Rabu, 25 Oktober 2017

Kongres Partai Komunis China berakhir, hasilkan formasi baru Komite Sentral

Presiden China Xi Jinping memberikan pidato saat pembukaan sidang Kongres Nasional Partai Komunis China ke 19 di Balai Agung Rakyat di Beijing, China, Rabu (18/10/2017). (REUTERS/Jason Lee)

Beijing (CB) - Kongres Nasional ke-19 Partai Komunis China yang berlangsung sejak 18 Oktober ditutup Selasa siang dengan menghasilkan susunan anggota baru Komite Sentral ke-19 partai dan anggota baru Komisi Sentral Pengawasan Disiplin partai (CCDI) ke-19 partai.

Antara dari Beijing, Selasa siang, melaporkan bahwa sesi penutupan kongres yang berlangsung di aula utama Wisma Agung Rakyat Kota Beijing itu juga menghasilkan resolusi tentang laporan Komite Sentral ke-18 PKC, hasil revisi konstitusi PKC dan laporan kerja CCDI ke-18.

Para anggota Komite Sentral ke-19 PKC hasil kongres yang diikuti 2.280 anggota delegasi yang mewakili lebih dari 89 juta anggota dan 4,5 juta organ partai dari seluruh China ini akan memilih sekretaris jenderal baru partai berkuasa di negeri ini.

Sejumlah warga China dan jurnalis asing yang meliput perhelatan akbar lima tahunan PKC ini optimistis Xi Jinping akan terpilih kembali sebagai sekreatis jenderal partai yang membukakan jalan baginya untuk tetap menjadi presiden China hingga 2022.

Philip Zhou, warga Beijing yang bekerja pada Peoples Daily, misalnya, mengaku optimistis Xi Jinping yang menggerakkan satu periode kepemimpinannya dengan pencapaian yang baik akan terpilih kembali untuk periode kedua.

Kemudian, Torn Chanritheara, jurnalis portal berita ThmeyThmey Kamboja, juga menyampaikan pandangan yang sama.

"Tak Ada kejutan besar. Melihat sejarah presiden-presiden China sebelum Xi Jinping yang berkuasa dua periode, kemungkinan besar beliau akan dipilih kembali sebagai sekjen PKC besok," kata Torn.

Teka-teki siapa Sekjen PKC hasil kongres Nasional ke-19 ini akan terjawab Rabu setelah para anggota Komite Sentral partai yang baru melakukan pemilihan.

Kongres yang diliput lebih dari 700 wartawan China, Hong Kong, Macau dan Taiwan serta 1.818 wartawan asing dari 134 negara itu membuka jalan rakyat China untuk mewujudkan mimpi mereka menjadi bangsa dan negara maju, besar, dan modern pada 2050.

Credit antaranews.com

Selasa, 24 Oktober 2017

Arab Saudi Tolak Permintaan AS Soal Qatar

Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson

CB, DOHA -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson mengakhiri kunjungan kerja ke Arab Saudi dan Qatar pada Ahad (22/10) waktu setempat atau Senin (23/10) WIB. Kunjungan yang diharapkan dapat menghadirkan solusi atas krisis di kawasan Teluk akibat blokade negara-negara pimpinan Arab Saudi terhadap Qatar menemui jalan buntu.

Dalam keterangan pers di Doha, ibu kota Qatar, Tillerson mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Sabtu (21/10) waktu setempat. Saat itu, dia meminta Pangeran Salman untuk memulai dialog demi mengakhiri krisis yang terjadi sejak 5 Juni 2017.

Akan tetapi, menurut Tillerson, tidak ada indikasi kuat bahwa Arab Saudi siap untuk berbicara dengan Qatar. "Jadi, kita tidak bisa memaksakan pembicaraan pada orang-orang yang belum siap berdialog," ujarnya, seperti dilansir Bloomberg, Senin (23/10).

Tillerson, yang juga bertemu dengan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad al-Thani, kembali mengungkapkan kekhawatiran terkait dampak krisis terhadap stabilitas di Timur Tengah. Oleh karena itu, dia meminta Dewan Kerja Sama Teluk (the Gulf Cooperation Council/GCC) terus mendorong persatuan.

GCC merupakan sebuah blok yang mencakup Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, dan Oman. "Ini akan sangat efektif jika disatukan. Tidak ada satu pun dari kita yang dapat membiarkan perselisihan ini berlangsung lama," ujar Tillerson.

Sebelumnya, dalam sebuah wawancara pada 19 Oktober lalu, Tillerson pun telah menyampaikan hal serupa. Mantan bos Exxonmobil ini menilai krisis di kawasan Teluk merupakan tanggung jawab negara-negara yang dipimpin Arab Saudi dan beranggotakan Mesir, UEA, dan Bahrain.

Keempat negara tersebut berulang kali menolak berbicara dengan Qatar. Tillerson lantas meminta semua pihak untuk menahan diri dari retorika yang berpotensi membuat situasi memanas. Dia pun berpendapat bahwa kebuntuan ini merugikan kepentingan kawasan Teluk secara umum dan AS secara khusus.

Pada September lalu, Presiden AS Donald Trump mengaku bersedia menjadi mediator untuk menuntaskan krisis ini. Hanya saja, dia mengajukan syarat, yaitu dialog dilaksanakan di Gedung Putih.

Saat ditanya mengapa langkah Trump belum ada tindak lanjut, Tillerson memberikan alasan. "Tidak ada undangan ke Gedung Putih karena para pihak tidak siap untuk terlibat dalam pembicaraan. Namun, kita akan terus bekerja menuju dialog dan kesepakatan semua pihak," katanya.

Sebelumnya, pada Sabtu (21/10) waktu setempat, Tillerson berpartisipasi dalam pertemuan Komite Koordinasi Arab Saudi-Irak di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Turut hadir Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz dan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi. Komite tersebut bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara Arab Saudi dan Irak yang telah lama berseteru di kawasan Teluk.

Pada 5 Juni 2017, Arab Saudi, UEA, Mesir, dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Langkah ini diikuti dengan blokade darat, udara, dan laut. Pemutusan hubungan diplomatik didasari tudingan Qatar membiayai terorisme dan memiliki kedekatan khusus dengan Iran, saingan Arab Saudi dan kawan-kawan di kawasan.

Qatar berulang kali membantah tuduhan yang dilayangkan. Qatar justru menuduh tetangganya di Teluk berusaha untuk menempatkan mereka di bawah perwalian. Eskalasi ini cenderung memiliki konsekuensi yang luas. Bukan hanya untuk Qatar dan warganya, melainkan juga di sekitar Timur Tengah.

Ketika itu, AS juga menyatakan akan mencoba meredakan ketegangan antara Qatar dan Arab Saudi. Menurut negara adidaya itu, krisis diplomatik yang terjadi dapat membahayakan kepentingan banyak pihak. Salah satunya adalah kepentingan militer dan diplomatik bagi Negeri Paman Sam. Selama ini, Qatar menjalin kerja sama dengan AS dalam banyak bidang, termasuk keamanan. Negara itu menjadi tuan rumah pangkalan udara terbesar AS di Timur Tengah yang tepatnya berlokasi di al-Udeid.

Kritikan Qatar
Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman mengkritik ketidaksiapan negara-negara yang dipimpin Arab Saudi untuk berdialog. Hal itu mengakibatkan krisis di kawasan Teluk tak kunjung berakhir. "Negara-negara ini menggunakan taktik diplomatik yang tidak ada dalam diplomasi modern. Ini tentu tidak baik," ujar Abdulrahman kepada wartawan di Doha, Qatar.

Kendati demikian, dia memastikan, Qatar selalu siap untuk berdialog. Abdulrahman pun menyatakan, krisis harus segera diatasi. GCC, menurut dia, memiliki peranan penting untuk mewujudkan keamanan di kawasan Teluk. "Kami merasa iba karena GCC akan menjadi korban krisis. Hal ini telah memengaruhi keamanan secara langsung karena perilaku negara-negara yang melakukan blokade," kata Abdulrahman.

