Kebocoran Radiasi Nuklir Skala Besar di Jepang

 

Setelah krisis nuklir Fukushima, opini penolakan penggunaan energi nuklir di Jepang kian berkembang

 

CB-- Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Tokaimura, Jepang mengalami kebocoran radiasi nuklir dosis besar pada 30 September 1999. Insiden ini merupakan salah satu kecelakaan nuklir terburuk di Jepang yang disebabkan karena kesalahan teknis.

Dilansir dari History, PLTN Tokaimura terletak 87 mil dari Tokyo, berfungsi memberikan pasokan listrik ke banyak wilayah di sekitarnya. Saat kecelakaan terjadi, petugas PLTN membuat kesalahan ketika sedang mencampurkan uranium.

Alih-alih menuangkan 2,2 Kg uranium bubuk ke dalam asam nitrat, petugas justru menuangkan 15,8 Kg uranium, tujuh kali lebih banyak dari seharusnya. Reaksi berantai yang disebabkan oleh sinar gamma dan neutron langsung membanjiri ruang pemurnian.

Tim darurat PLTN terpaksa mencari bantuan dari luar, karena mereka tidak bisa mengatasi kebocoran reaksi itu sendiri. Sebagai tindakan pencegahan, kereta api dan akses menuju dan dari Tokaimura diblokir.

Lebih parahnya, para pekerja pabrik lupa mematikan sistem ventilasi sehingga radiasi secara tidak sengaja bocor ke udara dan mencapai kota-kota terdekat. Tokyo Electric Power Company kemudian membawa 900 pon natrium borat untuk menyerap radiasi.

Akan tetapi mereka kesulitan menemukan cara aman mendekati sumber radiasi. Akhirnya, beberapa jam kemudian, mereka menyemprotkan natrium borat dengan menggunakan selang ke sumber radiasi.

Hisashi Ouchi, seorang petugas pabrik, meninggal dunia setelah menghabiskan dua pekan di rumah sakit dalam keadaan koma. Sebanyak 49 orang lainnya terkena radiasi yang cukup banyak yang membuat mereka sakit parah.

Selain itu, 33 ribu orang yang tinggal di dekat pabrik itu harus diungsikan selama beberapa hari.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Peneliti Berhasil Uji Tulang Buatan Dicetak Printer 3D

 

Peneliti biomedis pada University of Sydney sedang menguji pengganti tulang jenis baru dengan menggunakan mesin pencetak tiga dimensi atau printer 3D.

 

CB, LONDON -- Peneliti Amerika Serikat berhasil memulihkan tulang belakang dan tengkorak hewan, yang patah, dengan tulang buatan, yang dibentuk dengan pencetak 3 dimensi. Uji teknologi itu membuka peluang pembuatan tulang sesuai dengan kebutuhan orang tertentu demi memperbaiki tulang gigi, tulang belakang, dan cedera lain.

Tidak seperti pemulihan sebelumnya, bahan buatan bernama tulang hiper-elastis itu dapat menumbuhkan jaringan tanpa membutuhkan unsur pertumbuhan tambahan. Tulang buatan itu dikabarkan lentur, kuat, serta dapat langsung dipakai di ruang bedah.

Dalam jumpa pers lewat telepon, peneliti mengatakan, hasil pada hewan, disiarkan pada Rabu (28/9) waktu setempat dalam jurnal Science Translational Medicine menakjubkan. Menurutnya percobaan terhadap manusia dapat dimulai lima tahun mendatang.

Tim peneliti menemukan, tulang hiper-elastis, terbuat dari keramik dan polimer, dapat cepat menyatu dengan jaringan di sekitarnya dan meregenerasi tulang. Hasil itu didapat dalam proses pemulihan patah tulang belakang hewan pengerat dan tengkorak seekor monyet.

Tulang sintetis itu memperbaiki patah tulang belakang tikus dan memulikan retak tengkorak monyet dalam empat minggu tanpa indikasi infeksi atau efek samping lainnya, ujar peneliti.

"Properti unik lainnya tulang itu sangat berpori sehingga mudah menyerap, fitur cukup penting untuk penyatuan sel dan jaringan," kata Ramille Shah dari departemen teknik, rekayasa bahan, dan operasi Universitas Northwestern yang ikut mengepalai penelitian itu.

"Walaupun jika tulang berubah bentuk atau tertekan, alat itu masih dapat menyerap nutrisi, dan hal itu penting bagi sistem aliran darah untuk ikut masuk demi mendukung pertumbuhan sel dan jaringan," katanya.

Tipe tulang lain yang tengah dikembangkan kerap terlalu rapuh saat dibentuk dan digunakan dokter bedah. Alat semacam itu dihindari karena dinilai berisiko saat ditanam dalam tubuh, atau dianggap cukup mahal dan sulit dibuat massal.

Namun masih banyak masalah lain yang mesti diatasi, kata Adam Jakus, anggota peneliti Shah di Universitas Northwestern. "Tulang ini murni sintetis, murah, dan mudah dibuat," katanya, "Alat ini juga dapat dikemas, dikirim dan disimpan dengan baik."

Shah berharap tulang ini dapat menguntungkan warga di negara berkembang. "Ada banyak pasien pediatrik, khususnya di dunia ketiga yang terlahir dengan kelainan ortopedik atau Maxillofacial (kelainan tulang wajah dan rahang," katanya. "Biaya tulang itu murah sehingga kami harap, teknologi tersebut dapat dijangkau pasien tersebut," katanya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Obama Khawatir UU Anti-Terorisme Baru Jadi Bumerang untuk AS

 

Presiden AS Barack Obama sedang membaca

 

CB, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat Barack Obama memperingatkan Undang-Undang baru Justice Against Sponsors of Terrorism (JASTA) adalah sebuah kesalahan, Kamis (29/8). Ia mengatakan UU tersebut akan membawa bahaya yang belum pernah ada sebelumnya bagi AS.

"Ini menjadi bahaya yang belum pernah ada sebelumnya, dan ini adalah contoh kenapa kita harus melakukan sesuatu yang sulit," kata Obama pada CNN.
Undang-Undang ini memberikan peluang cukup lebar bagi keluarga korban aksi teror, termasuk serangan WTC untuk melakukan gugatan kepada kelompok atau negara sponsor.  Sejumlah pihak di AS meyakini Saudi merupakan sponsor dari serangan tersebut.
Obama mengatakan, hanya bisa menyatakan simpati bagi keluarga korban 9/11. Ia hanya tidak ingin tiba-tiba AS sendiri jadi sasaran UU tersebut.
Presiden mengatakan UU tersebut bisa membuat orang di seluruh dunia juga menuntut pemerintah AS. Direktur CIA, John Brennan sepakat dan mengatakan UU tersebut akan membawa implikasi mengerikan pada keamanan nasional AS.

"Potensi kerugiannya sangat besar," kata Brennan dikutip BBC. Senat dan Kongres mengatakan pengesahan UU dilakukan demi keluarga korban 9/11. Senator New York dari Demokrat, Chuck Schumer mengatakan Gedung Putih dan para eksekutif hanya peduli pada hubungan diplomatik.
Keluarga korban dan pengacara juga mengenyampingkan kekhawatiran Obama. Ketua 9/11 Families & Survivors United for Justice Against Terrorism, Terry Strada menyambut bahagia putusan Senat dan Kongres.

"Kami menunggu saat-saat berada di pengadilan dan mendapat jawaban siapa sebenarnya yang berada di balik serangan itu," kata Strada. JASTA baru saja disahkan oleh Senat dan Kongres pada Rabu. Veto Obama tak kandas di tangan Kongres.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Gedung Putih: Ini Hal Paling Memalukan Dilakukan Senat

Menara Kembar WTC

 

CB, WASHINGTON -- Kongres Amerika Serikat menolak veto Presiden Barack Obama. Kongres tetap mengesahkan undang-undang yang memberikan kewenangan bagi keluarga korban teroris 9/11 untuk menuntut Arab Saudi yang dituding menjadi sponsor serangan teroris tersebut.

Juru Bicara Gedung Putih Josh Earnest sangat kecewa dengan Kongres Amerika. Ia  mengatakan, "Ini merupakan hal yang paling memalukan yang dilakukan oleh Senat Amerika sejak tahun 1983," katanya seperti dilansir Haaretz, Rabu, (28/9).

Situasi politik saat ini, ujar Earnest, sangat menegangkan. "Saya kira upaya Presiden Obama melakukan veto terhadap pengesahan undang-undang tersebut hanya mengikuti prinsip-prinsip sebagai seorang kepala negara. Saya yakin sekali presiden tidak buta dengan kondisi dan situasi politik saat ini."

