Jumat, 28 Juli 2017

Menuju Masa Depan: Taksi Terbang Akan Hadir di Moskow pada 2018

Taksi terbang akan hadir di Moskow pada 2018. Ia dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal dan mampu mengangkut 2 – 4 orang.

Perusahaan start-up Rusia, Bartini, memamerkan contoh taksi terbang mereka pada 19 Juli di Pameran Aviasi dan Kedirgantaraan Nasional MAKS 2017. Sumber: Press photo

Berkat satu jenis transportasi baru, jalanan di Rusia sebentar lagi mungkin akan ditinggalkan, atau setidaknya tak begitu padat.
Perusahaan start-up Rusia, Bartini, memamerkan contoh taksi terbang mereka pada 19 Juli di Pameran Aviasi dan Kedirgantaraan Nasional MAKS 2017. Mereka mengatakan, taksi itu mungkin akan menggunakan platform blockchain (sistem pencatatan transaksi finansial terintegrasi) untuk pasar aviasi masyarakat perkotaan. Platform itu sedang dikembangkan oleh konsorsium Blockchain Aero. Mobil Bartini akan menjadi yang pertama menggunakan platform ini.

Mobil terbang Bartini. Sumber: Press photo
Mobil terbang Bartini dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal, menurut rilis pers perusahaan. Mobil ini mampu mengangkut 2 – 4 orang dan per unitnya dibanderol 100 – 200 ribu dolar AS (1,33 – 2,66 miliar rupiah). Proyek ini telah sesuai dengan persyaratan teknis dari Uber Elevate and Advanced Program.
Perusahaan Rusia lainnya, ATM Freight Drones, berjanji untuk memamerkan taksi terbang otomatis tahun depan di Moskow setelah peraturan terkait disahkan.
“Kami telah mengajukan supaya peraturan yang ada saat ini diamandemen sehingga pesawat tak berawak (UAV) dapat digunakan untuk transportasi barang dan penumpang,” ujar Alexander Atamanov selaku pimpinan ATM Freight Drones, seperti yang diberitakan TASS. “Pemerintah sudah menyetujui, tapi keputusan akhirnya ada di otoritas federal. Jika kami mampu merealisasikan taksi terbang ini, Moskow akan menjadi salah satu ibu kota paling inovatif di dunia. Jika prosesnya cepat, saya rasa peraturannya akan disahkan dalam satu tahun.”
Menurutnya, akan ada “transportasi yang terbang 10 – 15 meter di atas tanah, jembatan layang, jalan bawah tanah, sungai, dan rel kereta api.”

Bebas Macet

Untuk permulaan, taksi terbang akan berfungsi untuk perjalanan dekat, dan orang-orang dapat memesan jasanya melalui aplikasi telepon genggam, menurut Atamanov.
“Orang-orang tidak perlu bermacet-macetan di jalan raya dan tidak akan ada lampu lalu lintas. Ia akan lebih cepat berpuluh-puluh kali lipat dibanding transportasi darat.”

Credit indonesia.rbth.com

Kalah Voting, Republik Gagal Bunuh Obamacare

WASHINGTON - Partai Republik harus menerima kenyataan pahit. Upaya mereka untuk membunuh undang-undang perawatan kesehatan atau yang dikenal sebagai Obamacare kandas secara dramatis lewat voting. Ini adalah pukulan telak bagi Presiden Donald Trump yang selama masa kampanye menyatakan akan mencabut Obamacare.

Tiga anggota Partai Republik, Senator John McCain, Susan Collins dan Lisa Murkowski, melintasi garis partai untuk bergabung dengan Demokrat dalam pemilihan dramatis 49 melawan 51 untuk membunuh undang-undang tersebut. Perdebatan mengenai pencabutan Obamacare sendiri dimulai tepat sebelum pukul 1.30 pagi (0530 GMT) pada hari Jumat pagi.

Para pemimpin Republik telah memutuskan untuk memberikan suara pada sebuah proposal untuk mencabut bagian-bagian dari Obamacare yang dikenal sebagai "tagihan kurus" setelah gagal mencapai konsensus dengan ukuran yang lebih komprehensif setelah Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui RUU mereka pada bulan Mei.

"Ini jelas merupakan saat yang mengecewakan. Saya pikir orang Amerika akan menyesal karena kami tidak bisa menemukan jalan yang lebih baik,," kata Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell seperti dikutip dari Reuters, Jumat (28/7/2017).

Meskipun mengendalikan Senat, DPR dan Gedung Putih, Partai Republik telah berjuang selama berbulan-bulan dengan mencabut Obamacare. Obamacare adalah sebuah undang-undang kompleks yang disetujui oleh Demokrat pada tahun 2010 di bawah mantan Presiden Barack Obama yang memberikan asuransi kesehatan kepada jutaan orang Amerika yang sebelumnya tidak diasuransikan.

Juru bicara media Gedung Putih tidak bisa dihubungi untuk mengomentari kegagalan RUU tersebut.

Partai Republik memegang 52 kursi di Senat dari 100 kursi dan McConnell kehilangan dukungan dari dua senator Partai Republik, dengan pemungutan suara yang dilakukan oleh Wakil Presiden Mike Pence.

Usai kegagalan itu, Senator Demokrat Chuck Schumer mengatakan kepada Senat bahwa sudah waktunya untuk mengindahkan panggilan McCain minggu ini untuk kembali ke proses legislatif yang lebih transparan dan bipartisan.

"Dia pahlawan, dia adalah pahlawan saya," kata Schumer.

Credit sindonews.com

Jenderal AS: Kemampuan ICBM Korut Meningkat Pesat Melebihi Perkiraan

WASHINGTON - Jenderal Mark Milley, Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa kemampuan rudal balistik antarbenua (ICBM) Korea Utara (Korut) meningkat signifikan dan lebih cepat dari yang diperkirakan.

Kesimpulan jenderal AS ini mengacu pada hasil uji coba ICBM rezim Kim Jong-un pada 4 Juli 2017 lalu.

Milley, dalam sambutannya di “National Press Club” di Washington, mengatakan bahwa masih ada waktu untuk solusi non-militer terhadap krisis yang disebabkan oleh program nuklir dan rudal Korut. Namun, dia memperingatkan bahwa waktu tersebut hampir habis.

”Korut sangat berbahaya dan lebih berbahaya ketika beberapa minggu berlalu,” katanya, seperti dikutip Reuters, Jumat (28/7/2017).

Media AS pada pekan ini melaporkan bahwa Badan Intelijen Pertahanan (DIA), sebuah badan mata-mata Pentagon telah menilai bahwa Korut akan dapat membuat ICBM yang berkemampuan nuklir pada tahun depan. Batasan waktu itu lebih cepat dari pekiraan awal yakni sekitar empat tahun mendatang.

Namun, dua pejabat AS mengatakan beberapa analis lain yang mempelajari program rudal Korut tidak setuju dengan penilaian DIA. Para pejabat itu telah melihat peningkatan aktivitas Korut yang diduga akan melakukan uji coba rudal yang lain dalam beberapa hari.

Setelah tes ICBM pada 4 Juli, Korut mengklaim telah menguasai teknologi yang dibutuhkan untuk mengerahkan hulu ledak nuklir melalui rudal tersebut. Pyongyang selama ini blakblakan soal rencananya untuk mengembangkan rudal nuklir yang mampu menyerang AS dan telah mengabaikan seruan internasional untuk menghentikan program senjatanya.