Perihal perkembangan krisis Teluk, analis politik senior Aljazirah Marwan Bishara mengapresiasi langkah-langkah Tillerson. Namun, Bishara menilai langkah Tillerson tidak agresif meski sudah tegas. "Saya belum pernah mendengar pernyataan Tillerson lebih jelas dari yang disampaikan sekarang. Namun, terkait akar masalah dari krisis dan bagaimana mengatasinya serta siapa yang bersalah, belum ada kemajuan yang dilakukan Tillerson," kata Bishara.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Tillerson: Saudi Belum Siap Berdialog dengan Qatar

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson.

CB, DOHA--- Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan, Arab Saudi tidak bersedia memulai perundingan langsung untuk menyelesaikan krisis diplomatik Teluk. Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani pun frustrasi atas perilaku keempat negara yang memblokade Qatar.

Dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Mohammed bin Abdulrahman di ibukota Qatar, Doha, Tillerson pesimistis Arab Saudi bersedia berdiskusi untuk menyelesaikan krisis tersebut.

"Dalam pertemuan saya dengan Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman, saya memintanya untuk ikut terlibat dalam dialog, namun tidak ada indikasi kuat bahwa mereka siap untuk berbicara. Kita tidak bisa memaksa pembicaraan pada orang-orang yang belum siap untuk berbicara," kata Tillerson seperti dilansir dari Aljazirah, Senin (23/10).

Tillerson, yang juga bertemu dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, mengungkapkan kekhawatirannya tentang dampak krisis terhadap stabilitas kawasan ini.

Ia mengatakan sangat penting bagi Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) untuk terus menjaga persatuan. Sehingga perselisihan seharusnya tidak berlangsung lama. Untuk itu, ia meminta agar diadakannya dialog guna menyelesaikan perselisihan tersebut.

"Kami meminta semua orang meminimalkan retorika dan mengurangi ketegangan dan mengambil langkah untuk melakukannya,"tambahnya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

12 Gerilyawan Taliban Tewas dalam Serangan Udara

Tentara Taliban sedang berjaga-jaga di Bamiyan, Afghanistan.

CB, MAIMANA -- Sedikitnya 12 gerilyawan yang setia kepada faksi Taliban telah tewas dan dua lagi cedera dalam serangan udara di Provinsi Faryab, Afghanistan Utara, kata seorang pada Senin (23/10).

"Angkatan Udara di negeri ini melancarkan dua operasi udara berturut-turut pada Ahad malam (22/10), sehingga 12 petempur Taliban tewas dan dua lagi cedera di Kabupaten Pashtunkot dan Shirin Tagab di provinsi ini," kata Nasratullah Jamshidi, Juru Bicara Korps Shaheen 209.

Anggota Taliban, yang telah meningkatkan operasi mereka selama dua pekan belakangan, belum berkomentar. Pada Sabtu pagi, dua roket ditembakkan ke dalam kabupaten diplomatik di bagian tengah Ibu Kota Irak, Kabul, kata seorang saksi mata.

"Serangan itu terjadi sekitar pukul 06.10 waktu setempat, dan roket tersebut menghantam permukiman di Distrik 10 Kepolisian dan Distrik 9 Kepolisian di kota itu," kata saksi mata Mohammad Mansoor.

Beberapa gedung apartemen dan kedutaan besar asing berada di daerah yang diserang. Ia menyatakan suara tanda bahaya kedutaan besar asing terdengar tak lama setelah beberapa roket mendarat dan suara keras ledakan juga warga setempat panik.

Pada Jumat malam (20/10) seorang pengebom bunuh diri menewaskan sedikitnya 30 orang di dalam tempat ibadah Syiah di Kabul, yang terakhir dari serangkaian serangan terhadap kaum Syiah di negeri itu, kata seorang pejabat keamanan.

Serangan tersebut terjadi di Masjid Imam Saman di Bagian Dasht-e-Barchi di Kabul Barat, saat pemeluk Syiah sedang beribadah. Seorang pejabat senior keamanan mengatakan jumlah pasti korban jiwa tak diketahui tapi pasukan keamanan di lokasi telah memindahkan tak kurang dari 30 mayat.

Penduduk Syiah di Afghanistan telah menghadapi serangan keras tahun ini, dan sedikitnya 84 orang tewas serta 194 orang lagi cedera dalam berbagai serangan terhadap mereka, kata satu laporan yang disiarkan PBB pada pertengahan bulan ini. Di antara semua itu ada dua serangan terhadap tempat ibadah di Kabul pada Agustus dan September.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pasukan Kurdi Ledakkan Jembatan untuk Setop Tentara Irak

Relawan dan pasukan Peshmerga Kurdi.

CB, BAGHDAD -- Pasukan Peshmerga Kurdi meledakkan sebuah jembatan kecil yang menghubungkan Zammar, sebelah barat laut Mosul, dengan distrik Zakho di Provinsi Dohuk di utara untuk menghentikan pasukan militer Irak.

Seperti dilansir dari Middle East Monitor, Senin (23/10), Kapten Sajid Hamid dari Divisi Angkatan Darat ke-15 Irak mengatakan jembatan kecil itu terbentang sepanjang jalur pipa Ceyhan.

Menurut kapten polisi setempat, Hussain Salem Babkir, unit Polisi Federal dan Rapid Response telah ditempatkan di daerah tersebut. "Kami belum menerima perintah untuk bergerak di daerah tersebut," katanya.

Sebelumnya pada hari itu sebuah sumber militer Irak mengatakan pasukan Peshmerga memotong jalan utama yang menghubungkan distrik Sinjar dengan provinsi Dohuk di utara.

Seorang perwira Peshmerga mengatakan penutupan jalan itu terjadi setelah informasi bahwa pasukan federal berniat untuk menguasai perbatasan Faysh Khabur.

Pasukan federal Irak telah maju sejak Senin lalu untuk mengendalikan daerah-daerah yang disengketakan yang berada di bawah kendali pasukan Peshmerga sejak 2014 setelah referendum kemerdekaan Kurdi. Daerah yang disengketakan termasuk provinsi Kirkuk, bagian dari provinsi Niniwe, Salahuddin dan Diyala.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Maaf AS dan 4 Kejanggalan Penolakan Masuk Jenderal Gatot

JAKARTA - Wakil Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) Erin Elizabeth McKee minta maaf terkait larangan masuk AS untuk Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo. Pemerintah Washington resmi mencabut larangan masuk untuk petinggi militer Indonesia ini.

McKee telah menemui Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi pagi tadi. ”Kami sangat menyesalkan ketidaknyamanan yang ditimbulkan (dalam) insiden ini dan kami mohon maaf,” kata McKee kepada wartawan.

”Sama sekali tidak ada masalah dengan kemampuannya (Jenderal Gatot) untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Kami menyambutnya. Kedubes bekerja sangat keras untuk memahami apa yang terjadi,” katanya.

Maaf diplomat Washington tetap menyisakan misteri alasan penolakan masuk Panglima TNI, meski larangan itu sudah dicabut.

Menlu Retno sendiri masih belum bisa menjelaskan alasan tersebut, karena Kedutaan Besar AS di Jakarta juga terkesan masih bingung.

”Kami sampaikan bahwa kami masih menunggu klarifikasi, penjelasan mengapa hal ini terjadi,” kata Retno kepada wartawan di Jakarta.

”Ada perasaan yang mendesak untuk hal ini yang telah kami sampaikan kepada mereka,” ujarnya.”Pejabat AS mencoba berkoordinasi dengan pihak berwenang di AS untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.”

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Wuryanto, memastikan bahwa Panglima TNI dan rombongan delegasi hendak terbang ke Wasington DC untuk memenuhi undangan Ketua Joint Chiefs of Staff (JCS) atau Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Joseph Francis Dunford, Jr. Panglima TNI diundang untuk menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang diselenggarakan Center for Strategic & International Studies.

Saat hendak terbang dengan pesawat Emirates dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, staf maskapai memberitahu bahwa Panglima TNI dan delegasi tidak diizinkan masuk AS oleh US Customs and Border Protection.

