah “peluncuran rudal yang kemungkinan terjadi” dari Korea Utara.

Kantor berita Yonhap mengutip pernyataan JCS yang menyebutkan, militer Korea Selatan telah melakukan sebuah latihan “penembakan presisi” rudal sebagai tanggapan atas gerakan Pyongyang.

Pada Selasa (28/11) kemarin, Menteri Unifikasi Korea Selatan sempat mengungkapkan soal tanda-tanda aktivitas tidak biasa yang terdeteksi di Korea Utara. Hal itu mengisyaratkan kemungkinan uji coba rudal.



Pekan lalu, AS mengumumkan sanksi baru yang menargetkan pengiriman ke Korea Utara, meningkatkan tekanan kepada Pyongyang untuk meninggalkan program senjata atom tersebut.

Pyongyang mengutuk langkah tersebut sebagai “provokasi serius” dan memperingatkan bahwa sanksi itu tak akan pernah berhasil.

September lalu, Korea Utara melakukan uji voba nuklir keenam dan paling kuat, serta mekuncurkan rudal jarak menengah ke arah langit Jepang.




Credit  cnnindonesia.com

Jepang Deteksi Sinyal Radio Diduga Uji Coba Rudal Korut

Jepang menangkap sinyal radio yang diduga sebagai persiapan uji coba rudal Korea Utara. (Reuters)

Jakarta, CB -- Jepang mendeteksi sinyal radio yang diduga sebagai indikasi awal persiapan peluncuran rudal Korea Utara. Meskipun sinyal radio itu lumrah dan foto satelit tidak menunjukkan aktivitas baru.

Setelah menembakkan rudal dua atau tiga kali sebulan sejak April, Korea Utara tidak lagi menembakkan rudal sejak pertengahan September. Terakhir, Pyongyang menembakkan rudal melintasi Pulau Hokkado, Jepang.

"Belum cukup untuk membuktikan (apakah peluncuran akan segera dilakukan)," kata sumber pemerintah Jepang, yang dilansir Reuters, Selasa (28/11).


Kantor berita Jepang, Kyodo melaporkan bahwa pemerintah Jepang waspada setelah menangkap sinyal-sinyal radio yang mengisyaratkan kemungkinan bahwa Korea Utara bakal segera melakukan uji coba lagi. Laporan itu menyatakan sinyal-sinyal radio tersebut kemungkinan terkait dengan latihan militer Korea Utara di musim dingin.

Kantor berita Korea Selatan, Yonhap, mengutip sumber pemerintah Korea Selatan, juga melaporkan bahwa pejabat intelijen Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang baru-baru ini mendeteksi tanda-tanda kemungkinan peluncuran rudal. Mereka kini dalam kondisi siap siaga penuh.


"Pada titik ini, upaya utama secara diplomatis, didukung opsi militer," kata sumber dari pemerintah Jepang itu seperti dilaporkan Reuters.

"Aliansi Amerika Serikat dan Korea tetap kuat dan mampu mengkonter provokasi atau serangan apa pun dari Korea Utara."

Pejabat intelijen AS menyebut bahwa baru-baru ini Korea Utara sengaja mengirim isyarat palsu soal persiapan uji coba rudal dan nuklir untuk menyesatkan intel Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.




Credit  cnnindonesia.com

Kerja sama Indonesia-China targetkan satu industri probiotik

BPPT (ANTARA News/Istimewa)

Jakarta (CB) - Kerja sama Indonesia dan China untuk pengembangan bioteknologi dalam kerangka kerja sama ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) menargetkan munculnya satu industri probiotik di Tanah Air.

Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan (BPPT) Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi (TAB) Eniya Listiani Dewi yang mewakili Kepala BPPT dalam Forum Kerja sama Iptekin Indonesia-China di Jakarta, Senin, mengatakan kerja sama dengan industri di China tahun 2017 diperluas dengan menggandeng universitas dengan target bisa menghasilkan produk inovasi yang berarti harus ada industri baru yang muncul di Indonesia.

Menurut Eniya, langkah ini diambil agar BPPT selaku focal point untuk Indonesia dalam kerangka kerja sama ?Joint Laboratory on Biotechnology? dengan China bisa memperoleh hibah dalam mengembangkan produk probiotik dan enzim dari mikroba.

"Jumlah hibahnya sekitar 6 juta yuan atau Rp12 miliar untuk tiga tahun kerja sama. Dengan target ada produk dan juga tentu saja industri baru yang lahir di Indonesia, ini mengingat ada inovasi yang akan dihasilkan untuk perdagangan dan perindustrian," kata Eniya.

Dengan demikian BPPT selain menggandeng industri bioteknologi terbesar di China yakni Qingdao Vland Biotech Group Co. Ltd. akhirnya juga menggandeng Zhejiang University.

Jika Indonesia dalam kerja sama ini menawarkan iptekin bipeat yang merupakan pengembangan produk mikrobiologi untuk menaikkan pH di lahan gambut maka, menurut dia, transfer teknologi yang diharapkan diperoleh dari China adalah ilmu pengembangan probiotik dan enzim.

"Sebetulnya kita tidak kalah, hanya saja di pasar lebih banyak barang impor. Untuk produk probiotik pasar Indonesia memang dipenuhi produk pakan ternak dari China dan Thailand sedangkan enzim dari India," lanjutnya.

Enzim ini sendiri sangat dibutuhkan untuk industri pulp and paper, deterjen dan kulit. Yang sudah dikembangkan BPPT bersama PT Petrokimia Gresik adalah pabrik pembuatan enzim mikroba yang menggantikan bahan-bahan kimia yang menghasilkan limbah yang buruk untuk lingkungan.

?Sehingga jika enzim diganti dari bahan kimia dengan mikroba maka hasilnya menjadi ramah lingkungan. Ramah lingkungan ini yang semakin dicari di produk-produk industri masa depan,? ujar Eniya.

Kolaborasi Indonesia dengan China di bidang Iptekin sudah dirintis sejak 2011 yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tiongkok telah membentuk Joint Committee Meeting (JCM) untuk mengawal pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati tersebut.

Hingga saat ini, penyelenggaraan JCM sudah terlaksana lima kali, terakhir dilakukan di Beijing pada Agustus 2017. Dan pada Forum Kerja sama Iptekin Indonesia-China yang digelar di Jakarta, Solo dan Yogyakarta, akan dilaporkan implementasi program dan kegiatan tentang joint laboratory bidang bioteknologi dan High Temperature Gas-Cooled Reactor (HTGR), transfer teknologi, serta diskusi tentang potensi kerja sama lainnya.

Rencana Aksi Kerja sama Iptekin Indonesia dan China dari 2018 sampai dengan 2020 yang juga baru diluncurkan dalam forum kerja sama Iptekin dua negara ini akan menjadi pedoman pelaksanaan kerja sama yang telah berjalan maupun yang belum berjalan. Sejumlah kerja sama yang telah berjalan yakni Joint Laboratory on Biotechnology dengan focal point di Indonesia adalah BPPT, ?Joint Laboratory on High Temperature Gas Cooled Reactor (HTGR) for safety purposes nuclear technology for energy dengan focal point di Indonesia yakni Badan Teknologi Nuklir Indonesia (Batan), dan Transfer of Technology dengan focal point di Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (LIPI).