Credit sindonews.com

Senat AS "Tampar" Rusia dengan Sanksi Baru

WASHINGTON - Senat Amerika Serikat (AS) dengan suara bulat memutuskan meloloskan rancangan undang-undang untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia. Keputusan ini menempatkan Presiden Donald Trump dalam posisi sulit, apakah akan bersikap tegas terhadap Rusia atau memveto undang-undang tersebut dan membuat marah Partai Republik.

Senat mendukung undang-undang tersebut, yang juga menjatuhkan sanksi kepada Iran dan Korea Utara, dengan selisih 98-2 dengan dukungan kuat dari Partai Republik dan Demokrat seperti dikutip dari Reuters, Jumat (28/7/2017).

RUU tersebut, yang mencakup ketentuan yang memungkinkan Kongres menghentikan upaya Trump untuk meredakan sanksi yang ada terhadap Rusia, sekarang akan dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani oleh Trump sebagai undang-undang atau Trump akan menggunakan hak vetonya.

Ini adalah undang-undang kebijakan luar negeri utama pertama yang disetujui oleh Kongres di bawah Trump, yang telah berjuang untuk memajukan agenda domestiknya meskipun para Republikan mengendalikan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Trump selama ini berharap dapat membangun hubungan yang hangat dengan Rusia. Jika Trump memilih untuk memveto keputusan itu, RUU tersebut diharapkan dapat mengumpulkan cukup banyak dukungan di kedua majelis untuk menggagalkan hak vetonya dan meluluskannya menjadi undang-undang. Rancangan undang-undang itu sendiri melewati Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan suara 419-3.

Partai Republik dan Demokrat telah mendorong lebih banyak sanksi sebagai tanggapan atas tuduhan mengganggu pemilu lalu. Trump sendiri menyangkal adanya kolusi antara tim kampanyenya dengan Moskow.

"Amerika Serikat perlu mengirim sebuah pesan yang kuat kepada Vladimir Putin dan penyerang lainnya bahwa kita tidak akan mentoleransi serangan terhadap demokrasi kita," kata senator Republik, John McCain.

RUU itu akan mempengaruhi berbagai industri Rusia dan mungkin akan melukai lagi ekonomi Rusia, yang sudah melemah setelah dijatuhkan sanksi pada 2014. Sanksi dijatuhkan setelah Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina.

Terkait sanksi tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Moskow akan memutuskan bagaimana melakukan pembalasan setelah hasil akhir dari usulan undang-undang tersebut.

Selain membuat marah Moskow, undang-undang tersebut telah membuat marah Uni Eropa, yang mengatakan bahwa sanksi baru tersebut dapat mempengaruhi keamanan energinya dan juga mendorong mereka untuk melakukan tindakan.

Credit sindonews.com

Selain Rusia, Senat AS Setuju Jatuhkan Sanksi untuk Iran dan Korut

WASHINGTON - Senat Amerika Serikat (AS) setuju untuk menjatuhkan sanksi kepada Iran dan Korea Utara (Korut). Kedua negara itu dijatuhi sanksi untuk kegiatan termasuk program pengembangan rudal dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam putusannya, Senat AS juga berusaha untuk menghukum bank asing yang melakukan bisnis dengan rezim Pyongyang seperti dikutip dari Reuters, Jumat (28/7/2017).

Sanksi ini juga memberlakukan pembatasan pada siapa saja yang terlibat dalam program rudal balistik Iran dan mereka yang melakukan bisnis dengan Teheran. Sanksi tersebut juga berlaku untuk pasukan keamanan Garda Revolusi Revolusi Iran.

Sanksi terhadap Iran dan Korut ini terdapat dalam rancangan undang-undang yang juga menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Sanksi tersebut sebagai tanggapan atas tuduhan mengganggu pemilu lalu. Trump menyangkal adanya kolusi antara tim kampanyenya dengan Moskow

Ini adalah undang-undang kebijakan luar negeri utama pertama yang disetujui oleh Kongres di bawah Trump, yang telah berjuang untuk memajukan agenda domestiknya meskipun para Republikan mengendalikan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Credit sindonews.com

Ukraina Dukung Sanksi Baru AS Terhadap Rusia

KIEV - Presiden Ukraina, Petro Poroshenko mengatakan, Kiev mendukung keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) untuk menggolkan rancangan undang-undang tentang sanksi baru terhadap Rusia. Dukungan itu diungkapkan Poroshenko melalui akun Facebooknya.

Dalam sebuah pernyataan di Facebook, Poroshenko menggambarkan langkah tersebut sebagai "keputusan penting" bagi Ukraina seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (27/7/2017).

Sementara itu, beberapa ahli Ukraina mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sanksi baru tersebut. Menurut mereka, sanksi baru AS mungkin akan membawa ketidakpastian pada perdagangan Eropa dan globan yang akan mempengaruhi Ukraina.

Pada hari Selasa lalu, Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui rancangan undang-undang baru yang akan menyebabkan sanksi ekonomi lebih ketat terhadap Rusia, Iran dan Korea Utara (Korut).

RUU tersebut dilaporkan mengizinkan sanksi terhadap Rusia atas dugaan perannya dalam krisis Ukraina dan pemilihan presiden AS, klaim yang telah berulang kali ditolak oleh Moskow.

Kremlin sebelumnya mengatakan bahwa mereka menilai rancangan sanksi itu "secara negatif," memperingatkan bahwa pembatasan baru akan berdampak buruk bagi Rusia dan AS.

Agar bisa berlaku, undang-undang tentang sanksi harus diloloskan Senat dan ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Credit sindonews.com

Putin Setuju Pasukan Rusia Tinggal di Suriah Hampir Setengah Abad

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani sebuah undang-undang (UU) yang meratifikasi kesepakatan tahun 2015 antara Moskow dan Damaskus. UU membolehkan pengerahan pasukan Angkatan Udara Rusia di Suriah selama 49 tahun.

Protokol awal Rusia dan Suriah itu diteken pada bulan Januari 2017 lalu. Kesepakatan itu mengatur isu-isu yang berkaitan dengan pengerahan pasukan Angkatan Udara Rusia di wilayah Suriah serta terkait dengan pelaksanaan yurisdiksi Rusia atas aset militer bergerak dan tidak bergerak miliknya di wilayah Suriah.

Di bawah UU, Angkatan Udara Rusia kini diizinkan untuk tinggal di wilayah Suriah selama hampir setengah abad dengan opsi memperpanjang secara otomatis selama periode 25 tahun setelah periode sebelumnya berakhir.

Dokumen UU tersebut telah dipublikasikan di situs informasi pemerintah Rusia. Dalam kesepakatan dengan Damaskus yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad, pemerintah Suriah menyediakan sebidang tanah di Provinsi Latakia—lokasi Pangkalan Udara Khmeimim—kepada Rusia secara gratis.

Kremlin dalam sebuah pernyataan membenarkan bahwa Presiden Putin telah menandatangani UU itu kemarin. UU itu diadopsi oleh Duma Negara Rusia (Majelis Parlemen Rusia) pada tanggal 14 Juli dan disetujui oleh Senat lima hari kemudian.

