Senin, 16 Oktober 2017

AS-Korsel Berkeras Latihan Militer, Korut Kembali Ancam Guam

Ilustrasi rudal Korea Utara. (Defense Ministry/Yonhap via REUTERS)

Jakarta, CB -- Media pemerintah Korea Utara kembali melontarkan ancaman untuk meluncurkan peluru kendali ke wilayah Amerika Serikat di Pasifik, Guam. Korut memperingatkan pihaknya bisa terpaksa bertindak menanggapi "langkah sembrono" dari AS.

"Kami telah berulang kali memperingatkan bahwa kami akan mengambil tindakan balasan untuk mempertahankan diri, termasuk salvo rudal ke perairan di dekat wilayah AS, Guam," kata Kim Kwang-hak, peneliti Institut Studi Amerika di Kementerian Luar Negeri Korea Utara, dalam artikel KCNA, Minggu (15/10).

Pyongyang pertama kali mengancam akan menyerang Guam pada Agustus lalu, setelah Presiden AS Donald Trump mengancam negara terisolasi itu bakal menghadapi "api dan kemarahan yang belum pernah disaksikan dunia" karena memproduksi miniatur hulu ledak nuklir.

"Tindakan militer AS memperkuat tekad kami bahwa AS mesti dijinakan dengan api dan membawa tangan kami semakin dekat kepada 'pelatuk' untuk mengambil langkah balasan yang paling keras," kata Kim dalam artikel yang dikutip CNN itu.

Ancaman terbaru Pyongyang menyusul berminggu-minggu peningkatan ketegangan antara kedua negara. Keadaan ini kemungkinan besar diperparah oleh latihan bersama angkatan laut AS dan Korea Selatan, Senin ini.

Latihan militer bersama adalah salah satu hal utama yang memicu kemarahan Pyongyang. Pemerintahan Korea Utara memandang hal tersebut sebagai persiapan invasi--meski AS sudah berkeras melaksanakannya untuk tujuan pertahanan.

Artikel KCNA berakhir dengan peringatan yang kerap disampaikan pemerintahan Kim Jong-un: bahwa AS adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab karena "mendesak situasi di semenanjung hingga meledak."

Kim tidak pernah menepikan kemungkinan penembakan rudal ke perairan dekat Guam. Saat menginspeksi Pasukan Strategis Angkatan Bersenjata Korea Utara pada 14 Agustus lalu, pemimpin tertinggi negara itu mengatakan dirinya akan terlebih dulu melihat sikap "sembrono" AS sebelum mengambil keputusan terkait hal tersebut.

Sejak saat itu, ketegangan terus meningkat.

Dalam pernyataannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan lalu, Trump mengancam akan "menghancurkan habis-habisan" Korea Utara dan memberi nama panggilan untuk Kim: Si Manusia Roket.

Korut yang menempatkan Kim lebih dari apapun langsung murka. Menlu Ri Yong-ho merespons pernyataan itu dengan menyebut Trump sebagai "Presiden Jahat" yang mengalami "gangguan mental."

Credit cnnindonesia.com

Ancam Guam Lagi, Korut: Ulah AS Dekatkan Kami pada 'Pelatuk'

PYONGYANG - Rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korea Utara (Korut) kembali mengancam membidikkan peluru kendali (rudal)-nya ke wilayah Guam, pulau yang jadi pangkalan militer Amerika Serikat (AS). Pyongyang menyatakan, perilaku Washington di Semenanjung Korea telah mendekatkan militernya pada “pelatuk”.

Ancaman terbaru dari rezim Kim Jong-un ini disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan media pemerintah Pyongyang. CNN pada Jumat (13/10/2017), mengutip pernyataan ancaman tersebut.

”Kami telah memperingatkan beberapa kali bahwa kami akan melakukan serangan balasan untuk pertahanan diri termasuk sebuah rudal ke perairan di dekat wilayah Guam, sebuah basis untuk menyerang DPRK, di mana basis-basis utama AS berada, seperti yang telah dilakukan AS atas tindakan militernya di daerah sensitif, yang membuat perairan di semenanjung Korea dan Pasifik gelisah,” bunyi pernyataan tersebut.

"Aksi militer AS memperkuat tekad kita bahwa AS harus dijinakkan dengan api dan mendekatkan kami pada 'pelatuk' untuk melakukan tindakan balasan terberat,” lanjut ancaman Pyongyang.

Beberapa bulan lalu, militer negara komunis ini mengancam meluncurkan empat rudal balistik jarak menengah ke perairan di dekat wilayah Guam. Rencana serangan itu dibatalkan pemimpin Korut Kim Jong-un dengan penegasan bahwa Pyongyang akan terus memantau perilaku militer Washington di Semenanjung Korea.

Ancaman terbaru ini keluar setelah AS, Jepang dan Korea Selatan dianggap telah meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea dengan manuver-manuver militernya.

Pada Selasa malam lalu, dua pesawat pembom B-1B AS terbang di atas pantai zona demiliterisasi kedua Korea untuk unjuk kekuatan bersama beberapa jet tempur. Keesokan harinya, pada Rabu, kapal induk bertenaga nuklir AS, USS Ronald Reagan, melakukan latihan militer bersama Angkatan Laut Jepang di dekat perairan Semenanjung Korea.

Washington dan sekutunya telah memantau Pyongyang sejak tanggal 10 Oktober, di mana negara itu merayakan berdirinya Partai Buruh. Perayaan itu sempat memicu kekhawatiran bahwa rezim Kim Jong-un akan meluncurkan rudal, namun kekhawatiran tersebut tidak terbukti.

Meski demikian, Korea Selatan masih khawatir Pyongyang akan meluncurkan rudal pada pekan depan bersamaan dengan digelarnya konferensi ke-19 Partai Komunis oleh China.

Credit sindonews.com

Pertemuan delegasi Korea Utara dan Selatan belum bisa terwujud di Rusia

Warga melihat pameran foto memperingati 20 tahun pemilihan Kim Jong Il menjadi sekretaris jenderal Partai Pekerja Korea di Istana Budaya Rakyat dalam foto yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) di Pyonyang, Selasa (3/10/2017). Foto pemimpin Korea Utara Kim Jong Un terlihat di sebelah kanan. (KCNA/via REUTERS/djo/17)

Moskow (CB) - Para politisi dari Korea Utara dan Selatan tidak akan melakukan pembicaraan langsung di Rusia pada Senin mengenai program nuklir dan rudal Pyongyang meski mereka menghadiri acara yang sama menurut kantor-kantor berita Rusia pada Minggu.

Valentina Matviyenko, juru bicara majelis tinggi Senat Rusia, dijadwalkan membahas masalah itu secara terpisah dengan wakil kepala badan legislatif Korea Utara dan ketua parlemen Korea Selatan di sela kongres parlemen di St Petersburg pada Senin menurut kantor berita TASS mengutip pernyataan seorang anggota senior parlemen Rusia pada Sabtu.

TASS menyebutkan seorang anggota parlemen Rusia mengatakan Moskow akan meminta kedua negara menggunakan kesempatan dalam pertemuan parlemen itu untuk melakukan pembicaraan guna mempersempit perbedaan di antara mereka.

Namun kantor berita RIA pada Minggu mengutip Piotr Tolstoi, wakil ketua majelis rendah Rusia, dan seorang anggota delegasi Korea Utara yang tidak disebut namanya mengatakan bahwa tidak akan ada pembicaraan langsung.

Anggota delegasi Rusia yang namanya tak disebut itu dikutip mengatakan bahwa tekanan Amerika Serikat terhadap Pyongyang dan latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan menunjukkan prasyarat untuk pembicaraan semacam itu belum terpenuhi.

Uji nuklir dan rudal Korea Utara telah menyebabkan ketegangan global dan memicu beberapa putaran sanksi internasional di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Satu rencana de-eskalasi ketegangan yang didukung oleh Rusia dan China akan melihat Korea Utara menangguhkan program rudal balistiknya dan Amerika Serikat dan Korea Selatan secara simultan melakukan moratorium latihan militer skala besar, keduanya ditujukan untuk membuka jalan bagi perundingan multilateral, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.