Credit   antaranews.com

BPPT tingkatkan kemampuan kapal riset Baruna Jaya I

Baruna Jaya I. (bppt.go.id)

Jakarta (CB) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meningkatkan kemampuan Kapal Riset Baruna Jaya I menjadi kapal survei yang disiapkan khusus untuk hidro-oseanografi dan suvei bathymetri laut dangkal hingga laut dalam.

Kepala Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT Muhammad Ilyas dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan revitalisasi peralatan survei kelautan Kapal Riset (KR) Baruna Jaya I dimulai dengan mengganti "Multibeam Echosounder (MBES) Deep Sea" untuk survei pemetaan laut dalam yang lebih baik.

"Alat ini juga dilengkapi dengan beberapa sensor pendukung antara lain system positioning atau DGPS, sensor gerak, sensor kecepatan suara di permukaan air, sensor profiler kecepatan suara, beserta sistem akuisisi dan processing (pengolahan) data MBES," paparnya.

Kapal Riset yang beroperasi sejak 1989 ini, menurut dia, juga akan menjalani "Sea Acceptance Test" (SAT) atau lebih dikenal dengan sebutan uji coba laut untuk menguji kelayakan multibeam echosounder di laut. Multibeam merupakan alat untuk menentukan profil permukaan dasar laut dan kedalaman air dengan cakupan area dasar laut yang luas.

Penggunaan alat ini, lanjutnya, diharapkan dapat membantu Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam melengkapi peta lingkungan laut nasional terutama di laut dalam.

Selain itu, dengan proyek Pembangunan Konektivitas Palapa Ring Timur, KR Baruna Jaya I dengan peralatan baru tersebut diharapkan dapat berkontribusi penuh dalam penelitian dan penentuan jalur kabel bawah laut. Selain juga dapat digunakan untuk pemetaan jalur kapal di pelabuhan, studi geodinamik, migas.

"Multibeam echosounder yang dimiliki kapal Baruna Jaya I menjangkau kedalaman kurang lebih dari 11.000 meter yang mana belum ada kapal-kapal riset di Indonesia yang memiliki kemampuan pemetaan dasar laut dari kedalaman dangkal 20 meter hingga kedalaman tersebut," lanjutnya.

BPPT melakukan kerja sama dengan galangan kapal PT Samudera Marine Indonesia (SMI) dan Telefyne Techoligies dari Denmark sebagai penyedia teknologi multibeam echosounder ini. Pemasangan berlangsung selama tiga minggu sejak 1 hingga 23 November 2017.

Kapal yang digunakan BPPT untuk membantu operasi SAR menemukan bangkai pesawat Air Asia QZ 8501 pada 2014-2015 ini menjalani uji laut leg pertama selama sembilan hari pada 25 sampai dengan 29 November 2017 dipimpin langsung Kepala Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT, untuk menguji alat multibeam echosounder.

Sedangkan tahap kedua akan dilakukan pada 30 Novermber hingga 3 Desember 2017 untuk pengujian pemanfaatan kegiatan ilmiah yakni mendeteksi adanya patahan di sekitar selatan Pulau Jawa.

Credit  antaranews.com

Militer AS Kembangkan Tanaman Cerdas untuk Sensor Jarak Jauh

DARPA, lembaga riset militer Amerika Serikat, mengembangkan tanaman cerdas yang bisa mendeteksi radiasi, nuklir, dan elektromagnetik. Foto/Daily Mail

WASHINGTON - Lembaga riset militer Amerika Serikat, DARPA, mengembangkan teknologi baru berupa tanaman modifikasi genetika yang dapat mendeteksi ancaman dan melakukan pengintaian rahasia. Program ini bertujuan menghasilkan tanaman untuk mendeteksi bahan kimia tertentu, patogen, radiasi, sinyal nuklir dan elektromagnetik, serta menggunakan hardware yang ada seperti satelit untuk memonitor tanaman tersebut.

Tanaman cerdas itu dapat diterapkan di luar tujuan militer, misalnya membantu komunitas untuk mengidentifikasi ranjau darat yang belum meledak dari konflik sebelumnya dan lokasi pengujian bom. Program Teknologi Tanaman Canggih (APT) DARPA itu berupaya menghasilkan tanaman dengan kemampuan alami untuk mendeteksi dan merespons rangsangan lingkungan, seperti level cahaya dan polusi udara, serta mengembangkannya dengan modifikasi genetika.

Menurut DARPA, sensor tradisional militer tidak selalu optimal untuk beberapa tugas. Itulah salah satu alasan tanaman menjadi fokus pada proyek baru tersebut. Program ini juga akan mengurangi risiko kepada para tentara dan mengurangi biaya terkait sensor biasa. Program itu dirancang untuk memodifikasi genom tanaman untuk diprogram dengan tujuan tertentu untuk merespons stimuli khusus. Semua modifikasi itu tidak akan memiliki dampak negatif pada kemampuan tanaman untuk hidup.

DARPA melibatkan para peneliti untuk mengusulkan ide tanaman, sti muli, dan modifikasi yang dapat diriset lebih lanjut. Pekerjaan untuk program ini dimulai di sejumlah laboratorium dan rumah kaca serta simulasi lingkungan alami. DARPA akan mengikuti semua regulasi federal serta pengawasan dari komite keamanan biologi. Jika riset ini berhasil, uji coba lapangan akan diawasi Departemen Pertanian dan Binatang AS, serta Badan Inspeksi Kesehatan Tanaman. Yang lebih penting, program ini akan bergantung pada teknologi yang berbasis di darat, udara, dan antariksa untuk memantau jarak jauh tanaman tersebut.

APT tidak mendanai pengembangan hardware baru untuk proyek tersebut. Sistem satelit misalnya, telah mampu mengukur suhu tanaman dan sistem lain dapat mengukur komposisi kimia, penolakan, dan struktur tanaman. Jika program ini sukses, DARPA akan menciptakan platform sensor baru yang bebas listrik, kuat, tersembunyi, dan mudah didistribusikan.

"Tanaman sangat terkait kondisi lingkungan dan alam dengan merespons secara fisiologi pada stimuli dasar, seperti cahaya dan suhu, serta dalam beberapa kasus sentuhan, bahan kimia, serangga, dan patogen," papar Blake Bextine, Manager Program APT DARPA.

"Teknik modeling dan molekuler mungkin untuk memprogram ulang kemampuan deteksi dan pelaporan untuk beragam stimuli sehingga tidak hanya membuka arus intelijen baru, tapi juga mengurangi risiko personel dan biaya terkait sensor tradisional," katanya.

DARPA berencana melakukan perubahan kompleks sehingga tanaman memiliki kemampuan baru untuk merasakan dan melaporkan beragam rangsangan berbeda. Para peneliti juga perlu memahami bagaimana tanaman modifikasi genetika ini memanfaatkan sumber daya internal dan berkompetisi dalam lingkungan alami.