Pasukan Angkatan Udara Rusia dikirim ke Suriah sejak 30 September 2015 atas permintaan pemerintah Suriah sebagai bagian dari operasi yang ditujukan untuk memerangi kelompok teroris. Pasukan Rusia itu ditempatkan di Pangkalan Udara Khmeimim.

Sebagian besar tentara Rusia yang awalnya dikirim ke Suriah ditarik pada bulan Maret 2016 setelah Putin mengatakan bahwa tujuan operasi anti-teroris selama lima bulan di Suriah pada umumnya telah tercapai. Namun, Rusia mengatakan masih mempertahankan kehadiran pasukan militer di pelabuhan Tartus dan di pangkalan udara Khmeimim untuk memantau situasi di Suriah dan mengamati pelaksanaan gencatan senjata.

Credit sindonews.com

Pemimpin Chechnya Siap Lengser untuk Jaga Masjid Al-Aqsa Seumur Hidup

GROZNY - Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mengumumkan bahwa dia siap mengundurkan diri untuk pindah ke Yerusalem menjadi penjaga keamanan Masjid Al-Aqsa seumur hidupnya.

Pengumuman pemimpin muslim wilayah otonom Rusia itu disampaikan pada hari Kamis (27/7/2017) melalui pesan Telegram-nya.

”Saya siap melepaskan kekuasaan saya dan melayani pada struktur yang memberikan keamanan di situs suci bagi semua umat Islam itu. Menjadi sukarelawan dan menjaga Masjid Al-Aqsa sepanjang sisa hidup saya,” tulis Kadyrov, yang dikutip Russia Today.

Kadyrov menentang situasi di mana perang melawan terorisme telah digunakan sebagai dalih politik yang ditujukan untuk melawan umat Islam.

Niatnya itu akan dia sampaikan kepada Raja Yordania, Abdullah II. Sebab, raja negara itulah yang memiliki status sebagai penjaga situs suci di Yerusalem.

Pengumuman Kadyrov muncul di tengah ketegangan yang berlarut-larut antara jemaah muslim Palestina dengan pasukan Israel setelah serangan tiga pria bersenjata yang menewaskan dua polisi Israel di situs suci pada 14 Juli lalu.

Israel menutup Masjid Al-Aqsa usai serangan mematikan tersebut. Israel kemudian membuka kembali masjid itu dengan aturan keamanan baru, yakni memasang detektor logam dan CCTV di pintu masuk kompleks masjid. Aturan baru itu membuat marah jemaah Palestina dan memicu bentrok lanjutan.

Atas tekanan sejumlah pihak, Israel akhirnya melepas dua alat keamanan itu. Pelepasan dua alat tersebut dirayakan para jemaah Palestina sebagai hari kemenangan.

Kadyrov selama ini kerap mengecam aksi terorisme. Dia pernah menyerukan semua negara Islam untuk bergabung melawan kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Namun, dia juga berulang kali menuduh Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya melakukan tindakan untuk membangkitkan kebencian terhadap umat Islam di seluruh dunia, mengalihkan perhatian publik dari berbagai masalah di Timur Tengah, dan menghancurkan negara-negara Islam dari dalam.

Pada tahun 2014, Kadyrov berjanji untuk menghancurkan ISIS setelah kelompok tersebut mengancam untuk menyerang Rusia. Dia bahkan pernah meminta Presiden Rusia Vladimir Putin agar mengirim infantri Chechnya dan dirinya ke Suriah untuk perang melawan ISIS.

Credit sindonews.com

Raja Yordania Tuntut Petugas Kedubes Israel Diadili

Raja Abdullah mendesak PM Israel Benjamin Netanyahu mengadili petugas keamanan Kedubes Israel setelah menembak dua warga Yordania. (dok. Reuters TV)

Jakarta, CB -- Raja Abdullah dari Yordania mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadili petugas keamanan Kedutaan Besar Israel di Amman, yang menembak mati dua warga Yordania. Selain itu, Raja Abdullah juga mengatakan hubungan Israel-Yordania terancam akibat insiden tersebut.

Di sisi lain, petugas keamanan yang identitasnya dirahasiakan itu telah dipulangkan ke Israel menggunakan kekebalan diplomatik.

Hal itu, sebut Raja Abdullah, merupakan “tindakan provokatif dan mengesalkan yang memicu ketidakstabilan keamanan antara kedua negara, selain memancing ekstremisme.”

“Kami menuntut Perdana Menteri Israel memenuhi komitmennya dan memastikan pelaku pembunuhan diadili, serta tidak menjadikan insiden ini sebagai pertunjukkan politik demi keuntingan pribadi,” kata Raja Abdullah, dikutip Reuters.

Petugas keamanan tersebut dilaporkan menembak pemuda Yordania Mohammad Jawawdah di kedutaan besar Israel di Amman, pada Minggu (23/7) serta tidak sengaja menewaskan warga Yordania lainnya yang tengah berada di lokasi.

Israel menyebut petugas keamanan itu hanya membela diri setelah diserang Jawawdah menggunakan obeng.

Pernyataan yang sedikit berbeda diungkapkan polisi Yordania. Disebutkan bahwa sang petugas keamanan melepaskan tembakan ke arah Jawawdah setelah keduanya terlibat perkelahian. Namun demikian, tidak disebutkan bagaimana warga Yordania lainnya ikut tertembak.

Raja Abdullah yang mengunjungi keluarga Jawawdah guna menyampaikan bela sungkawa, menyebut negara “akan melakukan apapun” untuk mendapatkan keadilan bagi kedua korban yang tewas.

Yordania dan Israel terikat perjanjian perdamaian dan negara Arab tersebut jarang mengungkapkan kemarahan mereka terhadap tetangganya itu, secara terbuka.

Selain insiden penembakan itu, Raja Abdullah juga mengingatkan insiden lainnya di mana seorang warga Yordania tewas ditembak tentara Israel di perbatasan pada Maret 2014 silam. Tidak ada penyelidikan atas kasus tersebut.

“Cara Israel menangani peristiwa di kedutaan dan insiden penembakan sebelumnya, bisa memengaruhi hubungan diplomatik kedua negara,” kata Abdullah.

Credit CNN Indonesia

Raja Abdullah Tuntut Israel Adili Pelaku Pembunuh Warga Yordania

AMMAN - Raja Yordania, Abdullah, telah mendesak Israel untuk mengadili seorang penjaga keamanan yang menembak mati dua orang Yordania di dekat kedutaan Israel di Ibu Kota negara itu. Peristiwa itu terjadi pada akhir pekan lalu dan sempat menyebabkan ketegangan singkat di antara kedua negara.

Raja Abdullah juga menggambarkan ucapan selamat yang diberikan kepada satpam tersebut oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai aksi "provokatif" seperti dikutip dari BBC, Jumat (28/7/2017).

Israel mengatakan bahwa satpam tersebut menembak seorang warga Yordania yang menyerangnya dengan obeng dan seorang Yordania lainnya secara tidak sengaja terbunuh dalam baku tembak tersebut.

Otoritas Yordania ingin memeriksa penjaga tersebut namun Israel mengatakan bahwa dia memiliki kekebalan diplomatik.

Staf kedutaan Israel telah kembali ke Israel dan Netanyahu memeluk satpam dan memuji penanganannya terhadap situasi tersebut.