Credit antaranews.com

Waspada Serangan Korut, China Minta Warga Korsel Evakuasi

Jembatan persahabatan di Sungai Yalu, perairan yang membatasi wilayah China dan Korea Utara. (AFP Photo/Nicolas Asfouri)

Jakarta, CB -- Kepolisian China meminta warga Korea Selatan di dekat perbatasan Korea Utara-China untuk segera mengikuti evakuasi demi menghindari risiko serangan Pyongyang.

"Kami mengetahui bahwa otoritas China meminta warga negara Korsel di sana untuk dievakuasi karena kemungkinan serangan oleh Korut," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Korsel, Kamis (12/10).

Imbauan China ini pertama kali diketahui pada Selasa (10/10), ketika sejumlah media lokal melaporkan, polisi Beijing memperingatkan sekitar 10 pebisnis dan pemuka agama Korsel di sekitar perbatasan untuk segera mengungsi karena ada kemungkinan serangan dari Korut.

Mereka menerima notifikasi itu pada hari raya Chuseok, di tengah meningkatnya ketegangan militer di Semenanjung Korea menjelang Kongres Partai Komunis China.

Setelah menerima peringatan itu, setidaknya lima orang sudah mengikuti evakuasi pada Rabu (11/10) sekitar pukul 07.00, sementara yang lain memilih mencari tempat bersembunyi sementara atau pulang ke Korsel.

Konsul Jenderal Korsel di Shenyang, Shin Bong-sup, mengaku terkejut dengan peringatan China tersebut karena sebelumnya, pihak berwenang Beijing tak pernah berkomunikasi langsung dengan warga Korsel terkait hal semacam ini.

"Sebelumnya, konsulat sudah menentukan langkah keamanan jika ada tanda serangan dari Korut. Ini merupakan kali pertama otoritas China mengambil langkah langsung," katanya, sebagaimana dikutip AsiaOne.

Seorang pejabat konsulat mengatakan bahwa sikap China ini dipicu oleh laporan intelijen yang mengindikasikan kemungkinan operasi rahasia Korut.

Dugaan ini muncul setelah seorang pembelot Korut dilaporkan hilang di Kota Yanji, China di dekat perbatasan dengan Korut.

Sebelumnya, pada 2016, seorang etnis Korea bernama Han Chung-ryeol diduga dibunuh oleh agen Korut. Han adalah seorang pastor Kristen yang selalu mendampingi pembangkan Korut di China.

Merujuk pada data pemerintah Korsel, ada sekitar 500 warga yang diculik oleh Korut sejak Perang Korea berakhir.

Namun selama satu dekade belakangan, agen Korut lebih membidik para pembelot dari negaranya, bukan orang yang lahir dan besar di Korsel.

Credit cnnindonesia.com

18 negara bagian gugat Trump karena tarik subsidi Obamacare

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (REUTERS/Yuri Gripas)

Washington/San Francisco (CB) - Delapan belas negara bagian di Amerika Serikat menggugat pemerintahan Presiden Donald Trump, Jumat waktu AS, demi menghentikan Trump dalam memangkas komponen penting Obamacare, yakni subsidi untuk perusahaan asuransi yang membantu jutaan penduduk penghasilan rendah dalam membayar tanggungan kesehatan.

Gugatan ini bahkan diajukan sekalipun Trump mengundang para tokoh Demokrat untuk merundingkan kesepakatan ini.

Sehari setelah pemerintahannya berencana mengakhiri pembayaran Obamacare pekan depan, Trump menyatakan akan melucuti Obamacare secara bertahap.

Tindakannya ini memunculkan kekhawatiran bakal kacaunya pasar asuransi. Subsidi Obamacare tahun ini mencapai 7 miliar dolar AS dan diperkirakan naik menjadi 10 miliar dolar AS pada 2018.

"Sepanjang kekhawatiran atas subsidi ini, saya tidak akan membuat kaya perusahaan-perusahaan asuransi," kata Trump. "Mereka mangail keuntungan dari cara seperti itu".

Atas tindakannya mencabut subsidi Obamacare, Demokrat menuduh Trump sedang menyabotase hukum.

Untuk itu para pengacara Partai Demokrat di 18 negara bagian, termasuk Washington, D.C., mengajukan gugatan ke mahkamah federal di California, Jumat waktu AS.

Kedelapanbelas negara bagian itu adalah California, Connecticut, Delaware, Kentucky, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia dan Washington.

Kedelapan belas negara bagian akan meminta pengadilan memaksa Trump membayar subsisi asuransi berikutnya.

"Tindakannya mencabut subsidi tanpa peringatan atau bahkan tanpa rencana mencegah kejatuhan adalah sembrono sekali. Ini semata upaya menghancurkan sistem," kata Jaksa Agung New York Eric Schneiderman seperti dikutip Reuters.

Credit antaranews.com

Jaksa AS Tuntut Trump karena Cabut Obamacare

NEW YORK - Jaksa Agung New York, Eric Schneiderman menyatakan, sebuah kelompok yang berisikan jaksa-jaksa di Amerika Serikat (AS) akan mengajukan tuntutan hukum kepada pemerintahan Donald Trump. Rencana ini datang setelah Trump memutuskan untuk mencabut Obamacare.

"Langkah yang diambil Trump tidak dapat diterima, kejam, dan tidak sah," kata Schneiderman, mengacu pada pengumuman Trump bahwa pemerintah AS tidak akan lagi mensubsidi layanan asuransai kesehatan di bawah nama Obamacare.

"Tuntutan hukum tersebut dimaksudkan untuk melindungi akses terhadap perawatan kesehatan berkualitas yang terjangkau," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (15/10).

Seperti diketahui, pada Jumat lalu Trump, menandatangani sebuah perintah eksekutif yang membuat warga Amerika lebih mudah untuk membeli asuransi kesehatan. Perintah eksekutif ini ditandatangani setelah kegagalan Republik mencabut Undang Undang Layanan Kesehatan atau Obamacare di Kongres.

Ini adalah langkah Trump yang paling konkret untuk membatalkan Obamacare sejak dia menjabat pada bulan Januari. Selama kampanye, Trump berjanji untuk membongkar kebijakan domestik mantan presiden Barack Obama.

"Biaya untuk sebuah Obamacare sangat keterlaluan, ini benar-benar menghancurkan segalanya," kata Trump pada sebuah upacara penandatanganan di Gedung Putih.

Dia mengatakan bahwa perintah tersebut "hanya permulaan" dan bahwa pemerintahannya akan melakukan tindakan tambahan. Dia mengatakan bahwa dia akan menekan Kongres dengan sangat kuat untuk menyelesaikan pencabutan dan penggantian Obamacare untuk selamanya.

Perintah Trump ditujukan untuk memudahkan usaha kecil bergabung bersama sebagai asosiasi lintas negara bagian untuk membeli rencana kesehatan yang lebih murah dan kurang resmi, namun mungkin menghadapi tantangan hukum.

Perintah tersebut juga berusaha mengubah batas era Obamacare pada rentang waktu orang dapat menggunakan rencana asuransi kesehatan jangka pendek, yang lebih murah namun hanya sedikit manfaat medisnya. Rencana tersebut saat ini terbatas pada tiga bulan.

Credit sindonews.com

Tenggat bagi pemimpin Catalunya makin dekat

Presiden Catalunya Carles Puigdemont saat berbicara dalam reli mendesak pendukung untuk memberikan suara "ya" dalam referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Sant Cugat, Spanyol, Jumat (22/9/2017). (REUTERS/Albert Gea/cfo/17)

Madrid (CB) - Pemimpin Catalunya Carles Puigdemont punya waktu sampai Senin pukul 10.00 pagi waktu setempat untuk mengklarifikasi apakah dia telah mendeklarasikan kemerdekaan daerah itu dari Spanyol, sementara Madrid mengancam mengembalikan daerah itu di bawah pemerintahan Spanyol langsung jika posisinya tetap ambigu.

Daerah kaya itu mengancam memisahkan diri dari Spanyol setelah referendum yang menurut Mahkamah Konstitusi Spanyol ilegal menjatuhkan Spanyol ke krisis politik paling buruk sejak upaya kudeta militer tahun 1981, enam tahun setelah kematian diktator Francisco Franco.