"APT merupakan program biologi sintetis pada intinya dan seperti kerja DARPA lainnya, tujuan kami mengembangkan sistem yang efisien untuk desain, pembangunan, dan pengujian model sehingga kami dapat menyiapkan platform yang dapat diterapkan dalam skenario luas," papar Bextine.

Credit  sindonews.com

Inggris Bakal Kembangkan Teknologi Drone, Layani Kota dan Desa

Drone untuk layanan taksi terbang terlihat di Dubai, Uni Emirat Arab, Senin 25 September 2017. Kredit: Reuters

CB, London - Pemerintah Inggris dan lembaga bantuan teknologi Nesta bakal mengembangkan berbagai teknologi drone untuk melayani kebutuhan warga kota.
Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan layanan publik lewat teknologi drone atau pesawat nirawak seperti mengantarkan berbagai kebutuhan warga.

"The Flying High Challenge bertujuan mengeksplorasi manfaat drone bagi warga kota seperti respon cepat penanganan banjir, kebakaran, dan memonitoring lingkungan termasuk menyuplai berbagai kebutuhan medis," begitu dilansir media Daily Mail, Senin, 27 Nopember 2017.

Menurut Eksekutif Direktur Nesta's Challenge Prize Centre, Tris Dyson, teknologi drone ini harus di panen untuk melayani berbagai kebutuhan komunitas hingga tingkat lokal.
"Jika kita ingin menggunakan teknologi drone untuk melayani kebutuhan kota dan desa, maka teknologi ini harus dikembangkan sesuai kebutuhan publik," kata Tris.
Tris meyakini dengan mengembangkan berbagai layanan publik menggunakan teknologi drone maka Inggris bisa menjadi salah satu negara terdepan untuk pengembangan teknologi drone ini. Menurut dia, teknologi ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan hobi ataupun konflik miiter.
Tris mengatakan pengembangan teknologi drone ini harus memperhatikan aspek keselamatan publik dan tingkat kebisingan. Ke depannya, para pengguna drone Inggris bakal terdaftar, mengikuti tes keselamatan pengoperasian drone dan memahami daerah yang tidak boleh dilewati drone. Polisi juga bakal mendapat kewenangan untuk menjaga keamanan publik dalam konteks pengoperasian teknologi drone ini.

Credit  TEMPO.CO

Moskow Minta AS-Korut Tenang dan Mulai Berdialog

Rusia meminta Amerika Serikat (AS), dan Korea Utara (Korut) untuk bernapas dan duduk di satu meja untuk menyelesaikan masalah yang ada. Foto/Istimewa

MOSKOW - Rusia meminta Amerika Serikat (AS), dan Korea Utara (Korut) untuk "bernapas" dan duduk di satu meja untuk menyelesaikan masalah yang ada. Menurut Moskow, penting bagi keduanya untuk bersikap tenang, agar bisa memulai sebuah proses dialog.

"Alternatif dialog dan negosiasi tidak ada. Tapi untuk memulai dialog ini, penting untuk pertama-tama santai, tenang, dan menghembuskan napas," kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Igor Morgulov.

"Penurunan ketegangan antara AS, dan Korut benar-benar dapat membantu untuk menggeser situasi yang saat ini masih tegang," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Senin (27/11).

Sebelumnya, Morgulov mendesak dunia internasional untuk berhenti menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara (Korut). Dia menuturkan, penjatuhan sanksi secara radikal tidak akan menyelesaikan masalah, namun justru akan memperburuknya.

Dia kemudian mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memberikan penilaian pasti mengenai tingkat kemajuan Pyongyang dalam pengembangan senjata nuklir, karena Korut enggan mengungkapkan masalah tersebut.

"Terkait dengan potensi dan kapasitas Korut, kami hanya bisa menebaknya karena Korea Utara adalah negara yang tertutup, dan tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti mengenai isu negara, dan tingkat kemajuan program nuklir Korut," ucapnya.

Credit  sindonews.com

Rusia Minta Dunia Berhenti Jatuhkan Sanksi pada Korut

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Igor Morgulov mendesak dunia internasional untuk berhenti menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara (Korut). Foto/Istimewa

MOSKOW -  Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Igor Morgulov mendesak dunia internasional untuk berhenti menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara (Korut). Dia menuturkan, penjatuhan sanksi secara radikal tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan memperburuknya.

"Saya tidak berpikir bahwa pengetatan tekanan akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh para pengada kebijakan tersebut. Saya yakin bahwa jika tujuannya adalah membuat Korut meninggalkan program senjata nuklir dan rudal, namun itu akan menjadi hal terakhir bagi Korut untuk meninggalkan prgram rudal mereka," ucap Morgulov.

"Penguatan sanksi lebih lanjut terhadap Korut dapat menyebabkan negara ini berada di ambang krisis kemanusiaan," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Senin (27/11).

Morgulov lalu mengatakan, tidak ada yang bisa memberikan penilaian pasti mengenai tingkat kemajuan Pyongyang dalam pengembangan senjata nuklir, karena Korut enggan mengungkapkan masalah tersebut.

Dia kemudian mencatat bahwa Rusia, dalam kontak reguler dengan Korut, selalu mendesak Pyongyang tidak melakukan uji coba nuklir, dan menegaskan bahwa program nuklir Pyongyang tidak dapat diterima.

"Terkait dengan potensi dan kapasitas Korut, kami hanya bisa menebaknya karena Korea Utara adalah tempat yang dicadangkan dan tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti mengenai isu negara dan tingkat kemajuan program nuklir Korea Utara," ucapnya.

Dia menambahkan, Rusia berharap untuk menghindari skenario apokaliptik yang disulut oleh serangangkaian kegiatan di kawasan tersebut. Morgulov menyebut pihaknya melihat adanya potensi besar akan sekenario yang sangat menghancurkan di kawasan itu. 

Credit  sindonews.com

Siap Mundur, Pemimpin Muslim Chechnya Minta Kremlin Tunjuk Pengganti

Pemimpin Muslim Chechnya, Rusia, Ramzan Kadyrov. Foto/REUTERS

GROZNY - Ramzan Kadyrov, pemimpin Muslim dari wilayah otonom Chechnya, Rusia, menyatakan siap untuk mengundurkan diri. Dia menyerahkannya kepada Kremlin untuk memilih penggantinya.

Kadyrov, 41, adalah mantan pemberontak Islam yang telah memimpin Chechnya sejak 2007. Dia disahkan oleh Presiden Vladimir Putin pada bulan Maret tahun lalu untuk melanjutkan kepemimpinan wilayah itu dengan UU Rusia sebagai aturan.

Ditanya dalam sebuah wawancara televisi, apakah dia siap untuk mengundurkan diri, Kadyrov menjawab; ”Mungkin ini untuk mengatakan bahwa itu adalah mimpi saya.”

”Pernah ada kebutuhan orang-orang seperti saya untuk bertarung, untuk mengatur semuanya. Sekarang kita memiliki ketertiban dan kemakmuran, dan waktunya telah tiba untuk perubahan di Republik Chechnya,” katanya kepada stasiun televisi Rossiya 1 yang disiarkan Senin (27/11/2017).