Namun dalam sebuah pernyataan dari istana raja, Raja Abdullah mengatakan bahwa "Perilaku Netanyahu terhadap satpam itu adalah provokatif di semua lini dan membuat marah kita, mendestabilisasi keamanan dan memfokuskan ekstremisme," bunyi pernyataan yang dikeluarkan pihak istana raja.

Lebih lanjut Raja Abdullah mengatakan bagaimana insiden tersebut ditangani akan mempengaruhi hubungan kedua negara.

Kementerian luar negeri Israel mengatakan seorang warga Yordania, menurut media lokal bernama Mohammed Zakaria al-Jawawdeh, menikam petugas keamanan dari belakang di dalam tempat tinggal yang digunakan oleh kedutaan tersebut. Warga Yordania kedua yang tewas dalam peristiwa itu adalah pemilik bangunan tersebut.

Ini adalah salah satu insiden paling serius yang mempengaruhi hubungan kedua negara sejak mereka menandatangani sebuah perjanjian damai pada tahun 1994.

Pada hari Senin Israel mengucapkan terima kasih kepada Yordania atas "kerja sama dekatnya".

Tak lama kemudian Israel mulai memindahkan infrastruktur keamanan di sekitar tempat suci di Yerusalem. Media lokal melaporkan bahwa ini adalah bagian dari kesepakatan dengan Yordania untuk mengizinkan staf kedutaan tersebut pergi.

Pagar pembatas dan detektor logam telah dipasang di dekat kompleks Kota Tua, yang dikenal umat Muslim sebagai Haram al-Sharif dan Yahudi sebagai Bukit Bait Suci, setelah dua petugas polisi Israel terbunuh di dekatnya.

Namun warga Palestina dengan keras menolaknya karena dianggap sebagai upaya Israel untuk melakukan kontrol atas tempat suci tersebut. Demontrasi menentang hal itu juga terjadi di Yordania.

Credit sindonews.com

Inggris Bakal Kirim Dua Kapal Induk ke Laut China Selatan

SYDNEY - Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, mengatakan pihaknya berniat untuk mengirimkan dua kapal induk ke Selat Malaka dalam misi pertama mereka untuk kebebasan navigasi. Langkah Inggris ini diyakini akan menyulut amarah China.

Menghadiri Ceramah Lowy 2017 di Balai Kota Sydney, Johnson menekankan kesiapan Inggris untuk menunjukkan komitmen terhadap tatanan internasional dengan keuangan dan kehadiran militer di Laut Cina Selatan (LCS).

"Di Laut Cina Selatan, kami mendesak semua pihak untuk menghormati kebebasan navigasi dan hukum internasional, termasuk keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag," katanya, seperti dikutip dari Asean Correspondent, Jumat (28/7/2017).

Ia pun menegaskan Inggris akan menggunakan kapal induknya untuk memperkuat kebebasan navigasi.

"Jika Anda melihat kapal-kapal ini, Anda akan melihat mereka tidak hanya lebih lama dari Istana Westminster tapi lebih persuasif daripada kebanyakan argumen yang akan Anda dengar di House of Commons," kata Johnson menyindir ke audiens.

Menteri tersebut juga menunjuk pada latihan gabungan angkatan udara Inggris bersama dengan Jepang, Korea Selatan (Korsel) dan Malaysia pada 2016.

Kehadiran kapal Inggris di Selat Malaka kemungkinan akan memicu ketegangan dengan Beijing, yang mengklaim 90 persen Laut China Selatan. Wilayah maritim yang disengketakan itu diyakini menyimpan banyak deposit minyak dan gas yang belum dimanfaatkan.

Selain itu, diperkirakan USD 5,3 triliun lintas perdagangan melewati setiap tahun melalui wilayah maritim yang disengketakan, yang bagiannya juga diklaim oleh Malaysia, Brunei dan Taiwan.

Credit sindonews.com

Inggris Berencana Kerahkan Kapal Perang ke Laut China Selatan

Ilustrasi pulau buatan China di daerah sengketa Laut China Selatan. (Reuters/U.S. Navy)

Jakarta, CB -- Inggris berencana mengerahkan kapal perang ke perairan sengketa di Laut China Selatan pada tahun depan dalam rangka latihan dengan dasar kebebasan berlayar.

"Kami berharap dapat mengerahkan kapal perang ke kawasan itu tahun depan," ujar Menteri Pertahanan Inggris, Michael Fallon, sebagaimana dikutip Reuters.

Kondisi di Laut China Selatan sendiri hingga saat ini masih panas, terutama setelah Pengadilan Tetap Arbitrase menolak klaim China atas 90 persen perairan di kawasan tersebut.

China menolak keputusan pengadilan tersebut dan tetap mengkalim daerah yang juga diperebutkan oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam itu.

Meski demikian, Fallon mengatakan bahwa negaranya tidak akan memedulikan reaksi China di perairan tersebut.

"Kami belum memutuskan lokasi persis pengerahan ini, tapi kami tidak akan mengkhawatirkan China ketika berlayar di LCS. Kami memiliki hak kebebasan berlayar dan kami akan berlatih," ucapnya.

Sebelumnya, Amerika Serikat juga sudah mengambil langkah serupa. Mereka mengirimkan kapal perangnya ke Laut China atas nama kebebasan berlayar di perairan internasional.

Saat itu, AS juga menyampaikan kekhawatiran mereka atas pergerakan China yang sudah mengerahkan sistem pertahanan di pulau buatan mereka di daerah sengketa tersebut.

Di tengah memanasnya situasi ini, ASEAN pun menggencarkan perundingan mengenai sengketa ini dengan China. Pekan depan, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dijadwalkan bertemu dengan para menlu dari negara-negara ASEAN di Manila.

Credit CNN Indonesia

Menhan Mundur di Tengah Skandal, PM Jepang Minta Maaf

Tak lama setelah Inada mengumumkan pengunduran dirinya, Abe meminta maaf. (Reuters/Toru Hanai)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Jepang, Tomomi Inada, resmi mengundurkan diri pada Jumat (28/7), setelah diprotes karena sejumlah keputusannya yang membuat kepercayaan rakyat pada Perdana Menteri Shinzo Abe kian terpuruk.

Inada mengumumkan pengunduran diri ini di tengah penyelidikan mengenai dugaan Kementerian Pertahanan menyembunyikan laporan mengenai memburuknya keamanan di Sudan Selatan, di mana pasukan Jepang membantu operasi penjaga perdamaian pimpinan Amerika Serikat.

Tak lama setelah Inada mengumumkan pengunduran dirinya, Abe pun meminta maaf "kepada rakyat dari dalam hati saya."

Abe mengatakan, Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida, akan mengemban tugas menhan untuk sementara. Kishida diharapkan dapat mengatasi masalah keamanan di perbatasan, terutama di tengah ancaman Korea Utara.

Meski sudah meminta maaf, sejumlah oposisi dan legislator tetap kecewa. Menurut mereka, Abe seharusnya sudah memecat Inada sejak lama.

"Dia seharusnya sudah mendepak Inada sejak dulu. Melakukan nini semua di malam menjelang perombakan kabinet membuatnya terlihat seperti depresi," ujar Jeffrey Kingston, Direktur Studi Asia dari Temple University Japan, kepada Reuters.