Puigdemont menyampaikan deklarasi kemerdekaan simbolis Selasa pekan lalu, namun menangguhkannya tak lama kemudian dan menyeru perundingan dengan Madrid mengenai masa depan daerah.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy kemudian memberi dia tenggat sampai Senin untuk mengklarifikasi posisinya-- dan sampai Kamis untuk mengubah pikiran jika dia berkeras untuk memisahkan diri-- dan menyatakan bahwa Madrid akan menangguhkan otonomi Catalunya kalau dia memilih kemerdekaan.

Pemerintah Spanyol menyatakan Puigdemont mestinya menjawab permintaan formal itu hanya dengan "Ya" atau "Tidak" dan bahwa respons ambigu akan dianggap sebagai konfirmasi bahwa deklarasi kemerdekaan telah dilakukan.

Ini akan memicu penerapan Pasal 155 konstitusi 1978 di mana pamerintah di Madrid bisa menerapkan langsung aturannya kalau ada dari 17 komunitas otonom yang melanggar hukum.

Pemerintah pusat kemudian bisa membubarkan pemerintah daerah dan membentuk tim pemerintahan baru, mengambil alih kebijakan dan keuangannya, dan menyeru pemilihan cepat.

Sumber-sumber yang dekat dengan pemerintah Catalunya mengatakan Puigdemont akan mengirim surat ke Rajoy sebelum tenggat berakhir, meski mereka menolak mengatakan apa jawabannya.

Media lokal seperti TV-3 dan koran La Vanguardia yang berbasis di Barcelona pada Minggu mewartakan Puigdemont tidak mungkin dengan jelas akan menyatakan apakah dia sudah mendeklarasikan kemerdekaan dan mengirim respons yang lebih rumit.

Puigdemont, yang berkonsultasi dengan partai-partai lokal untuk menyiapkan jawabannya, menghadapi dilema.

Kalau dia mengatakan dia sudah memproklamasikan kemerdekaan, pemerintah pusat akan masuk. Kalau dia bilang tidak, partai sayap kiri Catalunya CUP mungkin akan menarik dukungannya terhadap pemerintahan minoritasnya.

Pemerintah Catalunya menyatakan 90 persen warganya memilih untuk berpisah dari Spanyol dalam referendum 1 Oktober yang dianggap ilegal oleh pemerintah pusat di Madrid.

Puigdemont mengatakan pada Minggu bahwa jawabannya akan diinspirasi oleh demokrasi, sesuatu yang menurut kebanyakan pengamat politik di Spanyol merupakan tanda bahwa dia akan melanjutkan rencana suksesinya.

Kalau itu yang terjadi, Pasal 155 akan diterapkan, Rajoy akan mengganti pemerintahan Catalunya dengan yang baru dan pemilihan parlemen Catalunya akan dilakukan dalam tiga bulan, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.

Credit antaranews.com

S&P peringatkan potensi resesi di Catalunya pascareferendum kemerdekaan

Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Spanyol dan berteriak di depan balai kota dalam sebuah demonstrasi mendukung persatuan Spanyol sehari sebelum referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Catalunya, di Madrid, Spanyol, Sabtu (30/9/2017). (REUTERS/Sergio Perez/cfo/17)

Madrid (CB) - Badan pemeringkat Standard and Poor’s, Kamis (12/10), memperingatkan bahwa krisis mengenai kemerdekaan Catalunya dari Spanyol dapat menjerumuskan wilayah itu ke dalam resesi.

"Kami tidak yakin bahwa kemerdekaan Catalunya akan terwujud," ujar kepala pejabat pemeringkat S&P Moritz Kramer dalam sebuah pernyataan saat badan itu menggarisbawahi potensi dampak akibat ketidakpastian berkepanjangan atas nasib salah satu wilayah paling makmur di Spanyol itu.

"Ketegangan antara Catalunya dan pemerintah pusat dapat menyebabkan turunnya kepercayaan bisnis dan potensi gangguan bisnis yang berkelanjutan," ungkap analis kredit S&P, Elena Iparraguirre.

Spanyol sedang didera darurat politik paling serius dalam satu dekade setelah pemimpin Catalunya Carles Puigdemont mengatakan wilayah itu telah mendeklarasikan kemerdekaan setelah melaksanakan referendum pemisahan diri pada 1 Oktober.

Namun, dia dengan segera menangguhkan deklarasi itu, menyerukan tambahan waktu untuk berunding dengan Madrid.

Pemerintah berjanji akan menghalangi upaya pemisahan diri Catalunya dan negara itu tengah menghadapi masa ketidakpastian politik dan hukum yang cukup sulit jika Puigdemont melanjutkan upayanya untuk memisahkan wilayah Catalunya dari Spanyol.

"Kami yakin bahwa di tengah skenario politik dan ekonomi yang cukup merugikan, Catalunya hampir pasti akan menanggung dampak terberatnya, yang kemungkinan menyebabkan perlambatan cukup tajam dan bahkan mungkin resesi," ungkap S&P, sebagaimana dilaporkan AFP.

Credit antaranews.com

Spanyol kemungkinan akan ambil alih kendali Catalonia

Demonstran mengibarkan bendera Spanyol dan berteriak di depan balai kota dalam demonstrasi mendukung persatuan Spanyol sehari sebelum referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Catalunya, di Madrid, Spanyol, Sabtu (30/9/2017). (REUTERS/Sergio Perez)

... tidak boleh bermakna ganda. Dia (Puigdemont) harus mengatakan 'ya' atau 'tidak'...

Madrid (CB) - Pemerintah Spanyol akan mengambil alih kendali Catalonia jika pemimpin wilayah itu, Carles Puigdemont, memberikan jawaban tidak jelas atas pertanyaan Madrid soal apakah ia telah mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol, kata Menteri Dalam Negeri Spanyol, Juan Ignacio Zoido, Sabtu.

Puigdemont, Selasa malam, secara simbolis menyatakan kemerdekaan, namun beberapa saat kemudian menangguhkan pemberlakuan kemerdekaan dan meminta Madrid untuk berunding bagi masa depan wilayah itu.

Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, telah memberi Puigdemont waktu hingga Senin untuk menjelaskan sikapnya. Pemimpin Catalonia itu juga diberi waktu hingga Kamis untuk mengubah pendiriannya jika ia bersikeras untuk memisahkan Catalonia dari Spanyol.

Dengan ultimatum itu, Rajoy mengancam untuk menangguhkan otonomi Catalonia jika Puigdemont memilih kemerdekaan.

"Jawabannya tidak boleh bermakna ganda. Dia (Puigdemont) harus mengatakan 'ya' atau 'tidak'," kata Zoido, kepada radio Cope.

"Kalau dia menjawab secara tidak jelas, itu berarti dia tidak mau berdialog dan karena itu pemerintah Spanyol harus mengambil tindakan," tegasnya.

Puigdemont, yang melakukan konsultasi dengan partai-partai di wilayahnya guna menyiapkan jawaban, menghadapi dilema yang berat.

Jika ia mengatakan, dia memang memproklamasikan kemerdekaan, pemerintah pusat akan turun tangan. Jika ia mengatakan dia tidak melakukannya, partai kiri-jauh Catalunya CUP kemungkinan akan menarik dukungan dari pemerintahan minoritasnya.

CUP pada Jumat mendesak Puigdemont untuk secara tegas menyatakan merdeka, yang berarti merupakan pembangkangan terhadap tenggat yang ditentukan pemerintah Madrid. Sikap keras seperti itu juga didukung kelompok sipil berpengaruh pro-kemerdekaan Majelis Nasional Catalunya.

Pemerintah Catalunya mengatakan 90 persen warga Catalunya telah memilih untuk berpisah dari Spanyol. Pilihan itu muncul setelah Catalunya menggelar referendum pada 1 Oktober, yang dianggap pihak-pihak berwenang di Madrid sebagai tindakan ilegal. Akan tetapi, angka 90 persen itu diperoleh hanya oleh 42 persen pemilih yang punya hak suara.

Berdasarkan Bab 155 Konstitusi Spanyol, pemerintah pusat di Madrid boleh menangguhkan otonomi politik suatu wilayah jika wilayah yang bersangkutan melanggar hukum.