Seperti dilansir USA Today, keluarga korban teroris 9/11 terus melakukan lobi-lobi kepada Kongres agar undang-undang yang bisa digunakan untuk menuntut Arab Saudi disahkan.
Namun undang-undang ini tak hanya bisa digunakan untuk menuntut sekutu Amerika terkuat di Timur Tengah tersebut namun juga bisa dikenakan terhadap sekutu-sekutu Amerika yang lain.

Menurut Earnest, undang-undang ini akan membuat negara-negara lain membalas dendam kepada Amerika. Mereka akan membuat undang-undang yang sama untuk menuntut Amerika jika mereka menuding Amerika mensponsori suatu kegiatan terorisme.

"Saya kira tak ada negara yang lebih kalah daripada Amerika dalam hal ini. Undang-undang ini hanya akan mengganggu peran Amerika dalam urusan internasional," ujarnya.



Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Cina Peringatkan Jepang Agar tak 'Bermain Api'

 

Pulau-pulau kecil dan terumbu karang yang tersebar di Laut Cina Selatan menjadi objek sengketa sejumlah negara di kawasan itu.

 

CB, BEIJING -- Cina memperingatkan Jepang agar tidak 'bermain api'. Pada Kamis (29/9), Kementerian Pertahanan Cina mengatakan Jepang bermain api dengan rencananya 'berperan lebih' di Laut Cina Selatan.

Jepang bergabung dengan Amerika Serikat dalam latihan patroli bersama di wilayah. Cina mengatakan tidak akan tinggal diam dengan menonton saja.

Juru bicara Kementerian Pertahanan, Yang Yujun mengatakan Jepang berencana meningkatkan krisis di Laut Cina Selatan untuk kepentingannya sendiri. "Jika Jepang ingin bergabung dengan patroli gabungan di perairan kekuasaan Cina, ini benar-benar bermain api," kata Yang. Yang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tidak tinggal diam.

Beberapa waktu lalu, Jepang mengumumkan rencananya untuk lebih berperan di Laut Cina Selatan. Jepang juga menguatkan hubungan dengan negara sengketa seperti Filipina dan Vietnam.

Hubungan dua negara Asia dengan ekonomi terbesar ini terus menegang. Kedua negara bahkan masih dibayangi oleh sejarah perang dan sengketa wilayah di Laut Cina Timur.



Credit  REPUBLIKA.CO.ID

RI Desak Ratifikasi Konvensi ASEAN Tentang Perdagangan Orang

 

 

 Ilustrasi. (Pixabay/sammisreachers)

 

Jakarta, CB -- Dari persoalan imigran hingga narkoba, orang tua hingga anak-anak, melintasi semua benua, kasus perdagangan manusia terus menjadi masalah yang tak kunjung usai.

Kemelut perdagangan manusia yang kompleks itu tak mungkin bisa diselesaikan tanpa kerja sama negara-negara yang terlibat. Indonesia, karenanya, mendesak anggota ASEAN agar segera meratifikasi konvensi mengenai perdagangan orang yang sudah dirancang.

"Perdagangan manusia itu harus diperangi bersama. Selain mencegah, kita juga harus melindungi hak korban. Untuk itu, konvensi ini harus cepat diratifikasi karena sering kali masalahnya dari negara lain. Harus ada kerja sama yang jelas," ujar Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Jose Tavares, di Jakarta, Kamis (29/9), dalam acara konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak.

Kerja sama ini bertujuan untuk mencegah dan melawan perdagangan orang dan memastikan pemberlakuan hukum yang efektif bagi pelaku, serta untuk melindungi korban dengan menghormati hak asasi manusia.

Menurut Jose, konvensi ini sangat penting mengingat perdagangan manusia sudah bukan lagi isu nasional, tapi termasuk dalam kejahatan lintas batas.

"Penanganannya tentu tidak bisa sendiri-sendiri. Harus berjalan dari satu titik yang sama. Oleh karena itu, harus segera diratifikasi oleh semua negara," kata Jose.

Menurut Wakil Indonesia untuk Komisi Antar-pemerintah ASEAN mengenai Hak Asasi Manusia, Dinna Wisnu, proses ratifikasi ini mungkin akan memakan waktu lama karena harus dikoordinasikan dengan masyarakat dan badan terkait di negara masing-masing.

"Budaya, kebiasaan, dan hukum di setiap negara berbeda. Terkadang, kita sulit membedakan pelaku dan korban karena pelaku bisa jadi juga korban. Untuk itu, perlu kita duduk bersama, lihat pola pikir, segi budaya, dan kondisi di lapangan karena masalah ini bukan hanya hitam dan putih," tutur Dinna.

Sayangnya, celah dalam kebudayaan dan hukum serta lemahnya aparat di beberapa daerah sering kali dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan manusia.

"Mereka melakukan sistem yang terkoordinasi. Dalam mengatasi ini, kita juga harus memiliki sistem yang terkoordinasi dan berusaha sekeras mungkin agar tidak ada celah," kata Jose.

Indonesia sendiri hingga saat ini belum meratifikasi kesepakatan tersebut. Menurut Wakil Indonesia untuk Komisi Antar-pemerintah ASEAN mengenai Hak Asasi Manusia, Dinna Wisnu, proses ratifikasi tersebut masih panjang.

"Sekarang ini masih harmonisasi rancangan undang-undang di dalam negeri untuk menjalani kesepakatan tersebut di antara kementerian-kementerian terkait, khususnya Kementerian Hukum dan HAM baru bisa diratifikasai parlemen," tutur Dinna.

Ketika semua negara anggota ASEAN sudah meratifikasi, konvensi ini dianggap sangat berguna karena dapat menjadi sarana berkoordinasi guna menangani masalah perdagangan manusia.

Credit  CNN Indonesia

Filipina: Latihan Militer dengan AS Berlanjut pada 2017

 

 

Berbeda dengan komentar Presiden Duterte sebelumnya, Filipina memastikan bahwa latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat akan berlanjut pada 2017. (Reuters/Kham)

 

Jakarta, CB -- Pemerintah Filipina memastikan bahwa latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat akan berlanjut pada 2017. Meski demikian, Filipina akan meninjau apakah latihan bersama ini akan berlanjut pada 2018 dan seterusnya.

Konfirmasi ini disampaikan Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Yasay pada Kamis (29/9), hanya beberapa jam setelah Presiden Rodrigo Duterte mengumumkan pada Rabu (28/9) malam di Hanoi, Vietnam, bahwa latihan militer kedua negara sekutu yang dimulai pekan depan akan menjadi yang terakhir digelar.

Dilaporkan Reuters, Yasay memaparkan bahwa latihan militer AS-Filipina pada 2017 sudah disepakati oleh pemerintahan sebelumnya, sehingga akan tetap dilakukan. Pemerintahan Duterte hanya akan meninjau perlunya latihan militer dengan AS mulai 2018 hingga seterusnya.

Yasay menyebut bahwa Filipina tidak ingin memiliki sekutu militer dan ingin berteman dengan semua negara, serta tidak mengasingkan satu negara manapun. Dengan cara seperti itu, ujar Yasay, Filipina akan menyelesaikan sengketa maritim di Laut China Selatan.

Yasay menilai bahwa pernyataan Duterte di Vietnam sebelumnya banyak disalahartikan. Menurut Yasay, Duterte tidak akan menghentikan kerja sama militer dengan AS, hanya patroli gabungan saja.

"Kesepakatan kami akan tetap dihormati dan itulah yang dimaksud oleh presiden," kata Yasay.

Yasay mengatakan bahwa Filipina tidak akan membatalkan Perjanjian Pertahanan Bersama dengan AS tahun 1951. Menurut Yasay, AS tetap merupakan sekutu terdekat Filipina.

Latihan gabungan Pendaratan Amfibi dengan sandi Phiblex akan digelar pada 4-12 Oktober mendatang di Filipina yang merupakan kelanjutan dari latihan tahunan Balikatan pada April lalu yang melibatkan 8.000 personel dari kedua negara.

Komentar Duterte untuk menghentikan latihan gabungan militer dengan AS menambah panjang daftar perseteruan antara Filipina dan AS di bawah kepemimpinannya. Sebelumnya Duterte juga mengatakan akan memulangkan seluruh tentara AS di selatan negara itu.

Pemimpin berusia 71 tahun ini juga sempat menyebut Presiden AS Barack Obama dengan nama "anak pelacur". Perkataan ini membuat Obama membatalkan pertemuan bilateral dengan Duterte di sela KTT Asia Timur September lalu di Laos.



Credit  CNN Indonesia

Dua Tentara Pakistan Tewas Dibunuh Pasukan India di Kashmir

 

Ilustrasi (Reuters/Amit Dave)

 

Jakarta, CB -- Dua tentara Pakistan terbunuh dalam baku tembak dengan pasukan India di perbatasan sengketa kedua negara, Kashmir, pada Kamis (29/9).

Menurut Direktorat Jenderal Operasi Militer India, baku tembak terjadi setelah pasukan mereka melakukan "serangan terukur" di Kashmir. India mengatakan, serangan itu dilakukan untuk mencegah serangan teroris ke Jammu dan Kashmir.