Abe memang akan merombak kabinetnya pada pekan depan setelah sejumlah jajak pendapat menunjukkan turunnya kepercayaan rakyat pada pemerintahannya hingga 30 persen.

Penurunan kepercayaan ini merupakan pukulan besar bagi Abe yang memasuki periode keduanya sebagai perdana menteri. Sejak menjabat, Abe disebut-sebut sebagai pemimpin yang dapat membawa perubahan dan stabilitas di Jepang.

Namun, kepercayaan rakyat menurun setelah Abe dituding terlibat dalam kronisme terkait pendirian dua sekolah di negaranya.

Credit CNN Indonesia

Iran sukses uji roket peluncur satelit

Bendera Nasional Iran. (REUTERS/Leonhard Foeger)

Teheran (CB) - Iran berhasil menguji coba roket peluncur satelit pada Kamis (27/7), beberapa hari setelah memperingatkan akan merespons sanksi baru Amerika Serikat terhadap program rudal balistik Teheran.

Laporan televisi pemerintah Iran menyebutkan bahwa roket Simorgh, yang dinamai seperti nama burung dalam mitologi Iran, mampu meluncurkan satelit 250 kilogram ke ketinggian 500 kilometer di atas Bumi.

Peluncuran tersebut menandai peresmian Pusat Antariksa Imam Khomeini, yang diambil dari nama pendiri Republik Islam Iran dan dibangun untuk meluncurkan satelit ke luar angkasa.

Stasiun televisi nasional Iran menyiarkan peluncuran roket tersebut dari Pusat Antariksa Imam Khomeini di Provinsi Semnan, Iran timur, lokasi peluncuran roket-roket sebelumnya.

Pusat Antariksa Imam Khomeini berada di "tempat sangat luas yang digunakan untuk persiapan, peluncuran, pengendalian dan pemanduan seluruh kendaraan peluncur satelit" menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Iran, yang bertugas menangani program antariksa Iran.

"Kita bisa melakukannya," demikian isi slogan yang tertulis pada roket itu.

Negara-negara Barat menuduh Iran mengembangkan teknologi peluncuran rudal balistik jarak jauh dengan hulu ledak konvensional atau nuklir meski Teheran membantah keras tudingan itu dan mengatakan program antariksanya semata ditujukan untuk tujuan damai.

Empat peluncuran satelit Iran lain, yang diproduksi di negeri itu, sejak 2009 memicu kecaman Barat.

Beberapa jam setelah pengukuman terkini Iran, Amerika Serikat menyebut peluncuran itu sebagai tindakan yang mengacaukan stabilitas regional dan kelihatannya melanggar resolusi Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Kami menganggapnya sebagai kelanjutan pengembangan rudal," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert. "Kami menganggap ini sebagai tindakan provokatif," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Rudal ditujukan ke Makkah digagalkan Arab Saudi

Militan Houthi menembakkan senjata saat berlangsungnya perkumpulan suku untuk menunjukkan dukungan kepada gerakan Houthi di Sanaa, Yaman, Kamis (10/11/2016). (REUTERS/Khaled Abdullah )

Riyadh, Arab Saudi, (CB) - Pasukan Pertahanan Udara Arab Saudi pada Kamis (27/7) mencegat satu rudal yang ditembakkan oleh petempur Al-Houthi dan bergerak menuju Kota Suci Makkah, demikian laporan kantor berita Arab Saudi.

Rudal balistik tersebut, yang ditembakkan oleh anggota milisi Syiah Yaman tersebut, dicegat oleh Pasukan Pertahanan Udara dengan menggunakan Rudal Patriot permukaan-ke-udara, dan menjatuhkan pecahannya di daerah tak berpenghuni, kata Xinhua. Sementara itu, satu pesawat koalisi pimpinan Arab Saudi menghancurkan landasan peluncur rudal.

Pada Oktober 2016, koalisi militer Arab pimpinan Arab Saudi juga mengumumkan bahwa pasukan militer mencegat satu rudal yang ditembakkan ke arah Makkah dari Yaman.

Rudal tersebut dihancurkan 65 kilometer dari kota paling suci umat Muslim itu, dan tak ada kerusakan yang dilaporkan.

Petempur Al-Houthi telah mengincar kota perbatasan Arab Saudi sejak awal perang di Yaman.

Pada Selasa (18/7) 20 warga sipil Yaman tewas dan banyak lagi cedera, saat koalisi pimpinan Arab Saudi menyerang satu desa di bagian selatan negeri itu, kata pejabat dari gerakan bersenjata Al-Houthi dan pemerintah pada Rabu (19/7).

PBB mengatakan korban pemboman pada Selasa, yang terjadi di desa al-Atera di Provinsi Taiz --tempat pertempuran antara dua kelompok di Yaman telah meningkat-- adalah pengungsi dalam negeri.

Pemerintah Yaman, yang diakui secara internasional, memastikan bahwa sekitar 20 orang terbunuh, termasuk wanita dan anak-anak. Namun, pemerintah tidak memberikan perincian lebih lanjut tentang serangan tersebut.

Credit antaranews.com

Menhan Pastikan Pembelian Sukhoi dan Drone Sudah Final

JAKARTA - Rapat terbatas mengenai kebijakan Alutsista yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi)‎ telah diambil keputusan terkait pengadaan alat pertahanan, yaitu membeli Pesawat Tempur jenis Sukhoi dan pengadaan Drone.

Menurut Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, pembelian Sukhoi sudah final dan diputuskan. "Sudah itu akan membeli drone, selain itu masalah regulasi siber," ujar Ryamizard di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Ryamizard menegaskan, pemerintah akan membeli sebanyak 11 Sukhoi. Menurutnya, proses negosiasi itu sudah berjalan sejak dua tahun yang lalu. Meski begitu, Ryamizar enggan mengungkap harga satuan dari Sukhoi tersebut.

Adapun mengenai pembelian Drone, Ryamizard mengaku masih mencari yang terbaik dengan harga yang murah. Menurutnya, pembelian tersebut akan menjadi modal negara untuk mengembangkan pesawat yang sejenis.

"Besok saya akan minta pabrik drone datang , uji coba mana yang bagus," ucapnya.

Dia menegaskan, pemerintah membutuhkan banyak drone untuk mengawasi wilayah Indonesia yang memiliki banyak pulau dan wilayah strategis. "Banyak dong, kita negara kepulauan, (drone) ini lebih murah dibandingkan pesawat‎," pungkasnya.

Credit sindonews.com

Kamis, 27 Juli 2017

Tahun Depan, Asgardia Akan Daftar ke PBB Sebagai Negara Antariksa

Bendera negara antariksa Asgardia. (asgardia.space)

CB, Paris - Negara antariksa pertama, Asgardia, akan mengajukan pengakuan dari Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) menjadi sebuah negara pada tahun depan. Jika Dewan PBB menyetujui permohonan tersebut, dua per tiga anggota Majelis Umum Asgardia harus memilih untuk masuk PBB.

Igor Ashurbeyli, industrialis Rusia sekaligus pendiri Asgardia, mengatakan negara antariksa ini akan mendirikan pemerintahan yang demokratis dalam enam bulan ke depan. "Setelah itu pengadilan tinggi, kejaksaan, kantor audit nasional, dan badan pemerintahan lainnya," kata Ashurbeyli, seperti dikutip dari laman berita CNN, Rabu, 26 Juli 2017.