Credit antaranews.com

Iran Tutup Perbatasan dengan Wilayah Kurdi Irak

BAGHDAD - Iran telah menutup gerbang perbatasannya dengan pemerintah Irak utara atas permintaan Baghdad. Penutupan itu dilakukan beberapa minggu setelah Kurdi Irak melakukan referendum kemerdekaan.

"Iran telah menutup gerbang perbatasannya dengan Pemerintah Daerah Kurdi (KRG) atas permintaan pemerintah pusat Irak," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Irak, Ahmad Mahcub, disitat dari Anadolu, Senin (16/10/2017).

Mahcub mengutip persatuan dan kedaulatan Irak, di samping kontrol wilayah udara, sebagai alasan untuk langkah tersebut.

Sebelumnya Minggu, Iran membantah laporan bahwa pihaknya telah menutup persimpangan perbatasan utama dengan wilayah Kurdi Irak utara.

"Seperti yang telah kami umumkan sebelumnya, Iran menutup wilayah udaranya dengan wilayah Kurdi atas permintaan pemerintah Irak," kata kantor berita Iran ISNA mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Bahram Qassemi.

Dia mengatakan Teheran tidak mengambil langkah lain.

Ali Tawfiq, direktur fasilitas tersebut, mengatakan bahwa Iran telah menutup persimpangan perbatasan utama dengan wilayah Kurdi.

"Pihak berwenang Iran telah menutup persimpangan dekat provinsi al-Sulaymaniyah. Penutupan telah menghentikan pergerakan barang dan orang ke dan dari wilayah Kurdi," tegasnya.

Iran memiliki tiga penyeberangan utama dengan wilayah Kurdi: Haji Omaran (di provinsi Erbil), Parwezkhan, dan Bashmaq.

Ketegangan meningkat antara Erbil dan Baghdad sejak bulan lalu ketika KRG mengadakan referendum tidak sah untuk kemerdekaan dari Irak.

Jajak pendapat ilegal tanggal 25 September itu sangat ditentang oleh sebagian besar aktor regional dan internasional - termasuk AS, Turki, dan Iran - yang memperingatkan bahwa hal itu akan mengalihkan perhatian dari perang Irak melawan terorisme dan selanjutnya membuat kawasan ini tidak stabil.

Segera setelah referendum tidak sah tersebut, Baghdad melarang penerbangan internasional memasuki wilayah yang dikuasai KRG dan menutup semua misi diplomatik asing yang berbasis di wilayah Kurdi.

Bulan lalu, pihak berwenang Iran mengumumkan penutupan wilayah udaranya dengan wilayah Kurdi atas permintaan pemerintah Irak.

Credit sindonews.com

Situasi Kirkuk Panas Menyusul Referendum Kurdi

Pasukan Peshmerga Kurdi menolak untuk meninggalkan Kirkuk menyusul referendum kemerdekaan Kurdistan. (Reuters/Ako Rasheed)

Jakarta, CB -- Pasukan Peshmerga Kurdi menolak peringatan pasukan paramiliter Irak untuk meninggalkan persimpangan strategis di selatan Kirkuk. Mereka berkukuh menduduki wilayah yang dikenal sebagai salah satu ladang minyak terbesar itu hingga Minggu dini hari, waktu setempat.

Dikutip dari Reuters, Minggu (15/10), seorang pejabat Dewan Keamanan Regional Kurdistan mengatakan pasukan paramiliter Syiah binaan Iran yang disebut Mobilisasi Populer itu telah memberi waktu hingga tengah malam bagi pasukan Peshmerga untuk meninggalkan titik persimpangan.

Hanya saja, sampai sekitar satu setengah jam dari batas waktu, pasukan Peshmerga Kurdi tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut.

Justru, sejak peringatan diberikan, puluhan pemuda Peshmerga Kurdi langsung berjaga di persimpangan Kirkuk dengan dilengkapi senapan mesin. Walau demikian, dipastikan tidak ada bentrokan dalam aksi penolakan tersebut.

Paramiliter Irak ingin pasukan Kurdi Peshmerga meninggalkan persimpangan Kirkuk lantaran titik tersebut merupakan akses ke pangkalan udara dan beberapa ladang minyak penting.

Sejak Kurdistan menyuarakan referendum kemerdekaan dari kekuasaan Irak pada bulan lalu, akses Kirkuk lepas dari jangkauan pemerintah pusat. Bahkan, sejak Jumat lalu, Dewan Keamanan Regional Kurdi telah mengirimkan ribuan tentara ke wilayah tersebut.

Hal ini kemudian memicu perselisihan paham antara Dewan Keamanan Regional Kurdi dengan pemerintah pusat Syiah di Baghdad.

Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi telah berulang kali menolak rencana menyerang pasukan Kurdi Peshmerga. Namun, pasukan Mobilisasi Populer yang merupakan kekuatan terpisah dari tentara reguler dan secara resmi melapor langsung ke Abadi tetap bergerak dan memberikan peringatan.

Di sisi lain, Baghdad telah mengambil serangkaian langkah untuk mengisolasi wilayah Kurdi sejak menyuarakan referendum kemerdekaan, termasuk melarang penerbangan internasional untuk pergi ke Kurdistan.

Credit cnnindonesia.com

Tempat penyimpanan vaksin hancur diserang, anak-anak Suriah terancam

Ilustrasi - Penduduk sipil yang menyelamatkan diri dari garis depan Raqqa beristirahat di sebuah mesjid di Raqqa, Suriah, Kamis (12/10/2017). (REUTERS/Erik De Castro)

London (CB) - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pada Jumat telah menerima laporan tentang serangan terhadap sarana kesehatan di Suriah timur yang menghancurkan sebuah tempat penyimpanan lebih dari 130 ribu dosis vaksin campak dan polio.

Jika laporan tersebut benar, WHO mengatakan, serangan tersebut akan membuat ribuan anak-anak berisiko terkena penyakit menular serius ini.

Kedua penyakit tersebut dapat menyebar dengan cepat di daerah perang.

"Kami dengan tegas mengutuk tindakan tersebut. Menyerang atau memusnahkan vaksin bukanlah sasaran perang yang benar," kata perwakilan WHO di Suriah, Elizabeth Hoff, dalam pernyataan yang disampaikan pada Jumat malam, sebagaimana dilaporkan Reuters.

WHO mengatakan bahwa menurut laporan yang diterima tersebut, serangan terjadi terhadap sebuah ruang vaksin di sarana kesehatan al-Mayadin, dekat Deir al-Zor, Suriah timur. WHO tidak mengatakan kapan laporan tersebut diterima dan tidak memberikan keterangan apapun tentang siapa yang membuat laporan serangan tersebut.

Tempat itu menampung 100.000 dosis vaksin campak, 35.000 dosis vaksin polio, ditambah jarum suntik dan peralatan lainnya.

"Hingga sebuah tempat penyimpanan baru selesai dibangun dan peralatan yang dibutuhkan tersedia, termasuk lemari es surya, kotak pendingin dan pengangkut vaksin, imunisasi rutin terhadap anak-anak yang rentan di daerah tersebut akan tertunda," kata Hoff.

Penyakit polio disebabkan oleh virus yang dapat membuat lumpuh penderitanya dan campak dapat menyebabkan diare, kebutaan dan menewaskan penderitannya. Kedua penyakit tersebut cenderung mudah menjangkit di daerah perang karena ketersediaan dan pemberian vaksin yang rendah.

WHO sebelumnya menangani wabah polio di wilayah yang sama di Suriah pada 2013-2014. Badan kesehatan PBB itu mengatakan bahwa dalam kampanye pemberian vaksinasi polio terakhir di Deir al-Zor telah mencapai 252.000 bayi dan anak-anak.

Credit antaranews.com

Bawa Sandera Sipil, Militan Asing ISIS Tinggalkan Raqqa

Ilustrasi militan ISIS. (Reuters/SITE Intel Group/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Sebagian pasukan asing ISIS telah meninggalkan Raqqa di bawah kesepakatan yang dicapai sementara pasukan koalisi semakin banyak merebut bagian dari kota yang sempat dijadikan ibu kota de facto kekhalifahan gadungan itu.

"Sebagian warga asing telah pergi," kata Omar Alloush, anggota senior Dewan Masyarakat Raqqa, ketika ditanya soal kesepakatan yang memungkinkan ISIS mengevakuasi para militan itu, Minggu (15/10).