Ditanya tentang calon penggantinya, Kadyrov menjawab; ”Ini adalah hak prerogatif dari kepemimpinan negara (Kremlin).”

”Jika saya ditanya, ada beberapa orang yang 100 persen mampu melaksanakan tugas ini di level tertinggi,” ujarnya, tanpa merinci lebih jauh.

Pernyataan Kadyrov yang siap mengundurkan diri ini muncul saat Putin, 65, diprediksi akan mengumumkan kesediaannya untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden Rusia lagi dalam pemilu Maret mendatang.

Putin yang merupakan mantan mata-mata KGB ini diperkirakan akan menang telak jika maju lagi dalam pemilu. Namun beberapa analis mengatakan bahwa hubungannya dengan politisi seperti Kadyrov dapat dimanfaatkan oleh lawannya selama kampanye berlangsung.

Kadyrov merupakan loyalis Putin. Dia bahkan blakblakan menyebut Putin sebagai idolanya. ”Saya siap mati untuknya, untuk memenuhi perintah apapun,” katanya.

Kadyrov juga membantah keras hubungan Chechnya dengan pembunuhan pemimpin oposisi Rusia Boris Nemtsov pada tahun 2015.

Pada bulan Juni, sebuah pengadilan di Moskow menghukum lima warga  Chechnya atas tuduhan membunuh Nemtsov, musuh politik Putin. Nemtsov ditembak mati di sebuah jalan. Dia dibunuh di saat dia sedang mengerjakan laporan yang memeriksa peran Rusia dalam krisis Ukraina. 

”Saya lebih dari yakin orang-orang Chechnya ini tidak ada hubungannya dengan itu. Menurut informasi saya, mereka (lima warga Chechnya) tidak bersalah,” kata Kadyrov dalam wawancara tersebut, seperti dikutip Reuters.

Siap Mundur, Pemimpin Muslim Chechnya Minta Kremlin Tunjuk Pengganti

MOSKOW-Ramzan Kadyrov, pemimpin Muslim dari wilayah otonom Chechnya, Rusia, menyatakan siap untuk mengundurkan diri. Dia menyerahkannya kepada Kremlin untuk memilih penggantinya.

Kadyrov, 41, adalah mantan pemberontak Islam yang telah memimpin Chechnya sejak 2007. Dia disahkan oleh Presiden Vladimir Putin pada bulan Maret tahun lalu untuk melanjutkan kepemimpinan wilayah itu dengan UU Rusia sebagai aturan.

Ditanya dalam sebuah wawancara televisi, apakah dia siap untuk mengundurkan diri, Kadyrov menjawab; ”Mungkin ini untuk mengatakan bahwa itu adalah mimpik saya.”

”Pernah ada kebutuhan orang-orang seperti saya untuk bertarung, untuk mengatur semuanya. Sekarang kita memiliki ketertiban dan kemakmuran, dan waktunya telah tiba untuk perubahan di Republik Chechnya,” katanya kepada stasiun televisi Rossiya 1 yang disiarkan Senin (27/11/2017).

Ditanya tentang calon penggantinya, Kadyrov menjawab; ”Ini adalah hak prerogatif dari kepemimpinan negara (Kremlin).”

”Jika saya ditanya, ada beberapa orang yang 100 persen mampu melaksanakan tugas ini di level tertinggi,” ujarnya, tanpa merinci lebih jauh.

Pernyataan Kadyrov yang siap mengundurkan diri ini muncul saat Putin, 65, diprediksi akan mengumumkan kesediaannya untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden Rusia lagi dalam pemilu Maret mendatang.

Putin yang merupakan mantan mata-mata KGB ini diperkirakan akan menang telak jika maju lagi dalam pemilu. Namun beberapa analis mengatakan bahwa hubungannya dengan politisi seperti Kadyrov dapat dimanfaatkan oleh lawannya selama kampanye berlangsung.

Kadyrov merupakan loyalis Putin. Dia bahkan blakblakan menyebut Putin sebagai idolanya. ”Saya siap mati untuknya, untuk memenuhi perintah apapun,” katanya.


Kadyrov juga membantah keras hubungan Chechnya dengan pembunuhan pemimpin oposisi Rusia Boris Nemtsov pada tahun 2015.

Pada bulan Juni, sebuah pengadilan di Moskow menghukum lima warga  Chechnya atas tuduhan membunuh Nemtsov, musuh politik Putin. Nemtsov ditembak mati di sebuah jalan. Dia dibunuh di saat dia sedang mengerjakan laporan yang memeriksa peran Rusia dalam krisis Ukraina.

”Saya lebih dari yakin orang-orang Chechnya ini tidak ada hubungannya dengan itu. Menurut informasi saya, mereka (lima warga Chechnya) tidak bersalah,” kata Kadyrov dalam wawancara tersebut, seperti dikutip Reuters.





Credit  sindonews.com

Presiden Baru Zimbabwe Bubarkan Kabinet Mugabe

Presiden baru Zimbabwe Emmerson Mnangagwa dan istrinya, Ibu Negara Auxillia. Mnangagwa membubarkan kabinet lama peninggalan mantan Presiden Robert Mugabe dan mulai menyusun tim menteri barunya. (AFP PHOTO / TONY KARUMBA)

Jakarta, CB -- Presiden baru Zimbabwe Emmerson Mnangagwa membubarkan kabinet mantan Presiden Robert Mugabe, Senin (27/11). Pembubaran kabinet dilakukan setelah Mugabe mengundurkan diri akibat desakan militer yang menguasai Ibu Kota Harare, pekan lalu.

"Mnangagwa dalam proses mengumpulkan para menteri kabinet baru," kata Misheck Sibanda, kepala sekretaris presiden dan kabinet dalam sebuah pernyataan yang dilansir AFP, Selasa (28/11).

Menurut Sibanda, Presiden baru Zimbabwe, Mnangagwa telah menunjuk Patrick Chinamasa sebagai menteri keuangan sementara dan Simbarashe Mumbengegwi sebagai menteri luar negeri sementara.


Namun Sibanda tidak mengindikasikan kapan Mnangagwa akan mengumumkan kabinet barunya.

Mnangagwa, 75 tahun, dilantik pada Jumat pekan lalu. Pelantikan Presiden baru Zimbabwe itu mengakhiri masa dramatis krisis politik di Harare. Militer akhirnya mengintervensi pemerintahan Robert Mugabe, setelah mantan presiden berusia 93 tahun itu melantik istrinya, Grace, sebagai wakil presiden. Sebelumnya, Mugabe memecat Mnangagwa yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden.


Mnangagwa adalah calon pengganti Mugabe yang didambakan militer dan banyak kalangan di Zimbabwe. Pelantikan Grace sebagai wakil presiden diduga menjadi bagian dari skenario untuk menjadikan Ibu Negara Zimbabwe itu sebagai pengganti Mugabe.