Ada sederet kejanggalan dalam penolakan masuk AS terhadap Panglima TNI. Berikut 4 kejanggalannya;

1. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo diundang secara resmi oleh Jenderal AS dan sudah mendapatkan visa secara sah. Hal ini aneh bila petinggi militer sebuah negara diundang, tapi tiba-tiba diberitahu tak boleh masuk.

2. Pemberitahuan larangan masuk justru melalui staf maskapai Emirates. Jika larangan masuk itu resmi, mengapa otoritas AS tidak menyampaikan langsung kepada pihak TNI atau pun kepada pemerintah Indonesia? Terlebih, AS memiliki kedutaan besar di Jakarta.

3. Bingungnya Kedutaan Besar AS di Jakarta. Dubes Joseph Donovan meminta maaf, tapi tak bisa menjelaskan alasan mengapa Panglima TNI tiba-tiba dilarang masuk AS, meski diundang secara resmi.

4. Jenderal Gatot tercatat “bersih” dari kritik Washington. Dia tak masuk “daftar hitam” petinggi militer yang “haram” masuk AS. Pada umumnya,Washington melarang masuk para petinggi militer sebuah negara karena tuduhan melakukan pelanggaran HAM. Namun, tuduhan itu tidak pernah ada untuk Jenderal Gatot.

Aaron Connolly dari Lowy Institute mencurigai adanya masalah birokratis.

”Sejumlah perwira militer Indonesia yang telah diberitahu bahwa mereka tidak akan diizinkan masuk ke AS, dan telah ditolak visanya, namun belum pernah ada yang sepengetahuan saya di mana seorang perwira militer Indonesia diberi visa yang sah untuk memasuki AS. Negara itu dan kemudian menolak masuk sebelum naik pesawat,” katanya.

”Ini sangat tidak wajar dan menurut saya penjelasan yang paling mungkin adalah ada snafu (kekacauan) administratif yang harus diberitahukan oleh US Customs and Border Protection kepada maskapai Emirates, dan mereka tidak melakukannya,” ujarnya, seperti dikutip ABC.net.au.

Credit sindonews.com

Jenderal AS akan Berkomunikasi dengan Panglima Gatot

Kepala Staf Gabungan Jenderal Joseph Dunford (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Pertahanan AS James Mattis.

CB, JAKARTA -- Panglima TNI Gatot Nurmantyo sempat ditolak masuk ke Amerika Serikat. Padahal Gatot dijadwalkan mengunjungi AS untuk memenuhi undangan dari Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F Durford, Jr. dalam acara konferensi Chiefs of Defence conference on country violent extremist organizations (VEOs) di Washington pada 23-24 Oktober ini.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun memanggil Wakil Duta Besar AS untuk Jakarta pagi ini guna meminta klarifikasi dan penjelasan terkait larangan tersebut. Dalam pembicaraan tersebut, kata Retno, Wakil Dubes AS juga menyampaikan keinginan Jenderal Durford untuk berkomunikasi dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Komunikasi itu punsaat ini tengah diatur.

"Jadi mereka bilang, kami sangat menyambut baik kunjungan dan tidak ada pembatasan dalam bentuk apapun dan terdapat keinginan dari Jenderal Durford untuk berkomunikasi dengan Panglima dan mereka saat ini sedang mengatur komunikasi tersebut," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/10).

Retno mengatakan, pihak kedutaan AS juga menyampaikan pentingnya Indonesia bagi Amerika Serikat. Ia menambahkan, hubungan kedua negara pun dalam kondisi yangbaik. Kendati demikian, Menlu Retno menegaskan, Pemerintah Indonesia masih menunggu klarifikasi ataupun penjelasan dari Pemerintah AS.

"Saya menganggap Indonesia adalah mitra baik. Kita memiliki strategic partnership.Indonesia dinilai sebagai negara penting tetapi ada kejadian seperti ini yangmemang memerlukan klarifikasi," ujarnya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Trump Isyaratkan Batal Kunjungi DMZ Dekat Posisi Tentara Korut

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kemungkinan batal mengunjungi zona demiliterisasi (DMZ) antara Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel). Wilayah yang memisahkan dua Korea ini merupakan tempat berbahaya yang banyak ranjau darat dan dekat dengan posisi tentara Pyongyang.

Isyarat Trump tak akan sambangi DMZ disampaikan seorang pejabat senior Administrasi Trump. Padahal, tim pejabat Washington beberapa pekan lalu sudah menyurvei DMZ sebagai sinyal bahwa area berbahaya itu kemungkinan jadi lokasi kunjungan Trump saat lawatan ke Korea Selatan bulan depan.

Sebagian besar presiden AS, kecuali George H.W. Bush, sebelumnya telah mengunjungi tempat berbahaya tersebut. ”Ada unsur-unsur tertentu dari jadwal yang masih dikerjakan,” kata seorang pejabat senior Administrasi AS.

Sebaliknya, Trump malah diundang oleh pemerintah di Seoul untuk mengunjungi Camp Humphreys, selatan Ibu Kota Korea Selatan dan jauh dari DMZ.

”Keamanan tidak menjadi sebuah perhatian. Presiden kemungkinan besar akan mengunjungi Camp Humphreys, akan sangat sulit baginya untuk sempat mengunjungi keduanya,” lanjut pejabat yang berbicara dalam kondisi anonim tersebut, seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (24/10/2017).

Kawasan DMZ dijaga oleh pasukan Korea Utara dan Komando PBB yang dipimpin AS sejak Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953. Lokasi tersebut selain dipenuhi ranjau darat, juga banyak berdiri menara pengawas.

Pada bulan April, Wakil Presiden Mike Pence berkunjung ke Korea Selatan dan menegaskan bahwa pasukan AS berdiri bersama dengan pasukan Republik Korea atau Korea Selatan.

Trump akan tiba di Jepang pada tanggal 5 November kemudian menuju Korea Selatan, China, Vietnam dan Filipina. Kunjungannya berlangsung saat para pemimpin di Jepang dan China mengkonsolidasikan kekuatan mereka.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang partainya memenangkan pemilu kemungkinan akan mengubah konstitusi pasifis Jepang, sebuah langkah yang dapat mengubah keseimbangan kekuasaan di wilayah tersebut.

Sedangkan Presiden China Xi Jinping mendeklarasikan ”era baru” untuk negerinya, di mana Beijing bertekad akan menjadi pemimpin dunia dalam beberapa tahun mendatang.

Credit sindonews.com

Korea Utara Dapat Proyek Jutaan Dolar dari Negara Afrika

CB, Jakarta - Korea Utara mendapatkan uang jutaan dolar dari sejumlah proyek konstruksi di berbagai negara di Afrika yang menjadi anggota PBB, Salah satunya Namibia.
Hugh Griffiths dari PBB yang juga ahli tentang Korea Utara mengatakan kepada CNN bahwa Pyongyang telah mendapatkan pemasukan uang yang luar biasa besar dari proyek tersebut.

Menurutnya, proyek tersebut diperoleh melalui perusahaan milik Korea Utara, Mansudae. Berbagai proyek itu diperoleh dari Namibia, Botswana, Angola, Zimbabwe dan Senegal.

"Kami melihat ada sedikitnya 14 negara Afrika yang memberikan proyeknya kepada Mansudae. Di antara proyek yang dikerjakan itu antara lain pembangunan pabrik amunisi, Istana Presiden hingga pembangunan apartemen," kata Griffiths.
Dia menambahkan, "Dari proyek tersebut, Korea Utara mendapatkan uang."
Di Namibia, Mansudae membangun Istana Presiden dan sebuah patung Sam Nujoma, aktivis anti-apartheid di depan Museum Nasional di Ibu Kota Windhoek.

Wakil Perdana Menteri Namibia mengakui Korea Utara mendapatkan berbagai proyek pembangunan dari negaranya. Namun saat ini Korea Utara telah menghentikan proyek tersebut dan menarik seluruh pekerjanya pulang menyusul sanksi yang diterapkan PBB.

Credit TEMPO.CO

Terkena Sanksi Ekonomi, Pembelot: Korea Utara Segera Bangkrut!