Dia tidak bisa mengonfirmasi berapa orang militan yang meninggalkan kota atau tujuan ke mana mereka pergi.

"Mereka menyandera warga sipil sebagai tameng hidup dan pergi," kata Alloush sebagaimana dilaporkan AFP.

Sebelumnya, ia mengatakan kesepakatan telah dicapai sehingga pasukan ISIS yang berasal dari dalam dan luar negeri bisa meninggalkan Raqqa.

Di sisi lain, koalisi pimpinan AS yang menyerang kota tersebut menyatakan sebuah konvoy memang akan meninggalkan Raqqa untuk meminimalisir korban warga sipil. Namun, mereka secara spesifik menampik soal kesepakatan evakuasi pasukan ISIS.

Didukung AS, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang terdiri dari tentara Kurdi dan Arab telah bertempur sejak Juni lalu untuk merebut kembali Raqqa dari militan ISIS.

Kini, mereka telah menguasai 90 persen wilayah kota tapi kesulitan merebut kembali sisanya karena khawatir banyak warga sipil yang disandera.

Sempat jadi ibu kota wilayah ISIS yang membentang dari Suriah hingga Irak, Raqqa memegang posisi penting bagi kelompok teror itu.

Kehilangan Raqqa bakal lagi-lagi menjadi pukulan telak bagi para jihadis yang kini sudah kehilangan banyak wilayah krusial, termasuk Mosul di Irak.

Credit cnnindonesia.com

Semakin Terdesak, ISIS Evakuasi Militan dari Raqqa

Ilustrasi pertempuran di Suriah. (AFP Photo/Aris Messinis)

Jakarta, CB -- Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan ISIS akan mengevakuasi militan dalam dan luar negeri yang berada di Raqqa, Suriah, sementara pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat nyaris merebut kembali wilayah yang diklaim sebagai ibu kota de facto kekhalifahan gadungan itu.

Omar Alloush, anggota senior Dewan Masyarakat Raqqa, mengatakan kepada AFP, Minggu (15/10), bahwa sebuah kesepakatan memungkinkan militan ISIS menyerahkan diri atau meninggalkan kota menggunakan bus, kemungkinan ke provinsi Deir al-Zor yang bertetangga dengan kota tersebut.

Dia juga mengonfirmasi bahwa pasukan ISIS yang berasal dari luar negeri bakal turut dievakuasi di bawah kesepakatan tersebut. "Pasukan asing mempunyai dua pilihan: antara menyerah atau dibawa pergi."

Berita evakuasi pasukan ISIS ini menyebar tak lama setelah koalisi AS mengumumkan adanya konvoy yang bakal meninggalkan Raqqa dalam rangka meminimalisir korban dari warga sipil.

Namun, koalisi secara spesifik menampik kemungkinan evakuasi pasukan ISIS yang berasal dari luar negeri meski tidak menyinggung soal militan asli Suriah. Yang jelas, AS dan para sekutunya menentang kesepakatan apapun yang memungkinkan para jihadis untuk pergi tanpa "menghadap hukum."

Sempat diklaim sebagai ibu kota ISIS, sebagian besar Raqqa kini dikendalikan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF), aliansi tentara Arab dan Kurdi yang mendapat sokongan dari Amerika.

Beberapa hari belakangan, pertempuran mereda sementara para pejabat setempat mencoba menegosiasi langkah untuk memastikan 10 persen wilayah kota dapat direbut kembali tanpa menjatuhkan banyak korban sipil.

Pemimpin suku setempat pada Sabtu malam waktu setempat mengimbau SDF dan koalisi AS untuk mencari cara "menyelesaikan status" jihadis Suriah dan "memastikan mereka keluar" dari kota tersebut.

"Pasukan Demokratik Suriah sepakat. Kami kini mempersiapkan mekanisme untuk mengevakuasi (pasukan ISIS) ... melindungi nyawa warga sipil yang mereka sandera sebagai tameng hidup," bunyi pernyataan tersebut.

"Kami sebagai pemimpin suku menjamin nyawa mereka yang akan pergi."

Allous, sementara itu, mengatakan hingga 500 jihadis dari dalam dan luar negeri tersisa di Raqqa.

"Mereka menyandera 400 orang--perempuan dan anak-anak--di rumah sakit nasional," ujarnya.

Credit cnnindonesia.com

ISIS Serang Pos Militer di Sinai, 6 Tentara Mesir Tewas

Ilustrasi serangan ISIS. (AFP PHOTO / SAFIN HAMED).

Jakarta, CB -- Kelompok militan bersenjata yang diklaim ISIS melakukan serangan ke sebuah pos militer di Semenanjung Sinai, Mesir dan membunuh setidaknya enam tentara Mesir.

Serangan yang menargetkan pasukan keamanan telah umum terjadi sejak Presiden Iran Mohamed Mursi digulingkan pada 2013 lalu menyusul demonstrasi massa menentang pemerintahannya.

Dikutip Reuters, Jumat (13/10), militer Mesir mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa enam tentaranya tewas ketika teroris bersenjata menyerang sebuah pos pemeriksaan di kota Arish. "Mereka melakukan serangan dengan granat dan senjata api."

ISIS mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor berita resmi kelompok Amaq pada hari Jumat bahwa setidaknya 14 tentara "murtad" terbunuh, termasuk satu polisi dalam serangan yang mereka lancarkan.

Kelompok tersebut juga mengatakan puluhan orang terluka dalam serangan tersebut.

Mesir sendiri dalam beberapa tahun terakhir memerangi pemberontakan melawan militan Islam yang berafiliasi dengan ISIS di Semenanjung Sinai. Sinari merupakan tempat ratusan pasukan keamanan terbunuh sejak penggulungan Mursi.

Credit cnnindonesia.com

Militer Suriah rebut kubu penting IS di provinsi Deir Az-Zour

Dokumen foto pasukan tank Rusia bertugas di Suriah dengan target utama memerangi kelompok teroris ISIS. (twitter.com)

Damaskus, Suriah (CB) - Militer Suriah dan petempur sekutunya sepenuhnya merebut Kota Mayadeen di pinggir Provinsi Deir Az-Zour di bagian timur negeri tersebut pada Sabtu, demikian laporan kantor berita resmi Suriah, SANA.

Direbutnya Kota Mayadeen tersebut terjadi setelah pertempuran sengit dengan anggota IS, sebab kota itu adalah salah satu kubu penting terakhir mereka di Deir Az-Zour, dekat Irak, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu malam.

Kota tersebut, yang dipandang sebagai "Ibu Kota IS" di Deir Az-Zour, telah berfungsi sebagai pusat buat petempur IS antara Kota Bukamal di pinggir terpencil Deir Az-Zour, di perbatasan dengan Irak, dan Ibu Kota Deir Az-Zour, tempat IS telah kehilangan kubu penting mereka.

Sebelumnya sumber kesehatan Bulan Sabit Merah Kurdi mengatakan bom bunuh diri kelompok IS menewaskan tak kurang dari 50 orang dalam serangan tiga bom mobil pada Kamis (12/10) terhadap sekelompok pengungsi di bagian timur-laut Suriah.

Sejumlah orang juga cedera akibat tiga serangan bom mobil itu, kata sumber tersebut.

Serangan itu terjadi di Abu Fas, dekat perbatasan Provinsi Deir Az-Zour dan Hasaka, kata satu kelompok pemantau, Observatorium Suriah bagi Hak Asasi Manusia --yang bermarkas di Inggris. Kelompok tersebut sebelumnya mengatakan sedikitya 18 orang tewas dalam peristiwa itu.

Di antara korban tewas terdapat pengungsi yang menyelamatkan diri dari pertempuran di Deir Az-Zour dan juga anggota pasukan keamanan Asayish Kurdi, kata kelompok pemantau tersebut. Stasiun televisi pemerintah Suriah melaporkan puluhan orang tewas dalam serangan itu.

Kelompok garis keras tersebut telah kehilangan banyak wilayah di Suriah dan Irak tahun ini dan berbalik kembali ke kota dan desa di lembah Efrat, sebelah tenggara Deir Az-Zour.