Igor Ashurbeyli, pendiri negara antariksa Asgardia. (Ashurbeyli.eu.com)

Menurut Ashurbeyli, semua negara pasti akan memiliki masalah. Begitupun Asgardia, akan menemui masalah yang tak jauh berbeda dengan negara-negara yang sudah ada. "Tapi, bedanya, kita tidak ada di bumi," ujarnya.

Lalu, bagaimana langkah Ashurbeyli memberikan rasa aman kepada warganya? Ashurbeyli memberikan gambaran seperti warga negara lainnya. "Kami akan membangun perwakilan di tiap negara yang bekerja sama. Warga negara yang punya paspor Asgardia bisa memanfaatkannya dengan cara meminta perlindungan di kedutaan tersebut," ujar dia.

Lambang negara antariksa Asgardia. (asgardia.space)

Ashurbeyli menjelaskan, departemen pemerintahan akan dikelola oleh orang-orang Asgardia yang mereka wakili. Sedangkan pusat administrasi akan berlokasi di Wina.

Meski begitu, banyak ahli masih memperdebatkan hukum Asgardia. Salah satunya adalah Joanne Gabrynowicz, pakar hukum antariksa dari Beijing Institute of Technology School of Law.

Ilustrasi pesawat induk negara antariksa Asgardia. (Live Science)

Menurut Gabrrnoqicz, sebuah negara harus punya beberapa persyaratan. Di antaranya, yaitu populasi permanen, wilayah, pemerintahan, dan kapasitas untuk melakukan hubungan antarnegara,

"Premis bahwa Asgardia adalah bangsa masih bisa diperdebatkan," kata Gabrynowicz.

Sejak diumumkan oleh sekelompok miliuner Rusia dan ilmuwan di Paris, Prancis, Oktober tahun lalu, antusiasme yang tinggi itu menuntut pengelola Asgardia mengubah konstitusi seleksi warga.

Kini, seperti dikutip dari laman situs asgardia.space, pengelola Asgardia lebih ketat dan selektif dalam memilih warga negara mereka. Asgardia tidak akan memberikan warga negara bagi orang yang pelit memberikan informasi data diri. Dan menolak warga negara non-manusia misalnya robot dan hewan.

Oktober tahun lalu, para pemimpin proyek Asgardia membahas tempat tinggal futuristik yang dapat menampung 150 juta jiwa dalam sebuah konferensi pers di Paris, Prancis. Satelit pertama Asgardia rencananya akan diluncurkan pada tahun ini, awal dari sebuah proyek jangka panjang.

Credit TEMPO.CO

Siapa Igor Ashurbeyli, Pendiri Negara Antariksa Asgardia?

Lambang negara antariksa Asgardia. (Asgardia.space)

CB, Paris - Asgardia, negara antariksa pertama, bisa lahir berkat tangan dingin Igor Ashurbeyli. Ilmuwan komputer berumur 53 tahun ini merupakan doktor di bidang komputer.

Ashurbeyli merupakan lulusan Azerbaijan State Oil Academy pada 1985. Tiga tahun kemudian ia mendirikan Socium, sebuah perusahaan perangkat lunak dan konsultan dengan jumlah karyawan sekarang sudah mencapai 10 ribu orang.

Setelah pindah ke Moskow pada dekade 1990, Ashurbeyli menjadi salah satu tokoh besar di industri sains Rusia. Pada 2010, UNESCO menganugerahinya medali penghargaan State Science and Technology Prize.

Igor Ashurbeyli, pendiri negara antariksa Asgardia. (Ashurbeyli.eu.com)

Tiga tahun setelah itu, dia mendirikan Aerospace International Research Center (AIRC) di Wina, Austria. Saat ini, ia menjadi Ketua Komite Science of Space UNESCO.

Singkatnya, Ashurbeyli bukanlah pemula dalam dunia industri antariksa. Dalam sebuah konferensi di Hong Kong, Ashurbeyli menyatakan kepada CNN, "Asgardia merupakan mimpi saya sejak kecil."

Mimpi tersebut telah terbentuk tahun lalu. Ashurbeyli dan tim kini sedang merancang undang-undang di Asrgardia.

Ilustrasi Asgard, rumah para dewa Nors. (Wikipedia Commons)

Asgardia juga menarik minat warga Indonesia. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, per Rabu, 26 Juli 2017, sudah ada 6.505 warga Indonesia mendaftarkan diri ke negara antariksa yang namanya terinspirasi dari tempat tinggal Dewa Thor itu.

Sebanyak 84 persennya merupakan laki-laki. Sedangkan 16 persen sisanya perempuan. Jumlah tersebut dapat dilihat langsung di halaman situs asgardia.space.

Hingga kini, sudah ada 275.246 orang dari seluruh dunia mendaftarkan diri sebagai warga negara Asgardia. Angka tersebut jelas akan terus meningkat mengingat pendaftaran masih terus dibuka.

Bendera negar antariksa Asgardia. (Asgardia Space)

Sejak diumumkan oleh sekelompok miliuner Rusia dan ilmuwan di Paris, Prancis, Oktober tahun lalu, antusiasme yang tinggi itu menuntut pengelola Asgardia mengubah konstitusi seleksi warga.

Kini, seperti dikutip dari laman situs asgardia.space, pengelola Asgardia lebih ketat dan selektif dalam memilih warga negara mereka. Asgardia tidak akan memberikan warga negara bagi orang yang pelit memberikan informasi data diri. Dan menolak warga negara non-manusia misalnya robot dan hewan.

Oktober tahun lalu, para pemimpin proyek Asgardia membahas tempat tinggal futuristik yang dapat menampung 150 juta jiwa dalam sebuah konferensi pers di Paris, Prancis. Satelit pertama Asgardia rencananya akan diluncurkan pada tahun ini, awal dari sebuah proyek jangka panjang.

Ilustrasi pesawat induk negara antariksa Asgardia. (Live Science)

Credit TEMPO.CO

Lawan Sanksi AS, Iran akan Perkuat Senjata Defensif

TEHERAN - Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan kepada kabinetnya bahwa Teheran harus memperkuat senjata defensif sebagai perlawanan terhadap sanksi yang akan dijatuhkan oleh Amerika Serikat (AS).

Rancangan undang-undang (RUU) penjatuhan sanksi baru oleh AS itu telah disetujui parlemen Washington. Selain Iran, RUU itu menargetkan Rusia dan Korea Utara.

”Kami akan mengambil langkah yang kami anggap perlu sesuai dengan kepentingan negara, dan kita akan melanjutkan jalan kita tanpa memperhatikan sanksi dan kebijakan mereka (AS),” kata Presiden Rouhani.

Dia menambahkan bahwa Iran akan melanjutkan pembangunan militernya meski mendapat tekanan dari negara asing manapun.

”Kita harus selalu memperkuat pertahanan kita dan akan memperkuat semua senjata defensif kita, terlepas dari pandangan orang lain,” lanjut Rouhani yang dilansir dari kantor berita Fars, Kamis (27/7/2017).

RUU sanksi baru AS itu menargetkan 18 entitas dan individu yang terkait dengan program rudal nasional, pengadaan peralatan militer dan Korps Garda Revolusi Islam Iran.