Saat mengambil alih Ibu Kota Harare, militer berdalih bahwa mereka hanya ingin menyingkirkan 'para penjahat' di sekeliling Mugabe.



Adapun Mnangagwa, dalam pelantikannya, berjanji untuk membawa perubahan bagi kebaikan Zimbabwe dan rakytnya. Sambil berjanji untuk setia, Mnangagwa bertekad untuk membangkitkan ekonomi yang terpuruk warisan mantan Presiden Robert Mugabe, serta menarik investasi asing.




Credit  cnnindonesia.com

Mediator: Tak Ada Tawaran Agar Mugabe Mau Mundur

Presiden Zimbabwe Robert Mugabe.

CB, HARARE -- Mantan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe dikabarkan akhirnya bersedia mengundurkan diri setelah ada kesepakatan yang akan memberikan dana pensiun untuknya sebesar 10 juta dolar AS. Namun kabar tersebut ditampik oleh pastor yang menjadi mediator antara Mugabe dan militer, Pastor Fidelis Mukonori.

Mukonori mengatakan dia tidak dapat mengonfirmasi laporan mantan pemimpin itu akan menerima dana pensiun sebesar 10 juta dolar AS tersebut. "Dia tidak ditawari apa pun. Dia mengundurkan diri untuk kebaikan Zimbabwe," ujarnya menurut BBC, Senin (27/11).

Kemudian mengenai impunitas atas hukum dan kriminal yang dikabarkan juga akan diberikan kepada Mugabe, pastor berusia 70 tahun yang dekat dengan Mugabe itu mengatakan, apa yang saya baca di koran itu tentang imunitas, dan dia akan terlihat seperti mantan kepala negara lainnya.

Mukonori juga menjelaskan Mugabe telah 50 tahun berkecimpung di dunia militer menjadi tentara dan di dunia politik hingga menjadi presiden sehingga Mugabe sudah memahami pentingnya demokrasi.

Seperti dilaporkan The Guardian, Senin (27/11), Mugabe dan istrinya, Grace akan menerima uang senilai jutaan dolar sebagai bagian dari kesepakatan yang dinegosiasikan sebelum pengunduran dirinya. Meskipun jumlah yang tepat masih belum jelas, namun seorang pejabat senior pemerintah yang memiliki pengetahuan langsung mengenai kesepakatan tersebut mengatakan jumlahnya tidak kurang dari 10 juta dolar AS.

Dengan rincian dibayarkan secara tunai sebesar lima juta dolar AS dan sisanya akan dibayarkan dalam beberapa bulan ke depan. Pejabat tersebut mengatakan Mugabe juga telah diberi kekebalan atas tuntutan hukum dan ada jaminan tidak ada tindakan yang akan dilakukan terhadap kepentingan bisnis keluarganya.

Selain itu, disebutkan pula gajinya sebesar 150 ribu dolar AS juga akan dibayarkan sampai kematiannya. Sementara istrinya yang berusia 52 tahun itu juga akan menerima setengah dari jumlah tersebut selama sisa hidupnya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Mugabe Dilaporkan Menangis Ketika Sepakat Mengundurkan Diri

  

Mantan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe dilaporkan menangis ketika sepakat mengundurkan diri. (Reuters/Philimon Bulawayo)

Jakarta, CB -- Mantan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe dilaporkan menangis dan menyesalkan "pengkhianatan oleh para letnan" ketika menyatakan sepakat untuk mengundurkan diri di bawah tekanan militer dan partainya setelah 37 tahun menjabat, pekan lalu.

Presiden Emmerson Mnangagwa, mantan loyalis Mugabe, dilantik pada Jumat pekan lalu dan kini perhatian tertuju pada langkah selanjutnya yang akan dia ambil, apakah akan membentuk pemerintahan dengan latar belakang beragam atau menunjuk tokoh-tokoh dari era Mugabe.

Surat kabar Standard, mengutip sejumlah sumber di lingkaran dekat Mugabe, melaporkan penganut Katolik taat itu menggelar rosario di kediaman "Atap Biru" tempatnya tinggal saat menyatakan akan mengundurkan diri kepada rekan-rekan dekat dan tim negosiator.

"Dia menunduk dan mengatakan "orang-orang seperti bunglon," kata salah satu sumber dalam artikel tersebut, dikutip Reuters pada Minggu (26/11).

Media pemerintah Sunday Mail mengutip pendeta Fidelis Mukonori yang dekat dengan Mugame dan memediasi pengunduran dirinya dengan pihak militer. Ia mengatakan wajah Mugabe "bersinar" saat menandatangani surat pengunduran diri.
"Kita tidak bicara soal seorang yang sakit hati. Saya mengatakan kepadanya bahwa bagus untuknya melihat orang lain memimpin negara ini," kata Mukonori.

Baik Mukonori maupun anak buah Mugabe tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar terkait laporan ini.

Kejatuhan Mugabe setelah berkuasa selama 37 tahun dipicu pertarungan antara Mnangagwa, tokoh yang mendampinginya selama 52 tahun, dan Grace Mugabe, sang istri yang berusia 52 tahun.

Standard, surat kabar swasta yang selama ini kritis terhadap Mugabe dan pemerintahannya, meminta Mnangagwa merealisasikan ucapannya terkait korupsi.

Dalam upacara pelantikan Jumat lalu, Mnangagwa mengatakan dirinya mengedepankan demokrasi, toleransi dan hukum, serta akan mengatasi korupsi. Dia juga meminta warga untuk tidak membalas dendam.

Credit  cnnindonesia.com

Mediator: Mugabe Akan Jadi Negarawan Senior Zimbabwe

Mantan presiden Zimbabwe, Robert Mugabe. Foto/Istimewa

HARARE - Mantan presiden Robert Mugabe akan memainkan peran sebagai negarawan senior di Zimbabwe. Hal itu dikatakan oleh pastor Yesuit yang membantu

Pastor Fidelis Mukonori mengatakan bahwa Mugabe akan memberikan "nasehat" sebagai seorang negarawan senior, termasuk kepada presiden baru. Mugabe (93) mengundurkan diri pada hari Selasa setelah militer melakukan intervensi dan hari-hari demonstrasi massa.

Pastor Mukonori (70) yang dekat dengan Robert Mugabe dan bertindak sebagai mediator antara dia dan militer, mengatakan bahwa presiden baru Emmerson Mnangagwa, yang baru dilantik pada Jumat lalu, akan mendatangi pendahulunya untuk mendapatkan nasihat politik.

"Di dunia Afrika, warga lanjut usia ada untuk meminta nasihat," katanya seperti dikutip dari BBC, Senin (27/11/2017).

Dia merujuk pada apa yang Mnangagwa katakan tentang pendahulunya saat pelantikannya.

"Ketika dia mengatakan dia adalah ayah saya, dia adalah pemimpin saya, dia adalah mentor saya, Anda beritahu saya apakah dia akan menjauh dari ayahnya, dari mentornya, dari pemimpinnya? Saya tidak berpikir begitu."