Credit antaranews.com

Turki Bebaskan Pilot 'Mata-Mata' Suriah

Ilustrasi pesawat militer. (AFP PHOTO / JACK GUEZ).

Jakarta, CB -- Pemerintah Turki menyerahkan kepada pihak berwenang Suriah seorang pilot yang ditangkap oleh Ankara setelah pesawatnya jatuh di dekat perbatasan kedua negara tetangga tersebut pada Maret 2017 lalu.

Dikutip AFP, Jumat (13/10), kantor berita Suriah SANA mengatakan pilot berusia 56 tahun - yang berhasil menyelamatkan diri dari pesawatnya sebelum turun di Turki pada bulan Maret - dikeluarkan oleh pihak berwenang Turki pada hari Kamis (12/10).

SANA mengidentifikasi pilot tersebut sebagai Mohammed Sufan dan mengatakan, pilot itu telah diserahkan ke pihak berwenang Suriah.

Sementara itu, kantor berita Dogan Turki mengatakan pengadilan memerintahkan pembebasannya setelah sebelumnya dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan mata-mata dan melanggar perbatasan negara.

Pengumuman pembebasannya dilakukan di tengah memanasnya hubungan antara Turki yang mendukung pejuang oposisi Suriah, dan Rusia yang mendukung rezim Presiden Bashar al-Assad.

Pada hari Jumat ini, Pemerintah Turki menyatakan telah mengerahkan puluhan tentara di provinsi barat laut Suriah Idlib untuk mendirikan "pos pemantauan".

Idlib adalah satu dari empat zona 'de-eskalasi' di bawah kesepakatan Rusia, Turki dan Iran pada bulan Mei lalu, sebagai bagian dari upaya tetap berperang di Suriah.

Credit cnnindonesia.com

Militer AS Siapkan Rencana Baru Lebih Konfrontatif terhadap Iran

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) sedang menyiapkan rencana baru untuk pendekatan yang lebih konfrontatif terhadap Iran. Caranya, dengan mengidentifikasi daerah-daerah baru di mana Washington dapat bekerja sama dengan sekutu untuk menekan Teheran.

Rencana Pentagon ini untuk mendukung strategi baru Presiden Donald Trump yang akhirnya memilih melanjutkan kesepakatan nuklir Teheran tahun 2015. Pemimpin Gedung Putih itu awalnya ingin agar AS keluar atau membatalkan kesepakatan nuklir tersebut.

Juru bicara Departemen Pertahanan atau Pentagon Mayor Adrian Rankine-Galloway mengatakan kepada Reuters bahwa Pentagon sedang menilai posisi pasukannya dan juga membuat perencanaan.

”Kami mengidentifikasi area baru di mana kita akan bekerja sama dengan sekutu untuk menekan rezim Iran, menetralkan pengaruh destabilisasi, dan membatasi proyeksi kekuatan agresifnya, terutama dukungannya terhadap kelompok teroris dan militan,” katanya, yang dilansir Sabtu (14/10/2017).

Menteri Pertahanan AS James Norman Mattis mengatakan bahwa tujuan pertamanya adalah untuk berbicara dengan sekutu AS di Eropa, Timur Tengah dan tempat lain untuk mendapatkan pemahaman bersama tentang tindakan Iran.

”Tentu saja, kami bermaksud untuk melarang mereka memindahkan senjata ke tempat-tempat seperti Yaman dan bahan peledak ke Bahrain dan hal-hal lain yang mereka lakukan dengan wakil mereka, seperti Hizbullah Libanon,” kata Mattis.

Militer AS telah lama menjadi kritikus Iran dengan tuduhan mencoba untuk melemahkan Washington dan sekutu-sekutunya, termasuk di Irak, Suriah dan Yaman.

Ketegangan meningkat dalam beberapa bulan terakhir di Suriah, di mana pilot Amerika menembak jatuh dua pesawat nirawak Iran pada musim panas ini.

Namun, pendekatan yang lebih agresif terhadap Iran dapat memicu reaksi balik dari Korps Pengawal Revolusioner Iran (IRGC). Terlebih pasukan IRGC dan cabang-cabangnya sudah beroperasi di Irak, di mana tentara AS berusaha menjaga jarak dengan mereka dalam melawan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

”Pasukan AS di Irak cukup terbuka, dan pasukan koalisi cukup terkena risiko serangan jika elemen Iran memilih demikian,” kata Jennifer Cafarella, perencana intelijen terkemuka di Institute for the Study of War, sebuah kelompok think-tank di Washington.

Militer AS telah menganalisis penetrator yang meledak atau EFP yang membunuh seorang tentara Amerika di Irak bulan ini. Direktur CIA Michael Pompeo mencatat bahwa perangkat tersebut diledakkan di daerah yang dikuasai oleh milisi yang didukung oleh Teheran.

”Kami tidak memiliki bukti hubungan langsung dengan Iran, tapi kami memeriksa dengan seksama kejadian tragis ini,” Pompeo pada hari Rabu lalu.

Cafarella menambahkan, pembunuhan terhadap tentara AS mungkin merupakan peringatan dari Iran. ”Saya pikir ada kemungkinan bahwa Iran telah berusaha untuk memberi sinyal komitmen mereka untuk melakukan tindakan balasan melawan strategi AS,” katanya

Credit sindonews.com

Respons Eropa Usai Trump Batalkan Kesepakatan Nuklir Iran

Para pemimpin Prancis, Inggris dan Jerman memberi respons atas keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang membatalkan kesepakatan nuklir Iran. (Reuters).

Jakarta, CB -- Para pemimpin Eropa seperti Prancis, Inggris dan Jerman memberi respons atas keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang batal mengesahkan kesepakatan nuklir Iran yang telah dicapai pada 2015 lalu.

Dikutip Reuters, Sabtu (14/10), para pemimin negara besar Eropa tersebut juga meminta Trump untuk tidak mengambil keputusan lain yang dapat membahayakan sebagai dampak tidak disahkannya kesepakatan tersebut, misalnya menjatuhkan lagi sanksi kepada Iran.

"Kami mendorong Pemerintah AS dan Kongres untuk mempertimbangkan implikasi keamanan AS dan sekutu-sekutunya sebelum mengambil langkah-langkah yang dapat merusak JCPOA, seperti menjatuhkan sanksi kepada Iran yang diangkat berdasarkan kesepakatan," kata Presiden Emmanuel Macron, Kanselir Angela Merkel dan Perdana Menteri Theresa May dalam sebuah pernyataan bersama.

Ketiga pemimpin tersebut, yang telah setuju sebelum pengumuman Trump, menekankan bahwa mereka mendukung kesepakatan penting tersebut.

Mereka juga mengatakan bahwa mereka berbagi keprihatinan dengan AS mengenai program rudal balistik Iran dan kegiatan regional di sana. Ketiga pemimpin juga meyatakan siap untuk bekerja sama dengan Washington untuk menangani masalah tersebut.

"Kami siap untuk mengambil langkah lebih lanjut untuk menangani masalah ini dalam kerja sama yang erat dengan AS dan semua mitra terkait," kata mereka.

"Kami melihat ke Iran untuk melakukan dialog yang konstruktif untuk menghentikan tindakan de-menstabilkan dan bekerja menuju solusi yang dinegosiasikan.

Trump sebelumnya mengatakan, dirinya telah mengambil langkah tepat dengan tidak mengesahkan kesepakatan, karena mungkin AS telah lolos dari kesepakatan yang bisa menjadi 'salah satu yang terburuk' dalam sejarah.

"Saya mengumumkan bahwa kita tidak dapat dan tidak akan membuat sertifikasi (pengesahan) ini," kata Trump dalam sebuah pidato yang sangat dinanti mengenai strategi Amerika terhadap Iran, dikutip AFP, Sabtu (14/10).

Credit cnnindonesia.com

Prancis, Jerman, Inggris kompak peringatkan AS soal kesepakatan nuklir Iran

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut Perdana Menteri Inggris Theresa May (kiri) di Istana Elysee, Paris, Prancis, Selasa (13/6/2017). (REUTERS/Philippe Wojazer)

Paris (CB) - Para pemimpin Prancis, Inggris dan Jerman memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak mengambil keputusan yang bisa merusak kesepakatan nuklir Iran seperti dengan mengancam mengenakan sanksi kepada Iran. Peringatan ketiga negara itu disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump memutuskan tidak mensahkan kesepakatan itu.