CB, Pyongyang - Seorang pembelot mengatakan perekonomian Korea Utara kemungkinan akan segera hancur dalam waktu dekat. Ini terjadi karena perekonomian menjadi sangat lemah akibat sanksi berat ekonomi terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Mantan pejabat senior bidang ekonomi Korea Utara, Ri Jong-ho, mengatakan ini menyusul ancaman perang nuklir, yang disampaikan utusan Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Saya tidak tahu apakah Korea Utara akan bertahan dalam satu tahun di bawah sanksi ini. Banyak orang akan mati," kata Ri Jong-ho ini.

"Tidak cukup persediaan makanan di sana dan sanksi ini benar-benar menghalangi perdagangan, memaksa pemerintah mengirim puluhan ribu buruh ke luar negeri. Rumah tangga umumnya Korea Utara tidak memiliki listrik," tambahnya.

Ri Sebelum membelot, ditempatkan di Dalian, Cina, di mana dia membantu menjalankan Office 39, sebuah organisasi rahasia yang bertanggung jawab untuk mendapatkan uang tunai bagi keluarga Kim Jong Un yang berkuasa.
Ri juga memenangkan penghargaan kehormatan sipil tertinggi dari rezim diktator itu. Namun setelah terjadi serangkaian pembersihan internal, Ri memutuskan membelot bersama keluarganya pada akhir 2014 dan sekarang tinggal di wilayah Washington, Amerika Serikat.

Presiden AS, Donald Trump berbincang dengan Presiden China, Xi Jinping saat menyambut kadatangannya di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, 6 April 2017. REUTERS/Carlos Barria

Pembelot itu menggambarkan negara kelahirannya sedang mengalami kesulitan. Dimana Cina, mitra dagang terbesar Korea Utara, sangat kecewa dengan kelakuan rezim Kim Jong Un itu karena tidak mereformasi ekonominya dan malah "mengemis" tetangganya untuk makanan.
Di sisi lain, kata Ri, pemimpin Korea Utara telah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin namun diplomasi tidak semudah yang diperkirakan.
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, juga dikabarkan tersinggung karena belum pernah bertemu dengan Presiden Cina, Xi Jinping. Xi juga disebut memilih untuk mengunjungi bagian selatan semenanjung Korea sebelu mke utara.

Credit TEMPO.CO

Soal Nuklir Korea Utara, Jepang Pilih Jalan Diplomatik

CB, Jakarta - Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, menyatakan, dia memilih jalan diplomatik guna menekan Korea Utara dalam persoalan senjata nuklir.
Abe yang meraih kemenangan besar dalam pemilihan umum, Ahad, 22 Oktober 2017, mengatakan di depan wartawan bahwa dia akan melakukan tekanan terus menerus terhadap Pyongyang guna menghentikan program senjata nuklir Korea Utara.

Selain itu, pada acara jumpa pers atas kemenangannya tersebut, Abe berjanji akan menemukan warga negara Jepang yang diculik dan diyakini ditahan di Korea Utara.

"Saya akan menempuh jalur diplomasi untuk menghentikan misil dan senjat nuklir Korea Utara serta menyelesaikan masalah penculikan warga negara kami," ucapnya.

Partai Demokrat Liberal pimpinan Abe didukung partai koalisi lainnya menang luar biasa dalam pemilihan umum Ahad kemarin setelah meraih 312 kursi dari 465 kursi di parlemen Jepang. Kemenangan ini sangat memadai sebagai modal melanjutkan program pemerintahan Abe.

Credit TEMPO.CO

Frankenmissile, Rudal Monster Dua Ton dengan Target Korea Utara

CB, Seoul - Militer Korea Selatan memastikan sedang mengembangkan rudal berdaya ledak tinggi berjuluk Frankenmissile.
Rudal itu dirancang untuk melawan kemampuan rudal dan nuklir milik militer Korea Utara, yang terus meningkat. Rudal ini diharapkan mampu menaklukkan semua target miilter di Korea Utara pada fase awal jika perang terjadi.

Dalam laporan tahunan ke parlemen Korea Selatan, Komite Pertahanan Majelis Nasional mengatakan militer akan mengembangkan rudal darat-ke-darat Hyunmoo IV, yang dinilai cukup kuat untuk menghancurkan semua fasilitas dan komando militer Korea Utara.

Rudal itu akan dikombinasikan dengan rudal surface-to-surface taktis darat dan rudal balistik jarak menengah dari seri Hyunmoo.

Kantor berita KCNA melaporkan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong un memerintahkan peluncuran rudal Hwasong 14, yang dilakukan pada sudut yang curam, untuk menunjukkan jangkauan maksimum dan mengirim peringatan ke Amerika Serikat. KCNA/via REUTERS

"Kami akan menggunakan ketiga jenis rudal itu sebagai serangan rudal pertama dan memusatkan pada tahap awal perang untuk menghancurkan unit artileri jarak jauh dan rudal Korea Utara yang terletak di wilayah operasi rudal balistik," kata sumber militer Korea Selatan.
Korea Selatan ditengarai sedang bekerja meningkatkan kemampuan rudal balistiknya dengan membuat kesepakatan dengan militer AS. Kesepakatan itu menghapuskan batas maksimal muatan rudal.
Sebelumnya, Seoul dilarang memasang hulu ledak yang beratnya lebih dari 500 kg pada rudal balistiknya dengan jarak tempuh lebih dari 800 km.
Korea Selatan sudah memiliki kemampuan untuk menembakkan rudal balistik dengan jarak tempuh hingga 800km, yang memungkinkannya mencapai wilayah manapun di Korea Utara.
Rencana baru Seoul untuk mengembangkan rudal baru yang mampu membawa 2 ton bom akan memungkinkannya menyerang fasilitas bunker militer Korea Utara, yang luas itu. Ini berarti Korsel tidak perlu bergantung pada bom Bunker Buster Amerika.
Yang disebut "Frankenmissile" hanyalah salah satu dari beberapa taktik baru yang dimaksudkan militer Korea Selatan untuk membangun kekuatan militernya saat diktator Korea Utara Kim Jong Un mempercepat program rudal dan nuklirnya.

Seoul juga berlomba menuju tenggat waktu 1 Desember untuk membentuk sebuah brigade khusus elit yang ditugaskan untuk menyingkirkan kepemimpinan Korut, termasuk Kim Jong-un, jika terjadi perang.
Perkembangan pembuatan rudal balistik canggih Korea Selatan itu dan pengembangan kemampuan tentara merupakan bagian dari upaya tentara untuk membentuk konsep operasional baru, yang dirancang untuk meminimalkan korban sipil dan mengakhiri perang sesegera mungkin.

Credit TEMPO.CO

5 Langkah Dunia Stop Pelanggaran HAM Atas Minoritas Rohingya

CB, Yangon - Perhatian dunia internasional atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Rohingya oleh militer Myanmar masih berlangsung. Sejumlah pihak telah mendesak kekerasan, yang oleh PBB disebut sebagai pembersihan etnis itu, harus segera diakhiri.
Senior Legislative Counsel dari American Civil Liberties Union, Joanne Lin, mengatakan penganiayaan terhadap warga minoritas Rohingya masih berlangsung. Ini menyebabkan hampir 600 ribu orang mengungsi ke Bangladesh.

Lin menuliskan pandangan tentang ini dalam artikel di media USA Today berjudul "Halting Myanmar ethnic cleansing: 5 critical steps". "Kita sekarang tahu siapa pelakunya dan bagaimana menghentikannya," kata Lin, Ahad, 22 Oktober 2017, waktu setempat.