"Operasi ini pada dasarnya untuk memastikan bahwa teroris tidak akan berhasil menyusup dan melakukan kerusakan dan membahayakan kehidupan warga negara kami," kata pejabat militer India, Letnan Jenderal Ranbir Singh, dikutip CNN.

Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif mengutuk pembunuhan dua tentara dengan menyebutnya sebagai "agresi" dari pasukan India. Dia mengatakan bahwa pasukan Pakistan mampu mempertahankan wilayah dan akan menghentikan setiap "rencana jahat" terhadap negara itu.

Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif mengatakan bahwa tentara mereka telah merespons dengan tepat.

"Jika India mencoba melakukan ini lagi, kami akan meresponsnya dengan keras. India melakukan ini hanya untuk menyenangkan publik dan media mereka," kata Asif.

Insiden ini terjadi selang dua pekan setelah 18 tentara India terbunuh dalam serangan oleh militan ke pangkalan militer di Uri, sekitar 102 kilometer dari Srinagar, ibukota Jammu dan Kashmir.

Serangan itu adalah yang terparah terhadap militer India sejak militan merongrong India pada 1989, dan memicu perang pernyataan antara kedua negara.

Pemerintah India menuding pemerintah Pakistan berada di balik serangan tersebut. Perdana Menteri India Narendra Modi langsung melancarkan kampanye internasional untuk mengucilkan Pakistan di ranah global.

Dasar India untuk mengucilkan Pakistan, salah satunya dengan lobi di PBB, adalah karena negara itu dituding mendukung terorisme dan tidak ingin ikut andil dalam upaya pemberantasan teror dunia.

Pemerintah Pakistan membantah tudingan tersebut.




Credit  CNN Indonesia

Serangan Udara Hantam Dua Rumah Sakit Terbesar di Aleppo

 

 

Puluhan orang tewas dalam gempuran serangan udara di wilayah timur Aleppo yang dikuasai pemberontak, utamanya sejak militer Suriah mengumumkan akan meluncurkan operasi militer besar-besaran untuk kembali merebut Aleppo. (Reuters/Abdalrhman Ismail)

 

Jakarta, CB -- Organisasi non-pemerintah Suriah melaporkan bahwa serangkaian serangan udara yang menghujani wilayah timur Aleppo yang dikuasai pemberontak menghantam dua rumah sakit terbesar di kota itu, sehingga tak dapat digunakan untuk merawat pasien yang terluka akibat perang.

"Serangan terjadi sekitar pukul 4.00 pagi. Satu pesawat menargetkan kedunya secara langsung," kata Adham Sahloul dari Masyarakat Medis Suriah Amerika (SAMS), yang mendukung kegiatan operasional kedua rumah sakit tersebut.

"Saat ini hanya terdapat enam rumah sakit yang beroperasi setelah rumah sakit M2 dan M10 untuk sementara tak bisa digunakan," ujarnya, dikutip dari AFP, Rabu (28/9).

Sahloul memaparkan bahwa kedua rumah sakit memiliki unit ICU dan penanggulangan trauma akibat pertempuran yang berlangsung di Suriah. Ia menyebut serangan itu "disengaja" dan kedua rumah sakit itu sudah ditargetkan dalam sejumlah serangan udara sebelumnya.

Belum jelas apakah serangan udara tersebut diluncurkan oleh militer Suriah atau Rusia, karena keduanya meluncurkan serangkaian serangan udara untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai pemberontak, utamanya sejak gencatan senjata berakhir dua pekan lalu.

Hujan bom menghantam pembangkit yang menyuplai pasokan listrik untuk rumah sakit yang disebut M10, rumah sakit yang lebih besar. Sementara di M2, seorang sopir ambulans, perawat dan akuntan rumah sakit itu terluka akibat serangan udara.

"Dua pasien tewas. Kami masih menyelidiki apakah pasien meninggal karena terkena serangan udara secara langsung, atau karena perawatan medis kepada mereka terhenti [akibat gempuran bom]," ujar Sahloul.

Sahloul juga memperingatkan kemungkinan fasilitas medis itu dapat luluh lantak jika serangan udara terjadi lagi.

"Dengan dua rumah sakit tak dapat beroperasi, dan jika hari ini akan terdapat gempuran serangan udara seperti pada Sabtu atau Minggu lalu, maka ini sama seperti menandatangani surat kematian untuk seluruh warga," ujarnya.

Puluhan orang tewas dalam gempuran serangan udara di wilayah timur Aleppo yang dikuasai pemberontak, utamanya sejak militer Suriah mengumumkan akan meluncurkan operasi militer besar-besaran untuk kembali merebut Aleppo pada Kamis (22/9) lalu.

Berbagai kelompok pemerhati HAM menuding pasukan Suriah dan Rusia secara sengaja menargetkan fasilitas medis maupun rumah sakit. Amnesty International pada awal tahun ini menuduh kedua negara sekutu ini sengaja "menyapu bersih rumah sakit, sebagai bagian dari strategi militer mereka."




Credit  CNN Indonesia

Arab Saudi gelar latihan militer di tengah ketegangan dengan Iran

 

Pemandangan Kota Tua Sanaa di Yaman, Minggu (25/9/2016). (REUTERS/Mohamed al-Sayaghi)

 

Riyadh (CB) - Angkatan Laut Arab Saudi akan menggelar latihan militer di Teluk Persia dan Selat Hormuz pekan depan, di tengah ketegangan dengan Iran.

Latihan militer dengan sandi "Gulf Shield 1" akan berlangsung di Laut Oman dengan melibatkan armada kapal, pesawat, marinir dan personel lainnya, menurut pernyataan Komandan Angkatan Laut Kerajaan Arab Saudi Abdullah al Sultan, Rabu.

Arab Saudi dan Iran, dua negara yang dipisahkan oleh Teluk Persia, tidak memiliki hubungan diplomatik dan berselisih atas sejumlah isu regional termasuk perang Suriah dan Yaman.

Gulf Shield 1 merupakan bagian dari rangkaian latihan yang dijalani oleh armada Angkatan Laut Arab Saudi di kawasan, ujar Sultan seperti dilansir kantor berita SPA, yang dikutip AFP.

Manuver ditujukan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kemampuan mempertahankan perbatasan, melindungi jalur pelayaran dan mencegah agresi atau serangan teroris, menurut laporan SPA.

Koalisi pimpinan Arab Saudi, termasuk pasukan Angkatan Laut, memberlakukan blokade terhadap Yaman sebagai bagian dari upaya mencegah senjata jatuh ke tangan pemberontak Huthi dan para sekutu mereka yang telah menguasai sebagian wilayah negara tersebut.

Amerika Serikat dan Arab Saudi menuding Iran mengirimkan rudal dan berbagai senjata lain kepada pemberontak Yaman, namun Teheran membantah tudingan tersebut.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al Jubeir mengungkapkan di The Wall Street Journal pada 18 September bahwa "Iran harus menghentikan tindakan subversif dan permusuhan dan berhenti mendukung terorisme."

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyatakan pada 13 September di surat kabar The New York Times bahwa "pemicu utama aksi kekerasan (di kawasan) adalah ideologi ekstremis yang digaungkan oleh Arab Saudi."



Credit  ANTARA News

Empat kapal listrik Turki segera ke Indonesia

 

Kapal pembangkit listrik dari Turki Karadeniz Zeynep Sultan berkapasitas 125MW yang disewa PLN terlihat berada di perairan Amurang sekitar 250 meter dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Amurang, Manado, Sulawesi Utara. (ANTARA FOTO/HO/pd/15)

 

Istanbul (CB) - Empat kapal pembangkit listrik atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) yang akan dikontrak Indonesia dari perusahaan Karpowership Turki akan segera diberangkatkan secara bertahap menuju Indonesia sampai awal Januari 2016.

Menurut Koordinator Pengembangan Bisnis Karpowership Group Sibel Yucel di Istanbul, Turki, Kamis, kesiapan dua kapal pembangkit berkapasitas terpasang masing-masing 110 megawatt sudah mencapai 90 persen sehingga pada akhir Oktober 2016 sudah bisa diberangkatkan ke Indonesia.

Sekitar 18 wartawan dari Indonesia menyaksikan mesin pembangkit listrik di dua kapal itu dirakit di Galangan Kapal Hatzan, Yelova, Istanbul. Keduanya diberi nama Yasin Bey Karpowership dan Gokhan Bey Karpowership yang akan ditempatkan di Ambon dan Lombok.

Sementara dua kapal lainnya dikerjakan di Galangan Kapal yang berbeda, namun masih di sekitar Istanbul.