Iran dan AS merupakan musuh bebuyutan sejak Revolusi Islam pecah di Teheran tahun 1979. Hingga kini, kedua negara tidak menjalin hubungan diplomatik.

Kebekuan hubungan kedua negara sempat mencair ketika Iran mencapai kesepakatan nuklir dengan enam negara di dunia termasuk AS pada pada tahun 2015.

Namun hubungan itu kembali memanas ketika Donald Trump terpilih sebagai presiden AS. Presiden Trump mengancam akan membatalkan kesepakatan nuklir yang dia sebut sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah ada".

Dalam kesepakatan nuklir itu, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan sanksi atau embargo ekonomi oleh Barat dicabut.

Credit sindonews.com

Israel pada Erdogan: Era Kekaisaran Ottoman Sudah Habis

Menteri Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon menuturkan, era kekaisaran Ottoman Turki saat ini sudah habis. Foto/Istimewa

TEL AVIV - Menteri Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon menuturkan, era kekaisaran Ottoman Turki saat ini sudah habis. Ini merupakan respon atas pernyataan yang dilontarkan Presiden Turki Tayyip Erdogan soal aksi Israel di komplek al-Aqsa.

"Hari-hari Kekaisaran Ottoman sudah berakhir. Ibukota orang-orang Yahudi adalah dan akan selalu menjadi Yerusalem. Berbeda dengan masa lalu, ini adalah kota dimana pemerintah berkomitmen terhadap keamanan, kebebasan, kebebasan beribadah, dan menghormati hak semua minoritas," kata Nahshon, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (26/7).

Seperti diketahui, Erdogan kemarin menyerukan kepada seluruh umat Muslim untuk membantu mempertahankan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Erdogan menilai tentara Israel sudah mencemari masjid suci dengan sepatu tempur dan dengan mudah menumpahkan darah di sana.

”Dari sini saya memanggil semua Muslim. Mereka yang dapat mengunjungi Al-Aqsa. Mereka yang tidak dapat mengunjungi Al-Aqsa harus mengirim bantuan ke saudara-saudara kita di sana,” kata Erdogan.

”Ketika tentara Israel secara sembarangan mencemari lantai-lantai Al-Aqsa dengan sepatu tempur mereka, dengan menggunakan isu-isu sepele sebagai dalih dan kemudian dengan mudah menumpahkan darah di sana, alasannya (mereka mampu melakukan itu) dan kita (Muslim) belum berbuat banyak untuk mempertaruhkan klaim kami atas Yerusalem,” sambungnya.

Erdogan juga mengatakan, ia telah berbicara dengan Presiden Israel Reuven Rivlin dan mengatakan kepadanya bahwa umat Islam yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa tidak dapat diperlakukan sebagai teroris.

Credit sindonews.com

Gara-gara Drama Korsel, Korut Lakukan 'Pembersihan' Kedubesnya di China

SEOUL - Pemerintah Korea Utara (Korut) melakukan “pembersihan” atau pemecatan besar-besaran terhadap para staf dan diplomatnya di Kedutaan Besar (Kedubes)-nya di Beijing, China. Musababnya, ada diplomat yang menonton drama televisi Korea Selatan (Korsel).

Para pejabat kedutaan saat ini sedang diselidiki karena kesalahan serius yang menyangkut ideologi. Tindakan diplomat menonton drama televisi Korsel dianggap menunjukkan simpati pada Seoul, yang menjadi musuh Pyongyang.

Kementerian Keamanan Negara Korea Utara serta Komite Pusat Partai Buruh Korea mengonfirmasi perihal pejabat kedutaan yang menonton drama televisi Korsel.

Tak hanya staf dan para diplomat, anggota keluarga mereka juga dipantau ketat. Aparat berwenang Pyongyang mencari materi yang mereka sebut “kotoran ideologis” di komputer, telepon genggam, dan perangkat lainnya milik staf, diplomat dan anggota keluarga mereka.

Korea Joongang Daily, salah satu surat kabar terbesar di Korsel melaporkan bahwa ada banyak pelanggaran yang ditemukan selama penyelidikan berlangsung. Di antaranya, potret mantan diktator Korut Kim Il-sung dan Kim Jong-il yang selalu dalam posisi tergantung di kantor kedutaan.

”Mereka pertama-tama melihat potret itu, karena ada sedikit kesalahan manajemen yang bisa menjadi tanda bahwa kedutaan tersebut telah benar-benar sudah keluar jalur,” kata seorang mantan diplomat Korut kepada Korea Joongang Daily, yang berbicara dalam kondisi anonim, yang dilansir Kamis (27/7/2017).

Diplomat yang menonton tayangan drama Korsel merupakan pemimpin bagian industri ringan di kedutaan, sebuah posisi yang sangat berpengaruh.

Drama Korsel atau dikenal dengan istilah “K-drama” telah memainkan peran penting dalam perseteruan dua Korea. Warga Pyongyang dilarang keras menonton tayangan itu dan yang ketahuan bisa terancam dieksekusi mati.

Banyak pembelot Korut terinspirasi untuk mempertaruhkan nyawa mereka dengan mencoba melarikan diri dari negaranya ketika mereka pertama kali “terpapar” drama live action Korsel yang selalu populer.

Pembelot top Korut, Thae Yong-ho, yang merupakan mantan duta besar Korut untuk Inggris pernah mengungkap bahwa rezim Kim Jong-un yang berkuasa tidak mampu sepenuhnya mengontrol tayangan drama Korsel di negaranya sendiri.

”Dua hal yang gagal dikendalikan rezim adalah narkoba dan drama Korsel,” kata Thae.

”Sistem Korut hanya bisa bertahan selama bisa memblokir semua informasi dari dunia luar,” ujarnya.”Ketika hari tiba, ketika orang memiliki akses terhadap informasi yang telah disensor, Korut akan runtuh seperti dinding tanah yang basah kuyup.”

Credit sindonews.com

Direktur CIA: China Geser Rusia sebagai Ancaman Terbesar AS

Pasukan China saat parade militer besar-besaran. Foto/REUTERS/Damir Sagolj

WASHINGTON - Direktur CIA Mike Pompeo memandang China ketimbang Rusia dan Iran sebagai ancaman terbesar dan jangka panjang bagi Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, Beijing memanfaatkan posisinya dalam daftar ancaman spymaster AS karena ekonomi dan populasinya lebih kuat ketimbang Rusia dan Iran. Argumen bos CIA ini mengejutkan, karena selama ini Rusia selalu di peringkat atas sebagai negara yang jadi ancaman bagi Washington.

Berbicara kepada Washington Free Beacon, Pompeo menandai terorisme dan Korea Utara sebagai ancaman jangka pendek terbesar terhadap kepentingan keamanan AS. Namun, China, Rusia dan Iran secara berurutan dipilih sebagai ancaman terbesar jangka menengah dan jangka panjang.

”Sulit untuk memilih antara China, Rusia dan Iran untuk jujur dengan Anda. Saya kira jika saya harus memilihnya dengan hidung di atas yang lain, saya mungkin akan memilih China,” katanya Pompeo kepada Bill Gertz, editor senior Washington Free Beacon, yang dikutip Kamis (27/7/2017).