Ratu Yordania, Rania menyapa sejumlah anak Muslim Rohingya yang mengungsi dari Myanmar ke Bangladesh, dalam kunjungannya di kamp pengungsi di Bangladesh, 23 Oktober 2017. AP Photo

Lin mengatakan perlu ada langkah-langkah strategis untuk segera menghentikan kekejaman kemanusiaan terhadap etnis Rohingya, yang tidak diakui status kewarganegaraannya oleh pemerintah Mynamar. Padahal, etnis itu telah menghuni negeri mayoritas Budha itu selama beberapa generasi.
Berikut 5 Langkah ampuh yang bisa diambil pemerintah Amerika Serikat dan negara lain untuk menghentikan kekerasan tesebut:
1. Masyarakat internasional harus memutuskan semua kerja sama militer dengan militer Myanmar dengan segera serta menangguhkan penjualan semua senjata, amunisi dan pemberian bantuan keamanan lainnya.
2. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberlakukan embargo senjata komprehensif serta sanksi finansial yang ditargetkan terhadap pejabat senior Myanmar, yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia.
3. Amerika harus menekan pihak berwenang Myanmar untuk segera memberikan akses tidak terbatas ke negara bagian Rakhine utara untuk misi pencarian fakta PBB dan lembaga bantuan untuk menyelidiki secara independen pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran yang dilakukan semua pihak.
4. Amerika harus menuntut agar Myanmar menghentikan pembatasan yang dikenakan pada organisasi bantuan internasional dan lokal. Pembatasan ini telah menambah penderitaan dengan merampas makanan dan kebutuhan hidup warga Rohingya. Warga minoritas Rohingya sekarang menyeberang ke Bangladesh, salah satu negara termiskin dan terpadat di dunia, karena ancaman kelaparan.
5. Masyarakat Amerika Serikat dan internasional harus menekan pemerintah sipil Myanmar untuk mengakhiri diskriminasi sistematis yang terus-menerus terhadap Rohingya.

Joanne Lin. aclu.org

Joanne Lin berpendapat selama hampir dua bulan dunia telah menyaksikan eksekusi pembersihan etnis Rohingya dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar. Jika masyarakat internasional tidak bersatu maka pelanggaran hak asasi manusia itu akan terus berlanjut.

Credit TEMPO.CO

Israel Pasok Senjata ke Myanmar untuk Habisi Rohingya

CB, Jakarta - Kelompok hak asasi manusia menuding Israel memasok senjata dan memberikan pelatihan militer kepada rezim Myanmar yang digunakan untuk melakukan pembunuhan massal dan pembersihan etnis Rohingya.
Tudingan tersebut belum mendapatkan tanggapan dari Israel. Menurut data yang dimiliki Eitay Mack, dari kelompok hak asasi manusia, sejumlah firma di Israel telah menjadi calo penjualan senjata selain ke Myanmar juga untuk milisi di Sudan Selatan dan Sudan dalam perang saudara yang menewaskan lebih dari 300 ribu orang.

Myanmar yang sebelumnya bernama Burma itu mendapatkan kecaman keras dari PBB karena dianggap telah melakukan pembersihan etnis terhadap warga minoritas muslim Rohingya.

Sejumlah bocah pengungsi Rohingya menangis saat berdesakan demi mendapatkan makanan yang didistribusikan oleh sebuah agen bantuan Turki di kamp pengungsi Thaingkhali, Bangladesh, 21 Oktober 2017. AP Photo

Ratusan ribu Rohingya dilaporkan telah melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh, setelah desa mereka dibakar, terjadi pembunuhan massal dan perkosaan.
Hingga saat ini, Israel belum membeberkan rincian hubungannya dengan pemerintah Myanmar, namun ada catatan publik menunjukkan bahwa Israel telah menjual peralatan militer ke Myanmar.
"Selain persenjataan, pasukan khusus Israel juga memberikan pelatihan militer kepada Myanmar," tulis Al Jazeera.

Untuk itu, kelompok hak asasi manusia melakukan protes kepada parlemen Israel yang disampaikan pada 30 Oktober 2017, seraya mendesak agar penjualan senjata ke Myanmar segera dihentikan.

Credit TEMPO.CO

Kelompok Budha Garis Keras Tolak Pemulangan Rohingya, Kenapa?

CB, Yangon - Ratusan anggota kelompok Budha garis keras, termasuk biksu, memprotes rencana pemerintah Myanmar untuk memulangkan ratusan ribu warga etnis minoritas Rohingya ke negara itu dari tempat pengungsian di Bangladesh.
Lebih dari 580.000 orang dari komunitas Muslim minoritas dan sekitar 30.000 orang non-Muslim telah menyelamatkan diri ke Bangladesh sejak Agustus. Ini terjadi karena militer Myanmar dan milisi Budha garis keras melakukan bumi hangus terhadap rumah dan desa tempat warga Rohingya tinggal di negara bagian Rakhine.

Min Aung Hlaing dan Aung Suu Kyi. REUTERS

Pengungsi Rohingya mengatakan sejumlah keluarga dan tetangga desa mereka telah dibunuh dan diperkosa. PBB menggambarkan tindakan militer Myanmar dan milisi Budha ini sebagai contoh jelas tentang pembersihan etnis.

Kekerasan itu menyusul serangan gerilyawan Muslim terhadap pos polisi Myanmar, yang mayoritas beragama Buddha dan dulu dikenal sebagai Birma.
Pemimpin negara Aung San Suu Kyi mengatakan pemerintahnya sedang mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Bangladesh untuk repatriasi pengungsi warga minoritas Rohingya.
Mereka perlu membuktikan mereka adalah warga Myanmar, namun hanya sedikit yang dianggap memiliki dokumen yang relevan.
Protes oleh umat Budha terjadi di ibukota negara bagian, Sittwe, di mana banyak orang Rohingya tinggal sebelum mereka terpaksa melarikan diri dari kekerasan militer Myanmar. Para aktivis itu mendesak pemerintah untuk tidak memulangkan warga minoritas Rohingya.
Aung Htay, penyelenggara demonstrasi, mengatakan: "Jika orang-orang ini tidak memiliki hak untuk menjadi warga negara, rencana pemerintah untuk membuat zona bebas konflik tidak akan pernah terlaksana."
Pejabat lokal mengatakan warga Rohingya tidak mungkin bisa kembali ke tanah mereka, dan mungkin mendapati pertanian mereka telah dipanen dan dijual oleh pemerintah.
Myanmar tidak mengakui etnis minoritas Rohingya sebagai kelompok etnis dan menegaskan bahwa mereka adalah migran Bengali dari Bangladesh yang hidup secara ilegal. Padahal banyak keluargaRohingya telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi.
Rohingya dikeluarkan dari 135 kelompok etnis resmi di negara itudan pemerintah Myanmar telah menolak memberi mereka kewarganegaraan.
Sementara itu, ribuan orang berkumpul pada Minggu, 22 Oktober 2017 di ibukota Myanmar, untuk menunjukkan dukungan bagi Suu Kyi dan penanganan pemerintah atas krisis Rohingya.
Banyak orang mengenakan kaos dengan foto Suu Kyi dan beberapa bingkai foto Suu Kyi dan bendera partai Liga Nasional untuk Demokrasi, ikut dalam demonstrasi tersebut.
Citra global Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian, telah dirusak oleh tindak kekerasan militer Myanmar terhaap warga minoritas etnis Rohingya di Rakhine, yang telah memicu krisis pengungsi terbesar di Asia dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Credit TEMPO.CO

Bangladesh Desak Myanmar Terima 1 Juta Rohingya dengan Aman

Bangladesh mendesak Myanmar untuk menerima kembali sekitar 1 juta pengungsi Rohingya dan menjamin keamanan mereka karena kondisi mereka sudah mengkhawatirkan. (Reuters/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Bangladesh mendesak Myanmar untuk menerima kembali sekitar 1 juta pengungsi Rohingya dan menjamin keamanan mereka karena kondisi mereka sudah mengkhawatirkan.

"Hal yang terpenting dari segala hal penting adalah Myanmar memenuhi janjinya dan menerima kembalinya warga mereka ke Myanmar dengan aman dan bermartabat," ujar Duta Besar Bangladesh untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Shameem Ahsan.

Ahsan mengatakan, janji ini harus segera ditepati karena sejak bentrokan di Rakhine kembali memanas pada 25 Agustus lalu, negaranya sudah dibanjiri sekitar 600 ribu Rohingya.

Sementara itu, Bangladesh sendiri sudah menampung sekitar 400 ribu Rohingya yang kabur ke negaranya karena serangkaian bentorkan sebelumnya.

Myanmar memang mengklain bentrokan di Rakhine sudah mereda, tapi Ahsan mengatakan bahwa pengungsi Rohingya masih terus berdatangan, jumlahnya pun tak surut.