Kapal pembangkit listrik terbesar yang dipesan Indonesia berukuran panjang 300 meter dengan kapasitas terpasang 470 megawatt untuk ditempatkan di Belawan, Medan. Kapal yang memasuki tahap akhir penyelesaian di Galangan Kapal Sefel itu akan diberangkatkan ke Indonesia akhir Desember 2016 dan tiba di Belawan akhir Januari 2017.

Kapal serupa untuk tujuan penempatan di Kupang juga diperkirakan selesai awal Januari 2017, namun kapasitas terpasangnya hanya 110 megawat.

Indonesia menandatangani kontrak pembelian listrik dari Karpowership untuk lima titik distribusi yaitu Belawan, Mataram, Ambon, Kupang dan yang sudah beroperasi di Amurang, Sulut. Harga beli listrik yang disekapati Rp1.850 per KWh.

Pembangkit apung itu disewa PLN selama jangka waktu lima tahun dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik karena banyak daerah mengalami defisit listrik.

Kapal pembangkit itu bisa memasok listrik selama lima tahun tanpa henti karena mempunyai turbin di atas 10 unit dan hanya memasok sekitar 80 persen dari kapasitas terpasang. Keunggulan pembangkit buatan Turki itu bisa beroperasi selama dengan dua bahan bakar yaitu jenis heavy fuel oil dan gas dan memiliki titik interkoneksi di sisi tegangan tinggi, 70 kV/150 kV.

Presiden Joko Widodo berkeinginan pembuatan kapal pembangkit keenam serta perakitan mesin pembangkit listriknya bisa dilakukan di Indonesia sehingga Indonesia mempunyai kemampuan membuat kapal pembangkit dengan kapasitas besar.



Credit  ANTARA News

Filipina puas dengan kapal perang buatan Indonesia

 

Kapal Strategic Sealift Vessel BRP TARLAC (LD-601) saat pelepasan ekspor perdana kapal perang buatan PT PAL Indonesia (Persero)di Dermaga Divisi Kapal Niaga, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (8/5/2016). (ANTARA/Zabur Karuru)

 

Surabaya (CB) - Pejabat Filipina menyatakan puas dengan kapal perang buatan Indonesia, menyebut spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan pertahanan negaranya.

"Saya puas dengan produk kapal perang Indonesia, karena sesuai dengan yang dibutuhkan pertahanan di negara kami," kata Wakil Menteri Pertahanan Filipina Urusan Kebijakan Pertahanan Ricardo David Jr usai peluncuran kapal pesanan kedua di Dok Semarang Divisi Kapal Niaga Kawasan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis

Ricardo menambahkan kapal perang produksi Indonesia merupakan kapal terbaik dan tercanggih yang pernah dimiliki Filipina.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha PT PAL Turitan Indaryo mengatakan Filipina berencana memesan lagi kapal perang produk Indonesia karena mengaku puas dengan kualitas produknya.

Turitan, yang sebelumnya memimpin proyek pengerjaan Strategic Sealift Vessel (SSV) pesanan Filipina, mengatakan jenis kapal yang akan dipesan adalah kapal ambulans, atau yang bisa digunakan untuk menjalankan fungsi sosial.

"Pembicaraan lebih lanjut belum dilakukan terkait rencana pemesanan kembali, dan sekarang mereka sudah seperti saudara, tinggal menunggu kelanjutannya saja," katanya.

Filipina menunjuk PT PAL Indonesia untuk menggarap dua kapal perang jenis SSV setelah proses tender internasional.

Pesanan kapal pertama kelas Lloyd Register telah dikirim dan diberi nama Tarlac oleh Kementerian Pertahanan Filipina.

Kapal perang pesanan kedua diluncurkan hari ini dan akan dikirim lebih cepat tiga bulan dari target yang ditentukan yakni pada Mei 2017 dan rencananya diserahkan ke Kementerian Filipina pada Maret 2017.

Credit  ANTARA News

PAL selesaikan pesanan kedua kapal perang Filipina

Dirut PT PAL, Firmansyah Arfin (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

 

Surabaya (CB) - PT PAL Indonesia (Persero) telah menyelesaikan kapal perang pesanan kedua Kementerian Pertahanan Filipina dan berencana diluncurkan pada tanggal 29 September 2016 di galangan kapal PT PAL Indonesia wilayah Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah Arifin, di Surabaya, Sabtu mengatakan penyelesaian kapal perang jenis "Strategic Sealift Vessel" (SSV) pesanan kedua ini lebih cepat tiga-empat bulan dibanding proses pesanan pertama yang membutuhkan waktu sekitar dua tahun.

"Secara keseluruhan pesanan kedua ini lebih cepat dibanding yang pertama, yakni sekitar tiga hingga empat bulanan," katanya.

Sebelumnya, pesanan pertama kapal SSV canggih karya mandiri anak bangsa yang berada di kelas "Lloyd Register" itu telah diluncurkan pada 18 Januari 2016, dan telah diberi nama oleh Kementerian Pertahanan Filipina dengan nama Tarlac.

"Tarlac merupakan kapal perang pertama yang berhasil diekspor Indonesia, dan merupakan bagian dari pengembangan kapal pengangkut "Landing Platform Dock" (LPD) yang didesain panjang 123 meter, lebar 21,8 meter, dan memiliki kecepatan 16 knot dengan ketahanan berlayar selama 30 hari di laut lepas," katanya.

Sementara itu, pimpinan proyek pengerjaan kapal perang pesanan Filipna Turitan Indaryo mengatakan cepatnya proses pengerjaan pesanan kedua karena PT PAL Indonesia menggunakan prinsip "one day one blok".

"Artinya setiap hari harus ada blok-blok kapal yang diselesaikan, sehingga bisa lebih cepat dari waktu yang ditentukan," kata Turitan yang kini menjabat Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha.

Sebelumnya, Turitan menjelaskan ketepatan waktu pengerjaan dan pengiriman menjadi catatan tersendiri dan merupakan nilai tambah yang ditawarkan PT PAL Indonesia kepada negara pemesan.

"Selain itu kualitas barang dan harga yang bersaing menjadi keunggulan bahwa produk bangsa Indonesia dapat bersaing dengan dunia internasional," katanya.

Sebelumnya, Filipina memesan dua unit kapal perang LPD jenis SSV yang dilengkapi persenjataan sebagai bentuk upaya pertahanan diri.

SSV dilengkapi pendaratan tiga helikopter dan hangar, serta memiliki kemampuan mengangkut dua unit kapal landing craft utility (LCU) ditambah berbagai macam kendaraan tempur dari truk militer hingga Amphibious Assault Vehicle (AAV).

Dengan memiliki draft kapal lima meter, SSV mampu menjangkau hingga ke perairan dangkal serta dapat difungsikan sebagai rumah sakit apung dan SAR ketika sedang terjadi bencana.





Credit  ANTARA News

H-1 amnesti pajak, Rp3.195 triliun dilaporkan

 

Petugas melayani wajib pajak untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan amnesti pajak (tax amnesty) di "Help Desk" Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I, Jakarta Selatan, Senin (19/9/2016). (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

 

Jakarta (CB) - Total jumlah harta yang terkumpul dalam program amnesti pajak di hari terakhir periode pertama mencapai Rp3.195 triliun yang terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp2.177 triliun, deklarasi harta luar negeri Rp888 triliun, dan dana repatriasi Rp131 triliun.

Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di "www.pajak.go.id/statistik-amnesti" yang diakses di Jakarta, Jumat pukul 07.00 WIB, total Surat Pernyataan Harta (SPH) yang disampaikan mencapai 303.025 SPH dengan total harta Rp3.195 triliun.

Total harta yang dilaporkan pagi ini bertambah sekitar Rp400 triliun dalam waktu kurang dari 24 jam, dibandingkan dengan total harta per 29 September 2016 pukul 14.00 WIB yang sebesar Rp2.798 triliun.

Jumlah harta tersebut dipastikan masih akan bertambah mengingat hari terakhir program pengampunan pajak periode pertama dengan tarif tebusan 2 persen akan berakhir hari ini.  Sementara itu pada periode kedua dan ketiga tarif tebusan akan lebih besar dibanding periode pertama.

Sementara uang tebusan yang diterima dari seluruh harta yang dilaporkan atau berdasarkan Surat Pernyataan Harta yang disampaikan sebesar Rp79,7 triliun.

Adapun penerimaan dari tebusan dari Surat Setoran Pajak (SSP) beserta tunggakan pajak lainnya mencapai Rp93,5 triliun.

Komposisi penerimaan tersebut terdiri dari Surat Setoran Pajak (SSP) atau uang tebusan sesuai Pasal 8 ayat 3 b UU Pengampunan Pajak sebesar Rp90,1 triliun, pembayaran seluruh tunggakan pajak peserta tax amnesty sebesar Rp3,06 triliun, dan pembayaran pajak yang sedang dalam pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan sesuai Pasal 8 ayat 3 d sebesar Rp337 miliar.