Mukonori mengatakan bahwa Mugabe dan istrinya Grace tinggal di rumah mereka di Harare dan tidak memiliki rencana untuk meninggalkan negara tersebut. Namun ia tidak dapat mengkonfirmasi kebenaran kabar yang menyatakan Mugabe mendapatkan uang jutaan dolar dan jaminan asetnya tidak akan tersentuh untuk meyakinkannya untuk mengundurkan diri.

"Kami tidak menawarkan apapun padanya. Dia mengundurkan diri untuk kepentingan Zimbabwe," katanya.

"Apa yang saya baca di surat kabar adalah tentang kekebalan (dari tuntuta hukum), dan bahwa dia akan dijaga seperti mantan kepala negara lainnya," imbuhnya.

Mugabe meninggalkan kekuasaan, tambahnya, adalah hal terbaik yang pernah dilakukannya.

Ada kekhawatiran bahwa Presiden Mnangagwa, yang terkait dengan beberapa kekejaman terburuk yang dilakukan di bawah partai ZANU-PF yang berkuasa sejak kemerdekaan pada tahun 1980, tidak akan mengantarkan reformasi demokratis yang diperkirakan banyak orang di Zimbabwe. 

Tapi Pastor Mukono mengatakan bahwa dia yakin mantan kepala badan intelijen tersebut tahu bahwa demokrasi itu sangat "penting".



Credit  sindonews.com

Mugabe Pilih Bertani Usai Mundur Sebagai Presiden

Presiden Zimbabwe Robert Mugabe dan Ibu Negara Grace Mugabe.

CB, HARARE -- Mantan presiden Zimbabwe Robert Mugabe dikatakan dalam keadaan sehat dan cukup riang setelah dipaksa mengundurkan diri ketika militer mengambilalih pemerintahan. Menurut penuturan keponakannya, kini Mugabe hidup bertani di desa.

"Dia baik-baik saja. Saya telah menemuinya, dia cukup riang. Dia benar-benar menantikan kehidupan barunya, bertani dan tinggal di rumah pedesaan. Dia telah melakukannya dengan baik," kata Leo Mugabe yang merupakan anak dari saudara perempuan terakhir Mugabe, Sabina kepada AFP, dikutip The Zimbabwean, Senin (27/11).

Leo Mugabe menolak membahas dana pensiun sebesar 10 juta dolar AS yang dilaporkan akan diberikan kepada mantan presiden berusia 93 tahun itu. Dana itu merupakan bagian dari kesepakataan membujuknya agar mengundurkan diri pada Selasa lalu.

Kemudian dia menceritakan istri Mugabe, Grace yang sekarang sedang berkonsentrasi pada rencananya membangun sebuah universitas sebagai bentuk penghormatan untuk Mugabe yang telah berkuasa selama 37 tahun. "Saya menyukai semangat yang dimilikinya, dia selalu bersama dia (Mugabe) sepanjang waktu. Dia adalah orang yang menakjubkan. Dia ingin terus merencanakan Universitas Robert Mugabe agar mereka ada sesuatu yang dikerjakan," ujarnya.

Pada Agustus, pemerintah mengumumkan rencana membangun sebuah universitas pascasarjana senilai satu miliar dolar AS. Rencana universitas itu akan dibangun di Mazowe, 35 kilometer di luar Harare. Namun rencana tersebut mendapat kecaman keras karena Mugabe dituduh melakukan penindasan brutal dan membawa negara tersebu ke dalam kehancuraan ekonomi.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Rencana Mengkudeta Mugabe Dibahas di Cina dan Afrika Selatan

Warga menggelar aksi demo menuntut agar Robert Mugabe turun dari jabatannya sebagai Presiden Zimbabwe, di Harare, Zimbabwe, 18 November 2017. REUTERS/Philimon Bulawayo

CB, Jakarta - Rencana melengserkan Robert Mugabe, 93 tahun dari jabatannya sebagai presiden Zimbabwe ternyata telah berlangsung jauh-jauh hari yang dilakukan di Harare, ibukota Zimbabwe hingga ke Johannesburg, Afrika Selatan dan Beijing, Cina.
Ini terungkap dari dokumen yang didapat Reuters dari orang dalam Badan Intelijen Pusat Zimbabwe atau CIO) yang melaporkan  pada  September lalu militer menyatakan dukungan kepada Emmerson Mnangagwa, yang saat itu menjadi wakil presiden untuk menggantikan Mugabe ketika waktunya tiba.
Laporan tersebut merinci bagaimana Mnangagwa, seorang teman seumur hidup dan mantan kepala keamanan Mugabe, dapat bekerja sama dengan musuh politik Mugabe untuk menghidupkan kembali ekonomi. 

Persaingan sengit diintensifkan antara Mnangagwa dan Grace, istri Mugabe yang berusia 52 tahun, yang juga berharap untuk mengambil alih posisi sebagai presiden dan mendapat dukungan dari faksi dari partai berkuasa dan dibentuk Mugabe, ZANU-PF yang dikenal sebagai G40.
Pada awal Oktober, Mnangagwa mengatakan bahwa dia telah diterbangkan ke rumah sakit di Afrika Selatan setelah mengalami percobaan pembunuhan dengan racun pada Agustus. Dia tidak menuduh saiapapun tapi dia tidak perlu melakukannya.
Grace dengan cepat meresponnya dengan menuduh saingannya mencari simpati.
Mugabe menjadi semakin paranoid tentang kesetiaan panglima Chiwenga, seorang prajurit karir dan veteran yang menghiasi perang gerilya  Zimbabwe pada 1970-an melawan penguasa minoritas kulit putih.
Mata-mata Mugabe memperingatkannya bahwa militer tidak akan menerima Grace sebagai presiden.
"Mugabe sangat khawatir dengan sebuah kudeta," demikian lapor intelijen, tertanggal 23 Oktober.
"Mugabe secara terbuka diberitahu oleh CIO senior bahwa militer tidak akan dengan mudah menerima pengangkatan Grace. Dia diperingatkan siap berperang. "
Reuters meninjau dokumen tersebut, dan ratusan laporan intelijen lainnya berasal dari tahun 2009, sebelum kudeta berlangsung. Dokumen-dokumen itu berasal dari dalam CIO, namun Reuters tidak dapat menentukan siapa mereka. CIO terbagi menjadi beberapa faksi, beberapa pro dan beberapa anti Mugabe.
Pada akhir Oktober, Mugabe memanggil Chiwenga, menurut dokumen lain, tertanggal 30 Oktober. Mugabe mengancam Chiwenga mengenai hubungannya dengan Mnangagwa. Mugabe juga mengancam akan menghabisi nyawanya jika melawan Grace .
Pada pertemuan yang sama, Mugabe juga memerintahkan Chiwenga untuk berjanji setia pada Grace. Namun jenderal ini menolak setia.
Chiwenga kembali dipanggil pada awal bulan ini, sebelum akhirnya memutuskan pergi ke Cina pada 5 November 2017. Cina memiliki pengaruh signifikan sebagai investor utama di Zimbabwe.
Kemudian, Mugabe memecat Mnangagwa sebagai wakil presiden dan membersihkannya dari ZANU-PF.
Bagi para jenderal, Mugabe sudah melangkah terlalu jauh dan langsung mengaktifkan peringatan "Code Red", tingkat kesiagaan tertinggi dalam militer.