"Kami mendesak Pemerintah dan Kongres AS mempertimbangkan implikasi-implikasi terhadap keamanan AS dan sekutu-sekutunya sebelum mengambil langkah yang bisa merusak JCPOA (kesepakatan nuklir Iran), seperti pengenaan kembali sanksi kepada Iran yang sudah dicabut di bawah kesepakatan itu," kata Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Perdana Menteri Inggris Theresa May dalam pernyataan bersama.

Trump mencampakkan kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan memilih tidak menandatangani kesepakatan bahwa Iran telah mematuhi kesepakatan nuklir itu dan sebaliknya memperingatkan untuk mencampakkan perjanjian tersebut.

Ketiga pemimpin Eropa itu menyampaikan posisi bersama menghadapi Trump. Mereka menyatakan mendukung penuh kesepakatan bersejarah itu.

Mereka mengaku memahami keperihatinan AS menyangkut program peluru kendali balistik Iran dan aktivitas Iran di kawasan. Ketiga pemimpin menyatakan siap bekerja sama dengan Washington dalam menjawab keprihatinan itu.

"Kami siap mengambil langkah-langkah selayaknya lebih jauh lagi dalam menjawab masalah-masalah ini dalam kerangka kerja sama erat antara AS dan semua mitra yang relevan," kata ketiga pemimpin Eropa seperti dikutip Reuters.

"Kami menganggap Tran terlibat dalam dialog konstruktif guna menghentikan tindakan-tindak yang mendestabilisasi dan bekerja untuk solusi-solusi yang ternegosiasikan."

Credit antaranews.com

Donald Trump Batalkan Kesepakatan Nuklir Iran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (13/10), menolak mengesahkan kesepakatan nuklir Iran yang tercapai pada 2015. (AFP Photo/Timothy A. Clary).

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (13/10), menolak mengesahkan kesepakatan nuklir Iran yang tercapai pada 2015 sewaktu Presiden Barrack Obama.

Trump mengatakan, dirinya telah mengambil langkah tepat karena mungkin AS telah lolos dari kesepakatan yang bisa menjadi 'salah satu yang terburuk' dalam sejarah.

"Saya mengumumkan bahwa kita tidak dapat dan tidak akan membuat sertifikasi (pengesahan) ini," kata Trump dalam sebuah pidato yang sangat dinanti mengenai strategi Amerika terhadap Iran, dikutip AFP, Sabtu (14/10).

"Kami tidak akan terus menyusuri jalan yang bisa diperkirakan kesimpulannya lebih banyak kekerasan, teror, dan ancaman nyata dari nuklir Iran."

Sementara dilansir Reuters, Trump mengatakan, bahwa keputusan ini diambil dirinya karena kesepakatan ini bertentangan dengan kekuatan dunia lainnya.

"Berdasarkan catatan faktual yang telah saya kemukakan, saya mengumumkan hari ini bahwa kita tidak dapat dan tidak akan membuat sertifikasi ini," kata Trump di sebuah acara Gedung Putih saat ia meluncurkan strategi yang lebih keras melawan Teheran.

Trump mengambil langkah untuk tidak mendorong AS dalam kesepakatan, yang secara formal dikenal sebagai JCPOA tersebut.

Senator AS, Robert Menendez, salah satu anggota Partai Demokrat yang paling menentang perjanjian nuklir 2015 dengan Iran buka suara terkait keputusan ini. Dia mengatakan masyarakat internasional harus memperkuat pengawasan dan penegakan perjanjian nuklir.

"Tidak ada sertifikasi sekarang tidak ada apa-apa selain menciptakan ketidakpastian di antara sekutu-sekutu kita dan menguatkan Iran yang sudah berperang," Menendez mengatakan dalam sebuah pernyataannya.

Credit cnnindonesia.com

Trump campakkan kesepakatan nuklir Iran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah mundur besar melawan kesepakatan nuklir Iran 2015 yang berarti pula bertentangan dengan pendirian negara-negara besar lainnya, dengan memilih tak mengakui perjanjian itu atas alasan Iran tak mematuhi kesepakatan itu untuk kemudian mengancam akan mengakhirinya.

Trump menyampaikan pergeseran besar kebijakan AS itu dalam pidato di mana dia membeberkan pendekatan yang lebih agresif kepada Iran dalam hal program nuklir dan peluru kendalinya serta dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok ekstremis di Timur Tengah.

Dia menuduh Iran tidak ingin menghidupkan semangat kesepakatan nuklir dan menyatakan tujuan politiknya adalah memastikan Iran tidak boleh menguasai senjata nuklir. Dia kini menyerahkan nasib kesepakatan itu kepada Kongres.

Trump mengancam menerapkan sanksi kepada Korps Pengawal Revolusi Iran dan terus menuduh Teheran yang disebutnya telah mendestabilisasi Suriah, Yaman dan Irak.

"Kita tidak akan lagi mengesampingkan jalan yang kesimpulannya sudah diprediksi bakal lebih keras, lebih banyak teror dan ancaman sangat nyata nuklir Iran," kata Trump seperti dikutip Reuters.

Sikap Trump ini disambut baik oleh Israel yang menjadi musuh abadi Iran, sebaliknya dikecam oleh enam kekuatan besar dunia yang turut menandatangani kesepakatan nuklir Iran, yakni Inggris, Prancis, Jeman, Rusia, China dan Uni Eropa.

Sedangkan Presiden Iran Hassan Rouhani menanggapi pernyataan Trump itu dengan berkata, "Bangsa Iran tidak akan pernah sembah sujud kepada tekanan asing. "Iran dan kesepakatan itu jauh lebih kuat."

Credit antaranews.com

Indonesia sambut baik rekonsiliasi Hamas-Fatah

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia menyambut baik pencapaian kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah, dua kelompok di Palestina yang selama satu dasawarsa terakhir berseteru.

"Kami menyambut baik rekonsiliasi ini karena sebenarnya posisi kami sudah sejak lama mendorong terjadinya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Jumat.

Rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas, ia mengatakan, merupakan langkah baik bagi upaya Palestina menjadi bangsa dan negara yang merdeka.

"Karena dengan rekonsiliasi itu bisa jadi pembuka jalan yang luas bagi perjuangan yang selama ini masih dilakukan Palestina," katanya.

Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh pada Kamis mengatakan bahwa Hamas dan Fatah telah mencapai kesepakatan rekonsiliasi, namun tidak merinci isi kesepakatan yang diperantarai Mesir itu.

Fatah, yang didukung Barat, kehilangan kendali atas Gaza, yang kemudian dikendalikan oleh Hamas, yang dianggap teroris oleh Barat dan Israel, dalam pertempuran 2007.

Bulan lalu, Hamas setuju menyerahkan kekuasaannya di Gaza kepada pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas yang didukung Fatah.

Ketua delegasi Fatah Azzam Al-Ahmed di Kairo mengatakan berdasarkan kesepakatan itu pemerintahan persatuan akan mengendalikan semua lembaga tanpa kecuali, termasuk semua penyeberangan perbatasan dengan Israel dan Rafah, yang merupakan satu-satunya akses Gaza ke Mesir.

Kesepakatan itu juga menyebutkan bahwa pasukan kepresidenan Abbas akan bertanggung jawab menjaga penyeberangan Rafah pada 1 November dan penyerahan kendali Gaza sepenuhnya kepada pemerintah persatuan akan dilakukan pada 1 Desember menurut siaran kantor berita Reuters.

Credit antaranews.com

Saudi sambut baik rekonsiliasi Palestina

Ketua delegasi Hamas Saleh Arouri dan pemimpin Fatah Azzam Ahmad menandatangani perjanjian rekonsiliasi di Kairo, Mesir, Kamis (12/10/2017). (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Dubai (CB) - Arab Saudi menyambut baik rekonsiliasi dua faksi Palestina yang selama ini selalu bersaing -- Hamas dan Fatah-- dan menyatakan siap membantu Palestina dalam mendapatkan hak legitimasinya, lapor kantor berita Saudi SPA.