Indonesia memecahkan rekor sebagai negara tersukses dalam menyelenggarakan program pengampunan pajak dengan total laporan harta wajib pajak lebih dari Rp3.000 triliun.

 Sebelumnya pencapaian laporan harta tertinggi hasil program pengampunan pajak dicatatkan oleh Italia pada 2009 dengan total Rp1.179 triliun hingga akhir periode.




Credit  ANTARA News

Menkeu : uang tebusan amnesti pajak tertinggi

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani (ANTARA /Widodo S. Jusuf)

Indonesia dengan jumlah uang tebusan Rp87 triliun (per 29 September 2016 pagi) atau 0,65 persen dari PDB, yang tertinggi setelah Chili 0,62 persen dari PDB,"

Jakarta (CB) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim uang tebusan dari program amnesti pajak merupakan yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain yang pernah menerapkan kebijakan serupa.

"Indonesia dengan jumlah uang tebusan Rp87 triliun (per 29 September 2016 pagi) atau 0,65 persen dari PDB, yang tertinggi setelah Chili 0,62 persen dari PDB," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI membahas evaluasi amnesti pajak di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menyampaikan pencapaian uang tebusan ini lebih tinggi dari negara-negara yang juga pernah menerapkan amnesti pajak seperti India 0,58 persen terhadap PDB, Italia 0,2 persen, Afrika Selatan 0,17 persen, Belgia 0,15 persen dan Spanyol 0,12 persen.

"Ini perkembangannya pesat dan baru akhir dari periode satu. Masih banyak yang harus dikumpulkan sampai Desember nanti," katanya.

Selain itu, deklarasi harta peserta amnesti pajak Indonesia juga termasuk yang tertinggi yaitu mencapai 21,1 persen terhadap PDB, bandingkan dengan Chili 8,33 persen, Italia 5,2 persen, Spanyol 3,88 persen, Afrika Selatan 3,62 persen dan India 2,1 persen.

Sri Mulyani mengatakan deklarasi harta yang besar ini bisa menjadi bagian dari penguatan basis data di masa mendatang, sehingga upaya reformasi sistem perpajakan yang sejalan dengan implementasi amnesti pajak, bisa berjalan dengan baik.

"Ini angka (deklarasi) yang signifikan dan mudah-mudahan enam bulan kedepan informasinya makin banyak. Informasi ini bisa memperbaiki tradisi kepatuhan dan menjadi bagian dari reformasi untuk memperbaiki tax ratio yang masih rendah," katanya.

Sri Mulyani juga mengatakan kebanyakan harta yang disampaikan para wajib pajak merupakan investasi dan surat berharga, kas dan setara kas, tanah, bangunan dan harta tak bergerak lainnya, piutang dan persediaan serta logam mulia dan barang berharga lainnya.

Program amnesti pajak juga berhasil mengundang 68.422 wajib pajak yang selama ini belum melapor SPT, 210.170 wajib pajak yang belum melapor SPT dengan benar, 7.899 wajib pajak yang terdaftar sebelum program amnesti pajak dan 11.920 wajib pajak yang sama sekali baru.

Hingga 29 September 2016 pukul 18.30 WIB tercatat uang tebusan dari program amnesti pajak mencapai Rp91,9 triliun yang berasal dari repatriasi Rp124 triliun, deklarasi luar negeri Rp848 triliun dan deklarasi dalam negeri Rp2.061 triliun dengan total penyampaian harta berdasarkan SPH mencapai Rp3.032 triliun.




Credit  ANTARA News

Apa Untungnya Integrasi Pertamina-PGN bagi Masyarakat?

Peleburan PGN ke Pertamina buat kinerja perusahaan lebih efisien.

Pusat produksi gas gundih pertamina (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

 

CB – Pembentukan holding BUMN energi dengan menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) ke dalam PT Pertamina akan mensinergikan semua operasi kedua BUMN tersebut, khususnya dalam pengembangan jaringan dan infrastruktur gas.
Sinergi tersebut pada akhirnya akan berdampak positif bagi masyarakat yang akan memperoleh harga gas yang lebih murah.
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fahmi Radhi, mengatakan jika integrasi Pertamina-PGN berhasil, dalam jangka panjang masyarakat diuntungkan dengan integrasi infrastruktur. Hal ini akan mendorong efisiensi yang berpotensi menurunkan harga gas dan mendukung konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas.
"Dengan semakin terintegrasi dan semakin panjang pipa hingga mencapai konsumen industri dan rumah tangga, akan meningkatkan penggunaan gas di dalam negeri dan menurunkan ekspor gas," ujar Fahmi dikutip dari keterangan resminya, Jumat, 30 September 2016.
Permintaan gas bumi untuk industri di Indonesia selama 2016-2030 diprediksi cukup tinggi. Mulai 2016 sampai dengan 2019, permintaan gas diprediksi naik dari 1.100 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD) menjadi 2.000 BBTUD. Namun setelah 2019, permintaan gas bakal stagnan hingga 2024.
Pertamina saat ini menguasai hulu-hilir gas nasional. Selama 10 tahun terakhir, Pertamina telah membangun infrastruktur open access dengan menginvestasikan belanja modal (capex) tiga kali lebih besar dari PGN.
Perseroan mengucurkan dana untuk mengembangkan infrastruktur liquefaction gas sebesar US$2 miliar dengan kapasitas 260 MMSCFD, pipe line US$1,2 miliar dengan total kapasitas 950 MMSCFD dan regasifikasi sekitar US$ 500 juta dengan total kapasitas terpasang hampir 500 MMSCFD.
Sementara itu, PGN memiliki pipeline sebesar 900 MMSCFD dengan investasi US$950 juta dan regasifikasi berkapasitas 250 MMSCFD dengan investasi US$250 juta. Selama ini, pasokan gas Pertamina untuk PGN berasal dari dua anak usaha Pertamina, yaitu PT Pertamina EP dan PT Pertamina Hulu Energi.
Menurut Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia Achmad Widjaja, sinergi yang bisa diciptakan adalah memperpendek jaringan investasi infrastruktur dan saling melengkapi buat sektor industri hulu ke hilir. Dengan masuk ke Pertamina, investor dan publik yang menguasai saham PGN akan tunduk pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah.

"PGN tidak lagi menjadi perhitungan semata-mata keuntungan. Investor (pemegang saham) PGN juga akan banyak menikmati regulasi yang sejalan dengan visi pemerintah," katanya.



Credit  VIVA.co.id

Benarkah Blackberry Messenger 100 Persen Milik Indonesia?

Tak ada kalimat akuisisi atau transfer HAKI antara kedua perusahaan

Blackberry Campus di Waterloo (REUTERS/Mark Blinch)