Beberapa saat setelah Mnangagwa digulingkan pada 6 November,  rumahnya ditarik. Menurut sebuah pernyataan, dia diberitahu bahwa hidupnya dalam bahaya. Dia kemudian melarikan diri demi kepentingan keselamatannya.
Dari Harare, Mnangagwa lolos dari perbatasan ke negara tetangga Mozambik. Dia lalu terbang ke Cina dan bertemu Chiwenga.
Laporan intelijen dari 13 November mengindikasikan bahwa Mugabe mencurigai beberapa jendralnya mempersiapkan penggulingan dirinya dari  Cina.
"Sejumlah jendral sekarang berada di Cina siap untuk merencanakan pemecatan Mugabe untuk digantikan oleh Mnangagwa," demikian isi laporan tersebut. Tidak jelas jenderal mana, dan apakah perjalanan mereka ke Cina diotorisasi.
Sebuah laporan intelijen, tertanggal 30 Oktober, mengatakan Beijing dan Moskow sama-sama mendukung perubahan rezim karena frustrasi pada ledakan ekonomi Zimbabwe di bawah Mugabe.

Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe (kanan), terjatuh usai berpidato di podium di bandara Harare, Zimbabwe, 4 Februari 2015. Mugabe terjatuh usai berpidato terkait pertemuan Uni Afrika, di Ethiopia. Dalam pertemuan tersebut, Mugabe (90), berhasil terpilih sebagai ketua Uni Afrika. AP Photo
Baik Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Luar Negeri Cina tidak menanggapi permintaan untuk memberikan komentar. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan kunjungan Chiwenga adalah sebuah pertukaran militer normal yang disepakati bersama oleh Cina dan Zimbabwe.
Cina telah lama menaruh minat pada Zimbabwe, setelah mendukung pasukan Mugabe selama perjuangan kemerdekaan.  Setelah merdeka, pihaknya mengembangkan bisnis  pertambangan, keamanan dan konstruksi.
Perjalanan Chiwenga ke Cina memuncak dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Cina Chang Wanquan di Beijing pada 10 November.
Dua sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut mengatakan bahwa Chiwenga bertanya apakah Cina setuju untuk tidak mengganggu jika dia mengambil alih kendali sementara di Zimbabwe untuk menyingkirkan Mugabe dari kekuasaan. Chang meyakinkannya bahwa Beijing tidak akan terlibat. Keduanya kemudian membahas taktik yang mungkin digunakan selama kudeta.
Setelah mendapat kabar terkait pembicaraan di Cina, Mugabe memanggil komisaris polisinya yang masih setia, Augustine Chihuri, dan wakilnya, Innocent Matibiri, untuk menahan Chiwenga saat kembali ke Harare.
Pasangan ini mengumpulkan satu regu dari 100 agen polisi dan intelijen. Namun informasi itu bocor dan pendukung Chiwenga berhasil menangkalnya dengan mendatangkan ratusan pasukan khusus dan agen terbaik saat pesawat Chiwenga mendarat.
Beberapa mereka menyamar sebagai kru bagasi dan  seragam militer dan senjata tersembunyi di balik jaket dan overall tinggi. Menyadari jumlah mereka kalah, tim polisi Chihuri mundur, membiarkan Chiwenga mendarat tanpa insiden.
Dua hari kemudian, Chiwenga dan sekelompok komandan militer menuntut sebuah pertemuan dengan Mugabe di rumah dinasnya di Harare, sebuah vila kolonial berhias lengkap dengan macan tutul yang diawetkan dan karpet merah tebal.
Beberapa jam kemudian, Chiwenga memanggil wartawan ke barak utama militer di dekat Harare untuk mengeluarkan sebuah pernyataan.
"Kita harus mengingatkan orang-orang di balik kecurangan saat ini bahwa ketika menyangkut masalah melindungi revolusi kita, militer tidak akan ragu untuk masuk," katanya.

Keesokannya saat menjelang petang, terlihat sekitar 6 kendaraan lapis baja menuju markas besar Pengawal Presiden Mugabe di pinggiran Harare.
Sekitar pukul 6 sore, pada 14 November, iring-iringan Mugabe menuju rumah pribadinya, sebuah kompleks yang sangat dijaga ketat di pinggiran utara ibukota, Borrowdale.
Media sosial berdengung dengan gambar kendaraan lapis baja yang melaju di sepanjang jalan menuju Harare, memicu spekulasi tentang kudeta.
Semakin khawatir, Grace menelepon sesaat setelah jam 7 malam. kepada seorang menteri kabinet yang meminta agar WhatsApp dan Twitter ditutup.
Dua jam kemudian, dua kendaraan lapis baja mengarahkan moncongny ke markas besar Pockets Hill di Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC).

Emmerson Mnangagwa, berjalan bersama istrinya Auxillia, saat akan menghadiri upacara pelantikan Emmerson Mnangagwa sebagai presiden Zimbabwe di ibukota Harare, Zimbabwe, 24 November 2017. Mnangagwa dilantik sebagai presiden Zimbabwe setelah Robert Mugabe mengundurkan diri. AP Photo
Puluhan tentara menutup situs tersebut dan menyerbu masuk ke studio, menahan staf dan menghentikan program. ZBC milik negara, yang secara luas dipandang sebagai juru bicara Mugabe, beralih ke penyiaran video musik pop.
Menurut sumber, lingkaran dalam Mugabe, hampir semuanya loyalis G40, tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Menteri Informasi, Simon Khaya Moyo memanggil Menteri Pertahanan Sydney Sekeramayi untuk menanyakan apakah dia memiliki informasi tentang kemungkinan kudeta. Sekeramayi mengatakan tidak, tapi mencoba menghubungi Chiwenga.
Chiwenga mengatakan kepada Sekeramayi bahwa dia akan kembali.
Ketika para menteri di faksi G40 panik  dan ingin untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, orang-orang Chiwenga masuk ke kompleks Mugabe.
Menurut seorang sumber yang menjelaskan situasi ini, Albert Ngulube, Direktur CIO dan kepala keamanan Mugabe, pulang ke rumah sekitar pukul 9.30 malam. setelah mengunjungi Mugabe. Dia bertemu  mobil lapis baja di Borrowdale Brooke, sebuah jalan samping menuju rumah Mugabe.
Ketika Ngulube menghadapi tentara tersebut dan mengancam akan menembak mereka, mereka memukulinya dan menahannya. Ngulube kemudian dilepaskan, namun sempat mengalami luka di kepala dan wajah.
Menteri G40 lainnya juga dijemput oleh tentara. Menteri Keuangan Ignatius Chombo ditemukan bersembunyi di toilet di rumahnya dan dipukuli sebelum ditahan di tempat yang dirahasiakan lebih dari seminggu.
Pada pembebasannya pada 24 November, dia dirawat di rumah sakit karena luka di tangan, kaki dan punggungnya. Pengacaranya menggambarkan perilaku tentara tersebut sebagai "brutal dan kejam."
Prajurit menggunakan bahan peledak untuk membuka paksa pintu depan rumah Jonathan Moyo, otak utama di belakang G40. Yang lainnya meledak melalui gerbang depan kediaman menteri Savior Kasukuwere, pendukung Grace lainnya.
Kedua pria tersebut berhasil kabur ke rumah Mugabe. Sesaat setelah tengah malam pada dini hari tanggal 15 November, Kasukuwere mendapat tekanan keras. "Saya tidak bisa bicara. Saya sedang dalam sebuah pertemuan, "katanya, sebelum menutup telepon.
Selama seminggu, Mugabe tetap mempertahankan tampuk kekuasaannya, saat Chiwenga dan pasukannya mencoba untuk melakukan kudeta dengan mencari jalan keluar yang damai dan sesuai dengan peraturan resmi negara. Saat parlemen memulai proses impeachment atau pemakzulan pada 21 November, Mugabe akhirnya menyerah. Setelah 37 tahun memegang kendali. Mugabe beralasan demi kepeduliannya terhadap kesejahteraan rakyat Zimbabwe yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan. 