”Mereka memiliki ekonomi riil yang mereka bangun, tidak seperti Rusia yang hidup dan mati pada berapa barel minyak yang bisa mereka ambil dari tanah. Dan Iran yang turunan sektornya sangat mirip satu sama lain dan tidak dengan skala populasi China,” ujar Pompeo.

Menurutnya, strategi pertahanan Beijing dirancang untuk menghadapi AS. ”Mereka mungkin mencoba mencuri barang-barang kami atau memastikan mereka bisa mengalahkannya. Dan yang paling sering keduanya,” katanya.

”Saya pikir sangat jelas ketika mereka memikirkan tempat mereka di dunia, mereka mengukur keberhasilan mereka dalam menempatkan diri mereka di dunia, di mana mereka ingin berhadapan dengan AS dan tidak melawan orang lain.”

Dia menolak untuk mengomentari laporan bahwa sejak 2012 China telah mensponsori spionase ofensif di AS. Namun, dia mengakui bahwa China melakukan “kampanye aktif” untuk hal itu.

”Ini dimulai dengan serangan komersial. Mencoba mencuri barang-barang kami. Itu berlangsung terus. Mereka selalu mencoba untuk mendapatkan sumber daya militer kami, program litbang kami dan sejenisnya. Jadi mereka punya sejarah panjang,” imbuh Pompeo.

”Tapi juga kasus bahwa orang-orang China telah pindah ke tempat di mana mereka, menurut saya, melihat diri mereka sebagai negara adidaya. Karenanya, ingin melakukan program spionase versi mereka dengan cara yang mencerminkan status superpower mereka,” kata Pompeo.

AS dan China tetap tetap mempertahankan mitra perdagangan dan investasi, meski beberapa kali terlibat “pertengkaran”, termasuk dalam sengketa Laut Cina Selatan dan Laut China Timur.

Credit sindonews.com

Tak Aman, AS Didesak Tarik 50 Senjata Nuklirnya dari Turki

Pangkalan militer Incirlik, Turki, yang jadi lokasi penempatan senjata nuklir AS. Foto/REUTERS/Murad Sezer

WASHINGTON - Mantan pejabat Pentagon, Joseph Cirincione, mendesak pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk menarik sekitar 50 senjata nuklirnya dari Pangkalan Udara Incirlik, Turki. Alasannya, tempat itu sudah tak aman lantaran Washington dan Ankara sedang bersitegang.

Cirincione yang saat ini menjabat sebagai presiden Ploughshares Fund—lembaga nirlaba nonproliferasi dan anti-perang—mengatakan kepada Stars and Stripes, Rabu (26/7/2017), bahwa pangkalan militer di Turki adalah tempat terburuk untuk menyimpan sekitar 50 senjata nuklir Washington.

Cirincione mengatakan, ada bom B61 yang disimpan di Incirlik. Bom itu memiliki kekuatan 10 kali bom atom yang dijatuhkan AS di Hiroshima pada tahun 1945.

Dia juga menyarankan AS untuk memindahkan 2.500 tentarannya dari pangkalan Incirlik.

Hubungan antara Turki dan AS telah menurun sejak kudeta militer yang gagal di Ankara pada Juli 2016.

Presiden Recep Erdogan telah menindak oposisi pemerintah sejak musim panas lalu, yang membuat para pemimpin NATO dan pengamat lainnya khawatir bahwa Turki telah beralih menjadi negara otoriter.

Sejumlah laporan memperkirakan lebih dari 70.000 orang telah ditangkap karena dituduh terlibat dalam kudeta gagal tahun lalu. Mereka yang ditangkap di antaranya dari kelompok hakim, pejabat militer dan polisi, profesor universitas dan pejabat lain.

Ketegangan itu diperparah dengan langkah Turki yang setuju membeli sistem rudal pertahanan S-400 Rusia.

Dalam pidatonya kepada anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP)—partai berkuasa di Turki—pada 25 Juli lalu, Erdogan membela keputusan Ankara soal pembelian S-400 Rusia.

“Mengapa hal itu menimbulkan ketegangan? Suatu negara harus mencari cara yang ideal untuk keamanannya sendiri,” kata Erdogan seperti dilaporkan Hurriyet Daily News.

Erdogan juga menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun Yunani, sebuah negara anggota NATO, telah menggunakan sistem rudal buatan Rusia tanpa menimbulkan kontroversi.

Belum lama ini, Pentagon juga dibuat kesal karena lokasi pasukannya di Suriah dibocorkan media Turki. Washington curiga Ankara sebagai sumber pembocor tersebut. Bocoran lokasi itu dianggap membahayakan keselamatan pasukan AS di Suriah.

Ada juga kecurigaan di Washington bahwa Turki mungkin telah membocorkan lokasi pangkalan AS yang sensitif di Suriah ke kantor berita negara.

Jerman baru-baru ini telah memindahkan semua pasukannya dari pangkalan Incirlik, setelah negara itu terlibat ketegangan dengan Turki.

Credit sindonews.com

Krisis Al-Aqsa, Hamas Kobarkan 'Hari Kemarahan' Melawan Israel

GAZA - Kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza, Palestina, mengobarkan “hari kemarahan” melawan pasukan keamanan Israel setelah ketegangan di kompleks Masjid Al-Aqsa belum mereda. Kelompok itu menyerukan para warga Palestina demo besar-besaran hari Jumat besok.

Hamas mengklaim menang dalam perselisihan dengan pihak Israel di situs Masjid Al-Aqsa. Kemenangan yang dimaksud adalah tunduknya Israel untuk melepas detektor logam di pintu masuk kompleks masjid atas tekanan banyak pihak.

Pada hari Rabu, Hamas menggelar demonstrasi perayaan di Kota Gaza atas pelepasan detektor logam Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa. Kelompok itu minta para pendukungnya dan para warga Palestina turun ke jalan untuk memprotes pelanggaran Israel di situs suci.

Seperti diketahui, Israel masih mempertahankan CCTV di sekitar pintu masuk kompleks masjid suci yang masih memicu kemarahan jemaah muslim Palestina.

”Masjid (Al-Aqsa) memanggil hati nurani dan kehormatan Anda, karena tidak mungkin untuk terus diam dalam menghadapi upaya pendudukan Israel untuk memulai sebuah realitas baru di sana,” ketua dewan politburo Hamas, Ismail Haniyeh, dalam sebuah tulisan yang diterbitkan surat kabar al-Risala, yang dilansir Jerusalem Post, Kamis (27/7/2017).

Para pejabat Israel pada Selasa lalu mengumumkan bahwa peralatan teknologi canggih akan digunakan di lokasi masjid dan bukan lagi detektor logam. Pejabat itu tidak menjelaskan kapan detektor logam dilepas dan peralatan apa untuk menggantikannya.

Israel juga cenderung meningkatkan kekuatan di situs Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Sebuah rekaman video Associated Press pada hari Selasa menunjukkan mesin berat dan pekerja Israel di kerahkan ke pintu masuk situs suci.

Detektor logam—yang telah dilepas—dan CCTV dipasang di kompleks Masjid Al-Aqsa setelah para pria bersenjata membunuh dua polisi Israel pada 14 Juli 2017. Serangan itu bahkan membuat Israel menutup masjid selama dua hari sehingga jemaah muslim tidak bisa salat jumat di Masjid Al-Aqsa.

Langkah Israel itu membuat marah dunia Muslim dan memicu kekerasan.

Credit sindonews.com