CB – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan jika Blackberry telah 100 persen menjadi milik Indonesia. Bahkan dalam siaran pers Istana, Presiden Jokowi juga mengatakan hal yang sama.
Namun pengamat industri telekomunikasi meragukan pernyataan keduanya itu. Pasalnya, dalam setiap keterangan resmi yang dilayangkan Blackberry, termasuk saat digandeng Elang Mahkota Teknologi (Emtek), tak ada kata akuisisi atau menyebut adanya transfer hak kekayaan intelektual (HAKI) dari Blackberry kepada perusahaan lokal.
Dijelaskan Mochammad James Falahuddin, saat pernyataan Blackberry menggandeng Emtek disampaikan dalam keterangan resmi perusahaan pada 27 Juni lalu, hanya disebutkan bahwa ada kerja sama antara Blackberry dan Emtek untuk meningkatkan kemampuan BBM, khususnya pada layanan Blackberry Internet Service (BIS).
"Jika seandainya BBM atau BIS itu milik Emtek, minimal harus ada klausul transfer of intellectual property rights. Tapi di keterangan itu sepertinya kedua perusahaan hanya membuat value added service (VAS) lewat BBM, bukan menjadikan Emtek sebagai Original Equipment Manufacturer (OEM). Artinya ada lisensi yang dikerjasamakan akan dikembangkan," kata nya di Jakarta, Kamis, 29 September 2016.
Jadi, kata dia, Blackberry masih pemegang sah HAKI BBM. Dalam kerja sama ini pun sudah pasti Blackberry akan diuntungkan. Pasalnya, dalam skema Pay as You Use, semakin banyak pengguna maka pundi-pundi akan semakin menjulang.
Lalu, lanjut dia, dalam keterangan kerja sama Blackberry dan Tiphone, yang hari ini menjadi perbincangan publik, dijelaskan adanya perusahaan patungan yang dibuat Blackberry dengan perusahaan Indonesia, dan diberi nama PT BB Merah Putih.  Dari sini cukup jelas bahwa lisensi software Blackberry akan digunakan oleh perusahaan patungan itu. Software apapun, yang dilisensi dari Blackbbery, masih tetap atas nama mereka, tak bisa klaim milik Indonesia.
"Kalau Pak Presiden (bicara begitu) saya masih maklumi karena beliau mendapat masukan dari bawahan. Tapi kalau Menkominfo ngomong BBM itu 'milik' Indonesia, ini harus diluruskan dulu. Masa Menteri yang sehari-hari urus teknis tak paham antara kerjasama pemanfaatan lisensi software dengan aksi akuisisi,” tegasnya.
Sementara Pengamat dari IndoTelko Forum Doni Ismanto mengatakan pihak yang paling tahu siapa pemilik BBM tentunya adalah BlackBerry.
"Sudah pasti yang paling tahu John Chen sebagai CEO BlackBerry. Perusahaan ini listed company alias tercatat di bursa saham. kabar terbaru memang tak ada sebut melepas HAKI BBM ke manapun, tetapi mencari pihak untuk bersama-sama mengembangkan software karena bisnis perangkat lunak menjadi prioritas utama setelah tak lagi bisnis ponsel," katanya.
Diharapkannya, ke depannya, pejabat publik seperti Menkominfo Rudiantara bisa memilah-milah pernyataan untuk dilempar  ke publik agar tidak menjadi kegaduhan.
"Masalahnya kan begini, mendadak ada isu BBM punya Indonesia, eh kok tiba-tiba ada pengumuman pula berdiri PT BB Merah Putih. Ini kan jadinya orang menduga-duga, kok bisa barengan ya," katanya.
Dia menyarankan jika memang Rudiantara menyakini BBM milik Indonesia, hadirkan saja mitra yang diklaim ditemui sang Menteri dan berikan paparan.
"Namun, jika persepsi yang bermain, saya lebih percaya fakta dan data resmi yakni rilis-rilis BlackBerry itu. Dari situ clear, memang bukan Indonesia pemilik software-nya," tutupnya.
Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara mengatakan bahwa layanan BlackBerry Messeger (BBM) sudah bertransformasi kepemilikannya menjadi ‘Merah Putih’. Rudiantara mengaku, proses 'kepindahan negara' BBM itu sudah diketahui sejak dua bulan yang lalu.
"Saya sudah tahu dua bulan lalu. Saya bicara dengan perusahaan Indonesia dengan BBM," ujar Rudiantara ditemui usai Rapat Kerja dengan DPR RI di Gedung Nusantara II Paripurna DPR, Jakarta, Rabu 28 September 2016.

Credit  VIVA.co.id

Digandeng Emtek, Menkominfo Sebut BBM Jadi 'Merah Putih'

BlackBerry dan Emtek jalin kerja sama sejak Juni 2016.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara (VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto)

 

CB – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara membenarkan, layanan BlackBerry Messeger (BBM) sudah bertransformasi kepemilikannya menjadi ‘Merah Putih’. Rudiantara mengaku, proses 'kepindahan negara' BBM itu sudah diketahui sejak dua bulan yang lalu.
"Saya sudah tahu dua bulan lalu. Saya bicara dengan perusahaan Indonesia dengan BBM," ujar Rudiantara ditemui usai Rapat Kerja dengan DPR RI di Gedung Nusantara II Paripurna DPR, Jakarta, Rabu 28 September 2016.
Seperti diketahui, BBM merupakan salah satu layanan yang dikembangkan oleh BlackBerry yang notabene berasal dari Kanada. Namun, pada Juli kemarin, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek) menjalin kerja sama dengan BlackBerry untuk BBM dengan nilai kerja sama US$207,5 juta atau Rp2,7 triliun untuk enam tahun.
Melihat kondisi tersebut, Rudiantara yang sudah berbicara dengan Emtek, maka layanan BBM sudah resmi 'berpaspor' Indonesia. Dan, kepemilikan tersebut sudah terbukti dengan kacamata pengakuan de facto atau kenyataan pada praktiknya.
"Di mana kalau bicara de facto di lapangan menjadi kontrol oleh perusahaan Indonesia. Artinya, secara fakta sudah bagian dari Indonesia," ucap Rudiantara.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo pada rapat kabinet bersama sejumlah jajarannya, mengungkapkan layanan pesan instan dari BlackBerry, yaitu BBM sudah 100 persen oleh Indonesia, sehingga bisa dijadikan platform asli Tanah Air.
"Kita harapkan nanti seluruh hal yang berkaitan dengan e-commerce kita, baik ritel platform-nya, baik logistik platform-nya bisa nempel ke BlackBerry Messenger, khususnya yang nanti betul-betul kita siapkan menjadi platform asli Indonesia," ucap Jokowi.
Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur BI Agus Martowardjojo, Ketua OJK Muliaman D. Hadad, dan Kepala Staf Kepresiden Teten Masduki.
Seperti diketahui, pemerintah mencanangkan visi ekonomi digital terbesar pada tahun 2020 dengan nilai valuasinya US$130 miliar

Credit  VIVA.co.id

Soal Puing Falcon 9 di Sumenep, SpaceX Hubungi Lapan

Pembicaraan disampaikan melalui Kedubes AS.

Bekas roket Falcon 9 yang jatuh di Sumenep, Madura (Facebook/Thomas Djalamuddin)

CB – Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menyebut bahwa pihak SpaceX, perusahaan antariksa swasta Amerika Serikat (AS) telah menghubungi Lapan terkait kehebohan benda misterius diduga puing roket Falcon 9.

Empat benda yang diduga puing roket Falcon 9 jatuh menimpa rumah warga dan kandang sapi di wilayah Sumenep, Madura, Senin kemarin, 26 September 2016. Dua benda benda mendarat di permukaan datar dan dua lagi di lautan.

“Pihak SpaceX sudah menghubungi Lapan,” ungkap Kepala Pusat Sains dan Antariksa Lapan, Bandung, Clara Yatini kepada VIVA.co.id melalui pesan singkat, Kamis 29 September 2016.

Pembenaran lebih lanjut juga ditegaskan oleh Kepala Lapan Thomas Djamaluddin. Dia mengatakan bahwa memang pihak SpaceX telah menghubungi Lapan melalui Kedutaan AS di Indonesia.

“Ya (Lapan sudah dihubungi SpaceX), melalui Kedutaan Besar AS. Nanti akan kita bicarakan bersama tindak lanjutnya,” kata Thomas.

Baik Thomas dan Clara belum membeberkan isi pembicaraan Lapan dengan pihak Kedubes AS yang mewakili SpaceX. Tapi yang jelas, Clara mengatakan bahwa Lapan akan menganalisis lebih lanjut benda misterius itu.

“Walaupun sudah yakin (puing roket Falcon 9), kita tunggu saja besok kalau bendanya sudah datang,” kata dia.

Diketahui, siang tadi sekitar pukul 12.30 waktu setempat, Polres Sumenep telah menyerahkan keempat benda misterius diduga puing roket Falcon 9 kepada Lapan. Benda tersebut, kata Clara diangkut menggunakan mobil bak milik warga Sumenep yang disewa oleh Lapan.

Seperti diketahui, pada awal pekan ini, Senin 26 September 2016, masyarakat dihebohkan dengan kejadian jatuhnya benda misterius dari langit di wilayah Sumenep.

Kepala Lapan Thomas Djamaluddin mengatakan, dari perkiraan waktu jatuhnya benda tersebut, berbarengan dengan bekas roket Falcon 9 yang melintasi Sumenep. Thomas menuliskan, roket bekas Falcon 9 melintas pada pukul 09.21 WIB, sedangkan benda yang jatuh di Sumenep terjadi kemarin pada pukul 09.00-10.00 WIB.

Sementara analisis dari astronom amatir, Muh Ma'rufin Sudibyo mengungkapkan, dari data yang didapatkan, pada Senin 26 September 2016 pukul 09.21 WIB, bekas roket itu melintas di atas Pulau Madura. Berdasarkan katalog benda antariksa North American Aerospace Defence Command (NORAD) bernomor 41730, teridentifikasi bekas roket itu adalah Falcon 9.

Credit  VIVA.co.id

SpaceX Mengaku Roket Falcon 9 Jatuh di Sumenep

SpaceX juga sudah melakukan koordinasi dengan Lapan.