"Situasi ini sudah sangat menyedikhkan. Meski pun mereka mengklaim keadaan sudah kondusif, kekerasan di Rakhine harus dihentikan. Ribuan orang masih datang setiap harinya," ucap Ahsan, sebagaimana dikutip Reuters.

Menurut Ahsan, menteri dalam negeri Bangladesh juga sudah menyampaikan seruan serupa saat berkunjung ke Yangon untuk membahas "solusi jangka panjang" dari masalah pengungsi Rohingya ini.

"Namun, mereka terus melontarkan propaganda dengan menyebut Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Penolakan identitas etnis Rohingya ini masih terus menjadi hambatan," tutur Ahsan.

Selama ini, Myanmar memang tak mengakui Rohingya sebagai warga negara. Rohingya bahkan tak masuk daftar etnis resmi dalam konstitusi Myanmar sehingga kerap menjadi korban diskriminasi.

Komisioner Tinggi PBB urusan Pengungsi, Filippo Grandi, pun mendesak Myanmar untuk mencari solusi terbaik untuk Rohingya, salah satunya dengan menerima mereka sebagai warga negara.

"Harus termasuk solusi atas masalah kewarganegaraan. Jika tidak, Rohingya akan terus sengsara," katanya.

Credit cnnindonesia.com

PBB buka konferensi penggalangan dana untuk Rohingya

Pengungsi Rohingya berbaris untuk mendapatkan makanan dari Lembaga Koordinasi dan Kerjasama Turki (TIKA) di kamp pengungsi Balukhali dekat Cox's Bazar, Bangladesh, Sabtu (21/10/2017). (REUTERS/ Zohra Bensemra)

Jenewa, Swiss (CB) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin membuka konferensi penggalangan dana untuk mengumpulkan dana 434 juta dolar AS (sekitar Rp5,87 triliun) yang menurut beberapa kelompok bantuan sangat diperlukan untuk merawat pengungsi Rohingya Myanmar di Bangladesh.

Lebih dari 600.000 orang dari kelompok minoritas muslim tersebut melarikan diri dari kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar utara, sejak Agustus.

Angka itu menambah jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh menjadi sekitar 900.000 orang, termasuk mereka yang melarikan diri sebelum gelombang kekerasan terbaru.

Konferensi penggalangan dana di Jenewa, yang diselenggarakan bersama oleh Uni Eropa dan Kuwait, merupakan bagian dari upaya mengumpulkan 434 juta dolar AS sebelum Februari 2018.

Sebanyak 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,35 triliun) telah dikirim atau dijanjikan sebelum konferensi digelar, dan Uni Eropa menjanjikan tambahan 30 juta euro (sekitar Rp477 miliar) pada Senin.

"Kita berada di sini hari ini karena, sayangnya, kebutuhannya bahkan lebih besar daripada yang bisa kami berikan dengan sumber daya kami saat ini," kata wakil kepala Program Pangan Dunia, Elisabeth Rasmusson, dalam konferensi tersebut.

"Atas nama orang-orang yang ingin kami bantu, kami harus meminta lebih banyak kepada Anda," katanya sebagaimana dikutip AFP.

Dana tersebut akan digunakan untuk membantu 900.000 pengungsi serta sekitar 300.000 penduduk setempat dari daerah Cox’s Bazar Bangladesh di perbatasan Myanmar.

Masyarakat lokal dan pemerintah Bangladesh mendapat pujian atas respons mereka dalam menangani gelombang pengungsi Rohingya, utamanya dengan tetap membuka perbatasan.

Para pengungsi Rohingya menyelamatkan diri ke Bangladesh setelah serangan militan terhadap pasukan keamanan Myanmar di Rakhine memicu penindakan militer besar yang disetarakan dengan pembersihan etnis oleh PBB.

Selama puluhan tahun hak-hak dasar Rohingyas di negara mayoritas Buddha itu dicabut. Dalam penindakan terkini, pasukan keamanan Myanmar telah melepaskan tembakan tanpa pandang bulu ke arah warga sipil, termasuk anak-anak, serta melakukan kejahatan seksual meluas menurut penyelidik PBB.

Credit antaranews.com

PBB Janjikan Bantuan Rp4,6 Triliun untuk Rohingya

Sejumlah negara di dunia, seperti AS, Inggris, Swedia berjanji akan memberikan donasi untuk pengungsi Rohingya yang mencapai US$345 juta (4,6 triliun). (Foto: AFP TV)

Jakarta, CB -- Sejumlah negara anggota PBB menjanjikan akan menyumbang untuk pengungsi Rohingya hingga total berjumlah US$345 juta (Rp4,6 triliun). Ini dilakukan sebagai langkah peduli krisis yang menimpa masyarakat Rohingya di Bangladesh.

Ungkapan itu disampaikan Perserikatan Bangsa-bangsa, pada Senin (23/10) seperti dilansir dari AFP.

Bantuan untuk grup minoritas Muslim itu dijanjikan akan diberikan pada konferensi tingkat tinggi yang akan berlangsung di Jenewa, yang digelar PBB, Uni Eropa dan Kuwait.

PBB mengatakan dibutuhkan sekitar US$434 juta untuk menyediakan kebutuhan hingga Februari bagi 900 ribu orang Rohingya yang mengungsi ke perbatasan, termasuk 300 ribu masyarakat setempat Bangladesh yang menampung mereka.

Mark Lowcock, kepala bidang kemanusiaan PBB menyebut aksi peduli itu 'menginspirasi' dan memuji para pendonor yang 'telah mengeskpresikan solidaritas dan kepeduliannya pada keluarga dan masyarakat yang membutuhkan.'

Sejumlah uang dijanjikan akan diberikan saat konferensi, dan Lowcock mengatakan ia berharap akan menyusul komitmen bantuan lainnya di masa mendatang. Beberapa negara juga disebutkan menawarkan bantuan US$50 juta dalam bentuk donasi.

Lowcock menekankan pentingnya memberikan bantuan dalam bentuk tunai. Di samping itu, PBB juga menagih dan mempertanyakan perihal janji-janji yang pernah disampaikan di masa silam.

"Sangat penting bagi kami bahwa janji-janji direalisasikan sesegera mungkin dalam bentuk kontribusi yang nyata," ujarnya menambahkan.

Menurut PBB, di antara negara yang menjanjikan bantuan itu, ada Inggris (US$63 juta), Uni Eropa (US$42 juta), AS (US$38 juta), dan Swedia (US$24 juta).

Menimbang resolusi krisis yang belum menunjukkan titik terang, Lowcock mengatakan akan ada kebutuhan bantuan lagi tahun mendatang.

Kepala Organisasi Internasional untuk Migrasi, William Lacey Swing, menyebut pengungsian Rohingya ke Bangladesh sebagai 'krisis pengungsi paling buruk di dunia'

"Itu seperti mimpi buruk," ujarnya.

Pemerintah dan masyarakat Bangladesh di kawasan Cox's Bazar mendapat pujian berkat respons mereka akan menampung para pengungsi Rohingya dan menjaga perbatasan tetap terbuka.

Credit cnnindonesia.com

Separatis Catalonia Ancam Adakan Pembangkangan Sipil Massal

Ratusan ribu warga Catalonia turun ke jalan pada Sabtu (21/10). (Reuters/Gonzalo Fuentes)

Jakarta, CB -- Pendukung koalisi separatis Catalan, partai CUP, mengancam akan menggencarkan "pembangkangan sipil massal" jika Spanyol benar-benar mencabut otonomi daerah mereka di tengah meningkatnya tensi politik pasca referendum kemerdekaan Catalonia.

CUP menyatakan, keputusan Spanyol untuk mencabut kekuasaan Puigdemont setelah Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan merupakan "serangan terbesar" bagi warga Catalan sejak kepemimpinan Francisco Franco.

Franco merupakan diktator yang memegang kuasa di Spanyol sejak 1939 hingga 1975. Selama ini memimpin, otonomi Catalonia tak diakui.