Credit  tempo.co

Mohammed Bin Salman Dijagokan Jadi Tokoh Tahun 2017 Majalah Time

Raja Yordania King Abdullah menyambut kedatangan Putra Mahkota Saudi Arabia, Mohammed bin Salman di Amman, Yordania, 4 Agustus 2017. (Muhammad Hamed - Pool /Getty Images)

CB, Jakarta - Mohammed bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, bakal memenangkan polling Person of the Year atau Tokoh Tahun Ini versi majalah Time setelah persentase jumlah suara polling untuk putra mahkota Arab Saudi ini sudah mengalahkan Presiden Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Dengan waktu penentuan yang hanya tinggal 2 minggu, Mohammed bin Salman, 32 tahun, sudah meraih 22 persen suara dukungan dari 33 tokoh yang ada dalam polling Time. MBS, begitu dia disapa, dikenal dunia setelah memulai modernisasi di kerajaan yang lama diatur oleh Wahhabi yang ultrakonservatif.

Trump, yang meraih gelar tersebut tahun lalu, tertinggal jauh di posisi kedua, dengan hanya 5 persen suara dan menyusul Putin di urutan berikutnya.

Pemungutan suara pembaca tidak menentukan pemenangnya, namun sering disorot sebagai cerminan suasana hati masyarakat. Keputusan sebenarnya diambil oleh editor majalah tersebut, yang memilih seseorang, kelompok atau gagasan yang dianggap memiliki pengaruh yang menentukan pada tahun yang akan datang, untuk keadaan yang lebih baik atau lebih buruk.
Pemenang sebelumnya termasuk Kanselir Jerman Angela Merkel, dokter berjuang untuk membendung epidemi Ebola, Paus Fransiskus, dan pendahulu Trump, Barack Obama.

Nama MBS terus mencuat akhir-akhir ini setelah resmi diumumkan sebagai  pewaris tahta kerajaan Arab Saudi menggantikan ayahnya, Raja Salman.
Beberapa kebijakannya termasuk visi kerajaan 2030 untuk melakukan perubahan sosial dan ekonomi guna mendiversifikasi ekonomi negara dari minyak telah meningkatkan popularitasnya. Terlebih usaha pemberantasan korupsi besar-besaran di negara itu, yang menyasar anggota keluarga kerajaan, pejabat dan pimpinan militer.
Namun pada saat yang sama, MBS juga sibuk memperburuk keretakan regional antara kerajaannya dan Iran. Pada Kamis pekan lalu, dia menyebut Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebagai Hitler baru di Timur Tengah.

MBS disebut oleh beberapa diplomat sebagai Tuan Segalanya karena kekuatan yang dia miliki pada usia muda. Sebelum menjadi putra mahkota, ia menjabat sebagai wakil putra mahkota dan menteri pertahanan Arab Saudi. Di posisi tersebut, MBS melakukan kunjungan kenegaraan untuk bertemu dengan orang-orang penting seperti Obama dan Putin.
Voting polling pembaca majalah Time akan berakhir pada tanggal 3 Desember. Tokoh Tahun Ini akan diumumkan pada 6 Desember mendatang. Akankah wajah MBS akan memuat sampul depan Time di edisi akhir tahun ini?

Credit  TEMPO.CO

Ribuan pengungsi pulang dari Yordania ke Suriah

Arsip Foto. Pengungsi Suriah mencium putrinya saat berjalan di tengah badai hujan menuju perbatasan Yunani-Makedonia, dekat desa Idomeni, Yunani, 10 September 2015. (REUTERS/Yannis Behrakis)

Amman, Yordania (CB) - Sekitar 1.000 warga Suriah yang mencari perlindungan di Yordania telah pulang ke negara asal mereka setiap bulan sejak Juli, ketika gencatan senjata untuk Suriah selatan diberlakukan, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Senin (27/11).

Gencatan senjata yang diperantarai oleh Yordania, Rusia dan Amerika Serikat untuk provinsi Daraa, Quneitra dan Suweida tersebut sebagian besar tetap terlaksana sejak diberlakukan 9 Juli.

Sejak saat itu "jumlah warga Suriah yang pulang ke negaranya secara sukarela bertambah," kata Mohammed al-Hiwari, juru bicara badan pengungsi PBB UNHCR di Amman, kepada AFP.

"Hari ini jumlahnya sudah meningkat menjadi sekitar 1.000 per bulan rata-rata," tambah Hiwari.

Menurut Hiwari, jumlah pengungsi yang kembali secara sukarela ke Suriah naik menjadi 1.203 pada Agustus dan 1.078 pada September.

Selama enam bulan sebelum gencatan, hanya 1.700 pengungsi Suriah yang kembali ke kampung halaman mereka, katanya.

Yordania berbagi perbatasan bersama sepanjang lebih dari 370 kilometer dengan Suriah, tempat lebih dari 340.000 orang tewas dan jutaan lainnya terlantar sejak konflik pecah pada 2011.

PBB mengatakan Yordania menampung lebih dari 650.000 pengungsi Suriah, namun otoritas di kerajaan itu menyebutkan jumlah sebenarnya adalah 1,3 juta jiwa.

Menampung sedemikian banyak pengungsi menjadi beban berat bagi Yordania yang minim sumber daya alam.

Hiwari menekankan bahwa UNHCR "tidak menyarankan mereka kembali ke zona-zona di Suriah yang dianggap tidak aman."

Gencata senjata di tiga provinsi Suriah bagian selatan itu merupakan bagian dari rencana lebih luas yang didukung Rusia untuk menciptakan zona "deeskalasi" di daerah-daerah yang dikuasai pemberontak di negara itu.

Rusia dan Iran, sekutu utama pemerintah Suriah, dan pemberontak yang dibantu Turki sepakat pada Mei untuk menciptakan empat zona semacam itu menuju gencatan senjata abadi. 

Credit  antaranews.com