Bekas roket Falcon 9 yang jatuh di Sumenep, Madura (Facebook/Thomas Djalamuddin)

 

CB – Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Thomas Djamaluddin, mengungkapkan bahwa perusahaan antariksa swasta, SpaceX, telah mengakui “benda misterius” yang jatuh dari langit di wilayah Sumenep, Madura, adalah puing roket Falcon 9.
"Ya (mengakui),  mereka tahu itu objek milik mereka karena mereka juga memantau orbitnya sama seperti yang dilakukan Lapan," ujar Thomas kepada VIVA.co.id melalui pesan singkat, Kamis, 29 September 2016.
Sebelumnya, Thomas menyebut, SpaceX telah menghubungi Lapan melalui Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta. "Nanti akan kira bicarakan bersama tindaklanjutnya," kata Thomas.
Diketahui, siang tadi sekitar pukul 12.30 waktu setempat, Polres Sumenep telah menyerahkan keempat benda misterius diduga puing roket Falcon 9 kepada Lapan. Benda tersebut, diangkut menggunakan mobil pikap milik warga Sumenep yang disewa oleh Lapan.
Sebelumnya, Senin 26 September 2016, masyarakat dihebohkan dengan kejadian jatuhnya benda misterius dari langit di wilayah Sumenep. Sejumlah asumsi pun ramai, bahkan sempat menyebut benda itu merupakan puing pesawat yang jatuh setelah meledak di udara.
Kepala Lapan Thomas Djamaluddin mengatakan, dari perkiraan waktu jatuhnya benda tersebut, berbarengan dengan bekas roket Falcon 9 yang melintasi Sumenep. Thomas menuliskan, roket bekas Falcon 9 melintas pada pukul 09.21 WIB, sedangkan benda yang jatuh di Sumenep terjadi kemarin pada pukul 09.00-10.00 WIB.
Sementara analisis dari astronom amatir, Muh Ma'rufin Sudibyo mengungkapkan, dari data yang didapatkan, bekas roket itu melintas di atas Pulau Madura. Berdasarkan katalog benda antariksa North American Aerospace Defence Command (NORAD) bernomor 41730, teridentifikasi bekas roket itu adalah Falcon 9.

Credit  VIVA.co.id

30-09-1954: AS Luncurkan Kapal Selam Nuklir Pertama Dunia

USS Nautilus mampu menjelajah hingga kutub utara.

Kapal selam USS Nautilus. (connecticuthistory.org)

 

CB – Hari ini 62 tahun silam. USS Nautilus, kapal selam nuklir pertama di dunia mulai bertugas di bawah kendali Angkatan Laut Amerika Serikat.
Melansir situs History, Nautilus pertama kali menyelam pada pagi hari, 17 Januari 1955. Dibangun di bawah arahan seorang Kapten Hyman G. Rickover, insinyur brilian kelahiran Rusia, yang bergabung dengan program atom AS pada 1946.
Pada 1947, Rickover ditugaskan membuat program nuklir turbin propulsi angkatan laut dan mulai bekerja membuat kapal selam atom.
Karena orangnya yang ambisius dan fanatik, Rickover berhasil mengembangkan dan memberikan nuklir pertama di dunia bawah laut tahun lebih cepat dari jadwal.
Pada 1952, Presiden Harry S. Truman merestui dimulainya pembuatan Nautilus, dan 21 Januari 1954, First Lady Mamie Eisenhower, istri Presiden Dwight D. Eisenhower, memecahkan sebotol sampanye sebagai tanda Nautilus rampung dibuat yang diluncurkan ke Sungai Thames di Groton, Connecticut.
Ukuran Nautilus jauh lebih besar dari kapal selam konvensional diesel-listrik yang lebih dahulu dimiliki AS.
Nautilus membentang 319 kaki dengan bobot isi maksimal 3.180 ton. Kapal selam ini bisa tetap menyelam untuk jangka waktu tak terbatas, karena mesin atomnya tidak membutuhkan udara dan hanya jumlah yang sangat kecil dari bahan bakar nuklir.
Uranium bertenaga reaktor nuklir menghasilkan uap yang mendorong turbin propulsi, memungkinkan Nautilus melakukan perjalanan bawah laut dengan kecepatan lebih dari 20 knot.
Dalam tahun-tahun awal pelayaran, USS Nautilus memecahkan rekor wisata bawah laut, dan pada Agustus 1958, kapal selam tersebut berlayar hingga kutub utara. Setelah berkarier selama 25 tahun dan hampir 500 ribu mil jelajah, akhirnya Nautilus dinonaktifkan pada 3 Maret 1980.
Dua tahun kemudian, Nautilus ditetapkan sebagai National Historic Landmark di Submarine Force Museum di Groton, Connecticut, tempat di mana kapal selam ini kali pertama 'masuk air'.




Credit  VIVA.co.id

Ini Pidato Diplomat Cantik RI Nara Rakhmatia "Penampar" 6 Pemimpin Dunia

 

Diplomat cantik Indonesia Nara Masista Rakhmatia. | (Facebook)

 

JAKARTA - Pidato berani diplomat cantik Indonesia, Nara Masista Rakhmatia, yang “menampar” enam pemimpin negara Kepulauan Pasifik yang ikut campur urusan dalam negeri soal Papua Barat.

Enam pemimpin negara dunia itu di forum PBB menyoroti pelanggaran HAM di Papua Barat dan Papua serta mendukung Papua Barat menentukan nasibnya sendiri. Oleh Nara, sikap enam pemimpin itu sebagai intervensi terhadap urusan dalam negeri Indonesia dan dukungan terhadap sparatis.

Enam pemimpin yang dihadapi diplomat cantik ini adalah Presiden Nauru, Presiden Marshall Island, serta empat Perdana Menteri dari Vanuatu, Solomon Island, Tuvalu dan Tonga.

Pidato Nara dalam bahasa Inggris yang melawan enam pemimpin dunia itu telah beredar di YouTube. Berikut terjemahan pidato Nara selengkapnya.

"Bapak Presiden,
Indonesia hendak menggunakan hak jawab kami terhadap penyataan yang disampaikan Perdana Menteri Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Juga disuarakan Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga terkait masalah-masalah di Papua, provinsi di Indonesia.

Indonesia terkejut mendengar di sidang yang penting ini, di mana para pemimpin bertemu di sini untuk membahas implementasi awal SDGs (The Sustainable Development Goals).

Transformasi dari tindakan kolektif kita, dan tantangan global lainnya seperti perubahan iklim, di mana negara Pasifik yang akan paling terdampak.

Para pemimpin tersebut memilih untuk melanggar piagam PBB dengan mengintervensi kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorialnya.

Kami menolak mentah-mentah sindiran terus menerus dalam pernyataan mereka.

Itu jelas mencerminkan ketidakpahaman mereka terhadap sejarah situasi saat ini dan perkembangan progresif di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta manuver politik yang tidak bersahabat dan retoris.

Pernyataan bernuansa politik mereka itu dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi-provinsi tersebut, yang konsisten mengganggu ketertiban umum dan melakukan serangan teroris bersenjata terhadap masyarakat sipil dan aparat keamanan.

Pernyataan negara-negara itu benar-benar melanggar tujuan piagam HAM PBB dan melanggar prinsip hukum internasional tentang relasi persahabatan antarnegara serta kedaulatan dan integritas teritori suatu negara.

Saya ulangi, itu sudah melanggar kedaulatan dan integritas teritori suatu negara.

Hal itu sangat disesalkan dan berbahaya bagi negara-negara untuk menyalahgunakan PBB, termasuk Sidang Majelos Umum PBB ini.

Negara-negara ini sudah menggunakan Majelis Umum PBB untuk mengajukan agenda domestik mereka. Dan bagi beberapa negara untuk mengalihkan perhatian dari pesoalan politik dan persoalan sosial di negara mereka.

Negara-negara itu juga menggunakan informasi yang salah dan mengada-ada sebagai landasan pernyataan mereka. Sikap negara-negara tersebut meremehkan Piagam PBB dan membahayakan kredibilitas forum ini.

Tuan Presiden,
Komitmen Indonesia terhadap HAM tak perlu dipertanyakan lagi. Indonesia adalah pendiri Dewan HAM PBB.

Indonesia sudah menjadi anggota dewan tersebut selama tiga periode dan saat ini menjadi anggota untuk keempat kalinya.

Indonesia adalah penggagas komisi HAM antarpemerintah ASEAN dan komisi independen permanen OIC.

Indonesia sudah meratifikasi delapan dari sembilan instrumen utama HAM, semuanya terintegrasi dalam sistem hukum nasional kami dibanding hanya empat oleh negara Kepulauan Solomon, dan lima oleh negara Vanuatu.

Indonesia ada di antara segelintir negara yang memiliki Rencana Aksi Nasional HAM. Dan saat ini generasi keempat dari rencana tersebut dari 2015 sampai 2019.

Indonesia memiliki Komnas HAM yang aktif dan kuat sejak 1993, masyarakat sipil yang aktif dan bebas.

Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang dewasa di dalam fungsi-fungsinya. Dengan demokrasi yang begitu dinamis bersama dengan komitmen sangat tinggi terhadap promosi dan perlindungan HAM di semua level, hampir-hampir mustahil pelanggaran HAM terjadi tanpa diketahui dan diperiksa.

Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang dewasa di dalam fungsi-fungsinya, bersama dengan komitmen sangat tinggi terhadap promosi dan perlindungan HAM di semua level, hampir-hampir mustahil pelanggaran HAM terjadi tanpa diketahui dan diperiksa.