"Serangan semacam ini akan mendapatkan tanggapan dalam bentuk pembangkangan sipil massal," demikian pernyataan CUP, sebagaimana dilansir AFP.

Senada dengan CUP, juru bicara koalisi Together for Yes, Lluis Corominas, mengatakan bahwa tindakan Spanyol merupakan bentuk pelanggaran institusi paling parah.

"Mereka memberlakukan hukum melalui hakim dan penuntut. Mereka memberlakukan hukum atas kami melalui polisi. Kami sudah diokupasi selama berminggu-minggu. Mereka ingin menakuti kami, dengan polisi, badan peradilan, tuntutan hasutan, tuntutan pemberontakan," ucap Corominas.

Sejak Catalonia menggelar referendum, Spanyol memang terus menekan daerah tersebut, dimulai dengan menghalangi proses pemungutan suara.

Setelah hasil referendum menunjukkan bahwa sekitar 90 persen pemegang hak pilih Catalonia memilih memisahkan diri dari Spanyol, Madrid mengancam akan mencabut otonomi daerah tersebut.

Keputusan ini dijamin dalam Pasal 155 konstitusi Spanyol yang memberikan wewenang kepada perdana menteri untuk mencabut otonomi Catalonia dan mengambil alih daerah tersebut demi "kepentingan umum Spanyol."

Sebelum referendum, Catalonia sebenarnya sudah memiliki otonomi untuk mengatur kebijakan, edukasi, dan layanan kesehatan sendiri. Namun kini, Catalonia menuntut kuasa lebih untuk mengatur keuangan mereka.

Dalam keadaan seperti ini, pemerintah Spanyol bisa langsung mencabut kewenangan kepolisian Catalonia, memecat kepala media pemberitaan publik daerah itu, hingga mengambil alih keuangan pemerintah daerah.

Namun, menurut sejumlah pengamat, langkah tersebut justru akan semakin menyulut bara separatisme di Catalonia.

Saat pemerintah mengumumkan pencabutan kuasa Presiden Catalonia, Carles Puigdemont, pada Sabtu lalu saja, sekitar 500 ribu orang sudah turun ke jalan.

Kerusuhan pun diperkirakan bakal pecah ketika pemerintah Spanyol menggelar pemilu daerah yang seharusnya dilaksanakan dalam jangka waktu enam bulan dari pencabutan kuasa Puigdemont.

Pada Senin (23/10) saja, pemadam kebakaran Catalonia sudah menyiratkan bahwa mereka mungkin menolak perintah dari pemerintah pusat.

"Tergantung apa yang mereka suruh. Jika ada jalan yang diblokir dan mereka mengerahkan kami untuk membukanya kembali, mungkin kami tidak akan pergi," ucap seorang juru bicara asosiasi pemadam kebakaran yang berhubungan dengan gerakan separatis.

Credit cnnindonesia.com

Katalunya peringatkan pembangkangan umum, Madrid penguasaan langsung

Peta Spanyol, dengan Catalonia digambarkan pada arena berwarna merah bata. Ibukota Catalonia adalah Barcelona dan penduduknya memakai bahasa Catalan. (google.com)

Madrid (CB) - Katalunya pada Senin mengatakan yakin bahwa semua pejabat, termasuk polisi, akan menentang upaya Madrid memberlakukan penguasaa langsung di wilayah tersebut dalam perselisihan, yang menimbulkan kekhawatiran akan kerusuhan di antara sekutu Spanyol di Eropa.

Pemerintah Spanyol meminta kekuasaan konstitusional khusus untuk memecat pemerintah daerah dan memaksa mengadakan pemilihan umum dalam melawan upaya kemerdekaan, yang mengguncang perekonomian Spanyol. Pemungutan suara di Senat untuk menerapkan peraturan langsung itu akan dilakukan pada Jumat.

Namun, pemimpin gerakan pemisahan tersebut mengatakan bahwa referendum, yang ditentang, pada 1 Oktober itu memberi mereka mandat untuk menyatakan kemerdekaan dari seluruh Spanyol.

"Bukannya kami akan menolak. Ini bukan keputusan pribadi. Ini adalah keputusan tujuh juta orang," kata kepala urusan luar negeri Katalunya Raul Romeva kepada radio BBC.

Romeva ditanya apakah dia mempercayai semua institusi, termasuk polisi, akan mengikuti perintah dari lembaga Katalan dan bukan dari pemerintah Spanyol.

"Dari sudut itu, saya tidak ragu bahwa semua pegawai negeri sipil di Katalunya akan terus mengikuti perintah dari lembaga terpilih dan sah, yang kita miliki saat ini," katanya.

Pemerintah Katalan mengatakan sekitar 90 persen dari mereka yang ikut dalam referendum pada 1 Oktober memilih untuk merdeka. Tapi hanya 43 persen pemilih dan 1 dari 3 orang Katalan berpartisipasi, dengan sebagian besar penentang pemisahan Katalunya tinggal di dalam rumah.

Kemelut Katalan menimbulkan kekhawatiran di antara negara Eropa sehingga dapat meluas ke seluruh benua.

Dari Skotlandia ke Flanders dan Lombardy, krisis keuangan 2007-2009, pengangguran dan migrasi telah memungkinkan partai anti-Uni Eropa dan populis untuk mendapatkan dukungan ketidakpuasan dengan elit politik dan membuka kembali divisi kawasan.

Dua daerah kaya di Italia utara melakukan pemungutan suara pada Minggu untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar.

Dalam pertemuan puncak Eropa pada pekan lalu, para pemimpin berusaha meredakan kemelut Spanyol dengan Katalunya dan memaparkan pemisahan diri tersebut sebagai masalah dalam negeri, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Catalonia ancam pembangkangan sipil besar-besaran

Sebuah unjuk rasa pro-persatuan yang diadakan oleh organisasi Catalan Civil Society berjalan menuju jalan-jalan Barcelona, Spanyol, Minggu (8/10/2017). (REUTERS/Rafael Marchante )

Jakarta (CB) - Partai Calon Persatuan Rakyat (CUP yang berorientasi kiri ekstrem, Senin, mengancam menggelar pembangkangan sipil besar-besaran jika Spanyol terus mengancam Catalonia untuk tidak memproklamasikan kemerdekaannya.

CUP menyebut pemerintah pusat di Madrid telah melakukan agresi terbesar terhadap rakyat Catalan sejak kediktatoran Francisco Franco.

"Agresi semacam ini akan mendapatkan tanggapan dalam bentuk pembangkangan sipil besar-besaran," ancam CUP seperti dikutip AFP.

Sabtu pekan lalu setengah juta kaum separatis tumpah ruah ke jalan-jalan di Barcelona setelah Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy menyatakan akan memecat pemimpin Catalan Carles Puigdemont dan eksekutifnya.

Rajoy menyatakan Madrid akan mengendalikan para menteri regional dengan segala upaya guna menghentikan pemisahan diri Catalonia.

CUP adalah sekutu utama koalisi partai separatis Catalonia. CUP mengungkapkan rencana pembangkangan sipil ini akan diungkapkan segera pekan ini.

Partai-partai Catalan akan bertemu hari ini untuk rembuk besar untuk menentukan langkah mereka selanjutnya. Dan ini akan menjadi momen bagi kaum separatis untuk mengumumkan kemerdekaan Catalonia secara sepihak.

Mereka sudah mengeluarkan ancaman semacam itu sejak menggelar referendum kemerdekaan ilegal pada 1 Oktober.

Credit antaranews.com

Arab Saudi bantah pejabatnya kunjungi Israel

Bendera Arab Saudi. (en.wikipedia.org)

Riyadh (CB) - Arab Saudi membantah pejabatnya mengunjungi Israel setelah media Israel mewartakan bahwa seorang pangeran senior melakukan perjalanan diplomatik rahasia ke sana.

"Laporan-laporan mengenai kunjungan rahasia seorang pejabat Saudi ke Israel yang muncul di beberapa media tidak berdasar," kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Saudi, Minggu waktu setempat.

"Arab Saudi selalu transparan mengenai kontak dan kunjungan" ke luar negeri, kata juru bicara tersebut dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita negara SPA.