Mengutip sebuah sumber pada kementerian luar negeri Saudi, SPA mengatakan Saudi mengharapkan rekonsiliasi akan "mewujudkan harapan persaudaraan rakyat Palestina untuk mengakhiri perpecahan dan mencapai persatuan".

Kamis dua hari lalu Hamas dan Fatah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi setelah Hamas setuju menyerahkan kendali pemerintahan di Gaza, termasuk lintas perbatasan Rafah, yang terjadi satu dekade setelah Hamas menguasai kantong Palestina itu lewat perang saudara.

Credit antaranews.com

Ribuan berunjuk rasa di Malaysia gulingkan Najib Razak

Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. (REUTERS/Kimimasa Mayama)

... kami tidak menginginkan pemimpin ini lagi...

Kualalumpur (CB) - Ribuan penentang berunjuk rasa, Sabtu, untuk menuntut tindakan terhadap Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, atas salah urus miliaran dolar oleh dana negara.

Penentang Najib di Malaysia memakai skandal 1Malaysia Pengembangan Berhad (1MDB) untuk menarik sebanyak mungkin pemilih guna melawan Najib, yang dapat mengadakan pemilihan umum kapan pun sejak sekarang hingga pertengahan tahun depan.

Najib sejauh ini mampu mengatasi skandal itu, menggalang kekuasaan dengan menekan pembangkang dan membatasi media serta pegiat, bahkan saat ia menghadapi tantangan sengit dari mantan pembinanya, Mahathir Mohamad.

Tapi, kenaikan biaya hidup dan pajak konsumsi berbasis luas membuat orang, seperti, Hasmurni Tamby, ibu lima anak berusia 42 tahun, muak dengan berbagai hal di bawah Najib.

"Harga apa pun naik tapi gaji kita tidak. Kami tidak bisa menabung. Jadi, kami tidak menginginkan pemimpin ini lagi," kata Hasmurni, yang melakukan perjalanan beberapa jam ke utara dari negara bagian asalnya, Malaka, untuk menghadiri unjuk rasa malam itu.

Unjuk rasa pada Sabtu itu disebut sebagai akhir dua bulan perjalanan menumpas kleptokrasi, yang diprakarsai oposisi gabungan Pakatan Harapan untuk meyakinkan sebagian besar pemilih Melayu-Muslim di daerah medan perang pedesaan bahwa negara tersebut menderita akibat penanganan Najib atas 1MDB.

Ketenaran Najib anjlok akibat kesinambungan tekanan terkait 1MDB, terutama sesudah Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengajukan tuntutan perdata untuk menemukan lebih dari 1,7 miliar dolar (17 triliun rupiah lebih), yang diduga disalahgunakan dari dana 1MDB.

Tapi peningkatan perekonomian dan penguatan mata uang ringgit menguntungkan Najib.

Perdana menteri itu diperkirakan mengumumkan banyak prakarsa merakyat pada akhir bulan ini saat ia memaparkan anggaran terakhir sebelum pemilihan umum. Beberapa bulan sebelumnya, ia mengumumkan perumahan dan bantuan tunai senilai miliaran bagi masyarakat Melayu.

Tapi, Mahathir, yang melihat melalui industrialisasi Malaysia sebagai perdana menteri terlama, memperingatkan bahwa kebaikan tidak akan terjadi dengan membiarkan mantan anak didiknya itu terus memerintah.

"Kita belum pernah mempunyai perdana menteri pencuri. Ia mencuri, sehingga bisa hidup nyaman," kata Mahathir kepada kerumunan saat menyampaikan pidato akhir pada malam itu.

"Kita perlu menurunkan penguasa pencuri di negara kita. Nasib Najib ada di tangan kita. Kita bisa menyingkirkannya, hanya dengan memilih PH," kata mantan perdana menteri itu.

Credit antaranews.com

Jumat, 13 Oktober 2017

Pindad Tunggu Arahan Pemerintah Pindahkan Pabrik ke Lampung

Foto: Muhammad Idris

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) berencana memindahkan pabrik industri strategis ke Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. PT Pindad (Persero), PT PAL Indonesia dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) akan memiliki pabrik baru di salah satu kabupaten di Provinsi Lampung tersebut.

Sekretaris Perusahaan PT Pindad (Persero) Bayu Fiantoro mengungkapkan bahwa pihaknya siap mengikuti arahan pemerintah terkait relokasi pabrik. Pindad akan membuat beragam produknya di Tanggamus, Lampung.

"Pada dasarnya kita juga akan menuruti arahan dari pemerintah," kata Bayu kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Bayu menambahkan kajian pemindahan pabrik industri strategis ke Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung saat ini tengah dilakukan oleh Kemhan. Pasalnya Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang awalnya menyuarakan rencana kepindahan pabrik.

"Kayaknya (kajian) sedang sama Kemhan," tutur Bayu.

Pindad juga telah menyediakan beberapa data pendukung untuk kajian tang dilakukan Kemhan. Sehingga proses kajian yang dilakukan Kemhan bisa berjalan lancar.

"Kita sudah kumpulkan berbagai macam data ke mereka," tutup Bayu.

Credit finance.detik.com

Mau Dipindah ke Lampung, Bagaimana Kapasitas Galangan PAL di Surabaya?

Foto: Ardan Adhi Chandra

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana memindahkan pabrik PT PAL Indonesia ke Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. PT PAL Indonesia menjadi salah satu BUMN strategis yang akan dipindahkan pabriknya bersama PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Pindad (Persero).

Di Kabupaten Tanggamus sendiri sudah disiapkan lahan seluas 10.000 hektar yang sebagian dimiliki pemerintah untuk menjadi lokasi pabrik ketiga BUMN strategis tersebut.

Sekretaris Perusahaan PT PAL Indonesia Elly Dwi Ratmanto mengungkapkan kondisi galangan kapal perseroan saat ini masih terbilang cukup untuk memproduksi pesanan kapal. Ia mengatakan rencana pemindahan pabrik atau galangan kapal ke Kabupaten Tanggamus merupakan kebijakan pemerintah.

"Kita sih masih bagus lah masih normal. Masih sejauh ini masih (aman)," kata Elly saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Elly menambahkan, pihaknya belum mengetahui persis terkait rencana Kementerian Pertahanan tersebut, apakah memindahkan galangan kapal PAL Indonesia atau membangun galangan kapal baru di salah satu kabupaten di Lampung tersebut.

"Itu saya kurang tahu (mau dipindah atau dibangun pabrik baru), policy-nya pemerintah," ujar Elly.

Elly menambahkan, beberapa waktu lalu pihak Kementerian Pertahanan berkunjung ke PT PAL Indonesia dan melakukan survei fasilitas pembangunam kapal di Surabaya. Wacana tersebut juga sementara ini berasal dari pihak Kementerian Pertahanan.

"Sebetulnya saat itu sudah sempat sih dari Kemhan ada datang ke PT PAL survei menanyakan fasilitas kita yang di sini," kata Elly.

Credit finance.detik.com

Pabriknya Mau Dipindahkan ke Tanggamus, Ini Respons PAL

Foto: Pool

Jakarta - Pemerintah berencana memindahkan pabrik BUMN strategis ke Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung. Salah satu BUMN strategis yang ikut pindah pabriknya adalah dan PT PAL Indonesia (Persero).

Rencana ini diungkapkan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu dalam kunjungannya ke PT Pindad (Persero) di Bandung bulan lalu. Bahkan pihaknya telah menyiapkan 10.000 hektar lahan untuk merealisasikan rencana tersebut.

Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Budiman Saleh mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah menyampaikan rencana ini ke masing-masing BUMN strategis. Kemhan dan BUMN strategis pun sudah bertukar pikiran mengenai rencana kepindahan pabrik tersebut.

"Kemhan sudah pernah mengirimkan timnya ke masing-masing BUMN untuk menyampaikan gagasan dan meminta masukan untuk diolah," tutur Budiman kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Budiman menyambut baik adanya rencana tersebut, hanya saja diperlukan perencanaan yang lebih matang mengenai rencana pembangunan pabrik di Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung.

"Bagus strategis, perlu pemikiran dan perencanaan yang matang untuk sarana prasarana, supply chain, fasilitas baru, fasilitas umum, tenaga kerja, dan lain-lain," tutur Budiman.

Credit finance.detik.com