Bapak Presiden,
Kami tegaskan kembali ada mekanisme domestik di tingkat nasional di Indonesia, juga di tingkat provinsi di Papua dan Papua Barat. Indonesia akan terus memberi fokus yang tepat pada pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dan untuk kepentingan terbaik bagi semua.

Sebagai kesimpulan, Tuan Presiden, ada pepatah di kawasan Asia Pasifik yang mengatakan, "Ketika seseorang menunjukkan jari telunjuknya pada orang lain, jari jempolnya otomatis menunjuk pada wajahnya sendiri. Terima kasih."


Credit  Sindonews

Diplomat Cantik Indonesia Ini "Tampar" 6 Pemimpin Negara

Nara Rakhmatia saat mengikuti Sidang PBB. | (ABC. Net)

NEW YORK - Nara Rakhmatia, diplomat muda Indonesia berhasi mencuri perhatian dalam sidang PBB di New York. Perempuan cantik yang akan genap berusia 34 tahun pada Desember nanti itu berhasil membungkam tudingan dari sejumlah kepala negara di Kepulauan Pasifik terkait kondisi HAM di Papua dan Papua Barat.

Dalam sidang PBB tersebut enam negara Kepualauan Pasifik—Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu yang blak-blakan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Negara-negara itu di forum PBB menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.

"Pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan mengejar untuk menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat yang menekankan penguatan hak untuk menentukan nasib sendiri, yang menghasilkan pelanggaran HAM langsung oleh Indonesia dalam upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi," kata Perdana Menteri Solomon Island, Manasye Sogavare pada Sidang PBB Senin (26/9/2016) lalu.

Sedangkan Presiden Marshall Island, Hilda Heine, mendesak Dewan HAM PBB untuk melakukan penyelidikan yang kredibel atas pelanggaran di Papua Barat.

Diserang dengan tudingan tersebut, Nara tidak gentar. Alumnus perguruan tinggi negeri ibukota itu menjawab tudingan tersebut dengan tegas dan berani. ”Para pemimpin yang sama memilih bukan untuk melanggar Piagam PBB dengan mencampuri kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorialnya,” kata Nara.

“Laporan bermotif politik mereka rancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi tersebut (Papua Barat dan Papua) yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan melakukan serangan teroris bersenjata,” tukas Nara.

Apa yang dilakukan oleh Nara ini jelas-jelas menampar para pemimpin negara-negara itu. Pasalnya, jawaban atas segala tudingan yang dialamatkan ke Indonesia itu meluncur dari seorang Diplomat Junior.

Nara Rakhmatia Masista adalah jebolan Sekolah Departemen Luar Negeri dan lulus pada tahun 2008. Ia sempat mengecam pendidikan di FISIP UI jurusan Hubungan Internasional dan lulus pada tahun 2002. Sebelum memutuskan bergabung dengan Kementerian Luar Negeri, Nara menghabiskan waktunya menjadi peneliti di CERIC (Center for Research on Inter-group Relations and Conflict Resolution) dan juga Center for East Asia Cooperation Studies.

Setelah bergabung dengan Kementerian Luar Negeri, Nara ditempatkan di Direktorat Kerjasama Antar Kawasan pada Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika. Di Kemlu, spesialisasi Nara nampaknya adalah Organisasi Kerjasama Ekonomi Asia Pasific APEC dan sempat menjabat Head of Section for The Budget and Management Committee (BMC) APEC sebelum dikirim ke New York.

Credit  Sindonews

Berani Ikut Campur Urusan RI soal Papua, Ini Dalih Negara Pasifik

 

Para pemimpin negara di Kepulauan Pasifik ikut campur urusan dalam negeri Indonesia perihal Papua Barat. | (U.N. Photo)

 

JAKARTA - Indonesia memprotes sikap ikut campur enam negara di Kepulauan Pasifik soal tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat yang disuarakan di PBB. Namun, salah satu dari enam negara itu berdalih, menyuarakan kondisi di Papua Barat sebagai haknya di forum PBB.

Dalih itu disampaikan Solomon Island melalui utusan khususnya di Papua Barat, Rex Horoi. Menurutnya, apa yang disuarakan enam negara di Kepulauan Pasifik soal Papua Barat di forum PBB adalah upaya untuk menemukan solusi atas masalah yang sudah terjadi 50 tahun.

 

Di hadapan Majelis Umum PBB, Rex Horoi, menyebut lebih dari 500.000 warga etnis Melanesia di Papua Barat telah tewas dalam 50 tahun terakhir.

”Solomon Island telah menerima laporan dari sumber yang terhormat termasuk sesama negara anggota PBB dan para pemimpin masyarakat sipil menggambarkan kurangnya perlindungan HAM warga Melanesia Papua Barat,” katanya.

”Perhatian kami hubungannya dengan meningkatnya hilangnya nyawa di tangan Pemerintah Indonesia. Kami mungkin berpendapat bahwa itu kesalahan yang dibuat dan bahwa nyawa hilang sebagai konsekuensinya, tapi bagaimana bisa kita sebagai anggota ini, pembela HAM dan bagian dalam nilai-nilai etika dan moral menutup mata atas kematian lebih dari 500.000 orang Papua Barat selama 50 tahun terakhir,” sambung Horoi, seperti dikutip Papua New Guinea Today, Kamis (29/9/2016).

 

Seperti diberitakan sebelumnya, enam negara di Kepulauan Pasifik terang-terangan mengusik dan ikut campur urusan dalam negeri Indonesia di forum PBB, dengan menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.

Enam negara yakni, Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu, blak-blakan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran HAM di Papua. ”Pelanggaran HAM di Papua Barat dan mengejar untuk menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat adalah dua sisi dari mata uang yang sama,” kata Perdana Menteri Solomon Island, Manasye Sogavare.

”Banyak laporan tentang pelanggaran HAM di Papua Barat yang menekankan penguatan hak untuk menentukan nasib sendiri, yang menghasilkan pelanggaran HAM langsung oleh Indonesia dalam upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi,” lanjut dia.

Utusan tetap Indonesia di PBB, Nara Masista Rakhmatia, memprotes sikap ikut campur enam negara itu. Menurutnya, masalah Papua Barat sejatinya tidak ada dalam agenda pembahasan di forum PBB. Agenda yang dibahas sebenarnya soal tujuan pembangunan berkelanjutan dan respons global terhadap perubahan iklim.

”Para pemimpin yang sama memilih bukan untuk melanggar Piagam PBB dengan mencampuri kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorialnya,” kata Nara.

Nara menolak tuduhan adanya pelanggaran HAM oleh Indonesia di Papua Barat. “Laporan bermotif politik mereka rancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi tersebut (Papua Barat dan Papua) yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan melakukan serangan teroris bersenjata,” kata Nara.

Dia menegaskan bahwa Indonesia memiliki mekanisme untuk menangani masalah di Papua.

Credit  Sindonews

Jet Pencegat Tercepat Sejagad MiG-31 Rusia Manuver di Kamchatka

 

Pesawat-pesawat jet pencegat supersonik MiG-31 Rusia. | (Alexander Vilf / Sputnik)

 

MOSKOW - Pesawat-pesawat jet pencegat tercepat di dunia, MiG-31, bermanuver di langit Kamchatka, Timur Jauh Rusia, pada hari Kamis (29/9/2016). Menurut layanan pers Armada Pasifik Rusia, jet-jet supersonik itu melakukan simulasi pencegatan.

”Pilot MiG-31 berlatih simulasi pertempuran udara di stratosfer, di mana kru kedua bertindak sebagai target,” kata Angkatan Udara Armada Pasifik Rusia, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip kantor berita Interfax.
”Pelatihan tempur terutama difokuskan pada latihan teknik pertempuran udara dengan manuver ofensif dan defensif di tempat yang tinggi,” lanjut pernyataan itu.

Kru dari skuadron MiG-31 juga melakukan simulasi anti-rudal di udara. Dalam simulasi ini, kru-kru itu bekerja untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan dalam menyerang sebuah target yang dianggap agresor.

Tantangan utama terbang di bagian atas atmosfer atau stratosfer adalah hal yang sangat langka. Pesawat-pesawat canggih itu mencapai ketinggian lebih dari 10 ribu meter (32.808 kaki), yang membuat pilot lebih sulit untuk mengontrol pesawat.

MiG-31—oleh NATO diberi nama kode Foxhound—merupakan jet pencegat supersonik dengan desain era Soviet. Pesawat jenis ini dinyatakan yang tercepat di dunia pada saat ini.

Pesawat MiG-31 diklaim mampu mencapai ketinggian 30.000 meter dan mampu menembak jatuh objek termasuk satelit yang mengorbit rendah yakni di ketinggian hingga 120 kilometer (75 mil). Pesawat ini juga diklaim dapat mencegat target terbang pada kecepatan hingga lima kali kecepatan suara.

Credit  Sindonews