Radio Israel bulan lalu melaporkan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman diam-diam bertemu dengan pejabat di Israel. Para pejabat Israel tidak pernah mengonfirmasi laporan-laporan itu.

Pada 2002, Arab Saudi mengusulkan insiatif perdamaian yang mencakup tawaran kepada negara-negara Arab untuk mengakui Israel dan sebagai imbalannya Israel harus menarik diri dari wilayah yang diduduki pada 1967, serta pembentukan negara Palestina.

Rencana itu tidak pernah dilaksanakan. Tidak ada indikasi negara-negara Arab akan secara formal mengakui Israel. Namun seperti Israel, kebanyakan negara Teluk seperti Arab Saudi memprioritaskan pengekangan pengaruh regional kawasan, demikian menurut siaran kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Sikap keras Trump untungkan Garda elit Iran

Dokumentasi foto pesawat tempur nirawak (drone) jenis Fotros Drone-7 HR milik militer Iran. (IRNA)

Ankara/London (CB) - Pasukan elit Garda Revolusi Islam Iran, satuan militer dengan kekuatan politik dan ekonomi besar, diuntungkan oleh ketegangan Washington dengan Teheran, kata pengulas.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini menyatakan bahwa Iran tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian nuklir, yang ditandatangani tujuh negara pada 2015. Sikap tersebut bertolak belakang dengan negara-negara lain, yang mengatakan Teheran mematuhinya.

Garda Revolusi, yang bertanggung jawab langsung hanya kepada pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, mulai memperluas kerajaan bisnis mereka sekitar 10 tahun lalu, sebelum Amerika Serikat dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap sektor energi dan finansial Iran pada 2012.

Garda Revolusi menguasai berbagai macam lini usaha, dari manajemen pelabuhan hingga komunikasi.

Saat Barat menarik diri dari sektor energi pada 2012 lalu, Garda Revolusi mengambil alih. Sementara setelah sanksi dicabut pada 2016, garda menjadi pemain tengah bagi perusahaan asing yang ingin berinvestasi ke Iran.

Jika para investor itu kembali menarik modalnya dari Iran--setelah Amerika Serikat menerapkan sanksi baru, maka Garda Revolusi siap mengambil alih, kata seorang pejabat yang dekat dengan kelompok Khamenei.

"Kami ingin para investor asing itu bertahan. Tapi jika mereka pergi karena tekanan dari Amerika Serikat, maka Garda Revolusi dengan mudah mengambil alih peran mereka," kata pejabat itu, yang menolak diungkap identitasnya.

Saat mendapat sanksi internasional, para penguasa Iran memberi Garda Revolusi kontrak-kontrak pembangunan. Sebagai imbalan, pasukan tersebut sering menekan kelompok oposisi dan membantu sejumlah sekutu Teheran di luar negeri seperti Irak dan Lebanon.

Namun, Garda tidak memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan untuk membangkitkan ekonomi Iran di bawah sanksi. Pada akhirnya mereka menerima pendekatan pragmatis dari Presiden Hassan Rouhani yang rela mengorbankan ambisi nuklir Iran untuk mencabut sanksi-sanksi tersebut.

Sementara itu Khamenei, yang merupakan seorang tokoh radikal dengan otoritas tertinggi di hampir semua bidang kenegaraan, pada awalnya juga dengan hati-hati menyetujui langkah Rouhani. Namun baru-baru ini dia mengatakan bahwa program ekonomi sang presiden telah gagal.

Untuk mengakali sanksi sepihak dari Amerika Serikat, yang melarang semua perusahaan asal negara tersebut untuk bekerja sama dengan Garda maupun perusahaan yang terhubung dengannya, Garda menciptakan beberapa perusahaan cangkang.

Dari sisi Rouhani, dia sudah berupaya membujuk perusahaan-perusahaan besar Eropa untuk kembali ke Iran dengan membatasi keterlibatan Garda dalam sejumlah aktivitas ekonomi--misalnya dengan memaksa transfer kepemilikan dari Garda menjadi perusahaan negara.

Dalam beberapa bulan terakhir, Garda Revolusi merespon dengan mengkritik Rouhani karena dianggap lebih mementingkan perusahaan asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

"Garda Revolusi akan menjadi pihak yang paling diuntungkan oleh ketegangan dengan Washington. Untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka, Garda Revolusi memilih keterlibatan terbatas dengan Barat," kata diplomat Barat, yang mengikuti perkembangan Iran.

Meski masih ingin mempertahankan kesepakatan nuklir, banyak negara Eropa yang khawatir terhadap aktivitas pengembangan rudal kendali Iran dan perilaku mereka yang dinilai "membahayakan kestabilan" kawasan.

Garda Revolusi bersikukuh ingin mempercepat pengembangan program rudal kendali. Sementara di sisi lain, milisi sekutu Iran juga memperoleh kemenangan besar di Suriah dan Irak.

Banyak perusahaan asing yang hingga kini masih ragu menginvestasikan modal mereka ke Iran karena khawatir akan sanksi sepihak dari Amerika Serikat.

Sementara itu, Iran membutuhkan milyaran dolar AS untuk merevitalisasi industri, termasuk sektor minyak dan gas, serta membangun sektor lain yang terhambat akibat kurangnya pendanaan dari negara Barat.

Kini, nasib perundingan nuklir Iran sepenuhnya bergantung pada Kongres Amerika Serikat, yang punya waktu 60 hari untuk memutuskan memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Tehran. Di sisi lain, Washington mengaku tidak akan menghalangi Eropa jika mereka ingin melanjutkan kerja sama dengan Iran, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

PM Irak Tantang Menlu AS Perihal Milisi Iran

PM Irak, Haider al-Abadi menegaskan bahwa tak ada milisi yang didukung Iran dalam pertempuran melawan ISIS. Ia menyebut semuanya adalah tentara Irak. (Foto: AFP PHOTO / AHMAD AL-RUBAYE)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi mempertanyakan ungkapan Menteri Luar Negeri AS perihal milisi yang didukung Iran. Menurutnya, dalam pertempuran melawan ISIS, semuanya adalah tentara Irak.

Ungkapan itu terdapat dalam sebuah pernyataan yang diungkap sumber terdekatnya, seperti dilansir dari AFP, pada Senin (23/10).

"Para pejuang Hashed (unit paramiliter al-Shaabi) adalah orang Irak, yang berjuang membela negara mereka, dan mengorbankan diri untuk masyarakatnya."

Sebelumnya, Menlu AS, Rex Tillerson pada Minggu menghimbau milisi yang didukung Iran di Irak untuk 'pulang'. Mengingat pertempuran melawan ISIS sudah berakhir.

Sehari setelah ungkapannya itu, Tillerson dikabarkan terbang ke Baghdad untuk kunjungan dadakan bertemu Haider al-Abadi dan Presiden Fuad Massum. Kunjungan tersebut, menjadi pertemuan kedua Tillerson dan Abadi, setelah diplomat papan atas AS itu memanggil milisi Iran meninggalkan Irak.

Selain menegaskan bahwa tak ada milisi dukungan Iran, pemerintah Irak juga mengatakan 'tak ada satupun yang berhak menginterfensi kebijakan Irak."

Merunut ke belakang, militer Irak, dipersenjatai Amerika Serikat mengusir militan garis keras dari Mosul dan kota-kota lain di utara Irak tahun ini. Beberapa ribu pasukan AS masih berada di negara tersebut untuk melatih, meski kadang juga menggerebek ISIS.

Operasi untuk mengusir militan itu menyisakan reruntuhan kota dan menghantam keras perekonomian Irak.

Pekan lalu, Kemenlu AS menghimbau tentara Irak untuk membatasi 'gerak' mereka dalam kawasan rentan konflik untuk menghindari kekerasan lebih banyak. Baik Irak maupun Kurdistan menjadi sekutu AS dalam perang melawan ISIS.

Sebelum terbang ke Baghdad, Tillerson pada Senin pagi dikabarkan sempat ke Afghanistan, menyusul kunjungannya ke Arab Saudi dan Qatar.

Credit cnnindonesia.com